[04]. Perlukah Kita Demokrasi?

Bismillahirrahmaaniirahiim.

Ini adalah sebuah pertanyaan yang sering sekali ditanyakan. Yang memberi jawaban atas pertanyaan ini juga banyak. Ada yang anti demokrasi, ada yang pro demokrasi, ada yang tengah-tengah. Kalau saya ditanya pertanyaan seperti ini, maka saya akan bertanya balik kepada si penanya: dari sisi apa kita kan memandang demokrasi itu?

Kalau demokrasi dilihat dari sisi konsep dasarnya, dari sisi landasan filosofisnya, atau dari sisi ideologi; jelas demokrasi merupakan sistem kufur, merupakan sistem tandingan atas tata-nilai yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan. Tetapi kalau memandang demokrasi dari sisi hajat politik untuk melindungi kepentingan ummat Islam; maka sah-sah saja kita ikut dalam even demokrasi.

Maksudnya begini, disini ada yang perlu dijelaskan. Mula-mula kita definisikan dulu makna politik. Politik adalah: seni mempengaruhi kekuasaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kalau politik Islami: seni mempengaruhi kekuasaan untuk memperjuangan, melindungi, serta membela kepentingan ummat Islam.  Hukum berpolitik ialah fardhu ‘ain, bagi para politisi Muslim yang mampu, berpengalaman, dan punya kesempatan mempengaruhi kekuasaan. Tetapi bagi ummat Islam secara umum, hukumnya fardhu kifayah. Kalau sudah ada yang mengampu peran politik, yang lainnya bebas tanggung-jawab.

POLITIK: Seni Mempengaruhi Kekuasaan untuk Mencapai Suatu Kepentingan.

POLITIK: Seni Mempengaruhi Kekuasaan untuk Mencapai Suatu Kepentingan.

Kondisi politik yang dihadapi ummat Islam beragam, dari kondisi paling ekstrem kanan sampai ke ekstrem kiri; dari situasi paling kondusif sampai paling repressif; dari situasi paling terbuka sampai paling tertutup. Maka hukum berpolitik itu disesuaikan dengan kondisinya masing-masing.

Ada kalanya ummat Islam hidup di bawah sistem Islami, sehingga aspirasi kehidupan, harkat-martabat, serta kepentingan-kepentingannya terwadahi dengan baik. Ada kalanya ummat Islam hidup di bawah sistem sekuler, menindas, zhalim, dan banyak mengeksploitasi kehidupan ummat. Maka dalam situasi bagaimanapun, peran politik harus terus dijalankan. Tujuan dasarnya simple, yaitu: Menjaga jiwa, agama, harta, akal, keturunan kaum Muslimin.

Di sebuah negara kufur, tiranik, sangat eksploitatif, dimana disana partai-partai Islam dilarang eksis, begitu juga partai-partai lain; bukan berarti peran politik tertutup. Tidak sama sekali. Dalam kondisi begitu, Ummat Islam bisa kontribusi secara individu, dengan memanfaatkan kekuatannya untuk mempengaruhi kekuasaan. Pengaruhilah kekuasaan untuk menjaga kehidupan kaum Muslimin. Andaikan belum bisa memberi jaminan keamanan secara penuh, minimal perjuangankan aspek-aspek yang bisa diperjuangkan; seperti kesempatan ibadah, perlindungan jiwa, kesempatan bekerja, kesempatan sekolah, jaminan sosial, dll. bagi kaum Muslimin yang ada di negara tersebut.

Kembali ke isu demokrasi. Secara ideologi jelas sistem itu sangat jauh dari nilai Islam, sangat jauh dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi secara hajat politik, jika sistem itu tidak dimanfaatkan, lalu akibatnya bisa membahayakan kepentingan ummat Islam dan memperkokoh kesempatan bagi musuh-musuh Islam; maka demokrasi harus diambil disini. Kita bukan menafikan keburukan dari sistem itu, tetapi harus mencegah akibat buruknya secara politik.

Secara ideologi, sistem demokrasi bertentangan dengan ajaran Islam; tetapi secara politik, kadang ia masih dibutuhkan. Politik Islami pada dasarnya seni mempengaruhi kekuasaan, demi kemaslahatan hidup kaum Muslimin. Jika kenyataan yang ada masih dipengaruhi sistem demokrasi; maka gunakan kesempatan untuk mempengaruhi kekuasaan demi kebaikan hidup ummat. Tetapi kalau pilihan-pilihan yang ada sangat sulit, atau tidak tersedia pilihan yang meyakinkan; maka hukumnya, Allah tidak membebani seseorang dengan sesuatu yang dia tak kuasa memikulnya.

Pendek kata, dalam situasi zaman seperti apapun, para politisi Muslim harus turun terlibat mempengaruhi kekuasaan, demi menjaga dan melindungi kehidupan kaum Muslimin. Kebetulan saja, saat ini zaman demokrasi, maka mereka harus terlibat berpolitik demi menjaga kehidupan ummat Islam. Bukan karena demokrasinya, tetapi karena wajibnya menjaga kehidupan ummat ini. Andai suatu masa kondisi politik berubah, kewajiban menjaga itu terus berlaku, sesuai kondisi yang ada. []

18 Balasan ke [04]. Perlukah Kita Demokrasi?

  1. kangacep mengatakan:

    Ustad, bgmn dengan orang yang menganggap sistem demokrasi itu sistem kafir mutlak dan haram bagi umat islam menggunakan selain syariat islam. Terus kalau saya tanya apakah saudi yang negara islam sudah memakai syariat islam? Dia jawab tidak, karena saudi memakai sistem kerajaan. Lebih2 di indonesia dia anggap pemerintahnnya pun kafir.
    Kalau saya perhatikan dari omongannya dia
    orang lebih menjurus kepada DI/TII kartosuwiryo. Bgmn menurut pandangan ustad?

  2. abisyakir mengatakan:

    @ Kangacep…

    Dari kajian ideologi, persoalan demokrasi sudah selesai. Itu bukan sistem Islami, dan Islam tidak mengajak kesana. Islam mengajak kepada tatanan MUSYAWARAH orang-orang beriman, untuk mencapai kehidupan terbaik. Jadi, bukan prinsip suara terbanyak.

    Tetapi secara politik, demokrasi masih dibutuhkan, yaitu jika kaum Muslimin mengalami kehidupan di bawah sistem itu. Tujuannya, ialah memanfaatkan CELAH SEKECIL apapun dari sistem yang ada, untuk melindungi kepentingan kaum Muslimin. Ini sama seperti ketika para Shahabat Ra hijrah ke Habasyah (Ethiopia), mereka hidup di bawah sistem dan hukum Raja Negus (Najasyi). Kalau memanfaatkan celah dari sistem yang ada (jahiliyah) tidak diperbolehkan, pasti para Shahabat itu tak akan diperbolehkan oleh Nabi untuk tinggal disana. Makanya, ketika hajat mereka sudah terpenuhi, kota Madinah telah siap; mereka memilih pulang kembali ke Madinah, lalu hidup bersama Rasulullah Saw dan para Shahabat lainnya.

    Seperti meminta pertolongan kepada orang kafir, atau menjadikan mereka itu wali; secara Syariat ini tidak boleh. Tetapi kalau kondisi memaksa, tidak ada pilihan selain itu, kita boleh meminta pertolongan orang kafir, untuk menghadapi orang kafir lainnya. Contoh, Nabi Saw pernah meminta bantuan Muth’im bin Adiy, salah seorang pemimpin musyrikin di Makkah, untuk melindungi beliau ketika akan masuk ke Makkah. Tidak melulu yang kasat mata tampak haram, otomatis haram hukumnya; tergantung situasi-kondisi dan kebutuhannya.

    Admin.

  3. VAN roen mengatakan:

    Assalammualaikum ya kang Asep, hanya kepada ALLAH lah semuanya kan kembali. Bahwa Demokrasi & HAM adalah anak haram yahudi, dimana ada demokrasi & HAM disitulah keadilan,tatanan hidup,addin dll kan diobok-obok oleh nafsu sahwat dunia para dajjal.
    Dengan SYARIAT ISLAM lah keadilan,norma-norma hidup manusia, kesejahteraan dll kan dirasakan semua mahluk ciptaan ALLAH YANG MAHA SUCI. Orang yang benci apalagi memusuhi orang yang berbicara atau berniat tuk menegakkan syariat islam sama juga ia membenci/memusuhi ALLAH
    YA ALLAH YANG MAHA

  4. VAN roen mengatakan:

    YA ALLAH YANG MAHA PENGAMPUN hanya kepada MU lah hamba menyembah,ampunilah segala dosa hamba.
    Lindungilah hambaMU yang hina dan bodoh ini dari fitnah dunia.

  5. yahya mengatakan:

    Assalamualaikum.ustadz saya membaca 2 buku:aktivis partai korban fatamorgana demokrasi,syekh abdul ghoni arrohal&agama demokrasi,syekh almaqdisi.ada dua kesamaan dlm 2 buku ini yaitu demokrasi adalah kesyirikan.bahkan pada tauhid rububiyahpun sudah bertentangan.lalu masih adakah maslahat yg dpt di ambil dg menenggelamkan diri dalam kemusyrikan demokrasi?

  6. bagi antum semua yang jiwa dan raganya mengikat dengan islam, renungkan dan selami berulang ulang tentang ayat ini, kemudian korelasikan dengan artikel diatas: Alloh berfirman:’Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Alloh, maka mereka adalah orang-orang kafir”……………wahai umat islam yang jujur dg keislamannya (=bukan islam KTP), apakah demokrasi sejalan dengan hukum Alloh atau justru jauh bak bumi dg matahari dr hukum Alloh???????? jawabannya ada di hati dan akal antum masing-masing………WALLOHU A`LAM

    wahai syaikh idahrom………wujud muka KAMU SEPERTI APA…………? saya sangat amat ingin berdiskusi dg anda……….ne no ane :085814650595

    Wahai saudaraku di atas yang saling comment-comment……..mau numpang lewat……..ayo kita lanjutkan diskusinya ttg syiah…….saya agak tau-tau dikit ttg syiah lho………mau tahu siapa mereka? ne no saya:085814650595, saya tunggu antum semua……syukron.

  7. abul haroki, Lc mengatakan:

    Kalau memang kita dihadapkan dua perkara yang memiliki mudharat atau mafsadat, dan kita tidak mampu keluar dr keduanya, hendaknya kita kembalikan pd kaidah: “Idza ta`arodhol mafsadatani ru`iya akhoffuhuma”………apabila dua mafsadat(bahaya) saling bertemu (tidak bisa dihindari keduanya), maka kita ambil yg mafsadatnya paling ringan.(085814650595)

  8. abu ahmad hamzah mengatakan:

    ust. am waskito, ane suka baca artikel2 antum, tapi sayang urusan demokrasi sepertinya bagi antum belum selesai. Apa mungkin Allah menolong hamba2nya melalui perantara sistem yg berbau syirik??? semoga Allah memberi kekuatan kpd kita semua agar tegar diatas tauhid ini di era penuh fitnah.

  9. abisyakir mengatakan:

    @ Abu Ahmad…

    Syukran atas tanggapan antum. Jadi begini akhi, dari kacamata akidah, masalah demokrasi sudah selesai. Ia bukan sistem Islami. Tapi dari sisi politik, ada hal2 tertentu yang bisa dimanfaatkan dari demokrasi, untuk diambil untungnya bagi ummat. Contoh, menurut antum adanya TPM (Tim Pembela Muslim) itu baik apa tidak? Mereka adalah ahli-ahli hukum sekuler, dan praktisi hukum non Islam. Kalo menurut saya ada baiknya, yaitu untuk membela para aktivis Muslim menghadapi para “koruptor hukum” yang sering memanfaatkan hukum sekuler untuk menindas para aktivis Islam. Selagi kita tak memiliki ahli hukum sekuler, kita akan ditindas terus oleh para “koruptor hukum” sekuler itu.

    Nah, yang begitu maksud saya. Hukum sekuler itu jelas hukum non Islam (kufur). Tetapi sekali waktu kita butuh hukum itu, untuk menghindarkan kaum Muslimin dari bahaya penindasan berdasarkan hukum tersebut. Bukan butuh karena pro hukumnya, tapi agar kita tidak dizhalimi karena hukum itu. Sama dengan demokrasi. Kita butuh bukan karena pro demokrasi; tapi agar kepentingan ummat tidak dizhalimi atas nama demokrasi.

    Admin.

  10. abu ahmad hamzah mengatakan:

    syukron sudah ditanggapi. ane memandang bahwa urusan demokrasi ini bukan lagi terkait urusan halal/haram atau juga dgn pertimbangan maslahat/mafsadat tetapi lebih dari itu, ini menyangkut persoalan yg sangat pokok dalam islam yaitu menyangkut dosa syirik. Bukankah salah satu syarat menjadi anggota parlemen mereka harus bersumpah setia terlebih dahulu kpd Pancasila & UUD 45 yg mengajarkan nasionalisme? (ini kutipannya: ”Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” (tata tertib anggota dpr-bab 3-pasal 10)

    kalimat tersebut memang terlihat sepele dan ringan utk diucapkan, tetapi kalau kita cermati dan dalami maksud yg terkandung dalam isi sumpah tsb, sesungguhnya ini cukup berat konsekwensinya bagi seorang muslim. Disinilah tauhid kita diuji.

    Saya tambahkan lagi….di kala hukum Allah hendak ditetapkan sebagai hukum Negara yang memakai sistem demokrasi, maka hukum Allah itu harus disodorkan terlebih dahulu kepada para anggota dewan (“yang terhormat”)yang duduk di atas kursi yang empuk di parlemen, bila mayoritas mereka menyetujuinya, baru bisa diterapkan, dan bila tidak maka tidak bisa diberlakukan. Subhaanallah, memangnya siapa yang lebih tinggi, Allah atau mereka(anggota dewan)? Kan aneh, Allah ingin memberlakukan hukum2-Nya tetapi meminta persetujuan terlebih dahulu kpd makhluk-Nya . Bukankah ini sebuah bentuk perbuatan syirik menempatkan kedudukan Allah sederajat bahkan lebih rendah dari para anggota dewan yg katanya “terhormat” itu? (walaupun saya yakin maksud mereka tdk demikian)

    Itulah syarat dan aturan main dari demokrasi yg secara tdk sadar menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan syirik. Ya itulah liciknya syetan, menjerumuskan sedikit demi sedikit.

    Afwan bukan bermasud menggurui, hanya sharing saja. Semoga bermanfaat.

  11. abisyakir mengatakan:

    @ Abu Ahmad Hamzah…

    Syukran jazakumullah khair Akhi atas diskusinya. Baik kita lanjutkan.

    Mula-mula, saya perlu mengingatkan lagi, bahwa demokrasi secara akidah bukanlah sistem Islam. Demokrasi termasuk produk ideologi sekuler (non Islam). Islam sejak awal tidak mengenal ajaran demokrasi ini. Hanya saja, realitas kehidupan bernegara yang kini ada di negeri2 Muslim, rata-rata menerapkan demokrasi. Akhirnya, DENGAN SANGAT TERPAKSA, kita bicara soal demokrasi; bukan karena membenarkan sistem itu, tetapi karena terpaksa, sebab untuk menjaga aset-aset kehidupan umat Islam, mau tidak mau kita harus bicara soal demokrasi. Hal ini sama saja, ketika tatanan politik yang berjalan sistem kerajaan; itu juga bukan sistem Islami; maka di tatanan kerajaan, lagi-lagi dengan SANGAT TERPAKSA kita harus pelajari dan manfaatkan sistem itu, demi menjaga aset-aset kehidupan ummat Islam. Termasuk, andai kehidupan politik di suatu zaman berubah dengan sistem lain (non Islami), kita dengan terpaksa harus pelajari sistem tersebut, untuk dicari celah-celahnya; demi melindungi aset-aset kehidupan kaum Muslimin.

    Lho, apa pentingnya menjaga aset-aset kehidupan ummat Islam? Jelas sangat penting sekali, sebab tujuan diturunkannya Syariat Islam ialah menjaga aset-aset kehidupan ummat Islam, yaitu: Menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga harta, menjaga akal, menjaga keturunan kaum Muslimin. Inilah yang dikenal dengan sebutan: Al Maqashidus Syariah, Al Ushulus Syariah, Al Ushulul Khamsah, atau Al Ahdafus Syariah.

    Loyalitas kita kepada Syariat Allah dan Rasul-Nya, serta kepentingan kaum Muslimin; dimanapun dan di zaman apapun. Hanya saja, untuk menerapkan loyalitas ini kita sering berhadapan dengan kondisi eksternal yang tidak Islami (jahiliyah). Andai kita mampu dan kuat, kita ubah kondisi itu dengan kekuatan (tangan). Tetapi kalau tidak mampu, maka diubah dengan cara SIYASAH (berpolitik).

    Kalau sudah bicara politik, harus dibedakan antara posisi POLITISI MUSLIM dengan KAUM MUSLIMIN pada umumnya. Politisi itu jumlahnya tidak banyak. Mereka adalah orang-orang yang ahli siasat, berpengetahuan luas, komitmen menjaga missi Syariat Islam, berpengalaman, dan punya kesempatan. Dalam konteks ini, hukum bagi seorang politisi Muslim: dia boleh melakukan hal-hal yang kelihatannya melanggar Syariat, jika tidak ada peluang lain, demi menjaga kehidupan kaum Muslimin. Misalnya, dia boleh ikut diskusi di gedung parlemen, untuk menggagalkan UU Anti Terorisme, karena UU itu diyakini akan banyak menzhalimi pemuda-pemuda Islam. Ketika di gedung parlemen, dia boleh ikut menyanyi Indonesia Raya, boleh berpura-pura berbaur dengan kaum sekuler lain; tetapi hatinya tsabat (teguh) untuk menolak UU itu.

    Hanya salah kaprahnya. Dunia politik di mata bangsa kita terbuka bagi semua orang; dibuka bagi semua kalangan, sejak rakyat kecil sampai orang paling elit. Padahal hak politik itu sebenarnya hanya bagi segelintir politisi-politisi Muslim saja. Hak-hak toleransi hanya bagi mereka, bukan bagi rakyat seluruhnya. Toleransi itu juga karena mereka berjuang melindungi kaum Muslimin. Nanti kalau tidak ada yang berjuang, akhirnya semua kaum Muslimin jadi bulan-bulanan orang kafir.

    Sekarang saya coba tanggapi apa yang Antum sampaikan, barakallah fikum wa iyyana wa lil Muslimin:

    Ane memandang bahwa urusan demokrasi ini bukan lagi terkait urusan halal/haram atau juga dgn pertimbangan maslahat/mafsadat tetapi lebih dari itu, ini menyangkut persoalan yg sangat pokok dalam islam yaitu menyangkut dosa syirik.

    Komentar: Bagaimana dengan Musa As yang sejak kecil sampai dewasa hidup di lingkungan kufur akbar, kerajaan Fir’aun? Bukankah Fir’aun itu adalah simbol kufur akbar, kufur musyrik, a’zhamul kufr? Tetapi Musa hidup disana sampai menjadi seorang pemuda. Hal ini menandakan, bahwa suatu ketika kaum Muslimin hidup dengan iman di dadanya, sedangkan di sekitarnya adalah sistem kufur. Para Shahabat Nabi Radhiyallahu ‘Anhum, mereka juga pernah hijrah ke Habasyah, lalu tinggal di negara dengan sistem kufur, demi menyelamatkan agama mereka yang selalu diteror di Makkah.

    Bukankah salah satu syarat menjadi anggota parlemen mereka harus bersumpah setia terlebih dahulu kpd Pancasila & UUD 45 yg mengajarkan nasionalisme? (ini kutipannya: ”Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” (tata tertib anggota dpr-bab 3-pasal 10).

    Komentar: Bagaimana pendapat Antum tentang Asiah, isteri Fir’aun. Dia menyembunyikan keimanan di hatinya, padahal dia sendiri adalah isteri musuh Allah dan Rasul-Nya. Dia isteri Fir’aun, sang simbol kufur akbar. Apakah Asiah selama hidupnya di sisi Fir’aun tidak pernah menghadapi ujian berupa kata-kata yang munkar dan bertolak-belakang dengan akidah Islam?

    Kalimat tersebut memang terlihat sepele dan ringan utk diucapkan, tetapi kalau kita cermati dan dalami maksud yg terkandung dalam isi sumpah tsb, sesungguhnya ini cukup berat konsekwensinya bagi seorang muslim. Disinilah tauhid kita diuji.

    Komentar: Bagaimana dengan Rasulullah Saw saat perjanjian Hudaibiyah, beliau harus menghapus statusnya sebagai Rasul Allah? Apa hukum menghapus status sebagai Rasul Allah ini? Mana lagi ada kekufuran yang melebihi itu? Tetapi karena terpaksa, karena kewajiban berdamai dengan orang musyrik, Nabi tetap melakukan hal itu (menghapus identitas beliau sebagai Rasul Allah).

    Saya tambahkan lagi….di kala hukum Allah hendak ditetapkan sebagai hukum Negara yang memakai sistem demokrasi, maka hukum Allah itu harus disodorkan terlebih dahulu kepada para anggota dewan (“yang terhormat”)yang duduk di atas kursi yang empuk di parlemen, bila mayoritas mereka menyetujuinya, baru bisa diterapkan, dan bila tidak maka tidak bisa diberlakukan.

    Komentar: Bagaimana dengan Nabi Saw yang menyepakati perjanjian damai dan kerjasama dengan Yahudi Madinah dan beberapa kabilah Arab disana, dalam kesepakatan Piagam Madinah? Apa itu artinya Nabi melakukan “share Syariat” dengan orang kafir (Yahudi)? Apakah untuk menerapkan kekuasaan Islam, Nabi harus minta izin Yahudi dulu? Memang Yahudi itu siapa, kok harus pakai perjanjian damai segala?

    Subhaanallah, memangnya siapa yang lebih tinggi, Allah atau mereka(anggota dewan)? Kan aneh, Allah ingin memberlakukan hukum2-Nya tetapi meminta persetujuan terlebih dahulu kpd makhluk-Nya . Bukankah ini sebuah bentuk perbuatan syirik menempatkan kedudukan Allah sederajat bahkan lebih rendah dari para anggota dewan yg katanya “terhormat” itu? (walaupun saya yakin maksud mereka tdk demikian).

    Komentar: Dalam peristiwa Haji Wada’, Nabi Saw menyampaikan banyak amanat-amanat Syariat Islam dan kewajiban menjaga hak-hak manusia (Muslim). Hal ini sudah terkenal. Pertanyaannya, mengapa Nabi harus menunggu Fathu Makkah dulu, sebelum akhirnya menyampaikan Khutbah Haji Wada’ tersebut? Itu pun ketika risalah Syariat Islam sudah hampir sempurna. Mengapa tidak langsung saja diumumkan sejak awal beliau memimpin di Madinah? Hal ini terjadi karena, kaum Muslimin harus menaklukkan musuh dulu, baru kemudian bisa menetapkan UU atau aturan-aturan Islami. Kalau musuh belum ditaklukkan, bagaimana bisa kita menerapkan aturan. Dengan penaklukan itulah terbuka peluang menerapkan Islam secara kaaffah. Bukan karena minta izin kepada manusia, tetapi untuk menundukkan mereka, agar mau taat dengan aturan Islam.

    Dulu Sultan Shalahuddin Al Ayyubi, setiap selesai memenangkan Jihad, beliau selalu umumnya kemenangan itu ke kaum Muslimin, sebagai khabar gembira. Untuk apa sih diumumkan, mengapa tidak langsung saja diklaim kita telah menang ini dan itu? Ya karena, kemenangan itu harus DIAKUI oleh kawan dan lawan. Kalau kemenangan hanya diakui oleh kawan, itu tak akan terlaksana dalam kehidupan nyata.

    Itulah syarat dan aturan main dari demokrasi yg secara tdk sadar menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan syirik. Ya itulah liciknya syetan, menjerumuskan sedikit demi sedikit. Afwan bukan bermasud menggurui, hanya sharing saja. Semoga bermanfaat.

    Komentar: Saya ingatkan, hati-hatilah Anda dari bermudah-mudah menyebut sesuatu sebagai kafir atau syirik. Sebab khawatirnya, Anda nanti akan jatuhnya menuduh Nabi Saw dan para Shahabat juga jatuh dalam kesyirikan. Seperti dalam peristiwa Fathu Makkah. Mengapa Nabi harus menaklukkan kaum musyrikin Makkah dulu, sebelum memberlakukan Islam disana? Apa sih artinya kaum musyrikin itu? Apakah mereka lebih mulia dari Allah, sehingga harus ditaklukkan dulu, baru Syariat Islam bisa dilaksanakan disana?

    Saya ingatkan, hati-hatilah dari bermudah-mudah menyebut suatu perkara sebagai syirik dan kufur; padahal hal itu bukanlah kufur, tetapi sebagai bagian dari kebijakan politik demi menjaga aset-aset kehidupan kaum Muslimin.

    Syukran jazakumullah khair.

    Admin.

  12. masa_gitu mengatakan:

    Kalau saya kok menganggap demokrasi ini mirip uang fiat (uang kertas, koin, elektronik) yang hari ini kita pakai sehari-hari untuk bertransaksi. Bukankah secara syariat kurang memenuhi syarat? Akan tetapi apa boleh buat, memang kesepakatan masyarakat yang kita hadapi seperti itu, dan alat tukar yang sesuai syariat pun belum tersedia secara memadai.
    Kalau kita menolak demokrasi seutuhnya, maka apakah kita juga berani menolak uang fiat tanpa syarat? (kalau ada yang berani bagus juga, saya siap menampung uang2 yang ada he he).

    Nah singkatnya, saya setuju dengan mas AMW, dalam keyakinan, kita sepakat demokrasi tidak sesuai syariat bahkan ideologinya bertentangan dengan akidah, tapi untuk “transaksi politik” bisa kita pakai toh (dengan catatan : syarat dan ketentuan berlaku).
    Dan harapan yang utama adalah umat Islam tetap memegang teguh prinsip ini, jangan sampai goyah bahkan larut terpengaruh sampai jauh. Hingga tak jarang justru puja-puji untuk demokrasi diumbar aktivis demi memuluskan agenda politik kelompok, yang sayangnya terkadang kurang peka dengan konstituennya.

    Sebaik-baik pemerintahan tentu saja Khilafah, karena ia genuine milik umat Islam, bahkan Rasulullah saw sendiri yang menamainya. Sementara demokrasi yang produk Yunani, justru dianggap buruk dan tidak bermutu oleh cendekiawan mereka sendiri seperti Socrates dan Aristoteles.

    Kalau kita punya rumah yang atapnya sudah bocor-bocor, ya bolehlah selama belum mampu membeli genting yang baru, kita sedia baskom untuk menampung airnya. Tapi mudah2an kita juga bisa konsisten untuk mengoptimalkan potensi yang ada untuk mengganti atap yang bocor, bukannya membeli baskom yang lebih besar.

    Mudah2an Allah Azza wa Jalla berkenankan memantaskan kita untuk hidup sesuai dengan syariat-syariat-Nya. Amien.

  13. Juba mengatakan:

    Ass wr wb
    Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz terkait tulisan di arrahmah.com ini http://http://www.arrahmah.com/read/2011/07/21/14159-hukum-masuk-partai-politik-dengan-tujuan-penegakan-syariah.html

    Syukran jazakumullah khair

  14. abisyakir mengatakan:

    @ Juba…

    Saya sudah mengkaji masalah ini cukup lama. Akhirnya saya sampai pada kesimpulan sebagai berikut…

    Perselisihan antara gerakan dakwah dan gerakan Jihadis tentang masalah demokrasi, sehingga satu sama lain saling menafikan, bahkan ada kalanya terjadi pengkafiran, karena sejak awal mereka berbeda sudut pandangnya. Ibaratnya, kalangan gerakan Islam seperti melihat gajah dari samping; kalangan Jihadis melihat gajah dari depan; ketika keduanya membuat gambar gajah, hasilnya berbeda.

    SATU: Kalangan Jihadis memandang demokrasi dari sisi AKIDAH, dan benar kesimpulan mereka bahwa sistem demokrasi syirik hukmiyah, sistem kufur, dan sebagainya. Dari kacamata akidah Islam, memang begitu adanya. Kalau membaca Syariat Islam sejak bab “thaharah” sampai bab “khilafah”, tidak ada itu sistem demokrasi.

    DUA: Kalangan gerakan Islam lain memandang demokrasi dari sisi SIYASAH dan benar kesimpulan mereka bahwa kalau Umat Islam tidak ikut bermain dalam sistem ini nanti akibatnya: muncul UU yang bertentangan dengan Islam, terpilih pemimpin yang memusuhi Islam, muncul kebijakan2 negara yang bertentangan dengan Syariat. Pendeknya banyak keburukan jika Umat sama sekali tidak mau bermain di medan demokrasi.

    Perbedaan sudut pandang itu terus berulang-ulang, dimana-mana, termasuk di hari ini. Satu pihak memandang gajah dari samping; pihak lain memandang gajah dari arah depan. Hasil view-nya pasti berbeda, sampai Yaumil akhir.

    Pertanyaannya: apa gerakan Islam dan Jihadis sudah kehabisan akal untuk mencari titik temu dan kesepahaman di antara mereka terkait soal demokrasi? Kalau kita tak mampu mewujudkan hal ini, jangan pernah bermimpi akan muncul kemenangan Islam.

    Admin.

  15. Juba mengatakan:

    Ustadz, apakah mungkin secara aqidah dianggap sistem kufur namun dibolehkan untuk berpartisipasi di dalamnya dengan pertimbangan siyasah. Bagaimana jika umat Islam sudah ikut berpartisipasi namun ternyata karena masih lemah tetap aja UU yg bertentangan dgn Islam muncul dan pemimpin terpilih orang kafir atau orang yg secara riwayat menentang tegaknya Islam? Apakah hal ini berarti kita sudah mempertaruhkan Aqidah dihadapan Allah demi melakukan siyasah, padahal secara perhitungan siyasah kita juga tetap aja kalah karena masih lemah? Apakah amal ini terhitung berpahala karena ijtijihad yg tidak tepat atau jadi sia2 karena melanggar Aqidah?

    Setahu sy, FIS, Hamas dan IM ikut demokrasi karena perhitungan mereka jumlah pendukung mereka sudah kuat jadi kemungkinan menang memang besar, kalo di kita khan semua partai Islam minoritas pendukungnya?

    Terus terang saya bingung dgn hal ini. Jadi sebaiknya kita bgm ya? sepertinya kalo ngikuti yg Jihadis jadi seperti extrem, dan berat cobaannya (belum apa2 sdh dianggap teroris atau pendukungnya) sdg ikut yg gerakan Islam koq khawatir melanggar Aqidah dan sepertinya jadi nggak jelas jalannya menegakan Islam atau Demokrasi? karena kampanye2 nggak pernah sy lihat menyatakan mau tegakan Islam, tokoh2nya hanya bicarakan demokrasi dan nasionalisme….

    Sedangkan ada juga yang menyatakan Sistem ini kufur tapi tetap harus taat padanya karena orang2nya masih jalankan sholat…

    Mohon maaf sy mengutarakan kebingungan sy….Namun walaupun saya masih lemah dari ilmu Islam, sy selalu berdo’a Ya Allah, tunjukanlah jalan yg lurus, jalan orang2 yg Engkau Ridhoi…

    Mungkin Ustadz bisa memberikan tanggapan dan meluruskan jika pandangan saya keliru….

    Syukran jazakumullah khair

  16. abisyakir mengatakan:

    @ Juba…

    Ustadz, apakah mungkin secara aqidah dianggap sistem kufur namun dibolehkan untuk berpartisipasi di dalamnya dengan pertimbangan siyasah. Bagaimana jika umat Islam sudah ikut berpartisipasi namun ternyata karena masih lemah tetap aja UU yg bertentangan dgn Islam muncul dan pemimpin terpilih orang kafir atau orang yg secara riwayat menentang tegaknya Islam? Apakah hal ini berarti kita sudah mempertaruhkan Aqidah dihadapan Allah demi melakukan siyasah, padahal secara perhitungan siyasah kita juga tetap aja kalah karena masih lemah? Apakah amal ini terhitung berpahala karena ijtijihad yg tidak tepat atau jadi sia2 karena melanggar Aqidah?

    Ya kalau kondisi terpaksa, kaum Muslimin tidak kuat, kita sangat khawatir dirugikan oleh sebuah sistem; ya itu diperbolehkan terjun mempengaruhi sistem itu, agar kita bisa mengurangi keburukannya. Tapi itu bukan satu-satunya kerja siyasah kita. Itu salah satu saja. Sementara kerja siyasah lain, seperti dakwah, membuat ormas, melakukan amar makruf nahi munkar, dan seterusnya tetap diperbolehkan; selama ada kekuatan dan peluang.

    Dalilnya sederhana: Rasulullah Saw tetap menjadi bagian masyarakat Makkah, ketika di masyarakat itu sendiri masih berlaku sistem jahiliyah (kufur). Beliau tetap bermuamalah dengan kaum musyrikin Makkah, entah itu perdagangan, titip-menitip barang, atau menjalin kekerabatan. Kalau misalnya sistem kufur (jahiliyah) itu dilarang total, tentu sejak menerima Wahyu Nabi Saw langsung disuruh hijrah, untuk membuat sistem sendiri. Begitu juga, hijrahnya para Shahabat Ra ke Habasyah, ke negeri raja Najasyi, itu kan sama dengan hijrah ke tempat dimana sistem kufur berlaku disana. Malah para Shahabat Ra berada disana cukup lama, ketika kaum Muslimin sudah punya posisi politik di Madinah. Coba saja Antum baca ayat-ayat Al Qur’an tentang Nabi-nabi dan Rasul. Rata-rata mereka disebut dengan kata “akhahum” (saudara dari kaum-kaum itu). Jadi para Nabi/Rasul itu awalnya sama-sama satu bangsa, satu kaum; maka itu mereka disebut “akhahum”. Itu artinya, mereka sebelumnya ya hidup di tengah umatnya, untuk memperbaiki mereka; bukan langsung membentuk kehidupan Islami, bersih suci, sejak awal.

    Setahu sy, FIS, Hamas dan IM ikut demokrasi karena perhitungan mereka jumlah pendukung mereka sudah kuat jadi kemungkinan menang memang besar, kalo di kita khan semua partai Islam minoritas pendukungnya?

    Tidak peduli jumlah pendukung banyak atau sedikit; meskipun pendukung cuma 10 orang, 15 Muslim; kalau sebuah sistem yang berlaku membahayakan kehidupan Islam, atau merugikan Umat; kita harus ikut mempengaruhi sistem itu sedikit demi sedikit, agar ia tidak merugikan Islam; kalau bisa mengubahnya menjadi sistem Islami, secara bertahap juga. Dalilnya kan “man ra-a minkumul munkaran” itu. Tidak mesti menunggu jumlah pendukung besar.

    Terus terang saya bingung dgn hal ini. Jadi sebaiknya kita bgm ya? sepertinya kalo ngikuti yg Jihadis jadi seperti extrem, dan berat cobaannya (belum apa2 sdh dianggap teroris atau pendukungnya) sdg ikut yg gerakan Islam koq khawatir melanggar Aqidah dan sepertinya jadi nggak jelas jalannya menegakan Islam atau Demokrasi? karena kampanye2 nggak pernah sy lihat menyatakan mau tegakan Islam, tokoh2nya hanya bicarakan demokrasi dan nasionalisme….

    Saya merasa perlu ada diskusi khusus antara gerakan-gerakan Islam, membahas tema demokrasi ini. Itu sangat mendesak dilakukan, karena potensi perpecahannya besar.

    Sedangkan ada juga yang menyatakan Sistem ini kufur tapi tetap harus taat padanya karena orang2nya masih jalankan sholat…

    Itu pemikiran salah. Kalo sistemnya kufur, otomatis kita harus bara’ (berlepas diri). Jangan taat kepadanya. Kecuali kalau kita dipaksa harus taat, itu masalah lain. Secara hati (minimal), kita harus menolak sistem kufur; tapi secara muamalah, boleh tidak menampakkan penolakan, demi menghindari kerugian/madharat. Kalau akhirnya kena madharat juga, ya itu risiko. Harus diterima dengan sabar.

    Mohon maaf sy mengutarakan kebingungan sy….Namun walaupun saya masih lemah dari ilmu Islam, sy selalu berdo’a Ya Allah, tunjukanlah jalan yg lurus, jalan orang2 yg Engkau Ridhoi… Mungkin Ustadz bisa memberikan tanggapan dan meluruskan jika pandangan saya keliru…. Syukran jazakumullah khair

    Amin Allahumma amin. Ya sama-sama memaafkan. Wa iyyakumus syukra wa jaza’illah ‘azhiman. amin.

    Admin.

  17. Difan mengatakan:

    Saya sudah pernah menyimak pembahasan tentang demokrasi seperti yang ustadz posting ni. Jujur, hati kecil saya membenarkannya, walau pun ujung-ujungnya saya jadi bimbang juga, karena banyak yang mengatakan demokrasi kufur / haram/ syirik, faktanya kan memang seperti itu? Tapi setelah menyimak lebih detil penjelasan dari ustadz, fikiran saya lebih terbuka dan tercerahkan. Semoga menambah ilmu dan wawasan bagi saya yang awam ini. Syukran ustadz..

  18. abisyakir mengatakan:

    @ Difan…

    Alhamdulillah, sama-sama Akhi. Barakallah fikum wa ahlikum jami’an.

    Admin.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: