Menggugat Moral Para Politisi…

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Di era politik demokrasi seperti selama ini, kita sangat sering menyaksikan suatu kenyataan (fenomena), yaitu: Kepala daerah tertentu yang sedang menjabat, berambisi mengikuti pemilihan kepala daerah yang lebih tinggi di tempat lain. Dalam Pilkada Jakarta 2012, ada beberapa kepala daerah yang masih aktif, ikut dalam kompetisi memperebutkan kursi Gubernur DKI Jakarta itu. Ada yang masih menjabat gubernur di daerah lain, ada yang menjabat walikota; bahkan ada yang masih menjabat sebagai anggota DPR dan lainnya.

Semua ini adalah mencerminkan hancurnya moralitas politik di negeri ini. Para politisi hanya mengejar jabatan politik saja, dan amat sangat berambisi meraih jabatan lebih tinggi; sehingga dia rela meninggalkan atau menyia-nyiakan jabatan yang sudah diperolehnya. Masya Allah, begitu tingginya mereka menilai jabatan yang hendak dikejar, dan begitu rendahnya mereka menilai jabatan yang sedang diemban. Para politisi semacam inilah yang selama ini terus menganiaya bangsa.

Politisi Bulus, Hanya Mengejar Kekuasaan. Melupakan Amanah Rakyat.

Ada banyak kritik yang bisa diberikan disini…

Kaidah dasar yang menjadi acuan disini adalah: “Seorang pejabat yang sedang mengemban suatu jabatan, dimana jabatan itu diperoleh melalui mekanisme pemilihan, maka dia tidak layak mengikuti pemilihan lain untuk memperoleh jabatan yang lebih tinggi.” Secara aturan UU, mungkin cara demikian legal; tetapi secara moral, ia sangat bobrok. Para pejabat semacam itu sangat kelihatan hanya berambisi mencari jabatan birokrasi saja; bukan melayani rakyatnya. Kalau jujur melayani rakyat, ya tuntaskan pekerjaan kalian, jangan tegiur iming-iming jabatan politik lain.

Kalau diumpamakan, seperti seorang pemuda yang mati-matian ingin menikahi seorang gadis. Pemuda itu memuji, merayu, berjanji, dan seterusnya yang membuat hati sang gadis blingsatan karena tak kuat mendengar rayuannya. Tetapi setelah menikah, baru beberapa tahun; si pemuda sudah mulai lirak-lirik gadis lain yang katanya lebih segar, lebih cantik, lebih mempesona. Isteri resminya mulai disia-siakan; hatinya terpenjara oleh godaan gadis-gadis lain yang masih spekulatif (tidak jelas). Politisi tidak bermoral perilakunya seperti ini. Mereka sudah mendapat jabatan yang diimpikan, lalu disia-siakan begitu saja. Sangat prihatin!

Dalam konteks riil, misalnya ada seorang gubernur atau walikota; dia sedang menjabat kepala daerah di suatu tempat. Jabatan dia berlaku selama 5 tahun dan hal itu belum selesai, atau masih di tengah jalan. Saat muncul even Pilkada yang lebih bergengsi, tiba-tiba dia ikut mencalonkan diri dalam Pilkada itu. Lalu bagaimana dengan jabatan dia sendiri? Mengapa ia mau ditinggalkan begitu saja? Seringan itukah…

Apakah ketika dulu dia mencalonkan diri menjadi pejabat di sebuah kota/daerah, dia berkata kepada para calon pemilihnya: “Wahai rakyat Kota S, atau rakyat provinsi P… Ingat ya, nanti kalau saya terpilih, lalu ada tawaran Pilkada lain yang lebih menggiurkan, saya akan ikut Pilkada itu ya. Mohon kalian semua yang memilihku, kalian merelakan kalau nanti di tengah jalan amanah kalian aku khianati. Tolong ya kalian maklumi!” Apa-apaan moral pemimpin seperti ini? Pemimpin yang modal ambisi politik doang seperti ini, jangan diharap dia akan bisa membawa kemajuan. Mustahil itu!

Harusnya, jabatan itu tuntaskan dulu, selama 5 tahun, sebagaimana janjinya dulu. Bukankah saat dulu dilantik sebagai kepala daerah, itu untuk satu periode (5 tahunan)? Mengapa kok jadi disingkat-singkat waktunya? Memang, secara aturan politik, di negeri yang penuh “kudis moral” dan “koreng akhlak” ini, semua itu diperbolehkan, semua itu legal. Tetapi secara moral, ia sangat buruk. Tidak akan mungkin ada rakyat di suatu daerah rela kepala daerahnya mandeg di tengah jalan begitu saja. Tidak ada itu. Kecuali kalau kepala daerah itu gagal, tidak bisa memimpin, korup, atau terlibat kriminal; nah, itu urusan lain.

Misalnya, ada seorang anggota DPR aktif, dia mencalonkan diri sebagai calon gubernur, misalnya di provinsi DJ. Oke secara aturan, itu boleh; tetapi secara moral, itu hancur. Mengapa demikian? Sebab ketika dulu dia dipilih dalam pemilu oleh rakyat, sehingga dia menjadi anggota DPR; dia dipilih untuk menjadi anggota DPR, mewakili rakyatnya, selama 5 tahun. Rakyatnya memilih dia bukan untuk jadi gubernur DJ, tapi anggota DPR (misalnya untuk kota P). Ini adalah pelanggaran moral yang payah.

Pernah ada, seorang politisi, namanya S. Dia ikut pemilu, dan berhasil lolos sebagai anggota DPR RI. Baru saja jadi anggota DPR RI, dia ditawari jadi menteri kabinet, bidang Menristek. Dia terima tawaran itu, lalu jabatan anggota DPR dia serahkan ke kawannya. Baru juga setahun menjadi Menristek, dia dicopot jabatan. Wih, kasihan banget… Dia dipilih oleh ratusan ribu pemilih untuk menjadi anggota DPR selama 5 tahun, tapi setelah menjadi anggota DPR, dia sia-siakan suara rakyatnya. Ingat, saat itu rakyat memilih nama dia dan fotonya; bukan memilih kuota anggota DPR; tetapi memilih sosok pribadinya. Begitu entengnya politisi itu meninggalkan amanah dukungan rakyat untuk menjadi menteri; setelah jadi menteri, dia paling duluan ditendang. Kasihan deh…

Ini kan cara-cara lacur dalam perpolitikan. Wong sejak awal dipilih jadi anggota DPR, kok migrasi ke jabatan kepala daerah? Mestinya, sebelum ikut even Pilkada, Pilpres, dan lainnya, si anggota DPR itu melapor ke para pemilihnya, dan meminta persetujuan mereka. Kalau mereka tak mengizinkan, ya jangan dilakukan. Wong jabatan kepala daerah atau anggota DPR itu memang amanah. Bukan untuk gaya-gayaan, atau untuk batu loncatan demi jabatan lebih tinggi.

Coba ya, kalau kita hendak melakukan suatu transaksi yang profesional; pasti mula-mula ada surat perjanjian dulu, atau kontrak, atau akad. Jika berupa kerjasama, ada MoU. Tujuan dari semua ini adalah untuk memastikan bahwa arah kerja, pelayanan, atau kerjasama ke depan, selalu berada dalam koridor yang disepakati. Jika kelak ada masalah-masalah, tinggal merujuk ke pasal-pasal perjanjian itu. Inilah standar moral dan profesionalitas. Seharusnya, dalam politik pun begitu. Kalau seorang pejabat atau anggota DPR sudah mempunyai posisi yang tetap, berdasarkan proses pemilihan, ya sudah laksanakan konsekuensinya (akad) dengan baik. Anda kan sudah di-kontrak untuk menjabat sekian tahun, jadi laksanakan dong! Bibirmu jangan ngiler melihat jabatan lain yang lebih empuk.

Tetapi dalam konteks politik Indonesia hari ini, terlalu banyak pelacur politik-nya, ketimbang politisi bermoral. Di mata mereka, jabatan adalah segalanya. Demi jabatan, apapun akan dilakukan, termasuk dengan menjual diri dan jabatan yang lain. Baik kepala daerah, anggota DPR, atau politisi; banyak yang tidak bermoral. Mereka jadikan jabatan yang rendah, semata sebagai “batu loncatan” untuk mencapai jabatan tinggi.

Tidak ada salahnya, para ahli hukum mulai mempelajari fenomena aneh ini. Pasti ada celah-celah pelanggaran hukum yang bisa ditemukan disana. Sebab, selama cara-cara pelacuran politik itu masih dipakai, jangan berharap akan ada kemajuan, keadilan, keamanan, dan kemakmuran!

(Mine).

8 Responses to Menggugat Moral Para Politisi…

  1. Imam Syafii berkata:

    @ Imam Syafi’i…

    Mungkin mas bisa buat artikel tentang kaitan antara Jokowi dan Ahmadinejad. Soalnya Ahok sering mengkait2kan antara karakter Jokowi dg pemimpin Syiah Iran ini. Karena memang secara lahir terlihat sekali persamaan keduanya. Dua2nya jg media darling. Mungkin umat jg perlu disadarkan agar tdk dibutakan penampilan luar, jg mewaspadai Jokowi yg dipoles penuh oleh media kristen liberal kayak Kompas, tribunnews dan Tempo. Syukron.

    Respon: Ya, sejujurnya kita suka dengan pemimpin yang sederhana, patriot, pro rakyat, pintar, dan kreatif. Kita suka dengan hal itu, lazimnya sifat dasar manusia mencintai kebaikan dan keadilan. Tapi ya itu tadi…terlalu banyak rekayasa visualnya; jadi akhirnya seperti penuh “sandiwara” dan “pencitraan”. Terbukti hampir 8 tahun kita dipimpin tokoh “pencitraan”, hasilnya ya negara tambah sakit dan rakyat sengsara. Tapi bagi kalangan Liberal Kapitalistik, model tokoh “pencitraan” itu perlu; seperti halnya mereka mengagung-agungkan pemain film, vokalis band, seniman, olahragawan, dll. di dunia entertainment. “Di sono ada duit dan sumber rupiah yang terus mengalir,” begitu kilahnya. Ternyata, model citraan begitu dipakai juga di dunia politik. Selain Jokowi, yang lagi seru-serunya dijual ialah Dahlan Iskan. Sampai dia dibuatkan “senitron khusus” dengan judul “kesempatan kedua”. He he he…Pak Dahlan, Pak Dahlan…

    Admin.

  2. a berkata:

    Setuju Tadz …..barakallahu fiekum…

  3. madono don berkata:

    yah namanya juga nafsu..sblm ajal menjemput,akan trus rakus!inna nafsa laammarotun bissuui,illa maa rohima robbii..tul tadz?

  4. Hardiono berkata:

    Seperti biasa, sore itu saya pulang ke rumah naik angkot. Sudah ada beberapa orang penumpang lain di dalamnya. Tiba-tiba ada orang yang menyetop angkot tersebut di jalan. “Mau dicarter?” kata dia pada sopir angkot. Mereka berbicara sesaat, kemudian sopir menoleh pada para penumpang dan … “Punteun ah, bapak, ibu, sampai sini saja, angkotnya mau dicarter”.

    Ya sudah, kami turun saja meskipun jengkel. Buat apalah ribut dengan dia. Lalu kami berdiri di pinggir jalan menunggu angkot yang lain, sementara sang angkot dan yang mencarternya berlalu dengan santai.

    Terus terang, kami merasa kecewa, jengkel, marah. Kami naik angkot tersebut karena percaya sang sopir akan mengantar kami pada tujuan. Kami menaruh amanah pada sang sopir, tapi di tengah jalan, dengan seenaknya sang sopir mengkhianati amanah kami hanya karena ada tawaran menggiurkan.

    Yah memang, hal seperti ini sering terjadi dalam dunia “per-angkotan” di Indonesia. Banyak sekali keluhan dari para penumpang yang diturunkan di tengah jalan karena supirnya tertarik mengangkut penumpang ke jurusan lain.

    Kenapa banyak sopir angkot berbuat begini?. Mungkin saja karena mereka, maaf, berpendidikan rendah.

    Lalu apa hubungan antara perilaku sopir angkot dengan perilaku politisi pada artikel di atas?. ….. Pikir pikir sendiri deh.

  5. abisyakir berkata:

    @ Hardiono…

    Ha ha ha…sebuah nasehat “intermezzo” yang cukup menarik. Syukran jazakumullah khair Akhi.

    Admin.

  6. Hardiono berkata:

    Jazakallahu khairan, untuk pak ustadz juga.

  7. gold price berkata:

    Secara politis dan yuridis DPRD adalah wakil rakyat minimal rakyat yang ada di daerah pemilihannya. Namun faktanya belum seluruh rakyat merasa diwakili kehendaknya dan memiliki optimisme, wakilnya di legislatif akan memperjuangkan kehendaknya. Kesan rakyat terhadap wakilnya pada saat ini, masih banyak yang bernada minor, bahkan terkadang lebih terlihat sebagai “komandan rakyat” yang siap berbeda bahkan membantah dengan kehendak rakyat. Ke depan DPRD, selaku aktor politik di daerah perlu melakukan reaktualisasi, redefinisi dan reposisi akan fungsi dan peran asasinya sebagai “artikulator” pembawa aspirasi kehendak rakyat secara lebih realistis-bermakna.

  8. silver account berkata:

    Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: