Mengurai Perselisihan Penentuan 1 Syawal

Sudah menjadi kenyataan yang berulang-ulang terjadi di masyarakat, yaitu perselisihan saat penentuan 1 Syawal, yaitu saat datangnya Hari Raya Idul Fithri. Hampir setiap tahun kaum Muslimin berselisih antara pendapat puasa yang 29 hari dan 30 hari. Sebagian menjadikan pengumuman Pemerintah Kerajaan Saudi sebagai patokan, sebagian lain menanti pengumuman Idul Fithri dari Pemerintah RI, melalui pengumuman Departemen Agama RI. Tetapi ada juga komunitas-komunitas tertentu yang selalu nyeje dewe (tampil beda). Mereka berpuasa sebelum orang lain berpuasa, dan berhari-raya sebelum orang lain berhari raya.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) paling sering berbeda dengan Departemen Agama RI. Mereka mengikuti patokan hari-raya Pemerintah Kerajaan Saudi, dengan pertimbangan, kalau di sebuah negara Muslim sudah ada keputusan penentuan hari raya yang valid, maka negara-negara lain tinggal mengikuti saja. Ustadz Abu Bakar Ba’asyir sewaktu masih ditahan di Cipinang pernah mengimami shalat hari raya yang berbeda dengan keputusan Pemerintah RI. Sedangkan Wahdah Islamiyyah (WI) dalam pendapat fiqihnya menjelaskan, bahwa pendapat terkuat disini adalah mengikuti pengumuman dari Penguasa (Pemerintah RI, khususnya Depag. RI). Disebutkan disana esensi sikap Islami, bahwa kebersamaan bersama mayoritas kaum Muslimin lebih baik daripada pendapat individu, meskipun pendapat itu benar. Jika di suatu negeri telah dinyatakan berhari raya pada suatu hari oleh penguasa, lalu ada seseorang yang mengaku telah melihat hilal (awal Syawal), maka orang itu secara pribadi boleh membatalkan puasa, tetapi tidak boleh merusak keputusan umum yang sudah berjalan.

Kalau Muhammadiyyah lain lagi. Sejak lama ormas Islam yang berpusat di Yogya ini menganut sistem hisab (perhitungan). Mereka konsisten dengan perhitungan hisab, apapun yang terjadi. Mereka bisa ikut Pemerintah, kalau keputusan Pemerintah sesuai perhitungan hisab mereka; bisa ikut Pemerintah Saudi, kalau keputusan disana juga sesuai hisab mereka; bahkan bisa mengakhirkan hari raya, jika hal itu sesuai perhitungan hisabnya. Muhammadiyyah sejak lama konsisten dengan metode hisab. Jika mengikuti perintah Nabi shallallah ‘alaihi wa sallam, penentuan awal Ramadhan dan Syawal, bi ru’yatil hilal (dengan melihat hilal).

Disini saya akan mencoba sumbang-saran, semoga bermanfaat untuk mengetahui sesuatu yang lebih mashlahat. Tetapi jika pandangan ini dianggap keliru, saya insya Allah siap rujuk dengan pendapat yang lebih kuat (rajih).

Patokan ‘Melihat Al Hilal’

Mengawali puasa Ramadhan dan mengakhirinya, haruslah dengan ru’yah al hilal (melihat bulan baru). Hal ini merupakan perintah Nabi. Dalam beberapa hadits Rasulullah shallallah ‘alaihi wa sallam mengatakan:

“Berpuasalah kalian dengan melihatnya (al hilal), dan berbukalah kalian (di awal Syawal) dengan melihatnya. Maka jika ia (hilal itu) terhalangi dari pandangan kalian, maka lengkapkan bilangan Sya’ban sampai 30 hari.” (HR. Bukhari).

“Jika kalian melihatnya (al hilal di awal Ramadhan) maka berpuasalah, dan jika kemudian kalian melihatnya (lagi di awal Syawal) maka berbukalah. Maka jika ia terhalang, maka perkirakanlah.” (HR. Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah).

Pernah datang seseorang kepada Rasulullah, memberitahukan bahwa dia telah melihat hilal awal Ramadhan. Lalu Rasulullah bertanya kepada orang itu, apakah dia telah bersyahadat (menjadi seorang Muslim)? Dia menjawab ya. Maka Rasulullah shallallah ‘alaihi wa sallam berkata, “Wahai Bilal, umumkan kepada manusia, agar mereka besok mulai berpuasa!” (HR. Lima Ahli Hadits, selain Ahmad).

Kalau membaca teks di atas, ru’yatul hilal itu pilihan satu-satunya. Rasulullah menggunakan kata-kata perintah “berpuasalah”, “umumkanlah”. Artinya, beliau tidak mengatakan, “Bagi yang mau, silakan puasa besok! Maka yang tidak mau, silakan digenapkan 30 hari.” Beliau tidak mengatakan kalimat seperti itu, sehingga tidak ada pilihan lain, selain ru’yatul hilal. Kecuali jika ru’yatul hilal gagal karena langit terhalang mendung, baru menggunakan metode istikmal (bilangan bulan digenapkan sampai 30 hari).

Metode hisab diakui dalam Islam. Disebutkan dalam Al Qur’an, “Dialah (Allah) yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dia telah menetapkan baginya (bulan itu) lintasan-lintasan, agar kalian bilangan tahun dan hisab (perhitungan ilmu falak).” (Yunus: 5).

Namun hisab di atas sifatnya umum untuk seluruh bulan-bulan dalam setahun. Sedangkan khusus untuk memulai Ramadhan dan mengakhirinya, Rasulullah telah memerintahkan dan mencontohkan dengan ru’yatul hilal. Surat Yunus ayat 5 di atas bersifat umum, lalu dikhususkan dengan perintah Nabi untuk menentukan awal Ramadhan dan Syawal dengan ru’yatul hilal. Jika tidak demikian, berarti kita mengikuti Syariat selain Syariat Rasulullah shallallah ‘alaihi wa sallam.

Dapat disimpulkan, memutlakkan metode hisab, termasuk dalam penentuan awal Ramadhan dan Syawal adalah KELIRU. Ramadhan dan Idul Fithri bukanlah masalah muamalah, tetapi masalah ibadah. Pendekatan ibadah telah memiliki kaifiyah (cara praktik) yang tinggal dilaksanakan, tidak perlu direka-reka lagi.

Bahkan seandainya para ahli hisab (kalender) di dunia sudah sepakat pada suatu hari untuk menentukan awal Ramadhan, sehingga tidak perlu melakukan ru’yatul hilal, maka kesepakatan itu harus ditolak, sebab menyalahi Sunnah Rasulullah shallallah ‘alaihi wa sallam. Posisi hukum Rasulullah lebih kuat daripada kesepakatan siapapun yang menyalahi Sunnah-nya.

Beberapa Pemikiran Penting

Disini setidaknya ada beberapa pemikiran penting seputar penentuan awal Ramadhan, awal Syawal, bahkan awal Dzulhijjah (bulan Haji). Kita perlu mengemukakannya secara terbuka, tidak perlu merasa segan.

PERTAMA, sebuah pendapat bahwa ru’yatul hilal di suatu negeri Muslim telah memadahi sebagai patokan bagi negeri-negeri lain untuk mengikutinya. Misalnya, jika Kerajaan Saudi telah memutuskan, “Besok kita mulai puasa Ramadhan,” atau, “Besok kita berhari raya Idul Fithri,” maka keputusan itu sudah dianggap memadahi sebagai patokan bagi negeri-negeri lain.

Tetapi sebagian orang menolak pemikiran ini dengan alasan sebuah hadits dari Kuraib Ra. Beliau pernah datang ke Syam menemui Muawiyah, waktu itu di Syam masyarakat melihat al hilal pada malam Jum’at. Ketika Kuraib sampai di Madinah, beliau ditanya oleh Ibnu Abbas Ra. tentang puasa orang Syam. Beliau menjawab, bahwa dirinya dan orang Syam sebab sudah melihat al hilal saat malam Jumat. Namun Ibnu Abbas menjelaskan bahwa warga Madinah baru melihat al hilal pada malam Sabtu. Kuraib bertanya, apa tidak cukup dengan al hilal yang dilihat oleh Muawiyah di Syam pada malam Jumat? Ibnu Abbas menjelaskan, “Tidak! Beginilah yang diperintahkan oleh Rasulullah shallallah ‘alaihi wa sallam.” (HR. Jamaah, selain Bukhari dan Ibnu Majah).

Dalam hadits di atas, awal Ramadhan di Madinah bisa berbeda dengan di Syam, padahal keduanya masih dalam satu negeri Islam. Tetapi menariknya kalau melihat praktik negara-negara Muslim di Timur Tengah saat ini, rata-rata mereka menjadikan pengumuman Kerajaan Saudi sebagai patokan. Tidak terkecuali Mesir, Yaman, Kuwait, Qatar, dan lainnya. Padahal kalau dihitung jarak, ada yang lebih jauh jaraknya daripada Madinah-Syam (Syiria), bahkan masing-masing memiliki negara sendiri-sendiri. Pertanyaannya, mengapa mereka tidak membuat keputusan sendiri-sendiri? Wallahu a’lam bisshawaab.

KEDUA, memulai puasa Ramadhan dan mengakhirinya sesuai dengan keputusan yang diikuti oleh mayoritas Muslim. Jika pengumuman Pemerintah menentukan sikap mayoritas tersebut, ya tinggal mengikuti keputusan Pemerintah. Pertimbangannya, menjaga persatuan Ummat lebih didahulukan daripada mengikuti pendapat minoritas, sekalipun pendapatnya benar.

Syaikh Al-Albani berkata: “Inilah yang sesuai dengan syari’at yang mudah ini (yaitu berpuasa dan berhari raya ‘Idul Fithri bersama masyarakat/orang banyak, tidak menyendiri) yang di antara tujuan-tujuannya adalah menyatukan Ummat dan menyamakan barisan-barisan mereka, serta menjauhkan mereka dari segala sesuatu yang dapat mencerai-beraikan persatuan mereka dari pemikiran-pemikiran individualistis, sehingga Syari’at tidaklah memihak kepada pemikiran seseorang –walaupun benar dari sudut pandang dirinya- dalam peribadatan yang bersifat jama’i seperti puasa, hari raya, dan shalat berjama’ah.

Tidaklah Anda pernah melihat bahwa para Shahabat radliyallaahu ‘anhum, mereka sebagiannya shalat di belakang lainnya dalam keadaan di antara mereka ada yang menilai bahwa menyentuh wanita, kemaluan, atau keluarnya darah termasuk pembatal-pembatal wudlu. Sebagian mereka ada yang shalat secara sempurna di waktu safar, dan sebagian lagi ada yang mengqasharnya? Kendatipun demikian, perselisihan mereka dengan yang lainnya tidaklah menjadi penghalang bagi mereka untuk berkumpul (bersatu) di dalam masalah shalat di belakang imam yang tunggal, sehingga mereka tidak berpecah karenanya. Hal itu karena pengetahuan mereka, bahwa perpecahan dalam agama lebih jelek dari sekedar perbedaan sebagian pendapat. Bahkan sampai pada tingkatan dimana sebagian mereka tidak menghiraukan suatu pendapat yang menyelisihi pendapat imam besar di lingkup yang lebih besar seperti ketika di Mina, hingga mendorongnya untuk meninggalkan pendapat pribadi secara mutlak dalam lingkup tersebut, demi menjauhi akibat buruk yang akan ditimbulkan karena beramal dari hasil pemikirannya (yang menyelisihi imam)”.

Maka diriwayatkan oleh Abu Dawud 1/307 (sebuah contoh yang sangat baik dalam masalah ini): “Bahwasannya ‘Utsman radliyallaahu ‘anhu shalat di Mina empat raka’at, maka berkatalah Abdullah bin Mas’ud dalam rangka mengingkari perbuatannya: “Aku shalat (ketika safar) bersama Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam dua raka’at, bersama Abu Bakar dua raka’at, dan bersama ‘Umar dua raka’at, dan bersama ‘Utsman di awal pemerintahannya, kemudian beliau melakukannya dengan sempurna (empat raka’at – tidak diqashar), kemudian kalian berselisih, dan aku ingin sekiranya empat raka’at itu tetap menjadi dua raka’at (sebagaimana dilakukan Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam) Akan tetapi kemudian Ibnu Mas’ud shalat empat raka’at. Maka ditanyakan kepadanya: Engkau telah mencela perbuatan ‘Utsman, namun engkau sendiri shalat empat raka’at?” Maka beliau menjawab: “Perselisihan itu jelek.” (Silsilah Ash-Shahiihah No. 224).

[Pendapat Syaikh Al Albani di atas diambil dari Risalah Lengkap Tentang Puasa dan Idul Fithri, karya Ustadz Abu Al Jauza’ di MyQuran].

Dengan pendapat di atas, maka bagi Ummat Islam di Indonesia lebih baik mengikuti pengumuman Pemerintah yang diikuti oleh jumhur kaum Muslimin, dengan pertimbangan menjaga persatuan Ummat Islam.

KETIGA, mengikuti pendapat jumhur kaum Muslimin adalah sikap yang lebih utama, tetapi hendaknya pendapat jumhur itu diputuskan secara sungguh-sungguh, tidak ada manipulasi atau sikap meremehkan Syariat.

Nah, ini pendapat yang lain lagi. “OK kita akan ikut pendapat mayoritas Ummat Islam, atau keputusan Departemen Agama. Tetapi hendaknya, proses untuk memutuskan pendapat itu harus sungguh-sungguh, jujur, tidak dimasukan tujuan-tujuan politik. Ia harus murni pendapat dinniyyah (agama), bukan pendapat politik. Syukur kalau kita bisa jujur seperti cara yang ditempuh kaum Muslimin di jaman Rasulullah dulu,” demikian argumentasinya.

Kenyataannya, metode yang ditempuh oleh Departemen Agama selama ini tidak mencerminkan suatu metode yang kuat, valid, dan lebih sesuai dengan metode yang dicontohkan oleh Nabi. Alangkah baik, jika pendapat yang kemudian diikuti oleh mayoritas itu bersifat Islami, tidak mencerminkan sikap tafrith (meremehkan ajaran Islam). Sebab salah juga kita membiarkan metode yang keliru dijadikan patokan terus-menerus untuk mengarahkan pendapat mayoritas.

Kelemahan Metode di Indonesia

Rasulullah shallallah ‘alaihi wa sallam mulai berpuasa Ramadhan sejak tahun ke-2 Hijriyah. Selama di Madinah, beliau lebih sering berpuasa 29 hari, dan hanya sekali saja berpuasa genap 30 hari. Dari 9 kali Ramadhan, 8 kali selalu 29 hari dan 1 kali saja 30 hari. Artinya, selama 8 kali selalu sukses melihat al hilal, sementara sekali saja gagal melihat al hilal, sehingga Ramadhan digenapkan sampai 30 hari.

Di Kerajaan Saudi, berpuasa 29 hari bukanlah hal aneh. Mereka biasa berpuasa seperti itu, dan lebih jarang berpuasa 30 hari. Artinya, usaha melihat al hilal juga lebih banyak suksesnya, daripada gagalnya.

Di Indonesia lain lagi. Mayoritas puasa di negeri kita 30 hari, jarang sekali 29 hari. Padahal panjang wilayah Indonesia jauh lebih panjang daripada Kerajaan Saudi. Di negara kita sampai ada 3 patokan waktu, WIB, WITA, dan WITA. Tetapi mengapa, kita umumnya selalu puasa 30 hari? Ini menjadi pertanyaan yang penuh misteri.

Dari sisi jumlah penduduk, ternyata Muslim Indonesia bisa dikatakan hampir 10 kali lipat jumlah Muslim di Saudi. Misalnya, jumlah kita 200 juta jiwa Muslim, dan Saudi sekitar 25 juta jiwa. Dari jumlah sebanyak itu, pertanyaanya, “Apa tidak ada satu pun yang bisa melihat al hilal? Apa seluruh orang Indonesia tidur semua, atau rabun semua, atau di langit Indonesia mendung semua?” Jelas tidak mungkin kenyataan seperti itu. Apalagi, jumlah pantai di Indonesia jauh lebih banyak dan panjang dibandingkan pantai-pantai di Saudi. Nah, disini tampak bahwa kita selama ini telah bersikap tafrith, cenderung meremehkan urusan agama.

Bahkan ada yang menyindir kenyataan seperti ini, “Sebenarnya, penentuan awal Ramadhan dan awal Syawal di Indonesia, sudah bisa diketahui sejak 100 tahun sebelumnya. Sebab, patokannya kalender, bukan ru’yatul hilal.” Kalau patokan kalender, jatuhnya Ramadhan atau Syawal sepenuhnya bisa diperkirakan. Jauh-jauh hari sudah bisa dibaca, tanpa harus menanti proses melihat bulan. Jika demikian, maka sebenarnya metode yang diikuti adalah HISAB. Adapun proses ru’yatul hilal lebih sebagai formalitas belaka.

Satu lagi kelemahan fundamental penentuan ru’yatul hilal di Indonesia. Pihak yang berhak melihat hilal itu hanyalah orang-orang tertentu yang ditunjuk oleh negara, dengan SK, fasilitas, serta honor tertentu. Adapun kaum Muslimin yang melihat secara mandiri alias swasta tidak akan diterima hasil penglihatannya, meskipun dia Muslim yang adil dan benar-benar telah melihat al hilal. Kalau merujuk ke sistem kaum Muslimin di masa Rasulullah shallallah ‘alaihi wa sallam, setiap Muslim yang benar-benar telah melihat al hilal, bisa diterima kesaksiannya. Dan proses melihat al hilal itu tidak harus dimonopoli oleh Pemerintah. Semua Muslim boleh melihat dengan caranya masing-masing dan di tempat masing-masing. Mereka boleh melihat dengan mata telanjang, tetapi boleh juga dibantu dengan alat untuk memastikan kevalidan hasil penglihatannya.

Sebuah pendapat yang adil, bahwa dalam penentuan awal Ramadhan atau Syawal kaum Muslimin harus mengikuti pendapat mayoritas, misalnya keputusan yang diumumkan oleh Pemerintah. Tetapi juga bukan keadilan jika keputusan mayoritas itu memakai patokan kalender, atau metode ru’yatul hilal dimonopoli oleh kaum tertentu, atau metode ru’yatul hilal sekedar sebagai formalitas belaka.

Kalau jujur mengakui, sebenarnya akar perselisihan di Indonesia selama ini, BUKAN KARENA UMMAT TIDAK MAU MENGIKUTI KEPUTUSAN PEMERINTAH; TETAPI KEPUTUSAN PEMERINTAH ITU KERAP KALI DICAPAI DENGAN PROSES YANG TIDAK LURUS.

Benar memang, menjaga persatuan Ummat adalah sangat penting. Tetapi menetapi ajaran Islam yang benar, jelas lebih penting. Jangan karena demi menjaga persatuan, lalu diabaikan batas-batas Syar’i. Bukankah dalam Al Qur’an disebutkan, “Berpeganglah kalian kepada tali agama Allah, secara bersama-sama, janganlah kalian saling berpecah-belah.” (Ali Imran: 103). Ayat ini sangat berharga. Perintah komitmen kepada Syariat Islam didahulukan, sebelum kita bersatu-padu. Hikmahnya, bagaimana mungkin akan tercapai persatuan hakiki, kalau kita mengingkari ketentuan Syariat Agama Allah?

Saya meyakini, jika metode yang ditempuh selama ini benar, Ummat Islam di Indonesia akan lebih banyak berpuasa 29 hari, bukan 30 hari. Kecuali dalam keadaan istimewa, kita akan berpuasa 30 hari. Sebab jarak dari Merauke ke Sabang itu sangat jauh dan jumlah kaum Muslimin di Indonesia sangat banyak. Mungkinkah di antara 200 juta Muslim itu penglihatannya rabun semua? Atau langit di seluruh negeri selalu mendung setiap menjelang pergantian bulan Ramadhan ke Syawal? (Wah hebat betul, mendungnya selalu kompak setiap menjelang Syawal).

Dominasi Sistem Hisab

Sebenarnya, yang dominan selama ini dipakai di Indonesia adalah sistem hisab. Meskipun akhirnya didapati pendapat mayoritas, ia dicapai melalui proses hisab, bukan ru’yatul hilal seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Setidaknya, ada tiga metode hisab yang dilakukan, yaitu:

(1) Hisab murni, yaitu menghitung kemungkinan jatuhnya 1 Syawal berdasarkan data-data perilaku penanggalan pada bulan-bulan sebelumnya. Biasanya, ormas Islam tertentu sudah memastikan awal Ramadhan (atau awal Syawal) sejak setengah bulan sebelum momentumnya tiba. Lalu mereka umumkan hal itu bagi warga ormasnya. Cara demikian, menyalahi contoh dari Nabi.

(2) Hisab berdasarkan patokan kalender. Pihak tertentu mengklaim telah melakukan ru’yatul hilal dan melibatkan ormas-ormas Islam serta pakar Astronomi, tetapi hasil dari proses yang mereka lakukan umumnya SELARAS dengan kenyataan di kalender. Tampak di permukaan cara yang ditempuh seperti Sunnah Nabi, padahal secara riil mengikuti “sunnah kalender”.

(3) Hisab dengan metode perhitungan Astronomi. Menurut pengamatan para astronom, tibanya bulan baru sudah dapat diperkirakan. Bahkan apakah kemudian hilal bisa dilihat oleh mata atau tidak, bisa diperkirakan dengan perhitungan tertentu.

Pengaruh metode hisab sangat jelas dalam pengumuman-pengumuman yang disampaikan Departemen Agama setiap menjelang awal Syawal. Selain menjelaskan tentang terlihat-tidaknya al hilal, mereka kerap mendukung data itu dengan hasil perhitungan Astronomi, misalnya dengan mengatakan, “Menurut ahli Astronomi, posisi al hilal saat ini berada di titik sekian derajat sekian derajat.” Padahal kalau murni ru’yatul hilal, tidak perlu memakai pertimbangan yang lain, cukup dikatakan, “Dari hasil pengamatan al hilal, diperoleh kesimpulan, al hilal belum/sudah tampak.” Sudah cukup sampai disana saja.

Dalam metode ru’yatul hilal ini, ada sesuatu yang menarik. Para ulama dan ahli ilmu Falak mensyaratkan kualitas al hilal, yaitu: 2° di atas ufuk/cakrawala (garis tengah datar tempat bertemunya permukaan tanah dengan kaki langit) dan ia tampak selama beberapa menit (kurang dari 10 menit). Kualitas al hilal seperti itu baru bisa dilihat oleh mata telanjang. Kalau suatu hari ada pengamat yang telah mendapati al hilal, tetapi kualitasnya tidak seperti di atas, hasil penglihatannya belum boleh diterima. Jadi harus memenuhi syarat “terlihat mata telanjang”.

Kalau mau jujur, syarat-syarat seperti di atas tidak berlaku di masa Nabi shallallah ‘alaihi wa sallam. Di jaman Nabi syaratnya benar-benar murni ru’yatul hilal, yaitu: Seorang Muslim secara jujur bersaksi bahwa dirinya telah melihat hilal. Ada juga yang menyebut, al hilal harus dilihat oleh dua orang Muslim yang adil (hadits Al Harits bin Hathib Ra., diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Daruquthni). Jadi syaratnya simple sekali, tidak perlu prosedur rumit, tidak perlu birokrasi bertele-tele, tidak perlu pengerahan biaya besar. Al hilal cukup disaksikan oleh seseorang atau dua orang Muslim yang adil, kemudian dia bersaksi di hadapan hakim Syariat, agar kemudian segera diumumkan ke masyarakat luas.

Dan dengan ditemukannya teropong untuk melihat benda-benda langit, seharusnya hal itu lebih memudahkan lagi untuk “menangkap” al hilal. Jadi, syarat “harus terlihat mata telanjang” tidak perlu dipegang secara kaku. Jika dengan mata telanjang tidak tampak, sedangkan dengan teropong tampak, itu sudah cukup. Bukankah dalam sabda Nabi disebutkan “bi ru’yatihi” (dengan melihat al hilal itu). Disana tidak ada ketentuan, “harus dengan mata telanjang”, atau “tidak boleh dengan alat”. Justru, penemuan alat adalah untuk memudahkan urusan ibadah. Jika alat tidak boleh dipakai dalam melihat al hilal, karena dipaksakan harus “terlihat mata telanjang”, maka alat-alat lain seharusnya juga tidak boleh dipakai dalam keperluan ibadah, misalnya mikrofon untuk adzan, pesawat terbang untuk pergi ibadah Haji, alat percetakan untuk mencetak Al Qur’an, jam untuk penentuan waktu shalat, petunjuk Kiblat untuk arah Shalat, masjid dari beton, penerangan listrik di masjid, dst. Mengapa untuk ru’yatul hilal harus kaku dengan “terlihat mata telanjang”? Padahal Nabi sendiri tidak membuat syarat seperti itu.

Dapat disimpulkan, selama ini kita tidak memaksimalkan segala kelebihan dan kemudahan dalam ru’yatul hilal. Kita cenderung mempersulit diri dengan berbagai prosedur dan cara yang sebenarnya tidak dibutuhkan dalam ibadah. Justru hal-hal penting, misalnya memberi kebebasan seluruh kaum Muslimin yang mampu dan sempat untuk ikut dalam proses melihat al hilal tidak diberikan. Akhirnya, ru’yatul hilal menjadi monopoli badan tertentu.

Harus dibedakan antara PENETAPAN awal Ramadhan/Syawal, dengan PROSES MELIHAT al hilal. Keduanya berbeda. Untuk penetapan, jelas otoritas Pemerintah lebih berhak untuk menetapkan. Tetapi dalam proses pengamatan al hilal, ia tidak boleh menjadi monopoli badan tertentu. Ia bebas milik Ummat Islam dan melibatkan siapapun yang mampu dan sempat melakukannya. Jangan sampai, ketika ada seseorang yang telah melihat al hilal, hanya karena dia tidak tergabung dalam panitia ru’yatul hilal, pengamatannya ditolak. Rasulullah shallallah ‘alaihi wa sallam dulu menerima kesaksian dari setiap Muslim yang adil, tanpa membatasi hak pengamatan al hilal. Kalau hak melihat al hilal dimonopoli dan hasilnya kita selalu menggenapkan puasa sampai 30 hari, itu salah kita sendiri. Mengapa harus mempersempit sesuatu yang pada awalnya telah diluaskan?

Adakah Kepentingan Politik?

Keputusan yang diambil Pemerintah selama ini tidak lepas dari perhitungan-perhitungan politik, meskipun sifatnya bukan kompetisi untuk berebut kekuasaan. Tetapi tendensi politik itu jelas ada, sehingga penentual awal Ramadhan/Syawal tidak murni lagi dalam domain pelayanan ibadah.

Pertama, setiap tahun Pemerintah telah membuat kalender tahunan. Kalender itu bukan hanya bermuatan perhitungan kalender Masehi, tetapi juga termasuk kalender Hijriyah. Termasuk di dalamnya telah ada peringatan hari-hari besar Islam, khususnya hari raya Idul Fithri dan Idul Adha. Bagi Pemerintah, berpatok kepada kelender lebih penting, sebab hal itu menyangkut jadwal-jadwal yang telah dipersiapkan sejak lama. Contoh, dalam Idul Fithri telah ditetapkan jadwal libur nasional, biasanya dua hari pada tanggal 1 dan 2 Syawal. Jika mengubah ketentuan libur itu berarti akan menggeser skenario liburan yang telah ditentukan oleh negara.

Kedua, egoisme sistem sekuler. Sebenarnya, tidak sulit bagi Pemerintah untuk tunduk kepada ketentuan Syariat Islami dalam penentuan awal Ramadhan/Syawal. Ketika menjelang hari raya Idul Fithri, Pemerintah secara sungguh-sungguh melibatkan seluruh komponen Ummat Islam untuk mengejar al hilal. Lalu, keputusan hari raya bisa digeser secara otomatis sesuai hasil ru’yatul hilal. Hal itu tidak sulit dilakukan, bahkan bisa menjadi patokan kaum Muslimin di Asia Tenggara.

Namun, sebagian kekuatan politik yang memiliki pengaruh kuat ke sistem birokrasi, mereka tidak menghendaki negara tunduk kepada aturan Islam, meskipun hanya soal penentuan hari raya Idul Fithri. Mereka tidak mau kedaulatan negara kalah oleh kedaulatan aturan Islam. Kalangan Islam phobia seperti PDIP (dulu PDI), komunitas Kristen/Katholik, militer sekuler, pengusaha kapitalis, seniman liberal, dll. mereka sangat keberatan jika negara menuruti kemauan sistem Islami. Dulu di jaman Soeharto mereka selalu bersikap negatif terhadap aspirasi kaum Muslimin. Hal itu sudah dikenal luas. Di akhir-akhir masa jabatannya, Soeharto pro kepentingan Ummat Islam, sehingga waktu itu terbit banyak UU yang bermanfaat. Sampai saat ini UU itu masih bertahan, alhamdulillah. Adapun setelah Reformasi, Ummat Islam sangat kesulitan untuk mengarahkan haluan kebijakan negara. Tekanan kaum Islam phobia sangat kuat, dari berbagai sisi.

Ketiga, adanya pemikiran komparasi (perbandingan). Maksudnya, negara merasa repot jika terlihat menganak-emaskan Ummat Islam dalam soal penentuan 1 Syawal. “Nanti bagaimana kalau agama lain juga menuntut hak yang sama? Akhirnya negara menjadi kerepotan,” kata mereka. Sebagai agama mayoritas di Indonesia, seharusnya hal itu wajar-wajar saja. Bahkan negara memaksa pemeluk agama lain menghormati peribadahan Ummat Islam, hal itu boleh saja. Dimanapun, agama mayoritas penduduk berhak dilebihkan. Negara-negara Barat juga melakukan sikap seperti itu. Disana tradisi Kristiani lebih dihormati daripada tradisi agama lain. Di India, Thailand, Burma, dll. juga sama. Bahkan di Bali pun, setiap datang hari raya Nyepi, semua orang harus mematikan lampu/api, tidak terkecuali Ummat Islam yang tidak ada sangkut-pautnya dengan Nyepi. Bahkan terakhir, di Manokwari ada kemauan kuat untuk membentuk “Kota Injil”. (Coba kalau ada ide “Kota Al Qur’an” di Jawa, maka seluruh dunia seketika akan celometan tak karuan, sampai negara-negara gurem di Eropa akan ikut-ikutan menuntut “kebebasan beragama”. Tetapi dalam soal “Kota Injil” itu, mereka diam 1000 bahasa).

Kepentingan politik di balik penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal adalah sesuatu yang jelas. Seharusnya, dalam urusan ibadah tidak ada intepretasi politik di dalamnya. Biarlah ia pure urusan ibadah, tidak usah direcoki masalah lain. Toh, tujuan Ummat Islam ingin merealisasikan ibadah Ramadhan dan hari-raya Idul Fithri dengan baik, tenang, dan diridhai oleh Allah Ta’ala. Alangkah naif jika “sistem kalender” yang ternyata lebih berkuasa, menyingkirkan Sunnah Nabi.

Memperbaiki Sikap Ummat

Secara dasar, menjaga keutuhan Ummat Islam di Indonesia adalah perkara yang sangat penting. Tetapi urusan persatuan itu jangan sampai membuat kita melenyapkan ketentuan-ketentuan Syar’i. Dalam masalah penetapan awal Ramadhan dan awal 1 Syawal, Pemerintah lebih berhak memberikan keputusan. Tetapi prosesnya jangan dimonopoli. Pemerintah harus sungguh-sungguh mengejar al hilal dan melibatkan seluruh komponen Ummat Islam. Memakai teropong untuk memudahkan melihat al hilal, tidak masalah. Bahkan hal itu lebih membantu. Rasanya mustahil, untuk wilayah seluas Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar (+ 200 juta Muslim), kita setiap tahun harus ISTIKMAL terus, menggenapkan bilangan Ramadhan menjadi 30 hari. Padahal Arab Saudi dengan keadaan negara yang tidak lebih menguntungkan dari kita, lebih sering melihat al hilal.

Tidak mengapa Departemen Agama membentuk tim khusus yang bertugas melihat al hilal, sebab hal itu memang dibutuhkan. Tetapi janganlah kita menutup pintu bagi masuknya laporan-laporan dari Ummat Islam tentang kesaksian mereka setelah melihat al hilal. Selama ini banyak beredar kesaksian masyarakat terhadap al hilal, tetapi negara memilih mengabaikannya. Jika sikap seperti itu dibiarkan, khawatirnya Sunnah ru’yatul hilal lama-lama akan mati. Sebab percuma saja orang melihat al hilal, lalu hasil kesaksiannya tidak dihargai. Begitu pula, masyarakat lama-lama menjadi terbiasa menanti kerja tim Departemen Agama dan tidak ada kemauan untuk melihat al hilal secara mandiri. “Aaah sudahlah, tidak usah capek-capek. Kita tunggu saja keputusan dari Depag,” kata mereka.

Jika metode di atas tidak diperbaiki, sebaiknya Ummat Islam secara mandiri membentuk Forum Komunikasi Ru’yatul Hilal (FKRH), demi menyelamatkan aplikasi Syariat Islam. Dan tentu demi kenyamanan dan kedamaian kita dalam beribadah di bulan Ramadhan dan berhari-raya Idul Fithri. Forum seperti ini bekerja sukarela, beranggotakan Ummat Islam dari berbagai daerah (khususnya wilayah-wilayah yang memiliki pantai). Mereka perlu menampung informasi seputar ru’yatul hilal dari daerah masing-masing. Selanjutnya, informasi yang diperoleh disebarkan secara berantai dari satu daerah ke daerah lain. Tetapi bagi kaum Muslimin yang terlibat dalam ru’yatul hilal, tentu perlu dibekali pengetahuan teknis secara standar. Tidak usah rumit-rumit, seputar ilmu ru’yatul hilal saja. Insya Allah, jika praktik ru’yatul hilal itu sering dilakukan, nanti mata kita akan terlatih. Hal ini kita lakukan dengan semangat tinggi dalam rangka mengejar al hilal.

Jika sampai waktu fajar belum juga ada kepastian tentang hasil ru’yatul hilal, berarti kita ikut keputusan Pemerintah yang biasanya menggenapkan shaum Ramadhan menjadi 30 hari. Dan sikap seperti itu lebih sesuai dengan Sunnah, yaitu menggenapkan 30 hari jika al hilal tidak tampak. Namun jika kemudian datang informasi bahwa al hilal sudah tampak, ya kita berhari raya esok harinya, meskipun pada malamnya sudah Tarawih. Apa salahnya Tarawih? Ia sama dengan shalat malam kan? Apakah ketika menjelang hari raya Idul Fithri, Ummat Islam tidak boleh shalat malam? Shalat malam itu boleh dikerjakan di setiap malam, tanpa perkecualian. Saat hari raya pun kita boleh mengerjakan shalat malam.

Lalu bagaimana dengan ketentuan Idul Adha? Apakah perlu kita juga melakukan ru’yatul hilal seperti dalam Ramadhan?

Kalau melihat hadits-hadits yang berbicara tentang ru’yatul hilal, ia berlaku ketika mengawali Ramadhan dan mengakhirinya. Artinya, setiap negeri memiliki otoritas melakukan ru’yatul hilal masing-masing, dengan tidak meniru negara lain. Tetapi hal ini berlaku untuk penetapan awal Ramadhan dan awal Syawal. Coba perhatikan salah satu hadits di bagian awal. Rasulullah shallallah ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jika kalian melihatnya (al hilal di awal Ramadhan) maka berpuasalah, dan jika kemudian kalian melihatnya (lagi di awal Syawal) maka berbukalah. Maka jika ia terhalang, maka perkirakanlah.” (HR. Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah).

Ketentuan itu jelas menyangkut shaum di bulan Ramadhan dan 1 Syawal (Idul Fithri). Ia bukan menyangkut penetapan hari raya Idul Adha. Hadits Kuraib radhiyallahu ‘anhu yang berdialog dengan Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu juga tentang shaum Ramadhan. Dengan kenyataan ini, kita boleh mengikuti penetapan hari raya Idul Adha dari Kerajaan Saudi. Kapan saja mereka menetapkan Hari Arafah di Mina, kita tinggal menyesuaikan. Tentu saja, di Saudi penetapan hari Arafah berdasarkan ru’yatul hilal di akhir bulan Dzul Qa’dah. Ada jarak sekitar 4 jam antara Indonesia dengan Saudi. Indonesia lebih dulu sebab terletak di wilayah yang lebih Timur dari Saudi, sedangkan matahari bergerak dari Timur ke Barat.

Prospek Perselisihan

Sebenarnya, kaum Muslimin bisa mengakhiri perselisihan selama ini dalam soal penetapan 1 Syawal. Caranya dengan mengikuti pendapat mayoritas kaum Muslimin, dalam hal ini keputusan yang dibuat oleh Departemen Agama RI, melalui Sidang Itsbat yang biasa dilakukan setiap tanggal 29 Ramadhan malam. Tetapi cara penetapan Depag. itu harus diperbaiki, harus lebih sesuai cara yang dipakai oleh Rasulullah shallallah ‘alaihi wa sallam dan para Shahabat radhiyallahu ‘anhum. Jangan ada monopoli untuk melihat al hilal sebelum Ramadhan dan Syawal. Sebagian orang juga jangan terus menyalahkan Ummat Islam yang ingin berhari-raya mendahului keputusan Pemerintah, sebab metode yang ditempuh Pemerintah lemah. Mungkin kalau sekali dua kali kita mengalah, lalu mengikuti keputusan yang lebih sesuai kalender, tidak masalah; dengan niat menjaga persatuan Ummat. Tetapi bagaimana kalau metode keliru itu dilestarikan bertahun-tahun, dengan tidak ada prospek untuk diperbaiki? Jika kita turuti, berarti kita akan melenyapkan ketentuan Syariat, atas nama persatuan Ummat. Jelas itu adalah musibah besar yang bisa mengakibatkan kesengsaraan Ummat ini.

Bagaimanapun, semua ini adalah pendapat saya pribadi. Bisa benar, bisa juga salah. Tujuan penulisan ini, selain ingin mencari pintu solusi atas perselisihan yang terus muncul, juga dalam rangka membela Syariat Islam itu sendiri, sekuat kesanggupan. Sebagai pendapat pribadi, sifatnya referensial, tidak ada unsur paksaan. Setidaknya hal ini menjelaskan pendirian saya dalam persoalan ini. Adapun pendapat pribadi seringkali penuh kelemahan, sedangkan pendapat terbenar adalah di sisi Allah Al Malikul Haqqul Mubin. Kepada-Nya saya bertawakkal, memohon ampunan atas kesalahan, memohon keberkahan dan kemudahan urusan, serta memohon perlindungan dari segala fitnah dan kezhaliman.

Wallahu a’lam bisshawaab.

Ardhillah, 27 Ramadhan 1429 H.

— AMW —

Iklan

One Response to Mengurai Perselisihan Penentuan 1 Syawal

  1. […] [o] Mengurai Perselisihan Penentuan 1 Syawal. […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: