Mengambil Hukum Fiqih Versi Pemerintah

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Topik ini masih kelanjutan dari perdebatan seputar penentuan 1 Syawwal 1432 H yang lalu. Fokusnya bukan ke penentuan 1 Syawwal itu sendiri, namun lebih ke sikap mengambil hukum Syar’i dari Pemerintah (dalam hal ini Pemerintah RI). Sebenarnya, bagaimana kedudukan mengambil hukum Syar’i dari Pemerintah seperti ini? Apakah hal itu merupakan keutamaan, atau justru kesalahan?

Tegar dan Kokoh Seperti Kristal

Ketika soal penentuan momen 1 Syawwal lalu, saya tidak mengambil hukum Syar’i dari Pemerintah (RI), karena hal itu dianggap sebagai kesalahan, yaitu ketika Pemerintah mengabaikan kesaksian Rukyatul Hilal. Namun sikap seperti ini oleh sebagian orang justru disalahkan. Alasannya, mengikuti Pemerintah RI lebih baik, demi menjaga kesatuan Ummat.

Dalam tulisannya, Ustadz Adian Husaini menulis, antara lain:

Pada 27 Ramadhan 1432 H, sekelompok professional Muslim Indonesia mengeluarkan sebuah petisi bertajuk “PETISI UKHUWAH DAN PERSATUAN”. Sebuah slogan dikumandangkan: “BEDA BOLEH! SATU LEBIH BAIK! SATU LEBIH INDAH!”.  Ajakan itu menarik. Dalam beberapa hari, ratusan orang kemudian menandatangani petisi tersebut. Mereka rindu persatuan!

Disebutkan dalam Petisi, bahwa ulama terkenal, Dr. Yusuf Qaradhawi pernah berpendapat, jika kaum Muslim tidak mampu mencapai kesepakatan pada tingkat global, minimal mereka wajib berobsesi untuk bersatu dalam satu kawasan. Kata Syekh Qaradhawi, tidak boleh terjadi di satu negara atau satu kota kaum Muslim terpecah-pecah; beda pendapat dalam penentuan awal Ramadhan atau Hari Raya. Kaum Muslim di negara itu harus mengikuti keputusan pemerintahnya, meskipun berbeda dengan negara lain. Sebab, itu termasuk ketaatan terhadap yang ma’ruf.

Kaidah Ushul Fiqih menyatakan: “Al-khurûj minal khilâf mustahabbun” (Menghindar dari perpecahan itu lebih dicintai (sunnah).” Maka, dalam soal ini, yang penting dan menjadi keputusan akhir adalah “Keputusan Ulil Amri”.

Sumber: Warna Warni Idul Fithri, hidayatullah.com.

Dalam tulisan senada, Ustadz Abu Yahya Purwanto menulis di harian Pikiran Rakyat, antara lain isi tulisan beliau:

“Dalam masalah yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, Fikih Islam mempunyai kaidah yang jelas, yaitu “hukmul qaadhi yarfa’ul khilaaf” (keputusan hakim menuntaskan perbedaan). Apalagi dalam hal ini, keputusan Menteri Agama RI dalam menetapkan Idul Fitri dilakukan melalui musyawarah (Sidang Itsbat) yang memang sangat dianjurkan dalam Islam (QS. 3:159). Alangkah indahnya jika setiap ormas Islam bersabar sampai ditetapkannya hasil Sidang Itsbat dan menghimbau pengikut masing-masing agar menaati hasil musyawarah yang juga merupakan Keputusan Hakim (dalam hal ini Menag RI).

Sebagian pemimpin ormas Islam mengatakan, bahwa ada kalanya kita boleh meninggalkan Sunnah, demi menjaga persatuan di kalangan Ummat.

Melalui pendapat-pendapat ini seolah para aktivis Islam, santri, atau siapapun yang mengambil pendapat Syar’i berbeda dengan Pemerintah (RI), dianggap berada dalam kesalahan. Alasannya: mereka dianggap kurang berilmu sehingga tidak memahami tujuan-tujuan prioritas Syariat Islam; mereka egois karena lebih memilih pendapatnya sendiri meskipun pendapat itu lebih bersesuaian dengan Syariat Islam; dan mereka dianggap tidak pro persatuan Ummat. Begitulah kira-kira persepsi yang muncul di benak masyarakat.

Sebenarnya, kalau dikaji secara mendalam, mengambil hukum Syar’i dari Pemerintah (RI) merupakan MASALAH SERIUS yang layak dipikirkan semua pihak. Mengapa demikian? Karena Pemerintah ini tidak berdiri di atas konsep Islam secara keseluruhan, selain dalam hal-hal tertentu saja. Di sisi lain, adalah fakta yang sangat nyata, bahwa: perselisihan antara para pendukung dakwah Islam dengan Pemerintah sangat banyak.

Perselisihan antara para aktivis dakwah Islam dan Pemerintah (RI) sangatlah banyak, baik secara Ushuli maupun Far’i (masalah-masalah pokok dan cabang). Bagi siapapun yang tahu, mereka akan menyadari banyaknya perselisihan itu. Bahkan sudah bukan rahasia lagi, bahwa hukum-hukum Syar’i yang dianut oleh Pemerintah RI banyak ditolak oleh para aktivis Islam (atau para dai).

Apa yang kita saksikan bukan hanya soal penentuan momen 1 Syawwal saja, tetapi banyak sekali. Baik di lapangan politik, ekonomi, sosial, budaya, kebijakan luar negeri, informasi, dll.

Maka sekarang yang menjadi pertanyaan: Apakah kita cukup mengikuti hukum Syar’i versi Pemerintah hanya dalam penentuan momen Idul Fithri dan Idul Adha saja? Ataukah kita harus mengikuti hukum Syar’i versi mereka dalam segala lapangan yang terjangkau hukum itu sendiri?

Kalau kita konsisten, jelas tak akan membeda-bedakan antara penentuan momen 1 Syawwal dan lainnya. Tetapi kalau kita tidak konsisten, ya akan menghasilkan sikap yang membingungkan.

Disini akan kita buktikan, betapa banyaknya contoh perselisihan pendapat antara pandangan aktivis dakwah Islam dengan Pemerintah RI. Ya, agar Ummat bisa memilih sikap yang tepat di antara pilihan-pilihan yang ada. Perselisihan soal momen Idul Fithri/Idul Adha kita anggap sebagai 1 poin. Poin-poin selanjutnya, antara lain:

1. Perselisihan penentuan arah hadap Qiblat dalam melaksanakan Shalat. Pemerintah RI (Depag RI) cenderung memilih sikap “menghadap ke Barat”. Sebagian aktivis Islam memilih sikap “menghadap ke Makkah”.

2. Perselisihan soal waktu masuk Shalat Shubuh. Pemerintah RI dan ormas Islam lebih mengacu kepada “jadwal shalat abadi”. Sementara ada kalangan yang menganggap waktu Shubuh dalam jadwal itu belum masuk saat Fajar.

3. Pemerintah RI setuju mengkonversi Zakat Fithrah dalam bentuk uang, sementara sebagian aktivis Islam atau kalangan dakwah menetapkan bahwa Zakat Fithrah hanya dibayarkan dengan makanan pokok.

4. Pemerintah RI menghimbau masyarakat kalau membayar Zakat ke Baziz-Bazis yang telah dibentuk Pemerintah sampai ke tingkat RT/RW. Sementara kaum Muslimin lain lebih percaya membayar Zakat ke masjid, ke lembaga sosial Islam, bahkan langsung memberikan ke tangan mustahik.

5. Pemerintah RI selama ini memonopoli pengelolaan ibadah Haji, melalui kebijakan ONH. Banyak pihak menginginkan agar Pemerintah tidak memonopoli urusan ini. Salah satu alasannya, ibadah Haji sesuai prosedur Pemerintah RI dianggap lebih mahal dari biaya Haji seharusnya.

6. Pemerintah RI sekian lama menetapkan kebijakan ribawi dalam masalah ONH. Mereka menetapkan bagi calon Haji agar menabungkan uangnya dulu di bank selama sekian tahun, sesuai daftar tunggu. Padahal seharusnya, masalah ibadah Haji dibebaskan dari urusan ribawi seperti ini, agar hasil ibadah itu sendiri lebih berkah. Apalagi pemanfaatan dana hasil “pembungaan” simpanan para calon jamaah Haji itu tak jelas untuk apa saja.

7. Pemerintah RI jelas-jelas mengklaim bahwa praktik ribawi dalam muamalah/keuangan bukanlah haram, tetapi perlu, bahkan wajib dilindungi. Padahal dalam Islam, hukum praktik ribawi sudah sangat jelas.

8. Pemerintah RI mengklaim bahwa sistem Bank Syariah sudah bebas dari praktik ribawi, sehingga nilainya halal dan sah, sesuai Syariah. Padahal banyak pihak meragukan bahwa sistem Bank Syariah ini sudah sesuai Syariah. Setidaknya, Bank-bank Syariah itu masih menginduk ke pusat ribawi, Bank Indonesia.

9. Pemerintah RI memang memperbolehkan busana Muslimah (jilbab) dalam lingkungan sekolah, birokrasi, atau instansi. Tetapi Pemerintah RI tak pernah mengklaim, bahwa pakaian Muslimah adalah pilihan yang benar, sedangkan pakaian seksi/membuka aurat adalah salah. Busana Muslimah diperbolehkan, tetapi bukan menjadi pilihan yang mengikat kaum wanita. Padahal posisi jilbab/busana Muslimah itu sudah sangat jelas dalam Syariat Islam.

10. Pemerintah RI memberikan peluang pendidikan agama bagi para pelajar Muslim di sekolah-sekolah umum. Tetapi porsi pendidikan agama itu hanya setara dengan pendidikan kesenian, atau pendidikan olah-raga. Ia dikalahkan oleh pendidikan Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS, teknik, dll. Padahal sesuai Syariat Islam, pendidikan Islam adalah basis utama pengembangan pendidikan. Hingga menuntut ilmu agama dihukumi wajib.

11. Pemerintah RI mengakui tentang keberadaan hukum waris Islami. Tetapi mereka tak pernah mau memaksakan pelaksanaan hukum waris itu kepada kaum Muslimin. Hukum waris akhirnya hanya bersifat pilihan saja. Kalau mau dipakai silakan, kalau tidak silakan juga.

12. Pemerintah RI mengakui, memberi ijin, dan melindungi eksistensi media-media massa, khususnya media TV. Padahal dalam praktiknya, media-media itu banyak sekali menyebarkan kesesatan, kemungkaran, maksiyat, kezhaliman, kesyirikan, hedonisme, dll. Artinya, Pemerintah ikut bertanggung-jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan oleh media-media itu.

13. Katanya, Pemerintah kita komitmen menjaga moral masyarakat, termasuk anak-anak. Tetapi dalam soal pemberantasan pornografi, mereka setengah hati. Sampai saat ini material-material pornografi-pornoaksi masih berjubel dimana-mana, masih berserakan tak karuan. Iklan-iklan, film, sinetron, billboard di pinggir jalan, komik, majalah, tabloid, situs internet, VCD, dll. masih berjubel materi pornografi.

14. Pemerintah RI tidak memiliki komitmen sama sekali untuk mendorong generasi muda agar segera menikah, memudahkan urusan pernikahan, memberi mereka spirit untuk berkeluarga, dll. Sebaliknya, Pemerintah seperti senang-senang saja ketika generasi muda susah menikah karena berbagai alasan. Nyaris kita tak pernah mendengar ada ide Pemerintah untuk melakukan gerakan “Generasi Mudah Menikah Sekarang Juga!”. Padahal dalam Islam, hal semacam itu sangat tinggi nilainya.

15. Pemerintah RI cenderung “melarang” atau mempersulit poligami bagi para pelaku-pelakunya. Padahal hal itu diijinkan dalam Islam dan sesuai Syariat. Bahkan sempat ada wacana, agar pernikahan sirri (tanpa catatan KUA) disamakan dengan perbuatan kriminal. Masya Allah.

16. Pemerintah RI cenderung membiarkan eksistensi kelompok-kelompok sesat, seperti Syiah, Ahmadiyyah, SEPILIS, LDII, NII KW IX, dll. Kelompok-kelompok itu leluasa mengembangan organisasi, bisnis, jaringan, dan keanggotaan. Padahal banyak fatwa MUI yang telah menuduh mereka sebagai kelompok sesat-menyesatkan.

17. Pemerintah RI cenderung membiarkan adanya hujatan-hujatan terhadap Islam yang biasa dilakukan oleh kalangan SEPILIS, Gusdur, orientalis, misionaris, aktivis LSM, media massa, dll. Kalau mereka bertanggung-jawab menjaga agama dan kerukunan Ummat, seharusnya sangat peduli sehingga tidak membiarkan adanya hujatan-hujatan itu.

18. Pemerintah RI tidak segan-segan menyebut usaha-usaha penegakan Syariat Islam, sebagai bagian dari isu terorisme. Banyak pemuda Islam dimasukkan dalam barisan tertuduh teroris, dengan indikasi mereka memiliki keberpihakan atau kontribusi dalam menegakkan Syariat Islam.

19. Pemerintah RI tidak mengembangkan kebijakan luar negeri sesuai hajat kehidupan kaum Muslimin. Mereka lebih bersikap nasionalis, lebih mengikuti hegemoni bangsa-bangsa Barat (Amerika), dan tidak bersikap tegas dalam konflik yang merugikan kepentingan negara-negara Muslim. Padahal secara Syariat Islam, sudah semestinya kita loyal kepada sesama Muslim.

20. Pemerintah RI tidak melarang segala bentuk praktik kemusyrikan yang melanda bangsa Indonesia selama ini, sejak dari pusat kota sampai ke kaki gunung atau tepi lautan. Justru Pemerintah banyak kontribusi dalam melestarikan dan mengembangkan budaya-budaya kemusyrikan itu. Banyak sekali situs-situs kemusyrikan yang dirawat, dipelihara, dijaga dengan biaya APBN besar. Sedangkan, perhatian terhadap TAUHID Ummat diabaikan.

21. Secara ritual, Pemerintah RI cenderung memilih tradisi ibadah yang mengajarkan hal-hal seperti berikut ini: membaca ushalli sebelum Shalat, membaca nawaitu sebelum puasa, merayakan Maulid Nabi, Isra’ Mi’raj, selamatan setelah ada orang wafat, tradisi tawasul, tabarruk, istighatsah, dll. Rata-rata tradisi ini sesuai dengan pengamalan ormas NU. Dalam pelajaran sekolah, buku-buku, atau ujian anak sekolah umum, tradisi seperti itu menjadi patokan. Sebagian kalangan Islam menyebut hal-hal seperti itu sebagai bid’ah yang harus dijauhi dan tak boleh diamalkan.

22. Pemerintah RI menjadikan upacara bendera seperti ritual yang dilakukan setiap Senin, atau setiap ada momen-momen hari peringatan nasional. Padahal dalam Islam, hal-hal seperti ini tidak diutamakan. Islam lebih menghargai syiar-syiar Islami, keikhlasan, dan komitmen, bukan hal-hal formalitas seperti itu.

23. Dan lain-lain.

Intinya, banyak sekali perselisihan antara kalangan dakwah Islam dengan Pemerintah RI. Kadang di dalamnya ada perselisihan antara satu ormas Islam dengan ormas lainnya; antara jamaah dakwah yang satu dengan lainnya. Bahkan ada perselisihan antara satu kaum dengan lainnya.

Lalu kembali kepada pernyataan sebagian orang, bahwa “hukmul qadhi yarfa’ul ikhtilaf” (keputusan qadhi itu menghapuskan segala perselisihan). Di atas begitu banyaknya perselisihan antara Pemerintah dengan kalangan dakwah Islam selama ini, apakah kaidah seperti itu bisa diterapkan secara konsisten?

Kalau Anda mengatakan: “YA!” Jelas itu sama dengan menghancurkan agama dan Syariat; sebab banyak kebijakan hukum Pemerintah yang tidak sesuai dengan Syariat Islam dan tujuan dakwah. Kalau Anda mengatakan: “TIDAK!” Maka, Anda jangan kesal hati kalau melihat saudaramu mengambil pendapat berbeda dengan pendapat Pemerintah (RI), karena lebih memilih kaidah Syariat Islam daripada pendapat Pemerintah itu.

Mungkin sebagian orang akan mengatakan, “Yang kami maksud ialah mengambil pendapat Pemerintah demi menjaga persatuan Ummat, agar mereka tak berpecah-belah.” Masalahnya, bagaimana tidak akan berpecah-belah, kalau Pemerintah tidak konsisten dengan Syariat Islam? Syariat itu akan menyatukan kita dan menghapuskan perpecahan. Jangan pernah bermimpi akan terjadi persatuan Ummat, selama kaidah-kaidah Syariat diabaikan.

Mungkin ada yang berkata lain, “Tetapi yang kami maksud disini bukan perselisihan dalam halal-haram, tetapi perselisihan yang bersifat pilihan, sehingga setiap pendapat bersifat boleh.” Kalau begitu maksudnya, maka janganlah Anda bersikap fanatik sehingga hendak menyalahkan pihak lain yang tak setuju dengan Fiqih Pemerintah. Kalau memang perselisihan ini sifatnya pilihan, Anda harus bersikap lapang dada, bukan menyalahkan dengan dalih “persatuan Ummat” dan “pandangan ulama”.

Nabi Saw pernah bersabda: “Asdaqul hadits kitabullah, wa khairul hadyi hadyu Muhammad” (sebaik-baik perkataan adalah Kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Saw). Nah, inilah dia metode terbaik yang perlu dipilih oleh setiap Muslim yang ada di bawah kolong langit ini. Mana saja yang sesuai Syariat Islam (meskipun berbeda dengan Fiqih Pemerintah), ambillah itu. Dan mana saja yang tertolak oleh Syariat (meskipun selaras dengan kebijakan Pemerintah), tolaklah itu.

Seperti disebutkan dalam Surat An Nisaa’ 59: “Dan jika kalian berselisih pendapat dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu jika kalian beriman kepada-Nya dan Hari Akhirat. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.” Hal inilah yang disebut Ibnu Mas’ud Ra sebagai komitmen Al Jamaah: “Sepakat dengan al haq, meskipun engkau seorang diri!”

PESAN AKHIR: Bila Anda mendapati kebijakan Pemerintah RI yang sesuai dan selaras dengan Syariat Islam; ikutilah itu, dukunglah, dan doakan. Namun jika ada kebijakan yang tidak sesuai Syariat Islam; tinggalkan saja, berikan nasehat, atau lakukan perbaikan sekuat kesanggupanmu! Dengan demikian, kita akan selalu ISTIQAMAH di segala keadaan. Insya Allah.

Demikian, semoga tulisan sederhana ini bermanfaat. Rabbighfirli wa li walidaiya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma amin. Wallahu a’lam bisshawaab.

Depok, 19 September 2011.

AM. Waskito.

Iklan

6 Responses to Mengambil Hukum Fiqih Versi Pemerintah

  1. abuabyan berkata:

    PESAN AKHIR: Bila Anda mendapati
    kebijakan Pemerintah RI yang sesuai
    dan selaras dengan Syariat Islam ;
    ikutilah itu , dukunglah , dan doakan.
    Namun jika ada kebijakan yang tidak
    sesuai Syariat Islam ; tinggalkan saja,
    berikan nasehat , atau lakukan
    perbaikan sekuat kesanggupanmu!
    Dengan demikian , kita akan selalu
    ISTIQAMAH di segala keadaan. Insya
    Allah .

    Ana rasa itulah pilihan yg paling hati – hati.

  2. abuabyan berkata:

    Jika kita mencermati teks- teks
    keagamaan, kita akan dapati bahwa
    banyak hal yang diatur dari dua
    perspektif yang berbeda. Hal ini untuk
    menciptakan harmoni dan
    keseimbangan dalam kehidupan ,
    yang ini merupakan salah satu
    keindahan ajaran Islam .

    Teks -teks keagamaan itu seharusnya
    diletakkan pada posnya yang sesuai .
    Namun, sering kali yang terjadi justru
    kebalikannya .

    Teks yang menganjurkan sedekah
    yang ditujukan untuk orang kaya ,
    misalnya , malah digunakan oleh
    orang miskin, untuk ‘memaksa ’ agar
    diberi.

    Sebaliknya, teks yang
    mengecam perbuatan minta- minta
    yang ditujukan bagi orang yang
    memiliki kekurangan finansial , malah
    digunakan oleh orang kaya untuk
    menjustifikasi sikap pelitnya.

    Teks yang ditujukan kepada rakyat
    untuk bersabar dan tetap taat
    meskipun penguasa bersikap zalim ,
    malah digunakan oleh penguasa
    zalim untuk terus melakukan
    penindasan .

    Sementara , teks kecaman
    terhadap penguasa zalim malah
    digunakan oleh rakyat untuk bersikap
    tidak taat, dan bahkan anarkis .
    Teks bagi para isteri untuk taat kepada
    suaminya malah digunakan oleh
    suami untuk melegalkan kesemena –
    menaannya . Padahal para suami
    terkena teks yang mengecam sikap
    ketidakadilannya .

    Demikianlah seterusnya.

    http://adniku.com/2011/09/11/disharmoni-penempatan-teks-keagamaan-yang-tidak-tepat/

  3. abisyakir berkata:

    @ Abu Abyan…

    Benar Akhi, kenyataan seperti itu memang ada. Alhamdulillah, ada yang bisa membidik masalah ini dengan lembut, tepat, dan ringkas. Saya sangat apresiatif, khususnya pada kalimat ini:

    Teks yang ditujukan kepada rakyat
    untuk bersabar dan tetap taat
    meskipun penguasa bersikap zalim ,
    malah digunakan oleh penguasa
    zalim untuk terus melakukan
    penindasan .

    Sementara , teks kecaman
    terhadap penguasa zalim malah
    digunakan oleh rakyat untuk bersikap
    tidak taat, dan bahkan anarkis .

    Itu memang ada dan sesuai realitas. Wallahu A’lam bisshawaab.

    AMW.

  4. DOKS berkata:

    Izin copas, Ustadz. Sharing ke komunitas muslim yang lain. Jazakumullah khairan katsira

  5. dyah_ummumaryam berkata:

    bismillaahirrohmaanirrohiim
    assalaamu’alaikuum
    sy s7 dgn abi syakir,kita taat kpd syariat,jd klo pmrnth sesuai syariat didukung,klo menyimpang kita tingglkn sj mskpn kita ‘berbeda sendiri’

  6. sahabat berkata:

    Barakallahu fikum, kami berharap admin tetap istiqamah untuk tdk jadi duat pemerintah (apalagi yg DIGAJI, krn berarti bukan jd duat lagi tapi jd pegawai pemerintah).

    Tdk diragukan lagi mengambil jarak dg pemerintah adl SUNNAH.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: