Tahapan Kerja POLITIK ISLAMI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah Muhammad wa ‘ala alihi wa shahbihi ajma’in. Amma ba’du:

Perlu dipahami bahwa kerja politik itu sifanya BERTAHAP, tidak bisa seketika kita menginginkan, esok pula impian itu sudah terwujud. Persis seperti orang yang membangun rumah. Kadang harus mengumpulkan material pelan-pelan, misalnya membeli batu bata dulu, membeli batu, membeli semen, membeli kayu, dan sebagainya, sampai rumah itu benar-benar terwujud. Bahkan membangun rumah selalu dimulai dari dasar sampai ke puncak tertinggi.

Rasulullah Saw. sendiri membangun peradaban Islam melalui langkah-langkah Siyasah Islamiyyah secara bertahap. Hal itu beliau lakukan sejak dalam perjuangan di Makkah, sampai hijrah ke Madinah, mempertahankan teritorial Madinah, serta memperluas dakwah Islam ke berbagai penjuru Jazirah Arab dan sekitarnya. Semua dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus, penuh perhitungan dan tidak tergesa-gesa.

Kemudian, politik yang dijalani kaum Muslimin bukanlah corak politik jahiliyah, tetapi POLITIK ISLAMI. Cara mudah membedakan kedua corak politik itu, POLITIK ISLAMI selalu mengacu kepada Syariat Islam. Politik Islami dibangun di atas pijakan Syariat Islam, dijalankan dengan metode Syariat Islam, dan ditujukan untuk memelihara pengamalan Syariat Islam oleh kaum Muslimin. Singkat kata: Dari Syariat, oleh Syariat, dan untuk Syariat.

Jika ada pengamalan politik yang tidak memenuhi kaidah tersebut, ia tidak bisa disebut POLITIK ISLAMI. Ia bisa saja merupakan politik jahiliyyah, politik kekafiran, atau politik fasad (merusak).

Berikut tahapan menerapkan POLITIK ISLAMI di sebuah negara sekuler seperti Indonesia ini:

A. Menegakkan Syariat Islam sebagai hukum negara.

Setiap politisi Muslim yang mengaku menjalankan politik Islami, mereka harus berusaha menegakkan Syariat Islam agar menjadi hukum yang melandasi kehidupan negara. Jangan dulu bicara soal Indonesia Timur, ancaman disintegrasi, Bali memerdekakan diri, dll. Jangan bicara kesana dulu. Secara prinsip, seorang Muslim yang bekerja di lapangan politik, wajib berusaha menegakkan Syariat Islam agar menjadi hukum sosial yang mengikat suatu masyarakat.

Kaidahnya sederhana, yaitu prinsip: Laa ilaha illa Allah. Dalam prinsip ini, sesembahan yang kita ibadahi hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Sesembahan yang lain bathil, alias tertolak. Nah, karena Allah telah menetapkan bahwa urusan hukum sosial/negara itu adalah wewenang-Nya, maka tidak ada pilihan lain bagi kita selain, “Sami’na wa atha’na” (kami mendengar dan kami taat).

Tidak mungkin dalam hidup ini kita bermaksud mengibadahi Allah dengan berlandaskan kepada pijakan-pijakan hukum yang selain dari-Nya. Padahal Allah telah menetapkan, “Inil hukmu illa lillah” (tidaklah yang menetapkan hukum itu, selain hanya Allah saja). (Al An’aam: 57). Dan lebih tidak mungkin lagi, kita hendak mengibadahi dzat selain Allah dengan memakai syariat yang dibawa oleh dzat (makhluk) itu.

Seorang Muslim yang benar-benar bertauhid jangan sekali-kali meremehkan perkara berlakunya hukum selain hukum Allah di muka bumi. Misalnya dengan alasan, “Kufrun duna kufrin.” Ini adalah kecelakaan besar. Sudah tabiat seorang Muwahhid (orang bertauhid) untuk bersimpuh hanya kepada Allah, menghambakan diri kepada-Nya. Apalagi dalam perkara hukum-hukum-Nya. Kalau dalam Shalat saja kita harus berhukum kepada Sunnah Nabi, apalagi dalam urusan darah, harta, kehormatan, dan kehidupan Ummat? Justru meremehkan tidak berlakunya hukum Allah, dengan alasan apapun, hal itu menunjukkan rusaknya tauhid. Na’udzubillah wa na’udzubillah min dzalik.

Apalagi harus diingat, perkara hukum itu sangat sensitif. Ia adalah urusan yang melandasi kehidupan. Kalau hukumnya baik, insya Allah kehidupan di atasnya akan baik. Kalau hukumnya fasad, maka berbagai kekacauan dan ketimpangan otomatis akan menjadi realitas dalam kehidupan itu.

Jika dalam suatu negara, kita tidak dilarang untuk memperjuangkan Syariat Islam, kita tidak diancam dengan berbagai kezhaliman akibat memeperjuangkannya, maka alhamdulillah hal itu adalah peluang besar yang layak disyukuri. Kecuali, kalau kita dilarang sepenuhnya memperjuangkan Syariat Islam, kita ditetapkan sebagai penjahat atau teroris jika memperjuangkannya, serta berbagai ancaman lain yang mesti diterima. Jika kondisinya demikian, maka Ummat Islam mendapat rukhsah dalam memperjuangkan Syariat Islam.

B. Menegakkan misi utama berlakunya Syariat Islam.

Jika memperjuangkan Syariat Islam secara terang-terangan dilarang, diancam hukuman, serta beresiko menerima kezhaliman dari aparat yang berwenang, maka kaum Muslimin harus tetap menjalankan nilai-nilai Syariat sekuat kesanggupannya. Dalilnya, “Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai kesanggupannya.” (Al Baqarah: 286).

Kita tidak berdosa dengan tidak berlakunya hukum Islam, karena kita telah berusaha, sementara tujuan itu mendapat tentangan yang kuat dari aparat yang berwenang. Para aparat itu yang menanggung semua dosa-dosa masyarakat akibat penolakannya terhadap Syariat Islam. Sementara orang yang diam saja, meridhai keadaan yang tidak memberlakukan hukum Islam tersebut, mereka juga bersyarikat dalam dosa-dosa. (Hanya saja, dosa rakyat kecil lebih ringan ketimbang para pemimpin politik). Adapun kaum Muslimin yang tetap istiqamah berusaha, meskipun belum berhasil mewujudkan tegaknya hukum Allah, mereka selamat, mereka selamat. Walhamdulillah.

Namun dalam konteks politik, kita tetap memiliki kewajiban menegakkan Syariat Islam semampu kita, yaitu dengan menegakkan prinsip-prinsip yang merupakan tujuan utama berlakunya Syariat Islam. Kita selama ini mengenal Maqashidul Syari’ah atau Al Ushulul Khamsah. Disana disebutkan ada lima tujuan berlakunya Syariat Islam, yaitu secara berurutan: Hizhun nafs (menjaga jiwa), hifzhud din (menjaga agama), hifzhul ‘aqal (menjaga akal), hifzhul maal (menjaga harta), dan hifzhun nasl (menjaga keturunan).

Kalau Syariat Islam tidak boleh berlaku, maka para politisi Muslim harus berusaha agar 5 tujuan Syariat tersebut bisa terlaksana. Kita harus menjaga jiwa-jiwa kaum Muslimin dari pembunuhan secara jahiliyah dan zhalim; kita harus menjaga agama dari berbagai kerusakan dan penyimpangan; kita harus menjaga akal/kesadaran Ummat agar tidak mabuk oleh miras, narkoba, dan lain-lain; kita harus menjaga harta kaum Muslimin dari penjarahan, pencurian, korupsi, penjajahan, eksploitasi, dll.; dan kita harus menjaga generasi kaum Muslimin, menjaga kaum wanita Muslimah, menjaga anak-anak Muslim, menjaga lembaga pernikahan, dsb.

Andai di negara ini Syariat Islam tidak boleh diberlakukan secara formal, tidak berarti politisi Muslim bisa santai atau tidur-tiduran terus. Ya Ilahi, ada sedemikian banyak daftar perjuangan yang harus mereka tunaikan dalam mengemban amanah Siyasah Islamiyyah. Tidak seperti kenyataan yang terjadi selama ini. Para politisi Muslim hanya “berjuang” menjelang Pemilu saja; itu pun berjuang untuk menipu Ummat agar memilih mereka, lalu amanah Ummat mereka sia-siakan seperti lima tahun sebelumnya. Laa haula wa laa quwwata illa billah.

Dalam praktiknya, usaha menjaga kepentingan Ummat Islam itu tidak harus diberi label Islam. Bisa saja labelnya umum, tetapi maknanya menjaga kepentingan Ummat. Misalnya, UU HAM untuk membela darah kaum Muslimin dari kezhaliman, UU SDA untuk menjaga harta kekayaan Ummat dari penjarahan asing, misalnya UU Keuangan Syariat untuk menjaga Ummat dari praktik ribawi, UU Anti Pornografi untuk menjaga moral kaum Muslimin, UU Aliran Sesat untuk menjaga akidah Ummat, dll. Soal istilah bisa bermacam-macam, asal bukan istilah yang mengandung kekafiran dan kesesatan, namun intinya membela kepentinga kaum Muslimin.

C. Memperjuangkan sebagian misi Syariat Islam.

Mungkin saja, ada kondisi dimana tujuan memperjuangkan misi Syariat Islam pun dihalang-halangi terus. Misalnya, kita tidak boleh memperjuangkan harta Ummat, agama Ummat, perlindungan keluarga Muslim, dll. Andai ada kondisi ekstrem seperti itu, dan alhamdulillah di Indonesia kondisinya belum separah itu. Tetapi di wilayah tertentu seperti Xinjiang di China, Pattani di Thailand, Bosnia Herzegovina, Moro di Filipina, komunitas Rohingya di Burma, dll. ada kondisi-kondisi demikian.

Jika demikian, maka kita memperjuangkan misi Syariat Islam sesuai kesempatan yang ada. Kalau memperjuangkan agama tidak ada, tetapi memperjuangkan harta terbuka, ya kita perjuangkan perlindungan harta kaum Muslimin. Kalau perjuangan di lapangan harta dihalangi, tetapi dalam menyelamatkan keluarga terbuka kesempatan luas, ya kita perjuangkan keselamatan keluarga (keturunan). Semasih ada peluang memperjuangkan kepentingan Ummat, disanalah kita tetap berusaha memperjuangkannya.

Hatta, kita hidup seorang diri di tengah negara kafir yang amat sangat memusuhi Islam (seperti Israel misalnya), selama masih ada kesempatan untuk membela urusan Islam dan Ummat, kita lakukan disana. Hanya saja, hal ini memang menjadi amanat yang harus dipikul politisi-politisi Islam yang memiliki kemampuan dan kesempatan. Kalau memang tidak mampu, kita tidak dibebani kewajiban di atas kesanggupan kita.

D. Hijrah ke negeri Islam.

Jika di suatu negara tidak ada jaminan perlindungan apapun bagi kepentingan kaum Muslimin, mulai dari perlindungan jiwa, agama, akal, harta, dan keturuan (serta kepentingan-kepentingan dharuriyat lainnya), maka negeri seperti adalah negeri kafir sekafir-kafirnya; negara yang penduduknya menghalalkan diri tertimpa murka Allah, para Malaikat, dan semua makhluk di muka bumi. Dulu kondisi kaum Muslimin di Makkah sudah sampai ke tahap itu, sehingga suatun saat Nabi Saw. dan Para Shahabat Ra. diijinkan hijrah ke Madinah.

Dalam kondisi demikian, maka Ummat Islam harus hijrah dari negeri tersebut, mencari negeri lain yang Islami atau memiliki komitmen menghargai kepentingan kaum Muslimin. Prinsip yang berlaku dalam hijrah ini adalah, “Ardhullahi wa’sian” (bumi Allah itu luas). Jangan mempersulit diri dengan ketidak-berdayaan di suatu tempat dengan tanpa motivasi untuk mencari tempat lain yang lebih baik.

Dan hijrah ini adalah tahapan terakhir perjuangan kaum Muslimin. Tidak ada lagi tingkatan lebih lanjut setelah hijrah. Sebab Allah pasti akan tetap memelihara Islam dan Iman di muka bumi ini, meskipun kondisi mayoritas manusia sedang dalam kejahiliyahan gelap gulita mengerikan. Itu sudah janji Allah, bahwa di bumi ini akan selalu ada tempat-tempat berdiam bagi kaum Muslimin. Suatu ketika, rumah berdiam Ummat itu luas dalam naungan Khilafah Islamiyyah. Namun di lain waktu bisa jadi ia terpencar dimana-mana, atau mendiami lokal yang sempit.

Bahkan di saat terjadi fitnah kubro dengan datangnya dajjal laknatullah ‘alaih saja, Allah Ta’ala tetap menjaga Ummat Islam dengan menjaga Dua Kota Suci, Makkah-Madinah. Dua Kota ini tidak akan mampu ditembus oleh sejahat-jahatnya orang kafir, dajjal laknatullah ‘alaih.

KESIMPULAN

Idealnya, kaum Muslimin bisa bersama-sama menegakkan hukum Allah di negerinya, memuliakan Allah dalam seluruh sisi kehidupannya. Dan itulah goal tertinggi yang harus kita perjuangkan. Jika kondisinya tidak memungkinkan, Ummat Islam melalui para politisi Muslim harus memperjuangkan terlaksananya 5 tujuan prinsipil Syariat Islam, yaitu menjaga jiwa, agama, akal, harta, dan keturunan Ummat Islam. Pendek kata, “Kalau secara formal Syariat Islam tidak boleh diperjuangkan, secara substansial ia bisa tetap kita perjuangkan.” Jika yang demikian secara ideal sulit terlaksana, maka diperjuangkan sebagian sesuai kesempatan yang ada. Jika tidak ada lagi pintu terbuka bagi pelaksanaan Syariat Islam dalam bentuk apapun, maka berarti negara itu adalah negara kafir sekafir-kafirnya. Ummat Islam wajib hijrah menyelamatkan diri dan agamanya dari negara durhaka itu.

Setelah hijrah, tidak ada lagi tahapan lain, sebab tidak mungkin kita akan berhijrah ke bulan atau Mars. Seakan hal ini terungkap dengan indah melalui lisan Nabi Saw., “Laa hijrata ba’dal fathi” (tidak ada hijrah setelah Futuh Makkah). Seolah hadits itu dibawa maknanya ke pengertian: tidak ada tahapan lain, setelah hijrah. Meskipun maksud hadits itu tentu berbeda dengan yang dikehendaki disini.

Demikian yang bisa disampaikan. Syukran jazakumullah khair atas segala perhatian. Walhamdulillah Rabbil ‘alamiin. Wallahu A’lam bisshawaab.

Bandung, 4 April 2009.

AM. Waskito.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: