Sebuah Fakta Pertarungan Ideologi

Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamdu. Inilah ucapan syukur dan rasa gembira tak terkira saat DPR mengesahkan UU Pornografi, 30 Oktober 2008 lalu. Perjalanan panjang proses legislasi RUU APP akhirnya sampai di terminal akhir: lahir UU Pornografi. Alhamdulillah, kini bangsa Indonesia memiliki payung hukum untuk menolak bahaya pornografi. Hal ini sekaligus menandakan kemenangan masyarakat pro moral atas kaum hedonis liberal.

Sampai detik-detik terakhir, para seniman dan artis pendukung liberalisasi moral terus melancarkan serangan terhadap UU Pornografi. Termasuk dengan mengungkap alasan-alasan yang didramatisasi, seperti kriminalisasi wanita, merusak “Bhineka Tunggal Ika”, menghapuskan budaya dan tradisi masyarakat, mengancam keutuhan NKRI, dll. Pada titik tertentu, mereka lebih kelihatan seperti pendukung gerakan separatisme, ketimbang para pembela industri esek-esek. (Siapa yang pro NKRI, siapa yang mengancam perpecahan?).

Delapan fraksi di DPR secara aklamasi mendukung UU Pornografi, sedang fraksi PDIP dan PDS walk out dari sidang paripurna. Para seniman liberalis, dengan salah satu corongnya, Rieke Dyah Pitaloka (Si Oneng), menyatakan akan melawan pelaksanaan UU Pornografi. Tampak benar, betapa bencinya mereka melihat masyarakat hidup tenang, keluarga tenang, kaum wanita terjaga, anak-anak dapat menikmati kehidupan nyaman. Mereka ingin masyarakat hidup bebas, liberal, layaknya kehidupan bangsa-bangsa Barat. (Ingat, salah satu hobi syaitan, yaitu menyeret orang lain menjadi syaitan juga. Itu rumus umum!).

Di balik kemenangan masyarakat moralis di Indonesia ini sebenarnya ada benang merah perjuangan moral yang membentang panjang, sejak jaman Orde Baru dulu. Di masa Orde Baru, wakil-wakil rakyat dari PDI (Partai Demokrasi Indonesia) juga sangat getol menghambat setiap produk hukum yang berpihak kepada kaum Muslimin. Para politisi senior di PPP atau Golkar, mereka tahu benar kenyataan itu. Jika hari ini PDIP melakukan hal yang sama, ya wajar saja. Seperti kata pepatah, “Buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya.”

Kalau menelisik lebih dalam, kemenangan legislasi UU Pornografi ini masih ada kaitannya dengan pertarungan ideologis di seputar Reformasi 1998. Mungkin Anda heran ketika ia dikaitkan dengan Reformasi 1998. Hal itu sangat wajar, sebab sejak Reformasi kita tidak memiliki wawasan sejarah yang benar. Sejarah kita dibentuk oleh opini media massa yang sangat menyesatkan. Disana, orang-orang yang baik dan jujur disingkirkan, sedangkan orang-orang jahat, malah dielu-elukan agar menjadi maskot dunia politik. Setelah 10 tahun Reformasi, banyak catatan-catatan sejarah yang masih gelap gulita. Kita tidak memiliki gambaran yang jelas tentang siapa yang salah dan siapa yang benar di balik Reformasi 1998. Menjadi kewajiban kita untuk meluruskan hal-hal yang keliru. Ibarat suatu langkah yang tersesat, jangan segan berbalik ke arah semula, meskipun harus mundur jauh.

Ini adalah suatu momentum yang baik untuk mengingatkan Ummat Islam tentang kesesatan langkahnya, sejak era Reformasi bergulir. Tidak peduli, siapapun akan berkata apapun, kebenaran harus dinyatakan secara jelas. Hasbunallah wani’mal Wakil ni’mal Maula wani’man Nashir. Menyembunyikan kebenaran adalah suatu kemungkaran yang sangat dibenci dalam Islam. Al Qur’an mencela Bani Israil, “Sesungguhnya sebagian dari mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui (kebenaran itu).” (Al Baqarah: 147).

Koridor Politik Islami

Tema yang kita kaji saat ini sarat bernuansa politik. Sebagai Muslim tentu kita menghendaki karakter politik Islami. Sebelum lebih jauh mengkaji masalah ini, ada baiknya kita sebutkan dulu secara ringkas prinsip-prinsip politik Islami. Hal ini akan menjadi koridor saat kita berbicara tentang politik.

(1) Tujuan hakiki pengamalan politik Islami adalah penghambaan (ibadah) kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Terjun ke dunia politik bukan untuk mencari kekuasaan, jabatan, harta-benda, peluang proyek, atau popularitas sebagaimana yang banyak dianut oleh para politisi. Tujuan utama kita adalah mengabdi kepada Allah. (Adz Dzariyaat: 56).

(2) Hakikat pengamalan politik Islami adalah menunaikan amar makruf nahi munkar. (Ali Imran: 104). Gerakan politik yang tidak mengemban misi amar makruf nahi munkar tidak disebut gerakan Islami, meskipun ia adalah partai Islam, berazas Islam, dan selalu mengangkat simbol-simbol Islam.

(3) Fokus utama politik Islami ialah pelaksanaan Syariat Islam. Jika kondisi memungkinkan kita perlu menerapkan Syariat Islam secara formal sebagai UU Negara. Jika tidak memungkinkan, kita bisa memperjuangkan pelaksanaan nilai-nilai (substansi) Syariat Islam itu. (An Nisaa’: 58).

(4) Dasar pertimbangan yang menjadi acuan politik Islami adalah kemaslahatan Islam dan kaum Muslimin. Acuannya bukan demokrasi, pemikiran politik Amerika, hasil pooling, opini media massa, statement politik, dll. Seideal apapun teori politik, jika akibatnya adalah kesengsaraan Ummat, ia tidak bisa diklaim sebagai politik Islami. (An Nahl: 90).

(5) Politik Islami menghargai prestasi kebaikan yang dilakukan oleh siapapun di jaman kapanpun. Politik Islam tidak membabi-buta, atau dikendalikan oleh dendam kesumat. Siapapun yang berbuat baik, layak dihargai. Dalam Al Qur’an, “Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak berguna, sedangkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia akan tetap lestari di bumi.” (Ar Ra’du: 17). Ada sebuah prinsip Islami yang sangat penting, yaitu: Al muhafazhah bil qadimis shalih, wal akhdzu bil jadidil aslah (memelihara yang baik-baik dari masa lalu, dan mengambil yang terbaik dari masa kini). Setiap kebaikan adalah nikmat Allah, maka sikap kita mensyukurinya, bukan menghancurkannya.

(6) Menghukumi berbagai kenyataan politik, baik berupa tindakan pribadi, kelompok, pernyataan, peristiwa-peristiwa, manuver, dan sebagainya secara adil. Tidak menjerumuskan diri ke dalam kezhaliman, terhadap kawan maupun lawan, baik dalam urusan kecil maupun besar. Dalam Al Qur’an, “Berbuat adillah kalian, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil.” (Al Hujuraat: 9).

(7) Mendukung kepemimpinan Islami yang berpedoman kepada Syariat Islam, atau kepemimpinan yang shalih dan taqwa kepada Allah, atau kepemimpinan yang berpihak kepada Islam dan kaum Muslimin. Kita tidak boleh mengambil pemimpin orang-orang yang memusuhi Islam. (An Nisaa’: 144).

Prinsip-prinsip seperti di atas sangat penting sebagai koridor dalam menunaikan politik Islami. Jika prinsip-prinsip itu diterapkan secara konsisten, tentu kaum Muslimin tidak akan penderitaan lahir-batin seperti saat ini. Betapa banyak politisi-politisi karbitan bermunculan, bahkan yang “bermerek” partai Islam sekalipun. Padahal mereka hanya memiliki sedikit wawasan logika politik, bahkan minus ilmu pengetahuan Islam. Dengan modal seperti itu sangat sulit berharap akan lahir keberkahan dari kancah praktik politik.

Kilas Balik Politik Soeharto

Adalah kekeliruan fatal ketika generasi muda saat ini mengklaim, bahwa politik Soeharto secara mutlak salah atau zhalim. Tidak, tidak demikian. Disana memang ada korupsi, penyimpangan, kebobrokan, kezhaliman, dan sebagainya. Tetapi tidak semuanya seperti itu. Banyak sisi-sisi kebaikan politik Soeharto yang selama ini secara tidak sadar kita ingkari. Fakta-fakta kebaikan itu tertimbun atau sengaja dilupakan. Disini kita perlu mengungkapkan sebagian kebaikan itu, agar ia tidak menjadi skandal sejarah yang sangat memalukan.

Politik Soeharto tidak bersifat linear (seperti garis lurus). Di awal dan pertengahan karier politiknya, Soeharto bersikap anti terhadap dakwah Islam. Namun alhamdulillah, sejak akhir 80-an sampai lengser dari jabatan RI-1, beliau berbalik arah mendukung kehidupan Ummat Islam. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir masa jabatannya (tahun 1988-1998), Pak Harto membuat berbagai kebijakan yang menguntungkan kaum Muslimin. Beliau seolah ingin menebus kesalahannya setelah sekian lama bersikap paranoid terhadap gerakan Islam.

Dalam kurun waktu 10 tahunan itu, muncul berbagai kebijakan politik Soeharto yang sangat bermanfaat bagi Ummat Islam, antara lain: Legalisasi jilbab di sekolah dan instansi formal, UU Pendidikan Nasional, UU Perkawinan, UU Bank Syariah, berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), munculnya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Koperasi Pesantren (Kopontren), pembangunan ribuan masjid (melalui Yayasan Dana Muslim Pancasila), pengiriman dai-dai ke daerah pelosok/pedalaman, menggalakkan ekonomi kerakyatan, labelisasi halal MUI, kemudahan sistem ONH, penerimaan KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam hukum privat di Indonesia, mendukung berdirinya ICMI, munculnya koran Republika, program pesantren kilat untuk pelajar, dll. Begitu pula program-program lain, seperti peringatan Hari Besar Islam secara kenegaraan, Pekan Budaya Islam Istiqlal, membuat Mushaf Al Qur’an Khas Nusantara, Festival Bedug Nasional, dll.

Secara politik Soeharto dekat kepada BJ. Habibie, beliau mengakomodir masuknya politisi-politisi Muslim di DPR, MPR, dan Kabinet. Hal itu pernah disebut oleh Kompas, sebagai fenomena ijo royo-royo. ICMI dan CIDES diterima sebagai mitra Pemerintah, MUI selalu menjadi tempat konsultasi Pemerintah, dan banyak tahanan politik dari kalangan aktivis Islam yang dibebaskan (misalnya AM. Fatwa). Bahkan, di era itu untuk pertama kalinya pelajaran Bahasa Arab disiarkan secara rutin sepekan sekali di TVRI. Kalau dirinci satu per satu tentu sangat banyak. Sampai, ketika Bosnia Herzegovina dilanda genocida, Pak Harto memberikan dukungan politiknya. Melalui adiknya, Probosutedjo, beliau mendukung pendirian sebuah masjid besar di Bosnia.

