SBY dan “9 Malapetaka Terorisme”

September 27, 2011

Bismillahirrahmaanirrahiim.

FAKTA: Hari Minggu, 25 September 2011, sekitar pukul 10.55 WIB, seorang pemuda, diperkirakan usia 31 tahun, melakukan aksi bom bunuh diri di Gereja Kepunton Solo. Akibat aksi ini satu orang tewas -dengan usus terburai- yaitu si pelaku peledakan itu sendiri, dan puluhan jemaat gereja terluka. Menurut kabar, pelaku peledakan itu diperkirakan namanya Ahmad Yosefa.

Pagi hari terjadi peledakan bom, sore harinya SBY langsung membuat konferensi pers. Isi konferensi pers: dia menyebut peledakan itu sebagai aksi pengecut, dia menyebut pelaku peledakan itu ialah “jaringan Cirebon”, dan dia kembali memastikan bahwa Indonesia belum aman dari aksi-aksi terorisme.

Pernyataan SBY ini setidaknya mengandung dua masalah besar: Pertama, dia begitu cepat memastikan bahwa pelaku peledakan itu adalah ini dan itu. Hanya berselang beberapa jam SBY sudah memastikan, padahal hasil penyelidikan resmi dari Polri belum dikeluarkan. Hal ini mengingatkan kita kepada Tragedi WTC 11 September 2001. Waktu itu media-media Barat sudah memastikan bahwa pelaku peledakan WTC adalah kelompok Usamah, hanya sekitar 3 jam setelah peristiwa peledakan. Seolah, SBY sudah banyak tahu tentang seluk-beluk aksi bom bunuh diri di Kepunton Solo tersebut. Kedua, SBY untuk kesekian kalinya tidak malu-malu mengklaim bahwa kondisi Indonesia masih belum aman dari aksi-aksi terorisme. Kalau seorang pemimpin negara masih berakal sehat, seharusnya dia malu dengan adanya aksi-aksi terorisme itu. Tetapi sangat unik, SBY tampaknya sangat “menikmati” ketika kondisi Indonesia tidak cepat lepas dari aksi-aksi terorisme.

Bila Masanya Tlah Tiba, Seseorang Akan Dikejar Bencana, Sekalipun Dia Bersembunyi di Pucuk Gunung Atau Liang Semut…

Setiap ada aksi terorisme, dimanapun juga, termasuk di Indonesia, kaidahnya sederhana. Aksi terorisme bisa dibagi menjadi 3 jenis: (a). Aksi yang benar-benar murni dilakukan oleh pelaku terorisme dengan alasan ideologis. Mereka melakukan teror karena kepentingan ideologi, dan menjalankan aksi itu dengan persiapan-persiapan sendiri. Aksi-aksi yang dilakukan oleh IRA di Irlandia, Basque di Spanyol, atau kelompok David Coresh di Amerika termasuk jenis ini;

(b). Aksi terorisme yang dibuat oleh aparat sendiri dalam rangka mencapai tujuan politik tertentu. Aparat yang merancang dan mereka pula eksekutornya. Contoh monumental aksi demikian ialah peledakan WTC yang dilakukan oleh dinas intelijen Amerika sendiri; (c). Aksi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu (misalnya kelompok Jihadis) yang ditunggangi oleh aparat. Penyusun aksi itu sebenarnya aparat, tetapi eksekutornya diambil dari kalangan Jihadis yang mudah dipengaruhi dan diprovokasi. Aksi peledakan bom itu sangat mudah dibuat oleh mereka yang punya DANA, INFORMASI, dan AKSES SENJATA. Sedangkan sudah dimaklumi, aparat keamanan memiliki itu semua. Mereka bisa membuat aksi peledakan dimanapun, lalu aksi itu diklaim dilakukan oleh pihak ini atau itu.

Malapetaka. Dalam bahasa Inggris disebut “disaster”. Dalam bahasa Arab disebut bala’. Seseorang disebut mendapat malapetaka ketika dia tertimpa keburukan, mushibah, kemalangan, atau penderitaan; karena telah melakukan kedurhakaan atau kezhaliman kelewat batas. Contoh manusia yang mendapatkan malapetaka ialah George Bush. Begitu hinanya manusia itu, sehingga dia dilempar sepatu ketika berbicara di Irak. Tidak pernah ada kepala negara dilempar sepatu sehina itu, selain George Bush.

SBY dalam hal ini juga bisa dikatakan, telah mendapat “malapetaka terorisme”. Mengapa SBY dikatakan telah mendapat “malapetaka terorisme”? Alasannya, karena: (a). Dia banyak didoakan mendapat malapetaka oleh semua aktivis Islam yang mendapat kezhaliman dan penistaan akibat isu-isu terorisme itu, beserta keluarga dan kerabat mereka. Mereka mendoakan bersama agar SBY mendapat laknat dari Allah Ta’ala; (b). Dia didoakan mendapat malapetaka oleh setiap Muslim yang merasa muak dan benci akibat peristiwa-peristiwa terorisme yang penuh rekayasa, demi menjelek-jelekkan para aktivis Islam itu. Begitu muaknya masyarakat, sampai pernah beredar ajakan agar mematikan TV ketika disana ada SBY sedang pidato; (c). SBY mendapat malapetaka langsung dari Allah akibat segala dosa-dosa dan kezhalimannya kepada kaum Muslimin, kepada bangsa Indonesia, dan alam sekitarnya.

Setidaknya disini ada “9 Malapetaka Terorisme” yang menimpa SBY sepanjang karier kepemimpinnanya. Angka 9 sesuai dengan “angka keramat” yang sering dielu-elukan oleh SBY sendiri.

Malapetaka 1: SBY adalah seorang “Presiden Terorisme”. Maksudnya, dia adalah satu-satunya Presiden RI yang paling banyak berurusan dengan isu teorisme. Bahkan, SBY tidak memiliki prestasi apapun yang bernilai, selain dalam mengurusi isu terorisme itu sendiri. Tidak ada Presiden RI yang begitu gandrung dengan isu terorisme, selain SBY. Tidak ada Presiden/PM di negeri-negeri Muslim yang begitu intensif bergelut dengan isu-isu terorisme, selain SBY. Bahkan tidak ada presiden negara dimanapun, setelah George Bush, yang begitu getol dengan isu terorisme, selain SBY. Singkat kata, SBY bisa disebut sebagai “George Bush-nya Indonesia“.

Malapetaka 2: SBY terbukti merupakan Presiden RI yang sangat sentimen kepada aktivis-aktivis Islam, bahkan sentimen kepada Ummat Islam. Di sisi lain, SBY sangat peduli dengan nasib minoritas non Muslim. Banyak fakta yang membuktikan hal itu.

Saat terjadi peledakan bom di Kepunton Solo, SBY begitu cepat bereaksi. Dia mengecam tindakan aksi bunuh diri tersebut. Tetapi ketika terjadi kerusuhan di Ambon, sehingga beberapa orang Muslim meninggal, ratusan rumah dibakar; ternyata SBY diam saja. Dia tak bereaksi keras, atau mengecam.

Ketika seorang jemaat gereja HKBP mengalami penusukan di Cikeuting, SBY langsung bereaksi keras. Padahal jemaat itu hanya luka-luka saja. Bahkan yang terluka juga termasuk aktivis Muslim. Tetapi terhadap puluhan pemuda Islam yang dibunuhi Densus88 di berbagai tempat; terhadap ratusan pemuda Islam yang ditangkap, ditahan, dan disiksa; terhadap ratusan keluarga pemuda-pemuda Muslim yang terlunta-lunta; ternyata SBY hanya diam saja, atau pura-pura tidak tahu.

Ketika terjadi insiden Monas yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyyah, Juni 2008 di Jakarta, SBY bereaksi keras. Dia mengecam ormas Islam anarkhis. Kata SBY: “Negara tidak boleh kalah oleh kekerasan!” Hebat sekali. Tetapi ketika Ustadz Abu Bakar Ba’asyir berkali-kali diperlakukan kasar, galak, dan penuh tekanan; padahal beliau sudah tua dan sakit-sakitan. Ternyata SBY tak pernah mau peduli.

Ketika terjadi pelatihan militer oleh sebagian kelompok Islam di Jantho Aceh. Dilakukan di tengah hutan, tanpa ada korban atau aksi kekerasan apapun, ia dianggap sebagai aksi terorisme. Para pelakunya ditahan, sebagian ditembak mati. SBY membiarkan perlakuan keras itu. Tetapi terhadap gerakan OPM di Papua yang jelas-jelas bersenjata dan menyerang aparat berkali-kali, SBY tidak pernah menyebut gerakan OPM sebagai terorisme.

Ketika para penari Cakalele mengibarkan bendera RMS di depan mata SBY, dia tak bersikap tegas. Padahal itu benar-benar penghinaan di depan mata dia. Tetapi ketika ada sebagian orang membuat aksi demo dengan membawa kerbau yang ditulis “Sibuya”, SBY begitu marah.

Intinya, SBY sudah terbuksi sangat NYATA dan JELAS, bahwa dia sangat membenci pemuda-pemuda Islam, dan sangat pengasih kepada kalangan minoritas non Muslim; meskipun gerakan mereka membahayakan NKRI. Kaum Muslimin yang banyak jasanya bagi negara dibiarkan dianiaya, sedangkan kaum minoritas selalu mendapat pembelaan penuh.

Malapetaka 3: Dalam masa kepemimpinan SBY sangat banyak bencana-bencana alam, mulai dari Tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus, kekeringan, lumpur Lapindo, kecelakaan tragis, dll.

Malapetaka 4: Dalam masa kepemimpinan SBY kondisi perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan hebat. Inflasi tinggi, hutang luar negeri membengkak sampai Rp. 1733 triliun, pengangguran merebak, dominasi asing sangat kuat di segala sektor, beban anggaran negara sangat berat, dll.

Malapetaka 5: Di masa kepemimpinan SBY praktik korupsi merebak, mewabah, merajalela. Pejabat pemerintah seperti Gubernur, Bupati, Walikota banyak ditahan. Anggota DPR, menteri-menteri terlibat korupsi. Bahkan korupsi menyentuh aparat hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Tidak terkecuali, para politisi Partai Demokrat juga dirundung banyak masalah korupsi, seperti yang diungkapkan Nazaruddin. Isu korupsi yang menimpa Partai Demokrat sangat berat.

Malapetaka 6: Melalui laporan Wikileaks yang dipublikasikan koran Australia, Sydney Herald Morning dan The Age, SBY dituduh menyalah-gunakan kekuasaan untuk melakukan korupsi dan kejahatan politik. Keluarga SBY dituduh memanfaatkan posisi SBY untuk memperkaya diri. Isteri SBY, Bu Ani Yudhoyono malah disebut sebagai “broker proyek”. Belum pernah ada Ibu Negara di Indonesia mendapat sebutan demikian, selain isteri SBY. Ironinya, yang melaporkan berita-berita itu justru Kedubes Amerika Serikat, yang notabene kawan SBY sendiri; pelapornya, menteri-menteri SBY sendiri; dan publikasi oleh media Australia yang notabene adalah kawan SBY dalam pemberantasan terorisme.

Malapetaka 7: Pernyataan SBY tentang negara Amerika tersebar luas di tengah masyarakat. Pernyataan itu berbunyi, kurang lebih: “America is my second country. I love It, with all of faults.” Pernyataan ini tersebar dimana-mana, yang menjelaskan bahwa SBY tidak memiliki komitmen nasionalis. Dia memiliki sifat KHIANAT terhadap bangsanya sendiri. Tidak heran, kalau dalam pidato-pidatonya, SBY sangat senang memakai bahasa Inggris. Lucunya, saat Obama datang ke Tanah Air, lalu berpidato berdua bersama SBY; SBY harus berkali-kali dibisiki oleh Menlu Marty Natalegawa tentang isi pidato Obama tersebut. Forum yang seharusnya bisa membuat SBY dipandang mulia, malah membuatnya “kasihan deh lo”.

Malapetaka 8: Dapat disimpulkan, bahwa SBY adalah satu-satunya Presiden RI yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Sama sekali tak memiliki kemampuan. Kemampuan satu-satunya SBY ialah membuat PENCITRAAN. Dari sisi kemampuan manajemen tidak ada; wawasan ekonomi, tak ada; ilmu pertanian, nol besar; wawasan bela negara, kosong melompong; kemampuan diplomasi, sami mawon; kemampuan retorika, nilai 4; kemampuan sains, wah tambah parah; dan seterusnya. SBY nyaris tak memiliki kelebihan apapun, selain membuat pencitraan. Sebagian purnawirawan jendral menyebut SBY sebagai “jendral salon”, “jendral kambing”, “terlalu banyak membaca”, dan sebagainya. Ini adalah penilaian yang sangat memprihatinkan.

Mapaletaka 9: …hal ini belum berjalan, dan akan terus berjalan sampai disempurnakan oleh Allah Ta’ala. Bentuknya, kita tidak tahu; bisa apa saja, sesuai kehendak-Nya. Kita hanya bisa menanti.

Apa yang disebut disini bukanlah fitnah atau cerita dusta. Ia benar-benar ada. Hanya saja, mungkin sebagian orang menyebutnya dengan istilah “kesialan SBY”, “mushibah bersama SBY”, “kelemahan SBY”, “malapetaka bersama SBY”, “kehancuran nama SBY”, dan lain-lain. Dalam tulisan ini, ia disebut “malapetaka”, sesuai dengan makna kata itu sendiri.

Ya, silakan Pak SBY, lanjutkan hidup Anda; lanjutkan apa saja yang Anda sukai; toh setiap orang berhak berbuat dan memutuskan, sedangkan dosa-dosa dan akibat, akan dia tanggung sendiri. Pak SBY ini sudah “masuk kantong”, karena dia sangat sentimen kepada para aktivis-aktivis Islam, terlalu jauh bermain-main dalam ranah kezhaliman isu terorisme; akibatnya banyak orang menyumpahi dan mendoakan malapetaka baginya.

“Semakin seseorang terjerumus jauh dalam kezhaliman kepada kaum Muslimin, semakin perih akibat yang tertanggung dalam dirinya, keluarganya, dan kehidupannya.”

Nas’alullah al ‘afiyah lana wa lakum ajma’in.

Bandung, 27 September 2011.

AM. Waskito.


10 Pelanggaran Etika Chandra Hamzah

September 24, 2011

Bismillahirrahmaanirrahim.

Jum’at, 23 September 2011 Chandra M. Hamzah memberi penjelasan kronologis pertemuan dia dengan M. Nazaruddin. Penjelasan ini cukup panjang-lebar, dengan diperkuat data-data presentasi. Konon, Chandra Hamzah perlu menunggu beberapa bulan untuk memberikan penjelasan, karena belum diijinkan oleh Komisi Etik KPK. Karena banyaknya fitnah-fitnah, maka setelah diperiksa KPK, Chandra Hamzah baru bisa membantah opini-opini jahat yang beredar.  Intinya, menurut Chandra Hamzah, dia tidak terlibat praktik suap seperti yang dituduhkan Nazaruddin.

Terkait bantahan atau klarifikasi oleh Chandra Hamzah itu, bisa dibaca beritanya disini: Inilah Kronologi Pertemuan Chandra dengan Nazaruddin. Singkat kata, Chandra Hamzah pernah bertemu Nazaruddin 4 kali, yaitu:

[1]. Saat pertemuan di rumah Wasekjen Partai Demokrat, Saan Mustopa. Waktu, tahun 2008, saat Chandra baru menjabat pimpinan KPK. Dalam rangka nostalgia bertemu teman lama, Saan Mustopa. Disana juga ada Anas Urbaningrum; [2]. Saat pertemuan dengan Saan Mustopa juga di sebuah kafe di Jakarta, 15 Oktober 2009, atau 2 minggu sebelum Chandra Hamzah ditahan di Bareskrim dalam kasus kriminalisasi pimpinan KPK Bibit-Chandra. Saan mau mendengar isu kriminalisasi; [3]. Saat pertemuan di rumah Nazaruddin di Pejaten Jakarta, tahun 2009. Chandra diundang bertemu oleh Nazaruddin melalui BBM, katanya anggota DPR Partai Demokrat Beny K. Harman mau bertemu Chandra.  Agenda, masih soal kriminalisasi Bibit-Chandra (padahal kasus itu sudah lama berlalu); [4]. Saat pertemuan di rumah Nazaruddin, antara tanggal 10 September sampai 8 Oktober 2010, sebelum SKPP ditolak oleh MA. Agenda pertemuan, shilaturahmi usai Lebaran.

Menurut pengacara KPK, Alexander Lay, pertemuan Chandra Hamzah dengan Nazaruddin itu sebanyak 4 kali dalam waktu 2 tahun. Tetapi kalau menurut Nazaruddin, pertemuan itu sebanyak 5 kali di tempat-tempat seperti mall atau kafe.

Terkait masalah Chandra Hamzah ini ada 3 poin penting. PERTAMA, soal keterlibatan Chanda Hamzah dalam praktik korupsi (penyuapan). Terhadap masalah ini, kita sebagai masyarakat umum tidak bisa ikut campur. Hal itu sudah menjadi domain kepolisian, kejaksaan, para pengacara Nazar, juga lembaga pengadilan. KEDUA, soal pelanggaran etika yang dilakukan oleh Chandra Hamzah sebagai seorang pimpinan KPK. Disini kita bisa membuktikan bahwa Chandra sudah banyak melakukan pelanggaran etika dalam kapasitasnya sebagai pimpinan lembaga pemberantasan korupsi. KETIGA, cara-cara Chandra Hamzah dalam membela dirinya dengan bertameng lembaga KPK atau agenda pemberantasan korupsi. Cara-cara demikian sangat menyakitkan. Seolah pemberantasan korupsi di negeri ini benar-benar tergantung posisi Chandra Hamzah di KPK. Logika yang sama dipakai Bibit-Chandra saat terbelit kasus kriminalisasi waktu itu.

Di mata masyarakat umum, apa yang telah dilakukan oleh Chandra Hamzah selama ini sudah cukup untuk disebut sebagai PELANGGARAN ETIKA. Entah lagi, kalau lembaga KPK memiliki “rasa etika” berbeda dengan masyarakat umum. Bisa saja terjadi, dalam UU KPK sesuatu yang “tidak etik” menurut masyarakat, dianggap “masih etik” oleh KPK.

Disini kita bisa sebut, minimal ada setidaknya 10 pelanggaran etika (moralitas) oleh Chandra Hamzah selaku pimpinan KPK, yaitu sebagai berikut:

[1]. Chandra Hamzah bertemu pejabat partai politik, anggota DPR, atau pengusaha, di luar gedung KPK, di luar jadwal kerja di KPK. Kalau memang pertemuan-pertemuan itu penting dan sangat dibutuhkan KPK, seharusnya dilakukan di gedung KPK, dengan fasilitas KPK, bahkan agenda pertemuan dan hasil-hasilnya dibuatkan notulen rapatnya.

[2]. Chandra Hamzah bertemu dengan pejabat-pejabat atau anggota DPR Partai Demokrat, dan itu terjadi berkali-kali. Baik dengan Nazaruddin atau lainnya. Andaikan pertemuan-pertemuan itu penting, merupakan agenda KPK, dan sangat dibutuhkan untuk pemberantasan korupsi; Chandra harus membuat jejak-rekam pertemuan itu secara rapi, lalu dilaporkan ke KPK. Namun adakah jejak-rekam itu? Dan mengapa ketika bertemu, cenderung dengan pejabat atau anggota DPR Partai Demokrat? Lalu kapan Chandra Hamzah memberikan waktu bertemu dengan pejabat atau anggota DPR partai-partai lain?

[3]. Chandra Hamzah datang ke rumah pejabat Partai Demokrat, yaitu Nazaruddin. Bahkan Chandra mengaku mengendarai mobil sendiri, sambil mencari-cari rumah Nazaruddin. Sehina itukah seorang Chandra Hamzah sehingga mau diajak bertemu di rumah Nazaruddin? Andaikan Nazaruddin hanya seorang Ketua RT, tukang becak, atau pegawai bengkel motor; maukah Chandra Hamzah datang ke rumahnya?

[4]. Chandra Hamzah tahu posisi penting Nazaruddin. Hal itu karena Saan Mustopa pernah mengenalkan Nazaruddin ke Chandra Hamzah. Nazaruddin selain anggota DPR Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, anggota Banggar DPR, sekaligus bendahara Partai Demokrat. Pertemuan antara pimpinan KPK dengan orang seperti Nazaruddin sangat tidak layak dilakukan di luar gedung KPK, di luar jam dinas KPK. Menurut akal sehat, tidak mungkin dalam pertemuan semacam ini hanya dibahas soal perkenalan, nostalgia lama, atau shilaturahmi Idul Fithri. Pejabat-pejabat elit (DPR, KPK, atau partai) tak akan membuang-buang waktu untuk hal-hal sepele. Malah sering terjadi, dalam forum santai di padang golf pun sering dilakukan deal-deal bisnis (atau politik).

[5]. Chandra Hamzah tidak belajar dari kasus kriminalisasi “Bibit-Chandra” yang selalu dia katakan dimana-mana itu. Sebagai orang yang pernah terlibat dalam kasus “cicak-buaya” bersama Bibit Samad Rianto, seharusnya Chandra bisa menarik pelajaran; bahwa posisi pimpinan KPK itu sangat sensitif. Bisa saja mereka dijebak oleh skenario-skenario tertentu, meskipun dengan alasan pertemuan, shilaturahmi, dan sebagainya. Mengapa Chandra seperti tidak kapok untuk masuk ke ruang-ruang sensitif? Apakah dia memang terobsesi untuk masuk penjara?

[6]. Chandra Hamzah tidak belajar dari rekayasa yang menimpa mantan Ketua KPK, Antasari Azhar. Banyak pihak, termasuk keluarga mendiang Nasaruddin, mengakui bahwa Antasari Azhar tidak terlibat dalam pembunuhan Nasaruddin itu. Hal ini didukung oleh keterangan para saksi ahli dan pakar hukum pidana. Jika posisi sekuat Antasari saja masih bisa dimainkan dalam proses hukum, bagaimana mungkin Chandra tidak menyadari semua bahaya di sekitarnya?

[7]. Sangat terbuka kemungkinan, Chandra Hamzah telah bertemu dengan banyak elit-elit politik di luar gedung KPK, di luar jam dinas KPK. Fakta berbicara, Chandra Hamzah mengaku pernah bertemu 4 kali dengan Nazaruddin. Itu baru dengan Nazaruddin, bagaimana dengan anggota DPR atau pengurus Partai Demokrat yang lain? Setidaknya, Chandra Hamzah mengaku kenal dekat dengan Saan Mustopa dari Partai Demokrat. Semestinya, dengan siapa saja Chandra Hamzah bertemu, hal itu harus diungkap juga. Terlepas, ia berkaitan dengan kasus Nazaruddin atau tidak.

[8]. Chandra Hamzah sangat tahu bahwa posisinya sebagai pimpinan KPK memiliki nilai istimewa di mata elit-elit politik dan masyarakat. Andaikan Chandra Hamzah bukan anggota KPK, mungkin tidak banyak orang membutuhkan dirinya. Chandra sendiri mengakui, bahwa posisinya sangat penting di KPK, sehingga ada orang-orang tertentu yang ingin menjatuhkan dirinya sebagai pimpinan KPK. Chandra tahu bahwa “posisinya istimewa”. Kalau sudah tahu begitu, mengapa dia sering bertemu elit-elit politik di luar gedung KPK, di luar jam dinas KPK? Sekali lagi, andaikan Chandra bukan anggota pimpinan KPK, dia tak akan dikenal masyarakat luas.

[9]. Chandra Hamzah selalu berdalih dengan isu “kriminalisasi”, seolah dirinya suci dari kesalahan. Bukan karena kita hendak membela Nazaruddin, tetapi pimpinan KPK sendiri (seperti Chandra Hamzah, Ade Raharja, Johan Budi, dll) tidak berhati-hati menjaga diri. Mereka sering bertemu dengan elit-elit politik di luar gedung KPK, di luar waktu dinas KPK. Tidak selalu orang lain yang memiliki makar “kriminalisasi”, bisa jadi “sifat kriminal” itu memang ada dalam diri pimpinan-pimpinan KPK, yang merasa bisa “mengorderkan jabatan”.

[10]. Chandra Hamzah dan kawan-kawan sering berdalih, bahwa ada upaya melemahkan KPK, upaya melumpuhkan gerakan pemberantasan korupsi, dll. Nyatanya, pimpinan KPK (Chandra Hamzah) tidak malu-malu datang ke rumah pejabat Partai Demokrat, sekaligus bendahara partai itu. Kalau dia konsisten dengan upaya pemberantasan korupsi, seharusnya mengundang Nazar datang ke kantor KPK. Untuk apa disediakan kantor, kalau pimpinan KPK lebih senang bertemu di luar? Bukan masyarakat yang ingin melemahkan KPK, tetapi pejabat-pejabat KPK itu sendiri yang tak tahu malu. Mereka melemahkan KPK dari dalam, lalu menuduh orang lain “melemahkan KPK”. Aneh.

Secara kasat mata, Chandra Hamzah sudah masuk “keranjang”. Dia sudah mengakui beberapa kali bertemu Nazaruddin di rumah Nazaruddin. Apapun isi pembicaraan itu, siapapun yang mengundang, berapa lama pembicaraan dilakukan, adakah rekaman CCTV atau tidak; semua itu telah menjadi fakta telanjang, bahwa Chandra M. Hamzah telah melakukan pelanggaran etika. Sangat tidak pantas, pimpinan KPK bertemu pejabat elit partai tertentu di rumah mereka. Kalau dia konsisten dengan etika keprofesian, seharusnya MEMILIH BICARA DI KANTOR KPK.

Chandra Hamzah hendak membela diri dan menepis tuduhan Nazaruddin; tetapi dia justru memerosokkan dirinya dalam kesulitan etik. Kalau soal kasus korupsinya, ya silakan diteruskan oleh KPK, kepolisian, kejaksaan, pengacara, dan sebagainya. Tetapi secara ETIKA, posisi Chandra Hamzah sudah selesai. Selamat jalan, Pak!

Secara pribadi, saya bersemangat mengkritisi hal seperti ini, dengan harapan kuat, akan muncul sosok-sosok pemimpin urusan negara yang bersikap ADIL, JUJUR, dan BERANI membela hak-hak masyarakat luas. Bukan sosok munafik yang manis retorika. Meskipun seringkali, harapan itu begitu sulit terwujud. Jangan berputus-asa. Di antara 10 harapan kita, bisa jadi ada 1 harapan yang terkabul. Insya Allah. Teruslah berbuat baik, sampai Allah Ta’ala menurunkan pertolongan. Allahumma amin.

 

AM. Waskito.

 

 


Aktivis Perempuan dan Rok Mini

September 21, 2011

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Alhamdulillah, dengan ijin Allah di blog “abisyakir” ini mulai dibuka kanal khusus untuk kaum Muslimah. Kategorinya “Area MUSLIMAH”. Sekian lamanya dunia Muslimah tak disinggung disini, alhamdulillah kini mulai direalisasikan. Bagaimanapun di antara pembaca blog ini adalah kaum Muslimah. Mohon dimaafkan atas segala keterlambatan publikasi ini.

***

Baru-baru ini komunitas perempuan liberal membuat demo kecil-kecilan di Jakarta. Mereka mengecam nasehat/himbauan Gubernur DKI Fauzi Bowo, agar kaum perempuan muda tidak menyulut kekerasan dengan memakai rok mini di depan umum. Seperti filosofi Bang Napi: “Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada kemauan, tetapi juga karena ada kesempatan.”

Himbauan/kritik Gubernur Fauzi Bowo itu  sebenarnya biasa-biasa saja; kalau tidak dikatakan “terlalu standar”. Tapi aneh, kritik/himbauan itu ditanggapi secara EKSTREM, RADIKAL, dan PROVOKATIF oleh perempuan-perempuan aneh yang tidak punya peduli dengan moral.

Betapa tidak, mereka langsung menggelar demo dengan memakai rok mini, hot spans, lalu meneriakkan slogan EKSTREM. Bunyinya: “Bukan Bajuku yang Porno, Tapi Otakmu…” (Berita seputar aksi perempuan-perempuan SAMPAH MORAL ini bisa dibaca disini: Demo cewek-cewek kurang kerjaan).

Ya kita tahulah, bahwa orang-orang seperti Nia Dinata, Rieke Dyah, Ayu Utami, Hanung Bramantyo, Thamrin Tamagola, Muamar Emka, Luthfi Syaukani, mendiang Gusdur, Goenawan Mohamad, dll. bukan orang-orang biasa. Mereka ini seperti missionaris yang mendukung kehidupan hedonis-liberal di tengah masyarakat. Bangsa Indonesia tak pernah sehat dan ‘afiat selama masih bercokol para “buldozer moral” seperti itu.

Mengapa Mereka Memakai Pakaian Seksi? Karena Mereka Tahu "Otak Laki-laki" Suka Itu. Lalu Mengapa Mereka Salahkan Otak Laki-laki? Munafik Kan...

Kalau Gusdur masih hidup, kayaknya dia akan paling “nafsu” membela aksi dan ide-ide seperti itu. Kita masih ingat bagaimana “nafsunya” Gusdur saat menolak RUU APP pada waktu itu. Bisa jadi, kalau Gusdur masih hidup, lalu dia mendengar Fauzi Bowo mengkritik soal rok mini; mungkin dia akan berdiri paling depan dalam demo membela rok mini. Jangan-jangan saat demo itu, Gusdur akan ikut-ikutan memakai rok mini…  Entahlah.

Saat membaca salah satu buku Ustadz Hartono Ahmad Jaiz, saya baca bahwa Gusdur ternyata sering bermain-main dengan cewek. Di antaranya Ariyanti, Siti Farikha, dll. Konon, untuk urusan “permainan” ini sudah ada asisten-asisten Gusdur yang  membantu “melancarkan urusan”. Jadi kalau kemudian Gusdur terkenal sangat anti dengan moral; ya bisa dimaklumi.

Disini kita ingin mengkritisi sedikit tentang slogan “Bukan Bajuku yang Porno, Tapi Otakmu…!

Menurut saya, ucapan seperti ini sangat GILA. Ia hanya pantas diucapkan oleh SAMPAH MASYARAKAT yang kerjanya hanya “nyampah” atau merusuhi moralitas masyarakat luas.

EKSTREM… Jelas itu pernyataan ekstrem. Tidak mau mengakui kesalahan diri yang memang salah, karena hobi merusuhi mata kaum laki-laki dengan lekuk-lekuk tubuhnya dan pahanya. Di sisi lain, malah menyalahkan orang lain yang terpengaruh oleh dandanan seksi itu.

AMORAL… Pernyataan seperti itu jelas amoral. Betapa tidak, dengan retorika yang sama para penjahat, para pemerkosa, para koruptor, para pembunuh, dan bandit-bandit; mereka bisa membentengi dirinya dengan retorika sejenis. Misalnya para koruptor bisa berkata: “Bukan kami yang jahat. Tapi kalian yang tidak pintar menjaga uang negara.” Atau pencuri akan berdalih: “Bukan kami yang maling, tapi kalian meletakkan barang sembarangan, sehingga merangsang nafsu kami untuk mencuri.”

MUNAFIK… Pernyataan seperti itu jelas munafik. Untuk apa perempuan-perempuan gatel itu memakai rok mini, hot spans, busana ketat, dll. kalau bukan untuk merusuhi otak laki-laki? Cewek-cewek gatel itu memakai pakaian seksi karena mereka tahu bahwa otak laki-laki suka dengan penampilan begituan. Mereka begitu sadar, bahwa syahwat laki-laki akan “tegang” kalau melihat dandanan yang seksi-seksi itu. Maka itu mereka pun memasang “jebakan” untuk merusuhi otak laki-laki. Jadi, ini sangat munafik. Mereka memakai yang seksi-seksi karena sudah tahu “otak laki-laki” mudah terpengaruh oleh hal itu; lalu mereka balik menyalahkan “otak laki-laki”.

KEJI… Di balik ucapan provokatif itu, perempuan-perempuan gatel tu seperti ingin melecehkan kaum laki-laki sehina-hinanya. Mereka berpikir, laki-laki itu seperti patung atau batu yang tidak bisa apa-apa. Mereka bayangkan kaum laki-laki sangat tidak berdaya, sehingga meskipun mereka sudah bertingkah seseksi mungkin, dijamin “otak laki-laki” tidak akan terpengaruh. Dengan kata lain, kaum laki-laki dianggap tidak punya mata, telinga, atau syahwat sama sekali; sehingga keadaan akan terus aman, meskipun mereka sudah bertingkah seperti “setengah hewan”. Laki-laki normal sekalipun di Amerika atau Eropa, mereka sangat reaktif terhadap dandanan seksi. Bahkan pakaian-pakaian minim atau ketat itu sudah terkenal duluan di Barat, sebelum masuk ke Indonesia. Pakaian model begitu tak berbahaya, JIKA kaum laki-laki dianggap seperti BATU yang dingin, kaku, dan impoten.

KETERLALUAN… Ya, sungguh keterlaluan. Kata-kata seperti itu mengandung provokasi dan kampanye ide-ide amoralitas. Sekarang begini sajalah… Kita coba ikuti ucapan orang-orang itu. Anggaplah, rok mini bukan porno; yang porno otak-otak kita sebagai laki-laki normal. Oke, sementara kita mengikuti logika berpikir mereka. Lalu pertanyaannya: “Kalau memang yang salah adalah otak-otak kami, bukan pakaian Anda yang seksi-seksi itu, mengapa Anda tidak sekalian saja telanjang di depan umum? Mengapa kemana-mana Anda masih berpakaian? Bukankah yang porno otak kami, bukan kelakuan Anda? Siapa tahu di tengah masyarakat masih ada “otak laki-laki” yang tidak porno?”

Cewek-cewek gatel itu pasti tak akan mau telanjang di depan umum dan hal ini sudah semestinya demikian. Artinya, mereka sebenarnya sangat tahu bahwa pakaian seksi, rok mini, busana ketat, dll. itu memang sangat menggoda syahwat laki-laki, terutama anak-anak muda yang belum menikah. Maka itu mereka tak berani tampil minim di segala keadaan. Ini sudah fitrah.

Dulu saat komunitas sejenis membuat demo menolak RUU APP, di antara peserta demo itu ada yang sampai membuka buah dadanya, dipamerkan di depan umum sebagai bentuk “perlawanan”. Wanita-wanita seperti ini kan memang sudah tak punya martabat lagi. Mereka sudah sering (biasa) melakukan hubungan seks ilegal dengan siapapun yang mereka ingini. Ibarat sebutir telur, mereka seperti telur yang jatuh berantakan di atas aspal, terinjak-injak kaki manusia dan roda kendaraan. Cangkang telurnya tercerai-berai kesana-kemari. Mereka berlaku amoral, karena memang sudah tak punya moral sedikit pun. Hidup mereka seperti “mayat hidup”; seolah hidup padahal hakikatnya tak memiliki kehidupan lagi. Sangat memilukan.

Wanita memiliki senjata utama, yaitu KEHORMATAN. Mereka mulia dan dihormati laki-laki selama menjaga kehormatan. Mereka hina dan diabaikan, ketika kehormatannya tidak dijaga. Maka jagalah kehormatan Anda wahai Muslimah, sampai saat ajal menjemput. Wanita mulia, meskipun belum menikah, akan dikenang kemuliaannya. Wanita hina, meskipun sudah berkali-kali melakukan hubungan seks liar, mereka akan dikenang sebagai SAMPAH yang menjijikkan siapapun yang melihatnya.

Adapun kelakuan cewek-cewek gatel itu, di antara mereka banyak yang sengaja “cari nafkah” dengan menyerang simbol-simbol moral. Demi melayani missi-missi demoralisasi Zionisme,  cara segila apapun akan mereka tempuh demi “mendapat nafkah”. Kampanye-kampanye kebobrokan moral angat laku di mata pemodal-pemodal Yahudi dan para sekutu mereka. Filosofinya begini: “Biarlah semua etnis manusia rusak, selain komunitas berdarah Yahudi.” Dan untuk membiayai missi itu bayarannya besar, Mas! Tapi laknatnya juga sangat perih. Siapa yang sudah terlaknat disini, sulit akan keluar darinya.

Mereka dipermainkan oleh Yahudi seperti bola yang ditendang kesana-kemari. Nas’alullah al ‘afiyah lana wa lil Muslimina ajma’in. Amin.

AM. Waskito.


Syafi’i Ma’arif Seperti “Lawyer” KPK

September 20, 2011

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Ada yang aneh dari kelakuan Prof. Dr. Syafi’i Ma’arif setelah duduk dalam Komisi Etik KPK yang diketuai Abdullah Hehamahua. Seperti kita ketahui, KPK baru-baru ini membentuk komisi etik untuk menyelidiki dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh pejabat-pejabat KPK terkait kasus Nazaruddin.

Senja di Ujung Jalan. "Tak tahu, nak kemana awak mau melangkah?"

Namanya juga komisi etik, seharusnya lapangan kerjanya seputar etik keprofesian atau kelembagaan. Sama lah kalau ada kasus etik di dunia pendidikan, kampus, kedokteran, media massa, militer, kepolisian, dll. Kita paham bahwa posisi anggota komisi etik hanya dalam domain ETIK itu sendiri. Tetapi entahlah, di tangan “Buya” Syafi’i Ma’arif yang bergelar “profesor doktor” itu, ruang lingkup seperti ini tidak dipahami dengan baik. Kesan yang muncul Syafii Ma’arif malah seperti menjadi “lawyer” KPK.

Beberapa indikasi yang bisa disebutkan, antara lain:

[1]. Dalam posisinya sebagai anggota Komisi Etik KPK, Syafi’i Ma’arif atau Abdullah Hehamahua sering menyerang Nazaruddin sebagai “pembohong”. Hal itu mereka katakan di media-media massa. Ini adalah SANGAT ANEH. Aneh sekali, untuk tidak dikatakan KONYOL. Tugas Komisi Etik kan bukan menilai Nazaruddin, tapi menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik pimpinan-pimpinan KPK. Mereka boleh menanyai Nazaruddin sebagai SAKSI, bukan sebagai tersangka. Adapun hasil penyelidikan Komisi Etik itu jelas hanya berkaitan dengan posisi pejabat-pejabat KPK. Mereka tak boleh ngomong apapun soal Nazaruddin, sebab itu bukan sasaran kerja mereka.

[2]. Syafi’i Ma’arif selain sangat “nafsu” saat memojokkan Nazaruddin, dia juga “nafsu” dalam membela posisi Chandra Hamzah. Bahkan dalam wawancara dengan salah satu stasiun TV (TVOne), Selasa pagi, 20 september 2011, Syafi’i Ma’arif begitu PUAS dalam memuji-muji profil Chandra Hamzah. Syafi’i katakan bahwa Chandra Hamzah itu sangat pintar sekali, kalau berbicara runut dan detail, sangat tahu UU KPK, mantan aktivis, dll. Seharusnya “Buya” Syafi’i bisa menambahkan pujian sebagai berikut: “Ehm…ternyata Chandra itu ganteng juga ya. Kalau saya punya anak gadis, saya ambil menantu dia.”

Sangat tidak layak (kalau tidak disebut IRONIS) seorang anggota Komisi Etik KPK memberikan penilaian KEPRIBADIAN kepada orang yang sedang diselidiki kasus etik yang melibatkan dia. Syafi’i Ma’arif kan bukan anggota DEWAN JURI acara-acara TV seperti Pildacil, AFI, Indonesia Mencari Bakat, kontes dangdut, dll. Kalau melihat hal seperti ini, jelas anggota Komisi Etik KPK sudah cenderung berpihak pada pejabat-pejabat KPK itu sendiri.

[3]. Dalam wawancara dengan media di atas, Syafi’i Ma’arif berkali-kali menangkis tuduhan Nazaruddin, pertanyaan Boni Hargens, pertanyaan presenter TV, yang dialamatkan ke pejabat-pejabat KPK. Ini sangat aneh. Syafi’i Ma’arif ini kan anggota komisi etik. Dia bukan seorang “lawyer”. Namanya anggota komisi etik, Syafi’i harus TUTUP MULUT dulu untuk menjawab pertanyaan seputar orang-orang yang sedang diselidiki Komisi Etik. Tahan dulu Bapak, jangan “nafsu” duluan. Tahan diri, jangan masuk ke arena yang bukan hak Bapak untuk menjelaskan. Bayangkan saja, keputusan resmi Komisi Etik belum keluar, tetapi Syafi’i sudah “nafsu” membela posisi Chandra Hamzah. Ini kan aneh. Jangan-jangan hasil keputusan Komisi Etik itu sendiri sudah ketahuan kemana arahnya?

[4]. Dari sisi etika, saat dialog di TVOne itu, Syafi’i Ma’arif duduk dengan posisi selangkangan sangat terbuka, menghadap ke kamera. Kalau melihat hal itu, tampak sangat risih. Sampai presenter wanita di TV itu sengaja tidak berbicara bertatap muka face to face. Dia seperti setengah memalingkan muka. Orang se-indonesia yang menyaksikan dialog itu jadi seperti diberi “selangkangan full”. Dalam etika ketimuran, cara seperti ini sangat tidak etik.

[5]. Pada tanggal 21 September 2011, Syafi’i Ma’arif sangat mengejutkan, melakukan kunjungan ke LP Cipinang, untuk bertemu dan berdialog dengan Wafid Muharam, tersangka kasus korupsi Wisma Atlet SEAGAMES. Menurut info media, Syafi’i bicara satu jam dengan Wafid Muharam. Padahal siang harinya, Wafid Muharam akan menjalani persidangan di Tipikor.  Syafi’i Ma’arif dengan penampilan seperti seorang makelar tanah itu, tampak kerepotan ketika tahu banyak wartawan sudah menantinya di depan gerbang LP.  Seperti biasa, orang-orang semodel Syafi’i ini segera berkelit dengan aneka bahasa basa-basi. Dia bilang bahwa kunjungan ke LP Cipinang itu dalam kapasitas dia sebagai PRIBADI, bukan anggota Komisi Etik KPK. Ha ha ha…siapa Pak Profesor yang mau percaya omongan Anda? Anda ini omongan sangat tinggi, sok berwibawa, dan intelek. Padahal kelakuan seperti makelar tanah. (Berita seputar kunjungan Syafi’i Ma’arif ke LP Cipinang disiarkan MetroTV, 21 September 2011).

Boni Hargens menyebut Komisi Etik KPK sudah melampaui batas, atau offside. Tetapi Syafi’i Ma’arif berkali-kali membela diri dengan mengatakan seperti, “Saya mempertaruhkan reputasi saya selama sekian tahun sekian tahun. Saya tidak main-main disini.”

Komentar saya: “Kalau Bapak ingin reputasinya terjaga, tidak tercoreng, ya jaga reputasi itu dengan SIKAP BAPAK SENDIRI yang adil, jujur, netral, dan moralis. Menuduh Nazaruddin di depan umum dengan kata-kata bohong atau pembohong, bukan tipikal orang bermoral; sebab tugas Bapak bukan menyelidiki posisi Nazaruddin.”

Akhir kata, sosok usia lanjut seperti Prof. Syafi’i Ma’rif ini SEHARUSNYA layak didoakan agar mendapat rahmat, hidayah, dan husnul khatimah. Tapi ketika mengingat bagaimana reputasi sosok satu ini dalam membela ide-ide kaum SEPILIS, dalam menyerang tokoh dan aktivis dakwah Islam, dalam menyerang missi Syariat Islam; maka doa seperti itu tak perlu diberikan. Justru, kita bisa melihat bahwa Syafi’i Ma’arif menerima sebagian akibat dari perbuatan-perbuatannya, sebelum dia wafat.

Selamat berjuang Pak Tua! Semoga menjadi “lawyer” yang handal!

AMW.

_________________________________

CATATAN: Untuk para komentator, mohon jangan memakai nama “anonymous”. Ini tidak fair. Kalau ada yang seperti itu, mohon maaf akan langsung dihapus. Mohon dimaklumi!


Mengambil Hukum Fiqih Versi Pemerintah

September 18, 2011

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Topik ini masih kelanjutan dari perdebatan seputar penentuan 1 Syawwal 1432 H yang lalu. Fokusnya bukan ke penentuan 1 Syawwal itu sendiri, namun lebih ke sikap mengambil hukum Syar’i dari Pemerintah (dalam hal ini Pemerintah RI). Sebenarnya, bagaimana kedudukan mengambil hukum Syar’i dari Pemerintah seperti ini? Apakah hal itu merupakan keutamaan, atau justru kesalahan?

Tegar dan Kokoh Seperti Kristal

Ketika soal penentuan momen 1 Syawwal lalu, saya tidak mengambil hukum Syar’i dari Pemerintah (RI), karena hal itu dianggap sebagai kesalahan, yaitu ketika Pemerintah mengabaikan kesaksian Rukyatul Hilal. Namun sikap seperti ini oleh sebagian orang justru disalahkan. Alasannya, mengikuti Pemerintah RI lebih baik, demi menjaga kesatuan Ummat.

Dalam tulisannya, Ustadz Adian Husaini menulis, antara lain:

Pada 27 Ramadhan 1432 H, sekelompok professional Muslim Indonesia mengeluarkan sebuah petisi bertajuk “PETISI UKHUWAH DAN PERSATUAN”. Sebuah slogan dikumandangkan: “BEDA BOLEH! SATU LEBIH BAIK! SATU LEBIH INDAH!”.  Ajakan itu menarik. Dalam beberapa hari, ratusan orang kemudian menandatangani petisi tersebut. Mereka rindu persatuan!

Disebutkan dalam Petisi, bahwa ulama terkenal, Dr. Yusuf Qaradhawi pernah berpendapat, jika kaum Muslim tidak mampu mencapai kesepakatan pada tingkat global, minimal mereka wajib berobsesi untuk bersatu dalam satu kawasan. Kata Syekh Qaradhawi, tidak boleh terjadi di satu negara atau satu kota kaum Muslim terpecah-pecah; beda pendapat dalam penentuan awal Ramadhan atau Hari Raya. Kaum Muslim di negara itu harus mengikuti keputusan pemerintahnya, meskipun berbeda dengan negara lain. Sebab, itu termasuk ketaatan terhadap yang ma’ruf.

Kaidah Ushul Fiqih menyatakan: “Al-khurûj minal khilâf mustahabbun” (Menghindar dari perpecahan itu lebih dicintai (sunnah).” Maka, dalam soal ini, yang penting dan menjadi keputusan akhir adalah “Keputusan Ulil Amri”.

Sumber: Warna Warni Idul Fithri, hidayatullah.com.

Dalam tulisan senada, Ustadz Abu Yahya Purwanto menulis di harian Pikiran Rakyat, antara lain isi tulisan beliau:

“Dalam masalah yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, Fikih Islam mempunyai kaidah yang jelas, yaitu “hukmul qaadhi yarfa’ul khilaaf” (keputusan hakim menuntaskan perbedaan). Apalagi dalam hal ini, keputusan Menteri Agama RI dalam menetapkan Idul Fitri dilakukan melalui musyawarah (Sidang Itsbat) yang memang sangat dianjurkan dalam Islam (QS. 3:159). Alangkah indahnya jika setiap ormas Islam bersabar sampai ditetapkannya hasil Sidang Itsbat dan menghimbau pengikut masing-masing agar menaati hasil musyawarah yang juga merupakan Keputusan Hakim (dalam hal ini Menag RI).

Sebagian pemimpin ormas Islam mengatakan, bahwa ada kalanya kita boleh meninggalkan Sunnah, demi menjaga persatuan di kalangan Ummat.

Melalui pendapat-pendapat ini seolah para aktivis Islam, santri, atau siapapun yang mengambil pendapat Syar’i berbeda dengan Pemerintah (RI), dianggap berada dalam kesalahan. Alasannya: mereka dianggap kurang berilmu sehingga tidak memahami tujuan-tujuan prioritas Syariat Islam; mereka egois karena lebih memilih pendapatnya sendiri meskipun pendapat itu lebih bersesuaian dengan Syariat Islam; dan mereka dianggap tidak pro persatuan Ummat. Begitulah kira-kira persepsi yang muncul di benak masyarakat.

Sebenarnya, kalau dikaji secara mendalam, mengambil hukum Syar’i dari Pemerintah (RI) merupakan MASALAH SERIUS yang layak dipikirkan semua pihak. Mengapa demikian? Karena Pemerintah ini tidak berdiri di atas konsep Islam secara keseluruhan, selain dalam hal-hal tertentu saja. Di sisi lain, adalah fakta yang sangat nyata, bahwa: perselisihan antara para pendukung dakwah Islam dengan Pemerintah sangat banyak.

Perselisihan antara para aktivis dakwah Islam dan Pemerintah (RI) sangatlah banyak, baik secara Ushuli maupun Far’i (masalah-masalah pokok dan cabang). Bagi siapapun yang tahu, mereka akan menyadari banyaknya perselisihan itu. Bahkan sudah bukan rahasia lagi, bahwa hukum-hukum Syar’i yang dianut oleh Pemerintah RI banyak ditolak oleh para aktivis Islam (atau para dai).

Apa yang kita saksikan bukan hanya soal penentuan momen 1 Syawwal saja, tetapi banyak sekali. Baik di lapangan politik, ekonomi, sosial, budaya, kebijakan luar negeri, informasi, dll.

Maka sekarang yang menjadi pertanyaan: Apakah kita cukup mengikuti hukum Syar’i versi Pemerintah hanya dalam penentuan momen Idul Fithri dan Idul Adha saja? Ataukah kita harus mengikuti hukum Syar’i versi mereka dalam segala lapangan yang terjangkau hukum itu sendiri?

Kalau kita konsisten, jelas tak akan membeda-bedakan antara penentuan momen 1 Syawwal dan lainnya. Tetapi kalau kita tidak konsisten, ya akan menghasilkan sikap yang membingungkan.

Disini akan kita buktikan, betapa banyaknya contoh perselisihan pendapat antara pandangan aktivis dakwah Islam dengan Pemerintah RI. Ya, agar Ummat bisa memilih sikap yang tepat di antara pilihan-pilihan yang ada. Perselisihan soal momen Idul Fithri/Idul Adha kita anggap sebagai 1 poin. Poin-poin selanjutnya, antara lain:

1. Perselisihan penentuan arah hadap Qiblat dalam melaksanakan Shalat. Pemerintah RI (Depag RI) cenderung memilih sikap “menghadap ke Barat”. Sebagian aktivis Islam memilih sikap “menghadap ke Makkah”.

2. Perselisihan soal waktu masuk Shalat Shubuh. Pemerintah RI dan ormas Islam lebih mengacu kepada “jadwal shalat abadi”. Sementara ada kalangan yang menganggap waktu Shubuh dalam jadwal itu belum masuk saat Fajar.

3. Pemerintah RI setuju mengkonversi Zakat Fithrah dalam bentuk uang, sementara sebagian aktivis Islam atau kalangan dakwah menetapkan bahwa Zakat Fithrah hanya dibayarkan dengan makanan pokok.

4. Pemerintah RI menghimbau masyarakat kalau membayar Zakat ke Baziz-Bazis yang telah dibentuk Pemerintah sampai ke tingkat RT/RW. Sementara kaum Muslimin lain lebih percaya membayar Zakat ke masjid, ke lembaga sosial Islam, bahkan langsung memberikan ke tangan mustahik.

5. Pemerintah RI selama ini memonopoli pengelolaan ibadah Haji, melalui kebijakan ONH. Banyak pihak menginginkan agar Pemerintah tidak memonopoli urusan ini. Salah satu alasannya, ibadah Haji sesuai prosedur Pemerintah RI dianggap lebih mahal dari biaya Haji seharusnya.

Baca entri selengkapnya »


Janganlah Bersikap Sombong…

September 15, 2011

Bismillahirrahmaanirrahiim.

IFTITAH: Tulisan ini direvisi dari bentuk aslinya. Hal ini dilakukan setelah tabloid Suara Islam menurunkan tulisan simpatik tentang sosok seorang calon Ketua KPK. Tulisan itu digoreskan oleh Ustadz Aru Syeif Asadullah di kolom Khatimah, edisi 121 (7-12 Oktober 2011).

Sebagai bentuk rasa ukhuwwah antar sesama Muslim, dan menghormati para senior aktivis Islam yang banyak jasanya kepada Ummat, maka tulisan ini pun direvisi. Semoga Allah Ta’ala mengampuni diriku atas segala kesalahan-kesalahan yang ada; dan semoga Allah memuliakan kita di atas jalan persaudaraan Islam. Allahumma amin.

***

Pagi ini, Kamis 15 September 2011, saya menyaksikan dialog di TV dengan seorang calon Ketua KPK. Alhamdulillah, dengan segala pertolongan Allah, kita masih bisa dinamika kehidupan Ummat di Nusantara ini.

Aku punya tanjung... Aku bisa mengeluarkan suara mendesing...

Singkat kata, dalam wawancara dengan TV di atas, tampak ada sikap-sikap arogansi yang mestinya tidak boleh tampak dalam diri seorang calon Ketua KPK. Arogansi dimanapun adalah buruk, sebab iblis dikeluarkan dari syurga dan mendapat laknat Allah karena arogansi itu sendiri.

Dalam hal ini ada kaidah sederhana. Kemungkaran yang dilakukan di depan publik, harus diluruskan di depan publik juga. Kemungkaran secara pribadi, diluruskan secara pribadi pula. Lalu, kemungkaran oleh orang-orang yang alim dalam Islam (ustadz atau ulama) berbeda dengan kemungkaran yang dilakukan oleh individu biasa. Kemungkaran oleh orang alim nanti bisa dianggap sebagai “penghalalan” kemungkaran. Cara menasehatinya pun berbeda dengan kepada orang-orang biasa. Semoga dimengerti!

Untuk sosok sekaliber Musa As saja ditegur keras oleh Allah dalam perkara arogansi, apalagi untuk insan biasa seperti kita-kita ini. Bahkan Rasulullah Saw ketika mukanya masam menyambut kedatangan orang tunanetra, Abdullah bin Ummi Maktum, seketika diingatkan dengan Surat “Abasa Watawalla”. Hal ini termasuk perkara hati, perkara sangat peka. Kita harus berhati-hati. Nas’alullah al ‘afiyah fid dini wad dunya wal akhirah.

Arogansi termasuk perbuatan yang tak diberi toleransi, kecuali bersikap arogan di depan orang sombong, dalam rangka mengingatkan kesombongannya. Hal seperti itu diperbolehkan, demi amal nahyul munkar. Meskipun harus tetap hati-hati juga.

Dalam wawancara itu saya mencatat beberapa hal yang seharusnya dihindari oleh setiap Muslim yang ISTIQAMAH di jalan Islam, karena hal itu terindikasi merupakan sikap kesombongan. Misalnya sebagai berikut:

[1]. Seseorang mengklaim diri sudah berkiprah di KPK sejak tahun 2005/2006. Posisinya sebagai anggota dewan penasehat KPK, juga ikut terlibat dalam menyusun konsep legal KPK itu sendiri. Disana dia mengklaim sangat tahu seluk-beluk lembaga KPK.  Katanya, “Andaikan ada jarum yang jatuh di KPK, saya tahu letaknya.” Perkataan ini tidak tepat, harus diperbaiki. Di dalamnya mengandung arogansi.

Dulu saya masih ingat ada politisi Muslim dari partai Islam yang didukung anak-anak muda aktivis kampus. Waktu itu, partai tersebut membawa konsep baru, yaitu mengintegrasikan antara partai politik dan partai dakwah; sesuatu yang tidak lazim dalam dunia politik di berbagai negara Muslim. Lalu dia sesumbar, “Andaikan ada 20 jilid kamus politik, lalu di dalamnya tidak ada konsep seperti ini; mengapa tidak kita membuat jilid yang ke-21.” Ya begitulah, kesombongan manusia yang akhirnya menjadi sesalan tak berkesudahan.

Taruhlah, seseorang tahu betul kondisi lahir batin, tahu istilah, hakikat dan makrifat sekaligus. Tetapi tetap tidak layak mengklaim seperti itu. Pengetahuan kita ada tanggung-jawabnya; semakin kita mengklaim “banyak tahu”, semakin besar juga tanggung-jawabnya. Semoga hal ini menjadi pelajaran.

[2]. Seseorang masuk KPK sebagai bentuk rasa cinta kepada saudara-saudara sesama aktivis Muslim, keluarganya, dll. Dia masuk KPK sebagai upaya mewujudkan rasa cinta itu.  Secara teori boleh mengungkapkan cinta kepada orang lain dengan komitmen memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Ini boleh semata, bahkan baik. Kalau korupsi terberantas, orang-orang yang dicintai itu insya Allah akan hidup dengan sejahtera dan baik.

Namun masalahnya, ketika muncul analogi kurang bagus. Disana seseorang mengatakan, kurang lebih: “Misalnya nanti di Akhirat saya masuk syurga, lalu kawan-kawan masuk neraka. Lalu mereka meminta tolong ke saya. Kalau sudah di Akhirat, saya tak bisa berbuat apa-apa…” Ucapan seperti ini tidak tepat dan tidak sesuai ajaran Islam. Tidak ada ulama Islam yang membuat pengandaian jika dirinya masuk syurga, lalu orang lain masuk neraka. Kata-kata seperti itu termasuk domain para Nabi dan Rasul.

Jadi sebaiknya kita menghindar dari kata-kata seperti itu. Bahkan lebih mulia kalau kita merendahkan diri, misalnya dengan mengatakan, “Apalah artinya aku ini? Aku ini hamba yang faqir dan lemah? Aku ini berlumur dosa. Tidaklah diriku ini, selain hamba yang sangat mengharapkan maghfirah Allah.” Kata-kata demikian dibenarkan dan insya Allah termasuk kebaikan.

[3]. Kemudian seseorang ditanya, apa yang akan dia lakukan kalau nanti menjadi Ketua KPK? Lalu dia menjawab: “Dalam waktu 6 bulan pertama, saya akan selesaikan masalah internal KPK sampai beres. Kalau selama ini masih SETENGAH MALAIKAT, akan saya buat sehingga menjadi TIGA PER EMPAT MALAIKAT.” Kalimat-kalimat demikian seharusnya dihindari. Kita ini hanya hamba-hamba Allah yang dhaif dan penuh kesalahan. Sedangkan para Malaikat itu mulia dan disucikan. Maqamnya manusia ya sebatas amal-amal manusia, tak akan bisa mencapai prestasi Malaikat.

Jangankan menjadi setengah Malaikat, menjadi 1 % saja belum tentu bisa. Karena Malaikat disucikan dari dosa, sedang kita tak luput dari dosa-dosa. Kalau membaca kisah Nabi Luth As dan kaumnya. Untuk menyelesaikan kedurhakaan kaum Sodom itu, Allah Ta’ala hanya mengutus dua makhluk Malaikat saja. Bahkan kalau mau, bisa saja Allah hanya menurunkan satu Malaikat saja seperti ketika Nabi Saw diusir kaum Thaif, lalu Allah memerintahkan Malaikat penjaga gunung untuk memenuhi kemauan Rasulullah Saw. Hal-hal demikian ini levelnya Rububiyyah Allah; yaitu level seputar urusan-urusan Ketuhanan-Nya.

Kita tak memiliki hak di kawasan seperti ini. Berhati-hatilah wahai saudaraku. Ingat pesan Nabi Saw, “Falyaqul khairan au liyasmut” (berkatalah yang baik, atau kalau tak bisa diam sajalah). Di tengah KPK sendiri banyak sekali masalah-masalah. Misalnya:  Skandal Bank Century, kasus suap pemilihan deputi gubernur BI, kasus Melinda Dee dan rekening gendut pejabat Polri, korupsi di KPU, korupsi pajak yang melibatkan grup Bakrie, Ramayana, dll.; kasus pemilihan Ketua Umum Demokrat, kasus Wisma Atlet SEAGAMES, kasus Bibit dan Ade Raharja, kasus Menakertrans, dll. Hal-hal demikian tidak boleh sama sekali diklaim sebagai SETENGAH MALAIKAT.

Jangan wahai saudaraku! Nasehat tulus kepada seseorang: “Andaikan beliau tak mampu mengendalikan segala keadaan di sekitar KPK dan diri beliau sendiri, cobalah bersikap santun. Jangan membawa-bawa nama malaikat. Malaikat adalah makhluk yang suci, patuh, dan tak pernah bermaksiyat kepada Allah seperti disebut dalam Surat At Tahrim. Janganlah kelemahan kita hendak ditutupi dengan kesucian makhluk Allah Ta’ala, sebab semua itu perbuatan curang.”

Allahumma inna nas’aluka husnal khatimah, wa na’udzubika min su’il khatimah. Allahumma inna nas’alukal jannah wa na’udzubika min adzabin naar. Amin Allahumma amin.

AM. Waskito.


Kerusuhan Ambon = Ongkos Politik!

September 13, 2011

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Di Ambon terjadi lagi kerusuhan, meskipun tak sedahsyat kerusuhan 19 Januari 1999. Tetapi skalanya lumayan serius. Beberapa warga meninggal, rumah-rumah ada yang dibakar, ratusan orang jadi pengungsi. Tentu saja kita prihatin atas semua ini.

Kerusuhan Ambon terbaru kalau dikaji lebih dalam, sebenarnya HASIL REKAYASA juga. Sama seperti kerusuhan-kerusuhan sosial yang terjadi selama ini, umumnya hasil rekayasa. Hal seperti ini kan merupakan bentuk PENGALIHAN ISU, seperti yang sering kita dengar selama ini.

Alhamdulillah, saat ini sudah lebih jarang terjadi kasus-kasus terorisme, dalam rangka pengalihan isu. Tetapi rupanya, di negeri ini “selalu gak kekurangan bahan” untuk pengalihan isu. Tentu kita masih ingat, bagaimana insiden Ciketing, Kerusuhan Cikeusik, kerusuhan di Kuningan, dll. yang terjadi beberapa waktu lalu. Saat isu-isu terorisme mulai mereda, isu kerusuhan marak.

Ini kan tidak lepas dari EPISENTRUM POLITIK, yaitu isu-isu seputar korupsi yang saat ini sangat kuat berhembus di Jakarta. Lihat disana, ada Nazarudin, Wisma Atlet SEAGAMES, Andi Nurpati, kericuhan internal KPK, elit-elit Partai Demokrat yang didakwa terlibat korupsi, dll. Semua itu, butuh sarana untuk dialihkan dari perhatian publik.

Ya mungkin yang jadi pertanyaan, mengapa elit-elit politik di Jakarta begitu tega mengorbankan rakyat kecil di bawah, demi melindungi kepentingan politik dan ekonominya? Jawabnya mudah saja. Secara fisik, kita memang berbicara tentang manusia; tetapi secara jiwa, kesadaran, nurani, kepribadian, kita hakikatnya sedang bicara tentang SYAITAN. Inilah yang dikenal sebagai syaitan dari golongan manusia. (Untuk lebih jelasnya, silakan baca artikel berikut: Syaitan Di Sekitar Kita).

Disinilah dilemanya hidup di Indonesia. Kalau kita katakan pentingnya bangsa ini meganut sistem Islami, agar tidak terus terpuruk seperti ini. Seketika kita dituduh radikal, ekstrem, garis keras, bahkan teroris. Tetapi kalau menyerahkan semua ini kepada orang-orang gak genak ini, urusan juga tidak selesai-selesai. Selalu saja mereka menghidangkan kehidupan ruwet di hadapan masyarakat yang sudah keletihan ini.

Harapan kita kepada Allahur Rahmaanur Rahiim, semoga kehidupan kita nanti menjadi lebih baik. Kalau bukan kita, setidaknya kehidupan anak-cucu kita lebih baik. Allahumma amin.

 

AM. Waskito.

(Kosa kata gak genah = tidak beres alias menyimpang).


Tuduhan Misionaris Seputar Bulan Sabit Ramadhan

September 7, 2011

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Di situs voa-islam.com, ada artikel berjudul: “Tuduhan Kristen: Puasa Ramadhan Menjiplak Ritual Penyembah Berhala (Mengkritisi Buku Penodaan Islam di Gramedia – 3)“. Artikel ini oleh Ustadz Ahmad Hizbullah, MAg. sebagai bentuk bantahan terhadap buku provokatif yang diterbitkan Sonrise Enterprise, karya  Curt Fletemier Yusuf dan Tanti.

Dalam buku ini banyak tuduhan-tuduhan khas para misionaris -yang memang tak ada kerjaan lain selain itu- seputar ajaran Islam. Salah satunya, tentang ibadah Shiyam Ramadhan. Berikut ini kutipan kalimat tuduhan seputar bulan Ramadhan:

“Puasa pada Bulan Ramadhan. Bulan puasa kaum Sabean dimulai pada saat bulan sabit dan tidak akan berakhir sampai bulan lenyap, lalu kembali bulan sabit muncul (sama seperti Ramadhan bagi Islam pada masa ini). Muhammad hanya meneruskan praktik keagamaan yang dipakai oleh para penyembah berhala, Abd. Allah bin Abbas melaporkan bahwa Muhammad, menyatakan: “Jangan mulai berpuasa sampai kamu telah melihat bulan sabit dan jangan berhenti berpuasa sampai kamu melihatnya kembali, dan jika itu berawan, sempurnakanlah menjadi 30 hari.”

Memang pada masa Muhammad, orang Yahudi juga memiliki kebiasaan berpuasa sesuai dengan penanggalan Yahudi, dan penanggalan Yahudi yang dipakai juga berdasarkan hitungan bulan. Orang Yahudi juga memiliki perayaan Bulan Baru, tetapi dalam Imamat 23 dijelaskan bahwa perayaan Bulan Baru itu tidak dimulai dari TUHAN. Sampai saat ini orang Kristen juga tetap melakukan puasa. Beberapa di antaranya bahkan melakukan secara rutin. Tetapi sebagian besar orang Kristen (termasuk penulis) berpuasa ketika ada sesuatu yang sedang didoakan sungguh-sungguh. Itu adalah cara untuk memusatkan pikiran kita pada Tuhan.

Bagi kita, puasa bukanlah suatu kewajiban keagamaan. Satu-satunya “kewajiban keagamaan” yang kita miliki adalah untuk percaya pada Kristus yang membawa kita ke surga, seraya menyadari bahwa sebenarnya kita tidak layak untuk menerima kasih-Nya, dan mengkuti-Nya dengan segala ucapan syukur untuk apa yang telah Dia kerjakan bagi kita.” (Sang Putera dan Sang Bulan, penerbit Sonrise Enterprise, hlm 148-149).

Inti dari pernyataan ini ada dua yang terkait dengan Shiyam Ramadhan: Pertama, kata si penulis Rasulullah Saw meneruskan praktik keagamaan kaum Sabean (penyembah berhala), yaitu memulai dan mengakhiri puasa dengan melihat bulan sabit. Kedua, dalam kitab Imamat 23 dijelaskan bahwa perayaan Bulan Baru (bulan sabit) bukan dari Tuhan.

JAWABAN:

[1]. Kaum Sabean atau dalam Islam diistilahkan Sabiin tidak melulu selalu bermakna orang-orang musyrik penyembah berhala. Tidak demikian. Umat-umat terdahulu dari Nabi-nabi terdahulu juga disebut kaum Sabiin. Coba perhatikan terjemah Al Qur’an di bawah ini. Ia adalah ayat yang sangat populer di mata kaum SEPILIS.

“Sesungguhnya orang-orang beriman, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan Shabi’in, barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian dan beramal yang shalih, maka untuk mereka adalah ganjaran dari sisi Tuhan mereka, dan tidak ada ketakutan atas mereka dan tidaklah mereka akan berdukacita.” (Al Baqarah: 62).

Dari ayat ini bisa diambil pelajaran, bahwa kaum Shabi’in itu tidak otomatis penyembah berhala. Di antara mereka ada yang beriman, beramal shalih dan mendapat petunjuk dari Allah Ta’ala. Jadi kalau kaum SABEAN otomatis divonis sebagai kaum musyrik (paganis), penyembah berhala; hal itu tidak benar.

[2]. Islam datang untuk mengganti dan memperbaiki agama manusia. Mengganti agama yang rusak, bathil, dan hina; memperbaiki agama-agama yang telah menyimpang, sesat, dan keluar dari jalan Allah yang lurus. Dalilnya antara lain, ialah 2 ayat terakhir Surat Al Fatihah: “Tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat; bukan jalan orang yang dimurkai dan jalan orang sesat.”

Ritual agama dari masa lalu BISA DITERIMA atau HARUS DITOLAK, tergantung bagaimana ajaran Islam itu sendiri. Jika menurut ajaran Islam, ritual itu diterima ya kita terima; jika menurut Islam ia harus ditolak, ya harus ditolak. Jadi, akhirnya posisi ajaran Islam itu menjadi PENGUJI atau FILTER semua aliran agama, teologi, ritual, ibadah, dll. dari masa lalu. Mana yang dibenarkan Islam, ia menjadi benar; mana yang disalahkan Islam, ia menjadi salah.

Kalau Anda perhatikan ritual Manasik Haji. Orang-orang musyrikin Makkah juga punya tradisi “ibadah haji”, tetapi dalam versi paganistik (kemusyrikan). Misalnya, disana ada thawaf telanjang, menyembah berhala, berkorban untuk berhala, mengundi nasib, dll. Ketika Islam datang, ritual ibadah Haji tidak dibuang semuanya. Bagian-bagian yang benar dan lurus seperti Manasik Nabi Ibrahim, dipertahankan oleh Islam. Bagian-bagian yang syirik, bathil, dan hina dibuang oleh Islam.

Hal ini berlaku dalam segala ritual ummat manusia. Doa, shalat, dzikir, shiyam, dan sebagainya bukanlah ibadah yang baru. Ia sudah dikenal sejak ummat-ummat terdahulu. Maka Islam membersihkan, memilah, serta memperkuat amal-amal yang baik itu. Sedangkan, amal hina, rusak, sesat, syirik, zhalim, dll. dibuang jauh-jauh. Walhamdulillahi Rabbil ‘alamiin.

[3]. Andaikan saja dianggap bahwa penentuan awal dan akhir shaum Ramadhan seperti tradisi kaum musyrikin di masa lalu, bukan berarti Rasulullah Saw mengadopsi dari ajaran kaum musyrik di masa lalu. Alasannya, darimana Rasulullah tahu bentuk ritual kemusyrikan dari masa lalu, sedangkan beliau adalah Nabiyyil ummiyyi (Nabi yang tidak membaca-menulis)? Pastilah Rasulullah mendapat semua petunjuk tentang ibadah itu dari Allah Ta’ala. Beliau mendapatkan Wahyu, lalu melaksanakan sesuai petunjuk Allah Ta’ala. Jadi, ibadah Ramadhan ini bukan hasil kreasi Nabi, dan bukan hasil adopsi ajaran orang lain juga. Maka, apa yang diridhai oleh Allah bagi Nabi-Nya, itulah yang kita imani; sedangkan apa yang dijauhkan oleh Allah dari Nabi-Nya, itulah yang kita jauhi.

Dalam Al Qur’an ada ayat seperti ini: “Laa tasjuduu lis syamsi wa laa lil qamari, wasjuduu lillahi alladzi khalaqahunna” (janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, akan tetapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan keduanya). Dalam ayat ini ada hikmah yang sangat berharga. Bahwa, matahari, bulan, langit, bumi, dan sebagainya semua itu adalah makhluk Allah Ta’ala. Semua itu ciptaan Allah. Maka Allah lebih berhak atas ciptaan-Nya, bukan kaum musyrikin.

Misalnya, kaum Shinto Jepang menyembah matahari. Matahari adalah milik Allah, ia beredar sesuai Sunnah-Nya, bukan sunnah kaum musyrikin Jepang. Begitu pula, bulan sabit, bulan purnama, gerhana bulan, dan sebagainya semua itu adalah MILIK Allah Ta’ala. Allah lebih berhak memiliki semua itu, daripada siapapun. Tidak boleh ada yang mengklaim benda-benda di alam semesta ini, selain semua itu hanya milik Allah. Artinya, Allah berhak memilihkan bagi Nabi-Nya apa yang Dia ridhai dari perilaku-perilaku alam ini, termasuk perilaku bulan. Jika Allah memilih bulan sabit bagi Nabi-Nya, itu adalah hak Allah, dan tidak ada kaum apapun yang boleh mengklaim bulan sabit, selain hanya Allah saja.

Nah, demikianlah jawaban singkat yang bisa diberikan. Semoga bermanfaat bagi kaum Muslimin, semoga menjadi pahala bagi kami dan (Ummat Islam) yang membacanya. Allahumma amin. Walhamdulilllahi Rabbil ‘alamiin.

Al faqir ila ‘afwi Rabbi

[Abinya Syakir].


Ulil Amri dan Ketaatan Politik Ummat

September 3, 2011

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Bulan Syawwal sering dimaknai sebagai bulan “peningkatan”, khususnya peningkatan taqwa kita setelah sebulan penuh menjalankan ibadah Ramadhan. Syawwal memiliki korelasi kuat dengan tujuan ibadah shaum itu sendiri, “La’allakum tattaquun“.

Demi membuka lembar-lembar bulan Syawwal dan seterusnya dengan nilai-nilai PENAMBAHAN, berikut saya tulis sebuah topik menarik tentang kaitan antara Syariat Islam, Ulil Amri, dan kepatuhan politik Ummat terhadap lembaga Ulil Amri itu sendiri. Dan hal ini tidak lepas dari perselisihan yang terjadi di antara kita seputar penentuan momen Idul Fithri 1432 H.

Dalam konteks kehidupan di Indonesia, muncul pertanyaan serius: “Mana yang lebih tepat dilakukan oleh kaum Muslimin Indonesia, apakah mentaati penetapan momen 1 Syawwal menurut Pemerintah, atau memilih yang diyakini lebih benar daripada penetapan itu?”

Harmoni di Bawah Naungan Syariat Ar Rahmaan.

Pertanyaan ini kemudian melebar menjadi: “Apakah Pemerintah seperti yang berlaku di Indonesia ini layak disebut Ulil Amri, seperti yang diajarkan oleh Al Qur’an dan As Sunnah?”

Sebenarnya sikap politik ini bagi saya pribadi bukan sesuatu yang baru. Dalam banyak kesempatan sudah saya jelaskan sikap politik itu. Minimal, sikap politik saya pribadi. Tetapi tidak mengapa diulang disini, sekalian diberi penjelasan lain, agar semakin jelas di mata Ummat. Insya Allah.

Konstruksi politik Islami setidaknya dibangun di atas 3 landasan utama:

PERTAMA, kaum Muslimin diperintahkan taat kepada Allah, taat kepada Rasul Allah, dan kepada Ulil Amri di antara kaum Muslimin. (Surat An Nisaa’: 59). Para ahli tafsir menjelaskan, makna Ulil Amri itu bisa dua macam: Pemimpin Ummat Islam dalam mengurusi kehidupan, atau para ulama yang membimbing dengan ilmu Syariat.

KEDUA, kewajiban kaum Muslimin untuk selalu menetapi Al Jamaah, dan tidak keluar dari ketaatan kepada Ulil Amri. Bila keluar dari ketaatan itu, mereka bisa mendapat kematian seperti mati jahiliyyah. Sebagian ulama hadits menjelaskan, seperti mati jahiliyyah maksudnya mati tanpa tanggung-jawab pemimpin atau kesaksian darinya seperti layaknya kematian orang kafir.

KETIGA, apabila terjadi perselisihan pendapat, dalam segala persoalan apapun, kembalinya ialah kepada Allah (hukum Al Qur’an) dan Rasul-Nya (hukum Rasul-Nya). Dalilnya, masih Surat An Nisaa’ ayat 59. Bahkan dalil ini masih kelanjutan dari dalil ‘athiullah wa ‘athiurrasula wa ulil amri minkum di atas.

Konsep politik Islam tak akan jauh dari ketiga prinsip ini, meskipun diungkapkan dengan bahasa/kalimat berbeda-beda. Ketiga prinsip di atas menjadi alas bagi tegaknya peradaban Islam di bidang siyasah (politik).

Pertanyaan yang kerap muncul: “Bagaimana dengan keadaan pemerintahan-pemerintahan yang berdiri di negeri-negeri Muslim? Mereka tidak menegakkan Syariat Islam, atau menegakkan sebagiannya dan melarang sebagian lainnya; apakah mereka bisa diklaim sebagai Ulil Amri?”

Di kalangan para penuntut ilmu, masalah seperti ini menjadi perdebatan pelik. Satu pendapat, menerima setiap penguasa sebagai Ulil Amri, bagaimanapun cara mereka mendapatkan kekuasaan. Salah satu contoh, ialah pendapat seorang ustadz sebagai berikut: Apakah Presiden Termasuk Ulil Amri? Pendapat lain, tak mengakui bahwa pemerintah sekuler seperti di Indonesia termasuk Ulil Amri (atau Wulatul Amri). Alasannya, Ulil Amri itu adalah pengurus urusan Ummat dalam hal-hal yang selaras dengan Syariat Islam.

Kalau kita mengkaji Sirah Nabawiyyah dari kehidupan dan perjuangan Nabi Saw, insya Allah kita akan mendapat bekal yang cukup untuk memahami segala musykilah (keruwetan) persoalan ini. Hanya saja masalahnya, sanggup kah kita menghadapi Sirah Nabawiyyah itu dengan hati lapang dada? Kalau tak sanggup, nah disana masalah utamanya.

Disini akan coba kita runut beberapa isu penting seputar politik Islami, dengan dalil perbuatan Rasulullah Saw sesuai lembaran-lembaran sirah kehidupan beliau dan para Shahabat Ra. Untuk memudahkan, disini akan dijelaskan dengan beberapa poin pertanyaan.

1. Apakah Rasulullah Saw tunduk kepada hukum jahiliyyah (non Islami)?

Jawabnya, TIDAK sama sekali. Rasulullah tidak tunduk kepada hukum non Islami apapun. Ketika berdakwah di Makkah selama 13 tahun, Rasulullah dipaksa untuk taat dengan hukum-hukum kaum musyrikin Quraisy. Namun Rasulullah tidak melakukannya. Puncaknya, beliau memilih hijrah ke Madinah daripada tunduk kepada hukum non Syariat Islami.

Ketika di Madinah pun, kaum Yahudi telah memiliki posisi politik kuat, dan mereka memiliki hukum-hukum yang berlaku atas kaumnya. Disana pun Rasulullah tidak tunduk kepada hukum Yahudi. Beliau hanya menjalin kerjasama damai dengan Yahudi yang kita kenal sebagai Piagam Madinah itu. Pernah terjadi, Umar bin Khattab Ra suatu saat membawa kitab Taurat dan ingin mengambil kebaikan-kebaikan darinya. Rasulullah mengingkari perbuatan Umar Ra itu, dan beliau bersumpah; jangankan hanya Umar, andai Nabi Musa As sendiri masih hidup, beliau harus tunduk kepada hukum Nabi Saw.

Lihatlah dengan jelas; saat masih dakwah maupun sudah berkuasa, Nabi Saw tak pernah mau tunduk kepada hukum non Islami.

2. Apakah wajib menegakkan hukum Islam bagi Ummat Islam dalam kehidupannya?

Jawabnya, YA! Wajib bagi kaum Muslimin menegakkan hukum Islam dalam kehidupannya, apabila mereka sanggup mewujudkan hal itu. Bila tak sanggup, mereka wajib mengusahakan hal itu, sekuat kemampuannya. Dalilnya adalah ayat Allah, “Fattaqullaha mastatha’tum” (taqwalah kalian kepada Allah sekuat kesanggupanmu).

Nabi Saw ketika mendapat kekuasaan di Madinah, beliau mulai menerapkan Syariat Islam secara bertahap sampai sempurna. Ketika beliau menaklukkan Kota Makkah, beliau seketika itu langsung menerapkan Syariat Islam di Makkah. Bentuknya berupa membersihkan area Ka’bah dan Kota Makkah dari segala berhala dan simbol-simbol kemusyrikan. Juga ketika itu beliau meminta bai’at dari penduduk Makkah, termasuk kaum wanitanya. Beliau menetapkan hukuman mati atas tokoh-tokoh penghina Islam di Makkah, dll. Ini adalah bukti sikap Nabi Saw dalam menegakkan Syariat Islam.

Sikap Nabi Saw itu lalu diikuti oleh para Khulafaur Rasyidin Ra. Mereka menerapkan Islam di Jazirah Arab, Mesir, Persia, Syam, dll. yang telah berhasil ditaklukkan oleh pasukan Islam. Dimana kekuasaan Islam tegak, disana otomatis Syariat Islam berdiri.

Dalam kondisi kaum Muslim tidak memiliki wilayah kedaulatan Islam, maka berlaku hukum USAHA/PERJUANGAN dalam rangka menegakkan Syariat Islam atau hukum Islam. Hal itu seperti yang dilakukan Nabi Saw saat masih di Makkah.

3. Sejauhmana batasan pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan ini?

Secara hakiki, hukum Islam bersifat komprehensif (menyeluruh), dan kewajiban Ummat terhadap Syariat ialah masuk secara menyeluruh, seperti dalam dalil Al Qur’an: “Ud-khulu fis silmi kaaffah” (masuklah ke dalam agama ini secara menyeluruh). Nabi Saw melaksanakan Syariat Islam di Madinah secara tadarruj (bertahap) sampai ia sempurna, dengan ditandai turunnya Surat Al Maa’idah ayat 3, saat terjadi Haji Wada’. Itulah ayat yang menetapkan telah sempurnanya Syariat Islam, telah lengkap, dan diridhai Allah.

Shalat adalah unsur penting dalam Syariat Islam, tetapi ia bukan satu-satunya urusan dalam Syariat ini. Di Madinah atau di Makkah (setelah takluk ke tangan Islam), Nabi Saw tidak mencukupkan Syariat Islam semata-mata hanya dengan batasan Shalat. Justru saat turun ayat Al Maa’idah ayat 3, itu terjadi saat Nabi Saw sedang melaksanakan Haji Wada’. Bukan saat beliau lagi Shalat.

Bahkan Shalat adalah satu dari 5 unsur Rukun Islam. Seseorang menjalankan Shalat, tetapi hatinya menolak Rukun Islam yang lain: hukumnya kufur. Seperti ketika Khalifah Abu Bakar Ra memerangi orang-orang Muslim yang tak mau membayar Zakat Maal karena berkeyakinan bahwa hukum zakat itu hanya berlaku di jaman Nabi Saw saja. Mereka disebut murtadin, orang-orang yang keluar dari Islam; meskipun masih bersyahadat, masih menjalankan shalat, atau amal-amal lain.

4. Apakah semua jenis kekuasaan politik dan para penguasanya, dimana Ummat Islam hidup di bawah kekuasaan mereka, semua itu bisa diklaim sebagai Ulil Amri yang wajib ditaati setelah Allah dan Rasul-Nya?

Ini adalah pendapat yang sangat berbahaya bagi keyakinan seorang Muslim, berbahaya bagi nasib kaum Muslimin, dan berbahaya bagi masa depan Islam itu sendiri. Siapapun yang berpendapat demikian secara sadar dan tahu ilmu; dia akan berhadapan dengan hisab Allah Ta’ala yang sangat sulit dan kesaksian Rasulullah Saw yang akan mendustakan pendapatnya.

Dinamakan Islam, karena agama ini telah menggantikan segala bentuk agama, ajaran, paham, peradaban jahiliyyah (non Islami). Maka itu dalam 3 ayat Al Qur’an disebutkan ayat luar biasa: “Huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhhirahi ‘alad dini kullih” (Dialah Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar, untuk dimenangkan atas segala agama).

Ketika ditanda-tangani perjanjian Hudaibiyyah dengan musyrikin Makkah; Nabi Saw mengirim delegasi untuk menyampaikan surat dakwah ke Kaisar Hiraklius Romawi, Kisra Persia, Muqauqis di Syam, Raja Najasyi di Habasyah, Penguasa Mesir, Raja Oman, Bahrain, dll. Mereka dikirimi surat ajakan masuk Islam, agar mereka selamat dan rakyatnya selamat pula. Dalam setiap surat itu selalu dimulai dengan ucapan salam: “As salamu ‘ala man tabi’al huda” (keselamatan atas orang-orang yang mengikuti ajaran Islam). Nabi Saw tidak mengakui mereka sebagai Muslim, sehingga harus diberi salam seperti layaknya salam kepada sesama Muslim.

Andai semua penguasa politik itu merupakan Ulil Amri, tentu Rasulullah Saw tak akan menulis surat dakwah dan mengajak mereka masuk Islam. Sebelum wafat pun, Rasulullah sedang mempersiapkan pasukan perang untuk menghadapi pasukan Romawi di Syam, dipimpin Usamah bin Zaid Ra. Hanya pasukan itu belum menunaikan tugas, beliau sudah wafat.

(Dalam peristiwa pengangkatan Usamah bin Zaid Ra itu sangat tampak, betapa bijak Rasulullah Saw. Beliau pernah menegur keras Usamah ketika dia membunuh seseorang yang telah mengatakan “laa ilaha illa Allah”. Akibat teguran itu, Usamah merasa sangat trauma. Demi mengangkat kembali moral Usamah, agar dirinya bangkit dari rasa penyesalan besar. Nabi Saw menunjuk Usamah memimpin perang menghadapi ancaman Romawi. Padahal usia Usamah ketika itu baru 18 tahun. Kalau di era kita, baru usia anak SMA. Padahal saat itu masih banyak para Shahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, ‘Ali, Khalid, Abdurrahman ‘Auf, Abu Dzar, Zubair, Thalhah, Saad bin Abi Waqash dll. Radhiyallahu ‘anhum. Inilah salah satu cara tarbiyah Rasulullah Saw. Beliau sangat peka hatinya. Salam dan shalawat -daiman abadan- untuk beliau atas segala teladan dan kemuliaan hidupnya).

5. Mungkinkah ada masanya kaum Muslimin hidup tanpa memiliki Ulil Amri? Adakah kenyataan seperti itu?

Jawabnya, ADA. Saat berdakwah di Makkah, Rasulullah Saw dan para Shahabat Ra tidak memiliki Ulil Amri. Begitu pula, saat para Shahabat Ra di bawah pimpinan Ja’far bin Abdul Muthalib Ra hijrah ke Habasyah (kekuasaan Raja Najasyi), disana mereka juga hidup tidak di bawah Ulil Amri. Sebab para Shahabat disana mencari suaka politik dan tidak tunduk hukum kaum Nashrani di Habasyah (Ethiopia).

13 tahun di Makkah, Nabi Saw tidak berada di bawah Ulil Amri. Bahkan sekalipun beliau dilindungi Bani Hasyim, beliau tetap tak mengakui mereka sebagai Ulil Amri.

6. Bagaimana hukumnya sebuah kepemimpinan/pemerintahan yang tidak memutuskan hukum seputar darah kaum Muslimin, harta mereka, agama mereka, jiwa mereka, kehormatan mereka, kaum wanita mereka, anak-keturunan mereka, dll. berdasarkan hukum Syariat Islam; tetapi pemimpin negeri itu masih menampakkan diri melakukan Shalat? 

Tujuan diturunkan hukum Allah ke muka bumi, karena Allah hendak menghukumi urusan kehidupan manusia dengan hukum-Nya; terutama dalam urusan darah, akidah, harta benda, jiwa, kehormatan, keturunan, akal manusia, dll. Kalau bukan karena ini, untuk apa lagi Allah menurunkan agama-Nya?

Dalam Surat Al Maa’idah ayat 48 disebutkan, artinya:

“Dan Kami telah menurunkan kepadamu -wahai Muhammad Saw- Al Qur’an secara haq, membenarkan Al Kitab yang ada di sisinya dan menjadi penguji atasnya; maka putuskan hukum di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan Allah itu; dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka (sehingga berpaling) dari apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Dan bagi setiap kalian (setiap Ummat) telah Kami jadikan Syariat dan Minhaj tertentu.”

Rasulullah Saw pernah marah besar kepada Usamah bin Zaid Ra ketika dia membunuh seseorang yang telah mengucap “laa ilaha illa Allah”. Beliau juga marah besar ketika ada seorang Shahabat yang terkena batu di kepalanya, lalu ada yang memerintahkan agar Shahabat itu tetap menyempurnakan wudhu, sehingga dirinya akhirnya meninggal. Nabi Saw pernah marah ketika melihat seorang Shahabat terlihat memakai cincin emas di jarinya. Dan lain-lain contoh. Di semua ini menjelaskan bagaimana cara Nabi Saw dalam menjaga jiwa manusia, darah manusia, agama manusia, berdasarkan Syariat Islam. Bukan berdasarkan Syariat non Islam.

Kepemimpin/regim politik yang tidak berdasarkan Syariat Islam, ya jelas tidak boleh diklaim sebagai Pemerintahan/Kekuasaan Islami. Otomatis segala atribut kepemimpinan Islam tidak berlaku atasnya, termasuk sebutan Ulil Amri. Dalilnya, ya cara Nabi Saw dalam menjalankan sistem pemerintahan/kekuasaan berdasarkan Syariat Islam itu sendiri.

Di Madinah, ada tokoh politik dan termasuk pemimpin kaum Arab Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay. Ketika Nabi Saw hijrah ke Madinah, Abdullah bin Ubay hampir saja dikukuhkan sebagai raja di Madinah. Secara zhahir dia Muslim dan mentaati ajaran Islam, termasuk menjalankan Shalat. Tetapi para Shahabat Ra tahu bahwa dia adalah pemimpin kaum munafiqin. Tidak sedikit masalah-masalah sosial muncul karena hasutan Abdullah bin Ubay ini, misalnya fitnah terhadap diri Aisyah binti Abi Bakar Ra, mundurnya orang-orang Madinah dari perang Uhud, tersebarnya isu-isu meresahkan di barisan Jihad, dll. Sebagian Shahabat, terutama Umar bin Khattab Ra meminta ijin kepada Nabi Saw untuk menamatkan riwayat Abdullah bin Ubay ini, tapi dilarang oleh Nabi Saw.

Andaikan kepemimpinan Islami cukup diwakili oleh perbuatan seorang pemimpin dengan mengerjakan Shalat; tentu Nabi Saw akan tunduk kepada kepemimpinan atau hukum Abdullah bin Ubay. Toh, dia pemimpin politik, dan secara zhahir menampakkan diri melaksanakan Shalat. Begitu juga, andaikan Daulah Islam cukup diwakili dengan perbuatan seorang pemimpin dalam melaksanakan Shalat, maka Sa’ad bin Muadz Ra serta tokoh-tokoh Anshar lain, mereka lebih berhak atas Khilafah daripada para Shahabat Muhajirin, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali Radhiyallahu ‘Anhum. Tokoh-tokoh Anshar itu jelas melaksanakan Shalat, sangat beriman, ilmunya kokoh, dan Jihad-nya tak diragukan lagi.

Memang ada hadits yang menjelaskan tentang larangan memberontak kepada pemimpin yang masih melaksanakan Shalat, meskipun dirinya berbuat zhalim. Namun pemahamannya, pemimpin seperti itu berdiri di atas hukum Islam dan tidak mengganti hukum Islam dengan hukum-hukum jahiliyyah. Buktinya, adalah kepemimpinan Dinasti Umayyah, Dinasti Abbassiyyah, Dinasti Umayyah Andalusia, Dinasti Saljuk, Dinasti Mamalik, Dinasti Turki Utsmani, dll. Meskipun di antara mereka ada raja-raja yang zhalim, kejam, dan saling berebut kekuasaan; tetapi mereka sepakat RUJUK dan MELESTARIKAN Syariat Islam. Ini adalah bukti dari pengamalan sistem politik selama ribuan tahun dalam sejarah Islam. Justru, pemimpin-pemimpin sekuler yang mengganti hukum Islam, meskipun dirinya masih kelihatan melaksanakan Shalat; semua itu baru muncul di abad ke-20 M saja.

Kalau kita mengakui bahwa regim politik non Islami diakui sebagai regim politik Islami, diakui sebagai Daulah Islamiyyah, diakui sebagai Ulil Amri seperti yang diajarkan Kitabullah dan As Sunnah, maka konsekuensinya: Kita telah berdusta kepada Allah dan Rasul-Nya, kita telah membohongi Ummat, dan kita telah menuduh sistem kekuasaan yang berlaku di masa Rasulullah SAMA SAJA dengan sistem di mata kekuasaan non Islami. Na’udzubillah wa na’udzubillah min dhalal wal fasad.

7. Bagaimana hukum kaum Muslimin yang hidup di bawah sistem non Islami, seperti sistem sekuler, nasionalisme, sosialisme, kapitalisme, paganisme (kemusyrikan), Nashrani, Yahudi, kesukuan, dll. yang tidak menerapkan hukum Islam? Bolehkah mereka tinggal disana?

Tergantung kepentingannya. Kalau dia tinggal dalam rangka dakwah dan memperjuangkan hukum Allah, hal itu benar; dalilnya ialah perjuangan Rasulullah Saw selama 13 tahun di Makkah. Beliau tetap bertahan di Makkah, sampai Allah memerintahkannya hijrah ke Madinah.

Kalau dia tinggal di bawah kekuasaan non Muslim, dalam rangka mencari suaka politik, dan mereka mendapat perlindungan politik di tempat itu; maka hal demikian diperbolehkan. Dalilnya, adalah hijrahnya para Shahabat Ra ke Habasyah (Ethiopia). Padahal hukum yang berlaku disana hukum Raja Najasyi dan kaum Nashrani.

Kalau dia tinggal di bawah kekuasaan non Islami, karena tidak ada negeri lain yang Islami; atau ada negeri lain, sedangkan mereka tak mampu/tak tahu arah jalan menuju negeri itu; maka kesalahan mereka dimaafkan. Baca Surat An Nisaa’ ayat 98-99.

Kalau dia tinggal di suatu negeri non Islami, dalam waktu tertentu, dalam rangka bisnis atau keperluan tertentu yang dibutuhkan; bersifat tidak menetap dan akan kembali ke negeri asalnya yang Islami; hal itu juga diperbolehkan. Seperti ada urusan safar, berdagang, berobat, mencari ilmu yang dibutuhkan, berdakwah menyebarkan Islam, menjalankan missi politik Islami, dll. Dalilnya, para Shahabat Ra di masa Nabi Saw juga berniaga ke negeri lain yang aman dan dapat menghasilkan keuntungan di dalamnya.

Tetapi bersikap lapang dada, tenteram hati, ridha, mencintai, suatu negeri di bawah kekuasaan non Islami, semata-mata karena negeri itu adalah negeri nenek-moyangnya; tanpa ada upaya perbaikan atau dakwah Islam; tanpa ada niat berhijrah ke negeri Islami, jika negeri seperti itu ada; maka sikap demikian tidak diperbolehkan. Itu sama seperti para Shahabat yang enggan berhijrah ke Madinah, memilih tetap tinggal di Makkah, padahal mereka mampu hijrah ke Madinah. Ini dilarang seperti dalam Surat An Nisaa’ ayat 97.

8. Bagaimana dengan pendapat, bahwa kaum Muslimin tidak boleh memberontak kepemimpinan politik, selama pemimpinnya masih shalat? Bahkan memerintahkan taat kepada pemimpin seperti itu, tidak boleh ghibah, tidak boleh mencela di depan umum, dll.?

Sekali lagi kita ingatkan. Shalat adalah Syariat besar dalam Islam, tetapi ia bukan satu-satunya Syariat Islam. Bahkan hakikatnya, Shalat adalah satu di antara 5 unsur Rukun Islam. Seseorang ikhlas menjalankan shalat, tetapi menolak hukum Syahadat, Zakat, Shaum Ramadhan, Haji; maka dia dianggap kufur. Ingat hukum Khalifah Abu Bakar Ra yang memvonis kufur orang-orang yang menolak hukum Zakat Maal di masanya. Lalu ada ulama yang mengatakan, siapapun yang menolak salah satu bagian Syariat Islam, karena tidak cocok dengan hawa nafsu atau akalnya; ia bisa disebut kufur juga.

Masalah utamanya itu bukan soal boleh atau tidaknya memberontak. Tetapi bagaimana keyakinan kaum Muslimin itu sendiri? Bagaimana mereka bisa menganggap suatu kepemimpinan disebut Ulil Amri, ketika mereka: “Menghalalkan agama lain selain Islam, menghalalkan kemusyrikan dan melindungi situs/ritual kemusyrikan, menghalalkan ribawi dan menjadikan ia soko guru perekonomian, menghalalkan seks bebas demi membatasi jumlah penduduk lewat kontrasepsi, menghalalkan aurat terbuka dan wanita memamerkan keseksian tubuhnya, menghalalkan perampasan harta negara oleh non Muslim asing, menghalalkan sistem Neolib/Kapitalistik yang menindas Ummat, menghalalkan hukum pidana kolonial dalam urusan darah-harta-jiwa kaum Muslimin, mengklaim para pendukung Syariat Islam sebagai tertuduh terorisme, dll.?” Atas alasan apa mereka mengklaim semua itu sebagai Ulil Amri. Laa haula wa laa quwwata illa billah.

Ini adalah kesesatan yang nyata, jelas, terang-benderang. Kita mengajak manusia-manusia yang masih berkubang dalam kesesatan seperti itu agar bertaubat kepada Allah Ta’ala, kembali ke manhaj Islami, dan kembali ke jalan Salafus Shalih yaitu Nabi Saw, para Khulafaur Rasyidin Ra, dan para Shahabat Ra, dan kembali ke jalan para imam kaum Muslimin selama ribuan tahun. Mereka harus keluar dari kesesatan itu, jiwa masih dikandung badan.

Kalau kesadaran Islami, seperti manhaj Salafus Shalih itu pulih di tengah Ummat ini; maka kita tak perlu memberontak lagi. Insya Allah, bangsa ini bisa menjadi bangsa Islami, tanpa harus terjadi pemberontakan politik.

Jangan seperti selama ini. Hak-hak kemuliaan untuk Ulil Amri yang sesuai kriteria Syariat Islam, malah diberikan kepada “Ulil Amri” yang berdiri di atas hukum non Islami. Hal itu adalah KEDUSTAAN BESAR yang harus dijelaskan secara nyata kepada Ummat ini. Kita jadi seperti meletakkan mahkota emas ke atas kepala srigala. Na’udzubillah min dzalik.

9. Ada yang berpendapat, “Hukum Islam yang mana yang belum ada di Indonesia ini? Semuanya sudah ada, mengapa kita masih saja ribut soal penegakan hukum Islam? Lihatlah, ada bank Syariah, ada ibadah Haji, ada jilbab, label halal, Departemen Agama, MUI, dll. Apa lagi hukum Islam yang belum boleh di negeri ini?”

Cara melihatnya sederhana. Tujuan dasar Syariat Islam dikenal dengan sebutan Ushulul Khamsah atau Maqashidus Syariah. Intinya adalah 5 perkara: Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga keturunan kaum Muslimin. Selama sebuah pemerintahan/kepemimpinan melaksanakan amanah 5 PRINSIP ini, ia bisa diklaim sebagai pemerintahan Islami, meskipun namanya bukan Negara Islam.

Lalu lihat dalam kehidupan bangsa: Apakah secara teori, UU, dan realitas, negara kita melaksanakan 5 prinsip tersebut? Coba Anda jawab secara jujur pertanyaan ini. Kalau merujuk ke Pancasila dan UUD 1945, posisi Ummat Islam tidak istimewa dibandingkan ummat yang lain. Malah posisinya sama saja di mata hukum negara.

Adapun soal Bank Syariah, jilbab, ibadah Haji, Depag RI, pendidikan Islami, dll. maka pertanyaannya: Sejauhmana posisi hukum dari kebijakan-kebijakan itu, dan apa pula pengaruhnya bagi kehidupan kaum Muslimin di negeri ini? Masalahnya, semua itu bukan merupakan HUKUM DOMINAN yang berlaku di negeri kita, dan tidak bisa menjaga hak-hak kaum Muslimin secara baik dalam urusan agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.

Intinya, selama belum ada jaminan secara penuh bagi perlindungan 5 URUSAN Ummat dalam soal agama, jiwa, harta, akal, keturunan, dengan perlindungan seperti yang dikehendaki Syariat Islam; maka tidak ada dalil untuk mengklaim, bahwa perjuangan penegakan Syariat Islam di negeri ini sudah berakhir.

Kita semua berjuang menegakkan Syariat Islam, bukan untuk apa-apa, bukan untuk siapa-siapa. Tetapi untuk melindungi agama, jiwa, harta, akal, keturunan, serta kehidupan kaum Muslimin. Jika atas perjuangan seperti ini lalu muncul tuduhan-tuduhan buruk; maka jawabnya: Tawakkalna ‘ala Allah, laa haula wa laa quwwata illa bihi.

10. Ada pertanyaan, “Mengapa sebagian orang suka mengkafirkan orang-orang yang berbeda pham? Mereka berpaham Khawarij karena suka mengkafirkan sesama Muslim, mengkafirkan pemerintah yang sah, dll.

Kalau kita membaca Sirah Nabawiyyah secara teliti, maka Rasulullah Saw tidak menjadikan metode TAKFIR sebagai landasan perjuangannya. Selama di Makkah, Rasulullah menetapkan metode: Dakwah, Tarbiyyah, dan Shabar. Lalu puncak dari perjuangan itu adalah Hijrah dari Makkah ke Madinah. Seharusnya, 4 metode ini yang dilakukan dalam membangun kekuatan Islam dan mencapai penegakan Syariat Islam.

Takfir adalah bagian dari Tahkim (pemberian vonis hukum). Takfir itu dalam perjuangan Islam tidak bisa ditempuh, sebelum kaum Muslimin memiliki OTORITAS hukum. Bagaimana akan mengkafirkan kalau legal hukumnya belum ada? Ya, hal itu sama saja seperti menerapkan sanksi-sanksi hukum Islam di bawah pemerintahan yang tidak menerapkan hukum Islam. Akibatnya bukan barakah, malah bisa menjadi fitnah. Maka gerakan-gerakan Islam harus menjauhi metode takfir sebelum kaum Muslimin memiliki otoritas kekuasaan Islami.

Kalau takfir yang bersifat umum, dalam rangka mengingatkan Ummat agar tidak terjerumus dalam kekafiran misalnya perkataan seperti ini: “Jauhi perbuatan syirik, sihir, dan menolong musuh-musuh Islam; agar kalian tidak jatuh dalam kekufuran!” Ucapan seperti ini diperbolehkan, karena bersifat umum dan merupakan peringatan. Setidaknya, kita boleh  menyebut seseorang kufur, asalkan berdasarkan Syariat Islam, berdasarkan bukti-bukti yang valid, dan hal itu ditujukan untuk memperingatkan Ummat.

Dalam kondisi kaum Muslimin tidak memiliki kekuasaan politik, sehingga bisa menerapkan Sistem Islami; kita tidak bisa menjadikan takfir sebagai metode perjuangan. Kecuali memberi peringatan-peringatan seputar batas keimanan dan kekufuran, untuk memberi peringatan Ummat agar tidak jatuh dalam kekufuran. Juga untuk membantah orang-orang tertentu yang sudah terang-benderang kekufurannya, agar Ummat tidak ikut kufur bersamanya.

TAMBAHAN PENTING: Meskipun begitu, tidak lantas kita harus menolak segala kebijakan Pemerintah di negeri ini. Tidak demikian. Kebijakan yang bersifat BENAR dan BERMANFAAT, tetap kita terima dan dukung semampunya. Tetapi kebijakan yang salah dan tidak sesuai Syariat Islam, tidak perlu didukung. Seperti sabda Nabi Saw, “Innamat tha’atu fil ma’ruf” (bahwa ketaatan itu hanya dalam hal-hal yang ma’ruf saja). Seperti penentuan 1 Syawwal yang mengeliminasi kesaksian melihat hilal, itu harus ditolak. Untuk apa mengadakan Sidang Itsbat, kalau kesaksian melihat hilal malah dieliminasi? Jangan sampai masyarakat akhirnya menyimpulkan, bahwa Sidang Itsbat sejatinya adalah: majelis para ahli hisab, tapi dibumbui aksesoris rukyatul hilal. Ini jelas kebohongan yang nyata. Kita tidak boleh bersepakat di atas kebohongan seperti itu!

Maka dapat disimpulkan, bahwa Ulil Amri dalam Islam bukan semata-mata soal kekuasaan. Tetapi ia adalah kekuasaan yang dibangun di atas prinsip Syariat Islam, demi melindungi kehidupan kaum Muslimin. Bila tak memenuhi syarat dasar Syariat dan perlindungan kepentingan Ummat itu, maka ia tak bisa diklaim sebagai Ulil Amri. Hal demikianlah yang kita lihat dari ajaran Nabi Saw, para Khulafaur Rasyidin Ra, para Shahabat Ra, dan imam-imam kaum Muslimin dalam sejarahnya.

Semoga tulisan sederhana ini bermanfaat. Dan bila masih terus mengundang syubhat, keraguan, atau prasangka macam-macam; semata kepada Allah Ar Rahiim kami berlindung diri dari fitnah kesesatan dan kaum sesat. Semoga Allah Ta’ala melempangkan jalan kita menuju Keridhaan-Nya. Allahumma amin.

Walhamdulillahi Rabbil ‘alamiin, wallahu a’lam bisshawaab.

Depok, 4 September 2011.

AM. Waskito.