Mengkritik Kandidat Selain SBY

Juni 26, 2009

Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air…

Daripada menuruti permintaan daripada pengunjung blog soal kritikan-kritikan ke kandidat Capres selain SBY, yakni yang mana Saudara Mega Pro dan JK-Win, maka daripada yang mana itu, saya selaku pihak KPU pengelola blog mencoba menurutken permintaan daripada itu.

Tapi, perbolehken saya “curhat” dulu sebelum mengkritik Mega Pro (not GL Pro) dan JK-Wiranto. Begini saudara, saya ini kan punya hak politik, jadi harusnya boleh-boleh aja mengambil daripada sikap politik tertentu. Apalagi sikap politik itu dijelasken memakai fasilitas blog pribadi yang mana daripada itu, dibolehken sama hukum yang berlaku. Keluaci, eh maksudnya kecuali, kalau saya memake fasilitas BUMN, nah itu jelas dilarang.

Pihak-pihak daripada yang pro sama SBY sebenarnya diperbolehkan membuat tulisan yang sama, seperti yang mana ada di blog ini. Wong namanya kerja politik, ya boleh-boleh aja, tho. Mereka boleh mengkritik Mega Pro atau JK-Win memakai blog-blognya. Jadi tidak usah risau soal blog tertentu.

Oh ya, soal kritik ke Mega Pro dan JK-Wiranto. Ini karena soalan request saja. Atau bisa ditambahken, supaya blog ini dipandang lebih obyektif. Begitulah mimpinya. Meskipun dari pengalaman selama ini, selaku pihak KPU pengelola blog, sulit juga kalau harus memuaskan semua pihak. Begitu tho…

Oke, mari kita mulai soal kritik kandidat non SBY. Kita munali mulai dari kandidat daripada Mega Pro. Ini ada kritikan-kritikan buat mereka:

[o] Kenapa sih memakai icon Mega Pro? Ini kan membuat orang suka ingat GL Pro. Coba kek cari istilah yang agak enak gitu, tidak bau-bau motor. Misale opo? Ya, kenapa tidak Mega Pra. Bisa kan, Mega Pra. Setahu saya, tidak ada nama motor yang mirip-mirip itu.

[o] Kenapa Bu Mega tidak memakai jilbab? Ibu Mega kan Muslimah, sudah baligh tho. Ya, namanya Muslimah, di luar rumah seharusnya memakai jilbab. Gitu kan Bu?

[o] Kenapa Pak Prabowo tidak konsisten memakai peci warna hitam? Coba contoh Pak SBY. Dia saja sering pakai peci warna hitam. Tapi memang di iklan-iklan SBY tampak “lebih muda”, saat tanpa peci hitam. Apa resepnya ya biar kelihatan awet muda?

[o] Konsep ekonomi Pak Prabowo sudah bagus, analisisnya sudah mantap. Sekarang tinggal action-nya saja. Gimana Pak Prabowo? Siap action atau cuma retorika doang seperti para politisi selama ini? Kalau ada action yang bagus-bagus, moga Bapak nanti bener-bener jadi RI-1. Amin.

Sementara ini dulu kritik daripada saya buat Mega Pro. Kritik lain, sudah banyak beredar, tinggal cari aja di internet. Tulis saja, misalnya: Mengkritik Kandidat Selain SBY. Ntar dijamin, pasti akan sampe kesini lagi. He he he…

Lalu daripada kritik buat pasangan JK-Wiranto. Saudara sebangsa dan setanah air… (wis wis, ojo kesuwen! Langsung ae tidak pake saudara-saudaraan!). Daripada yang mana kritik buat pasangan JK-Wiranto ini, saya agak sulit mengkritiknya. Kenapa? Sebab inisialnya hampir sama dengan nama saya sendiri: JK-W. Jadi malu mau ngritik si doi gitu… Saya bilang ke anak-anak, “Saya pilih JK-W sebab namanya mirip saya Abi.” Tapi ya anak-anak, sulit diajak percaya sama “retorika” bapaknye. Anak jaman sekarang memang lebih kritis.

Oke, dalam rangka memenuhi permintaan keobyektifan blog, saya coba penuhi:

[o] Pak JK, kalau bicara di depan publik, suaranya terdengar kurang jelas. Kata orang Jawa, seperti “nggremeng” gitu. Coba deh, kalau bicara di depan publik, pakai sound system yang bagus gitu, lho. Kasihan rakyat, harus menengar dengan lebih jeli.

[o] Kata isteri, Pak JK jangan terlalu mengklaim soal BLT. Takutnya masyarakat malah berbalik antipati. Itu kata isteri lho. Masyarakat kita kan kebanyakan kaum wanita, para penonton TV. Kalau mengklaim jangan “terlalu keras”, ntar malah disangka sombong. Gitu loh.

[o] Pak Wiranto, saat debat Capres menyanyikan dua lagu, Indonesia Raya dan “Ibu Pertiwi”. Rizal Malarangeng bilang, suara Pak Wiranto sudah bagus, melankolik. (Nih Rizal, selain memuji, nembak juga). Mungkin ada baiknya, kalau Cawapres mau nyanyi, latihan vokal dulu. Siapa tahu nanti bisa masuk dapur rekaman, menyanyikan lagu “Pelangi di Matamu”.

[o] Untuk tim sukses JK-Wiranto, spesial buat Pak Fuad Bawazir. Kalau lagi diskusi di TV, jangan langsung nimpali jawaban lawan politik. Biarin dulu mereka bicara sampai tuntas, baru dijawab dengan jelas. Kalau ditimpali, jawaban lawan politik dan jawaban Pak Fuad jadi sama-sama tidak terdengar. Lagi pula, nanti akan sering terkena omelan,  “Mohon, biarkan saya selesai bicara dulu!” Daripada sering-sering kena begitu, mending ditahan dulu. Amunisi dicatat di kertas dulu, begitu diberi kesempatan: silaken disemprot!

Ini saja kritikan-kritikan buat pasangan Mega Pro dan JK-Wiranto. Nanti kalau banyak-banyak, akhirnya tidak ada kandidat yang harus dipilih. Jadi golput lagi deh. Sebagian kandidat itu masih ada yang lebih baik, sebagian atas sebagian yang lainnya.

Moge-moge, tulisan daripada ini berkenan bisa menjawab keluhan pembaca blog ini yang menuduh saya tidak berani mengkritik Mega Pro dan JK-Wiranto. Saya berani kok. Buktinya ini. Tapi memang tidak sedalem kritik buat SBY, sebab seacara politik saya tidak setuju garis politik SBY. Ya, namanya orang berbeda pendirian politik, boleh-boleh saja kan. Kecuali kalau semua orang diwajibkan garis politiknya harus seperti Rizal Malarangeng semua, ya tidak bisa begitu tho. Itu bukan hak politik, tapi pemaksaan namanya.

Mohon saudara sebangsa-setanah air memaklumi… (lagi-lagi memakai “saudara sebangsa setanah air”, memang berminat jadi Capres? Waduh, kagak man!). Terimakasih.

aa-em-we.


Menghargai Usaha Politisi Muslim

Juni 25, 2009

Sungguh, kekesalan kita kepada partai-partai berlabel Islam sudah sangat kuat. Bahkan kita sangat pesimis melihat masa depan partai-partai Islam itu. Jangan-jangan, mereka telah menggali kuburnya sendiri. Namun alhamdulillah, geliat kesadaran di kalangan politisi Muslim itu muncul juga, meskipun kekuatannya sangat kecil. Ya, tidak apa-apalah. Meskipun kecil, toh mereka masih ada. Realitas sekecil apapun, dalam perjuangan kebaikan, tetap dihargai.

Perlu dipahami, kecaman berat kepada partai-partai berlabel Islam selama ini sangat beralasan. Ini bukan mengada-ada, didasarkan kedengkian, atau alasan sentimen yang tidak jelas. Ia benar-benar faktual dan benar adanya.

PERTAMA: partai-partai itu sangat pro kekuasaan atau jabatan. Mereka tidak pro kepentingan masyarakat, atau pro masa depan negara. Mereka merapat ke partai pemenang Pemilu lebih karena alasan bagi-bagi kekuasaan. Singkat kata, elit-elitnya ingin diangkat menjadi Menteri. Apa yang mereka klaim sebagai “kontrak politik”, “kesamaan platform”, atau “membentuk pemerintahan yang kuat”, pada dasarnya adalah kebohongan belaka.

Aneh, katanya “kontrak politik”, tetapi selalu cocok dengan kemauan partai pemenang Pemilu. Pengalaman 5 tahun terakhir membuktikan bahwa retorika “kontrak politik” itu hanya palsu belaka. Ia hanya untuk menjaga wibawa partai, agar tidak terlalu kelihatan kalau “nafsu banget” dengan kursi Menteri. Namanya juga orang-orang pintar, jadi harus pandai mencari alasan intelek.

KEDUA: partai-partai itu seperti menutup mata terhadap proses Pemilu April 2009 yang penuh kecurangan. Seharusnya mereka berusaha sekuat tenaga memproses masalah kecurangan Pemilu lewat jalur hukum, bukan diam saja. Sebab jika kecurangan seperti itu dibiarkan, nanti akan melahirkan kecurangan-kecurangan lainnya, dalam segala urusan publik. Mereka selalu menuduh KPU bertanggung-jawab atas jalannya Pemilu, padahal anggota KPU diangkat dengan SK Pemerintah, dibiayai oleh Pemerintah, secara teknis juga dibantu Pemerintah. Kelambatan turunnya dana operasional untuk KPU merupakan salah satu sebab lembaga itu tidak becus dalam menyelenggarakan urusan Pemilu.

KETIGA: partai-partai itu seperti acuh terhadap garis kebijakan ekonomi SBY yang menganut model ekonomi IMF. Padahal semua orang tahu, termasuk para pakar ekonomi asing, bahwa biang kerok kehancuran ekonomi Indonesia sejak Krisis Moneter 1997 adalah IMF. Lewat butir-butir Letter of Intends, mereka menghancurkan sendi-sendi perekonomian nasional. SBY jelas-jelas memakai orang IMF atau mantan pejabat IMF untuk menjadi anggota tim ekonominya. Meskipun Indonesia sudah keluar dari IMF, tetapi madzhab ekonominya tetap dipakai.

Ini adalah sebagian alasan mengapa kita sangat kecewa dengan sikap politik partai-partai berlabel Islam itu. Kemudian ditambah informasi yang disebutkan oleh Prabowo Subianto tentang kebocoran ekonomi nasional ke luar negeri, setiap tahun sekitar US$ 20 miliar (Rp. 200 triliun). Dan fenomena kemiskinan, dimana 50 % penduduk Indonesia berpenghasilan di bawah US$ 2 (Rp. 20 ribu) per hari. Ini patokan kemiskinan menurut Bank Dunia (shahib-nya IMF).

Seakan-akan, partai-partai label Islam itu tidak memiliki mata, telinga, hati, dan akal. Mereka lebih ambisi meraih target kursi Menteri, daripada memperjuangkan misi politik Islam. Hal ini pula yang kerap memicu munculnya kebencian massif di kalangan masyarakat terhadap institusi partai Islam.

Ya alhamdulillah, di tengah segala kekecewaan ini masih ada titik-titik kebaikan yang muncul. Kepada Allah jua kita bersyukur dan memanjatkan harapan.

Beberapa waktu lalu sebagian sayap dari PAN di bawah koordinasi Dradjat Wibowo menyatakan dukungannya ke pasangan JK-Wiranto. Konon, Dradjat mengklaim bahwa sikap politiknya itu juda didukung anggota DPD-DPD PAN. Begitu juga ketika Mochtar Ngabalin, politisi PBB bergabung menjadi anggota tim sukses JK-Wiranto. Padahal baik PAN maupun PBB secara resmi membangun koalisi bersama barisan politik “Lanjutkan!”.

Langkah yang kurang lebih sama lalu diikuti oleh beberapa elit politik PPP. Mereka secara resmi mendukung pencalonan JK-Wiranto yang mengusung agenda “Kemandirian Bangsa”. Mereka juga mengklaim ada puluhan DPD PPP yang memiliki garis politik seperti mereka. Dan yang baru muncul adalah sikap politik DPD PPP daerah Tasikmalaya. Mereka secara resmi mendukung pasangan Mega-Prabowo, karena merasa cocok dengan missi perjuangannya.

Sebenarnya, elit PPP seperti Suryadarma Ali, dia lebih cenderung ingin bergabung dengan JK-Wiranto. Tetapi desakan kuat dari Bahtiar Chamsyah yang sudah merasakan empuknya kursi Menteri, membuat Suryadarma Ali tidak berdaya. Begitu pula, pendirian Soetrisno Bachir lebih cenderung ingin sinergi dengan kubu Prabowo Subianto. Tetapi desakan elit PAN seperti Patrialis Akbar, Amien Rais, dan lainnya membuat Soetrisno tidak berdaya. Akhirnya, dia lebih memilih “uzlah” dari gelanggang politik.