Saya rasa, seorang tokoh paling fundamentalis sekalipun di Indonesia ini, belum tentu bisa mengeluarkan sekian banyak kebijakan politik yang sangat bermanfaat bagi Ummat Islam. Anda perlu ingat, Indonesia bukanlah negara Islam, dan masyarakatnya sangat multi kultural. Dan hebatnya, semua kebijakan itu terlaksana secara damai, tanpa melalui proses revolusi berdarah-darah. Hal ini seperti membenarkan ungkapan Salaf, “Sesuatu yang tidak bisa diluruskan dengan lisan ulama, ia bisa diluruskan dengan pedang penguasa.” Akses ke penguasa kerap kali lebih bermanfaat daripada melakukan demonstrasi 1000 kali sehari. Sampai-sampai, pimpinan Jamaah Al Arqam di Malaysia, Syaikh Ashari Muhammad menyebut sikap politik Pak Soeharto sebagai tanda-tanda Kebangkitan Islam dari Asia Tenggara.

Dengan menyadari semua itu, tidak berlebihan jika almarhum KH. Anwar Haryono (Ketua DDII waktu itu) menyimpulkan, “Orde Baru telah berubah! Dari tulisan yang pernah dimuat sebuah tabloid Islam, disebutkan bahwa menjelang wafatnya, Buya M. Natsir setuju jika Presiden Soeharto terpilih lagi sebagai Presiden RI. Adapun Amien Rais justru sangat menentang kepemimpinan Soeharto. Buya Natsir bukan tidak tahu bahwa Pak Harto telah puluhan tahun menjadi presiden, tetapi beliau menyadari bahwa di balik kepemimpinan Pak Harto terdapat sangat banyak gerbong kepentingan kaum Muslimin. Pak Natsir sejak lama telah kritis kepada Orde Baru, melalui kelompok Petisi 50. Karena itu pula beliau dan kawan-kawan dikenai cekal, tidak boleh pergi ke luar negeri. Omong kosong, kalau yang berani mengkritik Orde Baru hanya Amien Rais. Petisi 50 lebih dulu bersura keras, ketika Amien masih menjadi dosen di Universitas Orde Baru.

Banyak kebaikan-kebaikan masa lalu yang kini telah hilang. Dulu, jangankan beredar video mesum “VCD Itenas” dan turunan-turunannya, ketika Betharia Sonata membawakan lagu melankolik (cengeng) Hati yang Luka, kemudian lagu itu booming luar biasa. Departemen Penerangan segera bertindak melarang lagu itu diputar di TVRI, karena khawatir masyarakat ikut-ikutan cengeng. Sesuatu yang secara mental dianggap buruk, sudah dilarang.

Saya juga masih ingat ketika Pemerintah mengeluarkan larangan penggunaan nama-nama asing untuk nama-nama bisnis, billboard, nama real estate, dan sebagainya. Istilah-istilah yang kebarat-baratan harus diganti ke istilah nasional atau lokal. Alasannya, biar budaya bangsa tidak digeser oleh istilah-istilah asing. Ketika naik bis ke Jakarta lewat Puncak, banyak papan-papan nama yang diblok dengan kertas/plastik putih, ada yang ditutup dengan cat, ada yang dilepas, dan lain-lain. Itu demi meneguhkan budaya nasional atas budaya asing. Adapun hari ini, cobalah Anda lihat ke layar TV! Adakah kejayaan budaya nasional atau lokal disana? Juga coba perhatikan fenomena perang tarif antar operator-operator telepon seluler. Apakah disana Anda menyaksikan sikap budaya nasional? Nonsense.

Begitu pula, dulu di jaman Soeharto, hanya gara-gara Permadi (sekarang anggota fraksi PDIP di DPR) mengatakan, “Nabi Muhammad tidak terlalu pintar.” Dia harus berurusan dengan polisi, mendapat kecaman MUI dan Ummat Islam. Adapun hari ini, lihatlah bagaimana kelakuan JIL dan kawan-kawan? Mereka bukan hanya melecehkan Nabi, tetapi sudah merongrong fundamental akidah Islam. Di IAIN atau UIN dan semacamnya, akidah Islam menjadi bahan olok-olok. Dosen-dosen yang berakidah liberal (kafir) bebas mendoktrin pikiran-pikiran mahasiswa. Departemen Agama seperti tidak berdaya menghadapi arus liberalisme kafir ini.

Anda mungkin ingat, hebatnya kegelisahan publik di akhir 80-an saat beredar isu “Lemak Babi”. Wartawan yang pertama kali mengungkap berita itu adalah Al Ustadz Hartono Ahmad Jaiz, yang saat ini terkenal sebagai pakar aliran sesat. Waktu itu beliau masih bergabung dengan koran Pelita. Masyarakat resah sekali sehingga penjualan produk-produk industri turun drastis. Dan pemerintah tanggap, sehingga kejadian itu mendorong munculnya labelisasi halal MUI.

Katanya Soeharto Menolak Suksesi

Amien Rais sejak tahun 90-an getol menyerukan agar Pak Harto sebaiknya mundur dari jabatan Presiden RI, dan mempersilakan tokoh-tokoh lain menjadi presiden. Iwan Fals menimpali dengan merilis lagu Bento dan Bongkar. Lirik lagu itu kental bernuansa kritik terhadap Soeharto. Apalagi lagu Pak Tua, sangat-sangat jelas kemana arah bidikannya.

Opini yang berkembang kuat waktu itu, Soeharto tidak mau turun tahta, karena dia gila kekuasaan, ingin terus berkuasa sampai wafat. Di sisi lain, banyak yang percaya kalau Soeharto sudah diganti, kehidupan masyarakat akan seketika berubah menjadi adil, makmur, sentosa, gemah-ripah loh jinawi. Kemudian fakta membuktikan, Soeharto mau turun dari kekuasaan, tanpa harus memerangi gerakan mahasiswa. Sampai saat ini Presiden RI sudah berganti 4 kali, tetapi hasilnya sangat mengecewakan. Hingga ada disana mantan-mantan presiden yang ngotot ingin menjadi presiden lagi, padahal jelas-jelas dia sudah gagal. Berbeda dengan Soeharto, ketika sudah mundur, dia tidak terjun lagi ke dunia politik praktis. Bahkan sejak mundur dari Presiden, Soeharto tidak mau pergi ke luar negeri, sekalipun untuk berobat.

Sebenarnya, Pak Harto tidak berambisi dengan jabatan presiden. Pada Mei 1998, ketika gerakan mahasiswa sedang ganas-ganasnya, beliau membuat pernyataan politik yang bernada mencela dirinya sendiri. Beliau mengaku, bahwa dirinya sudah TOP (Tua, Ompong, Perot). Dia tidak bernafsu memimpin Indonesia. Beliau ingin proses Reformasi secara gradual (bertahap), tidak membongkar semua hasil-hasil pembangunan yang sudah susah-payah dibangun selama 30 tahunan. Terbukti, di kemudian hari analisis beliau benar, bahwa Reformasi menghancurkan kebaikan-kebaikan pembangunan yang telah ditanam sejak Orde Baru. Akibatnya, yang menderita adalah rakyat Indonesia sendiri.

Pak Harto tahu secara jelas, bahwa musuh yang dihadapi bangsa Indonesia adalah para kapitalis Barat yang sejak lama ingin merusak kehidupan negara. Oleh karena itu beliau berkali-kali melakukan lawatan ke Timur Tengah dalam rangka menjalin aliansi dengan negara-negara Muslim. Pak Harto sangat tahu, bahwa di Indonesia belum muncul pemimpin politik yang sekuat dirinya. Dia khawatir, jika Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang lemah, rakyat akan dikorbankan di hadapan kepentingan kapitalis Barat. Dan itu terbukti, ketika Indonesia dipimpin Abdurrahman Wahid, Megawati, dan SBY, rakyat selalu menjadi sasaran untuk dikorbankan. (Amran Nasution mengkritik tajam dalam tulisannya, Laissez Faire Pak SBY, Laisses Faire. Dimuat di hidayatullah.com).

Saya tidak percaya seorang Amien Rais adalah tokoh Reformasi. Dia itu doktor politik lulusan Chicago, Amerika. Pemikiran-pemikirannya sangat American oriented. Saya yakin, kebencian dia kepada Soeharto bukan karena alasan Soeharto terlalu lama menjadi Presiden RI. Tetapi dia menjalankan agenda yang dipaksakan oleh para kapitalis Barat. Menurut saya, Amien tidak berbeda dengan IMF, hanya berbeda posisi dan deskripsi kerjanya saja. Iwan Fals dan lain-lain juga sama saja. Mereka hanyalah orang-orang yang dipelihara kapitalis Barat.

Banyak orang menuduh politik Soeharto sarat KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). KKN itu memang ada dan nyata, tetapi tidak sedramatis yang digembar-gemborkan media-media massa pro kapitalis. Menurut Prof. Soemitro Djoyohadikusumo, angka kebocoran anggaran di jaman Orde Baru rata-rata 30 %. Itu data resmi yang diklaim oleh “begawan ekonomi” itu. Angka korupsi 30 % secara riil menghambat pelayanan birokrasi, tetapi tidak sampai berakibat menghancurkan struktur ekonomi kita. Kehancuran ekonomi Indonesia bukan karena angka 30 % itu, tetapi karena sistem makro ekonomi yang menuruti resep-resep IMF. Pakar ekonomi Dr. Rizal Ramli pernah mengatakan, bahwa IMF bertanggung-jawab di balik penggelontoran mega dana BLBI. IMF inilah biang-keroknya kerusakan ekonomi Indonesia. Dan sekarang, orang IMF, Sri Mulyani Indrawati menjadi Menteri Keuangan RI.

Kalau korupsi 30 % di jaman Orde Baru teratasi, pelayanan birokrasi akan lebih cepat, efektif, dan efisien. Korupsi itu tidak ada kaitannya dengan kemerosotan nilai tukar rupiah dari posisi Rp. 2.500,- ke angka Rp. 10.000,- per dolar (merosot 300 %). Padahal semua pihak sudah tahu, Krisis Ekonomi dipicu oleh kehancuran nilai rupiah terhadap dolar Amerika. Korupsi 30 % dan kemerosotan kurs sampai 300 % itu tidak ada kaitannya. Jika ada, kaitannya kecil atau tidak secara langsung.

Sekarang bandingkan dengan praktik korupsi di era Reformasi! Korupsi kini telah menjadi konsekuensi jabatan. Sampai level pejabat Kejaksaan Agung pun tidak segan-segan menjadi broker perkara (kasus Jaksa Urip Trigunawan dkk). Padahal kejaksaan itu tugasnya sebagai “penjaga gawang” keadilan hukum. Data terakhir, pejabat kejaksaan di Gorontalo marah-marah dan membodoh-bodohkan polisi, karena dia tidak diberi uang 50 juta. Katanya Reformasi, tetapi praktek korupsi berlangsung sangat telanjang. Mantan Ketua MA, Bagir Manan, hampir-hampir terjerumus kasus percaloan hukum di MA. Korupsi bukan hanya oleh pejabat dan penguasaha, bahkan para penegak hukum level tertinggi. Inilah “barakah” era Reformasi.

Era 70-an sampai pertengahan 80-an, Soeharto memiliki hubungan gelap gulita dengan gerakan Islam. Hal itu bisa dilihat dari beberapa sisi, yaitu: Pertama, beliau seorang militer yang biasa didoktrin nilai-nilai nasionalisme; Kedua, beliau berasal dari keluarga awam ilmu agama dari Gunung Kidul; Ketiga, ini yang paling mendasar, orang-orang berpengaruh yang ada di sekitarnya rata-rata dari kalangan anti Islam (Islam phobia), seperti CSIS, LB. Moerdani, Soedomo (waktu masih non Muslim), Frans Seda, JB. Soemarlin, Radius Prawiro, dan sebagainya. Sikap pemimpin sangat dipengaruhi para pembisik di sekitarnya. Hal itu sangat jelas terlihat di era Abdurrahman Wahid. Dia dijatuhkan karena skandal Buloggate dan Bruneigate. Salah satu pembisiknya adalah Soewondo, seorang tukang pijit.

Bukan berarti saya fanatik kepada Soeharto, atau ingin kembali ke sistem Orde Baru. Tidak sama sekali. Tetapi kita harus jujur dalam menyikapi realitas politik. Kenyataan yang buruk tunjukkan agar menjadi nasehat; tetapi kenyataan-kenyataan baik juga jangan diingkari. Kita harus bersikap adil, “Berbuat adil-lah, sebab adil itu lebih dekat ke taqwa.” (Al Maa’idah: 8). Contoh PKS, mereka suka jika partainya dipuji-puji oleh banyak kalangan; tetapi mereka akan emosi ketika diingatkan bahwa PKS ikut berkoalisi di bawah kepemimpinan SBY-Kalla. Itu hanya contoh sederhana, bahwa mengingkari suatu kebaikan, dengan hanya menyebut keburukan, tidak disukai oleh siapapun, termasuk oleh partai aktivis sekalipun.

Seperti Asvi Warman Adam, pengamat politik LIPI. Hampir semua komentarnya tentang Soeharto selalu negatif. Dia seperti melihat dengan kacamata hitam. Tetapi kalau dia diingatkan tentang kejahatan-kejahatan Soekarno dalam sejarah, dia juga akan emosi. Seokarno itu hampir saja menjerumuskan bangsa Indonesia ke dalam sistem Komunisme, pasca Pemberontakan G30S/PKI.

Kalau Soeharto disebut ideal, jelas masih jauh. Tetapi beliau memiliki keberpihakan terhadap kepentingan Ummat Islam; setidaknya kepada kepentingan internal bangsa Indonesia sendiri. Nah, keberpihakan itulah yang tidak ada sejak Indonesia masuk era Reformasi, dari jaman Wahid sampai SBY. Para pemimpin seperti boneka kayu yang dikendalikan dari jauh oleh tangan tak terlihat.

Mengapa Soeharto Dijatuhkan?

Jika Soeharto sebenarnya baik, mengapa dia dijatuhkan? Jawaban atas pertanyaan ini sederhana saja, yaitu: Soeharto pro kepentingan Ummat Islam. Bahkan sikap itu beliau tunjukkan ke dunia internasional, saat dirinya dan keluarganya menunaikan Ibadah Haji secara kenegaraan. Biasanya, para pemimpin negara Muslim tidak berani menunjukkan ritual Ibadah Haji-nya secara terbuka. Tetapi Pak Harto berani, dengan segala resiko politik yang mesti ditanggung.

Pak Harto itu seperti pemimpin yang mendapat hidayah. Di rumahnya beliau mendatangkan guru ngaji, KH. Qosim Nurzeha; putrinya Mbak Tutut selalu memakai kerudung (meskipun bukan jilbab rapi); isterinya mendirikan Museum Baitul Qur’an di TMII; sampai wafatnya di RSPP Jakarta, Pak Harto tetap melaksanakan Shalat. Berbeda dengan Soekarno yang tidak istiqamah melaksanakan Shalat, sampai akhir hayatnya dia tidak shalat. Bahkan diragukan ketika dia membacakan Proklamasi 17 Agustus 1945 dia sudah menunaikan Shalat Shubuh. Tidak ada informasi sejarah yang menceritakan hal itu. Padahal kata Nabi, batasan antara kekafiran dan keislaman itu, ialah meninggalkan shalat.

Dukungan Soeharto terhadap Ummat Islam membuat negara-negara Barat gerah. Mereka melihat Indonesia berproses ke arah Islamisasi kehidupan. Oleh karena itu, mereka segera memikirkan makar politik untuk menurunkan Soeharto. Itulah yang kemudian kita kenal dengan Krisis Moneter 1997. Krisis ini benar-benar diciptakan Amerika dan IMF untuk menjatuhkan Soeharto. Dalam sebuah tulisan yang dibuat oleh Prof. Steve Henke, seorang pakar CBS sekaligus profesor ekonomi terapan di Johns Hopkins University, Baltimore, AS. Dia mengatakan, bahwa IMF berada di balik kehancuran ekonomi Indonesia tahun 1997 itu.

Berikut ini sebagian isi tulisan Steve Henke di malajah Tempo:

“Seperti diketahui, saya mengetahui sesuatu tentang penggulingan Soeharto itu. Pada akhir Januari 1998, saya memberikan serangkaian kuliah di Bogazici University. Suatu malam, ketika saya dan Nyonya Henke sedang bersantai di Ciragan Palace Hotel, Istambul, saya menerima pesan mendesak. Pesan itu adalah undangan dari Presiden Soeharto untuk mengunjunginya di Jakarta.

Krisis Asia pada 1997 berat menghantam Indonesia. IMF meresponnya dengan memberikan resep pengobatan standarnya, dan Indonesia mengambangkan rupiah pada 2 Juli 1997. Hasilnya adalah bencana. Nilai rupiah ambruk, inflasi melambung tinggi, dan kekacauan ekonomi terjadi. Soeharto tahu saya telah menyarankan kepada Bulgaria dan Bosnia untuk memberlakukan currency board pada 1997. Dan seperti malam menyusul siang, kekacauan mata uang terhentikan di Bulgaria dan Bosnia segera setelah mereka mengadopsi kurs tetap yang dibarengi dukungan penuh mata uang domestik mereka dengan cadangan valuta asing.

Presiden Soeharto menyadari bahwa obat IMF akan membunuh pasien dan sebuah currency board bisa mencegah keambrukan total. Menyusul pertemuan pertama kami di Jakarta, Soeharto menunjuk saya sebagai penasehat khusus. Tak berapa lama saya mengusulkan sebuah currency board untuk Indonesia, dan Soeharto menyetujui gagasan ini. Hal ini mengangkat rupiah. Nilai mata uang itu naik 28 persen dibandingkan dengan dolar Amerika pada hari ketika berita disiarkan. Pemerintah Amerika dan IMF tak senang.

Meski proposal currency board menghimpun dukungan dari banyak pemenang Nobel dan ekonom terkemuka lainnya –termasuk Gary Becker, Rudiger Dornsbursch, Milton Friedman, Merton Miller, Robert Mundell, dan Sir Alan Waters- tetap saja ia menjadi sasaran serangan yang menghancurkan dan keji. Soeharto diberitahu dengan tegas –oleh Presiden Amerika Bill Clinton dan Michael Camdessus, Direktur Pengelola IMF- bahwa ia harus membuang gagasan tentang currency board atau melupakan bantuan luar negeri US$ 43 miliar.

Mengapa currency board untuk Indonesia menimbulkan reaksi yang keras seperti itu? Pemenang Nobel Merton Miller segera memahami permainan besarnya. Ia mengatakan kepada koran Christian Science Monitor, bahwa Amerika ingin menyingkirkan Soeharto dan bahwa currency board bisa mengacaukan rencana itu. Profesor Miller mengatakan, Departemen Keuangan Amerika tahu bahwa currency board bisa menstabilkan rupiah dan ekonomi Indonesia, dan sebagai akibatnya Soeharto akan bertahan di kekuasaan. Karena itu, pemerintah Amerika menggunakan segala cara yang ada –termasuk IMF- untuk menentang gagasan itu.

Mantan Perdana Menteri Australia, Paul Keating, berkesimpulan serupa: “Departemen Keuangan Amerika sengaja menggunakan ambruknya ekonomi sebagai cara untuk menyingkirkan Presiden Soeharto.” Mantan Menteri Luar Negeri Amerika, Lawrence Eagleberger, juga meyakini diagnosis yang sama: “Kami (pemerintah Amerika) cukup cerdik dengan mendukung IMF untuk menjatuhkan (Soeharto). Soal apakah itu cara yang bijak, masalah lain. Saya tak mengatakan Soeharto mesti bertahan, tapi saya boleh dibilang mengharapkan ia turun dengan syarat, ketimbang karena IMF memaksanya.

Bahkan Micahel Camdessus tak bisa menemukan kesalahan di dalam pendapat ini. Pada saat pensiunnya, ia dengan bangga mengatakan, “Kami (baca: IMF) menciptakan kondisi yang mengharuskan Presiden Soeharto melepas jabatannya.

Gagasan perubahan regim di kalangan neo-konservatif dan penggunaannya sama sekali bukan hal baru. Yang membedakan penerapannya di Irak adalah (dengan) penggunaan kekuatan militer besar-besaran (sedangkan di Indonesia dengan pendekatan sistem moneter –pen.).” (Tempo, 11 Mei 2003).

Itulah yang ditulis oleh Steve Henke. Tulisan senada, pernah ditulis Asro Kamal Rokan di Republika. Penjatuhan Soeharto bukanlah oleh para mahasiswa, tetapi oleh tangan-tangan kapitalis Barat. Para mahasiswa hanya berfungsi sebagai “kuda troya” saja. Dan Soeharto sudah memahami ancaman ini sejak lama. Beliau bersedia menanda-tangani Pakta APEC atau WTO, karena mendapat tekanan kuat dari negara-negara Barat. Kekuatan itulah yang kerap disebut oleh para pakar sebagai New Colonialism (kolonialisme baru). Mereka yang menjalankan agenda liberalisasi di Indonesia, sampai saat ini. Pak Harto terlalu santun untuk terus-terang kepada rakyatnya. Dia tidak mau rakyatnya memikul beban psikologis berat, karena menghadapi konflik dengan negara-negara kapitalis. Dia memilih diam sampai wafat, sambil memberi pelajaran kepada rakyat Indonesia dengan “diam”.

Sampai disini, rasanya lucu melihat aktivis-aktivis Islam yang begitu mudah didikte oleh opini-opini media. Mereka tidak mengerti persoalannya secara detail. Mereka hanya termakan oleh provokasi media-media TV yang intensif mendoktrin pemikiran. Media-media TV itu masih satu barisan bersama kapitalis liberal, mereka jelas memperjuangkan agendanya. Mereka anti Islam dan anti terhadap segala sesuatu yang baik pengaruhnya bagi kaum Muslimin.

Fakta lain yang juga harus diketahui, yaitu tentang kucuran dana US$ 26 juta dolar untuk mendanai penggulingan Soeharto pada Mei 1998. Dana itu berasal dari USAID, disalurkan ke LSM-LSM dan gerakan mahasiswa anti Soeharto. Informasi ini diulang berkali-kali oleh Amran Nasution dalam berbagai tulisannya di situs hidayatullah.com. Fakta itu bersumber dari tulisan Tim Weiner, di The New York Times, 20 Mei 1998. (Lihat Membuka Topeng Negara Gagal, oleh Amran Nasution, hidayatullah.com, 17 April 2008). Orang-orang seperti Adnan Buyung Nasution dan Gunawan Mohamad konon tahu banyak tentang aliran dana USAID itu. (Dalam konteks yang lain, Arifin Panigoro juga pernah mengaku, dia mendanai gerakan mahasiswa anti Habibie selama 1998-1999).

Jadi, pendirian Soeharto yang mulai menjauh dari jaringan Islam phobia (seperti CSIS, Moerdani, Frans Seda, dll) dan kesungguhannya untuk mendukung usaha-usaha perbaikan kehidupan kaum Muslimin, itulah yang membuatnya dijatuhkan dari kursi RI-1. Dulu, sewaktu Soeharto bersikap anti Islam, Barat tidak mempersoalkan politiknya. Bahkan Soeharto dijuluki “the good boy”. Hanya ketika regim Orde Baru mulai menjauh dari jaringan Mafia Berkeley, dan mendekat ke ICMI, dia dihabisi dengan Krisis Moneter 1997.

Dengan sendirinya, kalau kita setuju, ikhlas, dan ridha dengan runtuhnya politik Soeharto, serta bersyukur atas terciptanya kehidupan serba liberal seperti saat ini, berarti kita satu barisan bersama IMF dan Departemen Keuangan Amerika, serta satu barisan bersama kelompok Islam phobia. Na’udzubillah min dzalik.

Tetapi juga tidak lantas kita setuju 100 % dengan Pak Harto. Kita tetap tidak setuju dengan yang buruk-buruk di jamannya, apapun bentuknya. Seperti kasus Tanjung Priok, Talangsari, DOM di Aceh, militerisme, sikap lunak kepada konglomerat China, dll. jelas kita tidak setuju. Kita hanya setuju yang baik-baik saja, bukan yang buruknya. Sejatinya, Reformasi itu dibutuhkan bukan untuk membongkar semua kebaikan di jaman Orde Baru, tetapi untuk memperbaiki hal-hal yang keliru dan zhalim di jaman itu. Ternyata kenyataan yang terjadi, Reformasi menghancurkan kebaikan-kebaikan masa lalu dan menjerumuskan masyarakat ke dalam kehidupan serba liberal di segala bidang. Jelas, bukan Reformasi keblinger seperti ini yang kita harapkan. Ini bukan Reformasi seperti yang diklaim, tetapi dehumanisasi kehidupan masyarakat.

Politik Substansi Syariat

Pak Harto itu bukan seorang aktivis Islam, tidak lahir dari keluarga santri, tidak pernah ikut liqa’ atau halaqah, tidak pernah menjadi anggota Harakah Islam, dan sebagainya. Beliau seorang militer, mantan prajurit tempur sejak era Perang Kemerdekaan. Dengan background seperti ini wajar kalau dia jauh dari isu penegakan Syariat Islam. Tetapi kebijakan-kebijakan politiknya sangat banyak mengakomodir kepentingan Ummat Islam, hal itu bisa diterima sebagai dukungan bagi pengamalan Syariat Islam. Dengan istilah lain, beliau mendukung pengamalan substansi Syariat. Bahkan mungkin beliau memperlihatkan aplikasi pengamalan substansi Syariat yang terbaik di antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Contoh, legalisasi jilbab. Siapa bisa menjelaskan bahwa legalisasi jilbab tidak sesuai Syariat Islam? Adakah yang mampu menjelaskan? Begitu pula dengan konsep Bank Syariah, labelisasi halal MUI, pendidikan agama bagi pelajar Muslim, kalimat “iman dan takwa” di GBHN, UU Perkawinan, dan sebagainya. Siapakah bisa menerangkan, bahwa semua itu tidak sesuai Syariat Islam? Jelas semua itu sesuai pengamalan Syariat Islam dan bermaslahat bagi kehidupan Ummat. Ketika para politisi Muslim hari ini mengklaim slogan “substansi Syariat”, maka Soeharto telah menunjukkan hal itu dengan kebijakan politik kongkret.

Bagi seorang politisi besar seperti Soeharto, datang dari keluarga awam ilmu agama, dibesarkan dengan doktrin nasionalisme militer, memimpin sebuah negara dengan + 13.000 pulau, di dalamnya terdapat ratusan etnis dan bahasa, adalah suatu keajaiban besar saat beliau banyak mengakomodir kepentingan kaum Muslimin melalui legalisasi produk-produk hukum yang sesuai Syariat. Secara formalitas, beliau tidak pro Syariat Islam, tetapi secara substansial, keberpihakan itu sangat jelas. Saya yakin, dibandingkan gerakan Islamisasi yang digerakan partai AKP di Turki, gerakan mantan Presiden Soeharto jauh lebih progressif.

Dan hebatnya, media-media massa dan para politisi Americanist, mereka tidak pernah melihat jasa-jasa Soeharto kepada Ummat Islam. Mereka selalu mengungkit sisi-sisi buruk kepemimpinannya. Majalah Tempo pernah mendiskreditkan IPTN, setelah salah satu pesawat produksinya jatuh dalam latihan. IPTN pun membawa masalah itu ke pengadilan. Kalau mau jujur, di negara mana yang tidak ada penyimpangan, tidak ada korupsi, tidak ada kezhaliman politik? Adakah sebuah negara yang suci dari kekeliruan? Hingga di Kerajaan Arab Saudi pun, yang konon pemerintahnya dipandu oleh nasehat-nasehat ulama, disana juga banyak kekurangan. Tidak terkecuali Mesir, Kuwait, Yaman, Malaysia, Pakistan, Turki, Brunei, dan sebagainya. Adakah yang bebas murni dari kesalahan? Hanya negara yang dipimpin oleh Malaikat dan rakyatnya Malaikat semua, yang bebas dari kesalahan.

Adalah wajar seorang pemimpin politik di sebuah negara seperti Indonesia ini tidak bersih dari kesalahan dan kezhaliman. Tinggal kemudian ditimbang, dia lebih banyak kebaikan atau keburukannya? Dalam pandangan saya pribadi, mantan Presiden Soeharto itu seorang politisi besar. Sejak awal sampai pertengahan kepemimpinan, beliau dikelilingi orang-orang Islam phobia yang kemana-mana selalu “memakai kacamata hitam” (memandang negatif Ummat Islam). Namun di akhir masa jabatannya (setidaknya 10 tahun terakhir), beliau menerapkan kebijakan politik yang berpihak kepada Ummat Islam. Beliau meninggal sebagai seorang Muslim yang tetap menjalankan Shalat sampai wafatnya.

Sangat tidak bijaksana semata-mata menghujat Soeharto, dengan tidak mau mengakui sedikit pun kebaikan-kebaikannya. Saat ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan Soekarno-Hatta, padahal keduanya adalah penentang paling keras penerapan Syariat Islam. Soekarno-Hatta tidak meninggalkan jejak-jejak yang baik bagi dakwah Islam, sementara Soeharto meninggalkan banyak hal. Ya, Ummat Islam harus berani bersikap jujur. Kita jangan tertimpa kemalangan dua kali; malang karena hidup kita saat ini menderita, dan malang karena kita dianggap sebagai Ummat yang tidak tahu balas budi. Sewaktu Soeharto wafat, Lee Kuan Yew mengecam bangsa Indonesia yang katanya tidak bisa memperlakukan pemimpin besar seperti Soeharto secara layak. Seorang musuh pun bisa mengakui kebaikan itu, mengapa kita sebagai sesama Muslim justru tidak mengakuinya?

Saya khawatir, hal-hal seperti itu termasuk alasan yang membuat bangsa ini selalu didera oleh musibah berat. Betapa tidak, kita kurang pandai mensyukuri kebaikan. Saat diberi pemimpin yang buruk, kita marah-marah; saat diberi pemimpin yang baik, kita melupakan jasa-jasa baiknya. Sangat aneh!

Di Balik Gerakan Reformasi

Sebenarnya yang menyukai tumbangnya Soeharto bukan hanya Amien Rais, mahasiswa, dan para politisi. Ada sebuah kekuatan besar yang tidak kita perhitungkan sejak semula, yaitu para pendukung budaya liberalis Barat. Mereka ini selama era Orde Baru sangat tidak betah, sebab disana terlalu banyak restriksi (larangan-larangan) yang menghambat gerakan mereka. Di masa itu, kekuatan mereka sudah muncul, hanya sangat sporadis dan terpencar. Bisa dikatakan, mereka adalah orang-orang yang di kemudian hari menjadi agen-agen kapitalis Barat.

Kaum hedonis western maniac itu tidak berani berhadap-hadapan dengan Soeharto, sebab posisi politik Pak Harto waktu itu sangat kuat. Beliau disebut-sebut sebagai orang kuat di Asia. Mereka melakukan perlawanan melalui karya-karya seni secara simbolik. Baik seni lukis, musik, sastra, drama, teater, sampai monolog. Ada semangat perlawanan tetapi tidak vis a vis.

Ketika gerakan Reformasi berhasil meruntuhkan Soeharto, kaum hedonis itu berpesta pora. Mereka mengecam Soeharto sekeras-kerasnya, menghujatnya, menjatuhkan martabatnya ke titik nazhir paling hina. Hingga saat Soeharto meninggal pun, suara kecaman mereka tetap nyaring. Orang-orang itu bukan hanya membenci aturan-aturan moral yang dipaksakan Soeharto, tetapi juga sangat muak melihat kedekatan Soeharto kepada Ummat Islam. Dulu sewaktu Soeharto dekat dengan CSIS, LB. Moerdani, Frans Seda, dll. mereka tidak terdengar suara kecamannya. Malah Abdurrahman Wahid ketika itu menjadi shohibnya Pak Harto.

Justru setelah Soeharto bersikap baik kepada Ummat Islam, mereka menumpahkan segala amarahnya. Cobalah tanyakan kepada orang-orang seperti Abdurrahman Wahid, Gunawan Mohamad, Adnan Buyung Nasution, Azyumardi Azra, Syafi’i Ma’arif, Ulil Abshar Abdala, Nong Darol Mahmada, Luthfi Asyaukani, Rizal Malarangeng, Ayu Utami, Nia Dinata, Rieke Dyah Pitaloka, Ratna Sarumpaet, Romo Sandyawan, dll. apakah mereka memiliki simpati kepada Soeharto? Hampir pasti, mereka sangat membenci Soeharto. Politik Soeharto dianggap sebagai tonggak anti liberalisasi dan kapitalisasi kehidupan.

Di balik orang-orang itu ada kepentingan kapitalis yang anti terhadap kebaikan hidup masyarakat. Kaum kapitalis inilah yang tidak kenal lelah mendorong agen-agennya agar menentang RUU Pornografi. Di jaman Soeharto, mereka tidak mampu bergerak, namun setelah Reformasi mereka menguasai keadaan. Mereka bebas membentuk dan mempengaruhi opini publik melalui media-media TV. Di mata mereka, munculnya UU Pornografi dianggap sebagai awal kebangkitan kekuatan internal bangsa Indonesia. Apalagi UU Pornografi itu langsung membidik ke titik masalah moral yang kuat pengaruhnya di tengah publik. Trauma terhadap kepemimpinan pro moral seperti di jaman Soeharto kini menghantui pikiran orang-orang itu.

Kalau mau jujur, sebenarnya pemenang sejati pertarungan Reformasi adalah kaum liberalis kapitalis itu. Bukan mahasiswa atau pemuda-pemuda idealis. Buktinya, setelah Reformasi nyaris tidak kita dapati kemajuan-kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Jika ada kemajuan, ia adalah munculnya UU Politik yang sangat liberal, seperti UU Pilpres, UU Pilkada, UU Otonomi Daerah. Para mahasiswa hanya diposisikan sebagai “pendorong mobil mogok”. Setelah mesin mobil hidup lagi, mereka ditinggalkan. Lebih buruk lagi, saat ini sudah tidak ada lagi mahasiswa-mahasiswa idealis. Waktu 10 tahun Reformasi sudah cukup untuk membentuk karakter mahasiswa yang hedonis, western maniac, entertainment oriented, akrab dengan seks bebas, pornografi, narkoba, aborsi, dan sejenisnya. Militansi itu kini telah berubah menjadi impotensi.

Apa yang kita saksikan saat ini adalah pertarungan lama. Tidak ada yang baru, hanya berbeda penampilan dan kapasitasnya. Sejak dulu, memang ada sekelompok orang yang anti terhadap kebajikan masyarakat. Mereka pro liberalisasi kehidupan. Salah satu prestasi besar mereka di pentas sejarah, ialah mengacaukan persepsi publik tentang politik Soeharto; khususnya pada 10 tahun terakhir jabatannya. Jika seorang Muslim mengiyakan pandangan mereka, berarti dia satu barisan bersama IMF dan Departemen Keuangan Amerika. Na’udzubillah min dzalik. Dan pas lagi, kiblat kapitalis dunia itu kini menggelepar-gelepar dalam krisis ekonomi.

Butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk memahami persoalan ini. Sebenarnya ada sebuah kajian terperinci yang telah saya tulis dalam tema ini, tetapi ia tidak diterima oleh sebuah penerbit, dengan alasan saya bukan pakar politik. Setelah 10 tahun Reformasi berjalan, kenyataan yang ada bukanlah Reformasi, tetapi LIBERALISASI RADIKAL di segala bidang. Inilah era ketika rakyat dikorbankan untuk melayani kepentingan kapitalis asing. Adalah salah besar jika Ummat Islam tidak mau mengakui jasa-jasa baik mantan Presiden RI, Haji Muhammad Soeharto. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikannya dalam Islam. Amin.

Wallahu a’lam bisshawaab.

Bandung, 1 November 2008.

AM. Waskito.

NB.: Secara pribadi saya bersedia berdialog dengan siapa saja yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Saya meyakini, Soeharto itu seorang politisi besar yang berpihak kepada Ummat Islam, dan dia dijatuhkan karena keberpihakannya tersebut. Terimakasih.

Iklan

13 Responses to Sebuah Fakta Pertarungan Ideologi

  1. Andi berkata:

    Ini yang nulis kebanyakan tidur siang…..
    Sehingga siang2 terus aja mimpi…..

    Yang nulis either pernah dapat keuntungan dari Pak Harto dan struggle saat zaman reformasi alias antek2 orde baru, atau orang yang gak suka dengan keadaan sekarang sehingga mendewakan zaman dulu… padahal dia gak ngerasain jaman dulu gimana…

    Salam,
    Andi…
    Soeharto? Go to hell

  2. abisyakir berkata:

    @ Andi.

    Saya rasa Anda hanyalah satu di antara berjuta orang yang tidak memandang dengan bashirah Islam. Anda menghukumi murni dengan hitungan-hitungan politik, dengan opini media, dan analisis yang jauh dari kemaslahatan Islam.

    Saya tidak menyebut Soeharto sudah Islami. Tidak ada pernyataan seperti itu. Ya, sebelum sebuah negara menjadi NEGARA ISLAM, mungkinkah kita bisa menyebutnya Islami? Tetapi sangat banyak jasa-jasa Soeharto yang telah dilupakan Ummat Islam. Dalam hadits disebutkan, “Man laa yasykurun naas laa yasykurullah” (Siapa yang tidak berterimakasih kepada manusia, dia tidak berterimakasih kepada Allah).

    Tuduhan-tuduhan Anda itu 1000 % persis dengan apa yang banyak bertebaran di bumi Indonesia sejak Reformasi 1998. Kalau Anda gentle, coba Anda bantah bukti-bukti yang saya ajukan!

    Saya tidak merasakan bagaimana dulu Orde Baru?

    Ya Allah, dulu saya berkali-kali bertengkar dengan ayah saya karena sangat membenci Soeharto. Justru setelah saya bandingkan kehidupan jaman sekarang dengan era itu, Ummat Islam mengalami kemerosotan luar biasa, dari sisi spiritual, mentalitalis, pendidikan, kesejahteraan, dan tentu keimanan mereka. Anda bisa mengingkari semua ini.

    Anda sebut saya “antek Orde Baru”…

    Ya Ilahi, silakan silakan silakan. Anda mau menyebut apapun.

    Yang jelas saya berani menghadang arus kejahatan sejarah yang hampir menenggelamkan Ummat Islam ini. Kebenaran sejarah harus diungkapkan. Soeharto tidak sekelam yang digambarkan media-media massa.

    Dia tidak sempurna, memang. Tetapi tidak berarti dia penuh kebatilan seperti yang diklaim media-media massa.

    Dan Anda harus catat, ini murni kajian perbandingan sejarah politik. Ini tidak ada kaitannya dengan Mbak Tutut, Tomy, atau Jendral R. Hartono. Tidak ada sama sekali. Ini independen. Demi Allah Rabbul ‘alamin, saya tidak mendapat upah walau Rp. 100 pun dari mereka. Ini adalah demi sebuah tujuan mulia, agar Ummat Islam di Indonesia tidak disebut sebagai kaum YANG TAK TAHU BALAS BUDI.

    Terimakasih atas komentarnya.

    [AMW].

  3. apriyanto berkata:

    analisa politik anda begitu tajam, membedah bedahnya pun rapi, sehingga hasil pembedahan terasa nikmat untuk dipikirkan.
    teruskan mas syakir perjuangan anda didalam menganilisa banyak persoalan
    Hmm mas saya mou tanya saja dengan anda :
    1. Setuju kalo negeri menjand UUD-I (ujung ujungnya Daulah IslamiyaH )
    Itusaja mas , maaf jikaada kesalahan dari saya. syukron

  4. abisyakir berkata:

    @ Apriyanto.

    Terimakasih sudah berkunjung. Syukran jazakallah atas dukungannya. Alhamdulillah ‘ala kulli hal.

    Apa saya setuju dengan Daulah Islam atau Negara Islam?

    Jawabnya sederhana: SETUJU !

    Seorang Muslim, kalau dirinya mengerti tentang ilmu, mengerti tentang keagungan ajaran Islam, mengerti tentang banyaknya nikmat Allah kepadanya, mengerti tentang pentingnya keselamatan kaum Muslimin di dunia dan Akhirat, serta mengerti tentang penderitaan alam jika tidak patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka tidak ada pilihan lain baginya selain mendukung Daulah Islamiyyah.

    Kalau seorang Muslim tidak setuju dengan Daulah Islamiyyah, bisa karena beberapa kemungkinan:

    – Dia belum mengetahui ilmunya.
    – Dia berada dalam keterpaksaan yang membuatnya harus menyembunyikan keyakinan.
    – Dia tersesat dalam pemikiran/ajaran keliru.
    – Dia sedang berdiplomasi (menanti waktu yang tepat untuk menampakkan dukungannya).
    – Dia adalah pendukung kekafiran yang memusuhi Islam dan kaum Muslimin.

    Mohon maaf kalau ada yang salah dan keliru. Jazakallah khair.

    [AMW].

  5. Muhammad Yusuf berkata:

    ass. salam kenal buat yang punya blog ini..
    buat yang lagi nyari informasi penanggulangan narkoba, hiv/aids, dan gangguan jiwa berbasis ajaran islam, silahkan bersilaturahmi ke blog saya,
    http://benderahitam.wordpress.com/

  6. Yenni berkata:

    Assalamualaikum ustadz…

    Saya termasuk salah satu yang sujud syukur ketika UU Pornografi disyahkan (meski saya sangat kecewa ketika UU Pornoaksi kandas).

    Tetapi termasuk yang belum bisa menerima analogi tentang “Soeharto sangat mengakomodir kepentingan umat ISlam”. Bagaimana dengan kasus Tanjung Priok? Bagaimana kasus Lampung?…

    Kapan-kapan saya tak mampir lagi dan discuss tentang masalah ini….
    Banyak hal menarik untuk didiskusikan dalam bog antum
    banyak yang ingin saya kritisi tapi he he….udah waktunya Ashar…mau sholat dulu.

    Syukron

    Wassalamualaikum

  7. abisyakir berkata:

    Wa’alaikumsalam warahmatullah Mbak Yenni…

    Terimakasih sudah mampir. Soal UU Pornografi, katanya isinya terlalu lembek dibandingkan RUU APP versi awal lalu. Maka itu di TV masih banyak iklan wanita-wnaita pakai sampo, mandi, pakai kosmetik, dll. Selama bahas UU Pornografi, saya tidak baca draft-nya, hanya isu pentingnya UU Pornografi itu. Maafkan.

    Oh ya, untuk Soeharto, iya beliau memang banyak kesalahan dan khilafnya. Hampir setiap pemimpin Indonesia begitu, sejak dulu, sampai SBY kini. Kita belum punya pemimpin yang bertipe “mendekati Malaikat”…he he he.

    Iya Mbak, ditunggu diskusinya. Syukran jazakillah khair. Wa’alaikumsalam.

    AMW.

  8. ton berkata:

    sayang sekali, tadinya saya cukup bersabar membaca blog ini, walau tidak semua sepakat.
    Tapi ternyata sampeyan soehartois sejati. Nggih sampun, monggo itu mgkin ijtihad sampeyan. Tapi yg benar saja, soeharto begitu di akhir jabatannya kan hanya untuk meraih simpati saja.. karena tau keadaan sudah berubah. Tentu seja keputusan akhir di tangan dia, sehingga nampak dia yg berjasa, tapi anda lupa kalo itu diperjuangkan sekian banyk tokoh dan dengan keringat serta darah sekian juta rakyat dan muslim..

    Sekamat sekali lagi kalo mau membangkitkan ‘arwah’ soeharto…

  9. abisyakir berkata:

    @ Ton

    Oh ya terimakasih atas komentarnya.

    Seperti yang sudah-sudah, kita tidak boleh menyebut Pak Harto bersih dari kesalahan/kezhaliman. Itu komentar keliru dan tidak layak. Tidak ada manusia, selain Nabi, yang bersih dari kezhaliman.

    Pak Harto banyak salah dan kelirunya. Itu sudah menjadi fakta sejarah. Tidak bisa dihapus lagi, dengan apapun.

    Namun disini ada beberapa catatan:

    – Selain salahnya, dia juga punya jasa besar bagi rakyat Indonesia. Parameter mudahnya, dulu nilai standar dollar itu Rp. 2.500 per dollar, sekarang Rp. 10.000,-. Itu artinya, nilai kesejahteraan rakyat Indoneisa dirampas sampai 300 % secara permanen oleh orang-orang Barat/asing. Ini hanya satu contoh saja.

    – Pak Harto di akhir jabatannya pro Ummat Islam. Ini juga fakta tak terbantah. Banyak produk dan kebijakan dia yang pro Ummat Islam. Anda katakan, “Dia sih hanya cari simpati Ummat Islam?” Oh, kita tidak tahu hati orang ya, dan andai dia cari simpati, itu tidak masalah. Toh, dia lagi jadi pemimpin di negeri Muslim ini. Dan yang penting adalah MANFAAT dari kebijakan atau produk UU itu sendiri. Soal yang mengesahkan kebijakan/UU itu munafik atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kaum Muslimin merasakan manfaat dari kebijakan/UU tersebut. Nah, ini harus dihargai.

    – Coba bayangkan, kalau Soeharto selama 32 tahun isinya zhalim semua kepada Ummat Islam, tidak ada sedap-sedapnya sedikit pun. Menurut Anda lebih baik mana, dia pernah berjasa kepada kaum Muslimin atau tidak berjasa sama sekali? Ya, kalau memakai mata hati kita sebagai Muslim, pasti akan lebih suka dia memiliki jasa, ketimbang isi kepemimpinannya hitam semua.

    Tentang tuduhan saya “Soehartois”, wah jelas saya tidak suka. Sebagai Muslim kita adalah “Islamis”, bukan fanatik ke person-person tertentu. Sebab acuan kita adalah Kitabullah dan Sunnah. Saya memandang dari sudut manfaat yang dapat diperoleh Ummat Islam dalam hidupnya.

    Tapi kalau nanti tetap ada yang menuduh saya SOEHARTOIS, ya itu silakan saja. Tidak apa-apa. Setiap orang memiliki hak berpandangan. Dan saya tidak merasa takut, sebab kita semua beribadah kepada ALLAH Ta’ala bukan kepada manusia. Senang atau susah kita jalani, dalam ibadah kepada-Nya. Alhamdulllah Rabbil ‘alamiin.

    Kalau dikaitkan dengan kehidupan jaman sekarang, jelas politik Soeharto lebih baik. Tetapi tidak bisa disebut Soeharto telah Islami. Tidak! Sebelum ditegakkan nilai-nilai Islam secara konsisten di negeri ini, belum ada istilah Islami. Wallahu a’lam bisshawaab.

    Terimakasih ya @ Mas Ton. Maaf kalau ada yang kurang berkenan.

    AMW.

  10. ucox berkata:

    Saya terpukau dengan tulisan yang coba anda paparkan andaikan itu memang benar biarlah waktu yang coba memngukapkan faktnay dan anadikan itu salah waktu pula yang menjawabnya..

    karena Hitam ada hitam dan putih adalah putih..

    waallahu’alam

  11. iphoer berkata:

    apik tulisan sampeyan Mas, saya rasa adil.
    sekarang sedang maraknya kasus century (yang tersebut namanya sri Mulyani), sementara saya juga tak menyandarkan kepercayaan penuh kepada SBY.

    tapi tetep sependapat bahwa keburukan jaman soeharto semisal DOM Aceh itu juga terlalu, sampai sampai mengakar pikir di kebanyakan masyarakat aceh.

    salam kenal
    poer
    wassalamu’alaikum

  12. Membedah Kekafiran Di Tubuh NKRI

    Assalamu alaykum, Wr. Wb.

    In the name of Allah, Most Beneficent, Most Merciful.

    وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

    “Barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka merekalah orang-orang kafir” (Al Maidah: 44).

    Allah telah memberi peringatan jelas melalui ayat yang mulia di atas bahwa siapa saja yang memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Allah (Al Qur’an dan Sunnah) maka mereka divonis sebagai orang kafir. Jika ada seseorang -siapapun itu- menyelesaikan dan mengambil keputusan dengan sesuatu yang bukan berasal dari Al Qur’an dan lisan Rasul-Nya, maka tak pelak lagi orang itu termasuk dalam orang yang divonis kafir berdasarkan keumuman lafal ayat tersebut.

    Orang-orang yang memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Allah dicap sebagai orang kafir, baik dia itu rakyat kecil maupun kalangan atas. Contoh paling nyata yaitu apabila ada orang yang diketahui berzina, lalu masyarakat membawanya kepada sang pemimpin, maka sang pemimpin memutuskan bahwa sanksi yang dikenakan kepada pelaku zina tersebut adalah dikurung atau dipenjara paling lama sembilan bulan, ini menurut KUHP pasal 284. Hal ini berarti dia telah menyandarkan hukum dan berhukum kepada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 284, padahal dalam Al Quran telah disebutkan hukuman para pezina baik itu laki-laki maupun wanita adalah didera (cambuk) sebanyak seratus kali, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing keduanya seratus kali” (An Nur: 2). Jika sang pemimpin tersebut menyuruh masyarakat agar menghukum si pelaku zina dengan seratus kali cambukan, maka dia bukan termasuk orang kafir, karena ia telah memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah. Dengan kata lain dia telah mengamalkan ayat: “Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah” (Al Maidah: 49). Sebaliknya jika sang pemimpin tersebut memerintahkan masyarakat agar memenjarakan si pelaku zina, maka ia telah tergolong ke dalam golongan orang kafir karena telah memutuskan perkara menurut apa yang tertulis dalam KUHP yang bukan merupakan apa yang telah diturunkan Allah namun tidak lebih sebagai kitab hukum karya manusia. Ibnu Katsir berkata: “Barangsiapa meninggalkan syari’at yang telah jelas diturunkan kepada Muhammad dan berhukum kepada syri’at-syari’at lain yang telah dihapus, maka dia kafir. Lalu bagaimana dengan orang yang berhukum kepada Ilyasiq dan mendahulukannya atas syari’at Muhammad? Siapapun yang melakukan ini, dia kafir berdasarkan ijma ulama” (Al Bidayah Wan Nihayah, 13/119).

    Sangat memilukan keadaan zaman sekarang di mana mayoritas umat telah menjadikan hukum selain hukum Islam sebagai pedoman untuk menjalankan suatu negara. Beraneka ragam jenis pemerintahan yang diterapkan di negara-negara yang berbeda; ada yang menganut sistem demokrasi, liberal, monarki, komunis, dsb. Indonesia adalah contoh negara yang menganut asas demokrasi sebagai pegangan berkehidupan di negaranya.

    Telah diketahui bersama makna demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani (dan ini telah dipelajari sejak masa sekolah); demos dan kratos/kratein yang makna hakikinya yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kamus berbahasa Inggris, Oxford Dictionary, mendefinisikan makna demokrasi sebagai: “(country with a) system of government in which all the people can vote to elect their representative” (Oxford Dictionary hal. 114 atau huruf “D”), atau terjemahannya berarti: (Negara dengan) sistem pemerintahan yang mana seluruh rakyatnya dapat memberi suara untuk memilih perwakilannya. Apa batilnya sistem demokrasi tersebut berdasarkan definisi yang diberikan kamus Oxford? Jika kita cermati, maka rakyat memiliki hak suara untuk memilih seseorang yang akan menjadi perwakilan mereka sesuai dengan hati nurani mereka sendiri, jadi tidak ada paksaan untuk memilih satu sosok tertentu. Jika ada 3 sosok calon pemimpin, katakanlah si A, si B, dan si C, maka yang kelak akan naik sebagai pemimpin sebenarnya adalah si C (sebagai contoh) berdasarkan suara terbanyak dari rakyat (pemilih). Di sini bisa kita lihat bahwa suatu keputusan setiap perkara berada di tangan rakyat; maknanya apabila ada suatu perkara yang mau diambil solusinya, maka keputusan tersebut akan disepakati dengan mayoritas kehendak rakyat. Maka ini sesuai dengan makna demokrasi yang berarti pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Ini bertentangan dengan firman Allah: ”Keputusan hanyalah milik Allah saja” (Yusuf: 40), dan juga: “Menetapkan hukum hanyalah hak Allah.” (Al An’am: 57)

    Allah menyampaikan kepada Rasul-Nya bahwa keputusan yang telah Allah tetapkan adalah mutlak dan tak perlu lagi meminta persetujuan rakyat banyak. Apabila ada pelaku zina dihadapkan kepada sang pemimpin, lalu masyarakat memintanya untuk memutuskan sanksi seperti apa yang akan dijatuhkan kepada si pezina itu, padahal sudah ada hukuman baginya dalam surat An Nur ayat 2, namun sang pemimpin malah berunding bersama rakyatnya apakah memang si pezina tersebut harus dicambuk seratus kali ataukan harus dihukum dengan cara yang lain, setelah selesai berunding maka 90% rakyat lebih memilih untuk memenjarakan si pezina itu. Sang pemimpin pun akhirnya terpaksa mengikuti kehendak rakyatnya dan meninggalkan hukum cambuk yang ada pada Al Quran, akhirnya ia memenjarakan si pelaku zina dengan batas waktu tertentu. Inilah demokrasi!!! Hukum Allah yang hendak diberlakukan harus dirundingkan dulu sebelum dilaksanakan, dan hal ini tidak lebih dari sikap merampas hak Allah dalam memberi keputusan dan berhukum dengan sumber rujukan lain yang bukan berasal dari-Nya. Perhatikanlah dengan seksama bahwa ini menunjukkan sikap kurang ajar terhadap Allah SWT.

    Marilah kita bersama-sama membedah sistem pemerintahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)!!!

    Undang-Undang Dasar 1945 Bab I (Bentuk dan Kedaulatan) pasal 1 ayat (2) menyebutkan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Inilah bentuk kekafirannya yang jelas-jelas bertentangan dengan syari’at Islam. Di sini disebutkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan bukan di tangan Allah melalui Al Qur’anul Karim yang menyebutkan: ”Keputusan itu hanyalah milik Allah saja” (Yusuf: 40).

    Selaras dengan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut, inilah dia TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 yang menyatakan Pancasila sebagai hukum tertinggi. Bagaimanakah itu mungkin terjadi? Sedangkan Allah telah berfirman: “Barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka merekalah orang-orang kafir” (Al Maidah: 44). Telah dibahas sebelumnya arti dari ”apa yang diturunkan Allah” di sini adalah Al Qur’an dan sunnah Nabi-Nya. Maka seharusnya dengan jujur kita mengatakan sumber hukum tertinggi di Indonesia ini adalah Al Qur’an, bukan Pancasila. Jika memang Pancasila adalah hukum tertinggi di Indonesia, maka hukum yang di gunakan di negara ini adalah hukum Pancasila dan bukan hukum Islam.

    Hukum macam apapun yang diberlakukan di suatu negeri yang bukan berasal dari hukum Islam, maka hukum tersebut adalah hukum kafir dan hukum jahiliyah. Ibnu Qayyim (rhm.) berkata dengan indahnya: ”Darul Islam (negara Islam) adalah negara yang dikuasai kaum muslimin dan hukum islam berlaku di dalamnya. Adapun yang tidak berlaku hukum Islam didalamnya, tidaklah ia disebut sebagai darul Islam (negara Islam)” (Ahkamu Ahli Dzimmah, 1/268). Dari perkataan beliau marilah kita kaji apakah benar Indonesia ini negara Islam? Beliau menyatakan ada dua syarat bagi setiap daulah untuk bisa disebut sebagai darul Islam, yakni: 1) Negeri tersebut harus dikuasai kaum muslimin, dan 2) Hukum Islam berlaku di dalamnya. Apakah Indonesia adalah negeri yang didominasi kaum muslimin? Tak diragukan lagi maka jawabannya adalah ”Iya”. Selanjutnya apakah Indonesia merupakan negara yang menerapkan hukum Islam? Maka jawabannya adalah ”setengah-setengah”; maksudnya ada beberapa perkara yang menggunakan tata cara syari’at Islam seperti berhaji, berzakat, nikah, talaq, dll. dan selebihnya dalam masalah hukum hudud negara ini tak menggunakan hukum Islam seperti hukuman bagi pencuri, pezina, dll. Dengan begitu hal yang demikian tak bisa menjadikan Indonesia sebagai negara Islam karena pemerintah negeri ini tidak melaksanakan hukum secara kaffah (total) sedangkan Allah berfirman: ”Masuklah ke dalam Islam secara kesuluruhan (kaffah)” (Al Baqarah: 208).

    Selain Ibnu Qayyim, adalah Imam Al Kasaani (rhm.) yang berkata: ”Setiap negara itu didasarkan kepada Islam atau kafir. Dikatakan sebagai negara Islam jika hukum-hukum Islam berlaku di dalam negara tersebut. Sebaliknya dikatakan sebagai kafir jika di dalamnya berlaku hukum-hukum kafir” (Bada’ius Shana’i, 9/4375), begitupula Ibnu Muflih yang mengatakan hal serupa: ”Dan setiap negara yang mana hukum kaum muslimin mendominasi negara tersebut, dinamakan sebagai darul Islam. Sebaliknya jika yang mendominasi negara adalah hukum kafir, negara itu disebut negara kafir” (Ad Durar As Saniyyah Fil Ajwibah An Najdiyah, 7/353). Diriwayatkan dari Adi bin Hatim: ”Telah menceritakan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepada kami Hilal Ibnu Fayyad, telah menceritakan kepada kami Abu Ubaidah An Naji yang telah menceritakan bahwa Al Hasan berkata: Barangsiapa memutuskan perkara bukan dengan hukum Allah, maka hukum jahiliyah yang dipakainya.” (Tafsir Ibnu Katsir, 6/503). Setelah terang pembahasan status negara ini, selanjutnya katakan ”Iya” jika ada yang bertanya apakah Indonesia negara kafir.

    Berikutnya apa lagi???

    Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 berbunyi: ”Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ini merupakan penuntun hidup dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh.” Cermatilah frase yang di cetak tebal ”penuntun hidup dan pegangan hidup” di atas. P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) diklaim sebagai pegangan dan tuntunan hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau P4 sudah dijadikan pedoman hidup oleh rakyat Indonesia, maka apa fungsi Al Quran? Bukankah seharusnya yang menjadi pedoman umat adalah Kitabullah? Ini dia ayatnya: ”Al Qur’an ini adalah pedoman hidup bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini” (Al Jatsiyah: 20). Ayat ini tidak sendirian, dalam ayat yang lain ada juga yang menerangkan hal yang sama: ”Kitab Al Qur’an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa” (Al Baqarah: 2). Perhatikan bagaimana Allah menjamin kesempurnaan Al Qur’an melalui frase ”tidak ada keraguan padanya” yang berarti isi kandungannya pasti dan mutlak benar. Al Qur’an-lah yang semestinya memegang tampuk kekuasaan sebagai hukum paling atas dan sebagai pegangan hidup manusia. Mengapakah kita menjadikan Pancasila dan P4 sebagai pedoman nomor satu? Mengapa kita harus menomor-duakan Al Qur’an?

    Rasulullah SAW bersabda: ”Aku tinggalkan dua pusaka yang mana kamu takkan tersesat di dalamnya, yakni Kitabullah dan sunnahku” (HR. Malik, 2/899 dan Hakim, 1/93 dengan derajat hasan). Perkataan Nabi sama sekali tak bertentangan dengan Al Qur’an. Beliau pun membenarkan bahwa tuntunan hidup yang membawa keselamatan adalah Al Qur’an dan hadist-hadistnya, bukan kitab rujukan lain semisal KUHP atau UUD 1945.

    Pada tanggal 5 Juli 1959, tercetuslah Dekrit Presiden yang di dalamnya ada 5 poin penting yang bisa diambil. Poin nomor 2 berbunyi: ”Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Terhitung mulai tanggal yang disebutkan tersebut maka UUD 1945 kembali diberlakukan di negara ini. Mereka yang menerapkan undang-undang kafir tersebut adalah dihukumi sebagai kafir juga. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab mengklasifikasikan lima thaghut, dan thaghut nomor 2 dan 3 adalah ”penguasa yang merubah hukum Allah” dan ”orang yang berhukum selain dengan apa yang diturunkan Allah” (dinukil secara ringkas dari Majmu At Tauhid, hal 260). Syaikh Muhammad Hamid Al Faqii berkata: ”Undang-undang itu sendiri sudah merupakan thaghut, orang-orang yang membuat dan memberlakukannya adalah thaghut” (Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid, hal.287). Perlu diketahui bahwa semua thaghut adalah kafir!!! Di sini kita telah menghukumi mereka yang berada di balik lahirnya Dekrit Presiden sebagai orang-orang kafir, namun mengenai apakah mereka akan benar-benar binasa di hadapan Allah, itu kita tak memiliki wewenang dalam memvonisnya karena masalah hisab (perhitungan) dikembalikan kepada Allah.

    Bagaimanakah status kepala negara yang berhukum dengan selain hukum Allah? Tak diragukan lagi bahwa ia pun terjatuh dalam kekafiran. Undang-Undang Dasar 1945 Bab III (Kekuasaan Pemerintah Negara) pasal 4 ayat (1) bunyinya: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Sebelumnya telah ada pembahasan bahwa siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, maka mereka kafir. Dalam pasal 4 ayat (1) tertulis bahwa Presiden menjalankan roda pemerintahan menurut undang-undang dasar dan tidak menurut Kitabullah. Ibnu Taimiyah berkata: “Berhukum dengan hukum Allah adalah wajib bagi para Nabi dan pengikutnya. Barangsiapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir” (Minhajus Sunnah Nabawiyah, 3/23).

    Pembahasan yang berikutnya lebih terfokus kepada para petinggi negara ini yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, DPR, dan MPR. Setiap kali pergantian kepala negara atau perpanjangan periode jabatan Presiden atau Wakil Presiden, terlebih dahulu para calon pemimpin bangsa ini disumpah di depan majelis bahwa mereka akan amanah dalam mengemban tugas kepresidenannya selama rentang waktu mereka menjabat. Undang-Undang Dasar 1945 Bab III (Kekuasaan Pemerintah Negara) pasal 9 menyebutkan sumpah Presiden atau wakilnya: ”Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

    Dimanakah segi kekafiran Presiden/Wakil Presiden dari sumpah jabatannya di atas? Tentunya dari frase yang telah dicetak tebal ”memegang teguh Undang-Undang Dasar.” Dilihat dari sumpahnya tersebut telah nampak bahwa kepala negara akan memprioritaskan hukum UUD 1945 sebagai sumber utama pemutusan perkara dan bukan dengan Kitabullah dan sunnah. Sekali lagi Allah telah memperingatkan, ”Barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka merekalah orang-orang kafir” (Al Maidah: 44). Imam At Thabari meriwayatkan, Imam As Suddiy berkata: “Barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah (syari’at islam), mereka itulah orang-orang kafir” (Al Maidah 44). Allah berfirman: “Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang Aku turunkan dengan sengaja dan dia berlaku zhalim sedangkan dia mengetahui, maka dia termasuk orang kafir” (Tafsir At Thabari, 6/257).

    Sebagai tambahan dari sikap kekafiran sang pemimpin, lihatlah apa yang dicantumkan dalam UUD 1945 Bab VII (Dewan Perwakilan Rakyat) pasal 20 ayat (4): ”Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang” (ini perubahan pertama). Presiden akan menjadi orang yang akan mengesahkan dan meridhai hukum buatan yang telah direncanakan, dibahas, dan disepakati bersama dari hasil olah pikir manusia dan kemudian akan diterapkan di masyarakat. Ini kekafiran yang nyata!!!

    Sumpah yang diangkat dari MPR dan DPR tidaklah jauh berbeda, perhatikan apa yang disebutkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 mengenai sumpah sebelum memangku jabatan dalam pasal 5 ayat (1) dan (2), ini bunyinya: ”Demi Allah (Tuhan) saya berjanji; Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Majelis Permusyawaratan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangannya; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara; Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.” Sumpah yang diajukan DPR pun nyaris sama dengan sumpah MPR, hanya saja sumpah DPR terdapat dalam pasal 19, silakan merujuk ke kitab UUD 1945 untuk lebih jelasnya.

    Lihatlah bagaimana MPR dan DPR bersumpah atas nama Allah. Lihat juga sumpah nyata mereka dari kalimat yang dicetak tebal. Jika dicermati lebih seksama, kurang lebih seperti inilah kesaksian mereka: ”Demi Allah saya akan memegang teguh hukum-hukum kafir buatan manusia dan tidak berhukum kepada Al Qur’an dan Sunnah.”

    Undang-Undang Dasar 1945 Bab VII (Dewan Perwakilan Rakyat) pasal 20 ayat (1) berbunyi: ”Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” Itulah salah satu wewenang DPR, yakni membuat sumber hukum, padahal yang berhak membuat peraturan hidup hanya Allah SWT. Demikianlah penjabaran singkat dari status keislaman orang-orang yang berkuasa di dalam negara yang didominasi oleh umat Islam ini.

    Meskipun kita sebelumnya telah mengetahui penyimpangan hukum yang mengakibatkan pelakunya keluar dari Millah (agama), tidak ada salahnya jika kita sedikit menengok kemaksiatan yang berujung dosa yang ada di Indonesia. Ditetapkan dalam UUD 1945 Bab XV (Bendera, Bahasa, dan Lamang Negara serta Lagu Kebangsaan) pasal 36 A: ”Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.” Yang dipermasalahkan di sini adalah replika/patung/gambar Garuda Pancasila yang berwujud makhluk bernyawa. Mereka yang membuat/mengukir/menggambar patung burung tersebut terkena ancaman sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: ”Sesungguhnya orang yang membuat gambar (makhluk bernyawa) kelak pada hari kiamat akan disiksa. Kepada mereka dikatakan: Hidupkan gambar yang telah kalian buat” (HR. Bukhari-Muslim). Adapun dalam pasal 36 B disebutkan: ”Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya.” Negara yang berpegang teguh pada syari’at Islam tentunya harus mengetahui haramnya status musik dan lagu dalam agama ini. Abu Mu’awiyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: ”Allah mengutusku dengan petunjuk sebagai rahmat bagi manusia dan Dia memerintahkan aku untuk menghancurkan alat musik, berhala, salib dan benda-benda yang melalaikan” (HR. Ahmad dan Thabrani, hadist ini derajatnya hasan lighairi). Anas bin Malik (ra) berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: ”Dua suara dilaknat di dunia dan akhirat; musik pada saat bersuka cita dan ratapan pada saat musibah” (HR. Bayhaqi). Sheikh Asy Syanqithi (rhm.) berkata: ”Nyanyian tanpa alat musik mutlak diharamkan” (dinukil dari Syarah Zaad Al Mustaqna). Seperti itulah bentuk kemaksiatan yang tak sampai memurtadkan pelakunya yang ada di tubuh NKRI.

    Ayo kita menganalisa KUHP dan penyelewengan yang terdapat di dalamnya. Kasus sanksi pencurian disinggung dalam kitab hukum ini yang terdapat dalam pasal 362: ”Barangsiapa mengambil barang, yang semuanya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiikinya dengan melawan hukum, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun,” sedangkan dalam pasal 364: ”Pencurian yang tidak dilakukan di rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dihukum penjara selambat-lambatnya 3 bulan.” Hukuman yang dijatuhkan ini sangat bertentangan dengan qishash hukum Islam, Allah SWT berfirman: ”Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan dari apa yang mereka perbuat dan sebagai siksa dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana” (Al Maidah 38). Sungguh mereka telah mengesampingkan hukum yang ditetapkan Allah SWT.

    Ada satu hal menarik dalam masalah mencuri yang berbentuk korupsi dan mencuri uang rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 Bab III (Kekuasaan Pemerintah Negara) pasal 7B ayat (5) tertulis: ”Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan ahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tidak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau/terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Lihat baik-baik kata-kata yang dicetak tebal ”korupsi” dan ”penyuapan.” Korupsi termasuk pencurian dan hukumannya adalah potong tangan. Yang tekena hukuman seperti ini bukan hanya diberlakukan kepada masyarakat kelas bawah, namun juga hendaknya dilaksanakan kepada para petinggi, Rasulullah SAW bersabda: ”Sesungguhnya kebinasaan orang sebelum kalian dulu adalah membiarkan orang mulia yang mencuri tanpa dijatuhi hukuman. Sedangkan jika ada golongan lemah yang mencuri, maka ia dijatuhi hukuman potong tangan. Demi Allah, seandainya Fatimah mencuri, pasti kupotong tangannya” (HR. Bukhari-Muslim). Begitulah perintah Nabi sebagai balasan atas pencurian, namun dalam pasal 7 ayat (5) di atas tidak sedikitpun disinggung Presiden akan diptong tangannya.

    Mengenai kasus penyuapan di mana penguasa atau orang yang berwenang dalam hukum lalu ia menerima suap yang berakibat dia merubah putusan sanksi yang semestinya dijatuhkan kepada seseorang, maka ini dihukumi kafir. Ibnu Mas’ud berkata:

    “Menyuap dalam memutuskan hukum adalah kekafiran. Dan dia di kalangan manusia adalah harta haram” (Thabrany, dalam kitab Az Zawaajir, 2/189, karya Ibnu Hajar Al Wakki). Masruq berkata: ”Aku bertanya kepada Umar bin Khattab: ’Apa pendapatmu tentang menyuap dalam memutuskan perkara, apa ia termasuk harta haram?’ Umar seseorang memiliki kedudukan di sisi penguasa, dan seseorang lagi memiliki kebutuhan terhadap penguasa tersebut, kemudian orang tersebut tak memenuhi kebutuhannya sehingga dia memberi hadiah’ ” (Tafsir Ruhul Ma’aniy, 3/140). Abad bin Humaid meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa dia ditanya tentang harta haram. Ali menjawab: ”Harta haram adalah harta suap.” Lalu dia ditanya bagaimana dalam memutuskan perkara, Ali menjawab: ”Itu kekafiran” (Tafsir Ruhul Ma’aniy, 3/140). Ibnu Qudamah berkata: Hassan Al Bashri dan Sa’id bin Jubair ketika menafsirkan ayat ”Mereka banyak makan harta haram” (Al Ma’idah 42), mereka berdua berkata: ”Penyuapan.” Mereka mengatakan: ”Jika seorang hakim menerima suap, maka ini sampai pada tingkat kekafiran” (Al Mughni Ma’asy Syarhil Kabir, 11/437-438).

    Tidak semua bentuk kesalahan fatal dalam berhukum bisa dipaparkan dalam tulisan ini, karena jika ingin dibedah secara spesifik dan mendalam akan memakan waktu yang lama, akan tetapi apa yang telah tertuang di sini bisa mewakili terbuktinya kekafiran-kekafiran dalam pemerintahan Indonesia yang semestinya hanya menjadi milik Allah semata. Kita tidak diperbolehkan berhukum kepada hukum selain yang Allah SWT ridhai, hal ini telah diwahyukan Allah SWT: “Mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada thaghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari thaghut itu” (An Nisa: 60). Ibnu Katsir memberi komentar: “Ayat ini mencela siapa saja yang berpaling dari Kitabullah dan Sunnah lalu berhukum dengan selain keduanya” (Tafsir Al Qur’anul Azhim, 1/51). Allah SWT mempertanyakan kepada mereka yang menggunakan hukum buatan: “Apa hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum mana yang lebih baik dari hukum Allah?” (Al Maidah: 50). Ibnu Katsir berkata: “Orang-orang jahiliyah memutuskan perkara mereka dengan kesesatan dan kebodohan yang mereka buat-buat sendiri oleh pendapat dan keinginan mereka” (Tafsir Ibnu Katsir, 6/502).

    Pada awal pembentukan negara ini, syariat Islam sempat diajukan sebagai rancangan undang-undang. Dalam alinea IV Rancangan Pembukaan UUD tercantum kalimat: “berdasarkan kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” (Piagam Jakarta, 22 Juni 1945). Namun opini ini tak disetujui sehingga kalimat tersebut mengalami perubahan: “berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa” (Alinea IV Pembukaan UUD 1945). Seperti apakah maksud Ketuhanan Yang Maha Esa? Yang pasti konsep khilafah syari’at Islam dibatalkan. Apakah dengan demikian pemerintahan ini tak menghendaki hukum Islam? Jika iya, ini dimurkai Allah SWT. Abul Qasim At Tabrani meriwayatkan: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdul Wahhab ibnu Najdah Al Huti, telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Al Hakam Ibnu Nafi, telah berkata kepada kami Syu’aib Ibnu Abu Hamzah, dari Abdullah Ibnu Abdur Rahman bin Abi Husain, dari Nafi Ibnu Jubari dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Orang yang paling dimurkai Allah SWT adalah orang yang menginginkan tuntunan jahiliyah dalam Islam, dan orang yang menuntut darah seseorang tanpa alasan yang dibenarkan semata-mata karena ingin mengalirkan darahnya” (Tafsir Ibnu Katsir 6/504).

    Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, selesailah pembahasan yang berhasil dijabarkan mengenai sistem negara yang terdiri dari ribuan pulau ini. Hanya kepada Allah kami berlindung dari segala kemusyrikan baik dari syirik ibadah maupun syirik hukum. Wassalamu alaykum, Wr. Wb…

  13. Berita Terbaru berkata:

    Cek langsung disini Berita Terbaru terhangat dan terpercaya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: