Solusi Kebuntuan Demokrasi Liberal

Saat membahas tema-tema demokrasi, saya sering mendapat kritik. “Kalau memang demokrasi bathil, lalu apa solusinya? Jangan ngomong saja dong! Ayo mana solusinya? Paling-paling hanya bisa mengkritik, hanya bisa nyalah-nyalahin orang, tapi miskin solusi. Lebih baik kita bekerja kongkret daripada nyalah-nyalahin kerja orang lain,” begitulah kira-kira nadanya. Meskipun redaksinya tentu tidak seperti itu.

Sebenarnya gemas juga mendengar istilah SOLUSI ini. Bukan apa, seolah kalau kita mengkritisi demokrasi kita tidak memiliki suatu konsep alternatif yang lebih baik. Alhamdulillah, konsep itu ada. Bahkan bagi saya sendiri, ia telah tersusun dalam buku. Hanya saja, karena penerbit bukunya pro demokrasi, naskah itu tidak bisa diterbitkan. Ya, konsep solusi itu ada, bukan hanya “omong doang”. Lagi pula dalam tulisan-tulisan yang sudah saya publish disini, sebagian sudah saya kemukakan corak solusi itu.

Disini kita ingin lebih terus terang dalam menyampaikan jalan yang diyakini, serta membuat tema khusus tentang SOLUSI, biar nanti tidak ada lagi pertanyaan, “Mana solusinya, Mbah?”

DEMOKRASI LIBERAL

Mula-mula harus dipahami bahwa demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini adalah DEMOKRASI LIBERAL, bahkan mungkin ultra liberal. Di negara-negara Amerika dan Eropa, yang katanya dianggap “Mbah-nya demokrasi”, situasinya tidak seliberal kondisi demokrasi di Indonesia saat ini.

Indikasi sistem demokrasi liberal di Indonesia antara lain sebagai berikut:

[1] Pemilu multi partai yang diikuti oleh sangat banyak partai. Paling sedikit sejak reformasi, Pemilu diikuti oleh 24 partai (Pemilu 2004), paling banyak 48 Partai (Pemilu 1999). Pemilu bebas berdiri sesuka hati, asal memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan KPU. Kalau semua partai diijinkan ikut Pemilu, bisa muncul ratusan sampai ribuan partai.

[2] Pemilu selain memilih anggota dewan (DPR/DPRD), juga memilih anggota DPD (senat). Selain anggota DPD ini nyaris tidak ada guna dan kerjanya, hal itu juga mencontoh sistem di Amerika yang mengenal kedudukan para anggota senat (senator).

[3] Pemilihan Presiden secara langsung sejak 2004. Bukan hanya sosok presiden, tetapi juga wakil presidennya. Untuk Pilpres ini, mekanisme nyaris serupa dengan pemilu partai, hanya obyek yang dipilih berupa pasangan calon. Kadang, kalau dalam sekali Pilpres tidak diperoleh pemenang mutlak, dilakukan pemilu putaran kedua, untuk mendapatkan legitimasi suara yang kuat.

[4] Pemilihan pejabat-pejabat birokrasi secara langsung (Pilkada), yaitu pilkada gubernur, walikota, dan bupati. Lagi-lagi polanya persis seperti pemilu Partai atau pemilu Presiden. Hanya sosok yang dipilih dan level jabatannya berbeda. Disana ada penjaringan calon, kampanye, proses pemilihan, dsb.

[5] Adanya badan khusus penyelenggara Pemilu, yaitu KPU sebagai panitia, dan Panwaslu sebagai pengawas proses pemilu. Belum lagi tim pengamat independen yang dibentuk secara swadaya. Disini dibutuhkan birokrasi tersendiri untuk menyelenggarakan Pemilu, meskipun pada dasarnya birokrasi itu masih bergantung kepada Pemerintah juga.

[6] Adanya lembaga surve, lembaga pooling, lembaga riset, dll. yang aktif melakukan riset seputar perilaku pemilih atau calon pemilih dalam Pemilu. Termasuk adanya media-media yang aktif melakukan pemantauan proses pemilu, pra pelaksanaan, saat pelaksanaan, maupun paca pelaksanaan.

[7] Demokrasi di Indonesia amat sangat membutuhkan modal (duit). Banyak sekali biaya yang dibutuhkan untuk memenangkan Pemilu. Konsekuensinya, pihak-pihak yang berkantong tebal, mereka lebih berpeluang memenangkan Pemilu, daripada orang-orang idealis, tetapi miskin harta.Akhirnya, hitam-putihnya politik tergantung kepada tebal-tipisnya kantong para politisi.

Semua ini dan indikasi-indikasi lainnya telah terlembagakan secara kuat dengan payung UU Politik yang direvisi setiap 5 tahunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem demikian telah menjadi realitas politik legal dan memiliki posisi sangat kuat dalam kehidupan politik nasional.

SISTEM BERBAHAYA

Harus diingat, sistem demokrasi liberal itu sangat berbahaya. Ia bisa menghancurkan bangsa Indonesia secara cepat. Lihatlah kebobrokan bangsa ini selama 10 tahun terakhir, sejak Reformasi!!! Kalau kebobrokan ini terus berjalan, dalam masa 15 tahun atau 20 tahun ke depan, saya yakin negara ini akan bubar atau terpecah-belah.

Namanya juga demokrasi liberal. Ia tidak punya komitmen terhadap KEPENTINGAN INTERNAL. Komitmen dia hanyalah pada pasar alias market. Negara manapun yang diserahkan ke market, lama-lama akan bubar. Eropa saja sangat protektif dengan EURO-nya. Sementara di Indonesia, proteksi dilarang karena dianggap tidak demokratis. Aneh bin ajaib!

KEMAUAN MENCARI SOLUSI

Sebenarnya, tidak ada suatu masalah dalam kehidupan ini yang tidak terpecahkan. Segala sesuatu ada solusinya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Saw, “Tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan Dia juga menurunkan obatnya.” (HR. Bukhari). Dapat dikiaskan, bahwa segala masalah yang kita hadapi ada solusinya. Hanya saja, maukah kita mencari solusi itu? Atau, kalau sudah ada solusinya, maukah kita mengamalkannya?

Dalam soal demokrasi liberal, sebenarnya bukan tidak ada solusi, hanya kita malas untuk menggalinya. Kalaupun sudah menemukan solusi, tidak ada kemauan untuk menjalankannya. Jadi, jangan salahkan “solusi”, tetapi salahkan diri sendiri yang mau dikurung oleh pemikiran-pemikiran sempit.

Kalau mau jujur, siapa sangka kita akan mendapati demokrasi liberal seperti saat ini, padahal dulu selama puluhan tahun dalam kungkungan regim otoriter Soeharto? Tetapi karena ada kemauan kuat, dan ada kesediaan berkorban, akhirnya sistem itu kan berubah juga. Iya kan?

Disini saya akan sebutkan beberapa model SOLUSI yang bisa ditempuh Ummat Islam untuk memecahkan kebuntuan politik liberal selama ini. Saya mulai dari solusi yang lebih praktis dan tingkat kesulitannya lebih rendah.

(1) PARTAI SYARIAT ISLAM

Di Indonesia saat ini nyaris tidak ada satu pun partai yang komitmen menegakkan Syariat Islam. PKS semakin lama semakin inklusif dan ketakutan sendiri mendengar istilah Syariat Islam. Padahal komunitas ini pada mulanya dibangun dengan materi-materi tarbiyah yang isinya sering mengolok-olok hukum thaghut. Kalau saat ini mereka berani berbicara lantang tentang hukum thaghut di depan publik, saya akan mengacungkan 4 ibu jari sekaligus (2 ibu jari tangan, 2 ibu jari kaki).

Setali tiga uang, PBB juga begitu. Sejak 1999, PBB eksis di Parlemen, tetapi tidak ada hasil pembelaan yang nyata dari mereka berkenaan dengan Syariat Islam. Apalagi setelah mereka terjungkal pasca Pemilu 2004. Syariat Islam di mata PBB hanya slogan saja, untuk menarik suara dari “pasar” simpatisan Syariat Islam. PBB dengan Yusril Ihza dkk. lebih berkepentingan kepada birokrasi, daripada pembelaan Syariat Islam.

Seharusnya, Ummat Islam membuat partai alternatif yang komitmen menegakkan Syariat Islam. Misinya jelas, membangun negara dengan dasar nilai-nilai Islami. Selama belum dilarang, ya terang-terangan saja mengklaim sebagai pendukung Syariat Islam. Kalau misal ada aturan larangan tegas, ya kita memperjuangkan nilai-nilai Syariat Islam secara substansial. Kalau secara eksplesit dilarang, kita berjuang secara implisit. Zhahirnya partai umum, tapi concern-nya membela nilai-nilai Islam.

Tidak seperti selama ini. Banyak yang mengklaim partai Islam, tetapi bersikap oportunis pragmatis. Nilai-nilai Islam bisa dianulir, jika merugikan kepentingan partainya. Ya, begitulah!

(2) OPTIMALISASI KERJA POLITIK EKSTRA PARLEMEN

Kalau peranan kita melalui mekanisme demokrasi terhambat, sehingga tidak bisa survive sama sekali, sebenarnya masih ada langkah lain yang efektif, yaitu: Politik ekstra Parlemen. Peluang ini bagus dikembangkan, sebab di Indonesia kebijakan-kebijakan publik tidak sepenuhnya mengikuti sistem demokrasi. Masih banyak kebijakan-kebijakan yang ditelorkan lewat posisi birokrasi atau person pejabat. Kalau peluang ini bisa dimaksimalkan, hasilnya bisa melebihi kerja lewat institusi Parlemen.

Contoh kerja politik ekstra Parlemen: Menulis surat nasehat kepada pejabat, terserah dia akan membacanya atau tidak; Menasehati perjabat melalui silaturahim atau pendekatan personal; Membuat media massa yang menegakkan amar makruf nahi munkar, termasuk kepada para umara; Melakukan lobi-lobi politik melalui tim silaturahim ke anggota dewan, partai politik, instansi negara, lembaga-lembaga, dll.; Membuat surat terbuka, petisi, memorandum, dan lainnya yang isinya memberi peringatan kepada pihak-pihak berwenang; Melakukan advokasi terhadap kepentingan-kepentingan Ummat yang dirugikan atau terancam; Mengeluarkan fatwa publik yang sifatnya mendukung amar makruf nahi munkar (melalui badan seperti MUI); Mengangkat kebenaran melalui khutbah Jum’ah, Shalat Id, tabligh akbar, rapat Ummat, dan sebagainya; dan banyak cara yang bisa dilakukan. Bahkan sejujurnya, selama ini Ummat Islam telah menjalankan sebagian atau semua dari upaya-upaya ini.

Hanya kelemahannya, cara demikian tidak bisa menjangkau wewenang penetapan UU, pengawasan terhadap anggaran, dan meminta pertanggung-jawaban pejabat publik. Ya, itu sih tugas Parlemen.

(3) KEMBALI KE SISTEM LAMA

Saya menyarankan, sebaiknya kita kembali ke sistem Pemilu lama, dengan perbaikan-perbaikan tertentu. Pemilu cukup 5 tahun sekali, untuk memilih anggota DPR/DPRD. Adapun untuk memilih Presiden, Wapres, Gubernur, Walikota, Bupati, serahkan saja kepada DPR dan DPRD itu. Sudahlah, tidak perlu terlalu banyak Pemilu, cukup sekali dalam 5 tahun. Kalau bisa jumlah partai dibatasi, maksimal 10 partai. Jangan lebih dari 10 partai. Pihak-pihak yang memiliki kesamaan ideologi politik, sudah satu kan saja dalam satu “kamar”. Kemudian pihak penyelenggara Pemilu ini serahkan saja ke Departemen Dalam Negeri. Untuk menjamin kejujuran, Panwaslu perlu dipertahankan, yang anggotanya dipilih dari wakil-wakil partai politik.

Perbaikan yang bisa diterima: Tidak apa-apa jabatan Presiden 2 kali, nama-nama caleg boleh disebutkan dalam kartu suara, sistem mencontreng juga boleh (meskipun tidak significant dibandingkan mencoblos).

Secara struktural, setengah dari anggota DPR bisa menjadi anggota MPR, lalu MPR bertugas salah satunya menyusun dan mengesahkan GBHN. GBHN ini penting untuk mengkoridori proses pembangunan. Jangan seperti selama ini, segalanya berjalan liar, tanpa koridor yang jelas.

(4) MODIFIKASI SISTEM DEMOKRASI

Kalau demokrasi dianggap sebagai pilihan paling riil. Katakanlah begitu, ia sebenarnya bisa dibuat sangat simple, mudah, praktis, teratur, hemat, dan menghasilkan hasil yang baik. Caranya, pemilihan partai atau tokoh politik, jangan hanya beberapa menit di TPS. Tetapi bisa selama seminggu di rumah. Sehingga masyarakat berkesempatan menimbang-nimbang calon yang mau dipilihnya. Sebelum pembagian kartu suara, daftar caleg bisa diumumkan di dinding-dinding sekitar rumah warga, atau dipusatkan di setiap RT. Setelah warga memilih calon masing-masing, kartu suara dikumpulkan. Kartu yang sah dihitung, yang tidak sah dianulir.

Istilah RAHASIA itu harusnya dibuang. Tidak perlu lagi dipertahankan. Apa artinya rahasia-rahasiaan bagi kemajuan masyarakat dan bangsa? Apa ada artinya? Tidak ada sama sekali. Biarkan saja, bagi mereka yang memperlihatkan pilihannya, tidak masalah. Bagi yang menyembunyikan juga tidak masalah. Istilah RAHASIA seharusnya diganti RASIONAL. Jadi, bukan soal rahasia atau tidak rahasia, tetapi yang penting bisa memilih secara rasional, berdasarkan maslahat dan madharatnya obyek yang dipilih.

Toh, kalau mau jujur, dengan seseorang menjadi pengurus partai, kader partai, tim sukses, dan pendukung fanatik partai, dia TIDAK ADA YANG RAHASIA lagi. Iya kan? Contoh, dijamin 100 % Jusuf Kalla dalam Pemilu nanti akan memilih Golkar. Itu pasti kan? Lalu apa lagi yang rahasia darim pilihannya?

(5) SISTEM PERMUSYAWARAKATAN

Idealnya, sistem yang ditempuh negara ini PERMUSYAWARATAN. Artinya, aspirasi politik berbasis musyawarah. Musyawarah dibentuk dari level RT, RW, Kelurahan, Camat, sampai ke tingkat Gubernur, bahkan Presiden. Setiap aspirasi masyarakat dikelompokkan dalam tema-tema tertentu, misalnya keluhan, permintaan, usulan, pengaduan, dsb.

Cara seperti ini bias dilakukan, dari bawah aspirasi dialirkan ke atas untuk mendapat tanggapan-tanggapan. Masyarakat bisa menilai apakah aspirasinya sampai atau tidak. Dengan cara seperti ini, maka hanya aspirasi yang baik-baik saja yang akan dipenuhi. Sedangkan aspirasi yang buruk-buruk akan terselesaikan secara sistematik.

Cara demikian logis dan riil. Toh, selama ini hierarki RT, RW, Kelurahan, dan seterusnya sampai Pusat, itu sudah ada. Dalam organisasi-organisasi juga ada, mulai dari kepengurusan tingkat rendah sampai Pusat. Begitu pula partai-partai politik juga ada jenjang hierarki seperti itu. Artinya, semua ini sudah biasa dilakukan.

Kalau cara demikian ditempuh, tidak perlu lagi ada parpol, Pemilu, dan sebagainya. Semua bisa ditempuh dengan mekanisme musyawarah untuk mufakat. Sudah hemat, dinamis, tetapi hasilnya efektif. Dan itu demokratis juga, sebab menampung aspirasi masyarakat sejak lapisan paling bawah.

(6) Melihat Sistem Kerajaan

Kalau berani, sekalian saja kita mencoba membuka wacana tentang sistem kerajaan (monarkhi). Sistem ini bukan kuno, lho. Sampai saat ini masih banyak negara yang eksis dengan sistem kerajaan, termasuk negara-negara modern. Inggris, Belanda, Belgia, Spanyol, Denmark, Finlandia, Monaco, dll. Menerapkan sistem kerajaan. Arab Saudi, Kuwait, Qatar, UEA, Yordania, Maroko, dll. juga menerapkan sistem kerajaan. Bahkan di ASEAN, ada Brunei, Malaysia, Thailand, Kambodja, juga menerapkan sistem kerajaan.

Kalau melihat Dunia Islam, negara-negara bersistem kerajaan, rata-rata kesejahteraan pendudukanya baik, negaranya stabil, rakyatnya terdidik. Dan satu lagi, jarang dari mereka dikenal sebagai negara koruptor. Rata-rata kasus korupsi itu terjadi di negara-negara Republik. Ferdinand Marcos, Pinochet, Pol Pot, Kim Il Sung, Soeharto, dan paara koruptor lainnya, rata-rata muncul di negara Republik.

Andai kita menolak sistem kerajaan, pada dasarnya kekuasaan itu kalau tidak mengumpul di tangan bangsawan, ia akan mengumpul di tangan elit-elit politik. Yang namanya demokrasi sejati tidak pernah ada. Tetap saja yang akhirnya berkuasa adalah elit-elit politik tertentu. Tidak mungkin rakyat akan berkuasa secara bersama-sama, seluruhnya.

Dengan demikian, Anda harus mewaspadai munculnya “bangsawan-bangsawan politik” yang biasanya lebih korup daripada bangsawan kerajaan.

(7) SISTEM KHILAFAH

Sistem paling ideal di muka bumi adalah KHILAFAH. Inilah sistem terbaik yang diwariskan sejarah Islam sampai ke tangan kita saat ini. Hanya saja, dalam konteks kondisi di Indonesia saat ini, tampaknya masih sangat lama hal itu bisa terwujud. Kondisi masyarakat kita masih terlalu jauh untuk diajak menegakkan amanah kepemimpinan Islam. Bukannya putus-asa, tetapi kita realistik juga. Paling yang relevan dilakukan adalah terus menyerukan dakwah, pembinaan, dan penyebaran informasi-informasi yang lurus.

Demikian tentang berbagai SOLUSI yang bisa ditempuh untuk memecah kebuntuan sistem demokrasi liberal. Tinggal sekarang, “Kita mau menempuhnya atau tidak?” Seperti kata pepatah, where is the will, there is the way (dimana ada kemauan disana ada jalan).

Tapi nanti jangan pula mengatakan, “Semua solusi ini tidak relevan. Sulit diwujudkan!” Sebenarnya, bukan tidak relevan. Hanya Anda saja yang malas berpikir! Diberi akal sehat, kok tidak digunakan? Sayang sekali. Kalau solusi-solusi di atas tidak relevan, lalu dimana relevansi sistem demokrasi liberal yang penuh konflik, kebusukan, kemunafikan, buang-buang energi, terbukti tidak banyak manfaat, dan semakin menenggelamkan dakwah Islam itu?

Apakah untuk perbaikan disebut tidak relevan, sementara untuk kebobrokan ada segunung alasan untuk membenarkananya? Sangat ironis dong!

Wallahu a’lam bisshawaab.

Bandung, 27 Maret 2009.

AM. Waskito.

Iklan

3 Responses to Solusi Kebuntuan Demokrasi Liberal

  1. Dez berkata:

    (6) Melihat Sistem Kerajaan==> Kayanya pas jaman Suharto udah hampir mirip kerajaan deh ^_^
    Hampir aja ada Yang Mulia SUharto II hihihih

  2. abisyakir berkata:

    @ Dez

    Anda cerdas kawan. Ya betul. Jaman Soeharto itu sudah mirip kerajaan, tidak heran kalau ada yang sebut beliau sebagai “raja Jawa”. Tapi beliau belum sampai ke taraf raja seperti jaman monarkhi klasik. Bisa disebut raja “setengah-setengah”. Ini malah lebih berbahaya ketimbang raja beneran. Sebab kalau raja beneran, masih memiliki rasa kepedulian rakyat yang kuat. Raja seperti Fir’aun saja memiliki rasa kepedulian yang kuat ke rakyat Mesir. Ketika Mesir dilanda bencana akibat menzhalimi Musa As. seperti kekeringan, banyak belalang, banyak kodok, dan air menjadi darah, Fir’aun tidak segan meminta Musa supaya melepaskan rakyatnya dari bencana itu. Fir’aun berjanji akan memenuhi tuntutan Musa, meskipun kemudian dia ingkari terus.

    Terimakasih atas komennya!

    AMW.

  3. m. hafiz berkata:

    luar biasa mas. solusinya bagus banget.

    dasar negara kita adalah pancasila. dalam pancasila tidak ada yang nama’a demokrasi apalagi liberal. yang ada cuma musyawarah. jadi dalam menentukan sesuatu, yang mengerti yang bermusyawarah. bukan setiap individu memiliki nilai suara yang sama. i2 sebabnya bayak orang bodoh jadi pemimpin, karena yang milihnya juga orang-orang bodoh.

    pancasila itu sendiri sesuai dengan al-qur’an. kecuali ayat satu yang berbeda sedikit berhubung pluralisme agama di indonesia.
    artinya, ideologi islam adalah yang paling pas untuk indonesia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: