Coba Melihat “Piagam Jakarta”

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Alhamdulillah Rabbil ‘alamin, wasshalatu wassalamu ‘ala Rasulillah Muhammad wa ‘ala alihi wa shahbihi ajma’in, amma ba’du:

Beberapa waktu lalu, TVOne menayangkan acara Debat Partai antara PBB (Partai Bulan Bintang) dan PDS (Partai Damai Sejahtera). Acara yang tayang 16 Oktober 2008 malam itu menampilkan Sahar L. Hasan dan Anwar Shaleh dari DPP PBB, dan Jos Rahawadan dan Saat Sinaga, keduanya Ketua DPP PDS. Sebagai pendamping adalah Rahma Sarita (untuk PBB) dan Tina Talisa (untuk PDS). Isu utama yang dibahas dalam debat ini adalah penegakan Syariat Islam. PBB mengklaim mendukung penegakan Syariat Islam, sementara PDS bersikap kontra.

Seperti diakui dalam acara di atas, isu Syariat Islam atau Piagam Jakarta dianggap semakin tidak relevan di parlemen, sebab umumnya politisi-politisi Muslim lebih berorientasi ke substansi Syariat, bukan simbol-simbol. Konon, tinggal PBB yang secara formal masih mengangkat isu Syariat Islam. Dalam debat itu, wakil PBB menegaskan bahwa status Piagam Jakarta masih berkekuatan hukum, sesuai Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Ridwan Saidi dalam salah satu bukunya, Status Piagam Jakarta: Tinjauan Hukum dan Sejarah, menyatakan hal itu. Al Ustadz Husein Umar –semoga Allah merahmatinya- sampai meninggalnya, beliau sangat concern dengan agenda legalisasi Piagam Jakarta. Tidak segan beliau mengecam ide “Spirit Piagam Madinah” yang diusulkan politisi tertentu, khususnya dari kalangan PKS dan PAN.

Apa yang ditulis ini sebenarnya masih satu koridor dengan cita-cita senior-senior pejuang Islam di Masyumi dan lainnya yang mendambakan tegaknya Syariat Islam di bumi Indonesia. Hanya saja, untuk mencapai cita-cita itu kita harus berjalan di atas konsep yang benar, kuat, dan Islami, sehingga peluang keberhasilannya diharapkan lebih besar.

Meskipun begitu, apa yang ditulis ini hanya sebatas wacana. Ia bisa benar, bisa juga salah. Saya bersedia berdialog, berdikusi, atau mendengar masukan dan nasehat dari siapapun, jika di dalamnya terdapat kebenaran. Tulisan ini sebatas wacana, jika di dalamnya terdapat kesalahan dan kekurangan, insya Allah saya akan rujuk dengan pendapat yang lebih kuat. Seperti disebutkan oleh Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, bahwa makna Al Jamaah itu adalah sepakat dengan kebenaran, meskipun kita hanya seorang diri. Sekali lagi, kepada guru-guru saya, para senior yang saya hormati, mohon dimaafkan jika ada hal-hal yang tidak berkenan.

Komitmen Syariat Islam

Komitmen kepada Syariat Islam sudah satu paket dengan keimanan seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya. Antara Syariat dan iman, adalah dua perkara yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Syariat tidak akan tegak, jika kita tidak mengimaninya; sementara keimanan tidak akan tumbuh di hati, jika kita tidak melaksanakan amanah Syariat Allah dan Rasul-Nya.

Akidah Ahlus Sunnah menjelaskan, bahwa keimanan itu meliputi: Pembenaran di hati, ikrar dengan lisan, dan pengamalan dengan perbuatan. Ketiganya menyatu, tidak terurai menjadi bagian-bagian terpisah. Pembenaran di hati membentuk Akidah, sedangkan ucapan dan amal perbuatan dituntun oleh Syariat. Ahlus Sunnah tidak memisahkan antara Akidah dan Syariat. Sebagaimana bisa dipahami dari Dua Kalimat Syahadat; Asyhadu an laa ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat pertama menunjukkan komitmen seorang Muslim kepada Akidah Tauhid, sedangkan kalimat kedua menunjukkan komitmennya kepada Syariat yang dibawa oleh Rasulullah Saw.

Banyak ayat-ayat dalam Al Qur’an yang memerintahkan agar kita tunduk dan patuh kepada Syariat Allah SWT. Antara lain sebagai berikut:

-        “Dan siapa yang mencari agama selain Islam, tidak akan diterima darinya, dan dia kelak di Akhirat termasuk bagian orang-orang yang merugi.” (Ali Imran: 85). Keluasan ajaran Islam meliputi Akidah, Syariah, Ibadah, Muamalah, Akhlak, dan sebagainya. Meninggalkan salah satu bagian ajaran Islam akan menyebabkan rusaknya agama.

- Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaaffah (totalitas). Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sebab ia adalah musuh yang nyata bagi kalian.” (Al Baqarah: 208). Mengikuti ajaran Islam secara setengah-setengah (tidak kaaffah) adalah sama dengan mengikuti langkah-langkah syaitan.

- Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka mengibadahi-Ku.” (Adz Dzariyat: 56). Ibadah kita tidak akan diterima, jika tidak dilakukan secara ikhlas dan sesuai Syariat (Sunnah) Nabi Saw.

- Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, maka jika kalian berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.” (Ali Imran: 32). Dalam ayat ini, mengingkari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya disebut sebagai orang kafir. Na’udzubillah minal kufri wal kafirin.

- Jika kalian berselisih pendapat dalam satu perkara, kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kalian memang beriman kepada Allah dan Hari Akhir.” (An Nisaa’: 59). Jika kita beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaklah kita mengembalikan setiap perselisihan yang ada kepada hukum Allah dan Rasul-Nya. Bahkan sekalipun hanya satu perselisihan.

- Maka demi Rabb-mu, pada dasarnya mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau (Muhammad Saw.) sebagai hakim dalam perselisihan di antara mereka, kemudian mereka tidak merasa berat atas apa yang engkau putuskan, dan mereka menyerahkan diri sepenuhnya.” (An Nisaa’: 65). Seseorang yang tidak menjadikan Rasulullah Saw. sebagai rujukan hukum, dia dianggap tidak beriman. Perhatikan, ayat ini dimulai dengan sumpah, “Wa Rabbika” (demi Rabb-mu Muhammad).

- Maka putuskan perkara di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan (hukum-Nya), dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” (Al Maa’idah: 48). Selain kita diperintahkan tunduk kepada hukum Allah, kita juga dilarang mengikuti hawa nafsu dengan meninggalkan tuntunan Allah.

Banyak ayat-ayat dalam Al Qur’an yang memerintahkan kita menghukumi perkara-perkara di antara manusia dengan hukum Allah. Bahkan istilah at taqwa, at tha’ah, amal shalih, dan al ihsan, kesemua itu selalu dikaitkan dengan ketundukan kepada hukum Allah. Dan ketaatan kepada hukum Allah ini telah dicontohkan sendiri oleh Nabi Saw. dan para Khulafaur Rasyidin. Hal itu kemudian diikuti oleh penguasa-penguasa Muslim selama ribuan tahun.

Baru di jaman ini ada sebagian orang yang sangat ngeyel dengan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu, “Kufrun duna kufrin” (kekafiran kecil, bukan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam). Mereka kalahkan ayat-ayat Allah dan pengamalan Nabi Saw. dan kaum Muslimin selama ribuan tahun dengan ucapan Ibnu Abbas itu. Seolah mereka hendak berhukum dengan ucapan Ibnu Abbas ketika menafsirkan satu ayat Al Qur’an (Al Maa’idah ayat 44). Sementara mereka tidak menengok Ibnu Abbas ketika beliau menafsirkan ayat-ayat Al Qur’an lainnya tentang kewajiban berhukum dan menghukumi dengan Syariat Allah.

Pertanyaannya, ketika Ibnu Abbas mengucapkan tafsir tersebut, hukum apa yang berlaku di negerinya? Apakah hukum Belanda, hukum Perancis, hukum Anglo Saxon, hukum Mongolia, hukum Majapahit, atau hukum Badui? Apakah Ibnu Abbas di waktu itu tinggal di sebuah wilayah Islam, atau tinggal di suatu negeri yang tidak berhukum dengan hukum Islam? Pernahkah Anda mendapati suatu dalil, bahwa para Shahabat radhiyallahu ‘anhu berbodong-bondong pindah ke negeri-negeri yang tidak berhukum Islam, lalu mereka rela tinggal di dalamnya, bernaung di bawah hukum selain Syariat Islam, dengan berpedoman kepada tafsir Ibnu Abbas “Kufrun duna kufrin” itu? Tidak ada dalilnya sama sekali.

Singkat kata, kebenaran komitmen tauhid seseorang bisa tercermin dari sikapnya kepada Syariat Islam. Mereka yang bersusah payah mencari takwil dalam masalah yang terang-benderang ini, pada dasarnya mereka telah salah langkah dan menelanjangi dirinya sendiri. Wal ‘iyadzubillah.

Kendala Penegakan Syariat Islam

Upaya menegakkan Syariat Islam di Indonesia, tidak semudah yang dibayangkan. Banyak kendala-kendala yang menghambat, antara lain:

- Kesadaran rendah Ummat Islam Indonesia tentang pentingnya penegakan Syariat Islam. Sudah bukan rahasia lagi, masyarakat Indonesia jauh dari status siap memangku Syariat Islam.

- Tidak adanya political will dari para elit politik, khususnya para pejabat birokrasi, untuk mendukung penegakan Syariat Islam. Dalam dialog politik pada malam takbiran (30 September 2008) di TVOne yang diprakarsai oleh Republika, mayoritas elit politik Muslim tidak ada satu pun yang mendukung agenda penegakan Syariat Islam.

- Sangat kuat dan sistematiknya gerakan anti Syariat Islam yang melibatkan berbagai kekuatan politik, birokrasi, bisnis, dan asing. Mereka telah ijma’ (sepakat) untuk menghalang Syariat Islam, dengan cara apapun yang memungkinkan. Dibandingkan kekuatan Ummat Islam yang tercerai-berai, mereka memiliki begitu banyak keunggulan.

- Pendukung Syariat Islam belum memiliki konsep alternatif bagi sistem yang ada saat ini yang bersifat kuat, ilmiah, aplikatif, dan terbukti bermanfaat. Ketika kita diminta konsep alternatif, jawabannya selalu bersifat general. Padahal dalam konteks pengaturan negara, sangat butuh konsep aplikatif.

- Dan komitmen para pembela Syariat Islam sendiri terhadap misi yang dibelanya kurang. Kalau disuruh diskusi soal keunggulan Syariat Islam, setiap orang memiliki segudang ide untuk diungkapkan. Tetapi ketika disuruh tunduk kepada Syariat dengan cara meninggalkan sesuatu yang disukai, belum tentu mereka bersedia memenuhinya.

Kalau mau jujur, para pembela Syariat Islam pun belum tentu siap bertaslim (menyerahkan diri), ketika telah dideklarasikan berlakunya sistem Syariat Islam mengatur kehidupan negara. Jika hanya sebatas slogan atau teori, atau komoditas politik, mungkin banyak yang mengklaim mendukung Syariat Islam.

Gerakan Islam jangan ragu-ragu untuk bercita-cita membangun Konstitusi Islami yang berdasarkan Al Qur’an dan As Sunnah. Kita tidak perlu ragu untuk mengatakan, “Kami mendambakan berdirinya negara Islami yang berkonstitusi Syariat Islam, berdasarkan Al Qur’an dan As Sunnah.” Selama tidak ada aturan UU yang melarang kita memiliki cita-cita seperti ini, jangan ragu untuk meneguhkannya. Kecuali, jika di kemudian hari muncul UU yang melarang cita-cita seperti itu, kita boleh memikirkan cara lain.

Begitu pula, dalam memperjuangkan Konstutusi Islami, sebaiknya jangan memakai cara-cara yang berbau kekerasan. Cara kekerasan sangat mudah dijadikan dalih untuk menghancurkan upaya-upaya dakwah menegakkan Syariat Islam yang telah ditempuh dengan susah-payah sampai saat ini. Kita bisa memperjuangkan misi mulia ini dengan membangun kesadaran, menunjukkan argumentasi, menjelaskan berbagai syubhat, menempuh dialog damai, dll.

Ke depan, jangan lagi ragu-ragu untuk meneguhkan cita-cita: “Kami ingin membangun negara Islami secara damai!” Sebagaimana Piagam Madinah yang disepakati oleh Nabi dengan kaum Yahudi, ia cocok di awal-awal kehidupan Islam di Madinah, tetapi menjadi tidak cocok ketika berkali-kali kaum Yahudi Madinah melakukan pengkhianatan. Kemungkinan merevisi suatu konsep perjuangan adalah sangat niscaya, sebab tidak ada rumusan manusia yang abadi, hanya Kitabullah dan Sunnah yang bersifat permanen di segala jaman.

Strategi Politik Islami

Setidaknya ada 3 langkah strategis yang perlu dilakukan Ummat Islam, khususnya gerakan-gerakan pro penegakan Syariat Islam, yaitu:

((1)) Kita harus memperjuangkan misi membangun Konstitusi Islami berdasarkan Al Qur’an dan As Sunnah secara terbuka, tetapi dengan metode damai. Kita tidak melakukan aksi-aksi kekerasan, tetapi dengan cara membangun kesadaran, menjabarkan argumentasi yang baik, dan langkah-langkah implementasi Syariat Islam secara praktis dalam kehidupan. Jujur saja akui, “Saya Muslim! Saya mendambakan negara Islami yang berdasarkan Al Qur’an dan Sunnah.”

((2)) Jika upaya di atas tidak memungkinkan karena terhalang oleh aturan-aturan negara yang melarang hal itu, kita bisa memperjuangkan substansi Syariat Islam. Bentuknya, dengan memperjuangkan 5 Tujuan Syariat Islam (Al Maqashidul Khamsah) yaitu: Menjaga jiwa, agama, harta, akal, dan keturunan kaum Muslimin. Jika perjuangan secara verbal dihalangi, kita tempuh perjuangan substansial. Wadahnya bisa apa saja, strateginya bisa bagaimana saja, asalkan maknanya menjaga hak-hak kehidupan Ummat Islam. Bukan dengan sikap oportunis, yaitu menjual agama dengan tujuan memenuhi ambisi pribadi.

((3)) Menghidupkan dakwah amar makruf nahi mungkar di luar parlemen. Secara sosial, kita bisa membangun masyarakat yang lebih Islami dengan menggalakkan amar makruf nahi mungkar. Hal ini boleh-boleh saja, dengan alasan kita adalah Islam, dan dakwah yang kita gulirkan ditujukan kepada sesama Muslim. Toh, negara ini negara religius, bukan negara ateis, liberalis, atau materialis. Artinya, pengembangan kehidupan beragama tentu diperbolehkan. Untuk menghindari benturan-benturan sosial, lakukan amar makruf nahi mungkar itu secara simpatik, damai, persuasif. Tidak perlu dengan kekerasan.

Dengan tiga langkah di atas, insya Allah kita tidak akan pernah kehabisan ide perjuangan dan amal. Perjuangan ini bisa bernafas panjang, tak dibatasi oleh waktu dan generasi. Kita pun tidak perlu terjebak dalam konsep-konsep yang bisa menyempitkan ruang-ruang kesempatan bagi Ummat ini.

Realitas Bangsa Majemuk

Saya menduga, munculnya konsep Piagam Jakarta lebih karena pertimbangan realitas kemajemukan bangsa Indonesia. Kalau membaca tulisan Al Ustadz Adian Husaini, berjudul Peringatan 62 Tahun Piagam Jakarta, dimuat di hidayatullah.com, beliau kemukakan bukti-bukti tentang visi kompromi itu.

Setelah penyusunan Piagam Jakarta, Soekarno berbicara di depan BPUPKI, “Di dalam preambule (pembukaan UUD –pen.) itu ternyatalah, seperti saya katakan tempo hari, segenap pokok-pokok pikiran yang mengisi dada sebagian besar daripada anggota-anggota Dokuritsu Zyunbi Tyosakai (BPUPKI –pen). Masuk di dalamnya ke-Tuhanan, dan terutama sekali kewajiban umat Islam untuk menjalankan Syariat Islam masuk di dalamnya; kebulatan nasionalisme Indonesia, persatuan bangsa Indonesia masuk di dalamnya; kemanusiaan atau Indonesia merdeka masuk di dalamnya; perwakilan permupakatan kedaulatan rakyat masuk di dalamnya; keadilan sosial, sociale rechtvaardigheit, masuk di dalamnya. Maka oleh karena itu, Panitia Kecil penyelidik usul-usul berkeyakinan bahwa inilah preambule yang bisa menghubungkan, mempersatukan segenap aliran yang ada di kalangan anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai.”

Lebih jelas lagi Soekarno mengatakan, “Barangkali tidak perlu diulangi bahwa preambule adalah hasil jerih payah untuk menghilangkan perselisihan faham antara golongan-golongan yang dinamakan golongan kebangsaan dan golongan Islam. Jadi, manakala kalimat itu tidak dimasukkan, saya yakin bahwa pihak Islam tidak bisa menerima preambule ini; jadi perselisihan nanti terus.” Soekarno juga mengatakan, “Saya ulangi lagi bahwa ini satu kompromis untuk menyudahi kesulitan antara kita bersama. Kompromis itu pun terdapat sesudah keringat kita menetes. Tuan-tuan, saya kira sudah ternyata bahwa kalimat ‘dengan didasarkan kepada ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’ sudah diterima Panitia ini.” Jelas bahwa Piagam Jakarta adalah konsep kompromi antara golongan-golongan ideologi di Indonesia. (Namun di kemudian hari Soekarno mengkhianati ucapan dan komitmennya sendiri. Dia telah memberi “contoh baik” kepada bangsa Indoneisa, cara mengkhianati ucapan sendiri).

Di Nusantara ini terdapat sekitar 1300 pulau, memiliki ratusan suku/etnik dengan bahasa masing-masing. Mengumpulkan seluruh potensi keragaman di bawah Syariat Islam bukanlah perkara mudah. Mungkin, karena pertimbangan itu, lalu para senior kita pejuang Islam di masa lalu mengemukakan Piagam Jakarta. Isi Piagam Jakarta dianggap sebagai kompromi untuk menyikapi realitas kemajemukan bangsa Indonesia. Di negeri ini setidaknya terdapat 5 agama, yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha. Di luar itu sebenarnya masih ada berbabagai macam aliran kepercayaan, baik yang diakui maupun dianggap sesat. Kalau menyadari kenyataan ini rasanya mustahil akan melaksanakan Syariat Islam.

Ahmad Syafi’i Ma’arif pernah melontarkan sindiran sinis, “Kalau Syariat Islam diterapkan di Indonesia, maka persatuan akan menjadi persatean.” Maksudnya, persatuan bangsa Indonesia selama ini akan berubah menjadi konflik berdarah-darah antar sesama anak bangsa, jika Syariat Islam diterapkan. Atau dengan logika Hatta, “Nanti Indonesia Timur akan memisahkan diri dari RI.” Dalam Debat Partai di TVOne itu, wakil PDS juga berkali-kali mengingatkan akan ancaman perpecahan itu.

Atas berbagai sinisme, tuduhan, atau ketakutan seputar perpecahan ini, kita bisa memberikan jawaban sebagai berikut:

((a)) Mengapa Syariat Islam sedemikian rupa disikapi secara antipati, padahal sejak merdeka kita selalu melestarikan “syariat Belanda”? Bukankah pemikiran-pemikiran yang menjiwai konstitusi dan sistem tata negara kita berasal dari pengaruh pendidikan Belanda? Bahkan KUHP kita juga “mencangkok” dari Belanda. Istilah-istilah hukum atau istilah ketata-negaraan, masih banyak yang memakai istilah Belanda. Apakah terhadap “syariat penjajah” itu boleh-boleh saja, sementara terhadap Syariat Islam yang telah membebaskan Indonesia dari penjajahan selalu disikapi antipati? Jawablah dengan sepenuh kejujuran hati!

((b)) Bangsa Indonesia selama ini sudah kenyang dengan pengalaman berhukum dengan hukum sekuler/Belanda, lalu kita tahu hasilnya. Bangsa ini bukannya menjadi adil, makmur, tata tentrem kerta raharjo, tetapi malah terpuruk dalam sistem penjajahan model baru. Penderitaan, sengsara, dan hina menjadi wajah kontemporer negeri ini. Tidakkah hal itu membuktikan, bahwa sistem hukum yang kita pakai adalah keliru? Kemudian lihatlah berbagai dampak positif dari penerapan nilai-nilai Islam seperti dalam UU Perkawinan, UU Zakat, UU Perbankan Syariah, sistem pendidikan Islam, legalisasi jilbab, label halal MUI, dan lain-lain! Apakah penerapan Syariat Islam yang aplikatif itu lebih banyak merugikan bangsa atau menguntungkan? Semua kalangan merasakan, bahwa sistem hukum Islam aplikatif itu sangat besar maslahatnya. Alhamdulillah. Apakah bangsa ini mau disebut bangsa tidak berakal, karena tidak bisa membedakan dampak dua jenis hukum itu?

((c)) Terhadap wilayah-wilayah yang dihuni oleh mayoritas Kristen atau Katholik, kita bisa merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat khusus, dengan semangat sinergis, saling menghargai antara kepentingan Muslim dan non Muslim. Hukum Islam tidak mencampuri hak-hak ritual peribadahan, tradisi komunitas, dan identitas keagamaan mereka. Namun dalam masalah-masalah yang menyangkut hukum secara umum, dalam hal pidana dan perdata, tentu diseragamkan agar tidak pilih kasih. Toh, tujuan penegakan hukum juga untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Disini kita bisa mencontoh spirit sinergi yang dilakukan Rasulullah dan kaum Yahudi Madinah yang tertuang dalam Piagam Madinah. (Mohon dibedakan antara Piagam Madinah sebagai spirit konstitusi secara umum, dengan Piagam Madinah dalam kasus-kasus khusus).

((d)) Terhadap wilayah-wilayah yang dihuni oleh mayoritas penganut Hindu, juga perlu dirumuskan ketentuan hukum yang bersifat khusus dan sinergis. Dalam hal ini kita harus ingat, bahwa Rasulullah Saw. juga pernah menandatangani kesepakatan damai dengan orang-orang Makkah di Hudaibiyyah. Kita butuh kesepakatan untuk saling menjaga kepentingan masing-masing dan tidak merugikan pihak lain.

((e)) Secara umum Syariat Islam melarang wilayah-wilayah yang mayoritas berpenduduk non Muslim untuk memisahkan diri. Hal itu merupakan bughat (pembangkangan) yang berbahaya. Perjanjian atau kesepakatan bisa diupayakan, dengan menutup segala celah bagi gerakan separatisme. Jika kesepakatan itu kemudian dilanggar, perlu dilakukan berbagai upaya damai untuk maju ke meja perundingan dan menghindari konflik. Jika langkah damai masih dilanggar juga, maka Jihad Fi Sabilillah akan menjawabnya. Langkah terakhir ini persis seperti ucapan almarhum KH. Wahid Hasyim, mantan Ketua PBNU, ketika beliau mengecam pidato Soekarno di Amuntai sekitar tahun 1953. Beliau menentang keras jika Syariat Islam dianggap tidak bisa menghadapi ancaman separatisme dari Indonesia Timur.

Idealnya, Syariat Islam bisa ditegakkan sempurna seperti di jaman Rasulullah shallallah ‘alaihi wa sallam dan Khulafaur Rasyidin. Tetapi jika tidak mampu, ya kita tunaikan sebagian, asal jangan ditinggalkan sama sekali. Seperti sebuah kaidah Islami, “Sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya, tidak ditinggalkan sebagiannya.” Dengan ijin dan rahmat Allah, insya Allah kendala-kendala penegakan Syariat Islam bisa dicarikan solusi sebaik-baiknya. Saya rasa hal itu bisa menjawab omong kosong Syafi’i Ma’arif, seorang pengagum berat Hatta, yang sangat alergi dengan penerapan Syariat Islam. Padahal, seseorang yang antipati kepada Syariat Islam, dia bisa keluar dari agama ini tanpa disadarinya. Toh, Islam tidak pernah merasa butuh kepada orang-orang seperti itu. Ironis sekali, mereka merasa dirinya penting dan dibutuhkan oleh Islam, padahal Islam mengatakan kepadanya, “Lu tuh siapa, man?” Justru tanpa kemurahan Islam, mereka tidak punya apa-apa!

Demikian sekelumit artikel yang bisa saya goreskan. Isi artikel ini adalah wacana, bisa benar bisa pula tidak. Namun saya bertanggung-jawab atas isinya. Saya bersedia berdialog, menerima masukan, atau menelaah kajian tertentu yang ditujukan untuk mengkritisi tulisan ini. “Kebenaran lebih utama dari apapun,” kata Ibnu Baz rahimahullah menasehatkan.

Akhirnya, setiap yang benar datang dari Allah Ta’ala, sedangkan yang salah dari diriku sendiri dan bisikan syaitan. Semoga Allah memudahkan jalan bagi kaum Muslimin Indonesia untuk memperbaiki hidupnya melalui perbaikan aturan, dari sistem non Islam menjadi sistem Islami. Semoga Allah memberi kita istiqamah dalam memperjuangkan agama-Nya, dan semoga Allah Ta’ala menjaga kita, keluarga, dan kaum Muslimin dari segala kebinasaan fitnah dan kezhaliman musuh-Nya. Amin Allahumma amin. Wallahu a’lam bisshawaab.

Bandung, 20 Oktober 2008.

[Abu Muhammad Waskito].

About these ads

18 Balasan ke Coba Melihat “Piagam Jakarta”

  1. Moris Priyandono mengatakan:

    Tetapi setidaknya Piagam Jakarta akan lebih baik dari Pancasila yg sekarang menjadi tuhan orang Indonesia dan para kaum sekuler itu.
    Lebih lagi, Piagam Madinah adalah sistem yang nyata pernah dibuat Nabi.

  2. abisyakir mengatakan:

    @ Moris.

    Ya, ketaatan kepada Allah lebih baik daripada taat/tunduk kepada selain-Nya. Pancasila itu produk kompromi pemikiran juga, hanya ia kompromi di mata sekuler/nasionalis. Kalau Piagam Jakarta, kompromi di mata aktivis Islam di Indonesia. Sebenarnya azas penegakan Syariat Islam itu “sami’na wa atha’na” (kami dengar dan kami taat), jadi bukan azas kompromi. Kompromi dibutuhkan dalam lapangan politik praktis, bukan dalam hal-hal yang menyangkut dasar hukum suatu negara. Kalau spiritnya kompromi, ya seperti saat inilah hasil yang kita peroleh.

    Tidak berarti ingin mengecilkan perjuangan para pendahulu dulu, tidak. Mereka telah berbuat dan kita mensyukuri perjuangan mereka. Kalau ada kesalahan-kesalahan, hal itu perlu kita perbaiki, jangan terus dilestarikan. Seperti sebuah ungkapan, “Lahum a’maluhum wa lana a’malana” (bagi mereka balasan amal mereka, dan bagi kita balasan amal kita).

    Saya yakin, Allah itu bukan tidak memberi hasil atas perjuangan Syariat Islam di Indonesia, hanya kalau nanti akibatnya kita jatuh dalam madharat yang lebih berat/besar, maka Allah mencegah madharat itu. Alhamdulillah.

    Soal Piagam Madinah, benar memang hal itu pernah dilakukan oleh Nabi Saw. Tetapi tidak setiap perbuatan Nabi lalu copy-paste. Harus dilihat konteksnya. Misal, pengharaman meminum khamr dalam Al Qur’an berjalan secara tadarruj (bertahap). Adapun di Indonesia, tidak perlu lagi tadarruj, jadi langsung diharamkan, karena sejak jaman Kerajaan-kerajaan Islam dulu di Indonesia, hal itu sudah dilarang. Begitu pula, zina belum diharamkan ketika Nabi di Makkah, maka tidak berarti kita menunda mengharamkan hal itu, sampai tegak negara Islami. Bukan begitu caranya.

    Di Indonesia kita sejak ratusan tahun lalu sudah mayoritas, mengapa harus merasa sejajar dengan kaum minoritas? Prinsip dalam Piagam Madinah kan kesetaraan antara posisi Islam dan Yahudi, karena waktu itu Yahudi memang kuat di Madinah. Mereka punya kabilah-kabilah yang telah disana selama ratusan tahun, mereka juga menguasai perekonomian. Kalau Ummat Islam langsung mendominasi Madinah, bisa jadi akan dihabisi oleh Yahudi. Jadi Piagam Madinah itu semacam payung bagi peradaban Islam yang baru tumbuh agar tidak dirusak oleh Yahudi. Dan dikemudian hari ketika Ummat sudah kuat, Yahudi mulai membuat gara-gara, sehingga akhirnya mereka diusir karena melanggar Piagam Madinah.

    Bagi para pengamat yang jujur, Piagam Madinah itu lebih bernuansa strategi diplomasi untuk mengulur waktu, sampai Rasulullah dan kaum Muslimin mendapat kesempatan untuk meneguhkan dominasi. Ia bukan perjanjian perdamaian murni, seperti banyak disangka oleh pendukung “Spirit Piagam Madinah” itu.

    Wallahu a’lam bisshawaab.

    [AMW].

  3. mulachelaa mengatakan:

    bismillah menarik juga ya kang,,, saya rasa diindonesia lebih tepat piagam madina sebagai spirit itu lebih baik, lagian yg paling penting adalah subtansinya ,

  4. mulachelaa mengatakan:

    Di Indonesia kita sejak ratusan tahun lalu sudah mayoritas, mengapa harus merasa sejajar dengan kaum minoritas? sepertinya ini kang yg mesti dibuat tanda tanya besar baik bagi kaum nonislam maupun masyarakat islam yg tidak memihak kepada syariat islam sebagai idiologi dinegeri kita,,,,ternyata pemikiran tentang syariat islam sebagai idiologi kita sepertinya anda mesti diluruskan juga , syariat islam harusnya bukan suatu bentuk kesejajaran antara kita dan mereka yg noislam ,

  5. mulachelaa mengatakan:

    alhamdulillah ternyata saya rasa pks makin matang dalam perkembanga politik dinegeri kita semakin terbuka tetapi tanpa meninggalkan subtansi sebagai tujuannya maaf kang sampai mengomentari partai politik negeri kita segala, tapi saya rasa biar terbuka tanpa bahasa sindiran segala wallohua`lam

  6. Dewanto mengatakan:

    Assalamu alaikum, Ustadz. Saya setuju dengan pernyataan anda mengenai piagam madinah: “Bagi para pengamat yang jujur, Piagam Madinah itu lebih bernuansa strategi diplomasi untuk mengulur waktu, sampai Rasulullah dan kaum Muslimin mendapat kesempatan untuk meneguhkan dominasi. Ia bukan perjanjian perdamaian murni, seperti banyak disangka oleh pendukung “Spirit Piagam Madinah” itu”. Bukannya itu yang sekarang sedang diperjuangkan saudara-saudara kita di PKS? Begitu dominasi ummat islam yang mendukung penerapan syariat Islam secara kaafah di negeri ini jadi kuat, dimulailah perubahan dasar negara menjadi berdasarkan Islam dengan cara tanpa kekerasan tentunya.
    Wassalam.

  7. abisyakir mengatakan:

    @ Pak Mulachelaa.

    Selamat datang lagi disini. Terimakasih, sudah pasang avatar pakai foto diri. Ini foto sendiri kan, tidak menyewa orang lain? He he he, percaya deh Pak. Saya hanya bercanda.

    Pendek kata, kalau niat diskusi, insya Allah kita akan menyambut dengan lapang dada. Wong memang sarana ini ditujukan untuk itu.

    Saya mau tanya nih! Saya heran melihat komentar-komentar Anda di dashboard blog ini. Saya merasa belum membaca, kok komen Anda sudah muncul duluan ya?

    Anda bisa membuka sistem blog ini? Mohon kejujurannya.

    Kalau bukan Anda tidak apa-apa. Mungkin ada sebagian teman saya yang melakukan hal itu. Tetapi sejujurnya, sebagian besar komen yang masuk rata-rata disetujui. Bayangkan ada 127 komen masuk, hanya 2 saja yang ditolak, sebab tidak ada hubungannya dengan materi diskusi. Jadi, jangan khawatir ditolak.

    Mohonlah bersikap baik, sebab blog ini meskipun dibangun oleh amatir seperti saya, ini ada niat baik disini. Saya mendedikasikan blog ini untuk penerangan Islam, sekuat kemampuan yang dimiliki. Saya pasrahkan media ini kepada Allah Ta’ala. Dia yang melihat semua ini dan berhak diajukan pengaduan kepada-Nya.

    Mohon jawaban jujur Anda. Terimakasih @ mulachelaa.

    [AMW].

  8. abisyakir mengatakan:

    @ mulachelaa (saya mulai hafal id Anda, he he he).

    Mulachelaa: “Bismillah menarik juga ya kang… saya rasa di indonesia lebih tepat piagam madina sebagai spirit itu lebih baik, lagian yg paling penting adalah subtansinya.”

    Iya, kalau di negeri mayoritas Muslim banyak orang beralasan begitu. Tetapi kalau di Inggris, Perancis, Jerman, Itali, dll. tidak satu pun yang mau menengok Piagam Madinah. “Ya tergantung keadaan lah. Kalau merugikan Ummat Islam oke, kalau menguntungkan, jangan!” Begitu kan logika kaum Islam phobia.

    Mulachelaa: “Di Indonesia kita sejak ratusan tahun lalu sudah mayoritas, mengapa harus merasa sejajar dengan kaum minoritas? sepertinya ini kang yg mesti dibuat tanda tanya besar baik bagi kaum nonislam maupun masyarakat islam yg tidak memihak kepada syariat islam sebagai idiologi dinegeri kita… ternyata pemikiran tentang syariat islam sebagai idiologi kita sepertinya anda mesti diluruskan juga, syariat islam harusnya bukan suatu bentuk kesejajaran antara kita dan mereka yg non islam.”

    Iya, dalam Piagam Madinah itu, posisi Ummat Islam sejajar dengan Yahudi yang telah ratusan tahun tinggal di Madinah, bahkan telah mengkultur bersama kultur Arab Madinah. Bahasa dan nama-nama mereka Arab semua.

    Kalau kita di Indonesia sudah mayoritas, secara pertimbangan demokrasi pun kita berhak mendominasi. Tetapi kalau dibawa ke “Spirit Piagam Madinah”, jadi kita dipandang sejajar dengan non Muslim.

    Bahkan ide Piagam Madinah yang dilontarkan fraksi seperti PAN dan PKS itu bisa menjebak Ummat Islam. Disana kan diutarakan, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat agama masing-masing.” Maksud awalnya, biar Islam dan lainnya sejajar, diberi ruang bergerak yang sama.

    Tetapi kalimat seperti itu naif. Sebab Islam akan menjalankan agamanya dengan cara Islamisasi seluruh wilayah negara. Sebab itu tuntutan syariat untuk menyampaikan dakwah seluas-luasnya. Kristen/Katholik juga sama, mereka akan menginjilkan dunia, khususnya rakyat Indonesia. Itu tuntutan syariat mereka, lho. Jadi akan terjadi benturan hebat di lapangan nanti.

    Pendek kata, konsep kompromi seperti itu tidak tepat disebut dalam UUD atau dasar negara. Ia bisa diterapkan dalam kesepakatan secara khusus atau terbatas, bukan sebagai dasar hukum secara global.

    Mulachelaa: “Alhamdulillah ternyata saya rasa PKS makin matang dalam perkembanga politik dinegeri kita, semakin terbuka tetapi tanpa meninggalkan subtansi sebagai tujuannya, maaf kang sampai mengomentari partai politik negeri kita segala, tapi saya rasa biar terbuka tanpa bahasa sindiran segala. Wallohu a`lam.”

    Bahasa sindiran apa Pak? Anda ini tahu aja dech… Jangan gitu, jangan terlalu peka lah. Ehem, ehem, ehem…

    Saya merasa, PKS itu seperti yang kalangan yang “telah disegerakan pahala perjuangan mereka di dunia”. Life style mereka berbeda sekali dengan para pendahulunya. Mereka meskipun partai baru, tetapi ikut menanggung dosa-dosa pemerintah SBY yang sebegitu banyak. Sebab mereka rekan koalisinya.

    Tentang soal substansi. Oke, itu tidak problem, kalau sistem kita ultra sekuler seperti di Turki. Kalau sistem tidak mewadahi idealisme perjuangan Islam, boleh kita bersikap substantif. Tapi kan saat ini disini tidak ada halangan itu, why they go fear?

    Coba tanyakan ke pemimpin-pemimpin PKS, apa yang membuat mereka bangga dalam perjuangan Islam? Mereka salah satunya akan menjawab, “Kami adalah partai yang pertama kali menetapkan azas Islam sebagai azas partai.”

    Lihat itu, sejak awal mereka sudah memakai simbol-simbol esklusif, mengapa kemudian jadi berbalik, mengikuti logika kaum liberalis, dengan sering-sering memakai istilah substansi?

    Toh, kalau jujur, biar pun subtantif, tetap saja mereka tidak bisa berbuat apa-apa atas penderitaan kaum Muslimin di Indonesia. Andai mereka telah membukukan sebagian prestasi, nilainya masih jauh dari harapan.

    Saya itu bukan anti PKS, tetapi menyayangkan jalannya partai ini. Sayang sekali, dakwah tarbiyah sejak 80-an akhirnya menjadi begini. Maaf ya, lihat Pesantren Hidayatullah. Alhamdulillah, mereka terus berkembang dari waktu ke waktu, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Bahkan lihat Pesantren Gontor. Mereka semakin melebarkan sayap ke berbagai daerah.

    Artinya, kalau kita istiqamah tidak terlalu cepat terjerumus goda-goda materi, PKS bisa menjadi partai harapan Ummat. Sekali lagi, saya tidak anti, hanya menyayangkan jalannya partai ini.

    (Mungkin ada pertanyaan, kenapa saya tidak gabung saja dengan mereka? Siapa tahu bisa memperbaiki? Ya, untuk sistem sekuat PKS, apa bisa orang amatir seperti saya ini didengar? Terhadap senior-senior Tarbiyah yang membentuk struktur dakwah itu sendiri, mereka diacuhkan, apalagi saya? Paling-paling kita akan ikut terjerumus juga. Na’udzubillah wa na’udzubillah, tsumma na’udzubillah).

    Ya itu dulu dech. Lain waktu disambung! Mohon jangan menembus sistem blog ini ya. Sekali lagi, ini didedikasikan untuk kebaikan Ummat Islam. Kalau ternyata Anda tidak menembus, mohon maaf atas prasangka saya.

    Terimakasih. Wassalamu’alaikum.

    [AMW].

  9. abisyakir mengatakan:

    @ mulachelaa.

    Soal komentar politik. Itu sudah lama saya lakukan. Sejak tahun 2000 saya sudah menulis tema-tema politik. Jadi, jangan terlalu heran. Tahun 2002-2003, saya sering menulis di Republika tentang tema-tema sosial, termasuk politik di dalamnya. Saya tidak alergi terhadap masalah ini, sebab memang begitulah Islam, menjangkau segala bidang. Nanti saya tulis tentang paradigma berpikir holistik, insya Allah.

    Terimakasih.

  10. abisyakir mengatakan:

    @ Akhi Dewanto.

    Syukran jazakallah sudah berkunjung. Semoga bermanfaat. Amin.

    Akhi: “Saya setuju dengan pernyataan anda mengenai piagam madinah: “Bagi para pengamat yang jujur, Piagam Madinah itu lebih bernuansa strategi diplomasi untuk mengulur waktu, sampai Rasulullah dan kaum Muslimin mendapat kesempatan untuk meneguhkan dominasi. Ia bukan perjanjian perdamaian murni, seperti banyak disangka oleh pendukung “Spirit Piagam Madinah” itu”.

    “Bukannya itu yang sekarang sedang diperjuangkan saudara-saudara kita di PKS? Begitu dominasi ummat islam yang mendukung penerapan syariat Islam secara kaafah di negeri ini jadi kuat, dimulailah perubahan dasar negara menjadi berdasarkan Islam dengan cara tanpa kekerasan tentunya. Wassalam.”

    Jawaban saya:

    PKS saat ini tidak bisa berdalih dengan perjuangan Islam, atau semisalnya. Bukan karena tidak boleh, tetapi mereka menyia-nyiakan kesempatan emas yang pernah dimilikinya. Artinya, ketidak bisaan mereka berdalih itu karena mereka sendiri, bukan karena dilarang oleh siapapun.

    Tadinya saya menganggap teman-teman komunitas PKS WATCH agak kurang realistis melihat situasi riil yang dihadapi PKS. Tapi waktu saya lihat acara dialog politik yang menghadirkan elit-elit politisi Muslim di TVOne, saat menjelang tibanya waktu takbiran (hari Selasa petang menjelang Idul Fitri 1429 H keesokan harinya). Disana, jelas-jelas Hidayat Nur Wahid menjadi mercusuar bagi politisi-politisi lain untuk menegakkan syariat Islam substantif, bukan simbol-simbol. Seketika itu penilaian saya berubah. Berarti benar, orang-orang PKS ini telah memakai bahasa/logika para aktivis liberal yang senang menyudutkan Syariat Islam dengan istilah “simbol-simbol”. Oh no brother, saya tidak terima itu! Tidak peduli, siapapun akan memusuhi, saya tidak terima Syariat Islam disebut : “Hanya simbol-simbol!”

    (Betapa hinanya syiar agama Allah di tangan elit-elit politik itu. Sampai mereka tega menyebutnya ‘hanya simbol belaka’. Padahal mereka tidak mulia, melainkan karena Islam. Syariat Islam itu baik dan luhur, sejak nama, simbol, isi, barakah, dan sebagainya. Sebab ia berasal dari Allah Yang Maha Mulia).

    Oke-lah kita tidak bicara simbol, tapi soal substansi. Ternyata secara substansi pun PKS jauh dari kriteria partai Islam. Apa buktinya? Lihatlah, mana pembelaan mereka terhadap warga yang digusur rumah/tanahnya, terhadap pedagang asongan yang dikejar-kejar tramtip, terhadap merebaknya mall-mall, terhadap nasib petani, nelayan, TKW, penderitaan publik akibat kenaikan BBM, serbuan produk China, kontrak karya pertambangan, dst. Mana pembelaan SUBSTANTIF mereka? …semua itu hanya omong kosong elit politik. Mereka mencela simbol Syariat Islam, sementara substansi Syariat itu sendiri jauh dari mereka tunaikan. Belum lagi kita bicara soal pilkada-pilkada yang sangat menyesakkan dada itu. Mana substansi Syariat Islamnya?

    Sebenarnya, idealisme awal PKS (dulu namanya PK) itu menjadi oposan di parlemen. Mereka dulu hampir menolak kadernya masuk kabinet Abdurrahman Wahid. Ini khitthah awalnya. Hanya dalam usia 5 tahun, saat PK berubah menjadi PKS, mereka langsung gabung bersama regim berkuasa. Ya, pragmatisme terlalu mendominasi ketimbang khittah perjuangannya.

    Dengan model kenyataan seperti ini, istilah Piagam Madinah itu hanya sebagai penyelamat muka saja. Biar tidak kehilangan dukungan dari kalangan aktivis Islam. Padahal sejatinya, konsep Piagam Jakarta yang mereka bawa itu tidak memiliki isi apa-apa.

    Saya sering berjumpa dengan orang-orang yang terlalu berani menyandang label Islam. Mereka terlalu berani dan sangat berani. Mereka mengira akan dibiarkan saja berbuat semaunya, tanpa ada perhitungan. Tidak Akhi, perhitungan Allah itu amat sangat cepatnya. Hanya Antum saja yang tidak merasa.

    Kalau dirimu semakin diberi tambahan-tambahan nikmat materi, tetapi hatimu semakin sulit khusyuk kepada Allah, sulit merasa empati dengan saudaramu, sulit merasa peka dengan masalah agamamu; yang engkau katakan hanyalah busa dan busa belaka, tidak ada isi di dalamnya. Antum harus khawatir. Jangan-jangan materi yang diperoleh itu adalah “upah” atas amal-amal muliamu. Allah hendak menyegerakan pembalasan atas amal-amal perbuatanmu di dunia. Sementara di Akhirat, engkau akan ditinggalkan oleh-Nya. Na’udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari semua kesengsaraan itu, untuk diri kita, orangtua kita, keluarga, dan kaum Muslimin.

    Saya tidak percaya, PKS adalah partai Islam. Jauh Akhi!

    Jazakumullah khair atas perhatian Antum. [AMW].

  11. petualangharakah mengatakan:

    Sang Petualang Berkomentar :
    Tokoh2x PKS adalah banyak orang yang berilmu.
    Doktor alumni Univ Madinah, Univ Ibnu Su’ud, Univ Al Azhar dll semua terkumpul sebagai ahli dibidang Syariah, Dikombinasi para doktor yang hanif tetapi ahli dibidang politik, budaya, dll.
    Jadi kesimpulannya adalah apa2x yang dilakukan oleh PKS insyaAllah telah disyurokan oleh para ahlinya (tidak ma’sum) dalam bentuk ijtihad politik diantaranya.
    Kebanyakan para pengkritik PKS dilihat dari sisi kapabilitasnya masih jauh dibawah tokoh2x PKS.
    INI ADALAH PENILAIAN DARI PETUALANG HARAKAH, bukan dari internal orang PKS.
    Wallahu a’lam

  12. Abu Umar Al Banjary mengatakan:

    Tulisan yang bagus! Setiap orang yang benar-benar beriman kepada Allah & Rasul-Nya sepakat atas kewajiban menjalankan syari’at Islam. Bahkan kita ingin kekhilafahan Islam kembali bangkit dari tidur panjangnya. Menurut saya, para pejuang Islam perumus “Piagam Jakarta” pun punya harapan yang sama. tapi itu semua memang butuh perjuangan yang panjang, apalagi jalan yang ditempuh tidaklah lapang. Allah tidak pernah membebani kita untuk berhasil, tapi kita dituntut untuk berusaha mencapai keberhasilan. Kita harus merumuskan langkah-langkah perjuangan sebagai bagian dari upaya tersebut.
    Menurut saya, Piagam Jakarta hanyalah satu bagian langkah dari upaya tersebut, karena sebagaimana telah banyak diakui bahwa Piagam Jakarta adalah hasil kompromi, artinya Piagam Jakarta terpaksa diusulkan sebagai jalan tengah karena pihak sekuler dan/atau pihak kafir tidak setuju dengan konsep negara Islam. sebenarnya ada hal lain yang lebih besar yang diinginkan oleh penggagasnya sendiri. Apabila langkah ini berhasil (dan ini adalah sebuah lompatan panjang yang cukup realistis untuk diperjuangkan) maka langkah selanjutnya (diharapkan) akan lebih mudah, karena kita sudah punya payung hukum untuk melindungi dakwah, untuk menangkal gerakan pendakalan pemikiran keislaman serta penyimpangan penafsiran terhadap undang-undang, dll, karena rujukan hukumnya sudah jelas. Tapi lihatlah sekarang! mereka seenaknya menafsirkan UUD45 untuk menjauhkan nilai agama dari Pancasila (dan selanjutnya menghapusnya sama sekali, karena toh semua agama katanya sama!)
    Piagam Jakarta perlu diperjuangkan karena punya akar sejarah sehingga lebih mudah dan realistis untuk diperjuangkan asal ada kekompakkan para politisi Islam. maka pada pemilu 2009 nanti JANGAN PILIH PARTAI/ANGGOTA DPR YANG TIDAK MEMPERJUANGKAN SYARI’AT SECARA TEGAS.
    Saya setuju Piagam Jakarta memiliki kelemahan, namun itu bukan alasan yang tepat untuk berhenti memperjuangkannya saat ini (kecuali ada peluang lain yang lebih baik dan cukup realistis untuk diperjuangkan). Mengenai “ Kelemahan ‘Piagam Jakarta’ ” yang saudara kemukakan:
    1. Saya setuju itu, karenanya kita harus ingat bahwa Piagam Jakarta hanyalah sebuah awal bagi cita-cita yang lebih besar. Kita tidak boleh terjebak pada pemikiran bahwa Piagam Jakarta adalah sebagai goal. Inilah konsekuensi penegakan syariat melalui jalur politik konstitusional. Kecuali kita ingin memperjuangkannya melalui jalur lain seperti kudeta umpamanya, dan mengingat banyak hal, alternatif itu tidak disetujui oleh saya dan anda sendiri. Alternatif lain, seperti yang dikemukakan beberapa teman, adalah dengan penanaman akidah yang kuat pada masyarakat. Secara teori, apabila akidah masyarakat sudah kuat, maka dengan sendirinya mereka akan punya kesadaran untuk menerapkan syari’at. Sebagaimana Rasulullah dulu membagun akidah di Makkah dan kemudian hijrah dan terbentuklah negara Islam di Madinah. Ide ini mirip dengan apa yang saudara kemukakan tentang ”Strategi Politik Islami”. Menurut saya, cara ini sangat bagus. Namun kita juga bisa melihat bahwa dalam era globalisasi ini dakwah jahiliyah jauh lebih pesat dan giat, dan kita juga toh tetap saja masih berada di bawah Konstitusi non Islami. Kita hanya berupaya agar konstitusi yang tidak Islami ini dapat melindungi dakwah dan menagkal upaya pemberengusan dakwah, artinya, tetap saja kita butuh jalur politik konstitusional. Dan menurut saya dua hal ini bisa dipadukan (setidaknya untuk sementara).
    2. Poin 2 s/d 4, kita tidak perlu khawatir hal tersebut. Kalau ada yang keberatan dengan hukum Islam, silahkan mereka keluar dari Islam. Selama ia mengaku beragama Islam maka ia terikat dengan hukum Islam berdasar Piagam Jakarta. Ini justru akan menjadi filter sebagaimana Perjanjian Hudaibiyah. Untuk non Islam, silahkan juga mereka menggunakan hukum agama mereka (kalau memang ada). Rasulullah juga pernah mempersilahkan Yahudi di Madinah menerapkan hukum mereka. Kalau tidak ada, maka baru dibuat hukum yang sesuai dengan asa keadilan untuk mereka.
    Intinya: sebenarnya kita sepakat tentang kewajiban penerapan syari’at Islam, namun kita banyak berbeda pendapat soal cara. Hendaknya perbedaan pendapat ini tidak menghalangi kita untuk mencapai tujuan yang sama. Jalanilah cara masing-masing dan dukunglah cara saudara kita yang lain, karena cara-cara tersebut ternyata saling mendukung. Wallahu A’lam
    http://jukunglarut.blogspot.com

  13. abisyakir mengatakan:

    @ Akhiyal Kiram Abu Umar Al Banjary.

    Syukran jazakumullah atas tanggapan Antum. Insya Allah saya bisa mmahaminya. Apa yang saya tulis adalah bentuk koreksi untuk prbaikan prjuangan Ummat ke depan. Bagaimanapun ia sifatnya wacana, bukan suatu pemaksaan. Salah satu harapan saya dari artikel itu adalah: Agar kita lebih kreatif mencari brbagai jalan untuk mngakkan Syariat Islam, dengan jangan trpaku ke satu isu saja. Nah, itu intinya. Andai ttap harus menggunakan isu Piagam Djakarta, hndaknya kita juga menyiapkan sgala kmungkinan konskuensinya. Jangan sampai brpikir “Bagaimana nanti?” Andai celah-clah klemahan Piagam Djakarta mampu ditutupi, yakinlah saya spenuhnya mndukung, bi nashrillah.

    Sekali jazakumullah khairan katsira bikum wa ikhwanina jami’an.

    AMW.

  14. puspa mengatakan:

    Maaf, sedikit komen. Saya sering berdiskusi tentang hal ini dengan teman lain, ada yang pro dan ada yang kontra (mereka semua Muslim). Dalam percakapan2 tersebut, seringkali teman yang kontra merujuk pada kisah sejarah satu kelompok dalam Islam yang menolak Tahkim antara pasukan Ali dan Muawiyah, dan mengkafirkan keduanya (Ali dan Muawiyah) karena berhukum dengan selain hukum Allah. Bagaimana ya saya bisa memberikan penjelasan kalau penegakan Syari’at Islam itu tidak bisa begitu saja dikait-kaitkan dengan kelompok ini. Jazakallah.

  15. abisyakir mengatakan:

    @ Mbak Puspa.

    Terimakasih atas komentarnya.

    Oh ya, peristiwa Tahkim antara kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib Ra. dan kubu Muawiyah bin Abi Sufyan Ra (Gubernur Syam). Peristiwa Tahkim itu terjadi setelah pecah Perang Shiffin antara kedua kubu. Dalam perang Shiffin sebenarnya kubu Muawiyah sudah hampir kalah. Tetapi penasehat Muawiyah, Amru bin Al ‘Ash Ra. sangat cerdik. Beliau mengusulkan Tahkim, yaitu perundingan genjatan senjata kedua belah pihak, sekaligus mencari jalan solusi damai. Dalam Tahkim itu tentu berisi pembicaraan antara utusan Khalifah Ali (Abu Musa Al Asy’ari Ra) dan utusan Gubernur Muawiyah (Amru bin Al ‘Ash). Tadinya, Khalifah Ali memilihkan Ibnu Abbas Ra. sebagai wakilnya, tetapi ditolak pihak Muawiyah, sebab Ibnu Abbas Ra. dikenal sebagai sosok yang sangat ‘alim dan cerdas. (Anda tahu kan arti kecerdasan dalam suatu perundingan sengketa).

    Sebagian Muslim berpendapat bahwa Tahkim (perundingan damai) itu tidak dibutuhkan, sebab Khalifah Ali tinggal meneruskan gerakan militernya sampai kubu Muawiyah berhasil ditaklukkan. Kalangan ini sangat menolak Tahkim. Di sisi lain, banyak juga yang setuju Tahkim, dengan pertimbangan: “Menghindari pertumpahan darah yang lebih besar dengan sesama Muslim.” Dan pandangan ini pula yang disetujui oleh Khalifah Ali Ra.

    Kaum Khawarij sangat mencela pendapat yang pro Tahkim itu, dengan alasan KEWAJIBAN MENAKLUKKAN PARA PERUSUH YANG MEMBUAT ONAR adalah kewajiban sesuai tuntunan Al Qur’an. Dalam Al Qur’an disebutkan perlakuan terhadap suatu kaum pembangkang (ahlul bughat):

    Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS. al-Hujurat (49): 9).

    Jadi memerangi sesama Muslim yang membangkang sampai mereka rujuk kepada kebenaran itu boleh. Ayat ini dalilnya. Hanya saja, sifat peperangan itu bukan untuk memusnahkan, tapi MELURUSKAN penyimpangan, sehingga nuansa perdamaian di dalamnya sangat kuat.

    Sedangkan Tahkim berupa perundingan antar sesama manusia oleh Khawarij dianggap TIDAK ADA NILAINYA dibandingkan tuntunan Al Qur’an. Logika kaum Khawarij, “Sudah ada ayat Al Qur’an yang menyuruh membasmi perusuh sampai mereka berhenti membuat onar, mengapa masih harus berunding dengan kata-kata manusia?” Tetapi Ibnu Abbas Ra. membantah pandangan Khawarij itu. Menurut beliau, dalam soal penentuan hewan denda (dam) dalam ibadah Haji saja kaum Muslimin boleh berunding, masak dalam soal melindungi darah kaum Muslimin tidak boleh berunding?

    Saya menambahkan alasan lain. Bahwa Nabi Saw. sepakat menanda-tangani perjanjian damai Hudaibiyah dengan kaum Musyrik Makkah, setelah berlalu tiga perang besar antara kedua belah pihak, Perang Badar, Uhud, dan Ahzab. Nabi mau berunding damai dengan kaum Musyrikin, padahal sebelumnya mereka saling memerangi. Ingat lho, itu menghadapi kaum Musyrik yang halal diperangi kapanpun waktu itu Ummat Islam menginginkan. Lha, ini konflik antar sesama Muslim yang terjadi karena perbedaan pandangan politik. Alangkah celakanya, berdamai dengan musuh Musyrikin yang sudah jelas-jelas berkali-kali terlibat perang dengannya diperbolehkan, lalu berdamai dengan sesama Muslim yang terlibat sengketa karena politik, masak dilarang?

    Jadi, seruan berdamai dengan musuh itu bukan disebut BERHUKUM DENGAN HUKUM MANUSIA. Itu masih dalam koridor taat dengan HUKUM ISLAM. Dalam Al Qur’an:

    Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. al-Mumtahanah (60): 8-9).

    Adapun seruan untuk berdamai dengan sesama Muslim, disebutkan dalam Al Qur’an:

    Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (QS. al-Hujurat (49): 10).

    Kesimpulan:

    Tahkim di masa Khalifah Ali itu bukan untuk berhukum dengan hukum manusia, tetapi perundingan teknis untuk mengakhiri pertikaian dan membangun kembali ISHLAH (perbaikan hubungan antar sesama Muslim). Tujuan teknis seperti ini bukan lagi sesuai Syariat Islam, tetapi justru diperintahkan. Lihat disana: “Damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (QS. al-Hujurat (49): 10).

    Hanya saja, orang-orang liberal terus mencari-cari takwil untuk menolak hukum Islam. Sebenarnya mereka tidak menolak apapun, selain menolak kebaikan bagi diri mereka sendiri.

    Terimakasih. Wallahu A’lam.

    AMW.

  16. Ishak mengatakan:

    saya tidak setuju piagam madinah…buat di terapkan di indonesia…saya lebih setuju piagam jakarta..piagam jakarta lebih merepresentasikan masyarkat indonesia yang majemuk…

  17. al insan mengatakan:

    ………..tunggulah sebenarnya kamipun menunggu , bila Allah berkehendak , pasti akan terjadi apa itu yang di namakan DAULAH ISLAM INDONESIA , walau entah kapan itu..

  18. masyhudi mengatakan:

    sebagaimana yang telah dikatakan bahwa substansi syariah adalah ” 5 Tujuan Syariat Islam (Al Maqashidul Khamsah) yaitu: Menjaga jiwa, agama, harta, akal, dan keturunan kaum Muslimin”. Namun sementara ini ada kecendrungan bahwa “syariah islam adalah syariah arab yang diislamkan, sebuah syariah masa lampau yang sudah ketinggalan jaman”. maka perlu memproduk syariah indonesia yang berdasar al-quran dan as-sunah, termasuk tasawuf islam sebagai jiwa syariah…… bagaimana wujud konsep syariah itu untuk diujikan pada masyarakat indonesia. Contoh kongkritnya tentang peribadatan saja. speaker masjid dan langgar sering mengganggu sebagian masyarakat. inilah sebagian alasan manusia indonesia menolak syariat. Contoh lain gerakan FPI yang sering membawa pentungan di jalan jalan. itukah syariat islam?
    maafin jika kurang berkenan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 131 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: