Pidato SBY dan KPK (Seri Kesekian)

Hari-hari ini Pak SBY lagi panen pujian, simpati, dan dukungan. Masyarakat Indonesia lagi mengelu-elukan pidatonya pada malam hari, 8 Oktober 2012. Pidato yang dianggap berhasil menyelamatkan posisi KPK dalam perseteruannya dengan Polri itu, membuat lawan-lawan politik SBY (termasuk TVOne dan MetroTV) tak pelak memuji isi pidato SBY.

Intinya, dalam pidato itu, SBY meminta agar kasus simulator lalu-lintas yang melibatkan Joko Susilo, dilimpahkan kepada KPK; kasus hukum Novel Baswedan di-pending dulu dan dicari cara yang tepat; revisi UU KPK sementara di-stop dulu, karena timing-nya belum tepat. Ada poin-poin lain, tapi 3 poin itu paling utama.

Menurut saya, di balik pidato SBY itu ada kekurangan-kekurangan yang sangat mendasar. Hal ini tidak diperhatikan oleh banyak orang, termasuk oleh para aktivis anti korupsi yang meneriakkan slogan “Save KPK!” Ini kekurangan mendasar lho ya, bukan dicari-cari.

PERTAMA. Anda masih ingat kasus “Cicak-Buaya” waktu itu, ketika dua Ketua KPK, Bibit Samad dan Chandra Hamzah, diisukan sedang dikriminalisasi oleh Polri? Masih ingat tidak? Ketika itu kan SBY pidato juga, yang inti pidatonya, dia membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus itu; lalu ujungnya proses hukum Bibit-Chandra dihentikan, meskipun kata pihak Kejaksaan sudah sampai status P21 (siap dilimpahkan ke pengadilan). Ini kan bentuk intervensi SBY terhadap hukum, sehingga dia kemudian digugat oleh OC. Kaligis dan kawan-kawan, karena dianggap mencampuri proses hukum. Ingat gak sih kejadian itu? Coba bandingkan dengan pidato SBY kemarin? Itu kan ada kesamaannya, yaitu sama-sama intervensi dalam soal proses hukum; disana SBY berusaha mengarahkan proses hukum (kasus Joko Susilo) dan menghentikan proses hukum (terhadap Novel Baswedan). Kalau ditanya, apa hak SBY untuk melakukan itu? Apa dia ada di posisi Yudikatif?

Tolong Jangan Ikuti Kata-kata Ini Ya. Egois Banget Tuh…

KEDUA. Dalam soal penghentian proses revisi UU KPK. Ini kita tak bicara soal substansinya ya, hanya soal mekanisme legalnya saja. Revisi UU KPK dilakukan oleh DPR, lalu SBY minta supaya revisi tidak dilakukan saat ini. Nah, soal revisi kan agenda DPR, mengapa SBY harus ikut-ikutan? SBY kan eksekutif, bukan legislatif; apa urusannya dengan agenda DPR? Maaf maaf, ini bukan soal substansi revisi UU yang katanya melemahkan KPK itu; bukan kesana. Tapi soal menghargai mekanisme legal yang sudah disepakati. Harusnya DPR berjalan sendiri sesuai agenda mereka, jangan terpengaruh pidato SBY; itu kalau mereka konsisten dengan mekanisme legislasi di parlemen.

KETIGA. Untuk mengatasi kericuhan antara KPK Vs Polri, lebih baik kalau SBY memanggil kedua pimpinan lembaga tersebut, plus anak-buahnya; lalu menyelesaikan masalah itu secara tertutup. Masalah konflik antar lembaga negara itu tidak bagus diselesaikan lewat pidato; bukan begitu caranya. Lebih tepat melalui lobi-lobi politik. Setelah lobi-lobi politik selesai, hasil keputusan operasional-nya silakan disampaikan oleh Kepala Polri atau Ketua KPK sendiri; bukan sosok Presiden. Karena mereka lembaga hukum, jadi kalau memutuskan sesuatu dimaklumi secara hukum. Tapi kan dasarnya SBY itu suka “pencitraan”… Masalah yang mestinya bisa diselesaikan diam-diam, malah dia angkat juga ke permukaan. Ini tidak bagus.

KEEMPAT. Ketika terjadi kericuhan antar lembaga di bawah payung pemerintahan SBY, mestinya kalau seorang pemimpin yang bijak, baik, dan tulus; selesaikan kericuhan itu baik-baik, semakin sedikit publikasi semakin baik. Kalau antar lembaga negara ricuh, justru itu menunjukkan ada silang-sengketa, konflik kepentingan, atau kesemrawutan manajemen birokrasi disana. Dimana saja banyak pertengkaran, itu pertanda negatif, bukan positif. Tapi SBY malah “secara gagah” melembagakan kesan konflik birokrasi itu, konflik antar lembaga penegak hukum, konflik antar anak-buahnya sendiri. Hal itu dilembagakan ya lewat pidato kemarin itu.

KELIMA. Saat pidato itu SBY tampak gamang dan ragu. Kalau tidak percaya, coba perhatikan lagi berapa kali dia berkata “menurut saya”? Coba ingat lagi…berapa kali kata “menurut saya” itu dia ucapkan? Kata “menurut saya” disana mencerminkan sikap SBY yang ragu. Sebagai seorang presiden, dia punya wewenang dan posisi kepemimpinan. SBY bukan penulis, bukan pengamat, bukan akademisi; tetapi dia seorang pemimpin. Semakin banyak seorang pemimpin memakai kata “menurut saya” (sebuah frasa yang mengesankan satu pendapat yang dia pilih) hal itu menunjukkan bahwa dia tidak memiliki ketegasan dalam bersikap. Mestinya, SBY cukup pidato singkat saja, lalu sebutkan kebijakan yang dia tempuh (tanpa memberi pilihan lain). Kalau perlu, tidak usah pidato, tapi paksa bawahannya melaksanakan kebijakan yang menurutnya paling baik.

Singkat kata, pidato SBY itu cukup bagus, untuk konsumsi media, jejaring sosial, dan bahan obrolan; tapi untuk kebijakan lapangan, kemantapan sistem birokrasi, untuk kemantapan prosedur hukum, serta untuk buah maslahat yang sifatnya kongkrit, pidato seperti itu negatif nilainya. Bangsa kita ini terlalu kasihan sekali kalau hanya untuk bahan konsumsi media saja; kasihan, kasihan banget Pak. Sudah semestinya para pemimpin itu hemat kata-kata, hemat retorika, hemat gaya…tapi penuh tindakan nyata, penuh kebijakan demi kemaslahatan kongkrit, penuh kontribusi yang terasa hasilnya dalam kehidupan.

Coba saya bertanya…perubahan apa yang bisa dihasilkan dalam pemberantasan korupsi, setelah seorang pemimpin melontarkan 1001 pidato tentang pentingnya memberantas korupsi? Maka jawabnya: Berantas korupsi dengan tindakan, bukan retorika; semakin sepi ucap-kalam dan ramai tindak-nyata, itu lebih baik. Begitu kan…

(Mine).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: