Demokrasi Jujur dan Demokrasi Curang

Seperti sudah dibahas berulang-ulang, bahwa demokrasi bukanlah sistem Islam. Demokrasi bertabrakan dengan prinsip-prinsip ushul dalam Islam. Hal itu diketahui oleh siapapun yang mau meneliti secara cermat. Tetapi dalam praktiknya kita tidak bisa melepaskan diri dari sistem demokrasi. Mengapa? Sebab sistem ini menentukan hasil Undang-Undang, kepemimpinan dan pemerintahan, serta pengawasan jalannya pemerintahan. Sampai hari ini kaum Muslimin belum memiliki pilihan lain yang menggantikan sistem demokrasi. Kudeta militer sangat beresiko, sedangkan sistem kerajaan sangat sulit diterima masyarakat umum.

Ketika kita melepaskan diri dari demokrasi secara mutlak, besar kemungkinan kita akan menerima resiko-resiko sosial yang besar. Bisa saja, UU yang terbentuk, pemimpin, aparat birokrasi, serta kebijakan negara yang ditempuh semuanya tidak berpihak kepada kepentingan kaum Muslimin. Fakta berbicara, bahwa kita semua sulit melepaskan diri dari akibat-akibat yang timbul dari berlakunya sistem demokrasi ini. Hatta, kalangan anti demokrasi seperti HTI, MMI, maupun Salafi, mereka juga terkena imbas dari berlakunya sistem demokrasi selama ini.

Bagaimana mungkin kita akan membiarkan praktik demokrasi, sedangkan akibat dari sistem ini berpengaruh terhadap urusan nyawa, akidah, harta-benda, moralitas, serta kehidupan Ummat Islam? Jika soal doa Qunut ketika Shubuh, sedekap ketika I’tidal, menggerakkan jari saat Tasyahud, atau jumlah rakaat dalam shalat Tarawih, kita peduli dengan perselisihan-perselisihan itu, apalagi dalam masalah nyawa, akidah, harta, serta kehormatan kaum Muslimin? Jelas urusannya lebih besar lagi.

Jika kemudian kita disini (minimal diri saya) mengecam keras munculnya fatwa “haram golput”, hal itu bukan karena menolak secara mutlak partisipasi kaum Muslimin dalam demokrasi. Tidak demikian. Tetapi kita tidak setuju penetapan STATUS HARAM pada golput. Status haram itu sangat serius dalam pertimbangan Syariat Islam, padahal politik sendiri hukumnya FARDHU KIFAYAH. Politik diemban oleh mereka yang mampu, kuasa memperbaiki keadaan, dan memiliki kesempatan. Tidak semua orang diwajibkan memikul amanah perjuangan politik. Jika golput disebut haram, maka semua orang yang golput akan berdosa. Dengan kata lain, hukum berpolitik itu sendiri dianggap FARDHU ‘AIN. Nah, hal demikian sulit diterima.

Di sisi lain, dalam praktik demokrasi selama ini kita sulit menemukan politisi atau partai yang benar-benar memperjuangkan Islam. Dengan parameter Shiddiq, Amanah, Fathanah, dan Tabligh, sulit ditemukan politisi yang memenuhi criteria tersebut. Kebanyakan hanya pintar bicara, pandai berkelit, serta tidak ada rasa takut membuat kebohongan demi kebohongan. Kalau golput dilarang, setiap Muslim wajib memilih, maka pasti akan terpilih wakil rakyat atau pemimpin yang buruk. Hal itu pada gilirannya akan menyebabkan tersebarnya kerusakan di muka bumi. Setidaknya, golput menjadi nasehat agar para politisi memperbaiki diri. Kalau mereka terus dipilih dengan alasan “daripada non Muslim yang terpilih”, lalu kapan akan ada perbaikan?

Dalam urusan ini, bukan kita menolak demokrasi secara mutlak, tetapi menolak sikap berlebih-lebihan dalam mewajibkannya, dan menolak praktik politik yang tidak menghiraukan kepentingan Islam dan kaum Muslimin.

Kecurangan Pemilu

Selanjutnya, mari kita melihat realitas PEMILU LEGISLATIF pada 9 April 2009 lalu. Pemilu ini –sebagaimana telah diperkirakan oleh banyak pihak- berjalan penuh kecurangan, semrawut, rusak koordinasi, serta menghilangkan hak memilih puluhan juta warga negara. Hingga Komnas HAM perlu menyelidiki pelaksanaan Pemilu ini secara serius, sebab di dalamnya diindikasikan terdapat pelanggaran hak warga negara secara massif. Bahkan sebagian orang menyebutnya, kecurangan sistematik. Tidak berlebihan jika beberapa tokoh nasional, yaitu Hariman Siregar, Bismar Siregar, KH. Ali Yafie, dan KH. Cholil Badawi (Pembina DDII) baru-baru ini menyatakan keprihatinan atas pelaksanaan Pemilu Legislatif. (Media Indonesia, 17 April 2009).

Singkat kata, dari kacamata demokrasi, pelaksanaan Pemilu April 2009 sangat penuh masalah. Ia diklaim sebagai Pemilu terburuk sejak Reformasi 1998, bahkan Pemilu paling semrawut sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia (sejak Pemilu tahun 1955). Lalu, bagaimana pandangan Islam tentang Pemilu yang curang?

Fiqih Prioritas

Tidak diragukan lagi bahwa kebaikan itu bertingkat-tingkat, sebagaimana keburukan juga bertingkat-tingkat. Menolong orang yang sakit adalah kebaikan, tetapi menolong ayah-ibu yang sakit, itu lebih baik. Menjaga harta manusia adalah baik, tetapi menjaga harta anak yatim adalah lebih baik. Menyempurnakan wudhu adalah baik, tetapi menyempurnakan wudhu saat cuaca sangat dingin adalah lebih utama. Begitu pula, mencegah kezhaliman adalah amalan agung, tetapi mencegah kezhaliman penguasa adalah lebih agung (sebab dampak kezhaliman penguasa bisa meliputi seluruh rakyatnya). Mencegah kemungkaran adalah mulia, tetapi mencegah kemungkaran di bulan Ramadhan adalah lebih utama. Memusnahkan produk media pornografi adalah penting, tetapi menghasilkan UU yang mencegah pornografi adalah lebih penting. Disini tampak bahwa amalan-amalan itu bertingkat. Tidak mengherankan jika ada ulama yang menyerukan prinsip Fiqhul Aulawiyat (Fiqih Prioritas).

Dalam konteks demokrasi, kita telah sama-sama tahu pandangan Syar’i terhadapnya. Tetapi demokrasi itu sendiri ada yang jujur (fair) dan ada yang curang (unfair). Maka disini pun berlaku prinsip pembedaan terhadap amalan demokrasi itu. Demokrasi memang tidak sesuai Syar’i, tetapi pelaksanaan demokrasi yang jujur lebih baik daripada pelaksanaan demokrasi yang curang.

Sebagai perbandingan, praktik ribawi adalah haram. Tetapi praktik riba oleh bank yang jujur dan profesional lebih baik daripada praktik riba oleh bank-bank yang curang dan zhalim. Contoh kasus, pemanfaatan bank konvensional untuk pembayaran biaya ONH bisa diterima (jika belum ada alternatif lain). Tetapi, kasus skandal mega dana BLBI adalah kezhaliman besar, meskipun pelakunya adalah institusi Bank Indonesia. Sama-sama praktik bank, tetapi cara menyikapinya berbeda.

Begitu pula, sistem kerajaan (monarkhi) adalah sistem bid’ah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam menurut Salafus Shalih. Di jaman Salaf, sistem pemerintahan yang diakui adalah sistem Khalifah (Khilafah). Namun adanya kerajaan yang adil, jujur, dan mengayomi Ummat, itu lebih baik daripada kerajaan yang zhalim, menumpahkan darah kaum Muslimin, serta memaksakan paham sesat. Secara Syar’i kerajaan itu bid’ah, tetapi kalau ada raja yang adil, ia diterima dengan rasa syukur. Kalau mau jujur, banyak sekali pemimpin-pemimpin besar Islam yang muncul dari era kerajaan.

Kembali ke sistem demokrasi. Demokrasi yang jujur, adil, menghargai suara masyarakat, melayani proses pemilihan secara tertib, hal itu lebih baik daripada demokrasi yang dijalankan secara curang, menzhalimi hak-hak masyarakat, serta hanya mementingkan kepentingan pihak tertentu. Demokrasi yang jujur jelas lebih sedikit madharatnya daripada demokrasi yang curang.

Dalam prinsip fiqih, jika bertemu dua kebaikan, maka dipilih kebaikan yang lebih besar mashlahatnya. Jika bertemu dua kemungkaran, maka dipilih kemungkaran yang lebih kecil madharatnya. Kaidahnya berbunyi: Yukh-taru ‘alal mash-lahatain wa yartakab akha-fal mufsadatain ‘indat tazaa-hum (memilih yang terbaik dari dua kebaikan dan mengambil yang paling ringan dari dua keburukan, jika keduanya bertemu). Dengan memakai prinsip ini, maka kita bisa mengambil demokrasi yang jujur, lalu meninggalkan demokrasi yang curang.

Demokrasi di Dunia Islam

Setelah Ummat Islam hidup terpecah-belah dalam negara-negara nasionalis, institusi Khilafah Islamiyyah lenyap, maka kita selama puluhan tahun hidup bagaikan gelandangan (meminjam istilah di eramuslim.com). Kita hidup di muka bumi laksana anak-anak ayam yang kehilangan induk. Atau seperti seekor domba yang kebingungan sendiri di tengah padang pasir. Setiap saat kehidupan kaum Muslimin terancam oleh serangan srigala, ular berbisa, heyna, singa, dll. Hilangnya Khilafah sekaligus menghilangkan struktur pelindung kehidupan Ummat.

Dalam kondisi seperti itu banyak kaum Muslimin berusaha menegakkan kembali struktur pelindung kehidupannya. Mereka ada yang menempuh cara kekerasan, diplomasi, dan ada pula yang menempuh jalur kompetisi demokrasi. Sebagai contoh, Syaikh Hasan Al Banna dengan Ikhwanul Muslimin-nya, beliau menegaskan bahwa Al Ikhwan bukanlah partai politik. Tetapi beliau dan jamaahnya ikut terlibat di Parlemen Mesir. Begitu pula Syaikh Abul A’la Al Maududi di Pakistan dan Muhammad Natsir di Indonesia, mereka terlibat dalam dinamika politik di negara masing-masing.

Dari pengalaman sekian puluh tahun perjuangan di jalur demokrasi, Ummat Islam mendapat keuntungan-keuntungan tertentu, tetapi juga kerugian-kerugian. Beberapa contoh sukses perjuangan politik Islam melalui jalur demokrasi, antara lain: Kemenangan PAS di Malaysia, kemenangan FIS di Aljazair tahun 1990-1991, kemenangan partai pimpinan Nawaz Syarif di Pakistan, kemenangan partai Islam di bawah Ali Abdullah Shaleh di Yaman, kemenangan Refah (kemudian AKP) di Turki, serta kemenangan Hamas di Palestina. Dan tentu saja tidak bisa dilupakan, kemenangan Masyumi di Indonesia pada Pemilu 1955. Semua ini adalah contoh sukses di antara sekian banyak contoh kegagalan praktik demokrasi di Dunia Islam.

Dan semua peluang kemenangan itu bisa tercapai, ketika sistem demokrasi yang berlaku berjalan secara jujur. Kemenangan FIS di Aljazair hingga meraup perolehan suara rata-rata 80 % (kemenangan suara terbesar dalam sejarah demokrasi di dunia Islam), hal itu tidak lepas dari komitmen Presiden Aljazair Syajali bin Jadid. Setelah FIS menang, beliau didesak kalangan militer dan nasionalis untuk membatalkan kemenangan FIS, namun beliau menolak, sebab FIS menang secara fair. Sikap politik beliau itu sangat dihargai oleh kalangan FIS ketika itu. Hanya saja, darah kebencian dan ankara murka telah menguasai elit-elit politik Aljazair. Dengan didukung Perancis, mereka merenggut kemenangan FIS, dengan menumpas sekitar 50 ribu pemuda-pemuda aktivis Islam. Dunia Islam berduka sejak itu, dan dukanya masih terasa perih sampai saat ini.

(Sayangnya, di saat FIS tertimpa prahara berat, muncullah kaum “Shulthaniyyun”. Mereka adalah sekelompok orang yang pemahamannya selalu mengistimewakan posisi para sulthan (penguasa). Mereka tega menikam kehormatan FIS dan sama sekali tidak menengok kezhaliman regim militer Aljazair. Padahal seluruh dunia sudah mengetahui, siapa yang bersalah dan siapa yang menjadi korban. Andai mereka tidak mau mengecam kezhaliman penguasa Aljazair, mengapa mereka begitu tega mencaci-maki kehormatan FIS? Padahal FIS ingin menegakkan Syariat Islam dan menjadi korban kezhaliman? Aku meyakini, kaum “Shulthaniyyun” itu termasuk di antara mereka yang tersesat dalam pemahaman menyimpang. Sungguh, andaikan hal ini bukan merupakan kesombongan, aku menantang mereka untuk berdebat terbuka tentang kedudukan FIS di Aljazair. Perdebatan bisa tertulis, dalam board diskusi internet, maupun terbuka di depan khalayak kaum Muslimin).

Secara teori dan praktik, Ummat Islam telah lama terlibat dalam demokrasi. Ia bukan sistem ideal, tetapi setidaknya lebih damai daripada kudeta militer atau revolusi. Disana terdapat sebuah fakta penting, bahwa demokrasi yang jujur kerap kali lebih menguntungkan posisi politik kaum Muslimin daripada demokrasi curang dan zhalim.

Realitas Kontemporer

Terkait dengan kondisi di Indonesia saat ini, sebaiknya kaum Muslimin terlibat mengusahakan terlaksananya demokrasi yang jujur. Sebagaimana MUI beralasan, kalau masyarakat golput, nanti kepemimpinan bisa kehilangan legitimasi. Maka praktik demokrasi yang curang juga bisa menghilangkan legitimasi kepemimpinan. Bukan hanya itu, demokrasi curang bisa memicu potensi INSTABILITAS. Bayangkan, karena kalah dalam Pemilu Presiden 2009, PDIP melancarkan gerakan oposisi konsisten terhadap kepemimpinan SBY. Padahal waktu itu Pilpres berjalan lancar dan secara umum dianggap jujur. Kira-kira bentuk perlawanan seperti apa yang akan muncul setelah kemenangan politik melalui demokrasi curang?

Sebenarnya, sistem demokrasi itu sendiri sudah banyak kita keluhkan karena segala kekurangan dan kesalahan prinsipnya. Tetapi kalau sistem seperti ini dijalankan secara curang, maka apalagi yang bisa diharapkan? Sistem sudah bermasalah, kok masih curang? Ibarat motor dengan merk Beijing. Merk ini sendiri sudah bermasalah, karena tidak dikenal handal dibandingkan produk-produk motor lainnya. Tetapi ketika motor Beijing itu dipakai kebut-kebutan, suara knalpot memekakkan telinga, srempet sana srempet sini, tabrak sana tabrak sini, maka keburukannya bertambah-tambah. “Sudah Beijing, membuat onar lagi!”

Ya, cobalah para politisi Muslim bersikap jujur sekali ini saja. Cobalah berbuat tulus sekali saja, yaitu sekarang. Mohon cara-cara Pemilu curang ini jangan dibiarkan. Lakukanlah suatu upaya-upaya untuk menyelamatkan dana 13 triliun rupiah yang dianggarkan negara untuk membiayai Pemilu ini! Kalau Pemilunya curang, dana sebanyak itu jadi terbuang sia-sia, sebab kepemimpinan yang dihasilkan akan dituduh curang oleh masyarakat luas. Hal ini akan sangat memicu perselisihan social di tubuh masyarakat. Para politisi Muslim hendaknya sungguh-sungguh membawa masalah ini ke jalur hukum, sebab taruhannya adalah ketenteraman kehidupan masyarakat kita. Kalau masyarakat memendam kekesalan kepada penguasa, khawatir nanti akan muncul banyak pertikaian sosial.

Para politisi Muslim jangan hanya memburu jabatan “Wapres atau Menteri” saja, tetapi perhatikan juga kondisi kejiwaan masyarakat. Kalau para politisi biasanya selalu memperlihatkan performa yang buruk, cobalah sekali ini mereka mau berbuat adil dan jujur. Sekali ini saja mereka tampil sebagai pahlawan sungguhan. BELALAH PRINSIP KEJUJURAN demi KEBAIKAN HIDUP KAUM MUSLIMIN.

Wallahu A’lam bisshawaab.

Bandung, 18 April 2009.

AM. Waskito.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: