Cara SBY Menangkis Isu NEOLIB

Juni 5, 2009

SBY termasuk Presiden yang sangat jaim (jaga image). Ini bukan bercanda, tapi benar-benar merupakan metode inti politiknya. Tidak mengherankan jika dia disebut sering “tebar pesona” oleh lawan-lawan politiknya.

Berbagai cara dilakukan SBY untuk menjaga “stamina” nama baiknya. Dalam iklan-iklan politik selama satu tahun terakhir, penampilan SBY benar-benar dibangun secara serius, sehingga banyak ibu-ibu yang kesengsem. Ketika Pemilu April 2009 yang sebagian besar diikuti oleh ibu-ibu dan para gadis, hasilnya sangat mencengangkan; suara Partai Demokrat melonjak sampai 300 %.

Selain itu, SBY juga menyukai program-program yang bersifat populis, yang diyakini bisa mengundang simpati besar. Misalnya, BLT, BOS, PNPM Mandiri, Raskin, Jamkesmas, skim kredit usaha mikro, dan lainnya. Di mata masyarakat, semua program itu merupakan bukti-bukti sukses kepemimpinan SBY. Dan akan terasa “lebih sukses” ketika BLT dibagikan menjelang proses Pemilu. [Padahal program semacam itu sudah ada sejak dulu, bahkan sejak Orde Baru. Hanya namanya berbeda-beda. Di era Soeharto sendiri ada depertemen khusus untuk mengatasi kemiskinan dan desa tertinggal. Kalau masalah anggaran pendidikan 20 %, itu merupakan amanah UUD. Siapapun pemimpinnya, harus melakukan amanah itu. Lagi pula, realisasi anggaran pendidikan 20 % itu tidak lepas dari tekanan DPR dan demo para mahasiswa di seluruh Indonesia].

Namun, SBY juga menampakkan diri sebagai politisi yang santun, lembut, berakhlak mulia, tidak pernah menghujat, dan sebagainya. Bahkan tidak segan-segan dia mengkritik lawan-lawan politiknya yang dinilai tidak santun. Misalnya dengan perkataan, “Jangan takabbur”, “memberi angin surga”, dan lainnya.

SBY Menangkis NEOLIB

Satu lagi yang tidak kalah pentingnya, adalah sikap DEFENSIF Presiden SBY terhadap kritik-kritik yang dialamatkan kepadanya. Cara ini semakin memperjelas metode SBY yang sangat jaim. Salah satu bukti yang sangat nyata ialah jawaban-jawaban SBY terhadap isu madzhab ekonomi NEOLIB. TransTV sampai memberi waktu eksklusif kepada SBY untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis seputar isu NEOLIB itu.

Sejak Boediono terpilih sebagai Cawapres SBY, dia mendapat tugas tambahan untuk membantah masalah NEOLIB ini. Dan tim sukses SBY memandang isu NEOLIB itu sangat berbahaya, sehingga dengan segala daya mereka berusaha menghentikan gelombang isu tersebut agar tidak merusak citra dia.

Saya lihat diskusi panas antara Rizal Malarangeng (dari tim sukses SBY) dengan Fadli Zon (dari tim sukses Mega Pro) di MetroTV. Begitu mudahnya Rizal membolak-balikkan arah diskusi, lalu melontarkan penilaian-penilaian negatif kepada Fadli Zon. Bahkan dalam kritiknya kepada Kwik Kian Gie, Rizal menyebut isu NEOLIB itu sebagai NEOZEP (obat bagi orang yang sakit pusing). Salah seorang tim sukses SBY dalam obrolan pagi dengan TVOne, dia menyebut orang-orang yang menuduh NEOLIB itu, mereka “terpeleset lidahnya”. Seharusnya mereka mengucapkan NOLIB (no liberalism), tetapi terpeleset menjadi NEOLIB. Wah, riuh benar pembelaan SBY dan timnya terkait isu NEOLIB ini.

Pertanyaannya, benarkah kebijakan ekonomi SBY selama ini NEOLIB?

Sebelum itu, mari kita bedakan antara EKONOMI LIBERAL dan NEO LIBERAL. Dua istilah ini jelas berbeda. Ekonomi Liberal menerapkan prinsip-prinsip kapitalisme murni, mengutamakan regulasi pasar, dan mengacu kepada Konsensus Washington (seperti yang dikatakan SBY). Tetapi NEOLIB adalah pengikut prinsip-prinsip liberalisasi ekonomi. Bisa jadi, NEOLIB itu ikut prinsip-prinsip liberal pada beberapa sisi, dan tidak mengikuti pada prinsip-prinsip lain.

Dan selama ini tidak ada yang menuduh ekonomi SBY sebagai LIBERAL murni. Tetapi kalau tanda-tanda ke arah konsep liberal itu, jelas banyak. Maka tidak berlebihan jika banyak orang menyebut istilah NEOLIB. NEOLIB itu tidak murni merupakan ekonomi liberal, tetapi liberal dalam sisi-sisi tertentu.

Namun, konsep NEOLIB ini lama-lama bisa berubah menjadi LIBERAL MURNI jika terus dibiarkan tumbuh dan semakin menguat. Bahkan, jika konsep EKONOMI LIBERAL itu telah menggurita dan berakar kuat, sangat sulit bagi negara untuk mengendalikannya. Bukti terbaik adalah krisis ekonomi yang melanda Amerika selama ini. Krisis itu sepenuhnya terjadi karena berlakunya ekonomi liberal-kapitalistik di Amerika. Nah, sebelum NEOLIB ini menguasai jantung ekonomi nasional, ia harus dicegah sedini mungkin.

Parameter Kesejahteraan Rakyat

Untuk melihat apakah kebijakan SBY pro liberal atau tidak, parameternya mudah, yaitu lihat kualitas kesejahteraan mayoritas rakyat Indonesia. Untuk mengukur kualitas kesejahteraan, lihat standar penghasilan yang diperoleh masyarakat dan standar harga kebutuhan hidup. Dua hal ini paling mudah untuk menilai apakah kehidupan ekonomi rakyat menjadi lebih baik atau lebih buruk.

Jika penghasilan masyarakat semakin tinggi, sementara harga-harga kebutuhan hidup semakin rendah, berarti kesejahteraan masyarakat sangat tinggi. Kalau penghasilan meningkat tinggi, sementara harga-harga kebutuhan juga tinggi, berarti kualitas kesejahteraan lumayan (sedang); begitu pula ketika penghasilan menurun tetapi harga-harga kebutuhan juga menurun, kondisinya lumayan. Dan situasi yang paling buruk ialah ketika penghasilan masyarakat merosot, sementara harga-harga kebutuhan hidup semakin meroket. Nah, kita bisa melihat situasi kehidupan ekonomi di era SBY selama ini dengan parameter seperti itu.

Mari jujur saja melihat realitas, “Tidak perlu ada dusta di antara kita,” meminjam ucapan Saiful Mujani dari LSI. Di jaman SBY ini meskipun pertumbuhan ekonomi diklaim 6 – 7 %, tetapi mencari pekerjaan sangatlah sulit. Ada jutaan pelajar dan sarjana jadi pengangguran. Kalau masih ragu, lihatlah suasana saat Pemerintah membuka ujian penerimaan PNS! Disana ada ribuan orang berdesak-desak untuk merebut kursi PNS yang jumlahnya sangat terbatas. Tidak jarang ada yang tergencet, pingsan, dan lain-lain. Hal itu menggambarkan bahwa mencari pekerjaan itu sulit, sehingga peluang menjadi PNS pun akhirnya menjadi rebutan. Padahal dulu, posisi sebagai PNS itu tidak menarik bagi generasi muda. Bukan hanya PNS, pekerjaan swasta, kerja kontrak, kerja part time, magang, dan lainnya juga sulit diperoleh. Paling caranya dengan mengandalkan koneksi, jabatan orangtua, main uang, atau pamer keseksian diri.

Sulitnya mencari kerja ini juga ditunjukkan dengan maraknya generasi muda terjun ke dunia entertainment, mau menjadi artis, masuk dunia selebritis. Mereka rela ikut macam-macam kontes dengan label “idol-idol” karena saking maunya menjadi selebritis. Begitu pula, saat ini muncul puluhan atau ratusan band-band anak muda dengan segala polanya. Tujuannya sama, ingin cepat terkenal, menjadi selebritis, hidup dengan gelimang uang berlimpah. Maklum, sekali menjadi artis, bintang sinetron, model iklan, atau penyanyi lagu, uang ratusan juta sampai miliaran rupiah dengan cepat akan menghampiri. Itu bagi yang sukses, lho.

Di kalangan generasi tua, kesulitan ekonomi mendorong mereka berlomba-lomba terjun ke dunia politik. “Pingin jadi anggota legislatif,” kata mereka. Maka segala macam cara, kampanye, manuver politik, serta senjata uang dipakai untuk mengejar posisi sebagai anggota legislatif. Tidak peduli harus pinjam uang dari sana-sini untuk modal bermain politik. Hal itu berlaku di semua partai-partai politik, termasuk PBI (Partai Berlabel Islam). Maklum, kalau lolos menjadi anggota dewan, wah syurga serasa dibuka lebar-lebar baginya. Nama terkenal, sering masuk media massa, penghasilan bulanan setidaknya 40 juta rupiah, belum termasuk tunjangan, uang rapat, macam-macam amplop, anggaran pelesir, dll. Itu pun masih ditunjang peluang bisnis, order proyek, koneksitas, dan sebagainya. Sekali menjadi anggota dewan, bisa mengangkat kesejahteraan seluruh keluarga besar.

Semua ini menjadi saksi nyata, bahwa saat ini mencari pekerjaan atau penghasilan sangatlah sulit. Bagi rakyat kecil, jangankan bisa mendapat order pembuatan bilik suara dari KPU, sekedar mendapat order untuk cetak undangan, memotong rumput, atau servis payung saja sulit.

Lalu tentang standar kebutuhan hidup. Barang yang paling mudah adalah beras, makanan pokok rakyat Indonesia. Di jaman Orde Baru, harga beras itu antara Rp. 700,- sampai Rp. 1000,- per kilogram. Di jaman Reformasi naik menjadi Rp. 2000,- per kilogram. Di jaman Wahid dan Megawati, naik lagi menjadi sekitar Rp. 3.000,- per kilogram. Setelah SBY naikkan BBM sekitar 100 % pada November 2005, harga beras melonjak menjadi sekitar Rp. 5000,- per kilogram.

Harga beras di jaman SBY melonjak 5 kali lipat dibandingkan harga di jaman Orde Baru (dari 1000 rupiah menjadi 5000 rupiah). Itu yang diklaim oleh tim sukses SBY sebagai “Swasembada beras”.

Untuk mengatasi masalah pangan ini, SBY mengeluarkan kebijakan Raskin (beras untuk rakyat miskin). Anda tahu perinciannya? Menurut salah seorang warga Jakarta, dalam dialog dengan Jusuf Kalla di MetroTV, harga beras Raskin itu Rp. 3000 per kilogram. Setiap keluarga dijatah 3 kilogram per bulan. Itu pun kualitas berasnya buruk. Kalau bahasa kita dulu, kualitas “beras jatah” (sisa-sisa dari gudang Bulog). Itu yang diklaim sebagai pangan untuk rakyat miskin.

Selain beras adalah BBM. Sampai di jaman Habibie, harga bensin per liter masih Rp. 1000,-. Di jaman Megawati naik menjadi Rp. 2000,-. Itu pun masyarakat sudah banyak yang protes. Ketika November 2005, SBY menaikkan harga bensin hingga mencapai patokan Rp. 4.500,- per liter. Rakyat Indonesia yang semula mulai merasa pulih dari krisis, mendadak hancur lagi. Saya mengira, rakyat Indonesia ini memang di-setting tidak bangkit-bangkit, agar negaranya mudah menjadi bancakan kekuatan-kekuatan asing.

Dan SBY belum puas menguji kesabaran masyarakat, dia menaikkan lagi harga BBM pada Mei 2007, dengan patokan harga bensin Rp. 6000,- per liter. Baru setelah harga minyak dunia merosot sampai di bawah US$ 40 per barrel, SBY mau menurunkan harga bensin ke patokan November 2005, yaitu Rp. 4.500,- per liter. Kalau jujur, harusnya patokan bensin dikembalikan ke angka Rp. 2000 per liter (harga sebelum SBY menjadi Presiden). Alasannya, penurunan harga minyak dunia sangat drastis ke titik 40 dollar per barrel. Itu melebihi patokan APBN yang berkisar di angka 80 dollar per barrel. Disini tampak sikap tidak fair Kabinet SBY. Saat minyak dunia naik, mereka jadikan hal itu sebagai alasan untuk menaikkan harga BBM nasional. Tetapi saat minyak dunia turun drastik, mereka tidak menurunkan harga BBM nasional secara drastik mengikuti patokan harga minyak dunia.

Masalah besar dan BBM ini merupakan sendi ekonomi nasional. Beras dibutuhkan untuk konsumsi, BBM untuk gerak ekonomi. Jika dua perkara ini bermasalah, maka ekonomi nasional pun akan panen masalah.

Berbagai Kebijakan Ekonomi

Tadi kita bicara soal kesejahteraan rakyat, soal penghasilan dan standar harga kebutuhan hidup (inflasi). Kemudian melihat masalah besar dan BBM, dua masalah mendasar dalam ekonomi Indonesia. Namun kebijakan-kebijakan SBY tidak hanya berhenti sampai disana, banyak kebijakan yang berciri liberalis.

Disini ada kebijakan tight money (uang ketat) Bank Indonesia; menambah volume hutang negara melalui instrumen SUN (Surat Utang Negara); pasar domestik dibanjiri produk-produk asing; merajalelanya supermarket, hypermarket, minimarket; pasar-pasar tradisional semakin tergusur; bercokol kuatnya industri-industri under license asing; kontrak karya pertambangan yang tidak adil dan menguntungkan asing; manajemen energi semrawut; privatisasi aset-aset nasional; keluarnya UU tentang air, SDA, listrik, dll. yang merugikan rakyat; sistem kerja kontrak (outsorcing) yang merugikan tenaga kerja; minimnya perlindungan para TKI di luar negeri; pembajakan karya cipta anak bangsa; dan lain-lain.

Seperti sering diklaim oleh Prabowo Subianto, setiap tahun setidaknya US$ 20 miliar (20 miliar dollar Amerika) harta kekayaan rakyat Indonesia dibawa ke luar negeri. Rakyat di Indonesia semakin miskin, orang-orang asing semakin makmur. Ini adalah kenyataan di depan mata. Persis seperti ucapan Saiful Mujani, “Jangan ada dusta di antara kita!”

Jadi, isu NEOLIB itu bukan omong kosong. SBY bisa beralasan apapun untuk membela diri. Tetapi kenyataan berbicara apa adanya. Memang negeri ini semakin lama semakin menghamba kepentingan asing. Rakyat sendiri terlantar, warga asing semakin berbunga-bunga hati.

Kalau mau contoh lagi, lihatlah kasus NAMRU dan kegigihan Dr. Siti Fadilah Supari dalam menentang hegemoni WHO dan Pemerintah Amerika. Ini adalah fakta tidak terbantah lagi. Lalu bagaimana sikap SBY terhadap keberanian seorang menteri wanita di Kabinetnya sendiri? Apakah SBY mendukung penuh? Apakah SBY berani membela menterinya dengan lantang? Ya, kita sudah sama-sama tahu. Justru yang getol membela Bu Menkes adalah kalangan ormas-ormas Islam.

Kita juga masih ingat bagaimana sepak terjang Sri Mulyani Indrawati. Dia jelas-jelas mantan pejabat eksekutif IMF. Tetapi di Kabinet SBY dia diserahi tugas sebagai Menteri Keuangan, lalu ditambah Menko Perekonomian. Luar biasa! Mantan IMF diserahi tugas mengurus ekonomi negara. Bahkan semula, Sri Mulyani, lulusan Ekonomi UI yang terkenal sebagai rahim “Mafia Berkeley” itu, ingin dipasang sebagai Cawapres mendampingi SBY. Hanya karena tim SBY khawatir mereka akan mendapat penentangan keras dengan memasang Sri Mulyani, maka pilihan dijatuhkan ke Boediono yang tampak lebih kalem.

Memang Indonesia saat ini belum menjadi negara ekonomi LIBERAL. Tetapi karakter NEOLIB itu bukan omong kosong. Itu nyata dan banyak buktinya. Jangan bodoh kita bisa percaya bahwa Kabinet SBY bersih dari NEOLIB. Bahkan istilah ekonomi “Jalan Tengah” yang baru-baru ini dilontarkan SBY, itu adalah PENGAKUAN JUJUR bahwa mereka memang mengambil prinsip-prinsip liberalisme. Hanya saja, bahasanya diperhalus, “ekonomi jalan tengah”.

Dengan hati yang jujur, dan semata berlindung kepada Allah Al Aziz, saya menghimbau Ummat Islam untuk menghentikan proses liberalisasi ekonomi ini. Syariat Islam mengajarkan kita untuk hifzhul maal (menjaga harta benda). Kata Nabi, seorang Muslim yang berjuang mempertahankan hartanya, lalu mati, dia mendapat syahid. (HR. Muslim dari Abu Hurairah Ra).

Kita harus memperjuangkan nasib dan masa depan kaum Muslimin. Ekonomi leiberal atau NEOLIB sangat membahayakan Ummat. Kita harus sekuat tenaga mencegahnya dengan tidak memilih orang yang pro NEOLIB. Saya sendiri siap berdebat terbuka dengan partai-partai berlabel Islam pendukung SBY. Mari kita buktikan, siapa yang benar dari kedua pnadangan!

Hanya kepada Allah semata kita bergantung dan berlindung diri. Sesungguhnya Dia Maha Kuat, Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Alhamdulillah Rabbil ‘alamin. Wallahu A’lam bisshawaab.

AMW.

Iklan

Moralitas Negeri Jiran Malaysia

Juni 5, 2009

Isu seputar Malaysia tidak hanya menyangkut Manohara. Saat ini kita juga sedang terus mengikuti perkembangan di Pulau Ambalat, perbatasan Indonesia-Malaysia. Sebagaimana sudah banyak diberitakan, berkali-kali kapal laut Malaysia memasuki perairan Ambalat yang selama ini masuk yuridiksi wilayah Indonesia. Begitu gemasnya pihak militer melihat provokasi kapal Malaysia, sampai terlontar ucapan “perang” dari salah seorang perwira AL.

Ternyata, Malaysia bukan hanya bermasalah dengan Indonesia, tetapi juga bermasalah dengan negara-negara tetangganya, seperti Singapura, Filipina, Jepang, juga China. Dapat disimpulkan, negara satu ini memang sedang over acting; merasa jumawa dengan kekuatannya, lalu memandang remeh bangsa lain.

Belum hilang dari ingatan kita ketika Indonesia kehilangan Pulau Siapadan dan Ligitan. Dua pulau itu akhirnya menjadi milik Malaysia, setelah mereka memenangkan perkaranya di Mahkamah Internasional. Bisa jadi, dengan cara yang sama mereka akan mengklaim Pulau Ambalat. Kalau masalah itu dibawa ke Mahkamah Internasional, sangat mungkin Indonesia akan kalah lagi. Malaysia memiliki hubungan baik dengan blok persemakmuran Inggris (Commonwealth). Dengan akses politiknya, Malaysia bisa mengambil Ambalat dari Indonesia.

Di suatu saat nanti, kalau Ambalat sudah terpegang, Malaysia akan mengincar pulau-pulau lainnya. Bisa jadi, Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, Ambon, Maluku, dan lainnya nanti akan diklaim oleh Malaysia. Caranya gampang! Pertama, mereka akan membuat peta terbaru versi mereka sendiri; Kedua, mereka akan melakukan provokasi dengan memasuki wilayah Indonesia tanpa ijin, dan hal itu dilakukan berkali-kali; Ketiga, mereka akan terus melakukan aksi sampai masalah itu diangkat ke Mahkamah Internasional di Denhag Belanda; dan keempat mereka akan memanfaatkan posisi politiknya untuk memenangkan perkara.

Malaysia berani bersikap seperti itu sebab di Indonesia memang tidak ada yang berwibawa. Tidak ada yang mereka takuti. Orang Indonesia dianggap bodho-bodho, gampang diapusi. Bahkan mereka percaya bahwa para pejabat dan politisi Indonesia itu sangat mudah dibeli. Dengan diberi sejumlah imbalan tertentu, dijamin semua urusan akan beres. Dan kebetulan, yang ngiler dengan uang ringgit Malaysia dari kalangan bangsa Indonesia sendiri banyak. (Ya maklumlah, di negeri ini sejak lama berlaku prinsip: “Keuangan yang maha kuasa!”).

Baca entri selengkapnya »


Di Balik Kebebasan Manohara Pinot

Juni 5, 2009

Setelah sekian lama terlunta-lunta dalam ketidak-pastian, akhirnya Manohara Odelia Pinot bebas dari suaminya, putra mahkota negara bagian Kelantan Malaysia, Pengeran Tengku Fahry. Menariknya, bebasnya Manohara tidak melalui upaya-upaya negosiasi yang bersifat formal, antara keluarga Manohara dengan keluarga Sultan Kelantan; atau misalnya melalui upaya diplomatik KBRI di Malaysia ke Pemerintah Malaysia. Bebasnya Manohara tampak karena usaha independen keluarga Bu Dessy, orang-orang yang bersimpati kepada Manohara di Singapura, serta LSM tertentu yang concern dengan masalah ini.

Tidak ada salahnya kali kita membahas kasus Manohara Pinot. Tetapi bukan dari perspektif gosip selebritis sebagaimana yang banyak dikupas di TV-TV. Semoga tulisan ini bermanfaat! Amin.

Siapa Saja yang Berperan?

Langkah awal menuju kebebasan Manohara muncul ketika datang utusan khusus dari keluarga Kerajaan Kelantan ke Indonesia. Dia datang dengan membawa misi rekonsiliasi, setelah nama baik Kerajaan Kelantan hancur di mata dunia akibat kasus Manohara. Utusan itu meyakinkan, bahwa Bu Dessy akan difasilitasi untuk bertemu putrinya, Manohara Pinot. Ibu Dessy sendiri menyambut penuh upaya tersebut, dan beliau pun mengurangi serangan-serangannya ke keluarga Kerajaan Kelantan. Salah satu informasi yang disampaikan dalam pertemuan dengan utusan itu, bahwa Sultan Kelantan akan memeriksakan kesehatan ke Singapura. Kesempatan itu bisa dimanfaatkan keluarga Bu Dessy untuk bertemu putrinya. Inilah celah yang kemudian menjadi awal kebebasan Manohara.

Seandainya Sultan Kelantan benar-benar ingin memeriksakan kesehatan, sebenarnya bisa mencari rumah sakit bonafide di Malaysia. Kalau ke luar ngeri, banyak negara yang bisa dituju, tidak harus Singapura. Bahkan, kalau harus ke Singapura, dia bisa memeriksakan kesehatan tanpa disertai Tengku Fahry dan isterinya, Manohara. Cukuplah dia didampingi isteri dan kerabat tertentu, tanpa membawa Manohara. Logikanya, Manohara dan suaminya sedang banyak masalah, jadi untuk apa dibawa-bawa dalam urusan check kesehatan? Bahkan bisa jadi, niat sesungguhnya Sultan Kelantan bukanlah untuk medical check, tetapi memang ingin menyelesaikan masalah Manohara tersebut.

Pertanyaannya, mengapa keluarga Kerajaan Kelantan memeriksakan kesehatan ke Singapura dengan membawa Manohara? Atau lebih tajam lagi, mengapa Kerajaan Kelantan bersedia menyerahkan Manohara kepada keluarganya?

Hal itu kemungkinan karena Kerajaan Kelantan mendapat tekanan kuat dari Partai PAS yang berkuasa di Kelantan. Jangan dikira Partai PAS akan diam saja melihat kasus Manohara menggelinding menghancurkan nama baik negara bagian Kelantan. Kasus Tengku Fahry itu telah amat memalukan rakyat Kelantan, maka PAS sebagai partai yang berkuasa tidak memiliki pilihan lain selain menekan Kerajaan agar segera menyelesaikan masalah tersebut. Di mata PAS, kasus Manohara bisa mencoreng nama baik usaha-usaha dakwah Islam disana.

Perlu dicatat dengan baik, bahwa sistem birokrasi Kelantan berbeda dengan sistem Kerajaannya. Birokrasinya dikendalikan oleh partai politik pemenang Pemilu, yaitu PAS. Sementara Kerajaan Kelantan lebih bersifat simbolik. Amerika, sekularis Malaysia, dan kawan-kawan tentu sangat senang jika kasus Manohara ini bisa merusak citra Partai PAS di Kelantan. Namun masyarakat harus tahu, bahwa urusan Pemerintahan dan Kerajaan di Kelantan, keduanya berbeda.

Baca entri selengkapnya »