Bangkitnya Kekuatan NASIONALIS

Saudaraku…

Mungkin selama ini kita merasa bahwa hanya para aktivis Islam saja yang tidak menyukai LIBERALISASI (secara ideologi maupun ekonomi). Ternyata, ada kekuatan lain yang selama ini tidak kita perkirakan. Ia adalah gerakan NASIONALIS baru. Gerakan ini ternyata juga sangat ANTI LIBERALISME, khususnya liebralisme ekonomi.

Gerakan Nasionalis baru ini juga concern dengan kondisi masyarakat, kehidupan wong cilik, juga penderitaan rakyat sekian lama di bawah regim ekonomi Neolib. Mereka tidak kalah dalam semangat perlawanannya terhadap Neoliberalisme. Setidaknya, di media internet kita bisa melihat, mereka mulai bersuara keras.

Pangkal masalahnya sederhana. Di jaman modern seperti ini WAR OF ENERGY berlangsung sangat keras. Perang, terorisme, atau kekerasan siap dilewati demi tujuan mendapatkan sumber-sumber energi. Atau sekedar untuk mengamankan pasokan energi. Kita sebagai manusia yang berakal pasti sangat berkepentingan terhadap energi itu. “Hidupmu berjalan di atas pasokan energi untukmu.” Apalagi jika kita memikirkan masa depan anak-cucu kita nanti di negeri ini.

Hanya masalahnya, setelah Reformasi, kita merasakan kehidupan yang semakin LIBERAL. Dari sisi ekonomi realitasnya: Mencari uang susah, harga-harga kebutuhan hidup tinggi! Hal ini terjadi karena negara kita menganut sistem ekonomi Neo Liberal. Dengan sistem ini, sebagian besar sumber-sumber kemakmuran rakyat diangkuti ke luar negeri. Ya, fenomena penjajahan baru terjadi lagi. Tidak ada bedanya dengan Gold, Gospel, Glory di masa lalu. Hanya modusnya lebih keren, atas nama regim pemerintahan demokratis.

Nah, saudara-saudara kita dari kalangan Nasionalis itu, mereka juga sangat peduli dengan masa depan bangsa ini. Mereka juga merasa memiliki tanggung-jawab atas kehidupan rakyat, masa depan bangsa, dan kenyataan hidup yang mereka jalani sendiri. Apalagi sehari-hari mereka menyaksikan perihnya kehidupan rakyat kecil.

Jika kita memandang, bahwa yang kita perjuangkan adalah: nasib Ummat Islam. Maka mereka menyebutnya: nasib rakyat kecil. Disini ada titik singgung yang jelas. Ummat Islam juga banyak yang menjadi rakyat kecil; rakyat kecil juga banyak yang beragama Islam. Maklumlah, Islam adalah agama mayoritas rakyat Indonesia.

Dengan demikian, kita bisa berkoalisi untuk memperjuangkan kepentingan yang sama: nasib rakyat Indonesia. Soal niat di hati masing-masing silakan saja. Yang jelas, bagi setiap aktivis Islam atau para dai, mereka berjuang dengan niat mencari ridha Allah.

Dalam Pilpres Juli 2009 lalu sudah tampak adanya kesamaan tanggung-jawab dan kepedulian, untuk sama-sama menghadang gerakan LIBERALISASI Indonesia. Disini sudah tampak saling kepedulian untuk memperjuangkan misi yang sama, meskipun ada perbedaan-perbedaan pada detail tertentu. Tinggal ke depan, kita coba saling kerjasama dalam hal-hal yang disepakati, dan bersikap lapang dada terhadap perbedaan-perbedaan yang ada.

Masa depan Indonesia, masa depan isteri dan anak-anakmu, orangtuamu, kakak-adikmu, cucu-cicitmu, masa depan negeri tumpah darahmu, menjadi amanah yang harus diperjuangkan. Jangan mau menyerahkan masa depan itu ke tangan kaum LIBERALIS yang ujung-ujungnya ingin membangun IMPERIUM New World Order itu. Di tangan kaum LIBERALIS, kehidupanmu dan keluargamu hanya dihargai sebagai SAMPAH belaka.

Bisa dikatakan, saat ini muncul 3 kekuatan utama di Indonesia: Kekuatan Islam, kekuatan Nasionalis, dan kekuatan pro Amerika. Kemudian ada satu lagi kekuatan oportunis. Mereka akan ikut saja kekuatan apapun yang berkuasa. Tapi kekuatan terakhir ini tidak dihitung, sebab dianggap “tidak berkelamin”. Itu setara dengan performa “banci kaleng”.

Alhamdulillah kekuatan Islam bisa bersinergi dengan kekuatan Nasionalis, untuk agenda yang jelas ke depan: Menyelamatkan kehidupan rakyat Indonesia dari sistem penjajahan baru. Perjuangan memang masih panjang. Tetapi kejelasan peta kekuatan politik sangat membantu, untuk mengenali siapa kawan dan siapa lawan.

Hasbunallah wa Ni’mal Wakiil, Ni’mal Maula Wa Ni’man Nashir.

AMW.

Antara PKS dan Gerindra

Ada sisi kesamaan ketika kita bicara tentang PKS dan Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya). Keduanya di awal munculnya dianggap sebagai kekuatan “kuda hitam”. Partai Keadilan (PK) sebelum Pemilu 1999 dianggap sebagai “kuda hitam” yang mengkhawatirkan PDIP. Tetapi prediksi itu keliru. Tahun 1999 PK bahkan tidak lolos electoral treshhold. Namun spirit “kuda hitam” benar-benar terwujud di Pemilu 2004. Dengan wajah baru sebagai PKS, partai para aktivis Tarbiyah ini memperoleh sekitar 8 % suara pemilih, bersaing dengan PAN dan Partai Demokrat. Sementara PBB yang semula lebih kuat dari PKS malah terpuruk pasca Pemilu 2004. Jika Yuzril Ihza tidak berkoalisi dengan Partai Demokrat, kemungkinan nasib PBB bisa semakin memprihatinkan.

Begitu pula dengan Partai Gerindra. Gerindra kini menjadi spirit “black horse”, dianggap sebagai ancaman yang mengkhawatirkan partai-partai lain. Di atas kertas, jika citra positif Gerindra tetap terjaga sampai Pemilu April 2009 nanti, partai ini diperkirakan bisa meraih sekitar 10 % suara pemilih. (Bahkan bisa lebih jika masyarakat memberikan simpati besar kepada Gerindra). Dengan suara 10 %, Prabowo Subianto belum cukup untuk mencalonkan diri secara mandiri sebagai calon Presiden, sebab sesuai UU Politik yang baru, syarat pencalonan Presiden harus didukung minimal 20 % suara hasil Pemilu legislatif. Tetapi suara itu bisa menjadi modal yang cukup untuk beratraksi macam-macam di panggung politik. Kalau toh tetap mau menjadi presiden, Prabowo tinggal koalisi dengan partai-partai lain.

Jika Gerindra menjadi salah satu partai yang berperan significant dalam panggung politik di Indonesia, keberadaannya jelas akan menggeser suara partai-partai lain. Jumlah pemilih di Indonesia diperkirakan stagnan, bahkan bisa menurun akibat semangat golput. Jika satu partai mendapat suara lebih, otomatis ia akan mengambil potensi suara partai-partai lain. Salah satu potensi suara yang bisa diraup justru dari partai-partai Islam yang performanya semakin tidak jelas dari waktu ke waktu. Disebut sekuler, mereka masih setia dengan identitas Islam; tetapi disebut Islamis, tidak tampak ada perbedaan significant dengan partai-partai lain.

Dari apa yang saya perhatikan (secara subyektif) di tengah-tengah masyarakat di sekitar saya, ada sebuah fenomena menarik. Kini seperti muncul demam Gerindra di tengah masyarakat. Banyak masyarakat kecil memakai sticker atau kaos bergambar Gerindra. Kalau bendera-bendera jelas tidak terhitung jumlahnya. Tetapi pada sticker atau kaos, itu menunjukkan suatu keberpihakan.

Perlu diketahui juga, fenomenan “demam” itu pada tahun 2004 pernah terjadi pada PKS. Sungguh saya lihat banyak pedagang-pedagang kecil secara sukarela meletakkan sticker PKS di gerobak, kendaraan, atau tempat mereka jualan. Nah, kini demam PKS itu berubah menjadi demam Gerindra. Apakah ini pertanda bahwa Gerindra akan menjadi partai eksis di gelanggang politik Indonesia? Wallahu a’lam.

Selera Aktivis Islam

Sebenarnya, di mata umumnya aktivis Islam, termasuk saya, PKS itu dianggap sebagai partai harapan. Banyak kalangan Islam sangat mengharapkan partai ini. PKS tampak dinamis dengan tenaga-tenaga muda, komitmen kepada nilai-nilai Islam, background gerakan Islam (Ikhwanul Muslimin), keshalihan pemimpin dan anggotanya, serta inovasi-inovasi baru yang mereka gelar dalam kehidupan politik di Indonesia. Sungguh, selebar apapun perbedaan pandangan dengan konsep dakwah PKS, banyak aktivis Islam semula berpaling ke partai ini. Alasan mereka, “Mencari yang lebih dekat ke nilai-nilai Islam.” Bahkan di mata sebagian Salafi, PKS lebih dipilih ketimbang partai-partai Islam lain.

Namun langkah-langkah politik PKS yang cenderung pragmatis membuat partai ini dijauhi aktivis Islam. Kesalahan terberat PKS ialah ketika menjadi bagian dari koalisi Pemerintahan SBY-JK. Maka segala sesuatu yang buruk menyangkut regim SBY-JK, PKS ikut menanggung getahnya.

Koalisi PKS di usianya yang masih sangat muda, yaitu ketika baru meraih 8 % suara menjadi tanda tanya besar. Bukankah suara mereka masih 8 %, mengapa sudah buru-buru “pasang badan” menjadi mitra koalisi penguasa? Dengan koalisi seperti itu, jelas misi PKS untuk melaksanakan amar makruf nahi munkar, sebagaimana hal itu sangat diharapkan oleh aktivis-aktivis Islam, menjadi jauh dari kenyataan. Bagaimana akan mengkritisi Pemerintahan kalau PKS ikut terlibat di dalamnya? Lebih buruk lagi, dalam semangat koalisi itu PKS dianggap tidak konsisten oleh mitra koalisinya (PD dan Golkar). PKS dianggap tidak mau ikut memikul beban ketika ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh regim. Hubungan PKS dengan PD sangat harmonis pada Pilpres 2004, tetapi pada saat ini ia seperti hubungan antara air dan minyak.

Kalau kita melihat ke era PK (Partai Keadilan), ternyata sejak itu juga semangat oposisi PK sudah melemah. PK ketika itu adalah bagian dari Poros Tengah, bersama PAN, PPP, dan lainnya. Dan kepemimpinan Abdurrahman Wahid dan Megawati, itu sepenuhnya didukung oleh Poros Tengah. Singkat kata, PK menempatkan dirinya menjadi bagian dari Pemerintah juga. Bahkan Nurmahmudi Ismail pernah menjabat sebagai Menhut di era Wahid.

Pertanyaannya? Apakah di komunitas politik PKS ini tidak ada semangat oposisi, sebagai dasar pijakan untuk melakukan amar makruf nahi mungkar? Sebab, jika posisi politik PKS selalu menjadi bagian dari koalisi, sangat sulit menerapkan misi amar makruf nahi munkar itu.

Hal-hal inilah yang banyak mengecewakan para aktivis Islam. Secara potensial, sebenarnya suara aktivis Islam dekat dengan PKS. Tetapi kinerja politik PKS sendiri yang membuatnya dijauhi. Sejak terjun di politik pada tahun 1998, PKS/PK belum teruji sebagai partai yang melaksanakan amanah amar makruf nahi munkar. Sebab PKS/PK selalu menempatkan diri sebagai bagian dari penguasa.

PKS memiliki pertimbangan saat menjalin koalisi dengan regim. Mereka butuh pengalaman mengelola birokrasi, sehingga bila waktunya tiba, mudah bagi mereka untuk membangun Pemerintahan mandiri. Mereka juga butuh akses birokrasi, sebab disana terdapat saluran dana, informasi, pengaruh, legalitas, dan berbagai macam keuntungan. Sebagai partai dari anak-anak muda, PKS butuh banyak “darah segar”, sebab tadinya komunitas mereka (seperti kata Anis Matta) kebanyakan fuqara’ wa masakin. Selain itu PKS juga ingin membangun kepercayaan publik dengan membuktikan bahwa kader-kader mereka di Pemerintahan bisa bekerja secara profesional dan bersih (tidak korupsi).

Saya tidak tahu apakah ciri politik Ikhwanul Muslimin di dunia seperti itu, yaitu selalu membangun koalisi dengan regim berkuasa. Wallahu a’lam. Tetapi sebagai partai yang merangkak dari bawah, bekerja dari nol, langkah seperti itu tidak tepat bagi PKS. Seharusnya mereka memperbesar potensi dukungan pemilih konsisten. Jika potensi itu sudah diperoleh, bolehlah berbicara dalam konteks birokrasi. Birokrasi itu besar fasilitasnya, tetapi besar juga resikonya. Jika masyarakat sudah kecewa dengan pelayanan birokrasi, tidak mudah meyakinkan mereka lagi. Resiko terjatuh bersama birokrasi lebih besar ketimbang peluang keuntungan yang bisa diperoleh bersamanya. Seperti sering disebut oleh para ulama, “Jangan mendatangi pintu-pintu fitnah, yaitu pintu para penguasa!”

Di mata para aktivis Islam, posisi PKS sudah sedemikian kritis. Tetapi di mata Ummat Islam umum yang taraf pengetahuannya tentang Islam tidak terlalu dalam (disebut abangan tidak bisa, disebut alim juga belum), PKS tetap mendapatkan simpati. Hanya karena para aktivis Islam itu rata-rata terpelajar, jadi efek domino-nya bisa meluas, meskipun secara kuantitas jumlah mereka tidak terlalu besar.