Logika Profesor Hukum Vs Logika Al Qur`an

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Malam kemarin, 16 Oktober 2012, saya mengikuti sebagian diskusi di Indonesia Lawyers Club, TVOne. Topik utamanya tentang pemberian grasi presiden bagi para terpidana narkoba. Namun diskusi berkembang ke arah, perlu tidaknya hukuman mati berlaku dalam sistem peradilan Indonesia.

Kadang Hukum Kematian Dibutuhkan Untuk Menjaga Kehidupan.

Seorang profesor pakar hukum, Prof. M. Laica Marzuki diminta pendapatnya tentang vonis mati. Dia mengatakan tidak setuju ada hukuman mati. Bukan hanya terhadap terdakwa kasus narkoba, tetapi dalam semua bentuk kejahatan yang terjadi; termasuk pada pembunuhan yang paling sadis sekali pun (seperti genocida). Pendapat ini didukung oleh Ifdhal Kasim, dari Komnas HAM. Sosok Fajroel Rahman juga seide dengan mereka. Ifdhal mengatakan, meskipun hukuman mati berlaku di Amerika, dalam hal ini bangsa Indonesia tidak harus meniru Amerika.

Landasan pemikiran Prof. Laica adalah UUD 1945, pasal 28, bagian I1. Bunyi lengkapnya sebagai berikut:

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Berdasarkan dalil hukum ini, maka manusia di Indonesia tidak boleh dicabut atau dikurangi hak hidupnya (dimatikan), dalam keadaan apapun. Termasuk jika dia melakukan kejahatan apapun. Begitu logika yang dikembangkan Prof. Laica. Dia tidak menampik hukuman berat bagi kasus narkoba, tetapi bentuknya bukan hukuman mati. Menurutnya, kalau diterapkan hukuman mati, berarti melanggar Konstitusi (UUD 1945).

Menurut saya, pandangan Prof. Laica terlalu TEKSTUALIS atau LITERAL. Seperti kalau seseorang melihat dengan “kacamata kuda”, tidak bisa belok-belok, tetapi harus lurus ke depan…selamanya.

Cara pandang demikian dalam khazanah fiqih Islam mirip dengan pandangan-pandangan kaum Zhahiri (pengikut Abu Dawud Azh Zhahiri rahimahullah). Jadi kesimpulan-kesimpulan hukum diambil melalui pemahaman secara literal terhadap teks-teks ayat atau hadits Nabi.

Beberapa catatan penting:

[1]. Pasal 28 UUD 1945 tentang HAM, salah satu tujuannya ialah menjaga kehidupan manusia. Menjaga kehidupan manusia itu bukan hanya bisa ditafsirkan dengan: meniadakan hukuman mati. Tetapi bisa juga ditafsirkan: mencegah terjadinya pembunuhan. Bukankah kita sama-sama tahu, bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati.

[2]. Adanya ancaman hukuman mati, akan membuat banyak manusia lebih menghargai kehidupan orang lain. Sebab vonis mati adalah hukuman terberat yang diterima manusia; jika ancaman itu ada, manusia akan berpikir 1000 kali sebelum membunuh orang lain. Jadi hukuman mati bisa bermakna “menakut-nakuti manusia” agar tidak membunuh.

[3]. Bagaimana mungkin akan tercapai keadilan, jika seorang pembunuh bisa hidup dan menikmati kehidupan (meskipun dalam penjara), padahal dia telah menimbulkan kematian bagi orang lain? Dimana letak keadilannya, sang pembunuh sudah melenyapkan nyawa orang lain? Bukankah nilai kehidupan korban pembunuhan sama mahalnya dengan nilai nyawa sang pembunuh? Meniadakan vonis mati sama dengan melestarikan kezhaliman, terutama dalam kasus-kasus penghilangan nyawa orang lain.

[4]. Adalah benar belaka bahwa kita harus menjaga kehidupan manusia, tetapi harus diingat, bahwa manusia itu bisa melenyapkan kehidupan orang lain. Dia bukan saja bisa dibunuh (melalui vonis mati), tetapi bisa juga membunuh orang lain (dengan segala alasannya). Maka posisi hukuman mati bukanlah untuk meremehkan nyawa si pembunuh, tetapi untuk mengakhiri kesempatan baginya untuk membunuh manusia yang lain (lagi). Kalau tidak dimatikan, dia bisa melakukan penghilangan nyawa kembali.

[5]. Pembunuh yang tidak dihukum mati, akan menimbulkan rasa dendam, frustasi, dan marah di pihak keluarga korban pembunuhan. Dendam itu belum akan tuntas, sebelum si pembunuh juga dibunuh. Dendam ini bisa memicu kekerasan dan konflik berkepanjangan antar keluarga dan anak-keturunannya. Artinya, meniadakan vonis mati sama dengan melestarikan kekerasan dan pembunuhan berkepanjangan.

2:179

Bagi kalian, dalam hukum qishash itu, ada kehidupan, wahai para Ulul Albaab, agar kalian bertakwa.” (Al Baqarah: 179).

Hukuman mati bagi para pembunuh (secara sengaja dan zhalim) adalah instrumen yang bisa memberi kehidupan bagi manusia. Pertama, ancaman sanksi mati akan membuat manusia berpikir 1000 kali sebelum membunuh orang lain. Jika dia membunuh, sanksinya akan dibunuh. Kedua, menjaga kehidupan tidak hanya ditafsirkan menjaga nyawa si pembunuh; tetapi ditafsirkan juga sebagai menghargai sangat mahal nyawa korban yang sudah dibunuh. Selagi nyawa dianggap murah, disana pembunuhan dan kekerasan akan merebak. Ketiga, memberikan hukuman mati kepada si pembunuh, hal itu akan menerbitkan keadilan dan menghentikan segala konflik, dendam, dan balas-membalas nyawa. Berarti ada lebih banyak nyawa yang bisa diselamatkan.

Demikian diskusi kecil ini. Kadang pemikiran seorang profesor tidak menyampaikan ke arah kebenaran (persepsi) dan keadilan (hukum). Islam telah mengajarkan timbangan-timbangan keadilan. Semoga kita memahami. Amin.

(Abah Syakir).

Iklan

5 Responses to Logika Profesor Hukum Vs Logika Al Qur`an

  1. Emprit Gepeng berkata:

    Afwan Tadz…betapa rusaknya bila MPR,DPR,Prof yang ahli hukum ikut membuat hukum…padahal hukum adalah milik Allah…apakah ini yang disebut Hak Allah di Ghosob…

  2. abisyakir berkata:

    @ Emprit…

    Bukan hanya di-ghosob Syaikhuna…tapi merasa diri lebih pintar dari Allah Ta’ala, dan berlagak memberi pelajaran kepada-Nya. Na’udzubillah wa na’udzubillah tsumma na’udzubillah min dzalik.

    Admin.

  3. Pengamat berkata:

    Bukan pembunuhan itu harus dibalas dengan pembunuhan tetapi bagaimana kita menyalesaikan persoalan itu,artinya bahwa bagaimana pendekatan untuk menyelesaikan persoalan tersebut bisah teratasi,misalkan dengan cara membentuk etika dan moral serta karakter bangsa agar bisah bertumbuh secara sehat.kitapun harus melihat motif apa yang menjadikan tindakan pembunuhan itu muncul,shingga kita berfokus pada dorongan yang mengakibatkan pembunuhan itu,.dari pandangan ini pemerintah perlu merefleksi dan mengintrospeksi diri,membenahi moralitas bangsa yang morat marit ini,Bukankah hukuman mati itu sendiri bertentangan dengan UUD 1945 dimana UUD itu sendiri merupakan peraturan tertinggi yang tidak boleh dipertentangkan dengan uu dibawahnya,dan juga menjadi pertanyaan ”apakah hukuman mati itu sendiri dapat menyelesaikan persoalan” seperti yang dilihat dari aplikasi hukuman mati terhadap beberapa orang seperti Tibo cs,dan Ambrosi,apakah, sudah memberikan efek jerah kepada pelaku-pelaku berikutnya? seperti yang kita ketahui bersama bahwa setelah dieksekusinya saudara Tibo cs dan Ambrosi tersebut malah pelaku pembunuhan semakin menjadi-jadi.jadi dengan demikian saya mengajak kita untuk bagaimana menangani persoalan pembunuhan dengan tidak membunu melainkan dangan cara menanam karakter bangsa dengan pendekatan secara agam,dan sosiologis supaya nilai-nilai agama dan sosiologis yang baik itu dapat berakar pada setiap generasi sehingga menghasilkan manusia yang berintelek dan berkarakter pada morallitas yang utuh.dimana moralitas itu sendiri mengajarkan tentang keadilan yang berlandaskan kebenaran semata,bukan berpihak pada kepentingan pribadi yang semu…

  4. abisyakir berkata:

    @ Pengamat…

    Kalau dalam konsep Al Qur’an, prinsip “nyawa dibalas dengan nyawa” itu bisa menyelesaikan masalah. Dan hal demikian dibuktikan dengan praktik kaum Muslimin selama ribuan tahun. Di Saudi yang menerapkan hukum Islam, angka pembunuhan disana sangat kecil dibandingkan negara2 lain. Jadi, secara praktik sejarah dan nilai Syariat; hukum seperti itu bisa menyelesaikan masalah; kecuali, kalau Anda mencari hal-hal selain itu.

    Masalah etika, moral, karakter bangsa, dll. tentu tidak bisa dinafikan. Tetapi berapa lama waktu mesti disediakan untuk memperbaiki semua itu? Kalau itu sudah baik, apakah tidak akan terjadi kejadian pembunuhan semena-mena di negara kita? Pasti akan tetap terjadi. Pembunuhan akan tetap terjadi, di negara seideal apapun; selama manusia masih punya hawa nafsu dan selama masih ada godaan setan.

    Soal efek jera bagi pelaku selanjutnya… Kalau hukum itu berlaku secara adil, transparan, dan konsisten; pasti ada efek jeranya. Tapi masalahnya, ketika hukum itu diterapkan secara tebang pilih, dan tidak konsisten. Jadi bukan materi sanksi-nya (hukuman mati) yang mesti disalahkan, tapi penegakan hukumnya yang lemah.

    Jadi dengan demikian saya mengajak kita untuk bagaimana menangani persoalan pembunuhan dengan tidak membunuh, melainkan dangan cara menanam karakter bangsa dengan pendekatan secara agam,dan sosiologis supaya nilai-nilai agama dan sosiologis yang baik itu dapat berakar pada setiap generasi sehingga menghasilkan manusia yang berintelek dan berkarakter pada morallitas yang utuh.dimana moralitas itu sendiri mengajarkan tentang keadilan yang berlandaskan kebenaran semata,bukan berpihak pada kepentingan pribadi yang semu…

    Ya, kami setuju. Ini ide yang baik dan layak didukung. Tetapi jangan karena ide itu, kita menafikan sanksi hukuman mati. Sebab, tabiat manusia di sebuah negara seideal apapun karakternya, akan selalu ada peluang tindak pembunuhan secara aniaya itu. Dan solusinya ialah, si pembunuh yang zhalim dibunuh juga secara setimpal. Sebab kalau si pembunuh zhalim dibiarkan, maka rentetan kezhaliman itu akan berpanjang-panjang. Syariat Islam berusaha menjaga kehidupan manusia, dengan MEMUTUS MATA RANTAI dendam kesumat lantaran kasus-kasus pembunuhan.

    Terimakasih.

    Admin.

  5. nur muhammad mahasiswa sejarah islam UIN SUNAN KALIJAGA berkata:

    saya setuju dengan apa yang ada dalam artikel ini, kadang para ahli hukum kita banyak terjebak dengan logika hukum yang tidak melihat realitas yang sebenarnya, maka tidak heran dalam setiap perdebatan soal bangsa ini dalam berbagai bidang banyak yang berhenty pada konsep. makanya benar apa yang dikatakan POLTAK RAJA MINYAK. rusaknya negara ini karena banyak para pengamat. mreka pintar dalam retorika tapi miskin dalam solusi. maka kalau hukum berhenty dalam konsep ya tunggulah krusakan selanjutnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: