Memahami Karakter PARTAI ISLAMI

Alhamdulillahi Rabbil ‘alamiin. Was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah Muhammad wa ‘ala alihi wa ashabihi ajma’in. Amma ba’du.

Sebagaimana yang telah sama-sama kita saksikan, kondisi perpolitikan Islam di Indonesia saat ini (khususnya pasca Pemilu Legislatif April 2009) berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Nilai-nilai idealisme perjuangan politik Islam, seperti telah sirna, berganti dominasi sifat pragmatisme. Partai-partai Islam atau partai basis Muslim yang seharusnya bisa mengarahkan jalannya perjuangan perpolitikan, malah menjadi partisan politik praktis yang sangat terpengaruh oleh cara-cera berpolitik sekuler.

Fakta paling sederhana yang sama-sama kita saksikan adalah, ketika partai-partai Islam dan basis Muslim enggan bersatu dengan sesamanya lalu membentuk sebuah poros politik Islam. Kalau mereka bersatu, setidaknya total suara bisa mencapai 28 %. Suara ini lebih besar dari jumlah suara pemenang Pemilu Legislatif 2009. Lantaran sikap egoisme, pragmatisme kekuasaan, dan lunturnya komitmen terhadap nilai-nilai Islami, maka kesatuan poros Islam itu tidak terbentuk. Bahkan yang lebih memprihatinkan, partai-partai Islam membutuhkan peranan partai nasionalis sekuler untuk menyatukan diri mereka dalam satu ikatan koalisi.

Banyak sudah kritik, nasehat, bahkan kecaman dilontarkan untuk meluruskan sikap partai-partai Islam itu. Namun semua masukan tersebut tak ubahnya seperti angin yang membentur batu-batu karang. Ia dianggap angin lalu, tidak bernilai, bahkan diacuhkan saja. Para elit politik Muslim telah menjadi “politik sebagai panglima”, suatu kenyataan yang dulu mereka cela habis-habisan. Seharusnya, mereka berpolitik secara Islami, mencukupkan diri dalam batas-batas panduan agama Allah, dan tidak melompati pagar-pagar-Nya. Sebab pada hakikatnya, berpolitik adalah beribadah juga; ia terikat hukum-hukum Syar’i yang harus dipatuhi.

Sebuah pertanyaan besar: “Jika langkah-langkah partai Islam selama ini dianggap buruk, tidak layak, menyimpang dari kebenaran, bahkan merugikan masa depan Ummat. Lalu bagaimana bentuk dan cara berpolitik yang Islami, yang sesuai dengan nilai-nilai Syariat Islam itu sendiri? Mohon tunjukkan penjelasannya, sehingga kita tidak disebut sebagai kaum yang hanya pintar mengkritik, tetapi miskin solusi!”

Dalam tulisan ini akan dijelaskan tentang sifat-sifat (karakter) sebuah partai Islam yang Islami. Tujuan penulisan ini selain untuk menjawab pertanyaan seputar konsep partai Islam yang diharapkan Ummat, juga sebagai dorongan bagi kaum Muslimin untuk lebih bersungguh-sungguh mempersiapkan kerja politik Islami di masa ke depan.Insya Allah, konsep partai Islami ada dan sangat realistik, asalkan kita ada kesungguhan untuk mencari, membangun, dan mengembangkannya.

Apa yang disampaikan disini bukanlah sesuatu yang ideal. Tetapi semoga ia bisa menjadi arah untuk menemukan konsep partai Islam yang lebih tangguh, taat Syariat Islam, dan efektif dalam mencapai kemajua-kemajuan perjuangan politik. Maka, segala kebaikan itu semata merupakan nikmat Allah, adapun kesalahan-kesalahan datang dari diri saya sendiri atau bisikan syaitan. Walhamdu lillahi fil awwali wal akhir.

KARAKTER PARTAI ISLAM

Berikut ini adalah karakter sebuah partai Islam. Dimulai dari karakter yang bersifat fundamental, kemudian masuk ke karakter yang bersifat praktis.

[1] Partai Islami berazas Islam. Ia berdiri, berjalan, dan berkembang dengan mengacu kepada Al Qur’an dan As Sunnah. Dalam Al Qur’an: “Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian berpaling dari-Nya, sedangkan kalian mendengar (perintah-Nya).” (Al Anfaal: 20). Taat kepada Allah adalah dengan mengikuti Kitab-Nya, dan taat kepada Rasul adalah dengan mengikuti Sunnah-nya.

[2] Landasan gerak partai Islami adalah Syariat Islam. Rujukan utama partai Islami dalam menghadapi segala macam persoalan adalah panduan Syariat Islam. Dalam Al Qur’an: “Dan jika kalian berselisih pendapat dalam satu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir.” (An Nisaa’: 59). Mengembalikan perselisihan kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul-Nya (As Sunnah), merupakan parameter keimanan seorang Muslim. Hal ini menjadi dasar cara berpolitik politisi Muslim. Selagi tidak ada larangan menjadikan Syariat Islam sebagai rujukan, kita tempuh hal itu. Kalau ternyata dilarang, secara diplomasi bisa digunakan bahasa-bahasa umum, tetapi secara substansi tetap merujuk kepada nilai-nilai As Syariat.

[3] Terjun di dunia politik untuk menunaikan amar makruf nahi munkar. Menjadi politisi, atau mendirikan partai Islam, bukanlah untuk berkuasa, mencari gaji besar, atau mencari proyek-proyek negara. Tujuan utamanya, adalah menyampaikan amar makruf nahi munkar di arena politik. Dalam Al Qur’an: “Hendaklah ada segolongan Ummat di antara kalian yang menyerukan ke arah kebajikan, mengajak berbuat makruf, mencegah kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kejayaan.” (Ali Imran: 104).

[4] Amanah kerja politik haruslah dipegang oleh orang-orang yang mampu. Tidak semua orang boleh terjun di dunia politik, tetapi harus memiliki bekal-bekal yang memadai. Yusuf As. memiliki sifat hafizhun ‘alim (pandai menjaga dan sangat berpengetahuan). Sebagian ulama menyebut sifat lain, qawiyun ‘amin (kuat dan terpercaya). Al Qur’an mensifati Thalut dengan perkataan basthatan fil ‘ilmi wal jism (memiliki pengetahuan luas dan kuat secara fisik). Seorang politisi Muslim seharusnya memiliki sifat hafizh, ‘alim, amin, dan qawiy; sebab mereka akan memikul urusan masyarakat luas. Kalau para politisi lemah, jelas akibatnya urusan masyarakat akan rusak (seperti saat ini).

[5] Sangat mendukung munculnya pemimpin yang shalih dan pandai mengurus negara. Pemimpin yang mumpuni akan menjadi solusi besar bagi sebuah masyarakat. Seperti disebutkan oleh para salaf, “Kalau aku punya doa yang mustajab, tentu akan aku doakan para pemimpin.” Pemimpin yang baik akan mengarahkan rakyatnya menjadi manusia-manusia yang baik pula. Namun pemimpin itu harus memiliki 2 sifat sekaligus: keshalihan diri dan kemampuan mengatur urusan masyarakat. Jika pemimpin shalih saja, tetapi tidak terampil dalam kerja, maka bisa muncul banyak masalah-masalah sosial; jika dia ahli dalam kerja tetapi tidak shalih, bisa jadi akan muncul kebijakan-kebijakan yang tidak Islami. Kedua sifat tersebut wajib dimiliki oleh seorang pemimpin masyarakat. Para Khulafaur Rasyidin dan Khalifah-khalifah besar dalam sejarah Islam, rata-rata memiliki dua sifat tersebut.

[6] Konsentrasi kerja politik adalah memperjuangkan kepentingan kaum Muslimin. Kepentingan mendasar Ummat yang diperjuangkan adalah menjaga jiwa, agama, harta, akal, dan keturunan. Kemudian dilengkapi dengan perkara-perkara lain yang relevan dan bermanfaat. Politisi Muslim wajib bekerja memperbesar peluang kemaslahatan bagi Ummat dan menutup pintu-pintu kemadharatannya, setidaknya dalam 5 persoalan mendasar itu (jiwa, agama, harta, akal, dan keturunan).

[7] Kepekaan dan kecermatan dalam menggunakan timbangan Maslahat-Madharat. Sebagian besar perkara-perkara politik berada dalam perdebatan seputar nilai maslahat dan madharatnya. Sesuai kaidah ushul fiqih, seorang politisi Muslim harus mendahulukan urusan yang terbaik di antara yang baik-baik, dan memilih yang paling sedikit madharatnya dari yang buruk-buruk. Kalau seorang politisi Muslim tidak pernah belajar ushul fiqih, dia tidak boleh masuk dunia politik.

[8] Mengutamakan kesatuan Ummat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Hingga dalam fiqih dikenal sebuah kaidah, “Lebih baik meninggalkan sebuah pendapat minoritas, sekalipun benar; daripada memaksakan pendapat itu, namun berpotensi memecah-belah Ummat.” Contoh, dalam soal melihat hilal Idul Fithri. Seseorang yang mengaku telah melihat hilal Idul Fithri, dia sebaiknya menyimpan pendapat itu, ketika negara secara resmi telah mengumumkan menggenapkan Ramadhan sampai 30 hari. Namun orang itu boleh memberlakukan hasil kesaksiannya untuk diri dan keluarganya sendiri.

[9] Mendukung terpilihnya aparatur negara yang kompeten, jujur, amanah, dan bertanggung-jawab. Para pegawai yang curang, mementingkan diri sendiri, dan miskin tanggung-jawab sangat berbahaya bagi suatu masyarakat. Hingga disebutkan dalam riwayat, bahwa Nabi melarang seorang petugas pengumpul pajak untuk menerima hadiah (gratifikasi). Nabi Saw. mengatakan, “Siapa di antara kalian yang kami serahi suatu pekerjaan (tugas), maka hendaklah menyerahkan semuanya, baik sedikit atau banyak. Dan apa yang diberikan kepadanya (berupa upah atau imbalan), hendaklah diambil; dan apa yang dilarang (untuk mengambilnya), hendaklah ditinggalkan.” (HR. Muslim).

[10] Memanfaatkan metode musyawarah untuk mencapai solusi terbaik. Hal ini sudah tidak perlu dijelaskan lagi, sebab sudah sangat populer. Dalam Al Qur’an, “Dan urusan mereka diselesaikan dengan musyawarah di antara mereka.” (As Syura: 38). Dalam berbagai persoalan, metode musyawarah adalah pilihan terbaik. Kecuali untuk masalah-masalah darurat yang membutuhkan keputusan cepat. Dalam kondisi darurat, kecerdasan dan naluri seorang pemimpin sangat dibutuhkan.

[11] Keseluruhan sisi kerja politik Islami adalah dakwah. Sebuah partai politik Islam tidak perlu mengklaim diri sebagai “partai dakwah”. Hal ini sangat tidak perlu, sebab keseluruhan sisi kerja politik Islami itu dengan sendirinya merupakan dakwah. Kejujuran, kecerdasan, ketangguhan mental, serta sikap amanah para politisi Muslim dengan sendirinya telah menjadi dakwah. Tidak perlu diklaim pun, manusia akan memahami bahwa perjuangan politik Islam adalah termasuk kerja dakwah.

[12] Dalam kampanye, partai politik Islam tidak perlu memuji-muji diri sendiri agar orang lain memilihnya. Justru partai Islam harus jujur dengan keadaan mereka, jujur dengan kelemahan dan kekurangan mereka. Malah mereka harus sering meminta maaf kepada Ummat, meminta doa mereka, serta tidak segan-segan bertaubat kepada Allah. Tidak ada salahnya, seorang politisi Muslim dalam kampanye mengakui kekurangan-kekurangan dirinya. Partai Islam jangan malu disebut memiliki kelemahan dan kekurangan. Justru kita harus berterimakasih kepada siapapun yang berjasa menunjukkan kelemahan-kelemahan diri kita.

[13] Partai Islam harus pandai menyembunyikan amal-amalnya. Kalau ada prestasi, keberhasilan, atau sumbangan baik bagi masyarakat, kita harus rapat-rapat menyembunyikan semua prestasi itu. Dalam beramal, kita tidak mencari pujian manusia, tetapi keridhaan Allah. Tidak masalah, semua prestasi baik seorang politisi Muslim tidak diketahui Ummat sama sekali; bahkan sekali pun dia malah menerima fitnah-fitnah keji. Dia harus sabar dalam beramal di bidang politik, ikhlas berbuat semata untuk Allah, dan tidak menghiraukan penilaian manusia.

[14] Partai Islam tidak boleh mencari jabatan, memburunya, atau sekali pun hanya sekedar menginginkannya. Jabatan Menteri, Bupati, Walikota, Gubernur, sampai Presiden dan Wakil Presiden, tidak boleh menjadi buruan partai-partai Islam. Semua itu adalah amanah jabatan. Nabi Saw melarang kita memburu jabatan dalam sabdanya, “Kami demi Allah, tidak akan memberikan jabatan ini kepada seorang pun yang memintanya atau seseorang yang sangat berambisi kepadanya.” (HR. Bukhari-Muslim). Tetapi bukan berarti kita tidak peduli dengan jabatan tersebut. Kita justru harus berjuang keras agar jabatan itu jatuh ke tangan orang yang tepat; tidak peduli apakah dia orang dari partai kita atau dari luar partai. Andai jabatan itu kemudian harus dipikul oleh partai kita, maka ia harus diserahkan kepada sosok politisi Muslim yang dianggap paling tangguh untuk memikul jabatan itu. Dan salah satu indikasi pemimpin yang baik, dia tidak pernah meminta jabatan, dan merasa berat ketika diserahi suatu jabatan. (Banyak yang beralasan, kita boleh meminta jabatan seperti Nabi Yusuf As. Masalahnya, apakah kondisi yang ada memang sedemikian parah, tidak ada lagi pemimpin yang baik dan mumpuni, sehingga harus kita yang memikul jabatan itu? Kemudian ditambah lagi, apakah kita telah memiliki kemampuan kuat sehingga bisa seyakin Yusuf As. untuk meminta suatu jabatan? Kenyataan bicara, etos para politisi Muslim saat memegang jabatan tidak berbeda dengan etos politisi sekuler lainnya).

[15] Politisi Muslim harus gembira jika tidak memegang jabatan publik, dan sangat gelisah ketika memikulnya. Alasannya sederhana, sebab jabatan itu kelak akan ditanyakan oleh Allah, bagaimana tanggung-jawab kita dalam memikulnya. Nabi bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, maka setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya.” (HR. Bukhari-Muslim). Tidak layak seorang pemimpin Muslim bisa tertawa-tawa, banyak makan, banyak tidur, sampai tubuhnya gembrot dipenuhi lemak-lemak. Seorang pemimpin Muslim seharusnya semakin kurus setelah menjabat, bukan malah sebaliknya.

[16] Politisi Muslim harus berani mati dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Dia tidak boleh takut kepada siapapun dalam menegakkan kebenaran, selain hanya takut kepada Allah saja. Dalam Al Qur’an, “Janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kepada-Ku, maka akan Aku sempurnakan nikmat-Ku (kepadamu) dan agar kalian mendapat petunjuk.” (Al Baqarah: 150). Seorang Muslim harus siap mati syahid, begitu pertama melangkahkan kakinya di dunia politik. Tidak seperti selama ini, banyak politisi Muslim sangat ketakutan saat berhadapan dengan mafia politik, birokrasi, hukum, dan bisnis. Justru, kematian dalam membela kepentingan Ummat adalah syahid yang harus dicari dengan sungguh-sungguh oleh orang-orang beriman.

[17] Partai Islam sebisa mungkin harus menjadi oposisi, dan tidak pernah merapat ke kekuasaan. Salah satu sarana yang bisa membuat kita meluruskan jalannya pemerintahan, memperbaiki penyimpangan, dan mencegah kemungkaran penguasa, adalah posisi sebagai oposisi. Bahkan sekalipun yang menjadi pemimpin adalah dari kalangan Islam sendiri, tidak masalah kita menjadi oposisi. Dulu para ulama yang istiqamah, mereka tidak mau merapat ke umara’, tetapi selalu mengoreksi kesalahan-kesalahan umara’, sehingga mereka berlaku lurus dalam kepemimpinan. Partai Islam tak ubahnya seperti posisi para ulama itu. Sampai dikatakan oleh sebagian Salaf, “Kalau ada ulama yang mendatangi pintu-pintu penguasa, ketahuilah bahwa dia adalah pencuri.” Luar biasa kerasnya sikap para ulama dalam menjaga jarak dengan kekuasaan. Tidak seperti selama ini, banyak partai Islam tetapi sikapnya ngempeng kekuasaan. Hina sekali!

[18] Partai Islam hanya memanfaatkan dana halal. Partai Islam tidak menerima dana hasil korupsi, hasil suap, dana ribawi, dana perjudian, dana maksiyat, dan lainnya. Partai Islam tidak akan memaksakan diri untuk kampanye besar-besaran, membuat panggung besar dan ramai, menghambur-hamburkan uang, memasang iklan sebanyak-banyaknya, dll. Kalau baru mampu kampanye dengan menyebar 100 lembar kertas fotokopian, lalukan itu; asalkan dananya halal, tidak menerima dana-dana haram. Dalam hadits Nabi Saw mengatakan, “Allah itu Maha Baik, Dia tidak menerima (dari hamba-Nya) selain yang baik saja.” Perjuangan politik Islam adalah perjuangan Islami, tidak boleh masuk di dalamnya dana-dana haram. Tidak seperti selama ini. Kalau ada koruptor memberi dana sekian miliar, hal itu diterima sebagai berkah. Laa haula wa laa quwwata illa billah.

[19] Partai Islam tidak boleh memanfaatkan kaum wanita untuk tujuan-tujuan sempit. Kaum wanita boleh terlibat dalam aktifitas politik, namun dalam batas-batas normatif. Mereka tidak layak dilibatkan dalam demo, turun ke jalan, aksi publik, orasi di panggung, dsb. Kecuali jika kondisinya sudah sangat darurat, misalnya kaum laki-laki Muslim sudah tidak ada yang bisa maju ke depan, maka kaum wanita boleh terlibat. Alasannya sederhana, bahwa kita harus merasa malu ketika melibatkan kaum wanita untuk hal-hal yang secara fithrah bukan tanggung-jawab mereka.

[20] Partai Islam tidak boleh anti terhadap kritik atau kecaman dari pihak luar. Partai Islam didirikan bukan untuk menjadi “menara gading” yang tidak boleh salah, tidak boleh cacat, atau selalu kelihatan sempurna. Salah, keliru, kekurangan, dan kelemahan adalah hal-hal biasa. Partai Islam tidak boleh anti kritik, justru harus gembira kalau ada yang meluruskan. Prinsip-prinsip moralitas dalam Surat Al ‘Ashr adalah jaminannya. Tidak seperti selama ini, partai-partai Islam merasa dirinya sempurna, seperti Nabi, tidak pernah bersalah, bahkan tidak boleh bersalah. Kalau diingatkan, selalu membela diri dengan alasan: Jangan ghibah, awas fitnah, memecah-belah, hanya bisa mengeritik, iri, dengki, tidak suka melihat orang lain maju, dan berbagai alasan yang dibuat-buat. Semua itu adalah tirani dalam kebenaran, seperti sikap Fir’aun di masa lalu yang tidak mau dinasehati oleh Musa. Tentu saja, kalau ada kritik atau kecaman yang berisi fitnah dusta, jelas kita boleh menolaknya dengan penuh harga diri. Tetapi kalau kritik yang baik, Syar’i, sesuai fakta, kita dilarang menyombongkan diri padanya.

[21] Seorang politisi Muslim pada dasarnya adalah seorang mujahid di jalan Allah. Mereka ikhlas dalam beramal, sabar menghadapi cobaan, berkorban sekuat kemampuan, dan bersungguh-sungguh membela agama Allah. Kerja politik bukanlah profesi untuk menggemukkan isteri, anak-anak, membesarkan rumah, serta untuk membeli mobil bermerk. Dunia politik adalah perjuangan untuk membela kepentingan Islam dan kaum Muslimin. Harapan seorang Muslim disini adalah firman Allah, “Wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong (agama) Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” (Muhammad: 7). Upah bagi mujahid politik Islami bukanlah dari kesekretariatan negara, tetapi dari Allah Ta’ala.

[22] Partai Islam siap menerima kekalahan politik. Dalam dunia politik kontemporer, kemenangan adalah segala-galanya. Hal ini pula yang membuat partai-partai Islam selama ini rusak. Padahal dalam Islam, kemenangan politik bukanlah tujuan. Ia hanyalah fasilitas untuk memenangkan tujuan-tujuan Islam. Kemenangan hakiki ada di Tangan Allah, dan hal itu tercapai ketika kita secara kolektif telah menunaikan amal-amal yang diridhai-Nya. Dalam Al Qur’an, “Dan tidaklah kemenangan itu, melainkan dari sisi Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Ali Imran: 126). Meskipun berkali-kali mengalami kekalahan, berkali-kali “ganti kulit” (mengubah nama dan logo partai), tidak masalah. Sebab yang bernilai di hadapan Allah adalah kemurnian perjuangan kita, bukan besarnya suara perolehan dalam Pemilu. Jika Allah ridha, sangat mudah bagi-Nya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, meskipun tidak melalui kerja tangan-tangan kita sendiri. Intinya: Raih ridha Allah, dan biarkan Dia memperbaiki kehidupan Ummat ini dengan Tangan-Nya sendiri.

[23] Partai Islam bertanggung-jawab mendidik tenaga-tenaga politisi Muslim yang akan melanjutkan perjuangan politik Islami. Politik Islami tidak hanya dibatasi oleh generasi, tetapi dibutuhkan di setiap generasi. Wajib bagi kita mendidik politisi-politisi Muslim muda untuk mewarisi perjuangan Islam di masa selanjutnya. Andai kewajiban ini ditinggalkan, maka seluruh kaum Muslimin berdosa.

Demikianlah di antara karakter partai Islami dan para politisi yang bergerak di dalamnya. Konsep ini merupakan akomodasi dari nilai-nilai Islam yang dituangkan dalam realitas kehidupan politik riil.

REALITAS POLITIK UMMAT

Dengan menggunakan berbagai parameter di atas, sulit rasanya menemukan sosok partai Islami dalam kancah perpolitikan Indonesia masa kini.ndai partai-partai yang ada bisa memenuhi 20 % sifat-sifat di atas, itu sudah sangat bagus. Ya, harus diakui secara jujur, bahwa memang belum ada satu pun partai Islami di tengah-tengah kita saat ini. Hanya saja, opini yang sudah beredar, berbagai ketimpangan politik selama ini salah satunya diproduksi oleh partai-partai Islam. Tentu saja, opini demikian sangat mencoreng kesucian ajaran Islam. Padahal, pihak-pihak yang disebut “partai Islam” itu tidak memenuhi sifat-sifat yang dituntut Islam darinya. Mereka memasang Islam hanya sekedar cover saja, bukan berpijak pada akidah, nilai-nilai, karakter, sifat, dan misi perjuangan Islami.

Besar harapan, tulisan seperti ini bisa bermanfaat untuk menjernihkan fitnah seputar politik Islam yang dianggap tidak bisa berbuat apa-apa bagi kebaikan hidup masyarakat. Semoga pula, ia juga bisa menjadi nasehat terang-benderang kepada partai-partai Islam atau partai basis massa Islam. Syukur-syukur jika ia bisa menjadi inspirasi bagi para alim dan aktivis Islam untuk menubuhkan suatu bentuk kerja politik Islami yang lebih baik, kongkret, istiqamah, dan bermaslahat bagi kehidupan Ummat. Allahumma amin.

Menubuhkan gerakan politik Islami adalah FARDHU KIFAYAH. Jika sudah ada yang menunaikannya, maka yang lainnya bebas dari dosa. Jika tidak ada satu pun yang mau menunaikannya, semua bagian dari kaum Muslimin akan memikul dosanya. Bukan sekedar dosa, tetapi juga kehinaan hidup, karena kita meninggalkan salah satu urusan yang amat sangat penting dalam kehidupan kaum Muslimin.

Demikian yang bisa disampaikan, wallahu A’lam bisshawaab.  Washallallah ‘ala Rasulillah Muhammad wa ‘ala alihi wa ashabihi ajma’in. Walhamdulillah Rabbil ‘alamin.

Last edited at Bandung, 22 Mei 2009.

AM. Waskito.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: