Logika Politik Anis Matta

Seperti banyak diberitakan di media, terutama melalui media-media TV, Anis Matta baru-baru ini melontarkan ancaman. Katanya, PKS akan mundur dari koalisi dengan Partai Demokrat (SBY) jika partai ini menerima kembali Golkar (Jusuf Kalla) sebagai mitra koalisinya. Pandangan sama kerasnya disampaikan Fahri Hamzah, dan pandangan yang “lumayan cerdas” disampaikan oleh Mahfuzh Shiddiq.

Inti pandangan dari politisi-politisi PKS ini antara lain:

[1]. Golkar sudah declare akan mencalonkan presiden sendiri, dengan JK sebagai capresnya. Mengapa tiba-tiba Golkar banting setir mau koalisi lagi dengan Demokrat?

[2]. Jika Golkar masuk lagi menjadi mitra koalisi Demokrat (SBY) maka pijakannya adalah PRAGMATISME. Golkar mau berkoalisi karena suaranya lebih kecil dari Demokrat. Kepemimpinan berdasarkan pragmatisme seperti ini tidak akan kuat.

[3]. Belajar dari pengalaman Kabinet koalisi 2004-2009, ada dualisme kepemimpinan antara SBY dan JK. Hal itu menyebabkan banyak ketimpangan koordinasi. PKS tidak mau menyaksikan kondisi seperti itu terulang lagi.

[4]. Konsep kepemimpinan yang sedang diperjuangkan adalah memperkuat sistem Presidensial. Oleh karena itu dibutuhkan satu partai yang suaranya paling dominan, yaitu Demokrat. Kalau Golkar ikut lagi dengan selisih suara yang tidak terpaut jauh (antara 5 atau 6 % suara), konsep Presidensial yang kuat itu sulit akan terwujud.

PANDANGAN DEMOKRAT

Di mata Demokrat, berkoalisi dengan Golkar adalah pilihan satu-satunya yang sulit ditolak. Biarpun sebelumnya Golkar bersikap sok gagah dengan mengecam pernyataan Ahmad Mubarak dan merencanakan konsep koalisi “golden three angle” dengan PDIP dan PPP. Sesakit apapun hati Demokrat, mereka saat ini sangat membutuhkan Golkar.

Mengapa demikian?

Demokrat termakan oleh pandangan banyak pengamat politik. Kata pengamat politik, kalau Demokrat hanya berkoalisi dengan PKS, PKB, PAN, dan PPP, maka seolah dia dikelilingi oleh partai Islam (atau partai basis massa Islam). Kondisi itu dipandang tidak menguntungkan Demokrat dalam Pilpres nanti dan tidak mengenakkan juga dalam masa koalisi 2009-2014. Justru ketakutan terakhir itu yang menjadi alasan utamanya. “Kalau selama 5 tahun kami dikelilingi partai-partai Islam. Oh, tak terbayangkan. Apa kata dunia?” begitu logika politisi Demokrat.

Sementara kalau mau koalisi dengan PDIP, Gerindra, dan Hanura juga sangat tidak mungkin. PDIP tahu sendiri betapa kerasnya konfrontasi politik mereka kepada Demokrat (SBY). Sementara Gerindra dan Hanura, juga tidak kalah gemasnya dalam mengusung ide PERUBAHAN. Maka pilihannya hanya satu: Gandeng Golkar! “Biarin deh, hati sempat remuk redam, asal tetap bersatu dengan ‘yayang’,” logika politisi Demokrat.

Jadi, kalau PKS melontarkan “talak tiga” kepada Golkar, sedangkan yang berhak menentukan “talak” itu sebenarnya Demokrat. Hal ini justru sangat aneh. Demokrat sendiri sudah gemes ingin “rujuk” dengan Golkar, kok temannya Demokrat “sensi” ke Golkar.

REALITAS POLITIK

Dari sisi realitas politik adalah biasa terjadi perubahan haluan atau manuver politik. Sekarang kawan, besok bisa jadi lawan; kemarin lawan, sekarang bisa menjadi kawan. Hal ini sudah menjadi hal biasa dalam politik. Meskipun di mata masyarakat moralis, hal seperti itu tampak sangat tidak etis. PDIP pun bukan mustahil suatu saat nanti akan bermesraan dengan Demokrat, jika situasinya memungkinkan. Bisa saja kan.

Sudah sangat terkenal di mata para politisi sebuah ungkapan: “Dalam politik tidak ada lawan abadi, juga tidak ada kawan abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi.”

Sebagai contoh, elit PKS sangat menentang masuknya Golkar dalam koalisi dengan SBY pasca Pemilu April 2009. Padahal dua bulan lalu, PKS sangat bersemangat ingin gandengan dengan Golkar. Masyarakat seindonesia tahu, betapa ngeyelnya elit-elit PKS mendesak supaya Golkar cepat mengumumkan capresnya. Alasan mereka, kalau Golkar sudah “nyapres”, mereka akan melontarkan gagasan pasangan tokoh Golkar dan Hidayat Nur Wahid. Ya, semua masyarakat sudah tahu betapa indahnya pantun Tifatul Sembiring saat menyambut JK di Mampang.

KALKULASI POLITIK

Namanya juga manuver politik, pasti tidak bisa dilepaskan dari kalkulasi politik. Partai politik manapun bebas melakukan kalkulasi politik, demi kebaikan partainya. Seperti Golkar, dia mau nyungsep, mau jumpalitan, mau salto, mau berguling-guling, itu semua terserah mereka. Kalau menurut hemat Golkar itu baik, ya orang lain tidak bisa mencegah. Soal resiko dan lain-lain, itu tentu sudah mereka perhitungkan.

Sekarang ini, Golkar meraih suara 14 atau 15 % dalam Pemilu April 2009. Nah, meskipun hasil ini turun dari Pemilu 2004 lalu, tapi ia tergolong besar untuk kategori parpol di Indonesia. Artinya, Golkar mau ini dan itu, dengan perhitungan modal 14 atau 15 % itu. Jadi mereka ada modal, wajar saja mau bersikap bagaimanapun terhadap modal yang dimilikinya.

Kalau dikaitkan dengan PKS, modal Golkar bisa dua kali lipatnya. Maka partai ini sebenarnya lebih leluasa memaksakan agendanya, daripada partai lain yang memperoleh suara di bawah 10 %. Dan secara politik semua orang memahami hal itu.

SOAL PRAGMATISME

Ya, tak usah bertele-tele: semua partai politik itu cenderung pragmatis, termasuk PKS di dalamnya. PKS tadinya mau menjajaki koalisi dengan PDIP dan Golkar, pasti itu karena pragmatisme. Lalu mereka berbalik arah merapat ke Demokrat, sampai muncul spanduk-spanduk, “SBY Idolaku, PKS Pilihanku”. Semua ini adalah pragmatisme juga, dan dalam politik hal itu dimaklumi.

Bahkan, pernyataan politik “ancaman akan mundur dari koalisi”, sebenarnya hal itu pragamatis juga. Ada nilai-nilai keuntungan tertentu yang diharapkan di baliknya.

KABINET PRESIDENSIAL

Kalau misalnya bangsa Indonesia komitmen dengan demokrasi (misalnya seperti ini), yang tepat itu bukan menguatkan sistem presidensial, sebab ia beresiko menghasilkan pemimpin-pemimpin otoriter seperti era Orde Baru. Kalau komitmen demokrasi, harusnya dipilih sistem Parlementer. Itu lebih mendekati tujuan-tujuan ideal praktik demokrasi. Dalam konsep itu sebaiknya dipilih seorang Perdana Menteri (PM), lalu Presiden sebagai simbol kenegaraan.

Kalau komitmen dengan suara rakyat, ya Parlementer itu pilihannya. Kecuali, kalau yang dituju adalah terbentuknya pemimpin otoriter, atau semi otoriter, ya Presidensial pilihannya.

Itu kalau diukur dari demokrasi lho ya. Sementara dari sisi pertimbangan mashlahat dan madharat, saya belum memahami mana yang lebih baik, apakah Presidensial atau Parlementer. Sebagai catatan, di Indonesia sejak tahun 1955 lalu pernah berlaku sistem Parlementer dengan mengangkat PM sebagai kepala kabinet.

Demikian sekilas catatan tentang beberapa pemikiran politik elit-elit politik. Ini sekedar catatan saja. Sengaja disebut judul “Logika Politik Anis Matta” sekedar untuk menarik perhatian. Walahamdulillah Rabbil ‘alamiin.

AMW.

Bahasa Diplomasi

Akhir-akhir ini banyak masyarakat mengkritik iklan PKS yang –salah satunya- mengklaim mantan Presiden Soeharto sebagai guru dan pahlawan bangsa. Sebenarnya, tokoh yang disebut PKS dalam iklannya banyak, tetapi perhatian masyarakat lebih tertuju ke diri Soeharto yang dianggap tidak layak disebut guru bangsa atau pahlawan.

Beberapa waktu lalu Anis Matta, Sekjen PKS, tampil dalam acara Debat di TV yang mengambil tema kontroversi iklan PKS itu. Dari acara itu kita bisa mengambil pelajaran tentang pentingnya bahasa diplomasi. Bahasa diplomasi merupakan bahasa strategis dalam memperjuangkan target-target politik. Ia kerap kali tidak mencerminkan “fakta sesungguhnya”, tetapi memiliki tujuan-tujuan strategis tertentu yang dianggap sangat penting diraih.

Konon, ketika Rasulullah Saw berhijrah bersama Abu Bakar Ra. ke Madinah, ada seseorang yang bertanya kepada Abu Bakar tentang diri Rasulullah. “Siapakah dia?” kata orang itu sambil menunjuk ke arah Rasulullah. Lalu Abu Bakar menjawab, “Dia ada petunjuk jalanku.” Dengan jawaban ini, Abu Bakar tidak disebut berbohong, tetapi beliau juga bisa melindungi kerahasiaan diri Rasulullah, dan menghindarkan beliau dari hal-hal yang tidak diinginkan. Di mata Abu Bakar Ra., Nabi adalah petunjuk jalan hidupnya; tetapi di mata orang awam, beliau diberitahukan sebagai penunjuk arah jalan. Nah, bahasa seperti itu disebut bahasa diplomasi.

Dalam acara Debat di atas, Anis Matta mendapatkan sekian banyak pertanyaan tentang sikap partainya. Dan Anis bisa menjawab semua pertanyaan itu dengan baik. Saya tidak ingat secara tepat substansi perdebatan itu dan urutan-urutannya, tetapi kita perlu menyinggung sebagai si perdebatan tersebut, sebagai pelajaran bagi Ummat tentang pentingnya bahasa diplomasi.

Untuk memudahkan, disini saya tulis sebagian isi debat itu dalam bentuk tanya-jawab, antara KRITIKUS dan ANIS. Kritikus menyampaikan kritik-kritik atas manuver politik PKS; sedangkan Anis menjawab kritik-kritiknya. Sekali lagi, karena ini hanya mengandalkan ingatan, mohon dimaklumi kalau ada kesalahan-kesalahan dalam pengutipan ulang. Jika ada transkrip resmi dari pihak-pihak yang terlibat debat tersebut, boleh disampaikan agar bisa dimuat disini!

KRITIKUS: Mengapa PKS ingin menempatkan Soeharto sebagai pahlawan dan guru bangsa? Bukanlah langkah seperti itu sangat menyakitkan? PKS tidak tahu betapa sakitnya waktu dulu kami mengalami masa-masa kekejaman Soeharto.

ANIS : Ya, kalau ukurannya pribadi, banyak yang mengalami penindasan di jaman Orde Baru. Ketua Majlis Syura PKS (maksudnya, Ustadz Hilmi Aminuddin) dulu pernah dua tahun mendekam dalam penjara Orde Baru.

KRITIKUS : Tetapi menempatkan Soeharto sebagai guru bangsa atau pahlawan adalah langkah yang keliru. Dalam daftar tokoh pelaku korupsi di dunia, Soeharto masuk dalam 10 tokoh pelaku korupsi. Sampai sekarang kasusnya tidak jelas.

ANIS : Soeharto punya kesalahan-kesalahan, tetapi dia juga punya jasa-jasa yang banyak bagi bangsa ini. Menurut survei, di antara 6 presiden yang pernah memimpin Indonesia, Soeharto dianggap paling berhasil menurut masyarakat.

KRITIKUS: Seorang pahlawan seharusnya memiliki banyak jasa-jasa, sedangkan Soeharto melakukan korupsi. Lihat anak-anaknya sangat kaya.

ANIS: Kalau ukuran pahlawan karena tidak melakukan kesalahan, banyak orang tidak pantas menjadi pahlawan. Soekarno dulu juga sangat keras kepada tokoh-tokoh Islam. Soekarno memenjarakan Hamka, namun ketika wafat Hamka menshalatkan dia.

KRITIKUS: Baiklah, kita akui bahwa Soeharto punya jasa-jasa, dan mari kita lupakan yang sudah berlalu. Tetapi janganlah kita angkat Soeharto sebagai guru bangsa dan pahlawan.

ANIS: Iklan itu tidak bermaksud menempatkan Soeharto sebagai guru bangsa atau pahlawan. Tetapi kami ingin menyuarakan semangat rekonsiliasi. Mari kita lebih optimis melihat ke depan, bukan selalu memelihara semangat dendam.

KRITIKUS: Tolong Anda jawab, dalam salah satu pernyataannya, Fahri Hamzah mengatakan, “Orang-orang yang anti Soeharto, mereka tadinya mendapat makan dari Soeharto juga.” Mohon Anda catat, saya tidak pernah sedikit pun mendapat makan dari Soeharto.

ANIS: Ya, dalam konteks ini, pembicaraan jangan mengerucut ke soal pribadi (maksudnya, sebatas ucapan Fahri Hamzah). Lihatlah dalam bingkai besar masalah bangsa.

KRITIKUS: Mengapa PKS tetap ingin menempatkan Soeharto sebagai guru bangsa dan pahlawan?

ANIS: Kami ingin menyuarakan semangat rekonsiliasi. Mari kita duduk bersama membangun bangsa ini.

KRITIKUS: Lalu apakah PKS mengakui bahwa Soeharto adalah pahlawan dan guru bangsa?

ANIS: Wah, kalau itu bukan concern PKS (maksudnya, bukan tanggung-jawab PKS untuk menempatkan seseorang sebagai pahlawan dan guru bangsa).

[Sekali lagi, mohon dimaafkan kalau rekonstruksi dialog diatas acak-acakan, atau jauh dari fakta sebenarnya. Ini hanya mengandalkan ingatan semata. Lagi pula, bukan substansi debat itu yang ingin dikaji, tetapi metode diplomasinya].

Anis Matta, sejak Partai Keadilan (PK) berdiri sampai era PKS saat ini posisinya sebagai Sekjen. Dalam Pemilu 1999 Anis gagal menjadi anggota DPR ketika bertarung untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan. Tahun 2004, ketika Anis bertarung untuk wilayah Jakarta, dia berhasil lolos ke Senayan. Sebagai seorang politisi yang telah cukup lama terjun di dunia politik praktis, Anis tentu telah memiliki skill yang bagus dalam berdiplomasi. Di antara politisi-politisi PKS, Anis Matta termasuk memiliki high level dalam soal diplomasi.

Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, sebenarnya sudah menampakkan kemampuan diplomasi yang baik. Tetapi beliau terkendala dari hambatan karakter suaranya. Maaf, suara Pak Hidayat itu kurang pas untuk tipe seorang pemimpin politik. Pemimpin politik suaranya harus jelas, berwibawa, bisa mengatur intonasi, kalau perlu bisa menempatkan emosi secara tepat di balik setiap kata yang terucap. Kalau dalam bahasa Arab, suaranya harus fashih (jelas lafadz-nya, terdengar beda satu kata dengan kata lain, serta komposisi bahasanya benar). Oleh karena itu Musa As. pernah berdoa, “Wakhlul uqdatan min lisani yafqahu qauli” (lepaskanlah kekakuan dari lisanku, agar mereka bisa memahami perkataanku). Musa pun masih meminta didampingi Harun As. Saat berhadapan dengan Fir’aun. Sebagai bagian dari rakyat Indonesia, saya sering merasa sulit mengikuti perkataan-perkataan Pak Hidayat. Suaranya agak kurang jelas, kalimat-kalimatnya meluncur terlalu cepat.

Kembali ke Anis Matta. Anis bisa menjawab kritik-kritik itu dengan jawaban-jawaban yang memuaskan. Mungkin soal puas atau tidak puas, itu relatif, tergantung sudut pandang masing-masing. Tetapi dia telah menunjukkan, bahwa partainya memiliki argumentasi saat memutuskan suatu manuver tertentu. Jawaban-jawaban dia yang lugas, tampak logis, dan tanpa keraguan, menjadi jaminannya.

Hingga ketika Anis sudah dipojokkan sedemikian rupa, “Lalu apakah PKS mengakui bahwa Soeharto adalah pahlawan dan guru bangsa?” Dengan sangat cermat dia menjawab, “Wah, kalau itu bukan concern PKS!” Sebenarnya, pihak yang bertanya tahu bahwa Anis Matta sedang berdiplomasi. Dia pun kemudian berusaha melakukan “shak mat”. Tetapi Anis bisa menepiskannya dengan jawaban yang bagus: “Wah, kalau itu bukan concern PKS!” Jawaban ini menunjukkan bahwa Anis memiliki skill yang bagus di bidang diplomasi.

[Namun ketika Debat itu berpindah sesi ke wakil PKS berikutnya, saat dia berhadapan dengan sejarawan Anhar Gonggong, dia tidak tampil seprima Anis Matta. Akhirnya Debat lebih dikuasai oleh Anhar. Bahkan dalam sessi itu sebagian simpatisan PKS terpancing, sehingga mengeluarkan “kartu As” yang seharusnya disimpan. Tapi tidak mengapa, dalam hal seperti ini latihan perlu untuk mencapai keahlian].

Bahasa diplomasi setidaknya mengandung ciri sebagai berikut:

a. Ia seiring dengan kebijakan, sikap, atau pandangan politik suatu kelompok. Bahasa diplomasi justru dibutuhkan untuk memperjuangkan kepentingan kelompok itu. Kalau materi bahasa diplomasi bertolak-belakang dengan tujuan kelompok tersebut, ia dianggap sebagai diplomasi yang gagal.

b. Ia merupakan bahasa yang logis, atau tampak logis, sehingga bisa terhindar dari sekian banyak penentangan dari masyarakat atau lawan-lawan politik. Retorika semodel “Begitu saja kok repot” yang sering diucapkan Mbah Dur saat menjadi presiden, hal itu mencerminkan seburuk-buruk bahasa diplomasi. Dia ingin rakyat Indonesia mengerti dirinya terus, sementara dia tidak berusaha membangun pengertian di benak masyarakat. Minimal dengan memberi penjelasan-penjelasan logis.

c. Materi bahasa diplomasi itu tidak harus sesuai fakta yang ada, bahkan bisa jadi bertolak-belakang. Namanya juga diplomasi. Hanya saja, dia memang menguntungkan suatu target politik tertentu yang ingin diraih.

d. Dalam melontarkan bahasa diplomasi, hindari sikap emosional. Kalau seseorang emosi, kemungkinan besar akan melakukan kesalahan. Diplomasi seperti cabang olah raga senam. Ia sangat membutuhkan ketelitian, kesabaran, konsentrasi, dan kestabilan emosi. Jika tidak, diplomasinya akan gagal total.

Bahasa diplomasi bisa disimpulkan sebagai: Seni berbicara pintar, tetapi tidak mengundang banyak resiko dari orang-orang yang mendengarnya. Bisa jadi, isi suatu pembicaraan diplomasi tidak sesuai fakta [kalau sesuai fakta, dan fakta itu tidak merugikan dirinya, tidak dibutuhkan diplomasi lagi], tetapi ia tetap terdengar oleh berbagai pihak sebagai pembicaraan yang baik/mulia.

Selamat belajar diplomasi! Tetapi jangan terapkan bahasa itu di hadapan isteri dan anak-anakmu! Memangnya mereka “lawan politik”? He he he…

Wallahu a’lam bisshawaab.

[AM. Waskito].