Ya sejujurnya, kita masih melihat bahwa para politisi Muslim tidak semuanya bersikap oportunistik. Alhamdulillah, mereka masih ada yang bersikap idealis dan pro kepentingan jangka panjang masyarakat. Hanya saja, dalam battle politik di lapangan, mereka kalah.

Kenyataan lain yang tidak bisa dipungkiri adalah pendirian massa grass root PKS. Meskipun secara formal, PKS menyatakan bergabung dengan kubu “Lanjutkan!”, dan siap berjuang all out memenangkan SBY. Tetapi masa PKS di bawah tidak selamanya setuju dengan pendirian elit-elitnya. Sampai ada selorohan, “Busnya parkir disana, tetapi penumpangnya masuk kesini.”

Hal-hal demikian tetap harus diakui dan dihargai, meskipun hati kita merasa sangat kecewa dengan sikap formal yang ditunjukkan. Ya, masih ada sifat-sifat baik dalam tubuh politisi Muslim, idealisme dan keberpihakan Ummat.

Harapannya, semoga butir-butir kebaikan itu tetap bersemi, lebih menguat dari waktu ke waktu, dan berdaya untuk memperbaiki situasi buruk di tempat masing-masing. Semoga dengan semua itu, aspirasi politik bisa termanifestasikan dengan baik di masa depan. Amin Allahumma amin.

Salam hormat untuk para pemikul misi kebaikan! Barakallah fikum jami’an.

AMW.


Menyikapi Kepemimpinan SEKULER

Juni 25, 2009

Alhamdulillahi Rabbil ‘alamiin, was shalatu was salamu ‘ala man laa nabiya ba’dahu Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma’in. Amma ba’du.

Selama ini ada kerancuan pemahaman di kalangan Ummat Islam. Sebagian orang memandang, bahwa setiap pemimpin yang beragama Islam, KTP-nya tertulis Islam, atau ia dikenal publik sebagai Muslim; dia diposisikan sebagai ulil amri yang ditaati setelah Allah dan Rasul-Nya. Adab-adab perlakuan terhadap Khalifah Islam wajib diterapkan kepada pemimpin seperti itu. Meskipun yang bersangkutan jelas-jelas menganut idelogi sekularisme.

Jika ada pihak-pihak yang mengkritik pemimpin seperti itu, seketika akan disemprot dengan tuduhan seperti: Keluar dari manhaj Ahlus Sunnah, memberontak kepada penguasa, memecah-belah masyarakat, menyebarkan fitnah, terjerumus fitnah Khawarij, disebut takfiri, dan sebagainya.

Bukan sekali dua kali kita berhadapan dengan orang-orang yang penuh kebingungan itu. Sudah sering terjadi silang pendapat dan adu argumentasi antara kami dengan mereka. Namun mereka selalu muncul dan tidak henti-hentinya mengulang-ulang alasan yang sudah sering dibahas.

Disini saya coba sampaikan kajian ringkas tentang menyikapi kepemimpinan sekuler. Seharusnya, topik ini dibahas secara mendalam. Namun mengingat kebutuhan mendesak yang sifatnya praktis, jadi sengaja dibahas secara ringkas. Sebagai sebuah wacana, tulisan ini tidak menutup diri terhadap bantahan, kritik, koreksi, nasehat, dan lainnya dari pada pembaca budiman. Semoga Allah Ta’ala meridhai amal-amal kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita, dan meluruskan kekeliruan langkah kita. Allahumma amin, ya Rahmaan ya Rahiim.

Berikut ini kajian ringkas tentang menyikapi kepemimpinan sekuler:

[[1]] Menurut Kamus Oxford, secular artinya: (1) Tidak terhubung dengan spiritual atau urusan keagamaan; (2) Hidup di tengah masyarakat biasa daripada dalam sebuah komunitas keagamaan. Adapun kata secularism, artinya: Suatu keyakinan, bahwa agama tidak boleh ikut campur dalam urusan organisasi kemasyarakatan. Sebagai istilah politik, sekularisme bisa didefinisikan sebagai: sistem pemerintahan yang tidak berdasarkan nilai-nilai agama tertentu. Dalam sejarah Eropa, sekularisme muncul dalam bentuk pemisahan tegas antara kekuasaan Kaisar dengan kekuasaan Gereja. Slogannya, “Berikan untuk Kaisar hak Kaisar, dan berikan untuk Tuhan hak Tuhan.” Di dunia Islam, sekularisme terwujud dalam bentuk penghapusan pemerintahan Islam, Kekhalifahan Islam, dan mengganti dengan pemerintahan nasionalis, berdasarkan UU hasil buatan manusia.

[[2]] Adalah salah besar anggapan banyak orang, bahwa masalah sekularisme ini sesuatu yang kabur, samar, atau meragukan kedudukannya. Anggapan seperti ini adalah pelecehan besar terhadap ajaran Islam. Mereka menganggap, ajaran Islam tidak memiliki sikap tegas terhadap fenomena sekularisme. Padahal Nabi Saw dalam salah satu sabdanya pernah mengatakan, “Aku tinggalkan untuk kalian al baidha’ (cahaya terang benderang), malamnya bagaikan siangnya, tidaklah seseorang meninggalkan cahaya itu, melainkan pasti binasa.”

[[3]] Dr. Salman Al ‘Audah, dalam bukunya Islam and Secularism, beliau menyamakan sekularisme sebagai: Jahiliyah dan kemusyrikan. Beliau mengatakan, “Perbedaan antara Islam dan sekularisme adalah substansial. Isu ini tak lain dari perbedaan antara tauhid dengan kemusyrikan…. Oleh karena itu, sekularisme adalah kemusyrikan. Ia menegaskan bahwa masjid adalah untuk Allah, sementara urusan selainnya adalah untuk selain Allah; atau menurut istilah orang Kristen: untuk Kaisar.” Saya pun meyakini dengan pasti, sekularisme adalah kekafiran yang nyata. Disini manusia mengamputasi hak-hak penghambaan kepada Allah hanya dalam batasan ritual yang bersifat pribadi. Sementara dalam urusan selain ritual pribadi, sepenuhnya untuk selain Allah (atau diri manusia itu sendiri). Padahal Al Qur’an telah menjelaskan: “Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam agama ini secara kaffah, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu.” (Al Baqarah: 208).

[[4]] Prinsip sekularisme sangat bertentangan dengan tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi, yaitu untuk ibadah kepada-Nya (Adz Dzariyaat: 56). Manusia sekuler jelas tidak mengibadahi Allah seperti yang diperintahkan. Mereka malah mengibadahi perkara-perkara lain, termasuk hawa nafsunya sendiri. Jumhur kaum Muslimin, sejak jaman Nabi Saw. sampai hari ini, mereka sepakat tentang wajibnya menegakkan negara berdasarkan UU Islami (Al Qur’an dan As Sunnah). Tidak ada manusia yang mengingkari kedaulatan hukum Allah dan Rasul-Nya, selain orang kafir atau orang yang sesat pemikirannya. Dr. Shalih Fauzan dalam Mulakhas Fiqhi, bagian Kitab Hudud wa Ta’zirat, bab Fi Ahkamir Riddah, beliau mengatakan: “Siapa yang berhukum dengan undang-undang yang hina sebagai ganti Syariat Islam, dia memandang hukum itu lebih baik bagi manusia daripada Syariat Islam, atau siapa yang memeluk pemikiran Syi’ah atau nasionalisme Arab, sebagai ganti ajaran Islam, maka tidak diragukan lagi akan kemurtadannya.”

Baca entri selengkapnya »


Menyoal Iklan “Sekolah Gratis”

Juni 25, 2009

Salah satu sebab yang membuat Partai Demokrat memenangkan Pemilu Legislatif 2009 lalu adalah bertebarannya iklan-iklan layanan masyarakat yang dikeluarkan oleh Departemen-departemen. Misalnya iklan Departemen Pendidikan Nasional, iklan Departeman Koperasi, iklan PNPM Mandiri, BOS, BLT, Pertamina, dan lain-lain. Meskipun iklan-iklan itu tidak menyebut nama SBY dan Partai Demokrat, tetapi fungsi iklan-iklan itu menjadi “etalase keberhasilan” Pemerintahan SBY.

Salah satu iklan yang paling “bandel”, adalah iklan Diknas tentang “Sekolah Gratis”. Iklan ini dibintangi oleh Bu Muslimah, eh maksudnya Cut Mimi. Disana digambarkan seorang bu guru naik angkot, lalu mempromokan pendidikan kepada para penumpang angkot dan sopirnya. Kira-kira kalimat yang ada disana, “Bapaknya sopir angkot, anaknya bisa menjadi pilot. Bapaknya loper koran, anaknya bisa jadi wartawan.” Tentu, ia disampaikan dengan logat Melayu yang kental.

Iklan ini bisa dikatakan sangat bandel. Mengapa? Selain tayangnya intensif terus-menerus, tayang saat lagi ramai-ramainya musim kampanye, dan ia bisa tayang ketika sudah memasuki hari tenang dari kampanye. Kita sama-sama lihat sendiri, pada 3 hari menjelang Pemilu 9 April 2009 lalu, ketika semua partai istirahat total dari kampanye, tetapi iklan “Sekolah Gratis” itu terus-menerus muncul.

Disini ada beberapa catatan kritis yang perlu disampaikan:

[1] Mengapa munculnya iklan itu selalu ketika musim kampanye sedang marak-maraknya? Mengapa jauh-jauh hari sebelum masa kampanye iklan itu tidak muncul? Bahkan sekitar seminggu setelah Pemilu 9 April 2009, iklan itu tidak muncul lagi. Baru ketika menjelang Pilpres seperti sekarang, iklan ini muncul lagi, intensif siang-malam, di berbagai stasiun TV. Sepertinya Depdiknas sangat memahami “kebutuhan politik” sehingga menjelang even Pemilu, otak masyarakat intensif didoktrin tentang pentingnya bersekolah. Seolah mereka ingin menerapkan filosofi, “Menyekolahkan para politisi, dan mempolitisi dunia sekolah.”

[2] Mengapa kemunculan iklan itu sangat intensif, siang-malam, berkali-kali dalam sehari, di berbagai stasiun TV? Layaknya, iklan lembaga birokrat seperti Diknas, pasti tidak akan se-ngeyel itu. Biasanya iklan seperti itu dikaitkan dengan momen tertentu, misalnya menjelang Pemilu, ada iklan-iklan dari KPU; menjelang kenaikan BBM, ada iklan indoktrinasi dari Pertamina, menjelang muktamar ormas, ada iklan ucapan selamat dari tokoh-tokoh tertentu. Nah, dalam soal iklan “Sekolah Gratis” itu adalah kecocokan momentumnya dengan suatu even pendidikan?

[3] Diknas pasti telah mengeluarkan banyak biaya untuk memasang iklan “Sekolah Gratis” itu. Apakah biaya tersebut sudah dianggarkan sesuai anggaran rancangan anggaran Diknas per 5 tahun atau per satu tahun? Adakah pembahasan terperinci tentang anggaran iklan itu? Jangan sampai, biaya yang dikeluarkan besar, tetapi nilai manfaatnya bagi dunia pendidikan nasional kecil sekali.

[4] Apa pesan utama yang ingin disampaikan Diknas melalui iklan-iklan “Sekolah Gratis” itu? Setiap iklan pasti memiliki inti pesan yang ingin disampaikan. Lalu inti pesan dari iklan yang dibintangi Cut Mimi itu apa? Apakah soal Diknas telah melaksanakan program “Sekolah Gratis” secara menyeluruh di Indonesia? Jika demikian, apa jaminannya bahwa di seluruh Indonesia program itu telah terlaksana? Dalam suatu dialog di TV menghadirkan Mendiknas, Bambang Sudibyo. Dia mengakui, bahwa di Indonesia baru 5 provinsi saja yang progressif menyambut program “Sekolah Gratis”. Artinya, kebijakan “Sekolah Gratis” itu belum menjadi yang diterapkan secara nasional oleh Diknas.

Atau apakah Diknas lewat iklan itu ingin mengajari masyarakat tentang pentingnya pentingnya pendidikan, yaitu menyekolahkan anak-anak ke lembaga-lembaga pendidikan? Jika ini tujuannya, betapa konyolnya. Rakyat Indonesia tidak perlu diajari tentang pentingnya sekolah. Mereka sudah menganggap sekolah itu sebagai “kebutuhan primer”. Sejak Orde Baru, masyarakat sudah dikenalkan dengan program Wajib Belajar. Jadi tidak aneh, soal pentingnya pendidikan itu.

[5] Jika Bawaslu selama ini mempermasalahkan pejabat-pejabat BUMN yang menjadi anggota tim sukses kandidat tertentu. Bawaslu juga mengkritik menteri-menteri yang “nyambi” sebagai juru kampanye, tetapi tidak mengambil cuti. Maka iklan “Sekolah Gratis”, iklan koperasi, iklan Pertamina, dll. semua itu juga bermakna memakai fasilitas negara untuk mendukung kandidat tertentu. Bahkan efek iklan itu lebih massif daripada keterlibatan pejabat-pejabat BUMN dalam tim sukses.

Secara umum, cara-cara beriklan seperti di atas berdampak merusak. Nanti setiap departemen akan mengeluarkan anggaran milik negara, untuk membuat iklan-iklan yang mendukung calon in cumbent. Jika cara seperti ini ditempuh, maka semua pemimpin yang berkuasa akan memanfaatkan fasilitas negara (anggaran departemen) untuk memuji-muji keberhasilan kepemimpinannya. Akhirnya, departemen-departemen itu tidak netral lagi, tetapi sangat tendensius.

Harusnya, kalau Diknas bersikap gentle, buatlah iklan seperti itu sejak lama. Itu pun kalau mereka telah meyakinkan bahwa fasilitas “Sekolah Gratis” telah menjadi program nasional yang menjangkau seluruh sekolah, dari Sabang sampai Merauke. Kalau baru beberapa provinsi saja, jangan terlalu GR. Atau tayangkan iklan itu tidak lama setelah masa kampanye selesai. Kalau ditayangkan saat-saat kampanye, hal ini bisa dianggap sebagai memanfaatkan fasilitas publik untuk kepentingan kandidat tertentu. Dan itu sebuah kecurangan yang nyata.

Semoga dipahami.

AMW.


Pidato Capres Dikritik Anak SD

Juni 25, 2009

Beberapa hari lalu ada sebuah kejadian menarik. Ini masih berkaitan dengan acara “Debat Capres” yang diadakan KPU, Kamis malam, 18 Juni 2009. Seperti sudah dimaklumi, acara debat ini mengundang banyak kritik. Katanya, tanpa greget. Tidak tampak nuansa debatnya. Terlalu kaku, formalis, masing-masing kandidat lebih terkesan menahan diri. Suasana debat seperti itu lebih menguntungkan kandidat tertentu yang dikenal piawai dengan bahasa formalis, mendayu-dayu, protokoler, jaim, dan sebagainya.

Tapi bagi saya pribadi, tidak apalah debat tidak seru. Kan tidak harus setiap debat seru. Seru atau tidak, tidak menjadi masalah. Asalkan hasil akhir dari debat ini nanti adalah terpilihnya pemimpin bangsa yang pro kepentingan nasional, bukan pro kepentingan asing. Pemimpin politik yang pro kepentingan rakyat Indonesia masih lebih baik daripada pemimpin yang pro asing. Madharatnya lebih kecil.

Istilah “ekonomi jalan tengah” itu sebenarnya merupakan pengakuan terhadap eksistensi ekonomi liberal. Kalau benar-benar murni bebas dari ekonomi liberal, pasti mereka tidak segan melontarkan kecaman-kecaman tajam ke instrumen-instrumen ekonomi liberal. Atau mereka akan mengangkat slogan lain yang bertolak-belakang dengan ekonomi liberal, misalnya: ekonomi kerakyatan, ekonomi protektif, ekonomi sektor riil, dll. Tetapi kalau melakukan hal itu, mereka takut akan dimusuhi oleh para kapitalis dunia. Maka dipilihlah istilah yang aman; aman di mata kapitalis dunia, dan aman di mata rakyat Indonesia. Nah, itulah “ekonomi jalan tengah”. Istilah ini bermakna pengakuan terhadap eksistensi ekonomi liberal.

Kembali ke “Debat Capres”. Ada sebuah kejadian menarik, saat materi pernyataan SBY dalam debat itu dikritik anak SD. Ini benar-benar terjadi, berlangsung secara alamiah, tidak dibuat-buat, atau direkayasa. Bahkan ia berlangsung spontan, tanpa unsur kesengajaan sama sekali.

Ceritanya, dalam debat itu, Megawati, SBY, dan Jusuf Kalla, ketiganya ditanya pandangan mereka tentang TKI di luar negeri. Mula-mula Megawati berpendapat terlebih dulu, lalu ditanggapi oleh dua kandidat lainnya. Dalam tanggapannya, SBY kurang-lebih mengatakan: “Saya setuju 200 % dengan pernyataan bahwa akar masalah TKI adalah kondisi di negeri kita sendiri… Namun saya tambahkan sedikit…” Nah, kalimat inilah yang mengundang kritik bocah SD itu.

Setelah mendengar pernyataan SBY, spontan bocah SD itu berkomentar: “Katanya setuju 200 %, kok masih ditambahkan sedikit?” Saya hanya tertawa mendengar komentar anak itu. Begitu cepatnya dia merespon.

Coba Anda renungkan baik-baik, benarkah perkataan anak SD itu? Coba sekali lagi Anda pikirkan, benarkah kritik yang dia lontarkan? Kalau masih ragu, coba pikirkan kembali dengan tenang, jernih, tanpa emosi.

Komentar anak SD itu benar adanya. Bahkan sangat benar. Andai SBY mengatakan, “Saya setuju 100 %”, maka dia tidak boleh memberi tambahan apapun. Itu kalau SBY mengerti makna kata “setuju 100 %”. Kalau seseorang setuju 100 %, maka tidak ada lagi kesempatan baginya untuk MENAMBAHKAN. Boleh saja, dia MENEGASKAN, MENEKANKAN KEMBALI, atau sekedar MENGULANG PERNYATAAN. Tetapi kalau menambahkan, berarti pernyataan pihak tertentu dianggap belum lengkap, sehingga perlu diberi tambahan.

Itu pun kalau pernyataan SBY, “Saya setuju 100 %”. Padahal dalam debat itu dia mengatakan, “Saya setuju 200 %.” Berarti kondisinya jauh lebih parah lagi. Singkat kata, ketrampilan bahasa SBY perlu dibenahi lagi. Ya bayangkan, yang mengoreksi pernyataan itu bukan pakar bahasa, bukan master public speaking, bukan Effendi Ghazali, bukan Tjipta Lesmana, dan lainnya. Ini anak SD. Masak anak SD lebih pintar bahasa dari seorang kandidat presiden? Waduh, kok iso yo?

Kenyataan ini akhirnya hanya menambah daftar alasan, mengapa kita perlu memilih pemimpin lain, selain SBY. Memilih SBY sama saja dengan mempertaruhkan masa depan Islam dan kaum Muslimin di negeri ini. Siapa bisa menjamin bahwa nasib kaum Muslimin akan lebih baik jika SBY terpilih lagi? Mereka yang saat ini gigih mendukung SBY, bisa jadi nanti akan berteriak paling keras saat dirinya terhimpit penderitaan akibat kepemimpinan SBY.

Sebagian orang biasanya berdalih, “Ya, kita berbaik sangka saja! Lebih baik baik sangka daripada su’uzhon!” Mau berbaik sangka bagaimana? Wong, pengalaman selama 5 tahun terakhir sudah membuktikan betapa menderitanya Ummat Islam di bawah SBY. Itu fakta, bukan prasangka. Sebagian lain akan berdalih, “Ya, kita doakan saja, semoga ke depan lebih baik kondisinya!” Lho, memangnya selama ini kita tidak mendoakan kebaikan Ummat? Apakah yang mendoakan Ummat hanya aktivis partai label Islam dan kyai-kyainya SBY saja? Kami sudah berdoa, dan akan senantiasa berdoa, tetapi penderitaan itu terus melanda Ummat ini.

Sebagian orang menuduh saya memiliki kebencian “sampai ubun-ubun” ke SBY. Padahal, dalam konteks sebagai sesama warga Indonesia, sesama wong Jawa Timur, atau sesama anak manusia; insya Allah saya tidak membenci SBY. Sebagai pribadi, semua pihak memiliki kesalahan dan kelemahan. Namun yang kita benci adalah: pemikiran, ideologi, kebijakan, atau amalan kepemimpinan, yang akhirnya menyebabkan kaum Muslimin Indonesia menderita, lahir-bathin, dunia Akhirat. Nah, perkara inilah yang kita benci.

Siapa saja pemimpinnya, tidak peduli apapun slogan, klaim, dan garis politiknya. Kalau kebijakan mereka menyebabkan penderitaan hidup Ummat Islam, memusnahkan nilai-nilai kemaslahatan, menjauhkan manusia dari tuntunan agama, memperbanyak peluang orang masuk neraka; kita pasti akan membencinya. Siapapun yang merusak kehidupan Ummat, kita membencinya.

Istilah kebencian “sampai ubun-ubun” itu adalah istilah untuk orang jahiliyah, yang membenci dan mencintai, tanpa memikirkan alasannya.

Dalam hadits Nabi Saw. menjelaskan tentang 3 cara untuk mencapai khalawatul iman (manisnya iman). Salah satunya ialah: mencintai seseorang karena Allah. Ibrah yang bisa diambil, ketika mencintai atau membenci sesuatu, kita mendasarkannya karena Allah, bukan karena alasan subyektif, kepentingan sempit, rasa sentimen, dan hal-hal sejenis. Wallahu A’lam bisshawaab.

AMW.


Sosok “Pengamat Politik” Bima Arya 

Juni 19, 2009

Ada satu yang terasa aneh dengan munculnya, pengamat politik Arya Bima. Kita tidak tahu dari mana asalnya, apa karya dan kiprahnya, tiba-tiba muncul seorang pengamat politik baru, dengan nama Arya Bima. Mula-mula muncul menjadi narasumber dalam acara “Negeri Impian” bersama para komedian dan selebritis.

Pria bertampang “aktivis Islam” ini memang unik. Wajahnya, dandanannya, karakter suaranya, bahkan corak penampilannya, agak sulit disebut “pengamat politik”. Tetapi karena ekspose terus-menerus melalui TV, akhirnya dia masuk ke level orang publik, dengan label “pengamat politik”.

Sebenarnya, hasil-hasil analisis Arya Bima tidak terlalu istimewa. Kalau diberi poin, mungkin maksimal mendapat angka 7. Tidak ada sesuatu yang berbeda, istimewa, atau khas darinya. Namun ekspose media itulah yang mendaulat dia menjadi seorang pengamat politik dalam usianya yang masih muda.

Kalau melihat sosok Eep Saefullah, Syamsuddin Haris, Indria Samego, Ikrar Nusa Bhakti, Dewi Fortuna Anwar, dan lain-lain, mudah kita memahaminya sebagai pengamat politik. Antara kadar pengetahuan, cara berbahasa, dan penampilan, memang matching. Tetapi melihat sosok Arya Bima, kita akan merasa nuansa selebritas-nya sangat kuat. Inilah salah satu jeleknya media-media massa modern. Meskipun seseorang “kosong isi”, namun kalau terus-menerus diekspose, lama-lama akan jadi “public figure” juga.

Tapi keheranan saya tentang sosok Arya Bima hanya dalam batas keheranan pribadi saja. Baru saya merasa sangat TERKEJUT ketika menyaksikan acara di media, Arya Bima masuk dalam jajaran tim sukses SBY-Boediono. Ya Ilahi, ya Rahmaan, apa tidak salah ini? Pengamat politik kok jadi tim sukses pasangan Capres? Terus terang saya terkejut menyaksikan kenyataan ini. Jadi, analisa-analisa Arya Bima kemarin itu dikemanakan? Apakah ini berarti, acara “Negeri Impian” di TV itu juga dibiayai Fox Indonesia? Wah, tambah bingung.

Tapi sudahlah, tidak usah bingung. Kenyataan ini bisa disebut sebagai sindrome Saiful Mujani-isme. Maksudnya, di depan masyarakat mereka memperlihatkan diri sebagai orang netral, pengamat politik murni, lembaga surve independen; ternyata ujungnya hanyalah melayani kepentingan regim yang berkuasa. Saiful Mujani, Burhanuddin Muhtadi, Deny JA, atau sekarang Arya Bima, ya hanya seperti pelor-pelor kepentingan politik belaka. Mereka hanya seperti pelor-pelor untuk suatu mesin besar yang sedang berjalan.

Saya jadi teringat sebuah diskusi di TV. Waktu itu diskusi menhadirkan SBY dengan beberapa panelis. Salah satu panelis, adalah Arya Bima. Ketika giliran Arya Bima bertanya, dia bertanya pertanyaan standar yang jawabannya sudah dikuasai “di luar kepala” oleh SBY. Tetapi sebelum menjawab, SBY melontarkan kalimat pujian yang sangat naif menurut saya. Dia memuji Arya Bima sebagai pengamat muda yang cerdas dan memiliki masa depan cerah.

Terus terang, saya heran dengan pujian SBY itu. “Ada apa ini?” begitu pikir saya. Tidak elok-lah seorang presiden terlalu obral pujian di depan umum. Ohh, saya baru paham masalahnya setelah Arya Bima tampil membela SBY, pasca Debat Capres yang diadakan KPU kemarin malam. Disini kita dapat pelajaran. Kalau suatu saat SBY memuji seseorang, patut diduga yang bersangkutan akan merapat (atau sudah merapat) bersama SBY. Itu rumusnya. Sebab sampai saat ini memang SBY sangat “pelit pujian” ke lawan-lawan politiknya.

Sayang seribu sayang. Tetapi itulah kenyataannya. Anak-anak muda. Masih segar-segar. Sangat diharapkan kiprah, pemikiran genuine, idealisme, dan sikap kritisnya. Tetapi sayang, ia seperti bunga-bunga mekar, yang cepat layu sebelum menghasilkan buah. Sudah gugur sebelum mekar berkembang. Demi kepentingan menjadi “pelor politik”, merelakan misi perjuangan yang masih panjang.

Ya Allah ya Rahmaan, jadikan kami dari kalangan orang-orang yang benar (shiddiqun), hidup di atas kebenaran, istiqamah memeluk kebenaran, berbangga dengan kebenaran, dan mati dalam kebenaran. Amin Allahumma amin, ya Rahmaan ya Mujibas sa’ilin.

AMW.


Mengapa Kita Harus Menolak SBY?

Juni 19, 2009

Bismillahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillah Rabbil ‘alamin, was shalatu was salamu ‘alan Nabi Muhammad wa ‘ala alihi wa ashabihi ajma’in. Amma ba’du.

Andai saya ditanya, “Apakah Anda menolak SBY?” Dengan tegas saya akan menjawab: “Ya, tolak 100 %.” Tidak peduli sebagian orang berdalil tentang “taat ulil amri”, “menasehati ulil amri dengan diam-diam”, “jangan mencela ulil amri”, dan sebagainya. Sebab, dalil-dalil itu tidak diletakkan sesuai konteksnya (waqi’iyyah-nya). Ia malah diangkat untuk mendalili kebathilan. Na’udzubillah min dzalik.

Menolak SBY dilandasi beberapa pertimbangan, antara lain:

[1] Selama kepemimpinan tokoh ini, bangsa Indonesia panen bencana. Termasuk bencana-bencana mengerikan seperti Tsunami Aceh, gempa bumi Yogya, lumpur Lapindo, dan lain-lain. Hal itu menjadi burhan, bahwa kepemimpinan orang ini sangat penuh masalah. Tidak diridhai oleh Allah sehingga terjadi begitu banyak bencana. Di jaman Soeharto saja, yang katanya penuh korupsi dan sebagainya itu, tidak ada bencana-bencana mengerikan seperti jaman SBY. Termasuk di dalamnya bencana kemanusiaan, seperti kecelakaan transportasi.

Sebagian orang menolak hujjah ini dengan alasan, “Jangan kaitkan soal bencana alam dengan politik. Itu tidak ada kaitannya.” Atas pernyataan itu, saya jawab, “Apakah Anda percaya bahwa bencana itu datang tanpa sebab apapun? Apakah Anda percaya bahwa bencana tidak ada hubungannya dengan dosa-dosa manusia? Apakah Anda percaya bahwa keshalihan dan ketakwaan, tidak memberi manfaat apapun bagi hidup manusia?” Jika Anda percaya hal itu,  berarti Anda bukan orang beragama, tetapi sekuler, atau bahkan atheis.

Dalam Al Qur’an disebutkan, “Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa (kepada Allah), benar-benar akan Kami bukakan atas mereka barakah-barakah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan (agama Allah), sehingga Kami siksa mereka karena perbuatannya.” (Al A’raaf: 96).

Hanya orang sekuler, freemasonries, atau atheis yang tidak percaya hubungan antara dosa-dosa manusia dengan bencana yang terjadi di sekitarnya. Bisa jadi, selama ini kita telah memilih pemimpin yang sangat salah, orang-orang yang zhahirnya tampak “Islami”, tetapi hatinya menyembunyikan permusuhan keras.

[2] Memilih Sri Mulyani dan kawan-kawan sebagai pengatur urusan ekonomi. Adalah suatu bencana mengerikan ketika urusan keuangan negara dan perekonomian diserahkan kepada mantan pejabat IMF, yaitu orang-orang yang cara berpikirnya menganut paham ekonomi IMF. Perlu diketahui, bahwa IMF adalah sumber kehancuran ekonomi Indonesia. IMF telah melakukan kejahatan-kejahatan sistematik yang sulit dimaafkan oleh orang-orang waras di negeri ini.

Di antara kejahatan IMF:

(a) Mereka mendesak Pemerintah melikuidasi 16 bank nasional tahun 1997. Akibatnya industri perbankan nasional hancur, kurs rupiah terjun bebas sampai turun 300 %, bahkan pernah melebihi 400 % (dari patokan Rp. 2.500,- per dollar sampai di atas Rp. 15.000 per dollar).

(b) IMF juga yang memicu munculnya mega skandal BLBI, sehingga negara kehilangan dana lebih dari Rp. 500 triliun. BLBI sebagaimana namanya, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia tadinya ditujukan untuk menyelamatkan bank-bank nasional dari rush (kehabisan modal akibat uang masyarakat ditarik secara serentak). Dan semua orang tahu, IMF tidak berbuat apa-apa tentang skandal BLBI yang sukses memiskinkan bangsa Indonesia itu.

(c) IMF sukses menghancurkan kurs rupiah, sehingga yang semula di patokan Rp. 2.500,- per dollar saat ini selama 10 tahun terakhir ada di level Rp. 10.000,- per dollar. Betapa susahnya kurs rupiah itu naik ke atas, menguat terhadap dollar. Bahkan hampir-hampir tidak pernah bisa, sebab kurs kita mengikuti situasi pasar. Padahal sebagai negara merdeka, kita bebas menentukan kebijakan kurs. Andai bangsa ini mau, kurs rupiah bisa dipatok pada kisaran Rp. 5.000,- per dollar. Memang pada mulanya kita akan hidup susah dengan kebijakan ini, tetapi kalau bertahan dalam waktu 3 tahunan, kita akan bisa adaptasi dan siap mencapai kemapanan ekonomi.(Aneh, katanya negara merdeka, tetapi untuk soal kebijakan kurs saja tidak independen. Merdeka apane, Cak?).

(d) IMF menjerumuskan bangsa Indonesia dalam pusaran ekonomi terbuka, kapitalisme yang semakin kuat, dan dominasi bisnis asing yang luar biasa. Dan memang gol dari gerakan IMF memang ke arah ini.

(e) IMF bersama Bank Dunia, ADB, IGGI, CGI, dan lain-lain telah menjerumuskan bangsa Indonesia dalam debt trap (jebakan hutang). Inilah hutang yang menyandera kemerdekaan kita. Hal itu sudah terjadi sejak era Orde Baru, dan semakin menggila setelah ditanda-tangani Letter Of Intends dengan IMF di tahun 1997.

Memilih orang IMF, mantan IMF, atau berpemikiran ekonomi sehaluan dengan IMF sama saja dengan menyerahkan diri kepada orang-orang yang telah menghancurkan kehidupan kita sehancur-hancurnya. Dari sisi ini, haram hukumnya memilih SBY dan wajib hukumnya menolak dia.

[3] Kebijakan SBY tidak memiliki komitmen moral yang baik. Lihatlah, budaya masyarakat, pergaulan sosial, perilaku birokrasi, kaum elit, perilaku generasi muda, mahasiswa, para seniman, pelaku bisnis, dunia karier, dan lain-lain. Banjir hedonisme ada dimana-mana. Dan negara di bawah SBY tidak memiliki komitmen untuk memperbaiki kondisi ini. Pornografi, tayangan TV, aliran sesat, paham liberal, sekularisme, dan lain-lain marak. Hampir-hampir SBY tidak memiliki desain apapun untuk membangun moral masyarakat. Dia sangat percaya dengan mekanisme demokrasi dan mekanisme pasar. Biarlah masyarakat menentukan sendiri keadaan moralnya.

Sebagai contoh, SBY sangat membanggakan tentang “sekolah gratis”. Seakan-akan ia dianggap sebagai “syurga nyata” dalam kehidupan masyarakat. Tetepi pernahkah dia berpikir, bahwa anggaran puluhan triliun untuk sekolah gratis itu tidak menyelematkan para pelajar kita dari kehancuran moral. Pornografi, seks bebas, pelacuran, aborsi, dan lain-lain menjadi bagian dari kehidupan para pelajar kita saat ini.

Termasuk yang dikeluhkan banyak aktivis Islam, yaitu sikap SBY yang lemah dalam soal Ahmadiyyah. Ketika terjadi Insiden Monas 1 Juni 2008, SBY sangat keras mengecam FPI atau aktivis Islam. Dia sangat marah dan hal itu tersiar ke seluruh penjuru negeri. Tetapi pernahkah dia semarah itu kepada Ahmadiyyah? Mungkin SBY akan berdalil dengan “mekanisme hukum”. Nah, sekarang sudah satu tahun sejak Insiden Monas, mengapa masalah Ahmadiyyah belum juga dibereskan dengan “mekanisme hukum”?

[4] SBY sangat tampak sebagai sosok pemimpin yang American Oriented. Banyak alasan-alasan yang bisa disebutkan, seperti dalam tulisan “Icon Amerika di SBY”. Lihatlah bagaimana ekspressi SBY saat memuji-muji Barack Obama. Padahal presiden yang bersangkutan tetap mempertahankan pasukannya di Irak; menambah kekuatan invasinya di Afghanistan; hanya memberi solusi “bibir” saja untuk kemerdekaan Palestina; serta mendukung Pakistan memerangi Thaliban di Lembah Swat dan lainnya.

Dibandingkan sosok presiden manapun di Indonesia, SBY paling “berbau” Amerika. Dia tidak bisa menunjukkan keberpihakannya kepada kepentingan nasional, melebihi kepentingan asing.

[5] Kedustaan regim SBY dalam soal kebijakan kenaikan harga BBM tahun 2005, 2007. Sebagai contoh, SBY mengklaim pemerintahannya adalah satu-satunya pemerintahan yang pernah menurunkan harga BBM. Hal itu diklaim sebagai “bukti sukses” pemerintahannya. Padahal penurunan harga BBM nasional adalah karena penurunan harga minyak dunia ke level US 40 per barrel. Jadi sama sekali bukan karena Pemerintahan SBY. Bahkan kalau mau fair, seharusnya SBY menurunkan harga BBM ke masa sebelum November 2005 ketika harga bensin masih Rp. 2000,- per liter. Sebab mengikuti harga minyak dunia tahun 2005, ia ada di level US$ 60 per barrel seperti saat ini.

Dampak mengerikan dari kenaikan harga BBM secara ekstrim itu, membuat ekonomi Indonesi kembali terhempas, setelah masyarakat susah-payah bangkit. Seakan negara tidak ada political will untuk memprotek kemampuan ekonomi rakyatnya sendiri. Laa haula wa laa quwwata illa billah.

[6] SBY adalah sosok pemimpin melankolik, tebar pesona, mendayu-dayu, suka “curhat” di depan umum. Pemimpin seperti ini sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia yang sedang bekerja sangat keras untuk membebaskan diri dari segala keterpurukan. SBY hampir-hampir tidak memiliki suatu determinasi untuk melawan tekanan asing, tekanan konglomerat, tekanan korporasi, dan sebagainya.

Contoh, tentang Indonesia keluar dari IMF. Keputusan ini diambil setelah IMF selesai tertawa terbahak-bahak selama 10 tahun penuh, setelah lembaga itu sukses besar menghancurkan ekonomi Indonesia. Ya, kita keluar dari IMF setelah lembaga itu puas menghina-rendahkan martabat bangsa kita. Bahkan keluarnya Indonesia, hanya sekedar keluar “kulit” saja. Secara pemikiran, madzhab ekonomi, sistem moneter, kebijakan fiskal, dll. masih “ngeplek” ajaran IMF. Lha, wong orang IMF-nya sendiri, Boediono malah didaulat menjadi Gubernur BI.

Langkah menolak SBY bukan karena soal Boediono seperti yang diajarkan oleh politik Amien Rais. Memang SBY sendiri harus ditolak karena kebijakan-kebijakan politiknya. Tidak peduli dia berpasangan dengan siapapun, sekalipun dengan Hidayat Nur Wahid atau Hatta Radjasa, dia harus tetap ditolak. Menolak SBY adalah bagian dari upaya kita untuk membela Islam dan menyelamatkan kehidupan kaum Muslimin, serta generasi muda Islam di masa nanti.

Hanya Allah tempat kita bergantung, dan hanya kepada-Nya kita mengadu. “La yanshurannallaha man yanshuruh” (Allah benar-benar akan menolong siapa yang menolong agama-Nya. Surat Al Hajj). Jangan takut saudaraku untuk menetapi jalan kebenaran, sebab Allah selalu bersama hamba-hamba-Nya yang komitmen membela agama-Nya.

Wallahu A’lam bisshawaab.

Bandung, 19 Juni 2009.

Joko Waskito bin Boeang Al Jawiy.