Kualitas Politik Kita

Banyak orang percaya, bahwa even Pemilu yang mereka dukung, ikuti, dan perjuangkan, adalah cara berpolitik terbaik. Ia dianggap sebagai ALTERNATIF SATU-SATUNYA yang tidak menyisakan alternatif lain.

Rasanya mau tertawa kalau mendengar istilah “ALTERNATIF TERBAIK” itu. Namanya politisi ya harus luas wawasan. Jangan hidup dikelilingi oleh benteng-benteng kebuntuan pemikiran. Menyebut Pemilu seperti yang selama ini kita saksikan sebagai “alternatif terbaik” adalah pertanda kesempitan wawasan. Tidak layak seorang politisi membatasi wawasannya hanya sebatas demokrasi dan Pemilu. Itu terlalu sempit.

Sebagai Muslim sekaligus warga negara di negara seperti Indonesia ini, tentu kita bukan orang-orang bodoh. Maksudnya, tentu dibalik setiap perjuangkan kita, sekecil apapun nilainya, kita berharap ada MASLAHAT-nya. Nah, untuk mencapai maslahat itu kita perlu beramal SEBAIK-BAIKNYA agar mendapat hasil terbaik juga. Iya kan? Logikanya kan seperti itu.

Selama puluhan tahun bangsa Indonesia ikut kegiatan Pemilu, sejak tahun 1955 di era Orde Lama, dan berulang kali di jaman Orde Baru, lalu sekarang di jaman Orde Reformasi. Setelah kenyang dengan semua pengalaman itu, apa yang kita peroleh selama ini dari hasil Pemilu?

Apakah negara menjadi sejahtera, damai, maju, adil dan makmur, bermartabat, kemiskinan teratasi, kebodohan tertangani, kriminalitas menurun, kebobrokan moral berkurang, penyusupan asing bisa ditangkal, kekayaan nasional terpelihara, wanita, anak-anak, dan orangtua mendapat pelayanan sebaik-baiknya? Apakah seperti itu? Jawabnya: Bullshit!!!

Para ahli teori, para politisi, para pakar akademik, para cendekiawan, dan seterusnya, mereka berbusa-busa bicara soal keadilan, kesejahteraan, martabat negara, kepedulian rakyat, dan sebagainya. Tetapi kenyataan bicara lain. Bahkan di jaman Reformasi, tingkat kerusakan yang menimpa kehidupan bangsa kita jauh lebih parah. Padahal katanya, ini jaman Reformasi, jaman yang “penuh perbaikan”.

Sebagai orang berakal, setelah berkali-kali terjatuh dalam kesalahan, kekeliruan, dan penyimpangan, seharusnya CEPAT SADAR, cepat tanggap, dan melakukan perbaikan. Tetapi aneh bin ajaib, meskipun berkali-kali Pemilu digelar dan tidak menghasilkan banyak kebaikan, masih saya kita percaya dengan sistem seperti ini. Bahkan sampai dibutuhkan “Fatwa Haram Golput” untuk melestarikan cara yang sudah terjamin gagal maning gagal maning itu.

Dalam Al Qur’an, kita diajarkan, “Afa laa ta’qiluun” (apakah kamu tidak berakal ya?); atau, “Fa’tabiruu yaa ulil abshar” (ambillah pelajaran wahai para pemilik pandangan); atau “Inna fi qashashihim ibratan li ulil albaab” (sesungguhnya dalam kisah mereka ada pelajar bagi orang berakal); atau “Siru fil ardhi fanzhuru kaifa kana akibatul mukaddzibiin” (berjalanlah di muka bumi, dan perhatikan akibat yang menimpa para pendusta -agama Allah-).

Nah, kita sudah berkali-kali disuguri drama tidak sedap dari even-even Pemilu yang tidak banyak menghasilkan maslahat itu, lalu apakah kita akan terus menggumulinya? Apakah kita akan setia memujanya? Apakah kita akan setia menjaminkan hidup dan kehidupan kepadanya?

Padahal Nabi Saw pernah mengatakan, “Laa yuldaghu al mukminu fil hujril wahid marratain” (Seorang Mukmin itu tidak akan digigit hewan liar dalam satu lubang sampai dua kali. HR. Muslim). Nah, lho, sikap berakal itu ternyata mereka tanda keimanan seseorang.

Bukan maksud hati mengajak kaum Muslimin anti kepada politik praktis. Bukan!!! Tetapi mari kita perbaiki cara berpolitik kita.  Cara berpolitik selama ini sudah terlalu buruk akibatnya bagi Ummat. Kita perlu memikirkan cara politik lain yang lebih baik.

Mari kita lihat detail keburukan-keburukan dalam cara politik selama ini. Penjelasan demikian perlu disampaikan, agar para “pro demokrasi” sadar bahwa sikap kita dalam politik tidak seburuk yang mereka sangka.

[1] Motivasi mayoritas para politisi saat terjun ke dunia politik adalah mencari income (duit). Ya, jujur sajalah, tidak usah basa-basi. Aktifis-aktifis Islam yang menjadi caleg di partai tertentu, rata-rata karena ingin “memperbaiki kesejahteraan keluarga”. Alasan idealisme, peduli rakyat, perjuangan politik, dll. itu biasanya formal saja.

[2] Partai politik sangat peduli dengan rakyat rata-rata hanya saat menjelang Pemilu saja. Setelah Pemilu usai, mereka kabur tidak karuan rimbanya. “Yang penting suara rakyat sudah gue dapat. Sekarang gue akan nikmati hasil perjuangan ini,” begitu pemikirannya.

[3] Setiap partai politik rata-rata hanya mengungkap prestasi baik mereka saja. Misal ada yang bilang, “Kami sudah bantu Palestina sekian miliar. Kami sudah menyelamatkan uang gratifikasi sekian miliar. Kami sudah begini, begini, dan begitu.” Tidak ada satu pun yang berani mengakui kekurangan partainya, kesalahan partainya, bahkan kejahatan partainya.

[4] Banyak juru kampanye mempermainkan hati rakyat dengan janji-janji “syurga”. Misalnya, “Nanti kalau kami sukses, setiap rakyat akan mendapat pekerjaan, pendidikan gratis sampai S3, asuransi gratis sampai 7 turunan, dapat tunjangan sosial setiap bulan 10 juta per kepala, dan sebagainya.” Rakyat hanya manggut-manggut saja. Dalam hati mereka berkata, “Coba janji-janji itu ditulis dalam selembar kertas yang bermaterei 6000. Kalau mereka ingkar, ada alasan untuk menuntut ke pengadilan!”

[5] Setiap kampanye selalu ada acara dangdutan. Apa hubungannya dangdut dengan kesejahteraan rakyat? Tidak ada kan. Tetapi dangdut seperti menjadi menu wajib kampanye, baik itu partai Islam atau partai basis Muslim. Payah, mau membangun negara kok mentalnya dangdutan? Payah.

[6] Tidak ada satu pun politisi yang berani meminta maaf atas kegagalan-kegagalan mereka dalam menjalankan tugas politiknya pada periode sebelumnya. Tidak ada satu pun yang berani gentle meminta maaf kepada rakyat. Artinya, mereka selama ini mengklaim SUCI, TIDAK TERNODA, tidak melakukan kesalahan apapun. Hebat kan.

[7] Di mata para politisi, rakyat selama ini diposisikan sebagai “TUKANG STEMPEL” saja. Mereka memberikan suara, setelah itu dilupakan sama sekali. Coba ada yang merekam semua jejak kampanye partai-partai itu, lalu disimpan baik-baik sebagai bukti. Kalau ada yang mungkir janji, tinggal diadukan ke kepolisian, disertai bukti janji-janji itu, agar LP penuh dengan para politisi.

[8] Mayoritas para politisi sengaja berebut jabatan, posisi di dewan atau birokrasi. Jadi, jabatan publik sebagai wakil rakyat atau aparat birokrasi, diperebutkan seperti lomba berebut hadiah. Coba Anda bayangkan, bagaimana mereka bisa menjalankan jabatan itu dengan baik, kalau mereka malah memperebutkannya dengan segala cara? Padahal Nabi pernah berkata kepada Abdullah bin Samurah Ra., “Kalau engkau mendapat jabatan karena menginginkannya dan mengusahakannya, maka dirimu akan diserahkan kepada jabatan itu.” Tidak ada di Indonesia ini seorang politisi yang dipaksa-paksa memikul jabatan, sementara dirinya menolak sampai menghiba-hiba, dan menangis sesegukan. Ya, yang begitu itu tidak ada realitasnya sama sekali.

[9] Sebagian besar para politisi keimanannya rusak. (Lho, kok begitu? Jangan ngawur lho kalau menulis!). Mengapa saya katakan demikian? Sebab kalau keimanan mereka baik, atau sehat, mereka pasti ketakutan dengan memikul jabatan anggota dewan atau pejabat birokrasi itu. Mereka takut kalau kelak akan dituntut oleh para pemilihnya di Akhirat nanti. Kalau seorang anggota dewan DPR RI dalam Pemilu dipilih oleh 5 juta warga negara. Misalnya begitu. Maka nanti di Akhirat dia harus bertanggung-jawab atas ke-5 juta pemilihnya itu. Apa ada yang merasa dirugikan? Diabaikan? Dizhalimi? Dikhianati? Dan seterusnya. Kalau mayoritas pemilih merasa kecewa, ya sudah hancurlah nasibnya di Akhirat.

[10] Para politisi banyak sekali menjanjikan akan melakukan ini itu, akan mengatasi ini itu, akan menyelesaikan ini itu, akan memberikan ini itu, dan sebagainya. Tetapi dari fakta yang sudah berjalan, mereka tidak bisa memberi apa-apa, selain rasa capek saja. Aneh, yang kemarin-kemarin belum terbukti dilaksanakan, tetapi sudah membuat janji-janji baru. Kata Nabi, salah satu ciri orang munafik, “Wa idza wa’ada akhlafa” (kalau dia berjanji, dia mengingkari). Jadi dapat disimpulkan, mayoritas politisi yang suka berjanji itu adalah… (teruskan sendiri!!!).

Dengan politik seperti ini apa yang akan kita dapat… Harapan apa yang masih bisa diharapkan… Kebaikan apa yang dinanti… Pembelaan apa yang akan ditunggu dari mereka… Hampir-hampir para politisi itu bisa disamakan dengan kumpulan manusia yang penuh penyakit hati di dadanya. Mereka tidak memberikan harapan bagi Ummat, juga bagi bangsa.

Bagaimana dong nanti kalau Parlemen dikuasai oleh orang-orang kafir? Lalu mereka menerbitkan UU yang merugikan Ummat? Bagaimana kalau yang terpilih adalah pejabat-pejabat buruk moral? Bagaimana kalau Pemerintahan dikuasai oleh orang-orang jahat?

Atas semua pertanyaan itu, saya bisa bertanya balik: Apa pernah terjadi situasi seperti itu di negara kita? Pernahkah ada fakta dan contohnya, bahwa Pemilu menghasilkan hal-hal yang ditakutkan itu? Jangan-jangan, semua itu hanya was-was saja, yang menghantui perasaan, padahal realitasnya tidak pernah ada.

Lagi pula, seandainya terjadi hal yang ditakutkan secara riil di lapangan, apa Ummat Islam akan diam saja? Apa kita akan terima beres agenda-agenda yang akan merusak kehidupan Ummat? Buktinya, dalam soal UU Pornografi. Meskipun ia dibahas di Parlemen, Ummat Islam tidak kehilangan gairah untuk mendukung UU Pornografi (seharusnya UU APP).

Sekarang di depan kita ada dua pilihan:

Pertama, mendukung proses demokrasi seperti sekarang dengan resiko kita akan terus dikadali oleh politisi-politisi itu. Biarpun sepak terjang kebobrokan mereka sudah tidak bisa dibantah sedikit pun, kita tetap harus menerimanya, mendukungnya, dan berharap akan ada perubahan baik.

Kedua, kita tidak mendukung semua proses yang menghasilkan politisi-politisi busuk ini, dan memaksimalkan cara-cara lain yang konsitusional untuk memperbaiki kondisi.

Kalau saya, ya lebih memilih cara kedua. Namun pertanyaannya, apakah cara seperti itu ada? Apakah ia nyata? Apakah ia bukan mimpi belaka?

Jawabnya, “Ya jelas ada! Kongkret dan bisa diterapkan dalam kehidupan politik nasional saat ini!”

Salah satu caranya: KITA KEMBALI KE SISTEM PEMILU PADA TAHUN 1999 DAN MEMPERBAIKINYA!

Dalam Pemilu 1999 ada cirinya yang membedakan dengan Pemilu saat ini, antara lain:

– Pemilu diadakan setiap 5 tahun sekali saja. Tidak usah, setiap bulan ada Pemilu (pilkada-pilkada).

– Pejabat birokrasi dipilih oleh DPR/DPRD, jangan dipilih langsung oleh rakyat. Argumentasinya, para wakil rakyat rata-rata lebih pintar dan berwawasan ketimbang rakyat pada umumnya. Ya, orang pintar tentu lebih bisa memilih dengan rasional. Konsekuensinya, pilpres dan pilkada dihapuskan saja. Kita kembali ke sistem perwakilan.

–  Pemilu bersifat memilih partai politik, bukan caleg. Urusan penetapan caleg diserahkan ke masing-masing partai. Tujuannya, agar masyarakat tidak sumpek melihat pertarungan foto-foto caleg di jalan-jalan. Selain itu juga agar lebih simle prosesnya. Tapi partai politik tetap wajib menunjukkan urutan caleg mereka.

– Jumlah partai politik dibatasi. Caranya dengan menetapkan standar ET yang ketat. Misalnya, minimal partai politik harus meraih suara 10 %. Kalau tidak bisa, dia tidak usah ikut pemilu. Terlalu banyak peserta pemilu bukan semakin baik, malah semakin memusingkan.

Nah, itu alternatif yang setidaknya bisa disampaikan. Jadi, jangan bicara lagi, “Mana dong alternatifnya?” Itu tuh sudah disebutkan. Intinya, cobalah praktik politik dibuat sangat hemat, simple, mudah, dan tidak memusingkan seperti selama ini. Anggaran dihemat, proses dipermudah, birokrasi dibuat simple-simple saja.

Hanya saja, cara demikian akan sulit diterima oleh mereka yang telah menjadikan demokrasi sebagai bagian dari ideologinya. Mereka akan mencak-mencak kalau demokrasi dibuat praktis, hemat, simple. Mereka butuh cara yang rumit, berbiaya 13 triliunan, penuh konflik, menyuburkan kemunafikan, dan sebagainya. Maklum, demokrasi telah menjadi bagiandari agamanya.

BACK TO OLD SYSTEM, BROTHER!!! Itulah pesannya!

Lupakan soal “pertumpahan darah” dan ilusi-ilusi lainnya!

MUI perlu menerbitkan fatwa baru, “Wajib kembali ke sistem lama, yang hemat, praktis, simple, meminimalisir konflik, memperkuat lagi  sistem perwakilan/perwalian.” Kalau itu sih, ane setuju coy…

Bandung, 19 Maret 2009.

AM. Waskito.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: