Ujian Nasional (UN) dan Bangsa Kita

Hasil Ujian Nasional (UN) SMA baru saja diumumkan. Untuk tahun 2010 ini hasilnya lebih buruk dari tahun 2009  lalu. Belum setahun Muhammad Nuh menjadi Mendiknas, langsung disambut dengan hasil UN yang buruk. Menurut data Depdiknas, ada sekitar 267 sekolah SMU di seluruh yang angka kelulusannya 0 % (Pikiran Rakyat, 28 April 2010). Tentu ini merupakan hasil yang sangat memprihatinkan.

Sejak mulai diberlakukan konsep UN pada era SBY-JK (2004-2009), sampai saat ini UN terus mengundang perdebatan sengit di kalangan para pemerhati pendidikan. Bahkan sebagian orang melakukan judicial review ke MK menggugat aturan UN. Dan ternyata dikabulkan oleh MK. UN dianggap tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Namun anehnya, Pak M. Nuh bukannya mengakomodasi keputusan MK, malan melanjutkan program UN itu.

Kasihan kalian Nak...

Kalau melihat UN, ada dua sisi persoalan yang kerap kali disalah-pahami, baik oleh pihak pembela UN (Depdiknas), maupun pihak penggugat UN (kalangan masyarakat, praktisi pendidikan, mahasiswa, dll). Pertama, tentang standar pendidikan nasional; dan kedua, tentang aturan kelulusan. Du hal ini sebenarnya sangat berbeda. Ketika kita tidak membedakannya secara tegas, akhirnya muncul kesalah-pahaman yang berlarut-larut.

Ujian Nasional (UN) sebagai sarana untuk melakukan evaluasi pendidikan secara nasional, itu SANGAT PENTING. Bangsa kita perlu memiliki standar pendidikan nasional. Bahkan bangsa manapun membutuhkan standar itu.  Jadi, UN sebagai alat untuk mengukur kemampuan siswa sesuai standar yang ditetapkan secara nasional, ia sangat PENTING. Kalau mau jujur, sejak saya lulus SD sekitar tahun 85-an, waktu itu sudah ada EBTANAS.

Nah, dalam konteks standar pendidikan nasional ini, keberadaan UN jangan diganggu gugat. Itu sudah tepat. Kita butuh suatu instrumen untuk melihat kemajuan hasil pendidikan melalui UJIAN standar. Bahkan hal ini sudah puluhan tahun ditempuh di Indonesia, melalui EBTANAS itu. Bayangkan, kalau untuk helm motor saja ada SNI, bagaimana mungkin untuk pendidikan tidak butuh standar? Jelas tidak mungkin.

Kalaupun kemudian kita persoalkan, sebenarnya bukan instumen UN-nya, tetapi ATURAN KELULUSAN yang mengikuti nilai hasil UN. Jadi, ini biang kerok masalahnya, bukan instrumen UN itu sendiri. Andaikan aturan kelulusan ini dicabut, UN tetap perlu dilaksanakan dan ditingkatkan pelaksanaannya. Sasaran yang diprotes masyarakat selama ini, sebenarnya aturan kelulusan ini. Disana seorang siswa disebut tidak lulus, kalau nilai UN-nya tidak memenuhi standar tertentu.

Kerancuan yang muncul selama ini: Depdiknas selalu beralasan dengan pentingnya UN sebagai alat uji standar pendidikan nasional. Di sisi lain, para penentang UN tidak spesifik membidik aturan kelulusan yang mengikuti UN, tetapi mereka menyerang nama UN-nya. Kedua belah pihak sama-sama tidak tepat.

Seharusnya, Depdiknas memisahkan aturan kelulusan dari UN. Kemudian masyarakat luas jangan menggugat instrumen UN-nya, sebab kita membutuhkan itu. Tapi gugatlah ATURAN KELULUSAN di balik UN.

Kemudian pertanyaannya: “Bagaimana pandangan kita terhadap aturan kelulusan yang ditetapkan oleh Depdiknas itu? Apakah aturan seperti itu baik atau zhalim?”

Ya, tidak diragukan lagi, aturan kelulusan seperti itu JUSTRU MEMATIKAN MISSI PENDIDIKAN itu sendiri. Dimana-mana yang namanya pendidikan itu untuk mendidik manusia sebaik-baiknya. Yang tadinya buta huruf, jadi melek huruf; yang tadinya miskin ilmu, menjadi kaya ilmu; yang tadinya lemah fisik, menjadi sehat segar; yang tadinya nol keahlian, akhirnya terampil; yang tadinya kurang adab, menjadi beradab, dan seterusnya. Ibaratnya, terjadi transformasi dari kegelapan menuju cahaya.

Para filosof, para ahli, para pemuka pendidikan dimanapun, tidak akan menilai hasil pendidikan hanya dari beberapa LEMBAR JAWABAN UJIAN saja. Ujian ini hanya instrumen untuk mengetahui, apakah materi didik yang ditetapkan sudah terserap dengan baik atau tidak? Itu saja. Ujian itu dimanapun hanya alat evaluasi, bukan tujuan pendidikan.

Sungguh Depdiknas bisa dianggap sebagai institusi yang paling zhalim terhadap missi mendidik warga negara, jika mereka menjadikan hasil UN sebagai standar kelulusan. Untuk meluluskan siswa dari sekolah, harusnya alat ukur dan instrumen sangat banyak. Mulai dari prestasi akademik, moralitas siswa, kedisiplinan, karya ilmiah, kesehatan, sikap sosial, kepedulian sosial, kreativitas, inisiatif, dll. Banyak instrumennya.

Kalau kita hanya menilai dari sisi prestasi akademik saja, itu sudah dianggap ZHALIM. Padahal alat ukur nilai akademik bisa ulangan harian, tugas, ujian semester, ujian lokal, dll. Apalagi ini alat ukurnya hanya hasil UN saja? Allahu Akbar, betapa SANGAT ZHALIM sistem pendidikan seperti ini. Tujuan “mencerdaskan kehidupan bangsa” amat sangat jauh dari harapan.

Kalau dirunut lebih dalam, mengapa harus ada aturan kelulusan yang sangat zhalim seperti itu? Bahkan dinilai dari tujuan pendidikan nasional pun, jauh panggang dari api.

Semua ini terjadi karena Pemerintahan SBY menganut SISTEM LIBERAL. Itu harus diingat dan dicatat dengan tinta sangat tebal. Anda harus ingat, salah satu prinsip sistem liberal ialah: menghargai manusia berdasarkan ukuran-ukuran materialis belaka! Di mata kaum liberal, manusia banyak atau sedikit, tidak dilihat sisi manusiawinya. Manusia hanya dilihat sisi produktifitas komersialnya, kontribusinya bagi pasar, kontribusi bagi peningkatan modal, kontribusi bagi mobilitas modal, dll. Adapun manusia yang lemah, tidak pintar, tidak memiliki skill tinggi, kurang teredukasi, dll. mereka dianggap sebagai: beban anggaran, menghambat investasi, mengganggu pertumbuhan ekonomi, tidak siap kompetisi pasar bebas, dll.

Nah, aturan kelulusan yang mengikuti UN, sebenarnya merupakan perwujudan dari sistem kehidupan nasional yang LIBERALIS di bawah kepemimpinan SBY. Di mata kaum liberal, ada jutaan siswa yang tidak terdidik dengan baik, mereka dianggap “beban anggaran” atau “beban subsidi”. Bukan dianggap sebagai manusia beradab yang berhak dididik, diajari, dan diberdayakan sebaik-baiknya.

Dan lebih ironisnya lagi: kebanyakan guru-guru di Indonesia adalah pengagum SBY dan pemilihnya dalam Pilpres kemarin! Nah, inilah salah satu contoh balada kehidupan di Indonesia.

Semoga tulisan ini ada manfaatnya, dalam rangka mengembalikan missi pendidikan ke arah semula, yaitu: “Mencerdaskan kehidupan bangsa!” Alhamdulillah Rabbil ‘alamiin.

AMW.

Iklan

One Response to Ujian Nasional (UN) dan Bangsa Kita

  1. himung lahhhh luuuusssssssss mudahan unda lulus jua aminnn

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: