Mencari Presiden RI dan Kegalauan Ummat Islam

April 20, 2014

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Hasil Pileg April 2014 memberikan arti tersendiri. Suara partai-partai Muslim rata-rata membaik, sedikit penuruan terjadi pada PKS. Hal ini mementahkan sebuah asumsi bahwa politik Ummat Islam sudah “tidak laku”. Faktanya Ummat bergairah mendukung partai-partai Muslim ketika mereka merasakan hadirnya “musuh bersama” (Jokowi dan koalisi Islamphobia di belakangnya).

Namun setelah hasil diperoleh, sesuai quick count, Ummat Islam masih kesulitan untuk mengajukan calon Presiden/Wapres dari kalangan politisi Muslim sendiri. Selain sulit mencari siapa tokoh yang didukung semua kekuatan Muslim; sulit menyatukan partai Muslim; juga adanya keraguan tentang peluang keberhasilan tokoh tersebut dalam Pilpres Juli 2014 nanti.

Berikut beberapa ulasan sebagai masukan, renungan, atau pertimbangan…

"Pemimpin Islami Lahir dari Investasi Politik Islami"

“Pemimpin Islami Lahir dari Investasi Politik Islami”

[1]. Politik itu pada hakikatnya adalah INVESTASI. Kita menginginkan perubahan, perbaikan, kemajuan, tetapi harus investasi dulu dalam sejumlah waktu tertentu. Politik tidak bisa instan; sekarang kita minta, sekarang juga jadi. Tidak bisa begitu. Sebagai contoh, munculnya pemimpin-pemimpin Masyumi sebagai pejabat negara yang amanah dan tidak korup di era Sokarno, hal itu sebagai buah dari proses belajar, perjuangan, pergerakan kemerdekaan sejak awal-awal tahun 1900-an. Sebagian tokoh Masyumi itu pernah menjadi anggota Volkrad (dewan rakyat di era Belanda) dan anggota MIAI (dewan Muslim di era Jepang. Termasuk kemenangan AKP dan Erdogan, ia juga tidak instan. Ia telah dirintis sejak era politik Najmuddin Erbakan pada tahun 1970-an.

Pemimpin hebat seperti Muhammad Fatih juga disiapkan sejak kecil. Begitu juga Shalahuddin Al Ayyubi lahir dari keluarga prajurit, perwira, para pahlawan. Tidak ujug-ujug muncul. Termasuk sosok Khalifah Umar RA lahir dari tempaan kehidupan panjang. Di masa mudanya, beliau jagoan gulat di Pasar Ukadz. Nabi SAW bersabda: “Khairukum fil jahiliyah khairukum fil Islam idza faqahu” (sebaik-baik kalian di masa jahiliyah adalah sebaik kalian di masa Islam, jika dia memahami agama). Hadits ini menjelaskan betapa pentingnya investasi kebaikan untuk mencapai prestasi yang hebat.

[2]. Ide PRESIDEN SYARIAH yang digagas FUI, FPI, Habib Rizieq, secara teori termasuk ide yang menarik. Asumsinya, kalau ada bank syariah, asuransi syariah, gadai syariah, dan sebagainya; maka boleh dong ada ide Presiden Syariah. Hanya masalahnya, konsep Presiden Syariah itu harus dibawa masuk ke ranah politik praktis, dicarikan saluran resminya, serta kompetitif saat diperjuangan di tengah pergulatan politik umum. Ide demikian harus bisa meyakinkan para politisi dari aneka partai, dapat meyakinkan para ahli hukum dan ketata-negaraan, dapat meyakinkan akademisi dan ahli teori, dapat meyakinkan media massa, dapat meyakinkan pelaku pasar, dan utamanya dapat meyakinkan kaum Muslimin dari berbagai kelompok dan strata. Kalau ide ini hanya beredar di sekelompok para aktivis Islam saja, sangat sulit untuk menjadi kenyataan.

[3]. Untuk menjadi Presiden RI; sekedar menjadi ya, tanpa dipertimbangan kualitas dan hasil kepemimpinannya; dibutuhkan 3 unsur: POPULARITAS, ELEKTABILITAS, dan STRATEGI. Pada tahun 1999 Partai Keadilan (PK) pernah mengajukan Ustadz Didin Hafiduddin sebagai calon presiden. Di kalangan aktivis Islam beliau dikenal, tapi di mata masyarakat umum masih sedikit yang mengenal. Ketika Pilkada Jakarta 2012, sosok Foke memiliki popularitas dan elektabilitas; tapi sayang strateginya salah, sehingga hasil akhirnya negatif. Jujur saja, untuk mencari sosok calon pemimpin Islam yang popular, elektabilitas tinggi, lalu didorong dengan strategi yang bagus, untuk saat ini sangat sulit.

[4]. Bahaya yang dihadapi kaum Muslimin saat ini ialah kepemimpinan Jokowi. Jika sosok ini menjadi Presiden RI diduga akan lebih parah dari SBY. Jokowi didukung oleh konglomerat-konglomerat pengemplang BLBI yang ingin aneksasi negeri ini. Untuk menghadang Jokowi diperlukan sosok lain yang populer, elektabilitas tinggi, dan ia memiliki mesin dan strategi politik bagus. Misalnya kita sebut sosok politisi dari kalangan Muslim seperti: Amien Rais, Hatta Rajasa, Muhaimin, Suryadarma Ali, Yuzril Ihza, Anis Matta, Hidayat Nur Wahid, Ahmad Heriyawan, Habib Rizieq, Ustadz M. Khattath, dan lainnya. Apakah mereka bisa menandingi popularitas dan elektabilitas Jokowi? Cobalah pertanyaan ini dijawab secara obyektif, tanpa emosi; adakah tokoh kita yang saat ini sekuat Jokowi? Kalau misalnya tidak ada, jangan merasa risau; kembali ke teori awal, POLITIK ITU INVESTASI. Bahkan untuk sosok Jokowi sendiri, media massa telah memoleskan selama bertahun-tahun. Itu investasi juga.

[5]. Dalam pandangan kami, untuk Pilpres 2014 ini, sulit bagi Ummat Islam untuk mendapati pemimpin ideal sesuai nilai-nilai Syariat Islam. Dalam tinjauan kami, itu sangat sulit. Mengapa demikian? Ya karena untuk menjadi pemimpin nasional dibutuhkan popularitas, elektabilitas, dan strategi yang bagus. Sedang investasi kita di bidang ini sangat kurang. Apa buktinya? Ketika berbicara tentang Pilpres kita sangat mengandalkan keputusan/kebijakan partai-partai Muslim peserta pemilu. Maksudnya, kita tidak memiliki partai yang benar-benar mewakili aspirasi perjuangan politik Islam. Hal ini menunjukkan bahwa investasi kita di bidang politik ini masih minim. Andai investasi kita bagus, mungkin tinggal menggerakkan kader-kader yang berada di berbagai partai Muslim, untuk mendukung agenda yang kita sodorkan. Jadi tidak dikesankan “meminta-minta”.

[6]. Meskipun peluang terpilihnya pemimpin Islami cukup lemah, bukan berarti pejuangan politik menjadi buntu. Tidak sama sekali. Perjuangan politik bisa digerakkan dengan daya sekecil apapun, di tengah situasi sesulit apapun. Maka jika kita sulit menemukan pemimpin sesuai Syariat, maka lakukanlah tindakan ini: Pilihlah sosok pemimpin Muslim mana saja yang diperkirakan potensi maslahatnya terbesar dan potensi madharatnya terkecil! Di antara tokohg-tokoh calon pemimpin RI yang ada, pilih kandidat yang peluang maslahatnya besar, peluang madharatnya kecil, dan tentiu saja dia punya peluang besar sukses menjadi Presiden RI. Pasti ada sosok seperti itu!

[7]. Kami nasehatkan kepada Ummat Islam secara umum, jika saat ini kita belum mendapati pemimpin negara yang sesuai Syariat, jangan berkecil hati. Dasar pemikirannya adalah: [a]. Pemimpin Syariat akan diiperoleh jika kita telah berinvestasi lama di bidang ini; kalau selama ini kesan yang ada, kita telah meninggalkan politik praktis, ya jangan terlalu bermimpi soal pemimpin seperti itu; [b]. Andai terpilih pemimpin Muslim, dalam kondisi investasi politik kita lemah, justru hal itu bisa mencoreng nama baik agama kita sendiri. Anda masih ingat tahun 1999-2001, ketika itu RI dipimpin Gusdur. Promotor utama terpilihnya Gusdur adalah Pak Amien Rais dan poros tengah (koalisi partai-partai Muslim). Nyatanya Gusdur tak bisa memimpin, negara ancur-ancuran. Akhirnya muncul preseden jelek di tengah Ummat, katanya: “Beginilah hasilnya kalau negara dipimpin seorang kyai.” Padahal Gusdur sendiri tidak memiliki akar pemahaman dan pengamalan Syariat yang baik.

[8]. Untuk memperbaiki kondisi bangsa Indonesia saat ini, sungguh sulit dan berat. Sebagai gambaran, lihat struktur APBN. 60 % APBN digunakan untuk belanja rutin, termasuk biaya departemen, pemda, pemkot, gaji PNS, Polri, TNI, guru, dan seterusnya. 25 % APBN digunakan untuk membayar hutang negara dan bunganya setiap tahun. Hutang ke Bank Dunia dan IMF untuk bayar dana BLBI yang dibawa kabur para konglomerat China senilai sekitar 600 triliun, masih terus dibayar sampai saat ini. Katanya baru luas tahun 2032 nanti. 10 % APBN untuk dana infrastruktur, pengembangan, pemberdayaan, penelitian, dan seterusnya. Sisa APBN praktis hanya sekitar 5 % saja. Nah, pemimpin-pemimpin Muslim yang berambisi menjadi Presiden RI, harus bisa menyelesaikan tantangan semacam ini. Jangan terbayangnya nanti dihormati, diberi fasilitas klas 1, bisa pelesir ke luar negeri, dapat fee proyek ini dan itu, anak-anak dan isteri dijaga Negara 24 jam penuh sehari, dan seterusnya. Jangan bermimpi begitulah, tapi pikirkan manajemen APBN seperti di atas.

[9]. Di tengah krisis politisi dan negarawan Islami ini, muncul sosok Rhoma Irama sebagai calon presiden dari kalangan Ummat Islam. Banyak pihak yakin, Rhoma bisa jadi presiden. Bisa sih bisa, dengan asumsi mengandalkan popularitas. Tapi masalahnya, apakah sosok seniman seperti dia layak memimpin negara? Anda pernah mendengar tesis Ibnu Khaldun, bahwa tanda-tanda peradaban yang mulai menua ketika ia memuja-muja seniman dan dunia seni. Itu peradaban yang menua ya, lalu bagaimana dengan Indonesia ini yang masih acak-acakan, meraih kemajuan juga belum? Mungkinkah negeri seperti ini diserahkan ke tangan seniman? Kadang ketika tehimpit masalah, kita sering berpaling ke solusi-solusi aneh yang justru membahayakan masa depan dan kehidupan.

[10]. Menurut kami, kriteria seorang pemimpin Indonesia nanti secara umum sebagai berikut: [a]. Seorang Muslim Ahlus Sunnah (bukan pengikut atau pendukung aliran sesat); [b]. Memiliki kekuatan fisik, seperti sosok Thalut; [c]. Memiliki pengetahuan tentang kehidupan yang luas, dalam kriteria pemimpin disebut karakter Fathanah; [d]. Bersikap amanat terhadap kehidupan rakyat, kekayaan negara, serta hak-hak kaum Muslimin; [e]. Bisa memimpin perang. Kriteria terakhir ini perlu ditambahkan karena menyadari kondisi aktual saat ini dimana negeri-negeri Muslim dilanda aneka macam konflik seperti Suriah, Afghan, Irak, Yaman, Mesir, Somalia, dan lainnya. Jangan seperti seorang presiden tertentu, setelah hampir 10 tahun memimpin bangsa, dia baru berbicara: “Saat ini bangsa kita siap perang!” Aneh, menjelang berakhirnya masa jabatan baru ngomong “siap perang”.

Demikian beberapa pandangan yang bisa kami sampaikan. Menurut kami, saat ini jangan terlalu berharap akan lahir Presiden RI Bersyariah; bukan karena ide itu tidak menarik, tapi kita tak memiliki modal investasi politik untuk memperjuangkannya ke tingkat aplikasi. Saran kami, kalau misalnya Ummat Islam bersedia, mari kita dirikan partai Islami (partai baru) sebagai solusi kebuntuan saluran politik ini. Kita harus berinvestasi sebelum memetik hasil! Minimal, pilihlah sosok pemimpin yang dapat diduga peluang maslahatnya besar dan peluang madharatnya kecil.

Demikian, semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin.

(Mine).


Ummat Islam dan Prabowo Subianto

April 23, 2014

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Secara pribadi kami bisa memahami sikap Ketua Umum PPP yang bersikeras mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres pada Pilpres Juli 2014 nanti. Terlepas kelebihan dan kekurangan Prabowo, kami menilai langkah Suryadarma Ali itu telah melewati suatu kajian politik yang sangat dalam dan luas. Setidaknya, dalam gambaran kami sendiri, dukungan terhadap sosok Prabowo sangat strategis bagi masa depan bangsa ini; dengan asumsi, semua ini hanya ikhtiar saja, sedangkan secara hakiki segala urusan bangsa ini ada dalam genggaman Tangan Allah Ta’ala.

Coba kami runut penjelasan ini dalam poin-poin syarahan sebagai upaya memahami langkah poliyik yang diambil Suryadarma Ali, serta sebagai tambahan penjelasan bagi kaum Muslimin secara umum. Tapi mohon disadari bahwa sikap ini sepenuhnya independen, sebagai buah telaah politik murni, tidak bersifat partisan.

[1]. Mula-mula kita berangkat dari analisis masalah terberat yang menimpa bangsa ini. Apa masalah terberat kita selama ini? Banyak orang melontarkan pandangan dan teori. Namun kami mempercayai, masalah berat yang menimpa bangsa Indonesia ini, lalu mengguncang sendi-sendinya adalah MASALAH EKONOMI & KEMISKINAN. Hal itu bermula dari Krisis Ekonomi tahun 1997-1998 yang berakibat terjadi LIBERALISASI kehidupan bangsa di segala bidang. Krisis Ekonomi diikuti Reformasi politik, namun di balik itu terjadi gelombang LIBERALISASI KEHIDUPAN yang sangat massif.

[2]. Ketika terjadi liberalisasi kehidupan, yang diawali liberalisasi ekonomi, yang menanggung dampak terberat adalah Ummat Islam, karena mayoritas penduduk negeri ini memang Muslim. Ummat Islam merupakan komponen terbesar yang menjadi korban liberalisasi ekonomi dan kehidupan. Banyak Muslim menjadi rusak agama dan imannya karena: berbuat kemusyrikan, murtad dari agamanya, berbuat jahat/kriminal, berbuat korupsi, menjadi TKW ke luar negeri, membuat bisnis hedonis, memalsukan produk, mengedarkan narkoba, menjual diri, merebak aliran sesat, hedonisme, dan seterusnya. Akibat rusaknya urusan ekonomi negara, merusak juga kehidupan agama dan keimanan kaum Muslimin. Ada ungkapan hikmah yang berbunyi: “Kadal faqru an yakuna kufra” (hampir saja kefakiran itu membuat seseorang menjadi kafir). Ungkapan ini tampaknya relevan.

[3]. Dalam pandangan kami, untuk memperbaiki kehidupan kaum Muslimin, mau tidak mau kita harus turun membereskan ekonomi negara ini. Faktanya, Reformasi politik 1998 dijadikan pintu masuk oleh kekuatan-kekuatan ekonomi asing untuk menguasai aset-aset ekonomi nasional dalam segala bentuknya (potensi, bahan tambang, bahan baku, sumber energi, pasar barang, konsumsi publik, dan seterusnya). Rektor UGM, Prof. Pratikno, belum lama lalu menjelaskan, sekitar 70-80 % potensi ekonomi nasional telah dikuasai asing. Jika demikian, apa bedanya era penjajahan kolonial dulu dengan kenyataan sekarang? Kalau hidup di zaman penjajahan kaum Muslimin menderita, toh di zaman sekarang juga sama-sama menderita. Hingga dengan nada yang sangat prihatin KH. Cholil Ridwan menyebut kaum Muslimin dengan istilah “Muslim Dzimmi”.

[4]. Era Reformasi ditandai dengan munculnya partai-partai politik dan pemilu tahun 1999. Di antara partai-partai itu ada yang menjadikan Islam sebagai azas partai. Kami masih ingat, tahun 1999 sempat beredar isu agar partai politik dilarang menjadikan agama sebagai azas partai. Maka tampillah Partai Keadilan, PPP, PBB, PKNU, dan sebagainya memperjuangkan agar azas Islam dihormati. Soal di hari ini mereka tak lagi menghargai azas Islam, itu urusan lain. Mestinya, hadirnya partai-partai Islam ini memberi jalan besar bagi mereka untuk memperbaiki kondisi ekonomi bangsa. Masalah terberat kita ekonomi, ya mereka tampillah selesaikan urusan tersebut. Tapi nyatanya, sejak tahun 1999, 2004, hingga pemilu 2009 nyaris tidak ada partai Islam yang gigih perjuangkan perombakan ekonomi yang sedang dianeksasi asing ini. Secara ide, wacana, atau verbalitas Pak Amien Rais sangat kencang bicara tentang ancaman penjajahan ekonomi asing ini; namun secara politik tidak ada artinya. Malah beliau dan PAN sangat giat mendukung SBY yang jelas-jelas merupakan antek NEOLIB kelas satu.

[5]. Sangat  mengherankan jika melihat tipikal politik partai-partai Islam. Apa yang mereka perjuangkan rata-rata isu yang bersifat minor. Disebut penting ya penting, tapi disebut itu prioritas jelas bukan. Misalnya, isu tentang gratifikasi, absensi anggota DPR kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR, UU politik, isu-isu media, dan seterusnya. DPR sempat bekerja baik ketika mengawal Skandal Bank Century; jika kasus ini dijadikan pintu masuk untuk merobohkan rezim Neolib sangatlah bagus; tapi nyatanya sampai saat ini isu Bank Century tidak karuan arahnya. Begitu juga Ummat Islam non parlemen, isu-isu yang diangkat pun tidak menukik masalah sebenarnya bangsa ini, yaitu dominasi asing dalam kehidupan nasional.

[6]. Munculnya Prabowo dan Gerindra pada tahun 2008 memunculkan harapan dan perasaan “sayang”. Harapan, karena Prabowo Subianto paham masalah terbesar bangsa ini dan sedang berjuang untuk memperbaikinya. Sedang “sayang-nya” justru yang mengangkat missi perjuangan tersebut bukan partai-partai Muslim semacam PAN, PKB, PKS, PPP, PBB. Pertanyaannya, kok partai nasionalis lebih peduli masalah berat bangsa? Aneh kan. Lebih aneh lagi, sejak 2004, 2009, sampai 2014 ini partai-partai Muslim masih satu paket dengan rezim Neolib SBY. Tidak ada satu pun yang berani oposisi.

[7]. Kami sangat mengapresiasi langkah Pak Suryadarma Ali pada sebelum Pemilu 2009 yang menjalin kesepakatan politik dengan Gerindra. Dalam hemat kami, alhamdulillah ada partai Islam yang paham urusan bangsa ini. Meskipun telat atau mendukung partai nasionalis lain, kami sangat mengapresiasi langkah Suryadarma Ali tersebut. Jika kemudian sebelum Pemilu April 2014 dia lagi-lagi menunjukkan dukungan kepada sosok Prabowo Subianto sebagai Capres, itu hanya penegasan saja dari komitmen sebelumnya. Ini sangat kami hargai.

[8]. Perlu dipahami, hadirnya Prabowo dengan Gerindra yang berusaha memperjuangkan ekonomi kerakyatan dan kemandirian ekonomi nasional, ini bukan sesuatu yang baru. Sejak ICMI berdiri akhir 1990, lembaga ini telah menyuarakan pentingnya membangun Ekonomi Kerakyatan. Bahkan istilah tersebut, mereka yang pertama kali mempopulerkannya. Di tubuh ICMI ada sosok Adi Sasono, tokoh yang tulen pro ekonomi kerakyatan, koperasi, petani, dan seterusnya. Beliau oleh media-media Barat dijuluki sebagai “The Dangerous Man” atau “The Robin Hood”. Sosok Prabowo sendiri juga dianggap berbahaya oleh Amerika, Singapura, China, dan sebagainya; karena dianggap sulit dikendalikan. Ide ekonomi kerakyatan ini sudah digulirkan sejak era Soeharto yang ekonominya relatif stabil; lalu bayangkan dengan kondisi saat ini? Betapa sangat butuhnya kita pada konsep ekonomi yang berpihak ke rakyat kecil sebagai jumlah terbesar bangsa ini. Kalau ekonomi rakyat membaik, diharapkan kepedulian mereka kepada agama dan keimanan, akan membaik pula. Amin ya Rahiim.

[9]. Sangat-sangat disesalkan, mengapa ide ekonomi kerakyatan, ide memperkuat kemandirian pangan, ekonomi petani, nelayan, koperasi, UKM, dan seterusnya; mengapa ia muncul dari kalangan partai nasionalis? Mengapa partai Islam (Muslim) tidak peduli dengan semua itu. Malah ada partai “Islam” tertentu yang konsep politiknya jelas-jelas mendukung pasar bebas. Katanya, Nabi SAW juga mendukung pasar bebas karena membebaskan harga ditentukan oleh pasar. Masalahnya, di era Nabi SAW makro ekonomi dapat dikendalikan dengan baik sehingga muncul persaingan positif di tingkat ekonomi riil; sedangkan di zaman sekarang makro ekonomi justru dikendalikan oleh kapitalis, sehingga kalau konsep pasar bebas dianut, hancurlah para petani, nelayan, pedagang, UKM, koperasi, dan sebagainya. Di era Nabi SAW dominasi kaum Yahudi mampu dieliminir dengan baik sehingga tidak menimbulkan monopoli.

[10]. Secara normatif atau tekstual, kaum Muslimin negeri ini, terutama ormas-ormas Islam, ingin punya Capres/Wapres sendiri dari kalangan Islam. Ingin maju sendiri dalam bursa Pilpres dengan mengandalkan suara pemilih Muslim. Sosok Prabowo mungkin dianggap sekuler-nasionalis, tidak berpihak ke Islam (Syariat). Justru kami bertanya-tanya, mengapa selama ini partai-partai Islam (Muslim) begitu rapat mendukung rezim Neolib SBY? Apakah itu bukan kemunkaran besar yang seharusnya sangat dijauhi? Apa buktinya partai-partai Islam (Muslim) itu loyal kepada kaum Muslimin kalau selama ini jelas-jelas mendukung Neolib? Masalah kita bukan semata soal rancangan UU perkawinan, kesetaraan gender, homoseksual, dan sejenisnya. Tidak semata-mata itu, tapi yang paling utama adalah bagaimana mengembalikan kedaulatan kaum Muslimin atas negeri, perekonomian, dan kehidupannya; setelah selama ini bangsa kita dikendalikan kaum kapitalis, hedonis, kolonialis.

[11]. Kami sama sekali tidak memuji-muji Prabowo, karena pada dasarnya tidak ada manusia sempurna. Seorang ulama yang saleh saja punya potensi kesalahan dan kekurangan; apalagi seorang Prabowo? Tapi dukungan kepadanya muncul karena kami melihat dia punya program untuk memperjuangkan kembalinya kedaulatan bangsa di negeri ini. Siapa yang akan mengembalikan hak-hak ekonomi dan kehidupan bangsa kita? Kalau PKS, PPP, PAN, PKB, PBB, atau siapapun punya komitmen ke arah itu, pastilah kami akan mendukung penuh mereka. Mengapa? Ya karena -menurut analisa kami- rusaknya urusan ekonomi inilah yang menjadi sumber rusaknya kehidupan agama dan keimanan kaum Muslimin.

[12]. Dalam pandangan (politik) kami, untuk memperbaiki keadaan bangsa ini harus bertahap. Begitu pun dalam penerapan Syariat-nya. Tidak bisa kita saat ini langsung ujug-ujug meminta diberlakukan “hukum potong tangan dan rajam”. Kita harus siapkan dulu aspek pengetahuan, kesadaran, kesejahteraan, dan proteksi kehidupan Ummat, baru setelah itu melaksanakan Syariat secara kaffah. Kalau tidak percaya, cobalah Anda lihat pasal-pasal pembahasan hukum fikih Islam; para ulama meletakkan pembahasan hukum pidana (Hudud) rata-rata di bagian akhir pembahasan. Dan Rasulullah SAW sendiri menyempurnakan pelaksanaan hukum Syariat saat Haji Wada’, ketika beliau hapuskan riba dan dendam darah pada orang-orang tertentu. Tidak lama setelah itu, beliau Shallallah ‘Alaihi Wasallam wafat menuju Allah Rabbul ‘alamiin. Berbeda halnya kalau di negeri ini terjadi PERANG, kemudian kaum Muslimin berhasil memenangkan peperangan; maka kita punya otoritas penuh untuk menentukan haluan hukum.

Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mendukung program Prabowo karena ia sesuai dengan garis program ekonomi ICMI waktu itu; sesuai ide yang digagas Adi Sasono; dan hal itu sangat dibutuhkan bangsa Indonesia yang noatebe mayoritas Muslim ini. Sekali lagi, fokus pada program dan missi-nya; bukan sosok personalnya. Sampai di titik ini, sekali lagi, kami bisa memahami langkah politik Bapak Suryadarma Ali, meskipun beliau memiliki pertimbangan berbeda.

Semoga tulisan sederhana ini bermanfaat dan menginspirasi. Amin Allahumma amin.

(Mine).


Manuver Emron Pangkapi Sangat Berlebihan…

April 15, 2014

Bismillahirrahmaanirrahiim.

NOTE: Kami tulis artikel ini bukan sebagai anggota, pengurus, atau pendukung loyalis PPP; tapi sekedar sebagai pemilih PPP dalam Pemilu 9 April 2014 lalu. Mohon dimaklumi.

Ada rasa mulas dan sedih kalau melihat emosi Emron Pangkapi di TV-TV. Orang ini bersuara keras, dengan memakai topi Afghan, seakan sedang terjadi perang Bubat di tubuh PPP. Tampak sekali Emron tidak memahami etika Islam, tidak memahami ilmu, bahkan ilmu politik pun tidak. Politisi begini, menurut istilah orang Betawi cuma satu kalimat: “Belagu loh!”

Akan coba kami jawab ocehan Emron Pangkapi dan membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak layak terjun ke dunia politik…

[1]. Sebagai orang Muslim, mestinya dia tidak suka kalau partainya menjadi bulan-bulanan media-media massa Islam phobia. Lha ini, saat partainya jadi “makanan empuk” malah dia bersemangat “jihad” untuk menghancurkan partai sendiri. Aneh bin ajaib.

Topi Afghan: Ahmad Shah Mas'ud, Legenda Panglima Lembah Pansir

Topi Afghan: Ahmad Shah Mas’ud, Legenda Panglima Lembah Pansir

[2]. Emron menganggap hadirnya Suryadarma Ali di kampanye Gerindra sebagai pelecehan martabat partai. Ini adalah tuduhan mengada-ada. Sikap Suryadarma itu tidak melanggar AD/ART partai, tidak melanggar hukum negara, juga tidak melanggar hukum Syariat. Malah tidak melanggar etika kehidupan sosial. Apalagi pihak Gerindra (Prabowo) pun berkenan hadir di acara konsolidasi (Istighatsah) PPP.

[3]. Sikap Suryadarma Ali dengan hadir ke tengah massa Gerindra, tetap dengan memakai seragam resmi PPP. Itu menunjukkan JIWA BESAR-nya sebagai politisi yang tulus. Orang ini ingin mengajarkan ETIKA POLITIK MORAL di tengah krisis politik yang pekat dengan permainan duit, media, dan penipuan. Dia coba tulus tunjukkan bahwa politik tidak cuma “siapa yang menang”, tapi juga “kita menang bersama”.

[4]. Kata Emron, PPP hadir di tengah partai Gerindra yang suaranya tahun 2009 lalu lebih kecil dari PPP. Masalahnya, meskipun kecil Gerindra adalah oposisi dan masih komit dengan ekonomi kerakyatan; sedangkan PPP masuk koalisi dengan Demokrat. Bagaimana dia bisa meremehkan langkah oposisi yang ditempuh Gerindra? Terbukti perolehan suara Gerindra kemudian maju pesat.

[5]. Emron membayangkan, suara PPP akan melaju pesat kalau Suryadarma Ali tidak ikut dalam kampanye Gerindra. Ini analisa apa? Dasarnya apa bisa begitu? Paling yang percaya teori begitu hanya Emron dan para pendukungnya. Alhamdulillah suara PPP naik meskipun tidak sepesat Gerindra atau PKB. Tapi sudah lumayan, bisa melompati ET. Di sisi lain, kalau Emron menuntut suara PPP naik pesat; mau naik berapa persen Pak? Mau menyamai suara Golkar dan PDIP maksud Anda?

[6]. Kata Emron, kader-kader di bawah marah kepada Suryadarma Ali gara-gara ikut kampanye Gerindra. Masalahnya, klaim marah itu kan “bikinan” Emron sendiri. Seakan sejak lama dia telah memendam niat buruk ke Ketua PPP, lalu niat itu diwujudkan ketika ada “celah”. Sungguh sangat tragedi jika gara-gara hadir dalam acara kampanye partai lain, seorang Ketum Partai bisa didongkel. Ini benar-benar tragedi politik (made in Emron Pangkapi).

[7]. Emron Pangkapi mengatakan, bahwa koalisi PPP di tahun 2009 adalah setelah Pileg. Memang benar kalau koalisi dengan Demokrat; tapi kalau komitmen politik untuk kerjasama dengan Gerindra, itu dilakukan sebelum Pileg 2009. Jangan berdusta Anda wahai Emron Pangkapi! Jelas-jelas waktu itu Suryadarma Ali bicara, PPP sejatinya ingin merapat dengan Gerindra tapi perolehan suara kedua partai sama-sama kecil (tidak mencukupi maju ke pencapresan).

[8]. Kalau pun masalah hadir di tengah kampanye Gerindra dan Prabowo dianggap masalah besar; maka Emron Cs juga harus didongkel, karena mereka membiarkan Prabowo ikut acara istighotsah yang diadakan PPP. Mengapa ketika itu Emron tidak mengusir Prabowo saja?

[9]. Sebagai perbandingan, sebelum Pileg 2009, beredar juga spanduk-spanduk yang berbunyi begini: “SBY Presidenku, PKS Partaiku!” Apa Anda pernah dengar spanduk semacam ini? Spanduk ditulis dengan tinta biru di atas kertas putih. Isi spanduk begitu lebih mengerikan ketimbang yang dilakukan Suryadarma Ali di kampanye Gerindra. Apalagi pernyataan Suryadarma sekedar mendukung Prabowo menjadi Capres tahun 2014.

[10]. Secara umum, dari sisi politik, di balik manuver BELAGU Emron Pangkapi ini pasti ada apa-apanya. Tidak mungkin dia mempersoalkan masalah kecil, didramatisir sedemikian rupa, kalau tidak ada “udang di balik batunya”. Pasti ada sesuatunya di sana.

Wal akhir, kami menduga, langkah berlebihan Emron Pangkapi ini karena yang bersangkutan dan pendukungnya ingin merapat ke Jokowi; sementara dia sudah tahu, sejak awal Suryadarma ingin berkoalisi dengan Gerindra (Prabowo). Atau bisa jadi, Emron membawa “titipan amanat” dari mantan politisi PPP, Bachtiar Chamsyah, yang sangat loyal ke SBY, lalu disingkirkan lewat KPK. Ya kalau masalah kedua jadi soal, harusnya protes ke SBY, bukan ke partai sendiri.

Demikian sekilas pandangan yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi sedikit sumbang kontribusi, agar partai Muslim tidak merapat ke Jokowi. Buahaya…!

Terimakasih.

(Pemilih PPP).


SIAPA BILANG DEMOKRASI BUKAN SISTEM ISLAMI?

April 15, 2014

Oleh TOHIR BAWAZIR.

Berikut adalah tulisan opini tentang siasat politik demokrasi dari seorang pemerhati gerakan dakwah dan politik Islam. Masuk ranah polemik pro-kontra. Penulis coba uraikan sisi-sisi kebaikan demokrasi dalam kehidupan riil di tengah Ummat. Selamat membaca dan berwawasan!

Pemilu Legislatif untuk memilih anggota DPR, DPRD I, DPRD II dan DPD, baru saja usai dilaksanakan. Insya Allah di bulan Juli 2014 kita akan melaksanakan pemilu lagi,  yaitu pemilu  untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. pemilu itu pun masih memungkinkan berjalan dua putaran, apabila di putaran pertama tidak diperoleh pemenang mutlak yang mendapat suara 50% plus 1 suara. Kalau ditambah lagi dengan berbagai pilkada di berbagai daerah untuk memilih Gubernur maupun Bupati/Walikota, sesungguhnya negara Indonesia termasuk negara yang kelewat sibuk untuk melakukan pemilu.

Tidak hanya kelewat sibuk, namun pemilu juga sangat menguras dana dan kas negara, menguras energi dan pikiran seluruh bangsa,  termasuk pula menguras kantong para calegnya. Itulah ongkos demokrasi yang sudah dipilih oleh bangsa Indonesia dengan pola pemilihan langsung semacam ini.  Mudah-mudahan ke depannya pemilu dapat berlangsung semakin mudah, simple dan murah.

Namun betapapun boros dan berlebihannya pemilu, setidaknya hal ini melegakan sebagian besar pihak, karena rakyat memiliki hak penuh untuk menggunakan hak politiknya. Setelah era Orde Baru yang dikenal repressif dalam bidang politik, dimana kekuasaan hanya dimonopoli oleh Soeharto dan kroni-kroninya, di era reformasi ini rakyat dapat menikmati kebebasan politiknya sehingga tumbuh berbagai macam partai politik baru.

Demokrasi Adalah Satu Pilihan Jalan Politik. Sepertimana Kita Memilih Buah.

Demokrasi adalah Satu Pilihan Jalan Politik. Seperti Kita Memilih Buah.

Ada partai yang tumbuh sejenak kemudian layu sebelum berkembang, ada yang tumbuh namun gagal ikut pemilu karena masalah administrasi yang tidak bisa dipenuhinya, ada yang tumbuh dan dapat ikut pemilu namun akhirnya harus minggir dari percaturan politik karena kurangnya dukungan masyarakat. Hingga saat ini diperkirakan hanya sekitar 10 partai politik yang dapat bertahan dan bisa duduk di parlemen mewakili konstituennya. Mudah-mudahan ke depannya, jumlah partai politik tidak  akan semakin bertambah. Karena semakin banyak partai politik, otomatis akan semakin banyak biaya politik yang harus dikeluarkan.

Dari berbagai partai peserta pemilu yang ada, ada yang terang-terangan berasaskan Islam, ada yang berkonstituen Muslim namun bukan berasas Islam, ada pula yang tidak mau dikait-kaitkan dengan Islam, walaupun kalau musim pemilu sama-sama juga memperebutkan suara ummat Islam, karena realitas politik mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Dari kalangan ummat Islam pun ada berbagai pandangan tentang sikap terhadap pemilu dan demokrasi. Ada yang setuju, dan ini merupakan pandangan mayoritas ummat Islam, ada yang menolak, ada pula yang sejatinya menolak namun terpaksa menerima karena tidak ada pilihan lain, alias darurat menerima.

Yang menolak selalu bersandar bahwa sistem demokrasi tidak dikenal dalam Islam. Karena sistem demokrasi memberikan peluang dan hak kepada masyarakat untuk membuat hukum dan undang-undang, hal yang seharusnya menjadi wewenang mutlak Allah SWT. Demokrasi adalah bid’ah (mengada-ada), sesat, sistem kufur dsb. Pokoknya harus ditolak.

Setelah sama-sama  menolak, mereka pun masih terbagi menjadi tiga golongan. Golongan pertama,  mereka yang menolak sistemnya dan semua hasil-hasilnya. Ada pula golongan kedua, yang menolak sistem dan aturan mainnya, namun mereka menerima hasilnya. Mereka terima dan hormati penguasa hasil pemilu dan produk-produk hukum dari sistem demokrasi yang ditolaknya. Ada pula yang ketiga, pura-pura menolak semua, namun seringkali mereka terpaksa menerima hasilnya, bahkan seringkali menitipkan aspirasi politiknya kepada partai-partai yang sebelumnya ditolaknya itu.

Mengapa ummat Islam berbeda dalam menyikapi fenomena pemilu dan demokrasi, padahal mereka masih sama-sama bersandar kepada Al-Qur’an dan Al-Sunnah serta sama-sama mencita-citakan masyarakat yang ideal seperti di masa Rasulullah SAW dan masa Khulafaur Rasyidin (kepemimpinan Islam yang adil dan ideal)?

Kalau dilihat sejujurnya, ada dua kutub pandangan yang sulit dipertemukan. Yang pertama, yang menerima demokrasi dan melihat demokrasi sebagai suatu kenyataan riil yang ada dan patut dipakai saat ini. Yang menolak demokrasi memandang sebaliknya, yaitu apa yang seharusnya ada. Satu berangkat dari  realitas yang ada, yang kedua, apa yang dianggap harus ada. Mayoritas ummat Islam, berangkat dari menerima  apa yang ada (realistis). Yang ada adalah demokrasi adalah sistem terbaik bagi bangsa Indonesia untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya, mengatur negara, membuat undang-undang dsb. Walaupun demikian demokrasi tetaplah produk manusia yang pasti ada kelemahan dan kekurangannya bahkan masih mudah pula untuk dicurangi oleh manusia.

Dalam demokrasi semua pihak punya wakilnya, ada wakil dari berbagai daerah dan suku, wakil berbagai agama, wakil berbagai profesi, wakil dari berbagai kepentingan dsb. Supaya masing-masing pihak dapat diakomodir kemaslahatannya, maka demokrasi lah yang mengaturnya. Sehingga tidak terjadi pemaksaan kehendak masing-masing pihak.

Baca entri selengkapnya »


Analisis Hasil Pileg April 2014: Kemenangan Politik Komunitas!

April 14, 2014

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sebelum kami sampaikan hasil-hasil analisis seputar Pileg April 2014, perlu ditekankan bahwa analisis ini mengacu hasil Quick Count beberapa lembaga yang rata-rata memperlihatkan trend hasil serupa. Jadi analisis ini bukan berdasar Real Count yang akan dikeluarkan oleh KPU. Mohon dimaklumi.

Sebenarnya, sehari setelah Pileg, ketika trend hasil Quick Count sudah keluar, kami ingin segera menurunkan beberapa hasil telaah. Tapi kami sedikit menahan diri, agar tidak terkesan kontroversial jika ada analisis berbeda. Ternyata, beberapa analisis itu sama dengan yang diutarakan oleh beberapa pengamat/pemerhati politik. Syukurlah, sudah terwakili.

Baik, mari kita mulai kaji sedikit demi sedikit, tentang hasil Pileg April 2014:

[1]. Kita mulai dari hal sederhana: “Bolehkah seseorang berterus-terang akan memilih atau telah memilih partai tertentu dalam Pileg?” Pemerintah Orde Baru telah mencengkeram rakyat sedemian rupa sehingga sekedar untuk berterus-terang telah memilih partai ini atau itu saja, masyarakat masih merasa segan. Betapa mahalnya ya harga kemerdekaan hidup di negeri ini. Boleh, boleh, silakan saja Anda berterus-terang telah memilih atau akan memilih partai tertentu; tidak perlu malu. Asalkan, apapun pilihannya, kita tetap berdamai, tidak emosi, tidak konflik satu sama lain. Anggap saja semua itu sebagai bagian dari sikap toleransi dalam politik. Lagi pula hal itu tidak melanggar hukum (negara dan Syariat), serta lebih menguntungkan untuk memperjelas posisi seseorang dalam politik.

Analisis Hasil Quick Count Pileg April 2014

Analisis Hasil Quick Count Pileg April 2014

[2]. Beberapa hari sebelum Pileg April 2014, Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik “paling hebat” yang pernah lahir di bumi Nusantara, dia sesumbar bahwa seruan MUI (ormas Islam) agar Umat Islam memilih para Caleg Muslim tidak berpengaruh besar. Sesuai hasil Quick Count, justru suara partai-partai Muslim meningkat semua, kecuali PKS. Mungkin orang bertanya, “Kenapa bisa begini?” Ya itu tadi, pengaruh seruan MUI (ormas Islam) agar waspada dengan politik Nasrani, Jokowi, dan para konglomerat China pengemplang 600 triliunan BLBI. Suara MUI (ormas Islam) masih dihargai kaum Muslimin; berbeda dengan suara Burhanuddin Muhtadi yang akhir-akhir ini tampak satu paketan dengan gerakan “Mafia Jokowi Raya”.

[3]. Kondisi Pemilu April 2014 mirip dengan situasi Pemilu 1999, sekitar 15 tahun lalu. Saat itu seruan MUI agar tidak memilih Caleg non Muslim, mampu “mentorpedo” peluang kemenangan mutlak PDIP. Tahun 2014 ini lebih parah situasinya. Kemenangan PDIP hanya sekitar 20 %, jauh dari prediksi PDIP sendiri, media-media massa sekuler, lembaga surve, pengamat politik (khushuson Burhanuddin Mubtadi). Seruan para ulama Muslim di tahun 2014 ini tidak lagi malu-malu. Masalah Caleg non Muslim, Syiah, Liberal diserukan dimana-mana. Buahnya, alhamdulillah kantong-kantong pemilih Muslim menggeliat. Inilah rahasianya mengapa suara partai-partai Muslim membaik dibandingkan hasil Pemilu 2004 lalu.

[4]. PDIP terlalu memandang sepele pengaruh informasi media. Dalam kampanye kami lihat sendiri dimana-mana ada tulisan: “Coblos PDIP No. 4 Jokowi Presiden!” Foto Jokowi ada dimana-mana, berdampingan dengan foto para Caleg PDIP. Palsu dan dusta kalau timses Jokowi mengklaim bahwa dalam iklan TV lebih banyak wajah Puan yang nongol daripada Jokowi. Justru di lapangan, di spanduk, poster-poster, kaos, dan sebagainya nama dan foto Jokowi mendominasi. Semua Caleg PDIP seakan ingin menjual “wajah polos murah senyum” Jokowi. Kami sendiri membatin, “Justru cara begini yang akan membuat PDIP rusak suaranya.” Masyarakat itu tahu siapa Jokowi, dia bisa dianggap sebagai Gubernur DKI “paling kampret”. Kenapa bisa begitu? Ya karena sejak jadi Gubernur, dia bukan fokus ngurusi masalah Jakarta, malah sibuk pencapresan. Orang ini jelas tidak amanah. Kami mengira, suara PDIP di DKI Jakarta merosot karena soal Jokowi ini. Warga Jakarta masih kesal dengan sikap khianat Jokowi. Lagi pula negeri kita seringkali rusak dengan lahirnya tokoh pencitraan semacam Jokowi, Gusdur, SBY, dan semacamnya.

[5]. Prediksi kami tentang PKB keliru. Kami menduga PKB tidak akan bagus-bagus amat, meskipun tetap lolos electoral treshhold. Alasannya, dalam 10 tahun terakhir PKB nyaris tidak punya karya apapun yang membanggakan secara politik. Tapi mengapa PKB bisa melejit sehingga berada posisi 5 besar? Mayoritas media dan pemerhati beralasan dengan istilah “Rhoma Irama Effect”. Katanya, kehadiran Rhoma menjadi magnet politik hebat bagi PKB. Kalau menurut kami, posisi Rhoma ada pengaruhnya, tapi tidak sebesar itu. Mengapa? Karena kehadiran para seniman, termasuk Rhoma Irama, dalam politik praktis selama ini tidak berpengaruh besar. Kalau masyarakat berduyun-duyun datang ka arena kampanye PKB, ya lebih banyak karena ingin “nonton Bang Haji”. Soal nanti akan memilih PKB atau lainnya, itu masalah lain. Menurut analisis kami, kemenangan PKB ini tidak lepas dari beberapa alasan: (a). Kehadiran mantan Dirut Lions Air, Rudi Kirana, di barisan elit PKB. Mungkinkah dalam hal ini Rudi tidak menyumbang dana untuk kesuksesan PKB? Rasanya mustahil; (b). Gerilya yang dilakukan Muhaiman dan elit PKB ke kyai-kyai NU di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lainnya dengan membawa isu “awas politik China di balik Jokowi”. Kami yakin, gerilya itu sangat efektif; (c). Posisi para Caleg non Muslim di tubuh PKB dan dukungan pendeta-pendeta kepada PKB. Dengan masuknya Rudi Kirana di jajaran elit PKB, sebenarnya partai itu seperti “mau diambil alih” non Muslim. Hanya saja, isu demikian tidak sampai ke telinga-telinga para kyai. Tahunya para kyai “bahaya Jokowi dan politik China”.

[6]. Prediksi kami tentang PAN juga keliru. Kami menyangka PAN akan gulung tikar, ternyata hasilnya lebih baik dari PKS. Dalam hemat kami, meskipun PAN tidak identik dengan Muhammadiyah, tetapi PAN sangat sulit melepaskan diri dari kantong pendukung utamanya, warga Muhammadiyah. Hal itu terbukti dengan posisi Amien Rais yang masih bercokol kuat di PAN. Andai PAN terlepas sepenuhnya dengan Muhammadiyah, diperkirakan sulit akan bertahan. Sungguh, sebelum Pileg digelar, Pak Amien Rais rajin berkunjung ke kantong-kantong komunitas Muhammadiyah di Jawa Barat. Dari mana kami tahu? Karena sebagian kerabat kami aktif dalam kegiatan-kegiatan Aisyiyah (ormas wanita Muhammadiyah). Asumsinya, beliau juga rajin berkunjung ke daerah-daerah lain.

[7]. Prediksi kami tentang Hanura juga keliru. Kami menyangka Hanura akan naik secara significant, ternyata tidak. Boleh jadi Hanura dilompati oleh Nasdem yang lebih muda darinya. Bagaimana perasaan Hary Tanoe ya? Partai Nasdem yang dia tinggalkan ternyata lebih unggul dari Hanura. “Gue udah pontang-panting, ternyata hasilnya cuma segini. Muka gue mau ditaruh di mana?” Mungkin begitu keluh Hary Tanoe. Keruntuhan pamor Hanura ini membalikkan sebuah teori besar media. Selama ini ada anggapan, bahwa ekspose media yang gencar dan terus-menerus bisa mendikte perilaku politik masyarakat. Ternyata, ekspose berlebihan justru membuat masyarakat nek (muak). Lagi pula, di era kebebasan informasi saat ini, masyarakat mendapat banyak pilihan informasi bukan hanya dari TV. Jangankan TV-TV sejenis MNC, TV berita seperti TVOne dan MetroTV saja sudah lama diragukan kredibilitasnya. Termasuk media seperti Tempo, Kompas, Detik.com, Rakyat Merdeka, dan seterusnya. Bisa dianggap, Pileg April 2014 menjadi “kuburan” bagi media-media sekuler. Belum pernah kami merasa malu membaca Kompas, kecuali setelah media ini mengelu-elukan sosok Jokowi secara berlebihan. Jokowi yang kemampuan jauh di bawah SBY dielu-elukan secara bombastik.

[8]. Nah, selanjutnya kita bicara PKS, khushuson seputar PKS. (Tolong bagi yang masih di bawah 17 tahun, jangan ikut nonton ya. Ada pembantaian besar di sini. He he he…). Ya kami gak segitunyalah ke PKS. Namanya juga sesama Muslim, meskipun banyak perbedaan, tidak boleh “bantai-membantai”. Merujuk hasil Quick Count, suara PKS menurun sekitar 1 %. Tapi secara psikologi politik penurunan ini sangat besar artinya bagi kader-kader PKS. Anda tentu masih ingat Pemilu 2009 lalu, PKS mengklaim sebagai satu-satunya partai, selain Demokrat, yang mengalami kenaikan suara. Masih ingat kan? Nah, sekarang terbalik. Ketika trend partai-partai Muslim pada naik, justru PKS turun. Bukan itu saja, rangking politik PKS dari semula posisi ke-4 merosot ke posisi 7 atau 8. Secara psikologis semua ini sangat berat diterima para kader pendukung. Tadinya mereka di barisan “partai elit”, sekarang masuk kelas “partai alit”. Itu pun PKS cukup dibantu oleh suara komunitas Salafi. Tanpa bantuan komunitas Salafi mungkin suara PKS lebih buruk lagi. Bisa jadi saat ini Johan Budi dan Abraham Samad di sana lagi terkekeh-kekeh melihat nasib malang para pendukung PKS. Pemberitaan korupsi yang digalakkan KPK terkait LHI dan Fathanah tampaknya menjadi tsunami besar bagi PKS. Tapi di luar itu, ada satu image yang berkembang luas di tengah masyarakat tentang PKS, yaitu kesan “PKS sama saja dengan partai lain”. Sebenarnya image inilah yang telah menggerogoti PKS dari waktu ke waktu. Jati diri mereka sebagai partai kader, partai dakwah, partai Islam dianggap meluntur. Meminjam istilah Hatta Rajasa: “Semua partai cenderung bergerak ke tengah.” Keberhasilan-keberhasilan PKS di pemilu-pemilu sebelum tidak menjadi bahan introspeksi, tapi malah menimbulkan rasa ujub. Itu gawat!

[9]. Oh ya tentang PPP, hampir lupa. Sama seperti PKB, PPP juga punya basis masa Muslim tradisional. Hanya bedanya PPP basis masa non-NU. Alhamdulillah meskipun PPP tidak melonjak drastik, setidaknya meningkat. Kami disini berposisi bukan sebagai “orang PPP” tapi sekedar sebagai “pemilih PPP”. Beda kan ya. Setelah hasil quick count diumumkan, sebagian elit PPP seperti gontok-gontokan, mau dongkel-dongkelan. Kenapa bisa begitu? Karena Emron Pangkapi sejak awal ingin bawa PPP merapat ke Jokowi (PDIP), sama seperti kelakuan Bahtiar Chamsah dulu. Sementara Suryadarma Ali yang telah bekerja keras lima tahunan terakhir, ingin membawa PPP berlabuh bersama Prabowo (Gerindra). Orang pada bertanya-tanya, kenapa elit politik bisa begitu? Ya untuk ukuran Indonesia, perselisihan internal sering muncul. PDIP saja sekarang galau, PKB galau, Golkar galau; termasuk Mahfud MD juga galau, karena dia mungkin terus bertanya-tanya: “Siapa yang mau bawa gue maju ke Pilpres?” Tapi mendukung Jokowi dalam konteks sekarang, sangatlah riskan bagi masa depan Umat Islam.

[10]. Bagaimana dengan Gerindra dan Prabowo? Ya kami tidak tahu banyak tentang internal Gerindra dan program-programnya. Tapi prediksi kami selaras, Gerindra meraih suara sangat baik di Pileg April 2014 ini. Itu buah dari konsistensi sebagai partai oposisi. Sebenarnya PDIP bisa lebih besar suaranya kalau konsisten menjaga citra baik mereka sebagai partai oposisi. Tapi mengangkat Jokowi sebagai Capres menjadi blunder besar bagi PDIP. Jelas-jelas Jokowi masih baru menjabat Gubernur DKI, tapi sudah buru-buru dicapreskan. Tapi menarik melihat sosok Prabowo sebagai Capres. Menurut kami, dia layak menjadi Presiden RI. Bukan karena dia nasionalis atau mantan elit militer; tapi kondisi negara kita saat ini benar-benar butuh “darah segar” untuk menyelamatkan negeri ini. Sekilas gambaran, APBN kita 60 % untuk belanja rutin (termasuk gaji PNS, guru, TNI, Polri, dan seterusnya); 25 % untuk membayar hutang dan bunganya; sisa 15 % untuk infrastuktur, persenjataan, dan lain-lain. Kata Hatta Rajasa, sisa APBN kita rata-rata hanya sekitar 8 % saja. Kalau angka pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6 % itu sebagian besarnya merupakan sumbangan dari produksi dan transaksi perusahaan/bisnis asing yang bercokol di negeri ini. Memang tumbuh, tapi hasilnya untuk orang asing, bukan buat rakyat kita sendiri. Dalam konteks begini kita butuh sosok pemimpin yang kuat, seperti Erdogan di Turki, Hugo Chavez di Venezuela, atau Putin di Rusia. Jangan Jokowi-lah, dia terlalu lembek dan tidak memiliki integritas. Itu sangat membahayakan bagi masa depan bangsa ini. Prabowo sebagai sosok militer termasuk unik, karena dia satu-satunya jendral militer yang pro ekonomi kerakyatan, ekonomi petani, nelayan, pedagang pasar, dan sebagainya. Mana ada jendral militer yang peduli ekonomi kerakyatan? Hal ini dipercaya merupakan pengaruh dari ekonom Prof. Soemitro, ayahnya. Kalau harus memilih antara Prabowo dan Jokowi, jelas kami mendukung Prabowo.

[11]. Umat Islam di negara kita sering dihadapkan pada pilihan-pilihan politik. Misalnya, mana yang harus kita pilih, pemimpin yang saleh tapi lemah, atau pemimpin yang kuat tapi kurang saleh? Kalau mengikuti gaya politik kaum Muslimin selama ini, mereka lebih suka pemimpin yang saleh meskipun lemah; ketimbang pemimpin kuat tapi kurang saleh. Alasannya, soal kesalehan itu sendiri. Tapi ulama-ulama Islami justru memilih pemimpin yang kuat meskipun kurang saleh; alasan mereka: “Kesalehan pemimpin itu buat dirinya sendiri, sedangkan kekuatan seorang pemimpin bermanfaat untuk orang banyak.” Dalam Surat Al Baqarah, ketika Bani Israil meminta dipilihkan seorang tokoh untuk menjadi pemimpin perang, Allah memilihkan mereka sosok Thalut. Ia disifati dengan keutamaan: “Basthatan fil ‘ilmi wal jism” (memiliki ketangguhan dalam ilmu dan kekuatan fisik). Bahkan ketika terjadi peperangan antar kaum Muslimin dan Romawi di medan Mu’tah, tiga komandan Islam yang amat sangat saleh gugur, yaitu Zaid bin Haritsah, Ja’far bin Abu Thalib, Abdullah bin Rawahah Radhiyallahu ‘Anhum. Kemudian Allah beri kemenangan kepada pasukan Islam lewat komandannya yang tidak terlalu saleh, tapi sangat brilian dalam perang, yaitu Khalid bin Walid Radhiyallahu ‘Anhu. Kalau secara perasaan, betapa senangnya kalau pemimpin RI nanti muncul dari kalangan ustadz, kyai, habib, doktor syariah, dan sebagainya. Tapi kalau mereka lemah, tidak mampu menghadapi derasnya inasi asing, ya tak banyak membawa maslahat bagi kehidupan kita semua.

Ala kulli hal, bentuk politik di Indonesia ini stagnan. Dari pemilu ke pemilu, tidak ada yang mencapai suara mayoritas (mencapai 30 % atau 40 % kemenangan). Faktor politik komunitas sangat dominan. PDIP dan Golkar punya pangsa pasar tetap sejak era Orde Baru. PKB, PAN, PPP, dan PKS juga punya pangsa pasar tetap; PKB ke NU, PAN ke Muhammadiyah, PPP ke tradisionalis non NU, PKS ke jamaah pengajiannya. Gerindra didukung pelaku bisnis kecil, pedagang pasar, petani, nelayan, dan semacamnya. Sedangkan Demokrat, Hanura, Nasdem, memiliki massa pendukung tidak jelas. Partai-partai yang bukan basis komunitas hanya tiga partai terakhir itu.

 

SEKILAS KRITIK

Kami sendiri sebagai bagian dari Umat (dan kemarin memilih PPP) merasa sedih melihat situasi ini. Banyak lembaga Islam, tokoh ormas Islam, cendekiawan Muslim, media Islam, atau para aktivis Islam menyerukan agar partai-partai basis Muslim (PKB, PAN, PPP, PKS, dan PBB) bersatu membentuk kaukus partai Islam dan memilih calon presiden sendiri. Tapi menurut kami, kecil peluang mereka akan mau bersatu dalam sebuah kaukus politik Islam. Bagi para politisi itu seperti berlaku prinsip: “Lebih baik menjadi keset di sebuah istana megah milik orang lain, daripada menjadi meja di rumah kecil milik sendiri.” Mereka minder dengan agama dan identitasnya. Sayang sekali.

Masalah terbesar kita saat ini adalah: “Hilangnya orientasi politik Islami di diri partai-partai Muslim, bahkan di semua partai yang ada.” Tujuan politik Islam itu kan memperbaiki kehidupan Umat Islam, agar kehidupan dunia akhiratnya menjadi baik; peluang masuk surganya besar, peluang masuk nerakanya semakin kecil. Itu kan sebenarnya tujuan politik Islam! Nah, mengapa tak ada satu pun partai yang peduli dengan kehidupan ukhrawi kaum Muslimin? Pembahasan kita tentang masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, informasi, dll. kan bukan semata bersifat duniawi; kita membahas semua itu agar kehidupan Umat ini jadi baik, kalau baik diharapkan nasibnya di akhirat nanti juga lebih baik. Andaikan urusan dunia tidak menjadi baik, minimal bekal-bekal untuk mencapai kemuliaan di akhirat mencukupi. Jangan sampai urusan dunia tak dapat, urusan akhirat juga tidak. Politik apa semacam itu? Mana itu hakikat partai Islam atau partai Muslim? Kok urusannya dunia melulu?

Selagi partai-partai Islam (Muslim) ini tidak peduli dengan kehidupan akhirat Umat, tidak ada yang bisa diharapkan dari mereka. Percuma dan sia-sia kita mendukung mereka, kalau orientasinya dunia melulu. Kelak kita semua akan ditanya: “Man Rabbuka? Man Nabiyyuka? Maa Kitabuka?” (siapa Rabb-mu, siapa Nabi-mu, apa Kitab-mu?). Kita bukan ditanya soal pertumbuhan ekonomi, indeks saham, potensi elektabilitas, hasil quick count, perolehan kursi parlemen, dan seterusnya. Semua itu hanya aksesoris doang, bukan tujuan hakiki perjuangan politik Islam.

Kembalilah partai-partai Islam (Muslim) pada jati diri perjuangan politik Islam! Kembalilah pada upaya menghidupkan ajaran Nabi SAW! Kembalilah kepada rel “fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah”! Kembalilah kepada amanat Allah dan Rasul-Nya! Jika kalian enggan kembali ke orientasi Islami, insya Allah tangan-tangan lain akan memikul amanat ini!

Walhamdulillahi Rabbil ‘alamin, wallahu a’lam bisshawab, wassalamu’alaikum warahmatullah wabarakaatuh.

 

 

Jakarta, 14 April 2014.

AM. Waskito.

 

 


PPP dan Memori Pemilu Tahun 1997

April 8, 2014

Bismillahirrahmaanirrahiim.

[1]. Tulisan ini sekaligus menyambut baik anjuran MUI, pemimpin-pemimpin ormas Islam, Habib Rizieq Shihab, MIUMI, dan lain-lain yang menyerukan agar kaum Muslimin dalam Pemilu 2014 ini memilih partai Islam dan tidak golput. Insya Allah kami tidak golput dan akan memilih partai Islam.

[2]. Partai Islam atau basis Muslim di Indonesia adalah: PKB, PAN, PBB, PKS, dan PPP. Untuk dua partai pertama, PKB dan PAN, sudah kami coret. Kami anggap kedua partai ini sekuler dan sangat pragmatis. Otomatis yang tersisa hanya PBB, PKS, dan PPP.

[3]. Momen paling heroik yang pernah dijalani PPP setahu kami adalah saat Pemilu 1997. Waktu itu PPP berhasil “menghijaukan” Jakarta dan sekitarnya, membuat penguasa Orde Baru, Soeharto gemetar dan takut. Dalam Pemilu 1997 PPP di urutan ke-2 setelah Golkar, dan urutan ke-3 PDI Soerjadi. Khofifah Indar Parawansa dikenal publik negeri ini setelah menjadi bintang dalam SU MPR/DPR mewakili PPP. Itu nyata lho.

[4]. Politisi hebat PPP di masa itu adalah Haji Jaelani Naro, disingkat HJ. Naro. Orang asal Aceh, tubuh kecil, berkaamata, tapi kepandaian politiknya hebat. Sayang kemampuan politik beliau tidak diaktualisasi saat era Reformasi. Bayangkan, kemampuan politik politisi semacam Jusuf Kalla, Akbar Tanjung, ARB, Bu Mega, dan semacamnya masih kalah dengan beliau. Habibie saja kalah kemampuan politiknya dengan beliau. Sayang skill politik HJ. Naro tidak teraktualisasikan.

[5]. PPP masa kini terlihat seperti angkot yang sudah hampir ringsek. Mesin politiknya tua. Kurang inovasi, pembaruan, penyegaran kader. Mungkin karena alasan itu pula, DPP PPP membuat langkah kontroversial memilih “mama” Angel Lelga sebagai salah satu caleg. Sebenarnya bukan karena demen kepada dia, tapi demi supaya PPP terlihat masih segar, muda, ABG. “Kenal dengan mama-mama gak apa-apa deh, asal kelihatan muda.” Manuver tentang Angel Lelga ini sungguh berisiko tinggi.

[6]. Kami cenderung mendukung PPP karena minimal 3 alasan: (a). Di sana masih ada nilai keistiqamahan, sesuatu yang cukup mahal di dunia politik; (b). PPP bagaimanapun adalah partai Islam, iya kan?; (c). Mendukung PPP terkait dengan mata rantai silsilah perjuangan politik dengan partai-partai Islam sebelumnya.

[7]. Salah satu bukti keistiqamahan, tahun 2009 sebelum Pilpres dilakukan, PPP berani buat perjanjian kontrak dengan Gerindra untuk memperjuangkan ekonomi kerakyatan. Hanya saja, ketika setelah pemilu suara mereka kecil, PPP tidak bisa terus koalisi dengan Gerindra, karena realistik. Suryadarma Ali waktu itu mengatakan: “Sedianya kami ingin koalisi dengan Gerindra, dengan mendukung ekonomi kerakyatan. Tapi sayang suara kami kurang.” Itu diucapkan Suryadarma Ali sebagai pertanggung-jawaban kepada para pendukungnya. Ini lebih baik daripada sebelum Pemilu 2009 menyerang habis Demokrat, lalu setelah itu malah bermesra-mesaraan dengan Demokrat.

[8]. Partai politik Islam lain, mesin politiknya sangat kecil. Namanya ada tapi kekuatan gak jelas. Memang kalau urusan judicial review sering menang, tapi kekuatan dia di lapangan gak tampak. Karena begitu kecilnya entitas politik partai itu, kami jadi enggan memilihnya. Partai satu lagi terkenal “sering menyakiti aktivis Islam”. Bayangkan, pada tahun 1999, 2004, dan 2009 mereka menunjukkan sikap plin-plan yang sangat menyakitkan. Bentuknya begini: Kalau lagi butuh mendekat ke Umat, kalau sudah dapat suara dikekep sendiri, tidak perhatikan suara hati Umat. Kami jelas takut dengan karakter partai begitu. Apalagi sampai saat ini tokoh-tokohnya masih sama. Kami khawatir, nanti mereka akan koalisi dengan Jokowi dan PDIP. Kenapa khawatir? Karena bukti sikap tahun 1999, 2004, dan 2009 sangat jelas.

Demikianlah yang bisa kami sampaikan secara singkat, sebagai bentuk tanggung-jawab dan kepedulian kepada urusan Umat, insya Allah. Oh ya, jangan lupa besok pilih PPP ya!

(Haduh terang-terangan banget sih? Biarin…masbuloh. Maaf-maaf, cuma becanda. Keep peace!).

Admin.

 

 

 


Fatwa Pemilu Ulama Salafi (dari Situs Ustadz Firanda)

April 8, 2014

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Berikut sebagian isi fatwa dari situs http://www.firanda.com tentang partisipasi Umat Islam dalam Pemilu 9 April 2014. Judul asli tulisan: Memilih Siapa di Pemilu 2014? (Lmpiran Fatwa Terbaru Dr. Saad Asy Syitsri tentang Bolehnya Mencoblos di Pemilu 2014 Indonesia). Kalau mau lengkapnya, silakan berkunjung ke situs Ustadz Firanda.

Isi tulisan kurang lebih sebagai berikut (maaf tidak kami kutip secara penuh):

Berdasarkan fatwa para ulama besar yang memiliki pandangan yang tajam, fikih yang tinggi, serta ketakwaan kepada Allah (seperti Syaikh Bin Baz, Syaikh Al-’Utsaimin, dan Syaikh Al-Albani rahimahumullah) demikian juga fatwa Ulama Besar Madinah Syaikh Abdul Muhsin Al-’Abbad hafizohullah, dan juga beberapa ulama lainnya yang sempat kami minta nasehat dari mereka, maka kami mengikuti nasehat para ulama tersebut untuk menganjurkan kaum muslimin untuk ikut mencoblos dalam pemilu -sebagai pengamalan dari kaidah fikih (ارْتِكَابُ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ) atau “menempuh mudhorot yang teringan”, terlebih lagi mengingat kondisi Tanah Air yang cukup mengkhawatirkan.

Setelah itu kami bermusyawarah dan mengambil keputusan untuk menganjurkan kaum muslimin melakukan hal berikut:

(1).  Jika mengenal caleg yang terbaik dan cenderung kepada sunnah dan membela kepentingan Islam maka pilihlah caleg tersebut.

(2). Berilah peringatan terhadap caleg Nashrani, Syiah, maupun liberal, walaupun dari partai Islam.

(3). Jika tidak kenal caleg, maka pilihlah Partai PKS. Walaupun kami tetap menyatakan haramnya demokrasi, karena bagaimanapun PKS –dengan segala kekurangannya- masih merupakan partai yang secara umum masih diharapkan bisa memberi kontribusi kepada Islam dan Kaum Muslimin. Namun tetaplah berhati-hati terhadap caleg Syiah dan non Muslim walaupun dari PKS.

SERUAN kami kepada PKS agar terus membenahi diri, dan mencari keridhoan Allah, dan tidak mencalonkan non Muslim, Syiah, maupun liberal. Sesungguh kemenangan bukanlah pada jumlah yang banyak akan tetapi pada meraih keridoan Allah dengan  menjalankan Syari’at-Nya dan menjauhi sebisa mungkin larangan-Nya.

Akhirnya kami mengharapkan kaum Muslimin menyatukan suara mereka demi Islam, dan terus berdoa dengan tulus dan membenahi ibadah masing-masing, karena penolong hanyalah Allah semata. Semoga menjadi kemaslahatan bagi kaum muslimin. Allahul musta’an.

Perlu dipahami, fatwa di atas adalah dari Ustadz Firanda dan kawan-kawan alim dan penuntut ilmu di Madinah (Saudi). Sedangkan fatwa Dr. Sa’ad Asy Syitsri adalah sebagai berikut:

Pertanyaan (sore 7 April 2014): Kepada Syaikh yang mulia semoga Allah menjaga Anda.. Apakah boleh berpartisipasi didalam pemilu di negeri kami Indonesia? Perlu diketahui bahwasannya kancah politik terbagi ke dalam banyak kelompok dan pemikiran.. akan tetapi ditakutkan bahwasannya bahaya akan kemajuan (tersebarnya) Syiah sangat besar..demikian juga dengan kaum sekuler.
Maka apakah boleh memberikan suara kepada kelompok jama’ah atau orang yang paling dekat kepada Sunnah? Akan tetapi yang perlu diketahui juga bahwasannya apabila jama’ah tersebut menang (ataupun orang tersebut masuk ke dalam parlemen) maka akan sulit bagi mereka menerapkan Syari’ah kecuali hanya mengurangi sebagian dari keburukan-keburukan dan kerusakan-kerusakan dan bahkan kebanyakan dari mereka terfitnah atas agama mereka dan dunianya.. Maka bagaiman nasihat dari Anda??  Semoga Allah membalas segala kebaikan Anda..

Jawaban Dr. Saad Asy Syitsri:

Kegiatan politik tersebut dibagi menjadi dua jenis: Jenis pertama, siapa yang masuk (dalam perpolitikan) dengan maksud untuk mencalonkan diri ke dalam parlemen atau selainnya, semisal ini tidaklah dibenarkan bagi penuntut ilmu karena hal ini bukanlah bagian dari urusannya. Hal itu dikarenakan pentingnya menunaikan pengajaran kepada manusia dan kembalinya mereka kepada Allah Jalla wa ‘Ala lebih agung daripada pentingnya menyibukkan diri terhadap perkara tersebut (politik). Dan juga dikarenakan perkara (politik) tersebut menjerumuskan pelakunya ke dalam perbuatan-perbuatan dan akhlak-akhlak yang tidak sesuai dengan jati diri penuntut ilmu yang mengacaukan ucapan-ucapannya. Dan penuntut ilmu adalah sebagai pendidik dan pengayom dari semuanya. Dan sesungguhnya sistem demokrasi ini di dalamnya terdapat banyak hal-hal yang menyelisihi Syariat, baik pada pondasinya maupun bangunannya yang menyelisihi jalannya ulama sehingga terkadang tidak sesuai dengan maksud syariat.

Adapun (jenis kedua) memberikan suara, maka kita katakan bagian dari mengambil yang paling ringan mudhorotnya untuk menolak yang paling besar mudhorotnya. Maka janganlah kita masuk ke dalam kerusakan-kerusakan bersama mereka yang berlomba-lomba kepada kursi (parlemen) tersebut, sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya. Adapun berpartisiapsi di dalam memberikan suara maka tidaklah mengapa dengan syarat kuatnya prasangka seseorang yang dipilihnya adalah paling memberikan maslahat yang dapat menolong manusia (untuk kembali) kepada Allah Jalla wa ‘Ala.. Wallahu a’lam..

Jadi sebenarnya Dr. Saad Asy Syitsri sendiri tidak menyebut PKS secara khusus, namun Ustadz Firanda dan para alim dan penuntut ilmu yang bersama beliau yang menyebut PKS sebagai jamaah yang diyakini lebih dekat ke Sunnah. Dr. Saad Asy Syitsri meyakinkan tentang buruknya dunia politik bagi penuntut ilmu, namun beliau membolehkan ikut dalam pemilu selagi ada tujuan melindungi kehidupan Umat Islam.

Semoga bahan tulisan ini bermanfaat. Amin Allahumma amin. Yang jelas, para ulama dan alim di atas, insya Allah termasuk kalangan yang -meminjam istilah Ustadz Hartono Ahmad Jaiz- waras. Jadi jangan terlalu galak ke saudara sendiri!

(Admin Blog).

 


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 131 pengikut lainnya.