Mengatasi Masalah dengan Masalah

(Mengharamkan Demokrasi demi Madharat

yang Lebih Besar)

Oleh: Abduh Zulfidar Akaha.

(Penulis dan Ketua Dewan Redaksi Pustaka Al Kautsar)

Catatan Editor:

Berikut sebuah tulisan dari Ustadz Abduh Zulfidar, Redaksi Pustaka Al Kautsar, tentang demokrasi dan Pemilu. Intinya, beliau menyayangkan sikap sebagian orang yang mendukung Golput. Kemudian juga mempertanyakan, solusi lain jika Pemilu dianggap haram.

Seperti pada tulisan sejenis, posisi saya (editor) adalah member ruang bagi suara-suara kontra terhadap tulisan-tulisan yang ada di blog ini. Tujuannya, agar muncul dialog dua arah. Namun tulisan yang dimuat ini tidak mewakili pendirian saya pribadi dalam soal demokrasi dan Pemilu. Terimakasih.

Pemilu sudah di depan mata. Polemik antara yang mengharamkan golput dan mengharamkan demokrasi terus bergulir, bahkan disampaikan dalam khutbah Jum’at yang saya saksikan sendiri. Satu pakem bagi saya yang selama ini tidak mau menyampaikan permasalahan khilafiyah atau polemik umat di khutbah Jum’at, kecuali jika bisa disampaikan secara adil, obyektif, dan proporsional.

Beberapa waktu lalu, tepatnya Jum’at 6 Maret 2008, khatib memberikan materi yang cukup “berat”, yakni kewajiban golput. Bagi yang setiap hari setiap saat pergi ke masjid, hal ini bisa jadi tidak menjadi soal. Namun bagi mereka yang ke masjidnya hanya seminggu sekali pas shalat Jum’at saja, mungkin ini akan membingungkannya. Sekalinya ke masjid, langsung “disuguhi” sesuatu yang membuatnya bingung. Sesuatu yang berbeda dengan yang diketahui dan diyakininya selama ini; golput itu haram.

Kembali pada sang khatib, dia mengatakan bahwa kita mesti “menghargai” fatwa MUI yang mewajibkan memilih pemimpin yang shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah. Jika ada pemimpin yang memiliki kriteria ini, maka kita wajib memilih dan haram golput. Sebaliknya, jika tidak ada pemimpin yang memenuhi kriteria shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah; maka mafhum mukhalafahnya adalah kita wajib golput. Dan, khatib pun mengisyaratkan bahwa saat ini tidak ada calon pemimpin yang memenuhi kriteria sebagaimana yang difatwakan oleh MUI. Dengan demikian, kita wajib golput!

Saya sangat menyayangkan khutbah yang bermaterikan semacam ini. Bagaimanapun ini adalah khutbah Jum’at, bukan forum diskusi, dialog terbuka, atau ceramah umum yang memungkinkan hadirin untuk bertanya. Selain itu, ada beberapa catatan saya. Pertama; apa dasar dan bukti khatib menganggap bahwa tidak ada (calon) pemimpin yang memenuhi kriteria MUI. Kedua; jika tidak ada pemimpin yang memenuhi syarat, kenapa harus golput. Apakah dengan golput akan muncul pemimpin yang memenuhi syarat?

Ketiga; jika tidak setuju pemilu, lalu cara seperti apa agar kita bisa mendapatkan pemimpin yang memenuhi kriteria? Keempat; apakah dengan cara yang ditawarkan tersebut, bisa dijamin bahwa akan terpilih pemimpin yang memenuhi kriteria? Dan kelima; jika terpilih seorang pemimpin menurut cara sang khatib, kriteria versi siapakah yang dipakai? Apakah pemimpin tersebut juga memenuhi kriteria menurut mereka yang tidak golput?

Baiklah, katakanlah demokrasi itu mungkar –meski masih debatable–, dan tidak ada seorang pun muslim yang ikut pemilu karena pemilu itu haram. Kemudian sebagai konsekuensi logis, akan terpilih Presiden dan wakil presiden non-muslim, parlemen dikuasai non-muslim, pejabat-pejabat di instansi pemerintahan dikuasai non-muslim, dan aparat juga non-muslim. Lalu, apakah demokrasi itu akan otomatis hilang dan berganti dengan sistem Islam (catatan: tidak ada nash qath’i tentang sistem Islam dalam pemilihan pemimpin tertinggi)? Atau, apakah justru akan muncul kemungkaran yang lebih besar bahkan jauh lebih besar?

Bukan tidak mungkin, jika negeri ini dikuasai oleh kaum kafir di segala lininya; aktifitas umat Islam akan dikekang dan serba terbatas serta menjadi budak di negeri sendiri. Jangankan di segala lini, ketika Turki dipimpin oleh Mustafa Kamal Ataturk yang seorang muslim sekular saja, umat Islam di sana tidak bisa berbuat banyak ketika kehidupan beragamanya dikebiri dan banyak simbol-simbol keislaman yang dihapus. Tidak cukupkah Khilafah Turki Utsmani sebagai pelajaran? Bukankah di antara mereka yang anti-demokrasi adalah mereka yang mendambakan khilafah?

Lihat, di mana bekas kekuatan kaum muslimin di sana saat kekhilafahannya diruntuhkan? Apakah mereka mempunyai kekuatan untuk berontak? Padahal, kemarin sore mereka adalah orang-orang muslim militan yang sangat disegani kawan dan ditakuti lawan. Tapi, di mana kekuatan itu ketika khilafah jatuh? Subhanallah… itu baru seorang Mustafa Kamal. Bagaimana halnya jika Indonesia dikuasai oleh orang-orang kafir di segala lininya –sebagai konsekuensi logis tidak mau ikut pemilu–?

Baiklah, katakanlah umat Islam di Indonesia sangat kuat, bersatu, dan berani. Sehingga, manakala pemerintahan dan parlemen Indonesia dikuasai orang-orang kafir, serta kezhaliman telah merajalela, mereka akan mengumandangkan jihad. Dan, terjadilah perang. Sungguh, jika ini yang diharapkan –sebagaimana yang kami dengar–, maka yang akan terjadi pada saat itu adalah pertumpahan darah antar-sesama muslim. Biaya jiwa dan materi yang dikeluarkan akan jauh lebih besar daripada ‘sekadar’ ikut pemilu. Itu belum termasuk hukum membunuh sesama muslim.

Selanjutnya, katakanlah umat Islam berhasil menang dalam “jihad” tersebut. Lalu, siapa yang akan diangkat menjadi pemimpin atau khalifah atau presiden Indonesia? Bagaimana caranya? Apakah dengan cara musyarawah atau “pemilu yang islami”? Bagaimana jika calon pemimpinnya tidak disetujui oleh sebagian kaum muslimin yang lain?

Namun demikian, pendapat yang menyerukan jihad saat negara dikuasai orang kafir yang zhalim dan kondisi negara sangat amburadul serta tidak kondusif bagi umat Islam, masih lebih baik daripada kelompok lain yang juga menyerukan golput. Kelompok lain ini lebih ‘aneh’ lagi. Mereka mengharamkan demokrasi dan pemilu serta mengajak golput, tapi mereka menerima apa pun hasil pemilu.

Saya katakan aneh, sebab manakala pemilu ini tidak diikuti oleh seorang muslim pun (karena demikian seruan mereka, mengajak golput) dan hanya diikuti orang-orang kafir,[1] lalu menghasilkan pemimpin yang kafir, para menteri yang kafir, dan aparat negara yang juga kafir; mereka tetap menyatakan sami’naa wa atha’naa. Kalau pemilu saja dibid’ahkan, bagaimana halnya dengan ‘kebijakan-kebijakan’ pemerintah nanti yang notabene non-muslim? Bukankah yang bid’ah dan mungkar kelak bukan hanya pemilu saja? Apakah akan tetap sami’naa wa atha’naa dengan penguasa yang serba kafir?

* * *

Saya teringat kisah tentang Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah (w. 728 H) dan para prajurit Tartar yang minum minuman keras di tempat umum. Kisah ini diceritakan oleh muridnya, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah (w. 751 H), dalam kitabnya “A`lam Al-Muwaqqi’in” (bisa juga dibaca; I’lam Al-Muwaqqi’in) bab “Inkar Al-Munkar Arba’ Darajat” (Mengingkari kemungkaran ada empat tingkatan). Namun, sebelum saya kutipkan kisahnya, ada baiknya saya sebutkan dulu empat tingkatan ini :

  1. Kemungkaran tersebut hilang dan digantikan dengan yang lebih baik.
  2. Meski tidak hilang secara keseluruhan, tetapi kemungkaran tersebut berkurang.
  3. Kemungkaran tersebut hilang, tetapi diganti dengan kemungkaran lain yang sama.
  4. Kemungkaran tersebut hilang, tetapi berganti menjadi kemungkaran yang lebih besar.

Imam Ibnul Qayyim berkata, “Dua tingkatan yang pertama adalah masyru’ (disyariatkan). Tingkatan ketiga adalah medan ijtihad. Dan, tingkatan yang keempat adalah haram.”

Dikisahkan, bahwa pada masa pendudukan pasukan Tartar (Mongolia), ketika Ibnu Taimiyah berjalan-jalan bersama para sahabatnya, mereka melihat sebagian orang Tartar sedang minum minuman keras, mabuk-mabukan. Sebagian sahabat Ibnu Taimiyah mencela tindakan orang-orang Tartar itu dan hendak melarangnya. Namun Ibnu Taimiyah mencegah sebagian sahabatnya dan berkata, “Biarkan saja mereka. Sesungguhnya Allah melarang khamr itu karena ia dapat membuat orang lupa kepada Allah dan membuat orang tidak melakukan shalat. Tetapi orang-orang itu, dengan minum khamr, justru membuat mereka tidak membunuh, menawan orang, dan merampok harta benda rakyat. Jadi, biarkan saja mereka!”[2]

Perhatikanlah, bagaimana ulama besar sekaliber Ibnu Taimiyah (dan Ibnul Qayyim) yang dikenal sebagai tokoh terdepan anti-bid’ah, membiarkan orang-orang Tartar meminum khamr karena melihat bahwa lebih baik mereka minum khamr daripada mereka melakukan kemungkaran lain yang lebih besar.

Dalam demokrasi ada kemungkaran. Kita akui itu. Tapi kita juga tidak bisa menafikan adanya kebaikan dalam demokrasi. Nah, dari sisi inilah kita masuk. Kita timbang manfaat dan madharatnya, sebagaimana Ibnu Taimiyah menimbang manfaat dan madharat saat beliau dan para sahabatnya menyaksikan orang-orang Tartar minum minuman keras. Manfaatnya, orang-orang Tartar itu paling banter akan berhenti dari kemungkaran minum khamr. Namun madharatnya, mereka akan melakukan kemungkaran yang jauh lebih besar daripada ‘sekadar’ minum. Mereka akan membunuh, menawan, dan merampok.

Selain kaidah “inkarul munkar”, ada juga kaidah ushul fiqih yang mesti diperhatikan dalam masalah ini, yakni: al-akhdzu bi akhaffi adh-dhararain (mengambil risiko paling ringan di antara dua madharat) dan adh-dharar al-asyad yuzalu bi adh-dharar al-akhaf (menghilangkan madharat yang lebih besar dengan madharat yang lebih kecil).[3]

Sungguh, “kemungkaran” dan “madharat” dalam demokrasi dan pemilu jauh lebih kecil dibandingkan dengan risiko jika umat Islam tidak ikut pemilu. Maksud hati ingin mengatasi masalah kemungkaran dan madharat pemilu, namun sejatinya justru kita menanam benih masalah yang jauh lebih dahsyat kemungkaran dan madharatnya.

Wallahu a’lam bish-shawab.



[1] Ini jika mereka serius dengan pendapatnya. Mereka tentu akan bahagia jika semua umat Islam di Indonesia golput. Sebab, ini yang mereka inginkan. Jika demikian, tentu mereka juga sudah siap dengan hasil pemilu yang hanya diikuti oleh orang-orang non-muslim. Lahirnya pemimpin, aparat, dan pejabat yang kafir adalah konsekuensi logis dari golputnya umat Islam.

[2] I’lam Al-Muwaqqi’in ‘An Rabb Al-‘Alamin/Ibnul Qayyim/Jilid 2/Juz 3/Hlm 4-5/penerbit Maktabah Al-Iman, Manshurah – Mesir/Cetakan pertama/1999 M – 1419 M.

[3] Dalam kitab-kitab fiqih kita akan banyak menemukan contoh dalam masalah ini. Misal, bolehnya menggugurkan janin yang sudah lebih empat bulan (sudah ditiupkan ruh) karena kondisi si ibu yang menderita sakit sangat parah, di mana jika si ibu tetap meneruskan kandungannya akan berakibat pada risiko kematian. Aborsi adalah haram (mungkar). Namun, karena nyawa si ibu terancam jika janin tidak diaborsi, maka aborsi pun dibolehkan dalam kondisi ini, demi maslahat yang lebih nyata dan menghindari madharat yang lebih berat.


Iklan

7 Responses to Mengatasi Masalah dengan Masalah

  1. abuabyan berkata:

    Memang terkadang orang yg mengaku paling nyunnah ini seperti kaum qodariyah, logika berfikir mereka sangat aneh, mudah2an Allah SWT memberikan hidayah pada mereka dan kita semua. Amin

  2. M.Fathi Farahat berkata:

    Walaupun ada rasa sedikit kecewa dengan partai Islam yang ada saat ini,tapi setidaknya untuk menghindari kemungkaran dan mudharat yang lebih besar..

    **ijin copas bi**

  3. dir88gun berkata:

    assalamu alaikum wr. wb.

    Permisi, saya mau numpang posting (^_^)

    http://ulamasunnah.wordpress.com/2008/06/03/menggugat-demokrasi-daftar-isi/
    http://hizbut-tahrir.or.id/2009/03/17/demokrasi-bukan-jalan-perubahan-hakiki/

    Sudah saatnya kita ganti sistem,
    untuk masa depan umat yang lebih baik!
    semoga link di atas bisa menjadi salah satu rujukan…

    Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.
    Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. (-_-)

    wassalamu alaikum wr. wb.

  4. TOMO berkata:

    bagi umat Islam yang golput SECARA TAK SADAR DAN TAK LANGSUNG KALIAN TELAH MEMILIH CALON PEMIMPIN YANG KAFIR SEBAGAI PEMIMPIN NEGARA INI.

    kenapa begitu :

    sekarang begini jika ada dua calon pemimpin saja di negara ini yang ikut pemilu, salah satunya calon pemimpin Muslim dan satu lagi dari calon pemimpin non-muslim.
    jumlah total pemilih di negara ini misalkan 100 juta pemilih dengan rincian : 70 juta pemilih dari kalangan muslim dan 30 juta lagi dari kalangan non-muslim
    KALAU UMAT MUSLIM TIDAK ADA YG GOLPUT maka calon pemimpin dari kalangan muslim akan menang. karena jumlah kita (pemilih muslim) lebih banyak(70 juta) dari kalangan pemilih non- muslim(30 juta).

    tapi kalau UMAT ISLAM GOLPUT SAMPAI 60 % misalkan (60 % dari 70 juta mendekati 42 juta), MAKA pemilih untuk calon pemimpin muslim hanya 28 juta SEMENTARA YANG KAFIR 30 JUTA!!!!.
    Yang artinya SECARA TAK SADAR DAN TAK LANGSUNG KALIAN TELAH MEMILIH CALON PEMIMPIN KAFIR SEBAGAI PEMIMPIN KALIAN.

    Jika alasan kalian karena menentang sistem demokrasi dan penegakan khilafah. Sekarang begini apa menurut kalian dengan GOLPUT bisa menegakkan khilafah dan menghancurkan demokrasi.
    JIHAD itu tak selalu di medan perang saudara ku. Ada banyak medan untuk berjihad contohnya dalam politik kita berusaha mendapatkan suara agar kita tidak di dominasi oleh suara dari pihak lain.

    Sekarang kita dihadapkan atas 3 pilihan :
    1. negara kita menegakkan sistem khilafah
    2. Negara kita menegakkan sistem demokrasi TAPI pemimpinnya dari kalangan muslim
    3. Negara kita menegakkan sistem demokrasi DENGAN pemimpin dari kalangan non- muslim

    Dari 3 pilihan tersebut pilihan 1 sulit untuk dilaksanakan berarti hanya pilihan 2 dengan 3. kedua pilihan tersebut(2 dan 3) memang dua pilihan yang salah. Tapi kalau kita di hadapkan pada 2 perbuatan DOSA sebagai pilihannya, PILIHLAH YANG DOSANYA PALING KECIL.

    Jadi saya katakan sekali lagi kepada anda AGAR TIDAK GOLPUT. Jihad itu membutuhkan KESABARAN BUKAN SIKAP TERGESA-GESA. Jadi kita bukan hanya berjuang dalam PERANG tapi juga dalam MEREBUT PEMIMPIN. ANGGAP SAJA PILIHAN KE 2 SEBAGAI LANGKAH AWAL MENUJU PILIHAN 1.

  5. abisyakir berkata:

    @ Mas TOMO

    Syukran atas komentar Antum. Silakan mampir sambil lihat-lihat. Moga ada manfaatnya, amin.

    Tentang pandangan Anda, saya bisa memberi tanggapan seperti berikut:

    – Alasan seperti Anda ini sudah sangat sering dipakai oleh para politisi pro demokrasi. Mereka selalu menakut-nakuti Ummat Islam dengan pemimpin-pemimpin non Muslim yang mengerikan, kejam, brutal, bla bla bla.

    – Perlu Anda pahami, golput di kalangan Ummat Islam itu tidak muncul begitu saja. Itu ada alasannya Mas. Ia karena para politisi Muslim sendiri yang banyak menipu Ummat dengan slogan-slogan kosong. Mereka pintar memutar-mutar lidah untuk menipu Ummat. Ya, lama-lama Ummat kapok juga. Terus terang saya sendiri tadinya juga seperti Anda, mendukung sebagian partai/politisi Muslim itu. Beginilah, ibarat kita membeli barang di warung. Kalau sekali dua kali ditipu kita masih bisa sabar. Tapi kalau berkali-kali kita ditipu, jelas kita akan muak juga. Iya kan? Anda seperti itu juga kan kalau ditipui oleh pedagang-pedagang curang? Nabi sendiri mengatakan, “Orang beriman itu tidak akan digigit hewan berbisa dalam satu lubang sampai dua kali.” Cukup sekali tertipu, jangan terulang lagi. Begitu tho?

    – Kalau kita terus-menerus memilih partai Islam/politisi Muslim, meskipun pekerjaan mereka menipui Ummat, dengan alasan, “Biar kepemimpinan tidak jatuh ke tangan orang kafir,” ini namanya kezhaliman. Sudah jelas-jelas politisi Muslim banyak yang sengak dan menipu, kok masih dipilih sih? Kalau tradisi memilih para penipu ini terus dilakukan, dengan alasan mencegah orang kafir berkuasa, ini kezhaliman namanya. Mereka memaksa Ummat terus memilih, sementara mereka juga terus menipu masyarakat. Padahal Nabi mengatakan, “Takutlah akan kezhaliman, sebab kezhaliman itu akan menjadi kegelapan di Hari Kiamat.”

    – Langkah golput adalah upaya perbaikan, agar para politisi Muslim lebih bertanggung-jawab dengan amanah-amanah yang dipikulnya. Bagaimana lagi cara memperbaiki mereka, kalau bukan memboikot mereka? Justru kalau Anda menolak golput, itu sama saja dengan melenyapkan peluang perbaikan dalam sistem ini. Kita akan terus mendapati sistem pemilu yang menipu dan menipu terus, kalau sesekali tidak memboikot suara untuk partai-partai Muslim itu. Golput dalam rangka mengingatkan mereka agar lurus jalannya, agar jangan jadi politisi munafik, itu SAH 100 %.

    – Golongan anti golput selalu beralasan, “Nanti suara orang kafir utuh, sementara suara Muslim banyak yang golput.” Kita jawab, memangnya yang kesal dengan politisi-politisi sengak itu hanya kalangan Muslim ya? Apa Anda kira para pemilih non Muslim tidak kesal dengan pilihan mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa itu? Jangan GR dulu deh. Golput itu ada dimana-mana, termasuk pemilih Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan lainnya.

    – Terus, mengapa para pendukung partai politik (golongan anti golput) selalu beralasan, “Nanti Parlemen akan dikuasai oleh golongan non Muslim.” Saya mau bertanya, “Memang ada pengaruhnya kalau partai Anda atau politisi-politisi Anda yang menduduki kursi Parlemen itu? Apa ada pengaruhnya? Jangan-jangan pengaruhnya cuma ‘beda KTP’ saja?” Mohon dong jangan kambing hitam kan non Muslim. Kalau ada kekurangan, lihat diri sendiri. Masak yang bikin masalah Anda sendiri, tapi yang harus nanggung jeleknya non Muslim. Itu tidak adil namanya.

    – Saya kadang bertanya-tanya, “Apa bedanya politisi Muslim yang duduk di Parlemen dengan politisi-politisi non Muslim? Perasaan tidak ada bedanya. Mereka sama saja, sama-sama menipunya. Hanya saja, yang satu menipu atas nama “Islam”, yang lain menipu atas nama label agamanya sendiri.” Tidak ada bedanya. Toh, selama ini mereka semua berdiam diri atas masalah-masalah besar yang dihadapi Ummat Islam. Seperti contoh, Skandal BLBI, kenaikan BBM lebih dari 100 %, sistem ekonomi kapitalis pasar bebas, sistem ketenaga-kerjaan kontrak (out sourcing), illegal logging, penganiayaan TKI, lumpur Lapindo, Ahmadiyyah, JIL, media massa liberal, mall-mall, kerusakan moral generasi muda, narkoba, infiltrasi agen asing, penjualan aset-aset bangsa, dll. Banyak sekali, mereka diam saja. Disana tidak ada beda significant antara anggota dewan/birokrasi Muslim dan non Muslim. Jadi, tidak ada pengaruhnya dipilih atau tidak.

    – Saya sih mau memilih politisi-politisi Muslim, asal mereka membuat kontrak politik dulu. Isinya sebagai berikut: “Kalau mereka mengkhianati janji-janjinya, mereka bersedia digantung di tengah alun-alun kota, tanpa proses hukum.” Kalau ada yang mau menanda-tangani kontrak politik seperti itu di atas materei 6000 rupiah, saya siap memilih orang seperti itu. Bagaimana, ada tidak yang siap membuat kontrak politik seperti itu?

    Jadi, sikap golput itu hak asasi manusia, hak asasi Muslim. Tidak seperti pandangan “tuan otoriter” yang namanya Hidayat Nur Wahid, dia mengingkari hak masyarakat untuk golput dengan alasan pasal-pasal konstitusi. Orang itu sudah keblinger, maka sikapnya mau meniru-niru regim otoriter masa lalu. Dia menolak hak golput di tangan masyarakat. Sekarang saya tanya, “Dia mengerti demokrasi tidak?” Kan konstitusi Indonesia mengakui demokrasi. Dalam demokrasi, kan sikap abstain/golput itu diperbolehkan. Tapi HNW tidak kekurangan akal, dia bilang, “Arti demokrasi dalam konstitusi kan dibatasi aturan UU Politik tentang pemilu. Dalam aturan itu tidak ada pasal yang memperbolehkan tentang golput!” Licin bener orang keblinger satu ini.

    Hai HNW, saya bertanya ke Anda:

    – UU Politik kan lebih bersifat teknik, bukan filosofis. Jadi wajar kalau dalam aturan UU politik yang diatur hanya masalah-masalah tekniknya saja. Seperti kalimat berikut ini “hak memilih caleg yang ganteng”, apa dalam UU Politik ada kalimat seperti itu? Tidak ada kan. Apa karena tidak ada dalam aturan lalu masyarakat dianggap tidak berhak? Begitu ya cara berpikirmu wahai HNW?

    – Apa ada dalam UU Politik itu kalimat yang tegas melarang golput. Misalnya, “Warga negara dilarang golput. Kalau golput mereka akan dipenjara minimal 5 tahun dengan denda 20 juta rupiah.” Apa apa aturan larangan itu HNW? Bukankah sebagai doktor akidah dari Univ Madinah, Anda paham bahwa sesuatu yang tidak diatur dalam UU, artinya boleh/mubah. Masak sudah lupa seh Pak?

    – Aneh sekali. Kalau melihat UU politik saat ini, sistem kita sudah sangat liberal. Tapi ironisnya, UU itu dipakai HNW untuk melarang sikap golput. Ini aneh sekali. Semangat UU itu sangat liberal, tetapi dalam keliberalannya itu oleh HNW dipakai untuk melegitimasi sikap-sikap politik otoriter. Memalukan dan menyedihkan memang.

    Perkataan orang seperti HNW ini tidak perlu dihiraukan. Anggap saja seperti angin kosong!

    AM. Waskito.

  6. ahmad berkata:

    wah wah kok yang ‘panas’ jadinya pemilik blog nya ya?
    kalo gitu, ngapain dipasang mas.. he.. he..

  7. abisyakir berkata:

    @ Ahmad.

    Pak Ahmad, syukran atas masukan kritis Antum. Mohon maaf kalau kesannya tidak enak.

    Begini sedikit ceritanya: Sebenarnya blog ini terbuka buat tulisan-tulisan yang bernada antagonis dengan yang dipublikasikan disini, asalkan dibangun dengan struktrur ilmiah dan sopan. Pertimbangannya, biar tidak satu arah saja. Nah, untuk sistem demokrasi saya sudah membahas di banyak tempat. Intinya begini, demokrasi itu sangat tidak sesuai dengan ushul Syariat Islam. Tetapi dalam kondisi darurat dengan syarat-syarat tertentu kita bisa memanfaatkan demokrasi untuk menghindari madharat yang lebih besar. Tetapi dengan catatan “ada syarat-syaratnya”. Hal itu sudah berulang kali kita sampaikan di blog ini.

    Namun ada sebagian kolega saya yang pro demokrasi, mereka tetap ingin meyakinkan bahwa demokrasi perlu, demokrasi jangan dijauhi, golput jangan dilakukan, termasuk mendukung fatwa MUI tentang “golput”. Ya sudah, biar berimbang saya ijinkan artikel-artikel pro demokrasi itu dimuat di blog ini. Tetapi ternyata muncul lagi usulan artikel lain yang isinya sama, mendukung demokrasi. Mula-mula saya ijinkan karena biar ada penyeimbang. Tapi lama-lama bisa mempengaruhi pandangan pembaca blog ini tentang demokrasi. Ya, saya tidak akan mendiamkan. Maka itu, sebelum saya muat tulisan itu, saya sudah mengatakan “akan mengkritisi” tulisan itu kalau tidak sesuai dengan semangat di blog ini, dan alhamdulillah dipersilakan dikritik. Ya sudah, saya kritik saja sekalian dalam tulisan berbeda. Ini menunjukkan pendirian kami bahwa demokrasi itu tetap haram, tidak bisa berubah menjadi halal, biarpun MUI telah menurunkan fatwa yang bagaimanapun isinya. Maka disana saya tunjukkan alasan-alasan keharaman demokrasi itu.

    Nah, begitu kurang lebih kronologinya. Jadi kelihatan kurang enak memang. Mohon dimaklumi! Jazakumullah khair.

    “Pemilik Blog” (He he he).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: