Ahmadiyyah dan Isu Melanggar HAM

Alhamdulillahi Rabbil ‘alamiin, walhamdulillah hamdan katsira thaiyiban wa mubarakan fihi. Akhirnya, Pemerintah Jawa Timur dan Jawa Barat mengeluarkan peraturan yang melarang gerakan Ahmadiyyah di wilayah hukum Jawa Timur dan Jawa Barat. Ini adalah keputusan yang layak disyukuri. Dalam kaidah Islam, “Maa laa ya’khudzu kulluhu laa yutraku kulluhu” (apa-apa yang tidak bisa didapat semuanya, tidak ditinggalkan semuanya).

Kita patut memberi apresiasi besar kepada Gubernur Soekarwo dan Wagub Saifullah Yusuf, ketika mereka menetapkan pelarangan aktivitas dakwah/keagamaan Ahmadiyyah di wilayah Jawa Timur. Begitu pula kita patut memberi apresiasi besar kepada Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heriyawan, Lc. atas keputusan tegas Pemda Jabar melarang Ahmadiyyah di Jawa Barat. Semoga Allah Ta’ala selalu menolong pemimpin-pemimpin Muslim yang melaksanakan urusan yang haq, dengan hidayah dan taufiq dari sisi-Nya. Allahumma amin.

Namun…keputusan pelarangan Ahmadiyyah di Jatim dan Jabar ini ditentang oleh LBH, tokoh-tokoh dan lembaga liberalis yang memang sejak dulu getol mendukung yang sesat-sesat. Salah satu alasan yang sering mereka pakai, “Keluarnya peraturan Pemda yang melarang Ahmadiyyah itu melanggar HAM, khususnya kebebasan setiap manusia untuk berkeyakinan dan memeluk suatu agama.”

Kalau mendengar alasan “melanggar HAM” dari manusia-manusia atheis-liberalis itu, rasanya mau ketawa sendiri. Mereka ini kelihatan pintar-pintar, intelek, dan bahasa komunikasinya tinggi; tetapi ternyata bodo-bodo. Otaknya seperti tak jalan; hanya hawa nafsunya saja yang meledak-ledak. Kasihan sekali.

Seorang pakar hadits ternama, Syaikh Ahmad Syakir rahimahullah, beliau pernah mengatakan, bahwa orang-orang sesat jaman dulu, meskipun sesat, mereka pintar dan banyak membaca, sehingga kalau ingin mematahkan kesesatannya tidak mudah. Sedangkan orang sesat jaman modern (murid-murid orientalis), mereka umumnya bodo-bodo dan asal bunyi saja. Tampaknya, apa yang dikatakan Syaikh Ahmad Syakir itu ada benarnya.

Alhamdulillah, Jatim Jabar Sudah Melarang Ahmadiyyah. (Sumber gambar: majalah.hidayatullah.com)

Untuk mematahkan argumentasi orang-orang yang menyebut keputusan pembubaran Ahmadiyyah itu melanggar HAM, insya Allah tidak terlalu sulit. Antara lain sebagai berikut:

[1] Sudah sama-sama dikenal, bahwa manusia memiliki kebebasan dalam hidupnya. Tetapi kebebasan itu tidak bersifat mutlak. Ia dibatasi oleh kepentingan manusia-manusia yang lain. Kebebasan kalau sampai melanggar kepentingan orang lain, wajib pelakunya mendapat sanksi. Hal ini merupakan kaidah dasar dalam pembentukan konsep-konsep hukum di manapun.

[2] Membubarkan Ahmadiyyah dan aktivitas keagamaannya bukan melanggar HAM, sebab ajaran Ahmadiyyah sendiri melanggar HAM kelompok masyarakat mayoritas, yaitu Ummat Islam. Jumlah Ummat Islam jauh lebih daripada Ahmadiyyah; dan eksistensi pemeluk Islam di Indonesia jauh lebih tua daripada Ahmadiyyah. Maka dari sisi jumlah dan usia, status HAM yang dimiliki Ummat Islam lebih kuat dari Ahmadiyyah. Jika Ahmadiyyah dibiarkan hidup sehingga menodai keyakinan kaum Muslimin, itu sama dengan: menghormati HAM kelompok kecil dengan cara menginak-injak HAM kelompok besar.

[3] Jika manusia boleh berbuat apa saja, dengan alasan kebebasan HAM, dengan tanpa mempedulikan HAM manusia lainnya yang lebih besar jumlah dan tua sejarahnya, maka akan terjadi kekacauan luar-biasa dalam kehidupan ini. Contoh, seorang pemerkosa ketika ditangkap karena telah memperkosa wanita, dia beralasan, “Saya memiliki hak menyalurkan gejolak seks. Anda jangan menghalangi. Ini melanggar HAM!” Begitu pula, para perampok, pencuri, pencopet, juga beralasan, “Anda tidak boleh melarang kami. Kami sedang bekerja mencari nafkah untuk anak-isteri. Ini adalah hak asasi kami. Tolong jangan dilanggar HAM kami!” Jika begitu logikanya, maka aksi-aksi kekerasan ke warga Ahmadiyyah itu seluruhnya juga merupakan hak asasi yang tidak boleh dilarang. Hanya manusia bodo bin bego yang akan menggunakan alasan HAM untuk melegalkan semua kesesatan.

[4] Mungkin sebagian orang akan berdalih, “Biarkan saja aktivitas orang Ahmadiyyah. Itu hak asasi mereka. Kita hidup di negara Pancasila, bukan negara Islam. Di negara seperti ini, manusia bebas mutlak berbuat apa saja.” Jika memang ada hak kebebasan seperti itu, lalu bagaimana sikap hukum negara jika ada sebagian orang yang mengembangkan gerakan-gerakan radikal seperti: Gerakan Anti Pancasila, Gerakan ANTI NKRI, Gerakan Anti Presiden RI, Gerakan Anti Pembangunan, Gerakan Anti UUD, dll.! Coba, bagaimana sikap orang-orang itu kalau ada gerakan seperti itu? Apakah gerakan mereka diperbolehkan? Jelas mereka akan menolak keras. “Tidak bisa. Tidak bisa. Semua gerakan yang mengancam NKRI harus ditindak tegas,” begitu alasannya. Nah pertanyaannya, mengapa orang tidak boleh melanggar Pancasila, UUD, atau NKRI; padahal mereka memiliki HAM untuk meyakini suatu keyakinan dan melakukan suatu gerakan? Mungkin orang-orang atheis masih juga berdalih, “Ya, itu kan lain. Itu kan soal Pancasila, UUD. Sedangkan yang Anda tanyakan kan soal otoritas agama Islam.” Nah, kalau ada manusia yang boleh meyakini Pancasila dan UUD sebagai jalan hidupnya, sehingga segala hal yang menodai Pancasila dan UUD, harus dilarang dan ditindak tegas. Lalu, mengapa mereka benci ketika ada pemeluk agama (Ummat Islam) yang sangat teguh meyakini ajaran agamanya? Padahal Islam jauh lebih baik dan lebih tua sejarahnya daripada Pancasila atau UUD. Pancasila dan UUD itu jelas-jelas produk manusia, tetapi disucikan sedemikian rupa. Sedangkan ajaran AKIDAH ISLAM yang merupakan Wahyu dari langit, tidak boleh dibela. Begitukah? [Pokoknya, kalau ujung dari suatu perdebatan isinya menistakan Islam dan mengagungkan ideologi non Islam, itu tanda disana ada tangan-tangan Freemasonry yang bermain. Mereka memang atheis, anti moral, anti agama, memuja setan, dan tentu saja laknat Allah yang perih seperih-perihnya untuk para musuh-musuh Allah itu].

[5] Dalam kasus Ahmadiyyah ini, pada dasarnya mereka TIDAK DILARANG untuk meyakini suatu keyakinan, atau suatu agama yang mereka anut. Artinye, mereka tetap memiliki kebebasan HAM dalam bidang keagamaan. Hanya saja syaratnya: Mereka jangan menyebut diri sebagai Muslim, jangan memakai nama Islam, jangan memakai dan mengajarkan Al Qur’an dan As Sunnah, jangan memakai nama-nama ibadah Islam (seperti Shalat, Shaum, Zakat, dll.), jangan memakai simbol-simbol keislaman, dll. Mereka boleh mengembangkan ajaran agamanya, menuruti pimpinan Mirza Ghulam Ahmad, tetapi mereka harus MEMUTUS TOTAL hubungannya dengan Islam dan simbol-simbolnya. Artinya, kami tidak menodai HAM warga Ahmadiyyah untuk memeluk keyakinannya, tetapi kami ingin melindungi HAM kami sendiri sebagai pemeluk Islam agar tidak dinodai oleh warga Ahmadiyyah yang kufur itu.

Demikian sebagian alasan-alasan yang bisa dikemukakan. Intinya, Ummat Islam Indonesia tidak ingin menganiaya warga Ahmadiyyah sedikit pun. Kami hanya ingin melindungi HAM kami yang terus dirongrong oleh kaum Ahmadiy dengan dalih “kebebasan HAM”. Kalau kaum Ahmadiyyah, sebagai pengikut pemikiran Mirza Ghulam, silakan saja mengembangkan keyakinan apapun. Itu terserah mereka, itu HAM mereka. Tetapi satu hal, mereka tidak boleh sama sekali memakai nama Islam, ajaran Islam, dan simbol-simbol Islam. Kalau mau memakai Islam, ikutilah ajaran Islam yang lurus (setidaknya sesuai Fatwa MUI).

Jelas sekali. Dalam pembubaran Ahmadiyyah tidak ada kebebasan HAM siapapun yang dilanggar. Justru pembubaran ini merupakan bentuk penyelamatan HAM kaum Muslimin dari rongrongan warga Ahmadiy dan antek-antek kolonial asing yang terus menyebarkan ajaran sesat dan menyesatkan.

Semoga Allah Ta’ala melindungi, merahmati, dan menolong Ummat Islam dari segala fitnah dan problema yang dihadapinya. Allahumma amin ya Rabbal ‘alamiin.

AM. Waskito.

Iklan

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: