Soal Hukum Wanita “Ngangkang” di Motor

Pemkot Lhokseumawe memberlakukan aturan larangan bagi kaum wanita duduk “ngangkang” (menghadap ke depan) saat dibonceng di belakang motor. Aturan ini mengundang kontroversi meluas, hingga di sebuah stasiun TV diadakan debat khusus tentang topik itu.

Sumber kontroversinya ada dua: Pertama, keuntungan dan kerugian bagi wanita duduk menghadap ke depan saat dibonceng di motor. Kedua, posisi aturan larangan itu dalam ranah Syariat Islam.

Gak Segitunya Juga Kaleee...

Gak Segitunya Juga Kaleee…

Perdebatan tentang, mana yang lebih baik antara wanita duduk menghadap ke depan atau ke samping saat dibonceng di motor; hal ini seperti debat kusir yang tak ada habisnya. Sebagian orang memilih, “Sebaiknya wanita duduk menghadap ke depan. Alasannya gini, gitu, ginu….”

Pihak penentangnya beralasan, “Kagak bisa, Bleh! Sebaiknya wanita tetap duduk menghadap ke samping. Itu lebih sopan. Kalau sewaktu-waktu terjadi kecelakaan, dia bisa langsung loncat, sehingga tidak ikut-ikutan terluka parah.” (Dalam praktiknya, istriku kalau dibonceng sering “loncat duluan” kalau ada situasi genting di jalan).

Intinya, sulit dicari kata sepakat dalam soal untung-rugi menghadap ke depan atau ke samping ini.  Seorang kawan memberi usulan: “Gini sajalah,” sambil berlagak menasehati. “Dalam perjalanan jarak dekat, silakan wanita menghadap ke samping. Kalau perjalanan jauh (misalnya dari Jakarta ke New York, naik motor), silakan menghadap ke depan.” Begitu deh.

Tetapi secara adat ketimuran, memang pada asalnya tabiat kultural wanita Indonesia sejak awal, dalam masalah ini adalah: menghadap ke samping. Seiring derasnya arus feminisme dan emansipasi, kaum wanita ingin dibonceng menghadap ke depan. “Lebih mesra dan hangat,” kata ibu-ibu sambil ngamplok ke punggung suaminya. He he he…

Untuk memutuskan mana yang lebih baik, menghadap ke depan atau ke samping, kami hanya bisa mengatakan: wallahu a’lam bisshawab. Sudah begitu saja, tidak usah diutak-atik lagi.

Adapun dari sisi pandangan Syariat; sebagian orang tega menyalahkan Syariat Islam lantaran munculnya aturan seperti itu di Pemkot Lhokseumawe. “Nah, itu tuh, lihat! Inilah bukti Syariat Islam banyak mengekang kebebasan wanita. Ini bukti aturan Syariat mengandung bias gender.” Yo wis sak karepmu lah…

Sebenarnya, dalam Syariat Islam itu ada 4 unsur yang harus dipahami: [1]. Aturan Syariat yang bersifat qath’i (tegas dan mapan); [2]. Aturan maslahat mursalah (diadakan karena alasan mencapai kemaslahatan, menghindari kemadharatan); [3]. Aturan hasil ijtihad ulama atas suatu realitas (sifatnya beragam sesuai latar-belakang ijtihad itu sendiri); dan [4]. Aturan yang dibangun berdasarkan adat masyarakat setempat.

Keempat aturan di atas eksis dalam Islam dan diakui. Misalnya, aturan di Saudi yang melarang wanita menyetir mobil sendiri, melarang wanita menjadi penjaga toko, melarang pencampuran laki-laki dan wanita di sekolah-sekolah, mewajibkan wanita memakai cadar, dll. Aturan-aturan ini bukan termasuk hukum Syariat yang bersifat baku, tetapi sangat kondisional sesuai kondisi sosial di Saudi sana. Jika negara-negara Muslim lain tidak menerapkan aturan itu, karena dianggap tidak relevan dengan kondisi sosial masyarakatnya; hal itu sah-sah saja.

Maka, adanya aturan larangan “ngangkang” bagi kaum wanita yang dibonceng di motor, di Lhokseumawe sana, hal itu harus dipahami sebagai aturan yang dibangun sesuai kultur masyarakat setempat. Hal ini dibenarkan dalam Islam, dan harus dihormati. Ia tidak bisa diklaim sebagai aturan baku Syariat, karena memang tidak ada dasar yang tegas dari Kitabullah dan Sunnah; tetapi juga tidak boleh dicela, karena ia dibangun berdasarkan pertimbangan kemaslahatan adat setempat.

Demikianlah, semoga ulasan sederhana ini bisa menambah rasa bijaksana kita dalam merespon dinamika kaum Muslimin dalam menghidupkan nilai-nilai Syariat di tengah kehidupannya. Amin ya Rahiim.

(Abinya Syakir).

Iklan

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: