13 Kesalahan Terbesar Dahlan Iskan

Tanggal 5 November 2012, Dahlan Iskan datang ke BK DPR untuk melaporkan 2 nama anggota DPR (Idris Laena dari Golkar, dan Soemaryoto dari PDIP) dalam kasus dugaan pemerasan terhadap 3 BUMN. Sedianya, akan menyusul pelaporan 8 nama lain. Kemudian pada 7 November 2012, Dahlan Iskan mengirimkan utusannya (Kepala Biro BUMN, Hambra) untuk menyerahkan surat yang isinya 6 nama anggota DPR yang juga diduga melakukan pemerasan.

Dalam surat di atas Dahlan menjelaskan kronologi modus pemerasan yang dilakukan anggota-anggota DPR. Isi surat sekitar 2-3 lembar kertas. Karena sedikitnya data, sebagian anggota DPR menganggap omongan Dahlan Iskan itu hanya sampah belaka.  Bahkan Marzuki Alie bersiap melaporkan Dahlan ke presiden, kalau dia hanya asal tuduh, dengan tidak memberikan bukti-bukti kuat. “Kalau ternyata fitnah, kami akan membuat surat ke presiden bahwa Pak Dahlan Iskan menuduh anggota DPR tanpa bukti dan fakta,” kata Marzuki Ali (Warta Kota, 8 November 2012, hlm. 11).

Uang BUMN Puluhan Trilun Dibuang-buang dalam Perjudian Manajemen yang Sangat Mengerikan.

Terkait manuver-manuver Dahlan Iskan ini, setidaknya ada 13 kesalahan besar yang dia lakukan. Disini kita akan sebutkan kesalahan-kesalahan itu, berikut pendapat tokoh, jurnalis, serta perbandingan data.

[1]. Dahlan Iskan tidak segera melaporkan kasus pemerasan ke aparat hukum. Menurut Ketua MK, Mahfud MD, Dahlan telah melanggar kewajiban (prosedur) hukum. Mahfud berkata, “Menurut saya, Dahlan melanggar kewajiban hukum.” Mahfud menjelaskan, Dahlan Iskan katanya mengetahui ada tindak pemerasan, mengapa dia tidak segera melapor ke aparat hukum (kepolisian)? Mengapa justru melapor ke BK DPR? Padahal lembaga itu hanya mengurusi masalah etika ke-DPR-an. Individu harus taat hukum dan tunduk pada aturan di dalamnya. Jika warga negara tahu ada kejahatan, dia wajib lapor ke aparat. (Republika, 7 November 2012, hlm. 10).

[2]. Dahlan Iskan lebih memilih koar-koar di media. Dalam artikel di Republika, berjudul “Ingin Jadi Seperti Jokowi”, hasil tulisan EH Ismail, dia mengkritik langkah Dahlan Iskan yang cenderung berkoar-koar di media. “Saya hanya sedikit ingin mengkritik langkah Dahlan Iskan yang lebih memilih koar-koar di media dan “hanya” berbicara kepada BK DPR terkait anggota dewan pemeras. Kalau memang dia mengetahui secara pasti orang yang mencoba memeras BUMN, ya laporkan saja ke KPK. Ini masalah hukum,” tulis EH. Ismail. (Republika, 7 November 2012, hlm. 10).

[3]. Dahlan Iskan tidak membawa bukti materiil terkait tuduhan pemerasan BUMN oleh anggota DPR. Dalam pertemuan dia ke BK DPR pada 5 November 2012, dan surat yang dikirimkan ke BK DPR tanggal 7 November. Di dalamnya Dahlan Iskan tidak membahas soal bukti-bukti materiil pemerasan. Tetapi hanya menyebutkan nama anggota DPR dan kronologi peristiwa pemerasan. Surat Dahlan sendiri hanya 2-3 lembar halaman, sehingga ia dianggap sebagai “data sampah”. Akbar Faisal dari Hanura berkata, “Saya takutnya kita mengembangkan informasi yang tidak jelas. Jadi saya menganggap info ini sampah. Lebih bagus Pak Dahlan bawa bukti ke KPK.” (Dahlan Iskan Informasinya Hanya Kertas Gombal, Voa-islam.com, 8 November 2012).

[4]. Masalah pemerasan bukan isu baru, tetapi sudah seperti mendarah-daging di negeri ini. Tentu kita menolak cara-cara pemerasan itu, apapun motif dan modusnya. Tetapi kalau menjadikan masalah itu sebagai OPINI BESAR rasanya terlalu aneh. Masalah pemerasan begitu sudah lagu lama, banyak ceritanya, dan terjadi di berbagai bidang kehidupan. Ada pemerasan anggota DPR, ada pemerasan aparat polisi/TNI, ada pemerasan partai politik, ada pemerasan para purnawirawan, ada pemerasan oleh LSM, ada pemerasan oleh preman, ada pemerasan oleh wartawan “bodrex”, ada pemerasan oleh orang yang mengaku sebagai anggota KPK, ada pemerasan oleh ini dan itu. Maksudnya, kalau masalah begitu dijadikan MENU UTAMA, maka kita seperti orang yang tidak pernah mendengar berita pemerasan sama sekali. Seolah, sebelum Dahlan bicara, di Indonesia tidak ada modus-modus seperti itu.

Dirut RNI, Ismed Hasan Putro, notabene adalah anak buah Dahlan Iskan; dia tak berani memastikan bahwa tindakan anggota DPR itu merupakan pemerasan. Ismed mengatakan, aksi si anggota DPR itu merupakan modus umum ketika meminta ke BUMN. “Tidak, tidak ada (paksaan permintaan). Yang saya sampaikan dari awal sebetulnya kan sangat sederhana. Itu kan modus, salah satu modus yang sebetulnya sudah menjadi rahasia umum,” kata Ismed Hasan Putro (Republika, 6 November 2012, hlm. 11).

[5]. Dahlan Iskan berusaha mengalihkan fokus masalah, dari inefisiensi di tubuh PLN selama 2009-2010 yang merugikan keuangan BUMN hingga 37,6 triliun, ke isu pemerasan anggota oleh anggota DPR. Sesuai audit BPK, kerugian di PLN sudah terjadi, dengan nilai inefisiensi (buang-buang anggaran) senilai sekitar 18 triliun tahun 2009, dan sekitar 19,5 triliun pada tahun 2010. Mestinya, Dahlan fokus dan gentle bertanggung-jawab atas temuan BPK itu. Bukan malah membuat opini-opini yang bersifat mengalihkan isu ke masalah lain. Tidak masalah ada isu pemerasan, tetapi MAIN CASE Anda harus dihadapi secara laki-laki, bukan secara cewek. Katanya manajer handal, kok mengalihkan isu?

[6]. Kerugian negara dalam masalah inefisiensi PLN amat sangat besar, hingga mencapai 37,6 triliun rupiah. Ia bisa senilai 5 kali Mega Skandal Bank Century yang merugikan negara senilai 6,7 triliun rupiah. Kalau untuk Bank Century ini DPR bisa mengadakan sidang paripurna, maka untuk kasus PLN, mestinya DPR bisa mengadakan sidang pari-pari-pari-pari-purna-nananana. Karena saking paripurnanya. Bangsa Indonesia harus meminta pertanggung-jawaban Dahlan Iskan terkait masalah ini. Jangan biarkan dia lolos, sebab nanti keuangan negara akan dihambur-hamburkan oleh para pejabat dengan seenak udelnya sendiri. Kalau kerugian di PLN ini dibiarkan, waduh benar-benar bakal ancur negara ini. Na’udzubillah min dzalik.

[7]. Dahlan Iskan begitu meremehkan kerugian keuangan negara (BUMN). Hal itu tercermin dari kata-kata dia sendiri. “Benarkah BPK menemukan inefisiensi di PLN sebesar Rp 37 triliun saat saya jadi Dirut-nya? Sangat benar. Bahkan, angka itu rasanya masih terlalu kecil. BPK seharusnya menemukan jauh lebih besar daripada itu,” tulis Dahlan Iskan. Lihat, Temuan Inefisiensi yang Mestinya Melebihi Rp. 37 Triliun (dahlaniskan.wordpress.com). Hal ini menunjukkan, bahwa Dahlan Iskan begitu meremehkan keuangan negara. Seolah rugi 1, 2, 3 triliun tak masalah; rugi 37 triliun tak masalah; bahkan mestinya rugi sampai 100 triliun, kata dia. Ini adalah corak manusia bebal yang tidak memiliki sensitivitas, sok merasa pintar, sok paling visioner, sok paling “leadership”, dan sangat tidak empati dengan penderitaan finansial masyarakat luas. Manusia macam begini mestinya jangan sekali-kali didekatkan kepada jabatan negara. Bisa hancur negara ini.

[8]. Tidak bisa membaca kasus hukum. Salah satu yang sangat disesalkan dari Dahlan Iskan adalah ketidak-mampuannya melihat masalah hukum. Untuk seorang wartawan senior, mantan pimpinan jaringan media Jawa Pos Grup, mantan Dirut PLN, bahkan kini sebagai Meneg BUMN; hal demikian adalah sangat ironis. Seorang Dahlan ternyata tidak paham masalah hukum. Dia begitu rajin mem-blow up isu pemerasan BUMN oleh anggota DPR. Tetapi pada waktu yang sama dia melupakan PEMBOROSAN keuangan PLN hingga mencapai 37.6 triliun rupiah.

Kasus pemerasan yang dituduhkan Dahlan kepada sebagian anggota DPR sulit untuk dibawa ke ranah hukum, karena sulit menghadirkan bukti-bukti. Di sisi lain pemerasan itu sendiri belum menjadi kasus hukum, karena tidak ada kerugian materi pada BUMN. Coba tanyakan ke semua Dirut BUMN itu, apakah mereka sudah mengeluarkan uang sejumlah tertentu untuk diberikan kepada para anggota DPR? Dalam KUHP pasal 368, soal delik pemerasan, disana ada syarat: “Melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan cara paksaan atau kekerasan.” Kalau sekedar mengucapkan kata-kata verbal, tanpa implikasi kerugian apapun bagi yang menerima ucapan itu, ia belum bisa disebut pemerasan. Misal, seseorang menelpon Meneg BUMN sambil berkata: “Berikan ke saya uang 10 juta rupiah!” Lalu ucapan itu diabaikan dan tidak dituruti, tidak ada uang yang diberikan sama sekali. Dalam hal ini si penelpon tidak bisa didakwa dengan delik pemerasan. Dia tidak berbuat kekerasan dan tidak ada kerugian materi pada obyek yang dia tuju.

Dalam sebuah risalah hukum disebutkan: “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu merupakan tujuan terdekat, dengan memakai paksaan dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan. Jadi kalau keuntungan itu akan diperoleh secara tidak langsung, artinya masih diperlukan tahap-tahap tertentu untuk mencapainya, maka bukanlah pemerasan (JM. Van Bemmelen & WFC. Van Hattum, 1954: 291). Dengan adanya bagian inti untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka delik ini ada persamaannya dengan delik penipuan yang disebut dalam pasal 378 KUHP, yaitu ada penyerahan sesuatu dari korban kepada pembuat (pemeras).” [Sekilas Tindak Pidana Pemerasan dalam KUHP. Sanghimawan.blogspot.com].

[9]. Dahlan Iskan secara verbal mengakui adanya inefisiensi di tubuh PLN seperti hasil audit BPK. Dalam tulisannya berjudul, Temuan Inefisiensi yang Mestinya Melebihi Rp. 37 Triliun, di blog pribadi Dahlan Iskan, secara jelas dia mengatakan di awal tulisannya: “Benarkah BPK menemukan inefisiensi di PLN sebesar Rp 37 triliun saat saya jadi Dirut-nya? Sangat benar. Bahkan, angka itu rasanya masih terlalu kecil. BPK seharusnya menemukan jauh lebih besar daripada itu.” Kata-kata ini memiliki konsekuensi moral, manajerial, serta hukum. Dari sisi hukum, para penegak hukum harus segera membedah dapur PLN untuk menyingkap segala macam penyimpangan manajerial disana; sehingga karena semua itu perusahaan negara harus buang-buang uang hingga 37,6 triliun rupiah.

Polri dan KPK harus bertindak cepat menyasar manajemen PLN, khususnya di era kepemimpinan Dahlan Iskan. Masyarakat Indonesia dalam kondisi penuh kesulitan, maka penghamburan dana hingga 37,6 triliun harus diminta pertanggung-jawaban serinci-rincinya. Setiap transaksi senilai 1 miliar harus jelas peruntukan dan prosedurnya, sehingga ada 37600 transaksi yang perlu diperiksa; untuk melihat apakah di semua poin itu Dahlan Iskan melanggar hukum atau tidak? Kalau kita bersikap keras kepada koruptor dengan angka kerugian negara Rp. 5 miliar, maka terhadap kasus PEMBOROSAN sampai puluhan triliun ini, harus tegas juga. Sebab esensinya sama, negara kehilangan dana sangat besar.

[10]. Kasus inefisiensi atau buang-buang uang negara di PLN jauh lebih mengerikan dari Mega Skandal Bank Century. Kasus Bank Century sudah berjalan sejak tahun 2003, sementara pemborosan uang di PLN terjadi tahun 2009-2010. Dalam skandal Bank Century uang negara sebenarnya tidak hilang, tetapi dimasukkan ke Bank Mutiara dalam bentuk penyertaan modal. Nilai kerugian dalam kasus Bank Century senilai 6,7 triliun, sedangkan “Mega Skandal Listrik Dahlan Iskan” uang negara yang dihambur-hamburkan mencapai:  Rp. 37,6 triliun. Nilai kerugian pada kasus Bank Century nilainya sekitar 18 % dari kerugian uang negara di PLN. Artinya, nilai kerugian dalam kasus Bank Century tidak sampai 1/5 dari kasus buang-buang uang negara di tubuh PLN.

[11]. Dahlan Iskan nekad menerima amanah menjadi Meneg BUMN. Dalam mengurusi satu BUMN, yaitu PLN, selama 2009-2010, Dahlan Iskan sudah melakukan pemborosan uang PLN hingga 37,6 triliun rupiah. Ini adalah contoh KEGAGALAN KEPEMIMPINAN yang sangat jelas, menyolok, dan merugikan keuangan Negara (BUMN). Namun mengapa setelah itu Dahlan mau menjadi Meneg BUMN untuk mengurusi ratusan BUMN di negeri ini? Mengurusi satu perusahaan saja sudah babak-belur, tapi kok beraninya memimpin Kementrian BUMN? Ini kan model kepemimpinan bonek (bondo nekad). Harusnya Dahlan jangan kabur dulu dari PLN, tapi pertanggung-jawabkan masalah pemborosan uang PLN hingga puluhan triliun rupiah itu!

[12]. Dahlan bukan bertanggung-jawab secara gentle, tetapi malah sibuk melakukan pencitraan. Ini tipikal orang aneh. Seolah kerugian di PLN hingga 37,6 triliun itu dianggap sepele atau biasa saja. Masya Allah. Kalau diukur dari sisi standar kepemimpinan modern, manajemen yang menimbulkan inefisiensi hingga 37,6 triliun itu tidak ada sanksi yang lebih terhormat baginya, selain digantung di Monas (seperti ide Anas Urbaningrum). Sebab kalau tidak demikian, nanti semua Dirut BUMN akan seenak perutnya sendiri menghambur-hamburkan uang negara hingga puluhan triliun rupiah. Mereka bisa berkelit: “Ya semua ini hanya inefisiensi saja kok.”

Salah satu model pencitraan Dahlan Iskan, meskipun sifatnya dipaksakan, ialah dengan peluncuran buku berjudul, “Sepatu Dahlan.”  Dahlan Iskan seperti ingin memperlihatkan dirinya sebagai manusia “paling sepatu kets” karena dinamis, enerjik, dan enggan basa-basi dalam soal birokrasi. Karena tidak mau prosedural itu pula, dia terjerumus memboroskan uang PLN hingga puluhan triliun rupiah. Kalau manusia “super sepatu kets” ini nanti jadi Presiden RI, kira-kira berapa ratus/ribu triliun uang APBN yang akan dia hambur-hamburkan atas nama “kepemimpinan sepatu kets”? Banyak modus-modus pencitraan yang dilakukan Dahlan Iskan. Untuk sosok seperti SBY yang kenes dan kemayu, kita sudah lelah melihat aneka pencitraannya. Lha kok Dahlan Iskan ikut-ikutan hobi membuat citraan-citraan manipulatif? Ini mau menjadi pemimpin bangsa, atau jadi pemain Ludrukan? Kalau memang berjiwa “sepatu kets” ya jangan suka begaya narsis begitu.

[13]. Dahlan Iskan sangat lebay ketika membela diri. Dalam pembelaan di blog pribadinya berjudul:  Temuan Inefisiensi yang Mestinya Melebihi Rp 37 Triliun. Disana antara lain Dahlan mengatakan: “Akibatnya, PLN berada dalam dilema: menggunakan BBM atau mematikan saja listrik Jakarta. Pembangkit besar di Jakarta itu (Muara Karang dan Muara Tawar) memang hanya bisa dihidupkan dengan gas atau BBM. Tidak bisa dengan bahan bakar lain. Tentu PLN tidak mungkin memilih memadamkan listrik Jakarta. Bayangkan kalau listrik Jakarta dipadamkan selama berbulan-bulan. Maka, digunakanlah BBM. Kalau keputusan tidak memadamkan listrik Jakarta itu salah, saya siap menanggung risikonya. Saya berprinsip seorang pemimpin itu tidak boleh hanya mau jabatannya, tapi tidak mau risikonya. Maka, dia harus berani mengambil keputusan dan menanggung risikonya. Kalau misalnya sekarang saya harus masuk penjara karena keputusan saya itu, saya akan jalani dengan ikhlas seikhlas-ikhlasnya! Saya pilih masuk penjara daripada listrik Jakarta padam secara masif berbulan-bulan, bahkan bisa setahun, lamanya. Saya membayangkan, mati listrik dua jam saja, orang sudah marah, apalagi mati listriknya berbulan-bulan.”

Perkataan demikian bukan model jawaban seorang pemimpin yang cerdas, ulet, dan kesatria. Ya kalau semua Dirut BUMN memakai jawaban seperti itu, maka semua masalah di BUMN-BUMN itu tidak akan ada solusinya. Semua orang disana akan dengan mudah berkata: “Coba kalau kami tidak mengirim beras ke Jakarta? Coba kalau kami tidak mensuplai bensin ke Jakarta? Coba kalau kami menutup bank-bank kami di Jakarta? Coba kalau kami meliburkan semua kantor pos kami di Jakarta? Coba kalau signal telekomunikasi di Jakarta kami padamkan saja? Coba pesawat terbang kami dikandangi saja di hangar-hanggar? Coba kalau kami tidak mengirim bahan baku teh, coklat, karet, CPO, kertas, dll. ke Jakarta?” Waduh, kalau semua Dirut BUMN bergaya alay seperti Dahlan, alamat hancur negeri ini.

Kabar terakhir, Dahlan Iskan, mengangkat isu lebih politis. Dia mengatakan, ada kekuatan-kekuatan tertentu, bersifat non kabinet, yang menginginkan dia lengser dari jabatan Meneg BUMN. Sebagian media menyebut ada “empat kekuatan” di balik ide itu. Tetapi menurut saya, secara logis dan profesional, Dahlan Iskan tidak pantas menjadi Meneg BUMN. Dia sudah gagal di PLN, sehingga membuat BUMN negara itu babak-belur akibat pemborosan. Sudah semestinya dia tidak memimpin Kementrian BUMN; dan jangan sekali-kali melibatkan dia dalam kepemimpinan negara. Orang ini –sesuai audit BPK- jelas telah sembrono dalam mengatur keuangan milik negara.

Kalau kasus buang-buang uang hingga puluhan 37,6 ini kita biarkan, kita abaikan, kita remehkan, hanya demi tersihir pesona “sepatu ket” Dahlan; sudahlah sebaiknya negara Indonesia bubaran saja! Sudahlah bubar saja! Uang sebesar itu yang mestinya sangat amat bermanfaat bagi kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia yang menderita, harus dibuang-buang, diboros-boroskan seenaknya.

Coba saja pikirkan, dimana itu rasa keadilan? Untuk bayar listrik, rakyat tidak boleh telat; untuk beli bensin, tidak boleh ngutang; untuk naik KA, harus beli karcis; untuk komunikasi ,harus beli pulsa; untuk mandi dan toilet, air harus bayar; untuk nabung di bank negara, dikenai pajak dan uang “pemeliharaan”; untuk masuk jalan tol, harus keluar ongkos; dan seterusnya. Rakyat harus bayar ini itu untuk mendapat layananan BUMN; apakah kita harus diam saja untuk pemborosan dana PLN hingga puluhan triliun rupiah? Dimana rasa keadilan Tuan, Nyonya, Abang, dan Nona?

Semoga bangsa ini masih memiliki sisa akal sehat.  Dan semoga catatan sederhana ini bermanfaat, ikut mencerdaskan kesadaran bangsa ini. Amin Allahumma amin.

(Aquwnee).

 

Iklan

21 Responses to 13 Kesalahan Terbesar Dahlan Iskan

  1. dodoi berkata:

    Berikut analisa dari orang yg mengerti hukum.

    OKNUM ANGGOTA DPR TUKANG PALAK
    Selama 1 (satu) tahun memimpin Kementrian Negara BUMN, sudah cukup banyak gebrakan yang dilakukan oleh Dahlan Iskan untuk memperbaiki kinerja BUMN yang ada di bawahnya dan menghilangkan stereotip BUMN sebagai “sapi perah” partai politik. Pembentukan “The Dream Team” pada Direksi BUMN, proses IPO beberapa BUMN, serta pelimpahan/distribusi sebagian kewenangan Menteri BUMN melalui Peraturan menteri BUMN merupakan beberapa gebrakan yang telah dilakukan Dahlan Iskan.
    Nah, gebrakan terakhir yang dilakukan Dahlan Iskan adalah penjelasan dan penyerahan beberapa nama oknum Anggota DPR peminta “jatah” sebagian dana Penyertaan Modal Negara (PMN) pada beberapa BUMN di dalam Rapat Badan Kehormatan DPR pada hari Senin, tanggal 5 Nopember 2012, serta penjelasan tertulis (berisi tambahan nama oknum Anggota DPR peminta jatah) pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2012.
    Penulis mencatat sudah cukup banyak para pengamat, mantan pejabat, sampai para politisi di DPR dan partai politik yang memberikan pendapatnya mengenai pengaduan Dahlan Iskan terhadap oknum Anggota DPR peminta jatah di depan BK DPR. Pendapat mereka mulai dari mendukung, tersinggung, menuding sang menteri sedang pencitraan, sampai menantang sang menteri agar buat laporan langsung saja ke penegak hukum seperti KPK atau kepolisian. Sehingga penulis merasa perlu memberikan pendapat dari kacamata hukum guna menjawab pertanyaan apakah memang permintaan jatah oleh oknum Anggota DPR itu suatu tindak pidana korupsi, apakah upaya penjelasan peristiwa dan penyerahan nama oknum Anggota DPR ke BK DPR oleh Dahlan Iskan sudah tepat, atau kenapa sang menteri tidak pernah mau mengungkapkan nama-nama oknum Anggota DPR peminta jatah tersebut secara terbuka.
    Fakta Permintaan Jatah Oknum Anggota DPR
    Telaah hukum dilakukan dengan ruang lingkup yang dibatasi hanya pada fakta-fakta berdasarkan laporan dan penjelasan Menneg BUMN Dahlan Iskan baik lisan maupun tertulis kepada BK DPR, yang disampaikan oleh beliau di media massa dan penulis rangkum, sebagai berikut:
    1. Berdasarkan laporan dari Direksi beberapa BUMN yang memperoleh PMN (PT MNA dan PT Garam) tahun 2012 kepada Dahlan Iskan, diketahui bahwa ada permintaan berulang-ulang dari oknum Anggota DPR RI kepada Direksi tersebut, untuk meminta jatah sebagian dana PMN yang telah disetujui oleh pemerintah dan DPR.
    2. Permintaan baik melalui percakapan telepon, sms, maupun dalam pertemuan tidak pernah dikabulkan dan dipenuhi oleh Direksi beberapa BUMN tersebut.
    3. Meskipun yang aktif meminta dan menemui Direksi BUMN hanya 2 (dua) orang anggota DPR, namun kedua anggota DPR tersebut mengaku mewakili beberapa orang anggota DPR lainnya.
    Artinya tulisan ini tidak akan menganalisa peristiwa kongkalikong lain yang mungkin pernah ada antara BUMN dengan oknum anggota DPR RI.
    Pertanyaan
    Ada beberapa pertanyaan penting sehubungan dengan peristiwa permintaan oknum Anggota DPR terhadap dana PMN beberapa BUMN, dan aksi Dahlan Iskan yang lebih memilih untuk menyampaikan aduan mengenai peristiwa permintaan jatah dana PMN oleh oknum Anggota DPR kepada BK DPR. Apabila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting ini sudah kita ketahui, maka penulis yakin dengan sendirinya kita akan dapat melihat secara clean and clear pokok permasalahan yang sesungguhnya terjadi serta pertimbangan hukum dari tindakan Dahlan Iskan dalam menanggapi permasalahan tersebut. Adapun pertanyaan-pertanyaan penting itu antara lain sebagai berikut:
    1. Apakah permintaan jatah oleh oknum DPR RI terhadap sebagian dana PMN BUMN sebagaimana dijelaskan oleh Dahlan Iskan di depan BK DPR, merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan?
    1. Apakah Dahlan Iskan perlu melaporkan upaya permintaan jatah oleh oknum Anggota DPR RI terhadap PMN BUMN ke KPK, Kepolisian atau Kejaksaan?
    1. Apakah upaya Dahlan Iskan untuk menjelaskan peristiwa permintaan jatah oleh oknum Anggota DPR terhadap dana PMN BUMN kepada BK DPR sudah tepat?
    Analisa Hukum
    1. Ada beberapa delik korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) yang telah mengatur ancaman pidana terhadap peristiwa pemberian hadiah atau janji (baca: uang) kepada penyelenggara Negara atau pegawai negeri. Delik korupsi ini terbagi menjadi 2 jenis delik, yakni:
    1) Delik Suap;
    2) Delik Pemerasan;
    Ad.1) Delik suap dapat dikenakan baik terhadap si pemberi suap maupun penerima suap. Delik suap terhadap penyelenggara Negara atau pegawai negeri ini diatur pada Pasal 5, Pasal 6, 11, Pasal 12 huruf a, b, dan c, Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 13 UU Tipikor. Menurut penulis, ada 3 (tiga) hal esensial yang menjadi unsur dari delik suap ini, yaitu:
    (1) Penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil menerima hadiah atau janji;
    (2) Adanya kesepahaman bahwa pemberian hadiah atau janji berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan;
    (3) bertentangan dengan kewajiban dan atau tugasnya.
    Merujuk fakta-fakta berdasarkan laporan dan penjelasan Menneg BUMN Dahlan Iskan baik lisan maupun tertulis kepada BK DPR, tidak pernah ada pemberian hadiah atau janji dari Direksi BUMN kepada oknum Anggota DPR RI dan permintaan jatah itu pun selalu ditolak oleh Direksi BUMN. Sehingga unsur esensi yang pertama dan kedua dari delik suap tidak terpenuhi. Dengan demikian, peristiwa permintaan jatah oleh oknum Anggota DPR RI bukan merupakan delik suap.
    Ad.2) Sementara itu, delik pemerasan hanya dapat dikenakan terhadap si pemeras (penyelenggara Negara atau pegawai negeri). Delik pemerasan ini diatur pada Pasal 12 huruf e UU Tipikor. Unsur Pasal 12 huruf e UU Tipikor ini antara lain yaitu:
    (1) Penyelenggara Negara atau pegawai negeri dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
    (2) Secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya;
    (3) Memaksa seseorang;
    (4) Memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya.
    Menurut pendapat R. Wiyono, S.H., dalam buku “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, halaman 109, selama orang yang dipaksa belum memenuhi apa yang dikehendaki oleh penyelenggara Negara atau pegawai negeri tersebut, maka penyelenggara Negara atau pegawai negeri bersangkutan tidak dapat dikenai delik pemerasan sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf e ini.
    Sehingga merujuk fakta-fakta berdasarkan laporan dan penjelasan Menneg BUMN Dahlan Iskan baik lisan maupun tertulis kepada BK DPR, bahwa tidak pernah ada pemberian hadiah atau janji dari Direksi BUMN kepada oknum Anggota DPR RI dan permintaan jatah itu pun selalu ditolak oleh Direksi BUMN, maka permintaan jatah oleh oknum Anggota DPR RI tidak dapat dikenakan delik pemerasan.
    Selain itu menurut penulis, oknum Anggota DPR RI tidak dalam posisi dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan pemaksaan kepada Direksi BUMN, mengingat dana PMN yang dimintakan jatahnya itu secara kelembagaan sudah diputuskan dan setujui oleh pemerintah dan DPR RI. Ketika permintaan jatah terjadi, dana PMN untuk BUMN tersebut telah dicairkan sehingga sudah tidak ada lagi kewenangan oknum Anggota DPR yang dapat disalahgunakan dalam rangka memaksa Direksi BUMN. Dengan demikian unsur memaksa seseorang pada delik pemerasan ini juga sangat sulit untuk dibuktikan.
    Dari uraian-uraian di atas, menjadi terang dan jelas bahwa permintaan jatah sebagian dana PMN pada beberapa BUMN yang dilakukan oleh oknum Anggota DPR RI tersebut, menurut pendapat penulis tidak dapat dikenakan delik korupsi baik suap maupun pemerasan.
    1. Dengan merujuk pada uraian pokok pembahasan angka 1, tindakan Dahlan Iskan yang hingga saat ini belum melaporkan peristiwa tersebut ke KPK, Kepolisian atau Kejaksaan, sudah tepat.
    Penulis juga berpendapat bahwa, laporan ke penegak hukum atas peristiwa permintaan jatah oleh oknum Anggota DPR RI itu secara gegabah justru dapat menjadi senjata makan tuan atau boomerang dari sisi hukum bagi Dahlan Iskan. Karena apabila penegak hukum tidak menemukan delik suap atau pemerasan pada peristiwa itu karena alasan sebagaimana telah penulis jelaskan pada pembahasan angka 1 di atas, maka pihak yang dirugikan atas laporan Dahlan Iskan pada penegak hukum tersebut (baca: oknum Anggota DPR peminta jatah), mendapatkan celah untuk melaporkan balik Dahlan Iskan atas tindak pidana laporan Palsu (atau pengaduan fitnah) sebagaimana dimaksud Pasal 317 KUHP sub Pasal 220 KUHP.
    Sulitnya membuktikan delik suap atau pemerasan ini diketahui betul oleh pihak oknum Anggota DPR RI peminta jatah itu dan para pendukungnya (termasuk para penasehat hukumnya). Maka tidak heran apabila sering sekali dalam berita yang ada di media massa, mereka justru menantang Dahlan Iskan untuk langsung membuat laporan resmi saja ke KPK, kepolisian atau kejaksaan.
    1. Upaya Dahlan Iskan yang menjelaskan peristiwa permintaan jatah dari oknum Anggota DPR RI terhadap dana PMN pada beberapa BUMN ke Badan Kehormatan DPR sudah tepat. Tindakan oknum Anggota DPR yang meminta jatah PMN kepada beberapa BUMN tersebut jelas telah melanggar kode etik Anggota DPR, khususnya ketentuan Pasal 16 ayat (2) Kode Etik DPR yang mengatur bahwa anggota DPR tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan mitra kerjanya (mitra kerja di sini termasuk BUMN) dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi.
    Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Tata Tertib DPR, Anggota DPR RI yang melanggar kode etik DPR dapat dikenakan sanksi pemberhentian melalui mekanisme Pemberhentian Antarwaktu (PAW).
    Tindakan Dahlan Iskan yang membawa permasalahan peristiwa permintaan jatah oleh oknum Anggota DPR ke BK DPR juga sudah sangat tepat untuk melindungi Dahlan Iskan dari tuntutan balik, yakni tuntutan pencemaran nama baik dari oknum Anggota DPR peminta jatah yang disebutnya. Mengapa? Karena Dahlan Iskan tidak pernah menyebutkan nama-nama oknum Anggota DPR dan peristiwa permintaan jatah tersebut di depan umum. Maka menurut penulis Dahlan Iskan tidak bisa dikenai tindak pidana pencemaran nama baik ataupun fitnah sebagaimana diatur 310 dan 311 KUHP, karena salah satu unsur pidananya, yakni “dengan maksud agar diketahui umum” tidak dapat terpenuhi.
    Rapat BK yang dilakukan pada hari Senin, 5 Nopember 2012 dilakukan secara tertutup dan penjelasan tertulis ke BK DPR tanggal 7 Nopember merupakan surat yang bersifat confidential (rahasia). Penyebutan nama-nama oknum Anggota DPR yang meminta jatah dan BUMN yang dimintakan jatah di depan umum (di depan media massa) itu, justru dilakukan oleh Anggota BK DPR sendiri.
    Memang Dahlan Iskan sudah menegaskan telah menyerahkan sepenuhnya kewenangan penyebutan nama-nama oknum Anggota DPR RI yang meminta jatah itu kepada BK DPR. Penulis berkeyakinan dan berharap masyarakat luas juga paham, karena pertimbangan hukum sebagaimana dijelaskan di atas pulalah yang menyebabkan Dahlan Iskan sampai saat ini menutup rapat nama-nama oknum Anggota DPR RI yang meminta jatah tersebut di depan media massa. Bukan karena ingin bargaining (tawar menawar) dibelakang layar, atau tidak mendukung pemberantasan korupsi, apalagi pencitraan.
    Dari uraian-uraian penulis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap dan tindakan yang dilakukan Dahlan Iskan dengan mengadukan peristiwa permintaan jatah yang dilakukan oleh oknum Anggota DPR kepada BK DPR, sudah didasari pertimbangan hukum yang sangat matang dan tepat. Ibarat dalam sepakbola, Dahlan Iskan telah berhasil melancarkan serangan untuk mencetak gol, namun di saat yang sama menutup pergerakan lawan untuk melakukan serangan balik.
    Hendi Sucahyo S, S.H.
    Advokat

  2. abisyakir berkata:

    @ Dodoi…

    1. Terimakasih Mas @ Dodoi sudah berbagi informasi disini. Analis dari Hendi Sucahyo, SH. seperti itu penting, untuk menjelaskan persoalan sebenarnya, dari perspektif hukum positif (KUHP). Sekali lagi terimakasih.

    2. Intinya: Secara hukum Dahlan Iskan sudah paham bahwa isu pemerasan atau suap oleh anggota DPR sangat sulit dibawa ke ranah hukum; makanya dia menempuh jalur BK DPR karena berkaitan dengan (dugaan) pelanggaran kode etik ke-DPR-an. Satu sisi Dahlan bisa menyerang, tapi tidak bisa diserang. Seperti logika main bola, bisa mencetak gol, tapi sekaligus bisa menangkis serangan balik.

    3. Tapi kalau judul “OKNUM ANGGOTA DPR TUKANG PALAK” itu pasti bukan dibuat oleh Pak Hendi Sucahyo ya? Sebab judul itu juga mengandung delik juga, atau bisa dipersoalkan oleh anggota DPR.

    4. Sebenarnya, kalau kita membuka link berikut ini (dari blog Dahlan Iskan): Temuan Inefisiensi Mestinya Melebihi Rp. 37 Triliun. Disini para komentator pendukung Dahlan Iskan sangat banyak sekali mencaci-maki DPR, menuduh ini dan itu, dan seterusnya. Lalu oleh Dahlan Iskan, semua komentar itu dibiarkan saja, diberikan kesempatan untuk dimuat, hingga semua ada lebih dari 1.400 komentar. Sebagian besar komentar caci-maki ke anggota DPR. Sebenarnya, disini ada delik pidana oleh Dahlan Iskan. Dia memprovokasi orang untuk membenci DPR, untuk memfitnah DPR, memberi tempat bagi caci-maki terhadap DPR, dan seterusnya. Dahlan Iskan bisa diseret ke meja peradilan dengan bukti-bukti berupa tulisan dia di blog yang tinggal di-Save As dengan format HTML complete.

    Terimakasih ya sudah berbagi analisis hukum (KUHP).

    Admin.

  3. Frozen Condor berkata:

    berarti mas Abi tidak baca profil pemilik blog.. jangan asal baca dong kalo tidak lihat siapa yang memuat.. saya juga tidak akan komentar di blog ini kalo tidak lihat profil mas Abi.

  4. Amin berkata:

    Melengkapi informasi iinefisiensi PLN yang lebih besar lagi adalah kontrak pembelian listrik swasta yang seharusnya PLN memperoleh financial benefit untuk mengurangi kerugian atau menekan beban subsidi APBN, tetapi hilang begitu saja tanpa ada perhatian yang serius karena kontrak tsb terlalu menguntungkan pihak swasta dan PLN hanya mendapatkan social benefit berupa “pencitraan”. Saya namakan “PLN kehilangan peluang emas (financial benefit) dan hanya memperoleh social benefit (pencitraan) ?

    Secara sederhana bisa dihitung dalam kontrak pembelian listrik dari swasta (IPP atau independent purchasing power), pembangunan PLTU dibiayai oleh swasta IPP sekitar 30% dari nilai investasi PLTU, selebihnya menggunakan kredit bank sekitar 70% dengan jangka waktu kredit sekitar 7 tahun setelah PLTU tsb beroperasi secara komersil., kemudian PLN membeli listrik dalam jangka panjang sekitar 20 sd 25 tahun. Tarif yang dibayar PLN selama masa 7 tahun pembayaran kredit bank tsb adalah sedemikian rupa sehingga pihak swasta IPP dapat memenuhi jumlah pembayar cicilan pokok dan bunga pinjaman di bank. Disinilah maslahnya yaitu secara tidak langsung PLN yang membayar investasi yang 70% dari nilai PLTU tsb dan swasta IPP hanya 30% pada saat investasi awal .

    Selanjutnya, setelah utang lunas maka serta merta nilai investasi pihak swasta IPP tersebut membesar menjadi 3,3 kali lipat atau semula 30% dari nilai PLTU menjadi 100% . Mulai tahun ke delapan dan seterusnya sampai tahun ke 20 atau 25 semua hasil dari PLTU tsb menjadi keuntungan sepenuhnya pihak swasta IPP. Yang lebih menguntungkan lagi karena komponen tarif untuk pengembalian investasi (komponen A) masih tetap diperhitungkan sementara investasi swasta IPP tersebut sudah kembali menjadi 3,3 kali,. Disinilah inefisiensi PLN yang jumlahnya sangat sigifikan, yang seharusnya PLN memiliki bargaining position pada saat itu (sebelum kontrak ditandatangani) untuk mendapatkan financial benefit yang berimbang dengan pihak swasta IPP dalam rangka mengurangi kerugian PLN atau mengurangi beban subsidi APBN.

    Nasi sudah jadi bubur, tidak mungkin lagi dilakukan perubahan kontrak sampai berakhirnya kontrak 20 atau 25 tahun kedepan. Yang bisa diselamtkan adalah kontrak yang akan datang, tetapi lagi-lagi menimbulkan maslah baru karena pihak swasta IPP akan menuntut persamaan skema dengan kontrak sebelumnya atau menjadi informasi yang akan membuka kelemahan kontrak masa lalu ?

    Beberapa skema yang seharusnya dilakukan PLN antara lain : (a) menghilangkan tarif komponen A yang mencapai sekitar 38% dari tarif pembelian, kemudian digantikan dengan memberikan margin yang wajar, (b) pembayar dengan tarif tertentu untuk membayar utang bank dan bunganya, seharusnya PLN memperoleh share atau saham setelah utang lunas karena secara tidak langsung PLN yang membayar nilai 70% dari investasi tsb, (c) pembayaran 70% tsb sebagian ditanggung swasta dan sebagian lagi dibebankan sebagai utang pihak swasta kepada PLN untuk nantinya dibayark ke PLN beserta bunganya setelah utang ke bank lunas, (d) setelah utang lunas pihak IPP akan menyerahkan sebagian kepemilikan PLTU tsb setelah jangka waktu tertentu dan tidak perlu menunggu sampai akhir masa kontrak, (e) dan lain-lain. Seharusnya PLN masih bisa menerapkan beberapa alternatif lain yang bisa meringankan kerugian PLN atau mengurangi beban subsidi APBN. Tetapi sayang nasi sudah jadi bubur karena semuanya sudah terkontrak.

    Sepintas tidak ada yang salah secara prosedur kontrak, namun terjadi pembiaran atas peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan financial benefit yang berimbang dengan pihak swasta IPP, atau mungkin ketidak-tahuan pihak PLN sehingga porsi financial benefit lebih banyak dinikmati swasta IPP. PLN memperoleh social benefit yang luar biasa berupa pencitraan, tetapi akibat financialnya akan dirasakan panjang dan tidak akan pernah berhenti selama PLN beroperasi dan melayani pelanggan tsb.

    Alasan lain yang yang sangat keliru yaitu sering membandingkan dengan produksi menggunakan BBM, sehingga seolah2 PLN sudah menghemat biaya karena menggunakan batu bara atau membeli listrik lebih murah dari swasta IPP, namun alasan ini sangat keliru karen mesin pembangkit BBM masih tetap beroperasi seperti diakui PLN di media (temuan BPK). Andaikata PLTU tersebut digunakan mengganti mesin yang berbahan bakar BBM mungkin bisa diterima, itupun masih terjadi kerugian (sunk cost atau stranded cost) karena mesinnya masih bagus, kecuali dijual ke negara lain seperti yang dilakukan china. Hal ini juga diperparah karena PLN secara agresif membangun citra berupa penyambungan baru (pelayanan daftar tunggu) bahkan pernah mencapai penyambungan baru sejuta dalam sehari, tanpa memeperdulikan berapa besar kerugian negara karena penyambungan listrik tanpa batas subsidi, dengan prinsip pelayanan penyambungan harus terus dilakukan, meskipun itu sangat membebani subsidi APBN.

    Mesin pembangkit dengan BBM dihidupkan sebagai konsekuensi penambahan pelanggan sehingga kerugian ini berlangsung selamanya karena tidak mungkin memutus sambungan yang sudah terpasang. Sayang sekali kalau skema kontrak jual beli tenaga listrik seperti ini masih terus dilakukan PLN ? Apakah PLN tidak mengetahui ? Allahualam bissawab hanya PLN yang bisa menjawab>>>seharusnya PLN tidak terpaku pada konsep book literatur yang asumsinya berbeda dengan kenyataan yang dihadapi PLN, dimana PLN ikut kontribusi melalui tarif untk menanggulangi pelunasan kredit dan bunga bank sekitar 70% dari nilai proyek tsb. Seharusnya ada justifikasi perhitungan atau financial engineering yang dilakukan PLN.

  5. abisyakir berkata:

    @ Amin…

    Saya mengundang @ Rakaie, sang auditor, untuk merujuk ke komentar ini, dan melakukan telaah. Tampaknya, pengetahuan saya soal “Skandal PLN Dahlan” tidak sebaik Mas @ Amin ini. Silakan @ Rakaie, Anda buat jawaban atas komentar ini. Terimakasih.

    Admin.

  6. jacksamuelali berkata:

    janganlah kebencian menutupi rasa keadilan

  7. inu berkata:

    Kayak Abi lebih suka gaya Meneg.BUMN yang dulu…raja jual aset negara..

  8. asifkediri212 berkata:

    63.7% anggota dpr terindikasi korupsi gmn neh?
    Ane lbh cndong ke pak DI

  9. abisyakir berkata:

    @ asifkediri…

    DPR punya salah, DI punya salah. Salah yang merugikan masyarakat, harus dihentikan. Kasihan masyarakat yang selama ini terus menderita. Kalau gak bisa bantu masyarakat, cegah kezhaliman agar tidak menimpa mereka. Terimakasih.

    Admin.

  10. Grace berkata:

    I actually Believe posting, “13 Kesalahan Terbesar Dahlan Iskan PUSTAKA LANGIT BIRU” ended up being just right!

    Icouldn’t agree together with u even more! Finally looks like I actuallylocated a internet site very well worth browsing. I appreciate it, Courtney

  11. abisyakir berkata:

    @ Grace…

    No problem, Grace. U can give some opinion, like we gave. In here we discuss and share. Please be fine and enjoy of everything. Ok, thanks much for join.

    Admin.

  12. ben berkata:

    masalah nya ada nggak gasnya utk dibeli pln ,…

  13. ben berkata:

    seperti kerja mafia atau kentut ,…bisa dibaui ,dirasakan tp suluit dibuktikan kayak hukum di negara kita semua sesuai prosedur dan dasar hukum tp lihat ,…hasilnya.jangan hanya teory saj lihat prakteknya ,…sy se7 dahlan

  14. Fulan berkata:

    mencari cari kesalahan orang cuma ketemu 13. Penulisnya kurang menggali sumber sumber, kenapa PLN kok pake solar padahal banyak pembangkit yg seharusnya pake gas,penyebab inefisiensi.

  15. abisyakir berkata:

    @ Fulan…

    Bukan “nyari-nyari”…tapi memberikan perbandingan, biar kita tidak selalu ikutan media “memuji-muji doang”. Terimakasih.

    Admin.

  16. Fulan-1 berkata:

    masalahnya ada gak orang yg mau KERJA ,…tanpa dibayar..????.kadang malah ada yg untuk menjelek jelekkan orang saja minta dibayar…….

  17. haris berkata:

    inefisiensi untuk kepentingan orang banyak tidak apa-apa. pencitraan jjuga tidak apa-ap asal bisa memotivasi bangsa secara nyata. harus adil dalam menilai orang mas abi.

  18. cak lonthong berkata:

    abisyakir cuma copy paste dari media tanpa analisis. AnJep. angger njeplak tanpa di pikir dan di telaah.

  19. Anonim berkata:

    Bpk Dahlan hanya dikambing hitamkan saja.. Kalau benar bpk korupsi apakah asset yang dimiliki oleh bpk menggambarkan korupsi… Mohon bagi wakil rakyat visa bersikap bijaksana…

  20. sandi berkata:

    lo yakin dgn data itu…..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: