Ibnu Taimiyyah dan Praktik Demokrasi

Rasanya janggal mengaitkan pendapat Ibnu Taimiyyah rahimahullah tentang kaidah nahyul munkar dengan praktik demokrasi. Selain di jaman Ibnu Taimiyyah sendiri belum ada demokrasi, juga karena beliau memang tidak pernah berpendapat sama sekali tentang demokrasi. Coba tanyakan kepada para spesialis yang ‘alim dengan pandangan-pandangan Ibnu Taimiyyah, pernahkah beliau berpendapat tentang demokrasi? Jawabnya, pasti tidak! Tetapi dalam diskusi-diskusi di internet, pendapat Ibnu Taimiyyah sering disebut untuk mendalili praktik demokrasi. Kalau tidak salah, lebih dari sekali saya membaca kenyataan seperti itu.

Dalam sebuah tulisan disebutkan:

“Saya teringat kisah tentang Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah (w. 728 H) dan para prajurit Tartar yang minum minuman keras di tempat umum. Kisah ini diceritakan oleh muridnya, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah (w. 751 H), dalam kitabnya “A`lam Al-Muwaqqi’in” (bisa juga dibaca; I’lam Al-Muwaqqi’in) bab “Inkar Al-Munkar Arba’ Darajat” (Mengingkari kemungkaran ada empat tingkatan).

Namun, sebelum saya kutipkan kisahnya, ada baiknya saya sebutkan dulu empat tingkatan ini: [1] Kemungkaran tersebut hilang dan digantikan dengan yang lebih baik. [2] Meski tidak hilang secara keseluruhan, tetapi kemungkaran tersebut berkurang. [3] Kemungkaran tersebut hilang, tetapi diganti dengan kemungkaran lain yang sama. [4] Kemungkaran tersebut hilang, tetapi berganti menjadi kemungkaran yang lebih besar.

Imam Ibnul Qayyim berkata, “Dua tingkatan yang pertama adalah masyru’ (disyariatkan). Tingkatan ketiga adalah medan ijtihad. Dan, tingkatan yang keempat adalah haram.”

Dikisahkan, bahwa pada masa pendudukan pasukan Tartar (Mongolia), ketika Ibnu Taimiyah berjalan-jalan bersama para sahabatnya, mereka melihat sebagian orang Tartar sedang minum minuman keras, mabuk-mabukan. Sebagian sahabat Ibnu Taimiyah mencela tindakan orang-orang Tartar itu dan hendak melarangnya. Namun Ibnu Taimiyah mencegah sebagian sahabatnya dan berkata, “Biarkan saja mereka. Sesungguhnya Allah melarang khamr itu karena ia dapat membuat orang lupa kepada Allah dan membuat orang tidak melakukan shalat. Tetapi orang-orang itu, dengan minum khamr, justru membuat mereka tidak membunuh, menawan orang, dan merampok harta benda rakyat. Jadi, biarkan saja mereka!”

Perhatikanlah, bagaimana ulama besar sekaliber Ibnu Taimiyah (dan Ibnul Qayyim) yang dikenal sebagai tokoh terdepan anti-bid’ah, membiarkan orang-orang Tartar meminum khamr karena melihat bahwa lebih baik mereka minum khamr daripada mereka melakukan kemungkaran lain yang lebih besar.

Dalam demokrasi ada kemungkaran. Kita akui itu. Tapi kita juga tidak bisa menafikan adanya kebaikan dalam demokrasi. Nah, dari sisi inilah kita masuk. Kita timbang manfaat dan madharatnya, sebagaimana Ibnu Taimiyah menimbang manfaat dan madharat saat beliau dan para sahabatnya menyaksikan orang-orang Tartar minum minuman keras. Manfaatnya, orang-orang Tartar itu paling banter akan berhenti dari kemungkaran minum khamr. Namun madharatnya, mereka akan melakukan kemungkaran yang jauh lebih besar daripada ‘sekadar’ minum. Mereka akan membunuh, menawan, dan merampok.

Selain kaidah “inkarul munkar”, ada juga kaidah ushul fiqih yang mesti diperhatikan dalam masalah ini, yakni: al-akhdzu bi akhaffi adh-dhararain (mengambil risiko paling ringan di antara dua madharat) dan adh-dharar al-asyad yuzalu bi adh-dharar al-akhaf (menghilangkan madharat yang lebih besar dengan madharat yang lebih kecil).

Sungguh, “kemungkaran” dan “madharat” dalam demokrasi dan pemilu jauh lebih kecil dibandingkan dengan risiko jika umat Islam tidak ikut pemilu. Maksud hati ingin mengatasi masalah kemungkaran dan madharat pemilu, namun sejatinya justru kita menanam benih masalah yang jauh lebih dahsyat kemungkaran dan madharatnya.

Wallahu a’lam bish-shawab.

Faidah pemahaman yang bisa dipetik disini, antara lain:

[o] Jangan melakukan golput dalam Pemilu, sebab hal itu sama dengan menolak kemungkaran demokrasi, tetapi beresiko menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, yaitu terpilihnya pemimpin/wakil rakyat dari kalangan non Muslim.

[o] Dengan ikut serta dalam Pemilu, lalu berhasil masuk Parlemen, meskipun politisi Muslim tidak mampu menolak semua kemunkaran, setidaknya bisa mengurangi kemunkaran yang ada. Seperti kaidah fiqih, “Kalau tidak dapat semuanya, jangan ditinggalkan semuanya.”

[o] Dengan masuk Parlemen, politisi Muslim berkesempatan untuk menunaikan nahyul munkar di lembaga tersebut. Kalau tidak masuk, maka tidak ada kesempatan untuk menunaikannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan, sistem demokrasi/ikut Pemilu adalah perkara Syar’i dalam Islam, selaras dengan pendapat Ibnu Taimiyyah, wajib ditunaikan oleh setiap Muslim, dan haram ditinggalkan. Begitulah, kesimpulan sederhana yang bisa diambil dari pemahaman di atas.

Nahyul Mungkar Umum

Satu hal yang harus dipahami. Ketika Ibnu Taimiyyah menyebutkan kaidah nahyul munkar, tentu maksudnya untuk menghukumi perkara nahyul munkar secara umum. Ya, nahyul munkar oleh setiap Muslim terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh siapa saja. Persis seperti bunyi hadits Nabi, “Man ra’a minkum munkaran” (siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran). Jadi, masalahnya bersifat umum, tidak dibatasi dalam ruang lingkup demokrasi saja. Ia berlaku dalam segala kondisi, dimana di dalamnya ditemukan ada kemunkaran.

Malah sebenarnya, nahyul munkar dalam sistem demokrasi (di Parlemen) itu mengandung banyak kelemahan-kelemahan, antara lain:

[1] Untuk melakukan nahyul munkar di Parlemen, seseorang harus melalui proses yang sangat panjang. Hanya sedikit orang yang bisa memenuhi syarat itu. Sementara nahyul munkar pada dasarnya diperkenankan bagi semua Muslim dalam berbagai keadaan.

[2] Nahyul munkar dalam Parlemen dibatasi oleh aturan-aturan tertentu, dimana anggota Parlemen tidak boleh memasuki wilayah-wilayah terlarang, yang dianggap tidak menerima perubahan apapun. Contoh, dalam demokrasi di Turki, bentuk negara Turki sekuler dianggap sudah final.

[3] Nahyul munkar dalam Parlemen sulit dilakukan, sebab setiap anggota Parlemen menerima gaji dan tunjangan besar. Nilai kesejahteraan yang diterima cukup untuk mematikan keberanian seseorang dalam mengungkap kebenaran.

Disini tampak ada sesuatu yang tidak nyambung. Kasusnya sama seperti menghukumi golput haram dengan dalih “memilih pemimpin itu wajib”. Benar memang memilih pemimpin wajib, tetapi hal itu tidak bisa menjadi dalil untuk “mengharamkan” golput. Berbeda konteksnya. Begitu pula, dalam kaidah Ibnu Taimiyyah itu. Ia diperuntukkan bagi sesuatu yang umum, tapi aplikasinya digunakan untuk menghukumi masalah khusus. Situasi Parlemen itu khusus, dengan hukum-hukum yang relatif berbeda dengan situasi di luar Parlemen.

Ibaratnya, jangan GR dulu mendalili demokrasi dengan pendapat Ibnu Taimiyyah, sebab pendapat beliau itu berlaku umum untuk segala bentuk nahyul munkar dalam kehidupan Ummat. Seandainya Ibnu Taimiyyah tahu bahwa kehidupan Parlemen relatif berbeda dengan kehidupan masyarakat umum, mungkin beliau akan berpendapat secara khusus tentang Parlemen.

Kalau Anda membaca kitab beliau, Siyasah Syar’iyyah fi Ishlahir Ra’i war Ra’iyyah, disana akan tergambar dengan baik pokok-pokok pemikiran politik beliau. Kita bisa menjadikan kitab tersebut sebagai sarana untuk mengkritisi praktik demokrasi, sebab dalam demokrasi terdapat banyak perkara yang tidak sesuai dengan pokok-pokok pemikiran dalam kitab itu.

Hakikat Sistem Demokrasi

Ada yang mengatakan, bahwa demokrasi adalah masalah debatable (masih diperselihkan). Ada yang pro dan kontra, masing-masing memiliki dalil. Jadi, menurut pengusung demokrasi, “Kita harus saling menghormati dalam perbedaan pendapat.” Jangan saling mencela, jangan saling menyalahkan, mari terus menjaga persatuan. Lebih baik kita melakukan pekerjaan yang nyata, daripada terus menyalah-nyalahkan orang yang mendukung sistem demokrasi.

Ya begitulah. Berbagai retorika khas yang sering kita dengar. Disini saya ingin sebutkan, bahwa masalah demokrasi itu telah mendapatkan status hukum qath’iy dalam Islam. Hukumnya sangat kuat, tidak meragukan. Bukan ikhtilaf lagi, tetapi sudah tsabit. Hanya orang yang wawasan Islamnya lemah yang meragukan pandangan kritis Islam tentang demokrasi.

PERTAMA, demokrasi menghasilkan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Prinsip ini jelas sangat bertentangan dengan Islam. Dalam Islam, keputusan itu berdasarkan kesesuaian suatu perkara dengan Kitabullah dan Sunnah. Disebut Islami jika ia sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah, tidak peduli sedikit atau banyak orang yang mendukung perkara itu.

Dalilnya adalah: “Maka jika kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, maka kembalikanlah (keputusannya) kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir.” (An Nisaa’: 59).

Apakah Anda tidak merasakan benturan yang sangat kuat antara prinsip “suara terbanyak” dengan keharusan menghukumi setiap sesuatu dengan Kitabullah dan Sunnah? Kalau Anda tidak merasa, berarti ada masalah dalam hati Anda.

KEDUA, demokrasi menyamakan posisi orang beriman dengan orang kafir, musyrik, munafik, atau orang fasik. Dalam demokrasi suara semua orang sama rata, tidak memandang agama, keimanan, dan prestasinya.

Prinsip demikian jelas sangat munkar. Dalam Al Qur’an disebutkan: “Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Ahli Kitab dan musyrikin, mereka itu berada di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal shalih, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.” (Al Bayyinah: 6-7).

Kalau ayat yang seterang ini masih dianggap debatable, berarti ada masalah serius dalam pemikiran orang-orang yang meyakininya. Mereka harus cepat-cepat berbenah diri, sebelum jadwal keimanan bergulir lebih jauh. Tidak ada yang lebih kita takuti, selain makar Allah terhadap hati-hati kita.

Ada yang berpendapat, dalam urusan muamalah tidak berlaku prinsip wala’ wal bara’. Tetapi berlaku prinsip kesederajatan, tidak memandang seseorang itu Mukmin atau kafir. Dalam politik diumpamakan seperti muamalah itu.

Sederhana saja kita jawab, “Maukah anak-anak Anda dididik oleh preman, atau dididik oleh guru evangelist, atau dididik oleh guru komunis seperti yang pernah dialami Abdurrahman Wahid di masa remajanya, atau mereka dididik oleh orang Liberal, homoseks, atau psikopat?” Jawablah dengan jujur, tidak perlu berbasa-basi! Jelas, orang beriman akan muak jika anak-anaknya dididik oleh orang fasik atau orang kafir! Itu pertanda, bahwa dalam segala urusan, pertimbangan keimanan selalu menyertai langkah kita. Apalagi dalam proses untuk melahirkan pemimpin dan UU. Alangkah naifnya seorang Muslim meninggalkan akidahnya dalam kondisi seperti itu. Laa ilaha illa Allah wallahu Akbar!

KETIGA, dalam demokrasi, suara laki-laki disamakan dengan suara kaum wanita, sebab berlaku prinsip, “One man one vote.” Hal ini jelas sangat bertentangan dengan prinsip Islam. Dalam Islam, kesaksian seorang laki-laki seimbang dengan kesaksian dua wanita. Dalam Al Qur’an, “Maka persaksikanlah (transaksi itu) dengan dua orang laki-laki di antara kalian. Jika disana tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh diganti dengan) seorang laki-laki dan dua orang wanita dari kalangan saksi-saksi yang kalian ridhai.” (Al Baqarah: 282). Nabi Saw. juga menyebutkan, bahwa bukti “kekurangan akal” wanita, kesaksian dua orang wanita seimbang dengan kesaksian satu laki-laki.

Dalam pemilu demokratis di seluruh muka bumi, suara wanita ditakar seimbang dengan suara laki-laki. Padahal sudah qath’i dalam fiqih Islam, bahwa kesaksian wanita adalah setengah dari kesaksian laki-laki. Apakah yang demikian masih disebut debatable? Wah, sungguh menakjubkan.

KEEMPAT, demokrasi meletakkan kedaulatan tertinggi di tangan manusia. Manusia menjadi pengatur dirinya sendiri melalui mekanisme demokrasi. Prinsip demikian jelas sangat munkar. Dalam Islam, manusia hanyalah makhluk yang mengikuti panduan. Mereka tidak membuat panduan hidup sendiri, atau menjalani hidup sesuka hawa nafsunya sendiri.

Dalam Al Qur’an disebutkan: “Maka jika datang dari sisi-Ku berupa petunjuk (agama Allah), maka siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Dan siapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpun mereka di Hari Kiamat nanti dalam keadaan buta.” (Thahaa: 124).

Dalam mekanisme demokrasi, berlaku atau tidaknya suatu hukum, tergantung pendapat manusia tentang hukum itu. Manusia yang menjalani hidup, mereka pula yang menentukan aturannya. Ini adalah inti kekafiran. Tidak berbeda dengan kekafiran kaum ‘Aad, Tsamud, Madyan, Sodom, dll. di masa Nab-nabi dahulu. Hakikatnya sama, yaitu anti dengan intervensi aturan Allah dan menuruti hawa nafsu sendiri. Hanya saja, tampak begitu manis, teoritik, dan memukau, sehingga banyak orang silau memandangnya.

KELIMA, demokrasi menyuburkan sifat-sifat tercela. Untuk memenangkan kompetisi demokrasi, para politisi harus mendapat dukungan masyarakat. Untuk mendapat dukungan masyarakat, mereka harus bisa memikat hatinya. Cara yang sering ditempuh adalah: (1) Membanggakan hasil-hasil baik yang telah mereka capai; dan (2) Memberikan janji-janji indah tanpa bukti. Kedua cara itu sama-sama munkarnya. Cara pertama adalah riya’ sehingga menghapuskan pahala amal; cara kedua adalah sikap munafik.

Sikap para politisi rata-rata memenuhi 3 tanda kemunafikan seperti yang disebutkan oleh Nabi shallallah ‘alaihi wa sallam. Orang munafik itu, kalau berkata dusta, kalau berjanji ingkar, kalau dipercaya khianat. Kalau seseorang memenuhi ketiga tanda itu, sempurna sudah kemunafikannya, sekalipun mereka Shalat dan puasa.

Alangkah menakjubkan jika demokrasi seperti ini disebut perkara debatable. Laa haula wa laa quwwata illa billah. Bahkan lebih menakjubkan lagi, ketika sistem seperti itu diklaim bersumber dari Islam. Ya Allah ya Rahiim, bagaimana mungkin Islam akan membenarkan sesuatu yang mengingkari prinsip-prinsipnya? Tidak akan pernah bersatu antara keimanan dan kekafiran selama-lamanya, sebagaimana tidak pernah bersatu antara langit dan bumi, antara syurga dan neraka.

Sampai disini jelas amat sulit mengaitkan pandangan Ibnu Taimiyyah dengan praktik demokrasi. Kecuali kalau kita mau menuduh, bahwa Ibnu Taimiyyah tidak peka dengan perkara-perkara prinsip dalam Islam. Ya apa gunanya beliau disebut sebagai Syaikhul Islam, kalau dalam masalah-masalah prinsip tidak peka. Beliau menulis kitab berjudul Iqtidha Shirathal Mustaqim. Dalam buku itu beliau sangat mengkritisi perbuatan-perbuatan tasyabbuh bil kuffar (meniru-niru orang kafir). Beliau menegaskan, bahwa kaum Muslimin memiliki karakter sendiri, sampai dalam simbol-simbol dan tradisi kehidupan. Seharusnya, referensi untuk mengkaji demokrasi, menurut pandangan Ibnu Taimiyyah, tidak melupakan kitab tersebut.

Saya menasehatkan, “Berhati-hatilah, wahai hamba-hamba Allah! Ar Rahmaan telah melebihkan begitu banyak karunia kepadamu. Janganlah menukar kebenaran iman dengan materi, popularitas, atau fanatisme sempit. Iman telah mendidikmu sejak masih dalam ayunan, sampai saat ini. Semua orang menghargai dan memuliakanmu karena engkau mengikatkan diri dengan keimanan. Andai engkau mengikatkan dengan perkara yang lain, mungkin tidak ada yang mau menghargaimu. Sudahilah membela “tulang belulang” demokrasi yang tidak berharga ini. Cukuplah kehancuran Amerika saat ini sebagai pelajaran, betapa demokrasi hanya menyebabkan sakit saja. Imanmu, kehidupanmu, posisimu di hadapan Rabbul ‘alamiin, jauh lebih berharga dari semua itu! Marilah tulus menerima kebenaran, sebagaimana engkau meminta orang lain untuk legowo menerima kebenaran! Saya mengingatkanmu dengan sepenuh cinta: Sayangilah dirimu di hadapan Allah, lalu lupakan saja apapun selain-Nya. Allah lebih agung dari apapun!”

Nahyul Munkar di Parlemen

Andai langkah-langkah nahyul munkar benar-benar diterapkan di Parlemen, baik untuk mencegah kemunkaran birokrasi, kemunkaran UU, kemunkaran kebijakan politik, kemunkaran perilaku pejabat, kemunkaran anggota Parlemen, kemunkaran media massa, kemunkaran dunia usaha, dll. Tentu semua itu amat sangat disyukuri. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.

Tetapi kita semua sudah tahu, bagaimana reputasi Parlemen dalam soal mencegah kemunkaran ini. Sudah terlalu banyak yang tahu, sehingga tidak perlu disebutkan lebih mendetail. Kita sebut beberapa kasus saja, misalnya BLBI yang melibatkan Gubernur BI di era 1997-1998 dan para konglomerat hitam; kebijakan kenaikan BBM yang membuat masyarakat semakin lemah dan miskin; manajemen pengelolaan energi minyak yang tidak transparan; intervensi asing dalam banyak kasus; penjualan aset-aset negara; terbitnya produk UU yang memuaskan asing; korupsi anggota dewan; sikap amoral anggota dewan; dan lain-lain.

Kalau nahyul munkar itu efektif, tentu kondisi-kondisi di atas tidak akan terjadi. Tidak akan muncul banjir masalah-masalah nasional yang pelik dan susah disembuhkan. Lihatlah kasus Lumpur Lapindo, Jaksa Urip Tri Gunawan, Ryan Jombang, Ponari, Lia Eden, Ahamdiyyah, dan sebagainya! Di bagian mana kita menyaksikan nahyul munkar anggota Palemen?

Jadi, alasan nahyul munkar ini hanyalah dalih saja. Hanya sekedar alasan teoritis untuk menutupi niat sesungguhnya dari para politisi untuk hidup serba berlimpah kemakmuran dengan cara mengeksplotasi suara masyarakat. Sejujurnya, mereka naker-wan (tenaga kerja), bukan negarawan.

Menolak Madharat yang Lebih Besar

Katanya, terlibat dalam demokrasi ini, bagaimanapun bentuknya, adalah dalam rangka menghindari madharat yang lebih besar. “Kalau kita golput, maka akan terpilih pemimpin atau wakil-wakil non Muslim. Siapa yang rela dipimpin oleh orang-orang non Muslim yang banyak merugikan itu?”

Sebenarnya, realitas politik itu tidak hanya dalam Parlemen, tetapi juga berbagai aktivitas masyarakat yang legal yang bisa mempengaruhi kebijakan politik. Aktivitas itu banyak, tetapi tidak perlu dibahas disini. Nanti terlalu kepanjangan. Maksudnya begini, andai terpilih wakil atau pemimpin non Muslim yang memusuhi Islam, kaum Muslimin pasti tidak akan tinggal diam. Mereka akan memakai berbagai instrumen non Parlemen untuk melakukan perlawanan politik. Dan hal itu sudah sering terjadi sejak dahulu di Indonesia. Contohnya, almarhum Buya Muhammad Natsir, beliau dan para pemimpin lainnya pernah mengeluarkan Petisi 50 yang berisi butir-butir kritik terhadap kebijakan otoriter Soeharto. Begitu pula DDII membentuk tim khusus untuk membendung Kristenisasi di Indonesia.

Jadi, sangat naif kalau kita ketakutan soal “dominasi pemimpin non Muslim”. Lagi pula, secara faktual hal itu tidak pernah terjadi. Kenyataan yang ada, kaum non Muslim mendekati lingkar kekuasaan, lalu menyebar pengaruh menumpang fasilitas birokrasi negara. Itu terjadi di jaman LB. Moerdani, Frans Seda, Soedomo (dulu), JB. Soemarlin, Radius Prawiro, Andrianus Moy, Soedradjat Djiwandono (mantan Gubernur BI), dll. Bahkan kalangan non Muslim tidak sebodoh itu ingin menguasai Parlemen dan birokrasi. Mereka memiliki akal dan strategi.

Sekarang pertanyaannya, benarkah ada madharatnya dengan bersikap golput? Lalu dengan tidak golput apa kita selamat dari madharat? Menurut saya, semua itu tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Tidak bersikap golput juga rawan menimbulkan madharat. Bahkan bisa jadi madharatnya sangat besar. Disini ada beberapa pandangan yang bisa dipertimbangkan:

[1] Kalau Anda mengikuti sistem demokrasi yang buruk, maka Anda dianggap ikut melegitimasi semua hasil-hasil yang diperoleh dari proses itu. Baik berupa hasil kepemimpinan, UU, kebijakan, keputusan politik, dll. Di Akhirat nanti, dukungan Anda terhadap keburukan itu akan dipertanyakan.

[2] Kalau Anda memilih seorang pemimpin, dengan Anda tidak memahami secara baik jati diri pemimpin itu, lalu dia melakukan banyak kedurhakaan dalam kepemimpinanya, maka Anda pun ikut bertanggung-jawab di dalamnya. Ya, betapa tidak, Anda ikut mendukung terpilihnya pemimpin itu.

[3] Kalau Anda taat dengan proses demokrasi yang buruk, dan tidak pernah melakukan koreksi apapun. Itu sama saja, Anda ikut berperan mempertahankan sistem yang buruk itu. Maka dosa-dosa akibat berlakunya sistem buruk yang menzhalimi Ummat Islam, Anda pun ikut memikulnya.

[4] Kalau partai yang Anda pilih ternyata kemudian mengingkari janji, melakukan pengkhianatan amanah, terjerumus dalam berbagai kedurhakaan politik, maka Anda kalau tidak menyesal telah mendukung partai itu, Anda akan ikut memikul tanggung-jawab di hadapan Allah nanti.

[5] Kalau Anda ngeyel ingin terus mendukung sistem demokrasi, dengan meyakini bahwa sistem itu lebih baik daripada berlakunya Syariat Islam di muka bumi, maka masalahnya bukan soal politik lagi, tetapi batalnya keimanan. Laa haula wa laa quwwata illa billah.

Jadi soal nilai madharat sikap golput tergantung darimana kita melihatnya. Kalau dari kepentingan politik sempit, ya tampak merugikan. Tetapi kalau dilihat dari upaya memperbaiki sistem yang buruk, lalu diganti sistem lain yang lebih baik, justru sikap mendukung demokrasi madharatnya sangat besar. Semakin lama demokrasi bertahan kuat, lalu sistem Islami terus-menerus dimarginalisasikan, itu sama saja dengan menyuburkan kekafiran dan memadamkan Islam. Laa haula wa laa quwwata illa billah. Kita berlindung kepada Alah dari kemurkaan-Nya.

Konklusi Akhir

Secara umum, sistem politik yang lebih sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah adalah: Kepemimpinan yang shalih di bawah naungan Syariat Islam!!! Hanya saja di Indonesia, para pendukung Syariat Islam terlalu lemah dibandingkan orang-orang yang mendurhakainya, jahil terhadapnya, atau senang memanfaatkan Syariat untuk tujuan bisnis. Otomatis, Syariat Islam sulit untuk ditegakkan di negeri ini, kecuali jika Allah Ta’ala menentukan lain.

Maka dalam konteks ini, kita diperbolehkan terjun berpolitik untuk memperjuangkan kepentingan Ummat. Karena sistem politik yang berlaku demokrasi, mau tidak mau kita harus memahami sistem ini. Hakikat demokrasi sendiri sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, maka kita terlibat di dalamnya secara bersyarat. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi, kita terlibat; namun jika kita sulit memenuhi syarat-syarat itu, ya good bye saja! Jika ada toleransi terlibat dalam demokrasi, ialah untuk menghindari madharat yang lebih besar. Namun jika keterlibatan itu justru madharatnya lebih besar, maka wajib meninggalkan demokrasi.

Kemudian kita perlu melihat realitas demokrasi di Indonesia. Sistem demokrasi di Indonesia saat ini adalah DEMOKRASI LIBERAL. Demokrasi kita bahkan lebih liberal daripada di Amerika. Demokrasi itu sebenarnya bisa dibuat simple, praktis, hemat, dan menghasilkan seleksi pemimpin yang baik. Adapun demokrasi liberal yang kita jalani selama ini hanya membuat sakit saja, menguras energi, menyuburkan konflik, menyuburkan kemunafikan, dll. Sistem liberal itu sangat berbahaya bagi kehidupan Muslim, bahkan bagi masa depan bangsa Indonesia. Jika kita terus bertahan dengan sistem seperti ini, dalam 15 atau 20 tahun ke depan, yakinlah bangsa Indonesia akan hancur.

Seharusnya, setiap Muslim, apalagi dewan ulama, bisa menempatkan diri di tengah berbagai kondisi yang menyesakkan dada ini. Jangan kita diam saja, apalagi melegitimasi kemunkaran dengan dalil-dalil Syariat. Termasuk, menjadikan pandangan Ibnu Taimiyyah sebagai alasan. Jauh jarak antara pendapat Ibnu Taimiyyah dengan sistem politik eksploitatif seperti yang kita hadapi saat ini. Jangan sampai kita ini disebut para pendusta agama, karena suka menempatkan dalil-dalil Syar’i tidak pada tempatnya.

Pesan terakhir dari tulisan ini: “Takutlah kepada Allah dimanapun Anda berada, lalu ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka ia akan menghapuskannya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang terpuji!(Hadits Nabi Saw).

Wallahu A’lam bisshawaab.

Bandung, 22 Maret 2009.

AM. Waskito.

Iklan

One Response to Ibnu Taimiyyah dan Praktik Demokrasi

  1. hmcahyo berkata:

    nice posting 😀

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: