Berdiskusi dengan Prof. Ali Mustafa Ya’qub, MA.

 

Hari Ahad, 5 April 2009, jam 06.00 pagi, stasiun TransTV menayangkan acara HALAL. Acara ini cukup informatif dan inspiratif, alhamdulillah. Ummat Islam layak mengikuti acara ini, meskipun tentu butuh kejelian juga. Tetapi secara umum, insya Allah acara HALAL positif. Dalam edisi 5 April 2009 kali ini HALAL membahas sebuah isu yang sangat penting, “Golput dalam Pemilu”. Bagaimana pandangan Islam tentang golput? Apakah golput halal atau haram?

Sebagaimana biasa, yang menjadi narasumber ahli dalam tayangan HALAL di atas adalah Prof. Dr. Ali Mustafa Ya’qub, MA. Beliau adalah salah satu Ketua MUI Pusat. Pandangan Profesor Ali Ya’qub tidak berbeda dengan hasil rekomendasi MUI dalam sidang Ijtima’ di Padang Panjang beberapa waktu lalu. Ya, intinya beliau menegaskan bahwa mengangkat pemimpin itu wajib, golput jangan dilakukan.

Hanya saja, di sisi titik pentingnya, setelah mendapat sekian banyak koreksi dari berbagai kalangan, seharusnya Profesor Ali Ya’qub bisa lebih bijak lagi. Tapi tampaknya, Profesor Ali sudah sedemikian kuat komitmennya terhadap pandangan yang diyakininya selama ini.

Dalam acara HALAL itu, antara lain Profesor Ali mengatakan:

[o] Ketika mengomentari Surat An Nisaa’ 59: ‘Athi’ullaha wa ‘athi’ur Rasul wa ulil amri minkum’ (Taatilah Allah, taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kalian). Beliau mengatakan, kurang lebih, “Kalau memilih pemimpin tidak penting, apa gunanya Allah dalam ayat ini mengatakan ‘wa ulil amri minkum’?

[o] “Menyelenggarakan pemilu untuk mengangkat pemimpin, dalam konteks Indonesia hukumnya wajib.”

[o] “Apa jadinya kalau masyarakat tidak ada yang memilih (dalam Pemilu? Maka akibatnya akan terpilih pemimpin yang tidak legitimate, lalu bisa terjadi tindak anarkhisme yang membahayakan negara.”

[o] “Hukumnya wajib memilih pemimpin, selagi masih ada pemimpin-pemimpin yang baik. Kalau tidak ada pemimpin yang baik, malah hukumnya haram memilih pemimpin yang karakternya buruk.”

[o] “Di Indonesia saat ini masih banyak pemimpin yang baik dibandingkan pemimpin yang tidak baik.”

Demikian kurang lebih pandangan KH. Prof. Dr. Ali Mustafa Ya’qub, MA. sebagai salah satu tokoh pemimpin MUI Pusat. Mohon maaf bila saya tidak mengutip secara tepat, sebab selain tidak memakai rekaman, acara itu juga tidak tertranskrip dalam bentuk tertulis. Tetapi insya Allah substansinya tidak jauh dari poin-poin di atas. Kalau mau lebih valid, bisa check ke dokumentasi TransTV.

Sikap Arogan

Dalam soal golput ini saya teringat perkataan Hidayat Nur Wahid (HNW) di majalah GONTOR yang mengangkat tema golput beberapa waktu lalu. Disana sangat tampak sikap arogansi HNW. Disini saya cantumkan beberapa perkataan HNW di majalah Gontor edisi Maret 2009/Rabiul Awwal 1430 H, dalam artikel berjudul “Kehendak Memilih”, halaman 54.

Berikut pandangan Hidayat Nur Wahid:

[o] “Rakyat perlu diingatkan bahwa merekalah sesungguhnya kedaulatan tertinggi di Indonesia. UUD telah memberikan hak itu kepada rakyat.” (Maaf, pemikiran seperti ini tidak mencerminkan kalau HNW seorang doktor akidah Islam).

[o] “Sebab dalam bahasa Konsitusi, yang ada memang hak rakyat untuk memilih. Tidak ada kata-kata ‘hak untuk tidak memilih’, maupun ‘tidak memilih adalah hak’. Dalam Konsitusi atau UU Pemilu yang ada adalah hak untuk memilih. Bahkan dalam UU tentang Pemilu ada PENGHUKUMAN atau KRIMINALISASI bagi siapapun yang secara sengaja melakukan kejahatan untuk menghilangkan hak pilih tadi.” (Huruf bercetak tebal dan kapital dari saya sendiri).

[o] “Namun orang kan mengatakan, ‘Hak tidak memilih kan bagian dari hak asasi manusia.’ Itu benar, tapi hak asasi yang tertera dalam pasal 28E UUD itu juga dibatasi pasal 28C yang mengatakan, pemberlakuan hak asasi manusia dalam konteks Indonesia harus tunduk pada pembatasan UU. UU itu di antaranya tentang Pemilu yang hanya memberikan hak untuk memilih, tanpa ada sama sekali ketentuan hak untuk tidak memilih.” (Kehendak Memilih. Gontor edisi Maret 2009, hal. 54).

Saya merasa munek-munek (mual) membaca pernyataan di atas. Mengapa keluar perkataan-perkataan kasar seperti itu. Bukankah dalam politik ada fatsoen (tata krama)? Jika diingat, dalam dakwah Jamaah Tarbiyah di masa lalu, kawan-kawan (senior-senior saya waktu itu) adalah komunitas yang sering melakukan golput alias tidak memilih.

Bayangkan, sampai ada kata-kata “penghukuman” dan “kriminalisasi” terhadap pelanggaran dalam soal menghilangkan hak pilih dalam Pemilu. Kalau seseorang memaksa keluarganya golput, bisa-bisa dia ditangkap, lalu dilabeli sebagai kriminalis! Bahkan seolah ingin melenyapkan hak masyarakat untuk menyatakan hak politiknya sebagai golput. Di jaman Orde Baru, seseorang yang menyerukan golput atau terang-terangan melakukan golput, dia bisa ditangkap, ditahan di Kodim, atau diberi “perawatan SPA” sampai muka dan badannya bengkak-bengkak akibat pukulan.

Sungguh aneh pandangan seperti itu. Ia meniadakan hak untuk tidak memilih (golput), padahal di forum demokrasi dimanapun, dalam voting di DPR, DPRD, MPR, MK, media pooling, pemilihan Senat Mahasiswa, pemilihan Ketua Murid (KM), sampai persidangan di forum PBB, sikap ABSTAIN itu dikenal dan dihargai. Contoh terbaru, Amerika abstain ketika PBB bersidang untuk menjatuhkan sanksi bagi Israel akibat agressinya ke Ghaza.

Kemudian tentang logika hukum. Dalam aturan UU hanya diatur ‘hak memilih’, sementara ‘hak tidak memilih’ tidak tercantum sama sekali. Itu berarti, yang sah secara hukum hanya ‘hak memilih’. Adapun ‘hak tidak memilih’ meskipun dengan argumentasi hak asasi manusia, dianggap tidak ada.

Menurut saya, ini tidak menunjukkan karakter fathanah. Sesuai kriteria Fatwa MUI, seorang pemimpin itu harus shiddiq, amanah, fathanah, dan tabligh. Ya, kalau tidak fathanah ya jangan dipilih. Begitu tho, gampangnya.

Sudah menjadi logika hukum yang diakui di dunia, “Kalau sesuatu perkara tidak diatur secara rinci, maka hukum asal bagi perkara itu adalah boleh. Kecuali kalau datang aturan larangan tentangnya.” Di dunia hukum manapun, prinsip seperti ini berlaku. Ia dikembangkan dari kaidah hukum Islam, “Al ‘ashlu fil asy’ya-i al ibahah hatta ja’a fihi maa tahrimuhu” (hukum asal setiap sesuatu adalah boleh, sampai datang padanya sesuatu yang mengharamkannya).

Sebagai contoh, dalam UU (apalagi UUD) tidak ada aturan yang berbunyi, “Warga negara harus menjadi dokter,” atau “Warga negara boleh menjadi sopir,” atau “Warga negara disarankan menjadi ustadz.” Namun, apakah karena tidak ada aturan tertulis seperti itu, lalu kita tidak boleh menjadi dokter, sopir, atau ustadz?

Atau apakah ada dalam aturan hukum, “Orang miskin harus mempunyai rumah,” atau “Orang setengah kaya boleh membuat rumah tipe 54,” atau “Orang super kaya boleh membangun rumah seperti istana Fir’aun.” Apakah karena tidak ada aturan itu, lalu masyarakat akan disebut KRIMINAL jika tidak melakukan hal-hal itu?

Jadi, sesuatu yang tidak diatur secara rinci dalam hukum, pada awalnya bersifat boleh (mubah). Baru akan terkena larangan ini dan itu, kalau ada aturan yang melarangnya secara tegas. Adapun dalam soal golput, apa ada aturan yang melarang golput? Jika ada aturan larangan itu, maka kita akan menggugat siapapun yang bersikap abstain, termasuk dalam sidang-sidang DPR/DPRD. Jika golput dilarang, maka anggota DPR/DPRD yang abstain, mereka berhak dituduh sebagai KRIMINALIS.

Disini tampak sikap tidak amanah dalam menyampaikan kebenaran. Kalau logika hukum  itu diterima, maka akan rusak urusan hukum di muka bumi ini. Nanti, segala hal yang tidak ada aturannya dalam UU dianggap tidak sah, atau melanggar hukum. Lalu betapa banyaknya manusia yang akan dijatuhi sanksi hukuman atau disebut kriminalis. Laa haula wa laa quwwata illa billah.

Kadang saya merasa dilematik. Kalau menulis seperti ini nanti dituduh “iri hati”, “karena tidak kebagian jabatan”, atau “kurang ajar kepada tokoh Muslim”, atau “ilmu dangkal mau mengkritik seorang ahli”, dll. Tapi kalau kita diam saja, kita juga salah; sama saja kita membiarkan pembodohan Ummat berjalan secara massif dalam skala nasional. Teringat perkataan Imam Ahmad rahimahullah, “Kalau aku diam dan kamu diam, lalu kapan orang-orang jahil akan mengetahui kebenaran?”

Jadi dengan amat terpaksa harus tetap dinyatakan koreksi-koreksi seperti ini. Terserah masyarakat akan mengatakan apapun, silakan saja. Nabi Saw. pernah berpesan, “Siapa yang melihat suatu kemungkaran, ubahlah dengan tangannya; jika tidak mampu dengan lisannya; jika tidak mampu juga, dengan hatinya. Hal itu adalah selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim).

Masyarakat Selalu Dipersalahkan

Adalah sesuatu yang tidak adil ketika menghukumi masalah golput, baik MUI, Ketua MPR, Pemerintah, parpol, politisi, dll. Dalam persoalan ini, mereka selalu mengacu pada prinsip: “Masyarakat harus menuruti aturan yang berlaku!” Masyarakat selalu diposisikan sebagai obyek hukum, tidak pernah menjadi subyek hukum. Masyarakat selalu berada dalam domain akibat, bukan domain sebab.

Ketika marak perilaku golput di berbagai kegiatan Pilkada, para politisi selalu menyalahkan masyarakat, yang katanya “tidak cerdas”, “emosional”, “tidak peduli masa depan negara”, “mau lepas tanggung-jawab”, dll. tuduhan yang membuat kita sumpek mendengarnya.

Tetapi pada saat yang sama, para politisi tidak pernah bertanya secara jujur: “Mengapa masyarakat lebih suka golput? Mengapa golput selalu menang dalam Pilkada? Apa yang dirasakan masyarakat? Kesalahan apa yang kita lakukan sebagai eksekutif dan legislatif? Bagian mana dari sistem ini yang salah? Apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki?

Di mata para politisi itu, tugas rakyat hanyalah sebagai TUKANG STEMPEL saja! Rakyat tidak berkutik, tidak berhak menunjukkan sikap; mereka cukup setiap 5 tahun sekali memilih ini dan itu; tanpa ada jaminan sedikit pun bahwa aspirasi mereka akan dilaksanakan oleh para politisi. Di titik ini, masyarakat diposisikan seperti batu yang tidak bisa melihat, mendengar, dan berakal. Mereka cukup menjadi ALAT LEGITIMATOR, dengan tidak ada kesempatan untuk membela kepentingan-kepentingnnya. Hak terakhir masyarakat, menyatakan abstain sebagai bentuk protes atas ketimpangan sistem politik yang ada, pun dianggap melanggar hukum, tidak sesuai UU, dan bisa saja di-KRIMINALISASI-kan.

Lebih parah lagi, untuk meneguhkan sistem yang penuh kecurangan dan kepalsuan ini, masyarakat ditakut-takuti dengan dalih HARAM, DOSA, NERAKA. Ya Ilahi ya Rahmaan, agama akhirnya menjadi alat legitimasi kezhaliman. Laa haula wa laa quwwata illa billah.

Bahkan oleh sebagian orang (firqah tertentu), kebijakan-kebijakan negara yang menzhalimi rakyatnya dianggap sebagai kenyataan biasa yang harus diterima dengan sabar. Seolah, Allah Ta’ala membenarkan agama-Nya menjadi dalil untuk menzhalimi manusia. Subhanallah, Maha Suci Allah dari orang-orang yang mensifati-Nya dengan sifat-sifat tercela. Padahal dalam hadits qudsi Allah Ta’ala berfirman, “Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezhaliman atas diri-Ku, dan Aku jadikan kezhaliman itu juga haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzhalimi.” (HR. Muslim dari Abu Dzar Al Ghifari Ra. Tercantum dalam Hadits Arba’in An Nawawiyah, hadits no. 24).

Dalam Al Qur’an juga dikatakan, “Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian berbuat adil dan ihsan, memberi kepada kaum kerabat, mencegah (kalian) berbuat keji, mungkar, dan permusuhan. Dia memberi kalian pelajaran agar kalian selalu ingat.” (An Nahl: 90). Ibnu Mas’ud Ra. berkomentar, bahwa pokok-pokok ajaran Islam terhimpun dalam ayat ini.

Adalah salah, siapapun yang membenarkan kezhaliman para penguasa/pemimpin terhadap rakyatnya. Tidak ada satu pun manusia di dunia ini yang boleh melakukan kezhaliman, atas nama apapun. Tidak terkecuali para penguasa, amir, khalifah, atau apa saja namanya. Bahkan kezhaliman para penguasa, hukumnya sangat berat di sisi Allah, melebihi kezhaliman manusia biasa. Sampai Nabi Saw. mengatakan, “Tidaklah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk mengurus rakyat, lalu dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah haramkan baginya syurga.” (HR. Bukhari-Muslim).

Pemimpin seperti itu diharamkan mendapatkan syurga, sebab dia menanggung sangat banyak dosa-dosa rakyatnya, yang teramat sulit baginya untuk menghapus dosa-dosa itu. Apalagi jika banyak rakyat yang telah mati sambil membawa catatan masing-masing tentang kezhaliman pemimpin itu. Seperti contoh, ratusan ribu kaum Muslimin yang meninggal dalam bencana-bencana. Mereka meninggal sambil membawa catatan tentang kepemimpinan Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati, anggota DPR, DPRD, DPD, dll.

Bagaimana caranya para pejabat dan anggota dewan itu akan meminta maaf kepada ratusan ribu Muslim yang sudah meninggal dalam bencana Tsunami di Aceh, gempa Yogya, Tsunami di Pangandaran, banjir bengawan Solo, dll.? Andai gaji para pejabat itu per hari 1 miliar rupiah, gaji sebesar itu tidak akan bisa menebus kesalahan-kesalahan mereka yang telah dicatat oleh ratusan ribu kaum Muslimin yang telah meninggal selama masa jabatannya.

Dalam Pemilu 2004 saya memilih KH. Rahmat Abdullah dari PKS sebagai anggota DPR RI. Akhirnya beliau terpilih juga, bi idznillah. Tetapi tidak lama setelah menjadi anggota DPR RI, beliau wafat. Seorang saudara yang tinggal di Mampang pernah mengatakan, “Mungkin karena beliau orangnya baik, beliau ditakdirkan meninggal terlebih dulu. Kan tahu sendiri, dunia politik sangat kotor.” Kurang lebih begitu kata saudara tadi. Saya tidak bisa menjawab apapun, wallahu A’lam. Semoga Allah Ta’ala selalu merahmati hamba-hamba-Nya yang shahih, mukhlis, dan istiqamah dalam perjuangan di jalan-Nya. Allahumma amin.

Salah satu sumber kesengsaraan kaum Muslimin dalam sejarahnya, ialah ketika membenarkan tindakan-tindakan kezhaliman oleh para penguasa dengan alasan banyaknya hadits-hadits yang menyuruh kita taat kepada penguasa dan sabar menghadapi kezhalimannya. Ini sudah menjadi penyakit sejarah yang seakan sangat sulit diperbaiki, kecuali dengan pertolongan Allah. Padahal Islam adalah agama suci dari Dzat yang Maha Suci, tidak ada kezhaliman di dalamnya. Hingga dalam sebuah hadits Nabi Saw. mengatakan, “Sesungguhnya Allah itu baik, dan Dia tidak menerima kecuali yang baik pula.” (HR. Muslim).

Kezhaliman para penguasa adalah kemungkaran berat, melebihi kemungkaran orang biasa; Sebagaimana kebaikan penguasa juga tidak seperti kebaikan manusia biasa, lebih tinggi kadarnya. Namun juga kita tidak otomatis akan menjatuhkan pemimpin itu karena kezhalimannya. (Lagian siapa yang mau memberontak? Apakah setiap yang mengoreksi kezhaliman ini identik dengan para pemberontak?). Intinya, kezhaliman itu terlarang dilakukan oleh siapapun kepada siapapun, apalagi oleh penguasa masyarakat Muslim kepada rakyatnya.

Seharusnya, sebelum menuntut KEWAJIBAN kaum Muslimin agar memilih pemimpin; maka pemimpin itu seharusnya menunaikan terlebih dulu KEWAJIBAN mereka dalam membela hak rakyat, memenuhi kepentingan mereka, mengayomi hidup mereka, menyertai mereka dalam penderitaan, mendengar tangisan mereka, mendoakan mereka, bersikap lembut kepada anak-anak mereka, menjaga kehormatan wanita mereka, dan lain-lain.

Lha, ini tidak. Kewajiban tidak dilaksanakan; tetapi meminta haknya terus! Sangat sangat memalukan! Sudah begitu mengancam rakyat dengan HARAM, DOSA, dan NERAKA. Laa haula wa laa quwwata illa billah.

Seharusnya orang-orang yang meminta Fatwa MUI itu, mereka mengaca diri. Lihatlah diri mereka di depan cermin! Lihatlah apa yang sudah mereka lakukan bagi Ummat ini! Apa sumbangsih mereka bagi kaum Muslimin? Adakah mereka selalu berderai air mata dalam shalatnya di malam hari; tidak pernah nafsu makan dan susah tidur, karena selalu memikirkan Ummat; setiap hari selalu meminta maaf kepada Ummat atas kesalahan-kesalahannya; mengaku diri selalu lemah, penuh kekurangan, dan tidak berdaya; selalu meminta mundur dari jabatan, meminta orang lain yang lebih baik untuk menggantikannya; sangat malu menyebut amal-amalnya; lebih banyak istighfar ketimbang hamdalah; berani mengakui kesalahan dan siap kapanpun juga dipecat karena kesalahannya; dan juga siap menyerahkan nyawanya demi membela kaum Muslimin.

Adakah pemimpin yang shalih seperti itu di tengah bangsa Indonesia ini? Adakah anggota dewan atau pejabat yang lebih takut kepada Allah daripada takut kehilangan gaji besarnya? ANDAI ADA PEMIMPIN SEPERTI ITU DI TENGAH KITA, ADALAH PENGKHIANATAN ISLAM YANG BESAR, JIKA KITA ENGGAN MEMILIHNYA.

Pendapat Profesor Ali Ya’qub

Profesor Ali selalu melandaskan pendapatnya pada hadits Nabi yang mengatakan, bahwa kalau kalian dalam safar bertiga, hendaklah salah satu menjadi pemimpin safar itu. Ini adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah.

Pendapat Ibnu Taimiyyah tersebut adalah benar, tidak salah. Memang demikianlah seharusnya. Tetapi apakah memilih pemimpin itu identik dengan Pemilu? Apakah kalau kita tidak mengadakan Pemilu kita tidak akan mempunyai pemimpin? Tidak ada buktinya, bahwa Pemilu bersifat mutlak bagi negara manapun yang ingin memiliki pemimpin. Dalam sejarah Islam selama ribuan tahun, kaum Muslimin tidak pernah melakukan Pemilu untuk memilih pemimpin. Tetapi Ummat tidak pernah kehabisan pemimpin. Dalam sistem kerajaan, Pemilu tidak dibutuhkan untuk melantik pemimpin.

Mungkin orang akan mengatakan, “Itu kan di jaman dulu, di jaman sejarah Islam di masa lalu. Sementara kita di Indonesia berbeda konteksnya.” Saya katakan, “Apakah Soekarno menjadi Presiden RI tahun 1945 dulu melalui mekanisme Pemilu?” Pemilu di jaman Soekarno baru dimulai sejak tahun 1955, 10 tahun setelah Indonesia merdeka.

Mungkin mereka akan membantah, “Lha, itu kan di jaman Soekarno. Coba dong lihat di jaman Reformasi sekarang ini!” Saya katakan, “Lalu BJ. Habibie naik menjadi presiden menggantikan Soeharto apakah melalui mekanisme Pemilu? Lalu Mega naik menggantikan Wahid, apakah melalui Pemilu?” Bahkan selama puluhan tahun, bangsa Indonesia tidak memilih Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati, dengan cara Pemilu, melainkan melalui cara perwakilan di Parlemen. Baru sekarang saja pemilihan pejabat birokrasi melalui Pemilu (Pilkada/Pilpres). Jadi, mekanisme Pemilu bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan pemimpin. Siapapun yang memutlakkan mekanisme Pemilu, dia berada dalam kebathilan yang nyata.

Kemudian tentang ‘Athi’ullaha wa a’thi’ur Rasula, wa ulil amri minkum’ (taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan pemimpin di antara kalian!). Ayat ini menurut Profesor Ali sebagai landasan bahwa setiap Muslim harus taat kepada pemimpin birokrasi. Ya, mungkin seperti Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati, Camat, Lurah, dan lainnya. “Lalu buat apa Allah mengatan wa ulil amri minkum?” kata Profesor Ali.

Kalau membaca tafsir Ibnu Katsir tentang masalah ini kita akan menemukan banyak hadits-hadits Nabi Saw. yang bisa menjadi panduan. Insya Allah, hadits-hadits itu sudah sangat cukup untuk menjelaskan kriteria ulil amri yang harus ditaati. Ulil amri dalam Islam tidaklah bermakna general (umum), tetapi bersyarat. Tidak setiap pemimpin harus ditaati. Setidaknya para ulama sudah meletakkan kaidah yang sangat kuat yaitu: Laa tha’ata lil makhluqin li ma’syiyatil Khaliq. (Tidak ada ketaatan kepada Allah dalam bermaksiyat kepada Al Khaliq). Lebih jauh dalam hadits Nabi disebutkan, “Laa tha’ata fi ma’shiyatillah, innamat tha’ata fil ma’ruf” (tidak ada ketaatan dalam maksiyat kepada Allah, bahwasanya ketaatan itu hanya berlaku dalam hal-hal yang baik saja). [HR. Muslim].

Pemimpin apapun dan siapapun, tidak peduli seorang Khalifah kaum Muslimin, jika dia memerintahkan berbuat munkar dan mencegah perbuatan makruf, tidak ada hak ketaatan baginya. Dia diberi hak ketaatan hanya dalam perkara yang baik-baik, bukan perkara kekafiran, kezhaliman, kesesatan, kemunkaran, dan yang semisalnya.

Kemudian, Profesor Ali mengaitkan Pemilu dengan persoalan legitimasi masyarakat. Kalau tidak ada satu pun rakyat yang ikut Pemilu, maka pemimpin yang terpilih tidak legitimate, akibatnya akan terjadi anarkhisme.

Saya kira, persoalan legitimasi itu hanya FANTASI para POLITISI saja. Secara teori maupun praktik tidak dasar yang bisa dipegang disana. Para politisi ketakutan, kalau Pemilu tidak berjalan meriah, mereka akan kehilangan mata pencariannya. La ilaha illa Allah, wallahu Akbar. Disini ada beberapa jawaban yang bisa dipertimbangkan oleh para PEMIMPI tentang legitimasi ini:

Pertama, tidak pernah terjadi ada Pemilu di dunia (termasuk di Indonesia) yang tidak ada pesertanya sama sekali. Minimal panitia, para caleg, pengurus parpol, dan keluarga mereka, setidaknya mereka tetap mengikuti Pemilu itu.

Kedua, di jaman Soeharto sebenarnya proses demokrasi tidak berjalan bebas seperti saat ini. Bahkan Pak Harto lagi-lagi akan terpilih lagi menjadi Presiden RI, itu sudah diketahui sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Apakah disana kepemimpinan Soeharto menjadi tidak legitimate?

Ketiga, di Amerika dalam puluhan kali Pemilu, tingkat partisipasi masyarakat disana kecil. Ada yang mengatakan rata-rata 30 % peserta Pemilu (selebihnya golput). Baru kemarin saja, saat Obama terpilih, Pemilu diikuti sekitar 60 % pemilih. Itu rekor tertinggi Pemilu di Amerika. Tapi apakah karena itu Amerika lalu tidak memiliki pemimpin yang legitimate?

Sebenarnya, legitimatif atau tidaknya kepemimpinan, itu karena REPUTASI yang bersangkutan, bukan karena golput. Kalau seorang pemimpin itu shalih, adil, dan menyayangi rakyatnya, tanpa Pemilu pun rakyat akan senang dipimpin oleh dia. Sebaliknya, meskipun pemimpin terpilih dengan tingkat partisipasi Pemilu 100 % atau 90 %, tetapi kalau cara-cara kepemimpinannya brutal, dia akan kehilangan legitimasinya. Hal ini merupakan mekanisme alamiah, yang terjadi secara natural, tanpa bisa dipaksa-paksakan. Ibarat seorang pedagang, dia tidak bisa memaksa para pembeli selalu memberi barang kepadanya.

Contoh, presiden Amerika George Bush adalah pemimpin yang legitimate melalui proses Pemilu demokratis disana. Tetapi dia adalah sosok pemimpin yang amat sangat dibenci rakyatnya, juga manusia di muka bumi. Dalam pooling-pooling di Amerika, suara yang mendukung Bush selalu merosot. Puncaknya, dia dilempar sepatu oleh Al Zaidy di Irak, dan rakyatnya tidak membela dia, malah menertawakan.

Mungkin akan ada yang berkomentar, “Itu kan di Amerika. Kalau di Indonesia, lain dong! Jangan disama-samakan ya!” Baik, saya jawab dengan realitas di Indonesia, bi nashrillah. Coba lihat kepemimpinan Wahid tahun 1999-2001 lalu! Dia adalah Presiden RI pertama di jaman Reformasi, terpilih secara mekanisme demokrasi. Namun ketika cara-cara dia brutal, rakyat pun menjatuhkannya lewat SI MPR. Coba saya tanya kembali, “Apakah Pemilu demokratis menentukan legitimasi seseorang?” Sungguh, hal itu hanya FANTASI para maniak politik saja!

Lalu bagaimana dengan klaim Profesor Ali Ya’qub, bahwa di Indonesia lebih banyak pemimpin yang layak dipilih sesuai kriteria yang ditetapkan MUI, daripada pemimpin yang tidak layak?

Jika pandangan Profesor Ali itu benar, tentu bangsa Indonesia tidak akan mengalami masa-masa penuh penderitaan seperti saat ini. Dalam wawancara dengan TVOne, Prabowo Subianto mengatakan, bahwa setiap tahun perdagangan Indonesia surplus (untung) sampai US$ 20 miliar (dengan kurs rupiah Rp. 10.000,- nilainya sekitar Rp. 200 triliun per tahun). Tetapi kata Prabowo, keuntungan sebesar itu kebanyakan lari ke luar negeri, tidak jatuh ke tangan rakyat. Ini hanya satu fakta saja, tidak perlu membahas ratusan fakta mengerikan yang ada selama ini.

Jika benar, pemimpin politik di Indonesia banyak yang shalih-shalih, amanah, jujur, tabligh, shiddiq, fathanah, dan sebagainya, maka alangkah mengherankan jika mereka membiarkan begitu saja eksploitasi kekayaan nasional oleh orang asing, seperti yang dikeluhkan oleh Prabowo itu. Kemana saja para pemimpin itu? Apa kerja mereka sehingga membiarkan kezhaliman harta terjadi di depan matanya?

Mengembalikan gratifikasi senilai 1,9 miliar, lalu dibandingkan dengan kejahatan BLBI, korupsi dewan direksi BI, kenaikan harga BBM 100 %, menghambur-hamburkan dana masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada, penjualan aset-aset strategis nasional, tata niaga energi yang menguntungkan asing, kontrak karya pertambangan yang sangat zhalim, UU SDA yang membahayakan masa depan generasi nanti, liberalisasi sektor industri dan bisnis, dll. sungguh pengembalian gratifikasi itu bukanlah prestasi yang layak dibanggakan. Meskipun nilai kebaikannya tetap ada. Seharusnya, bangsa ini belajar sedikit untuk memiliki rasa malu. Janganlah membesar-besarkan sesuatu yang sebenarnya cukup dinilai sederhana.

Singkat kata, saya sarankan kepada para ulama, termasuk jajaran MUI, untuk lebih bersikap independen, dan membuka akses informasi seluas-luasnya. Lebih baik lambat sedikit berproses menyusun fatwa daripada memaksakan diri, tetapi hasilnya tidak maksimal. Begitu juga MUI sebenarnya bisa menolak permintaan fatwa jika dikhawatirkan hal itu akan menimbulkan kontroversi luas di kalangan Ummat. Termasuk juga, MUI boleh menerbitkan fatwa secara sirriyah (tertutup) khusus untuk peminta fatwa itu sendiri, tanpa harus mempublikasikan fatwa itu secara luas. Hal ini termasuk kelonggaran-kelonggaran yang perlu MUI manfaatkan.

Kalau tidak salah, perwakilan warga korban Lumpur Lapindo telah datang ke MUI untuk meminta fatwa. Nah, fatwa seperti itu perlu direspon, selain karena memang ulama perlu menolong Ummat yang menderita; juga hal itu menunjukkan bahwa MUI masih dihargai oleh kaum Muslimin. Kalau fatwa Lapindo ini misalnya tidak cepat direspon, sedangkan fatwa “golput haram” begitu cepat direspon, nanti masyarakat akan berkesimpulan negatif terhadap MUI.

Demikian saja beberapa pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terhadap pihak-pihak yang saya sebut secara jelas nama dan pandangannya, mohon dimaafkan kalau ada yang tidak berkenan. Seperti kata Nabi Syu’aib ‘alaihissalam, “In uridu illal ishlaha masta’tha’tu” (aku ini tidak menghendaki, melainkan melakukan ishlah, sekuat kemampuanku.” (Huud: 88). Bila bila ada salah dan kekurangan, sudilah berbagi nasehat dan masukan. Insya Allah segala kebaikan akan dihadapi dengan kebaikan pula.

Wallahu a’lam bisshawaab.

Bandung, 5 April 2009.

AMW.

16 Balasan ke Berdiskusi dengan Prof. Ali Mustafa Ya’qub, MA.

  1. Bambang mengatakan:

    Ulasan yang bagus.

  2. ummughayda mengatakan:

    Assalamu’alaikum wr.wb.,

    Abi, saya minta ijin copy postingan ini untuk dibaca suami saya. Saya dalam posisi yg agak sulit ketika saya mulai melihat penyimpangan pada partai politik yg mengaku sebagai partai da’wah, tetapi suami saya msh belum melihat hal tersebut. Jd tulisan ini bisa jadi bahan diskusi kami. Jazakallah.

    Wassalamu’alaikum wr.wb.

  3. abisyakir mengatakan:

    @ Ummu

    Wa’alaikumsalam Warahmatullah Wabarakaatuh. Silakan Mbak, tidak apa-apa. Semoga bermanfaat. Amin.

    AMW.

  4. jurkambing mengatakan:

    AMW …

    la tuzakkuu anfusakum …

    benarkah tak satu pun caleg atau aleg yang ada sekarang ini .. tidak takut kepada Allah Ta’ala ..?

    tulisan antum terlalu emosional .., tidak ilmiah, dan hiqd .. sangat disayangkan Yaa Aba syakir ..

    FAtwa MUI bahwa Golput adalah: haram .. jangan menilainya secara childist .. bacalah secara utuh .. lihat spiritnya ..

    didaerah saya .. gara2 umat ISlam golput .. (padahal mereka mayoritas, 60%) … sementara orang kafir tidak golput akhirnya yang menang adalah orang kafir diperkirakan mereka akan menguasai DPRD II ..

    Siapa yang tanggung jawab kalo sudah begini ..? yang memilih sudah menunaikan haknya, bahkan bukan hak tapi wajib sesuai kaidah ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

    Semoga Allah Ta’ala memaafkan para golputers apatis tersebut ..

    di sisi lain, justru GOLPUT bisa jadi WAJIB jika tempat, kondisi, tuntutan menyeretnya demikian .. karena fatwa dan ijtihad ulama bisa berubah ..

    Pahamilah fatwa MUI tentang haramnya golput secara kaca mata ‘term ijtihad’ .. tidak usah bawa-bawa HNW, dll …

    Allahu Yahdik!!

  5. abisyakir mengatakan:

    @ Mel Andriyani

    Mohon maaf sebelumnya kalau Anda memandang tulisan saya itu arogan. Mohon maaf sebelumnya, semoga Allah Ta’ala memaafkan saya atas kekhilafan ini.

    Perlu dipahami, pendapat Prof. Ali Ya’qub itu muncul dalam acara HALAL di TransTV. Jadi ia sudah menjadi wacana publik, sehingga boleh kita mengkritisinya, bahkan mengecamnya sekalipun, kalau kita tidak setuju. Lagi pula sejak MUI mengeluarkan fatwa golput haram, banyak pendapat yang menentang fatwa itu. Nah, saya melihat Prof. Ali Ya’qub tetap pada pendiriannya semula, tanpa ada keinginan merevisi pandangannya dengan menghargai suara-suara yang tidak setuju dengan fatwa itu. Sebagai contoh, MMI, HTI, FPI, termasuk yang tidak setuju dengan fatwa itu. MMI paling keras suaranya, hingga dibahas tersendiri dalam majalah Risalah Mujahidin MMI. Jadi, sepaham saya, hal ini bukan menyangkut masalah arogansi, atau menganggap diri lebih suci. Tetapi ini ranah perbedaan pendapat. Sebagaimana MUI bisa menyebut golput sebagai haram, maka kita pun boleh berpendapat golput wajib, berdasarkan argumen-argumen Syariat. Kecuali kalau kita tidak memiliki landasan sama sekali.

    Begini sajalah sederhananya. Apa bedanya golput dengan abstain? Abstain itu sikap tidak memilih siapapun, dengan alasan-alasan tertentu. Nah, kalau Anda termasuk penggiat demokrasi, apakah Anda akan menolak sikap ABSTAIN? Bahkan apakah di DPR/DPRD tidak ada sikap abstain ketika hendak memutuskan suatu keputusan? Cobalah bersikap jujur saja, tidak usah bertele-tele, bolehkah abstain dalam demokrasi? Kalau tidak boleh, konsekuensinya: Anda tidak mengerti demokrasi dan tidak siap berdemokrasi.

    Anda mengatakan: “didaerah saya .. gara2 umat ISlam golput .. (padahal mereka mayoritas, 60%) … sementara orang kafir tidak golput akhirnya yang menang adalah orang kafir diperkirakan mereka akan menguasai DPRD II ..

    Komentar saya: Anda di daerah mana? Benarkah karena Ummat Islam golput, lalu partai orang kafir menang? Coba Anda tunjukkan bukti-buktinya, jangan hanya membuat “perkiraan” yang bersifat nisbi. Saya tidak percaya di daerah Anda, Ummat Islam golput semua. Ini hanya asumsi yang mengada-ada.

    Sebuah fakta, di kalangan Nashrani juga banyak golput. Buktinya, dalam Pemilu kali ini dua partai Nashrani (PDS dan satunya lagi Katholik), mereka gagal masuk Parlemen karena suaranya di bawah 1,6 % (di bawah PBB). Itu fakta besar, bahwa golput juga ada di kalangan non Muslim, bukan hanya kita. Terus jangan selalu menyalahkan non Muslim, lalu melupakan berbagai kepincangan wakil-wakil Islam sendiri.

    Anda katakan, “Semoga Allah Ta’ala memaafkan para golputers apatis tersebut ..

    Lho, apakah sikap golput berdosa secara Syar’i? Lalu bagaimana dengan sikap para politisi Muslim yang banyak menipu, mengecewakan Ummat, dan mengkhianati amanah itu? Apa yang berdosa hanya para golputers, sementara para politisi pengkhianat itu sepenuhnya berhak disebut MUJAHID? Wah, enak betul kalau begitu menjadi politisi.

    Ingat Ukhti, orang golput itu ada alasannya. Andai mereka golput, karena mereka sudah berkali-kali ikut pesta demokrasi, dan disana selalu ada pengkhiatan amanah secara berulang-ulang. Mungkinkah, karena semua pengkhianatan itu, kita menutup mata, tidak memberikan koreksi apapun, dan selalu siap ditipu dan ditipu berulang-ulang, sampai para penipunya bosan menipu? Ya, pikirkan sendiri.

    Soal HNW, memang dia kok yang mula-mula mencetuskan ide fatwa golput haram. Dulu di jaman Tarbiyah dia dan kawan-kawan banyak golput (seperti pengakuan Untung Wahono kepada Tempo dan yang saya lihat sendiri dari senior-senior Tarbiyah dulu). Tetapi giliran sudah jadi pejabat, malah sangat ekstrem. Seekstrem-ekstremnya PDIP tidak pernah mendesak MUI mengeluarkan fatwa golput haram. Lha, ini baru menjadi pejabat negara, sikapnya arogan.

    Saya ingatkan lagi HNW (sekarang saya tidak memandang orang-orang ini berbeda dengan PDIP), dulu Anda mula-mula menjadi Ketua MPR, Anda menolak mobil Volvo, menolak menginap di hotel. Anda ingin membangun citra seorang pejabat negara yang bersih, teladan, mulia, tidak korup, bermoral, hemat, sederhana, zuhud, arif, dan sebagainya (silakan diteruskan sendiri). Tetapi bagaimana dengan sekarang? Bagaimana dengan mobil Volvo dan sejenisnya? Bagaimana dengan hotel-hotel? Bagaimana dengan party-party? Bagaimana dengan make up, wardrobe, fashion, branded product, dan seterusnya? Mana yang zuhud, mana yang sederhana, teladan, mulia, dan sebagainya?

    Apakah semuanya berlindung di balik logika “marketing”? Menghadapi orang-orang elit tidak boleh bersikap kampungan, harus selevel mereka. Itulah alasannya? Apa ada UU-nya untuk selalu bersikap “branded” dalam kehidupan formal para pejabat? Sebuah contoh, mantan anggota DPR, Ustadz Mashadi, beliau bisa tetap bersepeda motor datang ke Senayan dengan segala kesederhanaannya. Jadi, semua ini tergantung orangnya, bukan soal “marketing” itu.

    Atas semua masukannya, saya ucapkan terimakasih. Wassalam.

    AMW.

  6. TheSalt Asin mengatakan:

    Saya suka Blog yang kritis..(boleh nge JITAK).tapi tidak pake cacian.

  7. kang uyun mengatakan:

    Assalamu ‘alaikum wr wb
    Kritik itu bagus, sepanjang tdk mencaci, spt yg dilakukan para ulama kita trdahulu.
    Kita semestinya juga menghargai setiap pendapat/ijtihad para ulama kita, sebagaimana pendapat Anda juga perlu dihargai.
    Pendapat MUI adalah benar tapi mungkin salah. Sedangkan pendapat Anda adalah salah tapi mungkin benar.
    Bila benar insya allah berpahala 2, bila salah insya Allah berpahala 1.
    Jadi mari saling menghargai pendapat selama itu dibangun diatas hujjah yang lurus. Apalagi ini ijtihad dari para ulama.
    Terima kasih
    Jazakalloh
    Wassalamu ‘alaikum wr wb

  8. Saya sangat setuju dengan akhie abi syakir, tulisan antum sangat masuk akal.

    PEMILU itu DEMOKRASI dan tidak ada demokrasi dalam Islam. Dan jangan pernah sekalipun menyamakan Islam dengan demokrasi.

    Umat Islam khususnya yang saat ini berada dalam naungan partai “dakwah” seharusnya segera sadar, bahwa sesungguhnya Islam tidak sama sekali mengajarkan itu. Jangan memanfaatkan ayat-ayat Allah dan Hadist2 Rasul untuk membenarkan partai kalian. Haram hukumnya mencomot sebagian ayat dan mengingkari sebagian lainnya, bisa termasuk munafik ahli kitab kalian. Bertaubatlah segera! Mari kembali kepada jalan perjuangan yang telah dicontohkan Rasulullah SAW, yaitu JIHAD.

    Tehnis pemilihan pemimpin dalam demokrasi adalah “mencalonkan diri”. Meski mereka mengelak itu dengan menjawab “Kami tidak mencalonkan diri, tapi kami diminta untuk naik”. Jangan dengarkan itu, itu hanya alasan mereka untuk dapat meraup keuntungan perutnya dan kelompoknya. Bagaimana tidak, terus apa maksud kampanye kalo bukan toh tohan pengen jadi pemimpin. Sedangkan Islam mengajarkan “Barang siapa yang mengajukan dirinya untuk dipilih sbg pemimpin, maka haram kalian memilihnya”.

    Sistem pemilihan dalam Islam bukan seperti demokrasi. Yang paling bahaya lagi adalah pembuatan hukum. Sedang Allah berfirman
    “Keputusan itu hanya milik Allah”.
    Tiada hukum selain dari Allah
    Tiada agama (ideologi, aturan, sistem, UU, hukum) yang Kami ridloi selain Islam.

    jadi jika kita meyakini kebenaran ideologi lain selain Islam, maka Musyrik hukumnya.

    Dan tokoh2 yang dibahas dalam tulisan akhie Abi ini adalah contoh tokoh2 Islam yang terkena penyakit Wahn dan mereka telah menggadaikan Al Quran dengan harga yg sangat murah.

    Bagi umat Islam, tulisan ini bukanlah cacian ata hinaan. Tapi semua adalah bentuk kasih sayang sesama Muslim untuk saling meluruskan, kewajiban tausyiah.

    “jangan lihat siapa dan bagaimana ia bicara, tapi lihatlah apa yang ia bicarakan”
    mau itu KH, Dr, Prof, Habib dll..kalo dia telah menentang Al Qur’an. Maka ia telah SALAH.

    TIADA HUKUM SELAIN HUKUM ALLAH, dan yang diperjuangkan oleh partai2 dakwah ini adalah hukum selain HUKUM ALLAH. Maka HARAM bagi kita untuk ikut campur didalamnya, wajib bagi kita untuk berlepas diri dari semua itu.

    Wallahualam Bishowab

  9. haris mengatakan:

    Assalamu’alaikum Warahmatullah..

    Saya secara pribadi melihat, ada yang terlalu pede dengan sedikit ilmu yang telah diberikan Allah padanya. Ia baru mula belajar, lalu kemudian merasa sudah setingkat Ulama dan Mujtahid. Saya menyarankan agar kita jangan hanya sibuk membela kepentingan kelompok dan teruslah mendalami ilmu (khususnya ilmu agama) sedalam-dalamnya.

  10. khusus mengatakan:

    model ulama pemerintah…

  11. perjalanan mengatakan:

    belia sepertinya masih perlu banyak belajar biar tidak seperti menikam umat islam dari belakang

  12. Abu Salsabila mengatakan:

    Assalamualaikum wr. Wb.

    Saya menghargai kritikan yg diberikan mas abisyakir, Saya melihat Bahwa ini termasuk dalam bab ijtihadiah, Ada kaidah laa inkaaru fil ijtihadiah (mohon koreksi ustadz), tdk Ada pengingkaran Dlm perkara ijtihadiah. Saya bisa mengerti landasan fatwa MUI Dlm Hal ini adalah menghindari kerusakan (saaduz zara’i) karena ada ilegitimasi kepemimpinan dan kemungkinan majunya pemimpin yg zalim. Dan kritikan mas abisyakir adl karena Alasan hukum fatwa ini tdk tepat, Ada unsur paksaan berpartisipasi pd sistem demokrasi yg tdk islami. Wallahualam. Mungkin (nasehat) Saya thd mas abisyakir adl agar tdk terpancing emosi Dlm memberikan nasehatnya…. Semoga Jadi pembelajaran bagi Kita semua, mari saling terus berwasiat dlm kebenaran dan kesabaran , semoga taufiq dan hidayah Allah senantiasa dilimpahkan pd Kita semua… Amin

    Wa’tasamu bi hablillahi jamii’an wa laa tafarroquu

  13. mei mengatakan:

    Golput itu haram.. “Kita dengar dan kita taat”

  14. orang awam mengatakan:

    ulama (atau orang yang sok jadi ulama) ada yang senengnya mengkitik dan menyalahkan ulama lain. padahal beda ijtihad itu biasa…kasihan umat Islamnya

  15. abisyakir mengatakan:

    @ orang awam…

    ulama (atau orang yang sok jadi ulama) ada yang senengnya mengkitik dan menyalahkan ulama lain. padahal beda ijtihad itu biasa…kasihan umat Islamnya.

    Respon: Makanya tulisan itu judulnya “mengkritisi”, maksudnya ia adalah kritik menurut kamu atau kritik dari sudut pandang kami. Kritik, kajian kritis, diskusi, debat, kan biasa dalam khazanah ilmiah Islam. Kalau ada pendapat lain yang bersifat “membela Prof. Ali Mustafa”. Itu boleh, dan tidak dilarang. Hal demikian perkara biasa dalam dunia ilmiah Islam. Apanya yang aneh?

    Admin.

  16. sumaryo waryun mengatakan:

    Sebelum mengatakan golput haram, kita kaji dulu ada tidak ayat Qur’an atau hadist yg berbicara tentang demokrasi, karena demokrasi datang dari neg. Barat.
    Seperti kita ketahui, kaum Yahudi selalu ingin mengusai dunia. Caranya dg merekayasa Injil shg terputuslah mata rantai ajaran yg dibawa nabi Isa as dg Islam yg dibawa nabi Muhammad saw.Dg demikian kaum nasrani mudah dikuasai. Nah, untuk untuk mengusai umat Islam tidak mungkin dg merekayasa Al Qur’an karena selalu terpelihara keasliannya, maka demokrasi dijadikan alat untuk mengusai umat Islam. Dg demokrasi negara (Islam) dg mudah diintervensi dan dikuasai. Untuk memuluskan demokrasi maka pemimpin2 negara Islam yg kuat dijatuhkan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: