Formula Koalisi Pilpres Juli 2009

Partai-partai politik saat ini sedang dilanda kebingungan besar untuk menentukan pasangan koalisi menuju Pilpres Juli 2009 nanti. Alasannya, aturan politik yang ada (UU Politik) dan realitas hasil Pemili Legislatif April 2009, tidak singkron. Aturan politik dibuat seideal mungkin, sementara hasil Pemilu minimalis. Bayangkan, dari 10 besar partai peraih suara terbanyak Pemilu, 7 di antaranya mendapat suara di bawah 10 %. Hanya Demokrat, Golkar, dan PDIP yang mendapat di atas 10 %.

Disini diperlukan penggalian ide-ide untuk menembus kebuntuan formula koalisi menuju Pilpres Juli 2009 nanti. Tujuannya, biar proses menuju tampuk kepemimpinan nasional berjalan lancar.

“Biang Kerok” Masalah

Pangkal dari semua kesulitan ini adalah aturan Pemilu yang mensyaratkan setiap pasangan Capres-Cawapres didukung oleh minimal 25 % suara pemilih dalam Pemilu Legistlatif, atau didukung minimal 20 % jumlah kursi di DPR. Dengan kata lain, hanya “partai gemuk” yang bisa mencalonkan wakilnya dalam Pilpres. Atau partai-partai perah suara kesil saling berkoalisi sehingga tercapai syarat “kegemukan”.

Mungkin asalnya, aturan ini untuk menghalangi partai-partai kecil agar tidak bisa mencalonkan wakilnya sebagai Capres-Cawapres. Tetapi realitas Pemilu April 2009 membuyarkan semua prediksi para politisi. Seluruh partai tidak ada satu pun yang memenui syarat perolehan suara 25 %.

Jika aturan Pemilu itu diterima secara mutlak, jelas tidak ada satu pun partai yang berhak maju dalam Pilpres dengan syarat perolehan suara 25 % pemilih. Paling hanya Demokrat satu-satunya partai yang bisa meraih 20 % kursi di Parlemen. Itu pun kalau perolehan suara Demokrat di Pemilu bisa dikonversi secara mulus menjadi perolehan kursi di Parlemen. Mau tidak mau, partai-partai itu harus koalisi jika ingin melompati limit 25 % perolehan suara dalam Pemilu.

Lalu bagaimana jika partai-partai itu tidak bisa berkoalisi? Atau bahkan bagaimana kalau setiap partai itu tidak mau berkoalisi? Siapa yang mewajibkan bahwa setiap partai harus berkoalisi menuju Pilpres? Apakah ada aturannya, bahwa partai-partai harus menjalin koalisi jika suaranya tidak sampai?

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa UU Politik yang melandasi proses demokrasi selama ini TIDAK REALISTIK untuk dilaksanakan. Pasca Pemilu April 2009 tidak ada satu pun partai yang memenuhi hasil suara 25 %, kecuali kalau mereka mau berkoalisi. Sedangkan koalisi sendiri bukan KEWAJIBAN yang memaksa partai-partai politik untuk melaksanakannya.

Jadi, pelaksanaan UU Politik itu semestinya tidak kaku, tetapi lebih fleksibel, sebab kenyataan hasil Pemilu April 2009 tidak memenuhi syarat ideal pelaksanaan aturan tersebut. Apalagi dalam Pemilu April 2009 ini sangat banyak pelanggaran-pelanggaran proses Pemilu yang merugikan partai-partai. Salah satu contoh ialah adanya puluhan juta pemilih yang tidak masuk DPT dan poses penghitungan suara oleh KPU yang sangat lambat.

Perubahan Aturan Politik

Mau tidak mau, harus ada terobosan penting untuk memecah kebuntuan aturan politik berupa limit pencalonan pasangan Capres-Cawapres sebesar 25 %. Selain karena perolehan suara partai politik di Pemilu April 2009 tidak ada satu pun yang mencapai hasil 25 %. Juga karena banyaknya suara pemilih yang tidak masuk DPT hingga puluhan juta pemilih (ada yang mengatakan sampai 40 juta pemilih). Dengan sendirinya, Pemilu itu sendiri menjadi cacat, sehingga hasil-hasilnya tidak bisa dipegang secara kaku.

Dengan berbagai bukti penyimpangan pelaksanaan Pemilu April 2009, termasuk yang diajukan oleh Bawaslu, semua itu bisa digugat secara hukum sehingga hasil-hasil Pemilu bisa dibatalkan karenanya. Jika pihak-pihak yang dirugikan dalam Pemilu April 2009 menggugat, insitusi KPU bisa runtuh. Artinya, jika pandangan hukum murni yang menjadi pegangan, proses Pilpres Juli 2009 bisa gagal dilaksanakan, karena KPU dan Pemerintah mendapat banyak gugatan.

Sekali lagi, betapa perlunya aturan politik tentang limit 25 % itu dikoreksi, agar proses Pemilihan Presiden Juli 2009 bisa berjalan lancar. Misalnya ditetapkan aturan koreksi, bahwa syarat minimal pencalonan Capres adalah perolehan suara senilai 17,5 %. Hal ini untuk memudahkan partai-partai membangun koalisi menuju kompetisi Pilpres Juli 2009 nanti.

Dan ke depan, aturan pencalonan Presiden ini perlu diubah. Setiap warga negara, termasuk orang di luar partai politik, berhak menjadi presiden. Syaratnya: (1) Calon didukung minimal oleh 1 juta warga negara Indonesia (yang dapat diverifikasi melalui tanda-tangan dan KTP); (2) Calon lulus syarat-syarat administrasi; (3) Calon mempunyai modal dana minimal pencalonan Presiden misalnya sebanyak Rp. 10 miliar; (4) Calon lulus seleksi di depan anggota DPR, perwakilan mahasiswa, dan di depan masyarakat umum. Jika semua syarat ini dipenuhi, seseorang berhak menjadi calon Presiden RI.

Sebaiknya cara demikian yang dilaksanakan ke depan, agar lebih banyak alternatif pencalonan pemimpin negara, dan peluang menjadi Presiden tidak melulu menjadi hak partai politik.

Tiga Pasangan Capres-Cawapres

Setidaknya saat ini ada tiga pasangan Capres-Cawapres yang bisa muncul dalam kompetisi Pilpres Juli 2009 nanti. Ia adalah pasangan Capres Megawati, Jusuf Kalla, dan SBY. Ketiganya layak menjadi pasangan Capres di Pilpres nanti.

SBY jelas berhak, sebab didukung oleh perolehan suara paling banyak. Dengan limit syarat pencalonan Presiden 17,5 %, SBY bisa melenggang tanpa kesulitan. Bahkan sekalipun dia didampingi Cawapres dari Demokrat sendiri.

Megawati juga berhak menjadi kandidat. Pelolehan suara PDIP sekitar 14 %, kalau ditambah suara Gerindra sekitar 4 %, maka Megawati akan bisa mencalonkan diri bersama Cawapres Prabowo Subianto dari Gerindra. Secara politik, Megawati pernah pengalaman menjadi Presiden RI (periode 2001-2004). Dan selama 5 tahun terakhir, Megawati konsisten menjadi oposisi SBY.

Jusuf Kalla juga berhak menjadi kandidat Presiden. Perolehan suara Golkar sekitar 14 atau 15 % suara Pemilu Legislatif. Kalau ditambah suara Hanura sebanyak 3,5 %, maka Jusuf Kalla juga berhak maju menjadi kandidat Presiden RI bersama Wiranto. Secara politik, Kalla sudah pengalaman menjadi Wapres dan pengalaman menjadi Menteri Kabinet. Kemudian Kalla juga sudah didaulat oleh Golkar menjadi Cawapres partai tersebut.

Lalu bagaimana dengan PPP dan PAN, akan kemana suara mereka?

Jika aturan limit 17,5 % itu disetujui, maka keberadaan suara PAN dan PPP menjadi tidak berarti lagi. Artinya, kemanapun suara mereka didukungkan, tiga kandidat Presiden di atas sudah positif akan melaju. Jadi suara PAN atau PPP akhirnya lebih untuk menguatkan suara masing-masing kandidat Presiden.

Limit suara 17,5 % itu perlu diterima, sebab pelaksanaan Pemilu Legislatif tidak menghasilkan satu pun kandidat yang melewati limit 25 % suara pemilih. Di sisi lain terdapat puluhan juta suara pemilih yang tidak masuk DPT. Belum lagi berbagai praktik kecurangan dan kekacauan seputar pelaksanaan Pemilu Legislatif. Banyak alasan yang bisa dipakai oleh pihak-pihak yang dirugikan untuk menggugat hasil Pemilu April 2009. Bisa jadi, hasil gugatan itu membatalkan hasil-hasil Pemilu.

Perlu ada koreksi dari sisi aturan hukum pencalonan Presiden-Wapres. Sebab kalau mekanisme hukum benar-benar diterapkan, hasil-hasil Pemilu April 2009 bisa dibatalkan karena gugatan dari berbagai pihak yang dirugikan.

KPU dan “Quick Count”

Suatu kenyataan yang sangat mencengangkan, sampai saat ini belum juga ada penjelasan dari KPU tentang hasil resmi Pemilu Legislatif April 2009. Bayangkan, sudah lewat dua minggu, hasil itu belum juga tampak. Pusat Tabulasi Nasional di hotel Borobudur yang dibuat dengan biaya sekitar 300 miliar rupiah akhirnya dibubarkan, dengan hasil tidak jelas. (Kemana larinya dana untuk membuat Pusat Tabulasi itu? Apakah ia akan dibiarkan menguap begitu saja? Padahal dana tersebut sejatinya adalah dari keringat rakyat Indonesia). Ini benar-benar Pemilu paling memalukan sepanjang sejarah politik di Indonesia.

Sangat beruntung, selama ini ada lembaga-lembaga surve independen yang susah-payah mau melakukan sistem hitung cepat (quick count). Keberadaan mereka meskipun semula tidak disukai partai-partai politik sangat membantu dalam memahami perolehan hasil Pemilu. Meskipun sifat hasil itu hanyalah sampling, diambil dari sample-sample tertentu. Nah, hasil quick count inilah yang selama ini memandu proses politik. Dari KPU sendiri belum ada hasil sama sekali. Katanya, hasil perhitungan manual akan diumumkan pada 10 Mei 2009 nanti.

Sangat disarankan agar KPU memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada lemabag-lembaga surve yang melakukan quick count tersebut. Secara faktual, lembaga-lembaga itu berperan memberi arah proses politik, ketika KPU tidak berdaya menjalankan fungsinya sebagai “Komisi Pemilu”. Lembaga-lembaga surve itu dengan dana dan kerja independen melaksanakan tugas kenegaraan yang seharusnya diemban oleh KPU yang secara resmi mendapat anggaran negara sampai 13 triliun rupiah.

Memang ironis dan sangat sulit dicerna akal sehat. Kok lembaga yang resmi bertugas dengan back up anggaran negara sangat besar loyo, sementara lembaga independen yang bekerja mandiri malah sangat efektif kinerjanya? Kalau melihat situasi KPU, seperti ungkapan, “Anak ayam mati di lumbung padi.” Seharusnya di lumbung padi sangat banyak makanan, tetapi malah mati kelaparan. Ironis bin aneh!

Bandung, 27 April 2009.

AMW.

4 Responses to Formula Koalisi Pilpres Juli 2009

  1. @ndie berkata:

    assalamu’alaikum
    makasih abi,infonya update terus….

  2. Samiun berkata:

    lah..kalo pan+ppp+pkb+pks gabung kan bisa nyapres kalo pake logika nt…jadi ada empat calon…betul?

  3. abisyakir berkata:

    @ Samiun.

    Ya seharusnya bisa, tetapi tidak ada yang mau. Partai-partai Islam itu justru lebih sengit bersaing dengan saudaranya sendiri, daripada dengan nasionalis. Dijamin kalau tidak Demokrat, mereka tidak akan bersatu. Demokrat jadi perekat partai-partai Islam. Ironis memang.

    AMW.

  4. dir88gun2 berkata:

    assalamu alaikum wr. wb.

    alhamdulilah…
    Selamat akhirnya golput berhasil memenangkan jumlah suara terbanyak!
    Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Partai Golput,
    baik yang dengan penuh kesadaran dan keikhlasan maupun yang tidak.
    Lho, maksudnya? Gak Jelas? 😐

    Sudah saatnya kita ganti sistem!
    Sistem yang lebih “pro rakyat” dan lebih “berbudi”…
    Ayo kita ganti secepatnya, “lebih cepat lebih baik”…
    Mari kita “lanjutkan” perjuangan dakwah untuk menegakkannya!
    Sistem Islam, petunjuk dari Sang Maha Pencipta!

    Lihatlah dengan hati dan fikiran yang jernih!
    Aturan Sang Maha Pencipta diinjak-injak
    dan diganti dengan aturan yang dibuat seenak udelnya!
    Dan lihat akibatnya saat ini, telah nampak kerusakan
    yang ditimbulkan oleh sistem sekulerisme dan turunannya
    (seperti: kapitalisme, sosialisme, demokrasi, dsb) di depan mata kita!

    Banyak anak terlantar gara2 putus sekolah.
    Banyak warga sekarat gara2 sulit berobat.
    Banyak orang lupa gara2 ngejar2 dunia.
    Dan banyak lagi masalah yang terjadi gara2 manusia nurutin hawa nafsunya.

    Lihat saja buktinya di
    http://hizbut-tahrir.or.id/2009/05/12/kemungkaran-marak-akibat-syariah-tidak-tegak/
    http://hizbut-tahrir.or.id/category/alwaie/
    http://hizbut-tahrir.or.id/category/alislam/
    dan banyak lagi bukti nyata yang ada di sekitar kita!

    Untuk itu, sekali lagi saya mohon kepada semua pihak
    agar segera sadar akan kondisi yang sekarang ini…
    dan berkenan untuk membantu perjuangan kami
    dalam membentuk masyarakat dan negeri yang lebih baik,
    untuk menghancurkan semua bentuk penjajahan dan perbudakan
    yang dilakukan oleh manusia (makhluk),
    dan membebaskan rakyat untuk mengabdi hanya kepada Sang Maha Pencipta.

    Mari kita bangkit untuk menerapkan Islam!
    mulai dari diri sendiri.
    mulai dari yang sederhana.
    dan mulai dari sekarang.

    Islam akan tetap berlaku hingga akhir masa!
    Dan Islam akan menerangi dunia dengan cahaya kemenangan!
    Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan (-_-)
    terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

    wassalamu alaikum wr. wb.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: