Memahami Kehendak Allah

Februari 26, 2009

Belum lama ini saya menerima SMS dari seseorang yang menanyakan pandangan saya tentang Ponari di Jombang. Lalu saya jawab, bahwa di blog “abisyakir” ini persoalan itu sudah saya jawab. “Singkat kata, itu praktik syirik yang dilarang dalam Islam. Ia serupa dengan sihir pengobatan,” demikian jawab saya.

Setelah berselang waktu beberapa lama, saya mendapat jawaban dari pengirim SMS itu. Bunyi balasannya antara lain sebagai berikut: “Shadaqta ya Akhi… Tapi EMHA AINUN NAJIB menulis di TEMPO, bisa saja itu terjadi asal dengan izin ALLAH SWT.

Terus terang saya tergelitik ketika membaca bagian akhir SMS itu (ditulis tebal). Kata si pengirim, Emha Ainun Najib tidak menampik praktik seperti Ponari. Bisa saja, keajaiban batu Ponari terjadi dengan ijin Allah.

Saya segera memberi jawaban lagi, namun berkali-kali gagal. Di ponsel ada keterangan bahwa nomer yang saya kirimi tidak sedang dipakai. Entahlah apa yang terjadi, namun hal ini juga memberi makna, SMS yang saya inginkan tidak akan terkirim, jika Allah belum menghendakinya.

Dalam SMS itu, saya memberi jawaban: “Segala sesuatu terjadi dengan ijin Allah. Baik batu Ponari, kayu Ponirah, besi Poniyem, jimat Ponidi, cincin Ponimin, sampai atraksi kuda Poni. Semua dengan ijin Allah. Bahkan Emha bisa menulis di Tempo juga karena ijin Allah. Bukti nyata, berkali-kali saya mau balas SMS-mu tapi gagal maning gagal maning.” Sayang, pesan ini tidak sampai kepada tujuan yang diinginkan.

Akidah Seorang Muslim

Sebagai Muslim, tentu kita meyakini bahwa segala yang terjadi di alam semesta ini sejak dahulu sampai saat ini, semua terjadi dengan ijin Allah. Perbuatan sadar manusia, gerakan refleksnya, sakit dan sembuhnya, sukses dan gagalnya, tertawa dan menangisnya, kejayaan dan keterpurukannya, dan lain-lain, semua itu terjadi dengan ijin Allah. Tidak ada satu pun urusan yang lepas dari kontrol Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Segalanya dalam kendali-Nya.

Dalam Al Qur’an: “Dan di sisi-Nya lah kunci-kunci keghaiban, tidak ada yang mengetahuinya selain Dia semata. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan lautan. Tiada sehelai daun pun gugur, melainkan Dia mengetahuinya; dan tidak pula sebutir biji di kegelapan bumi, dan sesuatu yang basah dan kering, melainkan (telah tertulis) di Kitab yang nyata (Lauhul Mahfuzh).” (Al An’aam: 59).

Nabi mengajarkan sebuah kalimat yang mulia, “Laa haula wa laa quwwata illa billah.” (Tidak ada daya [untuk menolak keburukan] dan kekuatan [untuk merealisasikan kebaikan], melainkan atas ijin Allah).

Bahkan perbuatan sihir pun terjadi juga dengan ijin Allah. “Dan tidaklah mereka (tukang sihir) bisa memberi kerugian dengan sihirnya itu kepada satu orang pun, melainkan dengan ijin Allah.” (Al Baqarah: 102).

Hal seperti ini adalah perkara elementer dalam kehidupan seorang Muslim. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua itu terlaksana dengan ijin Allah. Hingga Nabi shallallah ‘alaihi wa sallam mengajarkan sebuah doa yang sangat baik, “Allahumma laa mani’a li maa a’thaita, wa laa mu’thiya li maa mana’ta, wa laa yanfa’u dzal jaddi minka al jaddu” (Ya Allah, tidak ada yang bisa menolak apa yang Engkau berikan, tidak ada yang bisa menerima apa yang Engkau cegah, dan tidak bermanfaat harta seseorang yang memiliki harta terhadap-Mu). Doa ini beliau ajarkan agar dibaca dalam dzikir setelah selesai Shalat.

Baca entri selengkapnya »

Iklan

Saat SBY Ditinggalkan JK

Februari 26, 2009

Baru-baru ini, 20 Februari 2009, di istana Wakil Presiden, Jusuf Kalla menyatakan kesiapannya untuk menjadi capres Partai Golkar pada Pemilu Presiden 2009 nanti. Deklarasi kesiapan JK ini memberi efek luar biasa dalam konstelasi politik masa kini. Bukan saja bagi Golkar, bagi Partai Demokrat, tetapi juga bagi partai-partai lain, termasuk PKS yang sejak semula sangat gemas mendesak agar Golkar segera mengumumkan capresnya.

Mari kita sedikit belajar tentang analisis politik. Hal ini sekaligus sebagai bukti bahwa kita bukan antipati dengan politik; tetapi memikirkan bagaimana cara lebih Islami memainkan melodi politik ini.

Kok Presiden Bersaing dengan Wapres?

Banyak orang khawatir, Pemerintahan SBY-JK tidak akan mulus sampai akhir masa bakti kabinet, karena khawatir Presiden-Wapres bersaing dalam Pemilu 2009. Kekhawatiran itu relatif, meskipun dalam konteks demokrasi, ya bisa-bisa saja. Tidak ada keharusan harus seiya-sekata, seiring-sejalan, sampai masa kepemimpinan berakhir.

Lagi pula untuk partai sebesar Golkar, mereka telah memiliki sistem yang kuat, sehingga tidak harus JK diperjuangkan dengan meninggalkan posisinya sebagai Wapres. Justru, Partai Demokrat belum teruji ketangguhan sistemnya. Tapi bagaimanapun, etisnya para politisi Golkar memikirkan bagaimana caranya agar agenda politik mereka tidak merugikan masyarakat Indonesia secara umum.

Ya, inilah realitas demokrasi era Reformasi. Proses perebutan kontrol birokrasi berjalan jauh lebih dinamis daripada di jaman Orde Baru dulu. Salah satu contoh, SBY ketika mencalonkan diri sebagai capres pada Pemilu 2004 lalu, dia mundur dari jabatan Menko Polkam kabinet Megawati. Mungkinkah suatu saat JK akan mundur juga? Ya bisa saja!

Bagaimanapun, jangan karena ambisi kekuasaan, kepentingan masyarakat luas dirugikan. (Tetapi apa artinya harapan ini, wong masyarakat kita sendiri sudah sangat kenyang mendapat ujian-ujian politik).

Golkar Sebagai Partai Gemuk

Istilah gemuk disini untuk menunjukkan bahwa perolehan suara Golkar dari Pemilu 1999 sampai 2004 selalu besar. Bahkan pada Pemilu 2004 lalu Golkar meraih suara tertinggi. Namun besarnya suara Golkar tidak berhasil membuatnya menguasai tampuk kepemimpinan birokrasi. Pasca Pemilu 1999 Wahid dan Mega yang menduduki kursi RI-1, Golkar tidak mendapat pos yang significant. Tahun 2004, Golkar tidak berhasil meraih kursi Presiden, namun hanya mendudukkan Jusuf Kalla di kursi Wapres. Padahal Jusuf Kalla ketika bergandengan dengan SBY, dia seperti politisi yang “tersingkir” dari arus utama politik Golkar. JK waktu itu bisa dianggap sebagai politisi yang bandel, karena bergerak di luar mainstream Golkar.

Orang gemuk biasanya menunjukkan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Tetapi di lain sisi, kelemahan orang gemuk adalah: kurang mampu bergerak lincah. Begitu pula Golkar, suaranya besar, tetapi tidak mampu meraih puncak piramida politik kursi RI-1. Dengan kenyataan seperti ini, tidak heran jika Golkar sangat berhati-hati dalam soal pencalonan capres, khawatir akan semakin trauma dengan peluang RI-1.

Kalau kini Golkar berkata lantang tentang capres-nya, ia adalah sinyal politik bahwa di tubuh partai ini sedang “gemuruh” dengan segala macam aspirasi politik, tetapi pada saat yang ada trauma kalau kalah untuk kesekian kalinya. Seperti orang gemuk, dalam tubuhnya berjalan sekian banyak dinamika biologis, tetapi harus ekstra hati-hati untuk melangkah.

Baca entri selengkapnya »


Hukum Melakukan Tawasul

Februari 22, 2009

Secara bahasa tawasul artinya taqarrub, yaitu mendekatkan diri. Adapun secara Syar’i, tawasul artinya: Menjadikan sesuatu sebagai perantara dalam permohonan kepada Allah agar permohonan itu lebih dikabulkan. (Lihat Mu’jam Lughah Fuqaha’, bagian entri “tawasul”).

Tawasul dilakukan ketika seseorang merasa dirinya tidak bisa berdoa dengan baik, atau merasa doanya tidak didengar oleh Allah (padahal Allah itu Maha Mengdengar doa-doa), atau merasa dirinya kotor sehingga membutuhkan orang-orng yang dianggap bersih untuk menyampaikan permohonan kepada Allah. Intinya, rasa tidak percaya diri dengan keadaan diri sendiri, sehingga membutuhkan pihak tertentu untuk memanjatkan doa. Atau bisa jadi karena kondisi yang sedemikian pelik, sehingga membutuhkan cara-cara khusus untuk mendatangkan pertolongan Allah.

Tawasul biasanya dilakukan dengan memanjatkan doa dengan menyebut nama-nama wali tertentu (misalnya Syaikh Abdul Qadir Jailani), atau tawasul dengan nama dan kedudukan Nabi Muhammad shallallah ‘alaihi wa sallam, atau tawasul dengan kedudukan orang-orang shalih, dan sebagainya. Tawasul juga ada yang melakukannya dengan perantara kuburan wali-wali, dengan tempat-tempat keramat, benda tertentu, dan lainnya. Juga ada tawasul dengan meminta doa dari orang lain, membaca Al Fatihah, membaca shalawat, dengan menyebut amal shalih, dan sebagainya.

Secara umum, ada tawasul yang halal dan ada yang haram. Tawasul yang halal, misalnya dengan: Meminta doa dari kaum Muslimin, atau meminta doa dari orang shalih; menyebut amal shalih yang telah dilakukan dengan ikhlas, lalu memohon pertolongan Allah dengan kebaikan amal itu; membaca Asmaul Husna dalam berdoa; membaca Al Qur’an sekian banyak, lalu berdoa setelahnya; berdzikir dengan kalimat-kalimat thaiyibah sekian banyak, lalu memohon kepada Allah sesudah itu; membaca shalawat Nabi sekian banyak, lalu berdoa setelah itu; beramal shalih sebaik-baiknya, ikhlas karena Allah, lalu berdoa setelah itu. Pendek kata, tawasul ini dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

Seperti disebut dalam hadits Bukhari-Muslim, dari Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma. Ada tiga orang yang terperangkap di sebuah gua, sedangkan mulut gua tertutup oleh batu besar. Mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Lalu mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan tawasul sambil menyebut amal-amal shalih yang telah mereka lakukan masing-masing. Atas ijin Allah, batu itu sedikit-sedikit bergeser sampai mereka bisa keluar dari gua dengan selamat. Sedangkan tawasul dengan meminta didoakan oleh seseorang, adalah sesuatu yang dikenal sejak jaman Nabi shallallah ‘alaihi wa sallam.

Adapun tawasul dengan benda-benda keramat, dengan arwah kaum Muslimin yang telah meninggal, dengan kedudukan para Malaikat, kedudukan para Nabi dan Rasul, tawasul dengan peristiwa-peristiwa sejarah, dengan kuburan, masjid, dan sebagainya, semua itu dilarang. Semua itu tidak diperbolehkan!

Apa alasannya melarang tawasul seperti itu?

PERTAMA, Nabi dan para Shahabat tidak pernah mencontohkan cara tawasul seperti itu. Nabi tidak pernah bertawasul, misalnya dengan mengatakan, “Dengan karamah Syaikh Abdul Qadir Jailani, ya Allah kabulkanlah doaku ini!”

Sebagian orang mungkin akan mendebat, “Ya Nabi kan hidupnya lebih dulu dari Syaikh Abdul Qadir. Coba, kalau Nabi hidupnya belakangan dari Syaikh Abdul Qadir, mungkin beliau akan tawasul dengan namanya!”

Ya Ilahi ya Rahmaan, kalau begitu seolah kedudukan Syaikh Abdul Qadir lebih mulia dari Nabi. Mengapa bukan Syaikh Abdul Qadir saja yang menjadi Nabi? Laa haula wa laa quwwata illa billah. Sebelum Nabi pun sudah ada orang-orang shalih, seperti para Nabi dan Rasul As., tetapi Nabi tidak pernah bertawasul dengan kedudukan mereka di sisi Allah.

Baca entri selengkapnya »


Nikah Beda Jamaah? Gimana Ya?

Februari 22, 2009

Simak dialog berikut:

A: Tau ngga? semangka sama durian ngga akan bisa dikawinin tau. Klo dipaksain juga ngga akan berbuah.
B: Ya iya lah! beda spesies gitu!
A: Ada satu faktor lagi, bukan hanya karena beda spesies. Mereka (si durian dan si semangka)  ngga disetujuin sama orang tuanya! Hahahaha…!
B: Yaelah! kirain kita lagi ngomongin dalam konteks ilmiah, lagi bercanda toh! Hahahaha…!


Percakapan di atas sebenarnya adalah percakapan saya dengan seorang teman sefakultas. Intinya waktu itu kita sedang bincang-bincang ringan soal fenomena pernikahan para aktivis Islam yang berafiliasi di dua Harakah Islamiyah (Pergerakan Islam) yang berbeda, dan dialog di atas sebagai penutupnya.

Disini ada dua kasus yang kita bicarakan. Kasus pertama, seorang ikhwan salafy yang menikahi seorang akhwat Tarbiyah/PKS. Awalnya karena mereka memang sudah saling cinta, kemudian mereka pun meneruskan ke tahap yang lebih serius alias pernikahan. Setelah mereka nikah selangkah demi selangkah dengan rela si akhwat mengikuti suaminya sebagai seorang yang notabene Salafy. Kasus kedua, seorang akhwat salafy yang bercadar dinikahi oleh seorang aktivis ikhwan yang berafiliasi di Hizbut Tahrir, proses “penggebetannya” pun tidak mudah, bagaimana dia harus menghadapi ayah si akhwat yang juga Salafy tulen penuh dengan perjuangan. Akhirnya jadi deh nikah, tapi sayangnya si ikhwan ini menyuruh si akhwat untuk tidak lagi memakai cadarnya. Namun saya yakin kasus “kawin silang” tersebut tidak hanya terjadi pada dua kasus itu saja, namun terjadi banyak kasus di beberapa tempat. Sampai-sampai dalam forum MyQuran.com saya sempat baca bagaimana teman-teman Tarbiyah/PKS ribut-ribut gara-gara banyak akhwat Tarbiyah/PKS “diculikin” sama ikhwan-ikhwan Salafy.

Beberapa Fenomena

Saking penasarannya dengan fenomena tersebut saya pernah menanyakan langsung pada seorang akhwat Tarbiyah/PKS via SMS, “Menurut kamu bagaimana tentang penikahan dau orang ikhwan akhwat yang beda harakah?” Dengan logika yang cukup bagus dan simpel dia pun menjawab, “Wah, bakal sulit tuh. Ibaratnya seperti sebuah perahu yang dinaiki dua orang, terus masing-masing ingin menuju tujuannya masing-masing, kalo dipaksain lama-lama perahu itu kan bisa karam.”

Di lain hari akhwat yang saya tanya ini pun bercerita bahwa sepupunya yang juga seorang salafy pernah bertanya hal yang serupa dengan saya, tentu saja pendapat sepupunya yang salafy tersebut berpendapat dengan gaya khas keilmiahan salafy-nya, “Ini Bid’ah yang diada-adakan!” Artinya sepupunya tersebut menganggap bahwa pernikahan beda harakah itu sah-sah aja, wong sama-sama Muslim kan. Justru kalau dipersulit hanya karena beda harakah itu bid’ah yang diada-adakan. Namun di sisi lain, akhwat yang saya tanya itu lebih memandang realistis, bahwa hampir tidak mungkin disatukan, masing-masing punya pemikiran dimana mereka punya prinsip yang dipegang teguh oleh masing-masing, tentunya akan banyak benturan, dan inilah penyebab dari karamnya bahtera rumah tangga.

Ada lagi pendapat dari sahabat saya yang sekarang sudah menikah (dengan akhwat yang harakahnya sama tentunya), mungkin pendapat ini adalah pertengahan antara dua pendapat yang barusan saya sebutkan tentang kasus nikah beda harakah. Sahabat saya ini berpendapat, “Sebenarnya sah-sah aja. Kan ngga ada dalil yang melarang. Ditinjau dari segi fiqh boleh dan ngga bermasalah. Boleh, kenapa ngga? Tapi saya lebih setuju kalau yang dinikahinya seharakah dengan dia, tujuannya biar lebih menyatukan kekuatan da’wah harakahnya. Kalo nikah dengan yang beda harakah tentunya kemungkinan besar salah satu di antaranya (baik suami atau istri) akan berpindah afiliasi jama’ah/harakah, dan bagi harakah yang ditinggalnya maka akan dirugikan karena berkurangnya SDM yang dimiliki harakah tersebut. Apalagi kalo SDM harakah tersebut terus-tersuan ‘diculik’, bisa tekor SDM tuh! Beda kalo nikahnya dengan harakah yang sama, kan lebih ‘mempersatukan kekuatan’ da’wah, bisa lebih sinergi dan ngga akan ada benturan pemahaman.”

Fenomena semacam ini bila kita tanyakan kepada seorang ulama yang faqih, sepertinya fatwa untuk masalah ini tidak mudah, Wallahu a’lam. Apalagi kalau saya ditanya masalah seperti itu ditinjau dari segi fiqh halal, haram, makruh, atau mubah. Tentunya untuk saat ini saya hanya bisa angkat tangan. Tapi saya coba untuk mengkaji fenomena ini, karena hal ini cukup menarik. Tidak hanya sakedar menarik, tapi urgen. Pasalnya, seperti kita ketahui kebangkitan Islam saat ini boleh dibilang ada di tangan-tangan Harakah Islamiyah yang punya niat ikhlas memperjuangkan Islam sampai ia kembali berkuasa atas seluruh dunia dan meninggikan Kalimatullah, dengan metode dan manhaj Nubuwwah. Nah, apa jadinya beberapa harakah dimana kebangkitan Islam menaruh harapan pada mereka, namun kondisinya tidak stabil gara-gara percekcokan antar harakah. Percekcokan itu salah satu faktornya adalah kasus saling “culik-menculik” dengan jalan pernikahan.

Misal, harakah “Jamiil Jiddan” sering sewot dan marah-marah gara-gara akhwatnya “diculikin” sama harakah “Jayyid Jiddan”. Lalu para pemimpin harakah “Jamiil Jiddan” ngomong ke orang-orang harakah “Jayyid Jiddan”: “Woi, ikhwan-ikhwan Jayyid Jiddan! Antum ini kehabisan stok akhwat ya? Masa nikahin akhwat kita terus!? stok SDM akhwat kita udah mulai berkurang nih gara-gara antum culikin satu-satu! Kita tekor!” Ironis memang, bila memang ada kejadian seperti itu, mengisyaratkan sebuah tafarruq (perpecahan) antar Ummat Islam yang semestinya menjalin persatuan walapun berbeda harakah atau jama’ah. Inilah sisi urgennya sesuatu yang mungkin selama ini dianggap sepele.

Pernah suatu hari, tepatnya tanggal 14 November 2009 hari Jum’at sekitar pukul 16.00 bertepatan saya habis menyelesaikan UTS mata kuliah Psikologi Abnormal. Saat itu saya ditelpon oleh seorang akhwat, kebetulan akhwat ini seorang aktivis dari sebuah harakah Islamiyah yang cukup ternama. Ceritanya si akhwat ini “ngelabrak” saya tentang ulah ikhwan-ikhwan salafy yang kerap kali “menculik” akhwat harakahnya. Maklum, karena oleh akhwat ini saya dianggap sebagai person yang bisa mewakili komunitas salafy karena dia pernah tahu literatur-literatur yang sering saya baca dan style saya yang berjenggot walau masih sedikit plus celana ngatung. Saya sendiri bingung harus menjawab apa, karena saya sendiri belum tahu apa-apa tentang metode yang digunakan kawan-kawan salafy untuk menuju jenjang pernikahan. Kalau di komunitas Tarbiyah/PKS jelas dengan metode saling tukar biodata lewat murabbinya masing-masing. Paling banter yang saya tahu kawan-kawan di komunitas salafy ini kalau sudah berniat menikah menggunakan metode “jantan”, langsung datang ke orangtua si akhwat.


Baca entri selengkapnya »


Antara PKS dan Gerindra

Februari 22, 2009

Ada sisi kesamaan ketika kita bicara tentang PKS dan Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya). Keduanya di awal munculnya dianggap sebagai kekuatan “kuda hitam”. Partai Keadilan (PK) sebelum Pemilu 1999 dianggap sebagai “kuda hitam” yang mengkhawatirkan PDIP. Tetapi prediksi itu keliru. Tahun 1999 PK bahkan tidak lolos electoral treshhold. Namun spirit “kuda hitam” benar-benar terwujud di Pemilu 2004. Dengan wajah baru sebagai PKS, partai para aktivis Tarbiyah ini memperoleh sekitar 8 % suara pemilih, bersaing dengan PAN dan Partai Demokrat. Sementara PBB yang semula lebih kuat dari PKS malah terpuruk pasca Pemilu 2004. Jika Yuzril Ihza tidak berkoalisi dengan Partai Demokrat, kemungkinan nasib PBB bisa semakin memprihatinkan.

Begitu pula dengan Partai Gerindra. Gerindra kini menjadi spirit “black horse”, dianggap sebagai ancaman yang mengkhawatirkan partai-partai lain. Di atas kertas, jika citra positif Gerindra tetap terjaga sampai Pemilu April 2009 nanti, partai ini diperkirakan bisa meraih sekitar 10 % suara pemilih. (Bahkan bisa lebih jika masyarakat memberikan simpati besar kepada Gerindra). Dengan suara 10 %, Prabowo Subianto belum cukup untuk mencalonkan diri secara mandiri sebagai calon Presiden, sebab sesuai UU Politik yang baru, syarat pencalonan Presiden harus didukung minimal 20 % suara hasil Pemilu legislatif. Tetapi suara itu bisa menjadi modal yang cukup untuk beratraksi macam-macam di panggung politik. Kalau toh tetap mau menjadi presiden, Prabowo tinggal koalisi dengan partai-partai lain.

Jika Gerindra menjadi salah satu partai yang berperan significant dalam panggung politik di Indonesia, keberadaannya jelas akan menggeser suara partai-partai lain. Jumlah pemilih di Indonesia diperkirakan stagnan, bahkan bisa menurun akibat semangat golput. Jika satu partai mendapat suara lebih, otomatis ia akan mengambil potensi suara partai-partai lain. Salah satu potensi suara yang bisa diraup justru dari partai-partai Islam yang performanya semakin tidak jelas dari waktu ke waktu. Disebut sekuler, mereka masih setia dengan identitas Islam; tetapi disebut Islamis, tidak tampak ada perbedaan significant dengan partai-partai lain.

Dari apa yang saya perhatikan (secara subyektif) di tengah-tengah masyarakat di sekitar saya, ada sebuah fenomena menarik. Kini seperti muncul demam Gerindra di tengah masyarakat. Banyak masyarakat kecil memakai sticker atau kaos bergambar Gerindra. Kalau bendera-bendera jelas tidak terhitung jumlahnya. Tetapi pada sticker atau kaos, itu menunjukkan suatu keberpihakan.

Perlu diketahui juga, fenomenan “demam” itu pada tahun 2004 pernah terjadi pada PKS. Sungguh saya lihat banyak pedagang-pedagang kecil secara sukarela meletakkan sticker PKS di gerobak, kendaraan, atau tempat mereka jualan. Nah, kini demam PKS itu berubah menjadi demam Gerindra. Apakah ini pertanda bahwa Gerindra akan menjadi partai eksis di gelanggang politik Indonesia? Wallahu a’lam.

Selera Aktivis Islam

Sebenarnya, di mata umumnya aktivis Islam, termasuk saya, PKS itu dianggap sebagai partai harapan. Banyak kalangan Islam sangat mengharapkan partai ini. PKS tampak dinamis dengan tenaga-tenaga muda, komitmen kepada nilai-nilai Islam, background gerakan Islam (Ikhwanul Muslimin), keshalihan pemimpin dan anggotanya, serta inovasi-inovasi baru yang mereka gelar dalam kehidupan politik di Indonesia. Sungguh, selebar apapun perbedaan pandangan dengan konsep dakwah PKS, banyak aktivis Islam semula berpaling ke partai ini. Alasan mereka, “Mencari yang lebih dekat ke nilai-nilai Islam.” Bahkan di mata sebagian Salafi, PKS lebih dipilih ketimbang partai-partai Islam lain.

Namun langkah-langkah politik PKS yang cenderung pragmatis membuat partai ini dijauhi aktivis Islam. Kesalahan terberat PKS ialah ketika menjadi bagian dari koalisi Pemerintahan SBY-JK. Maka segala sesuatu yang buruk menyangkut regim SBY-JK, PKS ikut menanggung getahnya.

Koalisi PKS di usianya yang masih sangat muda, yaitu ketika baru meraih 8 % suara menjadi tanda tanya besar. Bukankah suara mereka masih 8 %, mengapa sudah buru-buru “pasang badan” menjadi mitra koalisi penguasa? Dengan koalisi seperti itu, jelas misi PKS untuk melaksanakan amar makruf nahi munkar, sebagaimana hal itu sangat diharapkan oleh aktivis-aktivis Islam, menjadi jauh dari kenyataan. Bagaimana akan mengkritisi Pemerintahan kalau PKS ikut terlibat di dalamnya? Lebih buruk lagi, dalam semangat koalisi itu PKS dianggap tidak konsisten oleh mitra koalisinya (PD dan Golkar). PKS dianggap tidak mau ikut memikul beban ketika ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh regim. Hubungan PKS dengan PD sangat harmonis pada Pilpres 2004, tetapi pada saat ini ia seperti hubungan antara air dan minyak.

Kalau kita melihat ke era PK (Partai Keadilan), ternyata sejak itu juga semangat oposisi PK sudah melemah. PK ketika itu adalah bagian dari Poros Tengah, bersama PAN, PPP, dan lainnya. Dan kepemimpinan Abdurrahman Wahid dan Megawati, itu sepenuhnya didukung oleh Poros Tengah. Singkat kata, PK menempatkan dirinya menjadi bagian dari Pemerintah juga. Bahkan Nurmahmudi Ismail pernah menjabat sebagai Menhut di era Wahid.

Pertanyaannya? Apakah di komunitas politik PKS ini tidak ada semangat oposisi, sebagai dasar pijakan untuk melakukan amar makruf nahi mungkar? Sebab, jika posisi politik PKS selalu menjadi bagian dari koalisi, sangat sulit menerapkan misi amar makruf nahi munkar itu.

Hal-hal inilah yang banyak mengecewakan para aktivis Islam. Secara potensial, sebenarnya suara aktivis Islam dekat dengan PKS. Tetapi kinerja politik PKS sendiri yang membuatnya dijauhi. Sejak terjun di politik pada tahun 1998, PKS/PK belum teruji sebagai partai yang melaksanakan amanah amar makruf nahi munkar. Sebab PKS/PK selalu menempatkan diri sebagai bagian dari penguasa.

PKS memiliki pertimbangan saat menjalin koalisi dengan regim. Mereka butuh pengalaman mengelola birokrasi, sehingga bila waktunya tiba, mudah bagi mereka untuk membangun Pemerintahan mandiri. Mereka juga butuh akses birokrasi, sebab disana terdapat saluran dana, informasi, pengaruh, legalitas, dan berbagai macam keuntungan. Sebagai partai dari anak-anak muda, PKS butuh banyak “darah segar”, sebab tadinya komunitas mereka (seperti kata Anis Matta) kebanyakan fuqara’ wa masakin. Selain itu PKS juga ingin membangun kepercayaan publik dengan membuktikan bahwa kader-kader mereka di Pemerintahan bisa bekerja secara profesional dan bersih (tidak korupsi).

Saya tidak tahu apakah ciri politik Ikhwanul Muslimin di dunia seperti itu, yaitu selalu membangun koalisi dengan regim berkuasa. Wallahu a’lam. Tetapi sebagai partai yang merangkak dari bawah, bekerja dari nol, langkah seperti itu tidak tepat bagi PKS. Seharusnya mereka memperbesar potensi dukungan pemilih konsisten. Jika potensi itu sudah diperoleh, bolehlah berbicara dalam konteks birokrasi. Birokrasi itu besar fasilitasnya, tetapi besar juga resikonya. Jika masyarakat sudah kecewa dengan pelayanan birokrasi, tidak mudah meyakinkan mereka lagi. Resiko terjatuh bersama birokrasi lebih besar ketimbang peluang keuntungan yang bisa diperoleh bersamanya. Seperti sering disebut oleh para ulama, “Jangan mendatangi pintu-pintu fitnah, yaitu pintu para penguasa!”

Di mata para aktivis Islam, posisi PKS sudah sedemikian kritis. Tetapi di mata Ummat Islam umum yang taraf pengetahuannya tentang Islam tidak terlalu dalam (disebut abangan tidak bisa, disebut alim juga belum), PKS tetap mendapatkan simpati. Hanya karena para aktivis Islam itu rata-rata terpelajar, jadi efek domino-nya bisa meluas, meskipun secara kuantitas jumlah mereka tidak terlalu besar.

Sebuah Pelajaran Berharga

Ketika kita secara sengaja atau tidak melakukan kritik kepada PKS, hal itu sering ditanggapi secara apriori. Misalnya, kita dianggap ghibah, iri hati, melakukan fitnah, tidak tabayyun, memecah-belah, hanya melihat sisi negatifnya, dan lain-lain. Bentuk retorika yang sering dipakai dalam dunia dakwah, muncul ke gelanggang politik.

Nah, sikap respon seperti di atas tidaklah bagus. PKS dan para pendukungnya harus sadar, bahwa mereka itu sudah berkompetisi bebas di panggung politik. Dalam kompetisi politik ini jangan lagi mengharap perlakuan-perlakuan lembut seperti layaknya aktivitas dakwah. Ya, berbagai kritik yang masuk ke PKS, hal itu adalah konsekuensi dari pilihan terjun dalam kompetisi politik.

Kompetisi politik itu ibarat para pedagang di pasar. Disana terdapat banyak pedagang yang menawarkan berbagai dagangan. Masing-masing bersuara keras agar dagangannya banyak dibeli. Dalam situasi seperti itu, jangan salahkan kalau seorang pembeli tidak membeli barang di kios seorang ustadz, dan memilih membeli di tempat lain karena dianggap lebih murah dan berkualitas barangnya. Jangan karena seseorang tidak membeli di ustadz itu, lalu dia dituduh “tidak loyal kepada Islam”. Wah, suatu tuduhan yang berlebihan.

Jika sudah masuk kompetisi politik, standarnya ya politik juga. Jangan karena seseorang mengkritik PKS (misalnya), dia dianggap tidak komitmen dengan Ukhuwwah Islamiyyah. Alangkah baik kalau PKS tidak lagi memanfaatkan retorika dakwah untuk menjawab berbagai kritik, tetapi cobalah menjawab dengan argumentasi-argumentasi politik seperti partai-partai lain.

Dan ada sisi baiknya bagi PKS. Ketika Anda dikritik oleh siapapun, sekeras apapun materi kritiknya. Jangan cepat emosi, tapi anggaplah semua itu sebagai pendapat politik saja. Sebagai pendapat politik, ya terserah Anda mau diterima atau tidak. Bahkan andai seluruh Indonesia mengecam partai Anda, tetapi Anda tidak bergeming, itu juga boleh. Itu hak Anda sebagai partai politik.

Penawaran Partai Gerindra

Dari sisi simbol, di mata aktivis Islam, Partai Gerindra sangat tidak menarik. Memakai segi lima yang merupakan simbol dari Pancasila, dan gambar Burung Garuda yang juga sama merujuk ke Pancasila. Dari sosok Prabowo Subianto, kalangan Islam masih berselisih, antara pihak yang bisa menerimanya dan menolaknya secara keras. Dalam konteks militer, Prabowo dianggap dekat dengan “militer hijau”. Tetapi di mata para pendukung gerakan Reformasi 1998, Prabowo dianggap memiliki cacat permanen.

Produk utama Gerindra ada 2, yaitu: (1) Sosok Prabowo Subianto, seorang mantan jendral muda yang dinamis dan intelektulis; (2) Spirit gerakan sosial, berupa pembelaan terhadap nasib petani, pedagang pasar, dan nelayan dari kungkungan sistem ekonomi yang semakin liberal. Inilah dua produk utama yang ditawarkan Gerindra. Kemudian hal itu ditunjang oleh upaya promosi sosok Prabowo dan misi perjuangan politik Gerindra, melalui iklan TV.

Dari sisi SDM dan jaringan, Gerindra didukung oleh jaringan komunitas petani, pedagang pasar, dan nelayan. Apakah kualitas SDM itu handal dan layak, belum ada penelitian yang membuktikannya. Perlu dicatat, ditubuh Gerindra ada sosok Fadli Zon. Aktivis satu ini sudah dikenal lama “gandeng renteng” dengan Prabowo Subianto. Bisa dikatakan, Fadli Zon adalah “juru bicara” Prabowo di depan publik. Ketika BJ. Habibie beberapa waktu lalu menulis buku yang dianggap kontroversial, isinya dianggap mendiskreditkan Prabowo, Fadli Zon tampil membelanya, dengan tidak segan-segan untuk melakukan serangan balik ke arah Habibie.

Munculnya Gerindra seperti menjadi angin baru dalam dinamika politik nasional. Gerindra seperti Barack Obama yang menawarkan Hope (harapan baru). Partai ini tidak mencoba “jualan kecap”, tetapi menawarkan keberpihakan kepada petani, pedagang pasar, nelayan, dan entitas masyarakat kecil lainnya. Gerindra juga berani mengkritik praktik liberalisme ekonomi yang partai-partai lain, termasuk PKS, tidak berani mengangkat isu tersebut.

Dalam Today’s Dialogue di MetroTV yang menghadirkan Priyo Budi Santoso (Golkar), Hasan Syarif (PD), Maruar Sirait (PDIP) dan Fadli Zon (Gerindra), disana tergambar perbedaan paradigma politik antara Gerindra dengan partai-partai lainnya. Fadli Zon jelas menegaskan pentingnya perubahan paradigma dari liberalisasi ke arah komitmen dengan kepentingan nasional.

Jika nanti Partai Gerindra benar-benar eksis, mereka perlu mengkader lebih banyak tenaga-tenaga SDM yang handal. Duet Prabowo-Fadli Zon jelas tidak akan cukup untuk mengurusi persoalan rakyat yang sedemikian luas dan komplek.

Nama Baik Prabowo

Menurut pengamat, laju perjuangan Gerindra akan terhambat justru karena citra Prabowo Suabianto sendiri yang sudah tercemar dalam kasus Kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan itu membuat Prabowo dipecat sebagai Danjen Kopassus, dan seluruh atribut militer yang melekat kepadanya dilucuti. Banyak orang menuduh Prabowo ikut bertanggung-jawab atas Kerusuhan Mei yang menewaskan beberapa mahasiswa Trisakti dan kasus penculikan aktivis politik.

Tetapi kalau kita melihat masalah ini secara terbuka, dengan membandingkan dengan peristiwa-peristiwa sejarah lain, justru sikap Prabowo dalam Kerusuhan Mei itu menjadi salah satu prestasi besar dalam sejarah nasional. (Lho, lho, lho…kok prestasi besar ya? Apalagi dalam sejarah nasional? Wah, ngawur iki!).

Cara melihatnya begini:

[o] Transisi politik dari satu orde ke orde lain, kerap kali terjadi dengan jatuhnya korban sangat banyak. Bisa ribuan, ratusan ribu, sampai jutaan. Dan transisi politik yang berdarah-darah itu pernah terjadi di Indonesia.

Lihatlah, transisi politik dari era kolonialisme menjadi era kemerdekaan! Ada ribuan sampai puluhan ribu manusia jatuh sebagai korban. Perang 10 November di Surabaya, Palagan Ambarawa, Agressi Belanda I dan II, tragedi Westerling di Sulawesi Selatan, berbagai macam pemberontakan, dll. Begitu juga transisi dari Orde Lama ke Orde Baru juga berdarah-darah. Bukan hanya nyawa beberapa jendral di Lubang Buaya, tetapi nyawa orang-orang PKI atau yang diduga anggota PKI, sangat banyak tewas sebagai korban. (Di kemudian hari, gerakan Islam dianggap ikut terlibat di balik peristiwa pembantaian itu. Padahal sebagian besar konflik gerakan Islam dengan PKI, lebih pada tataran pemikiran dan ideologi, bukan fisik).

[o] Jatuhnya korban beberapa orang mahasiswa dalam Kerusuhan Mei adalah kejadian luar biasa. Ini adalah revolusi paling damai dibandingkan revolusi kemerdekaan dan revolusi Orde Baru. Kalau diharapkan tidak terjadi korban sama sekali, jelas itu suatu hal yang mustahil. Lagi pula, posisi Prabowo ketika itu adalah sebagai militer aktif. Artinya, dia bertindak di bawah komando, bukan bertindak sendiri-sendiri. Dalam militer hierarki komando sangatlah kuat.

[o] Prabowo secara pribadi telah menerima sanksi berat akibat sikap dan posisi yang dipegangnya. Sanksi militer, seluruh atribut keterlibatan dia dalam militer dilucuti; sanksi moral, dia mendapat sanksi keras dari keluarga Cendana (keluarga mantan isterinya).

Sebagai tokoh politik, Prabowo tidak ubahnya seperti tokoh-tokoh lain, memiliki plus minus. Tetapi jika menjadikan alasan “Kerusuhan Mei” untuk menghalang kiprah politiknya, jelas itu tidak adil. Ya, dalam trasisi dari satu orde ke orde lain, sangat mungkin terjadi secara berdarah-darah seperti telah tercatat dalam sejarah Indonesia di masa lalu. Justru “Kerusuhan Mei” itu terhitung sangat minimal dari sisi korban jiwa. Ia bisa dianggap sebagai revolusi damai. Bandingkan dengan peristiwa Tiananmen di China yang berkuah darah, banjir air mata.

Sri Bintang Pamungkas dalam wawancara dengan TVOne menyebut jendral-jendral militer sebagai pembunuh. Sebagian besarnya pembunuh, kata Bintang.

Namanya juga orang militer, pasti berurusan dengan senjata dan kontak fisik. Mereka itu malah secara resmi diajari membunuh, melumpuhkan lawan, bahkan dibiayai negara untuk mengalahkan musuh. Kalau perwira militer kerjanya memberi kuliah, memberi tugas, mengisi seminar, menulis di koran, mengantar isteri ke pasar, menggendong cucu, dll. jelas itu bukan militer namanya. Itu pekerjaan dosen, seperti Pak Sri Bintang itu. Ya yang realistiklah dalam menilai.

Pendek kata, berilah kesempatan kepad Prabowo atau siapa saja yang memiliki niat baik bagi perbaikan kehidupan rakyat Indonesia. Kesalahan satu dua, ya manusiawi. Tidak ada pemimpin yang suci. Tetapi jangan bersikap zhalim, ingin memonopoli panggung politik untuk diri sendiri.

Melihat Prospek Gerindra

Perkiraan subyektif saya, Gerindra ini akan eksis. Hal itu melihat gencarnya iklan Gerindra di TV, serta respon sosial yang tampak bersimpati kepadanya. Setidaknya, Gerindra bisa meraup 10 % suara. Ini hanya perkiraan.

Satu sisi menarik dari Partai Gerindra adalah komitmennya untuk membela petani, pedagang pasar, pengrajin, nelayan, dan berbagai entitas kounitas lemah. Dalam istilah Islam, membela mustadh’afin. Pembelaan itu dilakukan dengan melakukan koreksi terhadap praktik liberalisasi ekonomi di Indonesia saat ini. Misi yang sama kurang lebih diperjuangkan oleh Dr. Rizal Ramli dengan kendaraan KBI (Komite Bangkit Indonesia).

Seharusnya, partai-partai Islam yang mengambil langkah seperti di atas. Partai Islam harus menunjukkan dirinya menjadi benteng kehidupan masyarakat Indonesia. Jangan seperti selama ini, partai Islam identik dengan “partai tenaga kerja”; terjun di dunia politik hanya untuk mendapat gaji anggota dewan, tender proyel, dan peluang bisnis. Ya kalau hanya itu, lebih baik bekerja sekalian atau berbisnis sekalian, tidak perlu membawa dalil-dalil Syariat.

Pertanyaannya, bagaimana prospek Gerindra nanti? Benarkah mereka kalau memenangi kompetisi politik akan melaksanakan misinya? Atau jangan-jangan semua itu hanya “ngecap” saja, seperti para politisi oportunis lainnya?

Ya kita belum tahu. Semoga saja Gerindra konsisten dengan misinya (dalam kebaikan). Kalau dia konsisten, bukan mustahil Ummat Islam akan mendukungnya. Tetapi kalau semua itu hanya “jualan kecap” saja, ya berarti banyak pihak akan kecewa. Masih bagus saat ini masyarakat mulai simpati ke Gerindra, karena misi-misinya menarik. Kalau nanti mereka ngapusi (menipu) juga, kekecewaan masyarakat akan berlipat-ganda. Nanti di mata publik, politik = penipuan !!!

Demikian sekilas analisis politik menjelang Pemilu April 2009. Mohon dimaafkan kalau ada salah dan kekurangan. Wallahu a’lam bisshawaab.

Bandung, 21 Februari 2009.

(Politische).


Komunikasi MUI dan “Fatwa Golput”

Februari 20, 2009

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Ada sebuah ungkapan menarik yang selalu saya ingat dari seseorang yang pernah menulis di majalah Tarbawi beberapa tahun silam. Disana dikatakan, “Seseorang kadang bukan tidak mau menerima kebenaran yang Anda sampaikan, tetapi mereka menolak karena cara Anda yang salah dalam menyampaikan kebenaran itu.

Ungkapan ini memiliki makna yang luhur dan mendalam, bahwa sensitifitas perasaan manusia kerap kali berperan dalam penerimaan atau penolakannya terhadap dakwah yang kita sampaikan. Ia juga sangat relevan kita ungkap disini ketika menyaksikan “bola liar” yang melaju kesana kemari, tak terkendali, setelah MUI mengeluarkan “fatwa golput haram” dalam sidang di Padang Panjang beberapa waktu lalu.

Ternyata, inti masalahnya bukanlah MUI mengharamkan golput, tetapi MUI mengharamkan sikap tidak memilih seorang pemimpin, jika memang disana ada kandidat yang memenuhi syarat Islami untuk dipilih. Kalau kita baca fatwa MUI secara runut, memang disana tidak ada kalimat “Golput Haram!!!” itu.

Lalu dimana letak kesalahannya?

Ya, pada komunikasi yang disampaikan salah seorang anggota dewan fatwa MUI. Beliau dalam wawancara dengan TVOne memang benar-benar mengatakan “golput haram mutlak”. Itu ungkapan beliau. Padahal dalam isi fatwa MUI sendiri tidak seperti itu.

Saya merasa tertegun ketika malam hari, menyaksikan dialog di Topik Malam ANTV yang menghadirkan KH. Ma’ruf Amin (MUI), Azyumardi Azra, dan Musdah Mulia beberapa waktu lalu. Ketika KH. Ma’ruf Amin ditanya soal “fatwa golput haram”, beliau mengatakan bahwa MUI tidak mengatakan golput haram, tetapi haram tidak memakai hak pilih, kalau memang ada kandidat pemimpin yang memenuhi kriteria Islami.

Ya, sekali lagi faktor komunikasi. Kalau membaca fatwa MUI itu memang tidak ada yang keliru disana. Hanya isu yang berkembang di media bergeser dari isi utama fatwa MUI itu sendiri. Seolah MUI benar-benar mengharamkan golput. Apalagi ulama MUI yang berdialog di TVOne waktu benar-benar mengatakan, haram mutlak.

Nah, “bola liar” isu yang tidak terkendali ini tentu saja menimbulkan kesesatan persepsi. Salah satunya, Fajroel Rahman, seorang aktivis gerakan pemuda yang mencalonkan diri sebagai kandidat presiden dari kalangan independen. Dia mengatakan, kurang lebih, “Jadi, kalau mengikuti fatwa MUI, saya ada di neraka (karena golput dalam pemilihan presiden) dan di syurga (karena ikut pemilu legislatif April nanti).” Untuk orang seperti Fajroel (atau saya sendiri) bisa salah persepsi, apalagi masyarakat yang hanya main telan informasi media.

Di blog ini saya mengkritik keras fatwa MUI yang mengharamkan golput, padahal substansi fatwa MUI tidak mengatakan hal itu. Bahkan sejujurnya, saya setuju dengan fatwa MUI itu sebab sudah sesuai dengan kaidah Syariat Islami. Tetapi dengan syarat, bahwa kandidat pemimpin yang memenuhi kriteria itu memang benar-benar ada. Kalau tidak ada atau meragukan, ya kita tidak dibebani dengan sesuatu yang kita tidak mampu memikulnya.

Inilah, betapa pentingnya kemampuan komunikasi (PR skill). Sesuatu yang benar bisa dipahami salah ketika cara menyampaikannya keliru. Tetapi sesuatu yang salah bisa diterima sebagai kebaikan, ketika didukung oleh metode komunikasi yang handal.

Ke depan, tampaknya MUI perlu berhati-hati dalam mengkomunikasikan fatwa-fatwanya, agar tidak disalah-pahami oleh masyarakat.

Berikut pandangan positif dari Muhammad Al Khatthath yang dimuat di suara-islam.com tentang fatwa MUI di atas. Silakan disimak!

SOSIALISASI FATWA GOLPUT

Sebagaimana kita ikuti dalam berbagai berita dan talkshow di media massa, telah terjadi wacana dan perdebatan atas fatwa MUI tentang tidak memilih di dalam Pemilu alias Golput. Satu hal yang perlu kita cermati dalam berbagai wacana dan perdebatan tersebut adalah adanya pembiasan informasi atau mungkin kesalahan komunikasi sehingga umumnya publik menangkap bahwa seolah-olah MUI mengeluarkan fatwa Golput Haram secara mutlak.

Padahal, isi fatwa tersebut tidaklah demikian. Oleh karena itu, perlu sosialisasi fatwa MUI tersebut secara langsung oleh para ulama dan para muballigh dan siapa saja yang masih ingin berpegang teguh kepada agama Allah dalam menjalani kehidupannya.

Pertama, poin empat dari fatwa tersebut berbunyi: Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangan kepentingan umat Islam, hukumnya adalah wajib.

Poin ini justru tidak terekspos dengan baik di media massa sehingga tidak menjadi opini umum yang ditangkap oleh publik. Padahal poin inilah yang justru diperlukan umat sebagai petunjuk untuk memilih calon presiden (calon Imam/kepala negara) dan calon wakil rakyat.

Artinya, menurut fatwa MUI tersebut, umat Islam dalam pemilu nanti wajib memilih calon Imam dan wakil rakyat yang memiliki karakteristik: beriman dan bertaqwa, jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif, mempunyai kemampuan, dan memperjuangkan kepentingan umat Islam.

Dalam pandangan syariat Islam, melaksanakan hukum wajib berarti pelakunya dipuji dan diberi ganjaran pahala oleh Allah SWT. Sebaliknya, yang tidak melaksanakan kewajiban itu tercela, berdosa, dan akan mendapatkan balasan siksa Allah SWT. Na’udzubillahi mindzalik!

Oleh karena itu, poin mewajibkan umat Islam memilih calon Imam dan wakil rakyat dengan kriteria di atas itu tidaklah main-main. Tentu harus dengan dasar yang kuat. Dalam fatwa MUI tersebut disebutkan antara lain dasar penetapan fatwanya dengan firman Allah SWT:

”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An Nisa 59).

Perintah Allah SWT mewajibkan kita taat kepada Ulil Amri dalam ayat di atas mengandung pengertian kewajiban untuk mengangkat ulil amri yang wajib ditaati itu. Sebab, kalau mengangkat ulil amri tidak wajib, maka keberadaan ulil amri itu tidak wajib pula. Dan bila ulil amri itu tidak wajib adanya, artinya bila boleh saja umat Islam tidak punya ulil amri, maka perintah Allah yang mewajibkan taat kepada ulil amri menjadi tidak bisa diamalkan. Ini tentu tidak bisa dibenarkan.

Oleh karena itu, dipastikan bahwa umat Islam wajib memilih atau mengangkat ulil amri yang bertugas dan bertanggung jawab mengurus urusan kaum muslimin. Dan ulil amri yang diangkat kaum muslimin itu wajib menerapkan hukum syariah dengan standar kebenaran Al Quran dan Sunnah Rasulullah saw. sehingga bilamana dalam pelaksanaan hukum Allah SWT dalam pemerintahannya ada perselisihan antara ulil amri dengan rakyat, maka diselesaikan di depan mahkamah yang akan mengatasi persoalan dengan merujuk kepada petunjuk Allah dan Rasul-Nya yang ada dalam Al Quran dan Sunnah.

Ulil Amri yang wajib dipilih dan diangkat oleh kaum muslimin adalah ulil Amri yang beriman dan bertqwa, yakni yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam pemerintahannya. Oleh karena itu, tepat sekali Ijtima Ulama MUI di Padang Panjang mencantumkan -sebagai dasar penetapan fatwa- pernyataan Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar pada saat pengangkatan mereka sebagai Khalifah yang berkuasa atas kaum muslimin.

Khalifah Abu Bakar r.a. berkata: “Wahai sekalian manusia, jika aku dalam kebaikan maka bantulah aku, dan jika aku buruk maka ingatkanlah aku… taatilah aku selagi aku menyuruh kalian taat kepada Allah, dan jika memerintahkan kemaksiatan maka jangan taati aku”. Pidato Khalifah Umar r.a.:“Barangsiapa diantara kalian melihat aku dalam ketidaklurusan, maka luruskanlah aku…”.

Kedua, butir lima dari fatwa MUI tersebut adalah: Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat, hukumnya adalah haram.

Butir ini juga tidak terkomunikasi dengan baik melalui media massa. Seolah-olah di media massa diopinikan bahwa tidak memilih alias golput secara mutlak adalah haram. Padahal yang diharamkan dalam butir ini adalah bila tidak memilih sama sekali alias golput padahal ada calon yang memenuhi syarat-syarat nomor empat yang sudah diterangkan di atas. Lebih dari itu, justru yang diharamkan bagi setiap muslim adalah memilih calon Imam dan wakil rakyat yang tidak memenuhi kriteria dalam poin empat di atas.

Jadi dalam pemilu legislatif maupun pilpres nanti setiap muslim yang dirinya masih punya iman dan hatinya terikat dengan ajaran agama Islam yang dianutnya HARUS HATI-HATI JANGAN SAMPAI MEMILIH CAPRES DAN CALEG yang tidak beriman, tidak bertakwa, tidak jujur (siddiq), tidak terpercaya (amanah), tidak aktif dan tidak aspiratif (tabligh), tidak mempunyai kemampuan (fathonah), dan tidak memperjuangan kepentingan umat Islam.

Kiranya tepat sekali dasar penetapan poin ini merujuk kepada hadits Nabi saw:

“Dari Abdullah bin Amr bin ‘Auf al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda:“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”. (HR At-Tirmidzi).

Artinya, umat Islam harus waspada terhadap caleg-caleg maupun capres-capres yang disinyalir akan melahirkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Yakni, caleg-caleg sekuler yang abai bahkan menentang diformalisasikannya syariat Allah SWT sebagai konstitusi, undang-undang, dan hukum yang berlaku di negeri ini.

Dengan demikian tegaslah bahwa Fatwa MUI tentang memilih dalam Pemilu itu adalah : (1) WAJIB BAGI SETIAP MUSLIM MEMILIH CAPRES DAN CALEG YANG: beriman dan bertaqwa, jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif, mempunyai kemampuan, dan memperjuangkan kepentingan umat Islam. (2) HARAM BAGI SETIAP MUSLIM MEMILIH CAPRES DAN CALEG YANG: tidak beriman, tidak bertakwa, tidak jujur (siddiq), tidak terpercaya (amanah), tidak aktif dan tidak aspiratif (tabligh), tidak mempunyai kemampuan (fathonah), dan tidak memperjuangan kepentingan umat Islam.

Fatwa tersebut selain mengikat umat Islam dalam memilih, juga mengikat para capres dan caleg muslim agar menyesuaikan dirinya dengan kriteria tersebut bila ingin dipilih oleh oleh umat Islam.

Terakhir, kami memberikan peringatan kepada kaum muslimin dan diri kami sendiri, dalam urusan memilih dan mengangkat pemimpin ini, janganlah kita termasuk orang yang berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin lantaran salah pilih atau memilih secara asal-asalan, atau memilih karena dorongan hawa nafsu dan tergoda bujuk rayu dengan sedikit urusan dunia. Renungkanlah sabda baginda Rasulullah saw.:

“Barangsiapa memilih seorang pemimpin padahal ia tahu ada orang lain yang lebih pantas untuk dijadikan pemimpin dan lebih faham terhadap kitab Allah dan sunnah RasulNya, maka ia telah menghianati Allah, RasulNya, dan semua orang beriman”. (HR. At-Thabrani). (mj/www.suara-islam.com).

Sumber: http://www.suara-islam.com/index.php/Komentar-MAK/SOSIALISASI-FATWA-GOLPUT.html

Demikianlah, betapa pentingnya metode komunikasi yang tepat, sehingga tujuan semula yang mulia bisa mencapai sasaran seperti yang diharapkan. Seperti ungkapan di bagian awal, seseorang bisa menolak kebenaran bukan karena substansinya, tapi karena cara penyampaiannya yang salah.

Secara pribadi saya memohon maaf kepada MUI jika dari tulisan-tulisan yang ada di blog ini ada sesuatu yang melanggar hak-hak MUI. Insya Allah, saya atau kita semua, senantiasa bersikap baik kepada dewan ulama Ummat ini. Mungkin bila-bila ada perbedaan pandang, dan hal itu wajar belaka. Namanya manusia, tidak bisa selalu utuh, bulat, dan sebentuk. Sekali lagi mohon dimaafkan, dan kepada Allah Ta’ala saya memohon ampunan-Nya. Sekaligus tulisan ini sebagai ralat atas kekeliruan persepsi pada tulisan-tulisan sebelumnya.

Nabi Saw. sendiri salah satu kelebihannya, beliau memiliki Jawami’ul Kalam (perkataan yang meliputi). Ia adalah suatu metode komunikasi terbaik yang dikenal manusia. Bahasa yang disampaikan sangat tepat, mengena, membekas, dan mendorong perubahan positif. Kata orang, bahasa singkat, padat, dan berisi. Selayaknya dewan ulama-ulama kita memulai memiliki instrumen yang dapat mengejawantahkan makna Jawami’ul Kalam itu dalam tingkat operasional kehidupan kita. Sehingga fatwa yang terbit, selain kokoh secara ilmiah, juga menghunjam di hati (meminjam istilah Aa Gym).

Alhamdulillah Rabbil ‘alamiin. Wallahu a’lam bisshawaab.

Bandung, 20 Februari 2009.

AMW.


Menguak Misteri Penyembuhan PONARI

Februari 19, 2009

Puluhan ribu orang datang ke Jombang, ke kampung dukun cilik Ponari untuk mencari kesembuhan atas penyakit yang mereka derita. Dari sejarah perdukunan di Indonesia, mungkin praktik dukun Ponari ini paling menghebohkan. Orang mau desak-desak mengantre, mau datang dari jauh, mau gencet-gencetan, sampai 4 orang dinyatakan tewas. (Lha, mau cari sembuh kok malah tewas?).

Mengapa sampai ribuan orang mau datang ke tempat Ponari? Mengapa sampai ada yang memaksa tinggal di sekitar rumah Ponari, sambil menuntut supaya praktik perdukunan digelar lagi? Mengapa ada yang memburu air sumur, air comberan, sampai air sisa mandi Ponari? Mengapa sampai ada yang mengambil tanah, lumpur, atau apa yang bisa mereka bawa, yang diduga kuat disana terdapat “jejak kaki” Ponari? (Jadi ingat film Blue’s Clues yang digemari anak-anak).

Mengapa bisa terjadi semua kenyataan itu? Jawabnya sederhana, sebab khabar telah tersebar luas tentang kesaktian dukun Ponari yang terbukti mampu menyembuhkan banyak pasien. Konon, ada orang lumpuh, stroke, muntaber, dan lain-lain bisa sembuh setelah berobat dengan cara Ponari. Ada puluhan orang sudah terbukti sembuh, malah ada yang mengklaim ratusan orang sudah sembuh.

Ibarat dukun atau “wong pinter”, Ponari ini sudah istemewa sekali. Dia bisa melakukan pengobatan secara kolektif kepada banyak orang dan “sudah terbukti”. (Jadi ingat kampanye Dada Rosyada di Bandung waktu itu. Slogannya “sudah terbukti”. Kalau orang Jawa Timur ngomongnya ditambahi, “Sudah terbukti ngono!”). Dukun amatiran, biasanya mengobati 100 orang, 6 atau 7 bisa sembuh, selebihnya ngapusi (menipu). Nah, ini dukun Mbah Ponari. (Padahal usianya masih anak-anak kelas III SD, tapi sudah dipanggil Si Mbah). Di tangan Mbah Ponari, ratusan orang berhasil sembuh. Lagi-lagi “sudah terbukti”.

Karakter Opini Awam

Cara berpikir orang awam sangat simple. Apa yang tampak di mata, apa yang terdengar di telinga, apa yang teraba oleh telapak tangan; seketika itu juga dipercaya, diyakini, lalu diikuti. Easy, man!

Ibarat seseorang yang baru menurunkan buah nangka masak dari pohonnya. Begitu buah menyentuh tanah, seketika diserbu sampai habis tandas. Sampai tinggal dami, beton, kulit, dan getahnya saja. Itulah ciri selera orang awam. Tetapi di mata orang berwawasan, buah nangka bisa diolah sedemikian rupa sehingga nikmatnya berlipat ganda. Ada yang digoreng dengan tepung, ada yang dibuat dodol (jenang), ada yang diawetkan menjadi keripik, ada yang dibuat campuran kolak, es campur, puding, dan lain-lain. Jadi tidak main asal serbu saja.

Di mata orang awam, begitu mereka mendengar ada seorang bocah kecil kejatuhan batu setelah disambar petir, seketika menyebar berbagai macam opini seperti gelombang air bah. Mereka mulai bercerita, “Katanya, konon, jarene, ceuk si eta, qala fulan…,” dan sebagainya. Nah, inilah dia hidup di atas “jalan katanya”. Saat mendengar berita berikut: “Di Jombang ada dukun sakti. Dukun tiban. Masih anak SD kelas III. Dia bisa menyembuhkan segala macam penyakit dengan jimat watu gluduk.” Setelah mendengar itu, tidak pikir-pikir lagi, tidak tunda-tunda lagi; meskipun dirinya lagi makan, lagi di angkot, lagi menggendong anak, lagi di WC, lagi rapat seru, lagi bergumul dengan isterinya, lagi ini lagi itu, dan seterusnya. Seketika semuanya ditinggalkan hanya karena mendengar berita kesaktian dukun hebat.

Lho, kok mereka bodoh amat ya? Jangan dibilang bodoh amat lah, tapi cukup disebut sangat awam. Mereka terlalu lugu, terlalu polos. Seperti analogi buah nangka tadi; begitu sampai di tanah langsung diserbu. Mereka bukan tidak berilmu atau tidak pernah mendengar informasi, tetapi mentalitasnya lebih menyukai hal-hal yang simple, instant, dan sensasional. Kalau mereka disuruh memilih antara segera makan mie instan atau menunggu gulai kepala kakap (ala masakan Padang) matang, mereka akan memilih makan mie instan. Jiwanya mudah menyerah dengan sesuatu yang praktis, tanpa mau capek-capek melakukan pendalaman.

Nah, orang-orang awam itulah yang saat ini menjadi “target market” utama perdukunan ala Mbah Ponari Al Jombangi. Mereka mudah diperdaya oleh sensasi menyesatkan. Bahkan yang seperti itu merupakan klien utama praktik kemusyrikan dimanapun. Na’udzubillah wa na’udzubillah minasy syirki.

Baca entri selengkapnya »