10 Pelanggaran Etika Chandra Hamzah

Bismillahirrahmaanirrahim.

Jum’at, 23 September 2011 Chandra M. Hamzah memberi penjelasan kronologis pertemuan dia dengan M. Nazaruddin. Penjelasan ini cukup panjang-lebar, dengan diperkuat data-data presentasi. Konon, Chandra Hamzah perlu menunggu beberapa bulan untuk memberikan penjelasan, karena belum diijinkan oleh Komisi Etik KPK. Karena banyaknya fitnah-fitnah, maka setelah diperiksa KPK, Chandra Hamzah baru bisa membantah opini-opini jahat yang beredar.  Intinya, menurut Chandra Hamzah, dia tidak terlibat praktik suap seperti yang dituduhkan Nazaruddin.

Terkait bantahan atau klarifikasi oleh Chandra Hamzah itu, bisa dibaca beritanya disini: Inilah Kronologi Pertemuan Chandra dengan Nazaruddin. Singkat kata, Chandra Hamzah pernah bertemu Nazaruddin 4 kali, yaitu:

[1]. Saat pertemuan di rumah Wasekjen Partai Demokrat, Saan Mustopa. Waktu, tahun 2008, saat Chandra baru menjabat pimpinan KPK. Dalam rangka nostalgia bertemu teman lama, Saan Mustopa. Disana juga ada Anas Urbaningrum; [2]. Saat pertemuan dengan Saan Mustopa juga di sebuah kafe di Jakarta, 15 Oktober 2009, atau 2 minggu sebelum Chandra Hamzah ditahan di Bareskrim dalam kasus kriminalisasi pimpinan KPK Bibit-Chandra. Saan mau mendengar isu kriminalisasi; [3]. Saat pertemuan di rumah Nazaruddin di Pejaten Jakarta, tahun 2009. Chandra diundang bertemu oleh Nazaruddin melalui BBM, katanya anggota DPR Partai Demokrat Beny K. Harman mau bertemu Chandra.  Agenda, masih soal kriminalisasi Bibit-Chandra (padahal kasus itu sudah lama berlalu); [4]. Saat pertemuan di rumah Nazaruddin, antara tanggal 10 September sampai 8 Oktober 2010, sebelum SKPP ditolak oleh MA. Agenda pertemuan, shilaturahmi usai Lebaran.

Menurut pengacara KPK, Alexander Lay, pertemuan Chandra Hamzah dengan Nazaruddin itu sebanyak 4 kali dalam waktu 2 tahun. Tetapi kalau menurut Nazaruddin, pertemuan itu sebanyak 5 kali di tempat-tempat seperti mall atau kafe.

Terkait masalah Chandra Hamzah ini ada 3 poin penting. PERTAMA, soal keterlibatan Chanda Hamzah dalam praktik korupsi (penyuapan). Terhadap masalah ini, kita sebagai masyarakat umum tidak bisa ikut campur. Hal itu sudah menjadi domain kepolisian, kejaksaan, para pengacara Nazar, juga lembaga pengadilan. KEDUA, soal pelanggaran etika yang dilakukan oleh Chandra Hamzah sebagai seorang pimpinan KPK. Disini kita bisa membuktikan bahwa Chandra sudah banyak melakukan pelanggaran etika dalam kapasitasnya sebagai pimpinan lembaga pemberantasan korupsi. KETIGA, cara-cara Chandra Hamzah dalam membela dirinya dengan bertameng lembaga KPK atau agenda pemberantasan korupsi. Cara-cara demikian sangat menyakitkan. Seolah pemberantasan korupsi di negeri ini benar-benar tergantung posisi Chandra Hamzah di KPK. Logika yang sama dipakai Bibit-Chandra saat terbelit kasus kriminalisasi waktu itu.

Di mata masyarakat umum, apa yang telah dilakukan oleh Chandra Hamzah selama ini sudah cukup untuk disebut sebagai PELANGGARAN ETIKA. Entah lagi, kalau lembaga KPK memiliki “rasa etika” berbeda dengan masyarakat umum. Bisa saja terjadi, dalam UU KPK sesuatu yang “tidak etik” menurut masyarakat, dianggap “masih etik” oleh KPK.

Disini kita bisa sebut, minimal ada setidaknya 10 pelanggaran etika (moralitas) oleh Chandra Hamzah selaku pimpinan KPK, yaitu sebagai berikut:

[1]. Chandra Hamzah bertemu pejabat partai politik, anggota DPR, atau pengusaha, di luar gedung KPK, di luar jadwal kerja di KPK. Kalau memang pertemuan-pertemuan itu penting dan sangat dibutuhkan KPK, seharusnya dilakukan di gedung KPK, dengan fasilitas KPK, bahkan agenda pertemuan dan hasil-hasilnya dibuatkan notulen rapatnya.

[2]. Chandra Hamzah bertemu dengan pejabat-pejabat atau anggota DPR Partai Demokrat, dan itu terjadi berkali-kali. Baik dengan Nazaruddin atau lainnya. Andaikan pertemuan-pertemuan itu penting, merupakan agenda KPK, dan sangat dibutuhkan untuk pemberantasan korupsi; Chandra harus membuat jejak-rekam pertemuan itu secara rapi, lalu dilaporkan ke KPK. Namun adakah jejak-rekam itu? Dan mengapa ketika bertemu, cenderung dengan pejabat atau anggota DPR Partai Demokrat? Lalu kapan Chandra Hamzah memberikan waktu bertemu dengan pejabat atau anggota DPR partai-partai lain?

[3]. Chandra Hamzah datang ke rumah pejabat Partai Demokrat, yaitu Nazaruddin. Bahkan Chandra mengaku mengendarai mobil sendiri, sambil mencari-cari rumah Nazaruddin. Sehina itukah seorang Chandra Hamzah sehingga mau diajak bertemu di rumah Nazaruddin? Andaikan Nazaruddin hanya seorang Ketua RT, tukang becak, atau pegawai bengkel motor; maukah Chandra Hamzah datang ke rumahnya?

[4]. Chandra Hamzah tahu posisi penting Nazaruddin. Hal itu karena Saan Mustopa pernah mengenalkan Nazaruddin ke Chandra Hamzah. Nazaruddin selain anggota DPR Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, anggota Banggar DPR, sekaligus bendahara Partai Demokrat. Pertemuan antara pimpinan KPK dengan orang seperti Nazaruddin sangat tidak layak dilakukan di luar gedung KPK, di luar jam dinas KPK. Menurut akal sehat, tidak mungkin dalam pertemuan semacam ini hanya dibahas soal perkenalan, nostalgia lama, atau shilaturahmi Idul Fithri. Pejabat-pejabat elit (DPR, KPK, atau partai) tak akan membuang-buang waktu untuk hal-hal sepele. Malah sering terjadi, dalam forum santai di padang golf pun sering dilakukan deal-deal bisnis (atau politik).

[5]. Chandra Hamzah tidak belajar dari kasus kriminalisasi “Bibit-Chandra” yang selalu dia katakan dimana-mana itu. Sebagai orang yang pernah terlibat dalam kasus “cicak-buaya” bersama Bibit Samad Rianto, seharusnya Chandra bisa menarik pelajaran; bahwa posisi pimpinan KPK itu sangat sensitif. Bisa saja mereka dijebak oleh skenario-skenario tertentu, meskipun dengan alasan pertemuan, shilaturahmi, dan sebagainya. Mengapa Chandra seperti tidak kapok untuk masuk ke ruang-ruang sensitif? Apakah dia memang terobsesi untuk masuk penjara?

[6]. Chandra Hamzah tidak belajar dari rekayasa yang menimpa mantan Ketua KPK, Antasari Azhar. Banyak pihak, termasuk keluarga mendiang Nasaruddin, mengakui bahwa Antasari Azhar tidak terlibat dalam pembunuhan Nasaruddin itu. Hal ini didukung oleh keterangan para saksi ahli dan pakar hukum pidana. Jika posisi sekuat Antasari saja masih bisa dimainkan dalam proses hukum, bagaimana mungkin Chandra tidak menyadari semua bahaya di sekitarnya?

[7]. Sangat terbuka kemungkinan, Chandra Hamzah telah bertemu dengan banyak elit-elit politik di luar gedung KPK, di luar jam dinas KPK. Fakta berbicara, Chandra Hamzah mengaku pernah bertemu 4 kali dengan Nazaruddin. Itu baru dengan Nazaruddin, bagaimana dengan anggota DPR atau pengurus Partai Demokrat yang lain? Setidaknya, Chandra Hamzah mengaku kenal dekat dengan Saan Mustopa dari Partai Demokrat. Semestinya, dengan siapa saja Chandra Hamzah bertemu, hal itu harus diungkap juga. Terlepas, ia berkaitan dengan kasus Nazaruddin atau tidak.

[8]. Chandra Hamzah sangat tahu bahwa posisinya sebagai pimpinan KPK memiliki nilai istimewa di mata elit-elit politik dan masyarakat. Andaikan Chandra Hamzah bukan anggota KPK, mungkin tidak banyak orang membutuhkan dirinya. Chandra sendiri mengakui, bahwa posisinya sangat penting di KPK, sehingga ada orang-orang tertentu yang ingin menjatuhkan dirinya sebagai pimpinan KPK. Chandra tahu bahwa “posisinya istimewa”. Kalau sudah tahu begitu, mengapa dia sering bertemu elit-elit politik di luar gedung KPK, di luar jam dinas KPK? Sekali lagi, andaikan Chandra bukan anggota pimpinan KPK, dia tak akan dikenal masyarakat luas.

[9]. Chandra Hamzah selalu berdalih dengan isu “kriminalisasi”, seolah dirinya suci dari kesalahan. Bukan karena kita hendak membela Nazaruddin, tetapi pimpinan KPK sendiri (seperti Chandra Hamzah, Ade Raharja, Johan Budi, dll) tidak berhati-hati menjaga diri. Mereka sering bertemu dengan elit-elit politik di luar gedung KPK, di luar waktu dinas KPK. Tidak selalu orang lain yang memiliki makar “kriminalisasi”, bisa jadi “sifat kriminal” itu memang ada dalam diri pimpinan-pimpinan KPK, yang merasa bisa “mengorderkan jabatan”.

[10]. Chandra Hamzah dan kawan-kawan sering berdalih, bahwa ada upaya melemahkan KPK, upaya melumpuhkan gerakan pemberantasan korupsi, dll. Nyatanya, pimpinan KPK (Chandra Hamzah) tidak malu-malu datang ke rumah pejabat Partai Demokrat, sekaligus bendahara partai itu. Kalau dia konsisten dengan upaya pemberantasan korupsi, seharusnya mengundang Nazar datang ke kantor KPK. Untuk apa disediakan kantor, kalau pimpinan KPK lebih senang bertemu di luar? Bukan masyarakat yang ingin melemahkan KPK, tetapi pejabat-pejabat KPK itu sendiri yang tak tahu malu. Mereka melemahkan KPK dari dalam, lalu menuduh orang lain “melemahkan KPK”. Aneh.

Secara kasat mata, Chandra Hamzah sudah masuk “keranjang”. Dia sudah mengakui beberapa kali bertemu Nazaruddin di rumah Nazaruddin. Apapun isi pembicaraan itu, siapapun yang mengundang, berapa lama pembicaraan dilakukan, adakah rekaman CCTV atau tidak; semua itu telah menjadi fakta telanjang, bahwa Chandra M. Hamzah telah melakukan pelanggaran etika. Sangat tidak pantas, pimpinan KPK bertemu pejabat elit partai tertentu di rumah mereka. Kalau dia konsisten dengan etika keprofesian, seharusnya MEMILIH BICARA DI KANTOR KPK.

Chandra Hamzah hendak membela diri dan menepis tuduhan Nazaruddin; tetapi dia justru memerosokkan dirinya dalam kesulitan etik. Kalau soal kasus korupsinya, ya silakan diteruskan oleh KPK, kepolisian, kejaksaan, pengacara, dan sebagainya. Tetapi secara ETIKA, posisi Chandra Hamzah sudah selesai. Selamat jalan, Pak!

Secara pribadi, saya bersemangat mengkritisi hal seperti ini, dengan harapan kuat, akan muncul sosok-sosok pemimpin urusan negara yang bersikap ADIL, JUJUR, dan BERANI membela hak-hak masyarakat luas. Bukan sosok munafik yang manis retorika. Meskipun seringkali, harapan itu begitu sulit terwujud. Jangan berputus-asa. Di antara 10 harapan kita, bisa jadi ada 1 harapan yang terkabul. Insya Allah. Teruslah berbuat baik, sampai Allah Ta’ala menurunkan pertolongan. Allahumma amin.

 

AM. Waskito.

 

 

Iklan

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: