Cara Penegakan Hukum KPK Membabi Buta

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Mula-mula harus disadari bahwa KPK adalah sebuah lembaga hukum resmi. Mereka ini termasuk penegak hukum bersama jajaran kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan instrumen-instrumen hukum ad hoc lainnya. Fungsi KPK adalah penegakan hukum, khususnya dalam ranah pemberantasan korupsi. Sebagai penegak hukum, KPK juga terikat oleh hukum; kalau tidak begitu, lalu apa artinya ia disebut penegak hukum? Intinya, penegak hukum harus melaksanakan tugasnya sesuai prosedur hukum, tidak mentang-mentang, tidak membabi-buta.    

Masih teringat momen penting, sesaat sebelum Antasari Azhar, mantan Ketua KPK, dijatuhi vonis hukum. Saat itu Antasari ditanya, apakah dia yakin akan memenangkan perkara ini? Dia menjawab yakin. Begitu pun isteri Antasari meyakinkan, bahwa suaminya adalah tipe suami yang baik, tidak seperti yang digambarkan media dia punya affair dengan Rani Yuliani. Kajian hukum atas perkara ini tidak bisa membuktikan keterkaitan Antasari dengan Rani. Bahkan menurut visum dokter, korban Nasaruddin dibunuh dari jarak jauh, bukan tembakan jarak dekat. Keluarga Nasaruddin yang semula menyerang Antasari akhirnya memahami, bukan dia pelakunya.

Antasari adalah korban rekayasa hukum yang sebenarnya. Berbeda dengan Chandra Hamzah dan Bibit Samad yang membangun opini “kriminalisasi KPK” untuk menghindari proses hukum. Antasari lebih gentle dari seluruh pimpinan KPK yang datang kemudian; dia penegak hukum, tapi tidak anti proses hukum. 

Dalam momen berbeda, seorang model Vitalia Shesya, dalam acara ILC, mengaku barang-barang pemberian Ahmad Fathanah, telah dikembalikan ke KPK. Dia juga mengaku, pernah diberi uang jajan dan biaya pengobatan oleh Fathanah. Bila KPK menuntut semua pemberian itu dikembalikan, Vitalia janji akan mencicil. Bahkan dia bersedia “menjual badannya” untuk menutupi hutang ke KPK.  Itu pun disampaikan sambil menangis.  Saya merasa sangat ngeri mendengar istilah “menjual badan” itu. Mestinya Karni Ilyas bisa mengarahkan dialog sehingga santun dan tidak vulgar. 

Saya melihat betapa romantisnya Vitalia setiap menyebut nama Fathanah. Dia selalu menyebut “Mas Ahmad”. Dia menampakkan rasa hormat dan sayang. Bagi orang yang sudah dewasa dan peka, akan mengerti di balik panggilan lembut “Mas Ahmad” itu ada makna keintiman yang hanya mereka ketahui berdua, dan diketahui Allah Ta’ala dan para Malaikat ‘Alaihimussalam

Ilustrasi seputar Antasari hanya sekedar mengingatkan, bahwa KPK pernah punya pimpinan yang gentle, berani menghadapi proses hukum. Bukan seperti Busyro Muqaddas dan kawan-kawan yang selalu berlindung di balik kata “kriminalisasi KPK”. Katanya mengerti hukum, tapi tak berani menghadapi proses hukum? Dalam proses penyidikan Komite Etik KPK, Abraham Samad juga menolak menyerahkan Blackberry-nya untuk diselidiki. Aneh, pimpinan lembaga hukum kok menolak proses penyidikan? Bisa jadi di Blackberry itu terdapat bukti kuat yang bisa menjebloskan dia ke penjara. 

Ilustrasi seputar Vitalia sekedar untuk menjelaskan, betapa KPK sudah membabi-buta dalam menerapkan pasal-pasal “pencucian uang”. Begitu membabi-buta, sampai Vitalia menantang untuk “menjual badannya” demi membayar hutang ke KPK. 

Sebenarnya, awal kasus ini adalah tentang kasus penyuapan yang dilakukan orang-orang PT. Indoguna ke Ahmad Fathanah. PT. Indoguna sedianya akan memberikan suap senilai Rp. 40 miliar. Tahap awal mereka memberikan uang muka senilai Rp. 1 miliar ke tangan Fathanah, di Hotel Le Meredien. Proses penyerahan uang itu tertangkap oleh KPK, lalu Fathanah ditetapkan sebagai tersangka. Tentu saja uang yang baru diterima Fathanah disita oleh KPK. 

Nilai material uang suap yang sudah terbukti diberikan kepada Fathanah adalah Rp. 1 miliar. Sisa uang suap yang dijanjikan, Rp. 39 miliar, masih di kantong PT. Indoguna, karena belum diberikan ke Fathanah. Sementara uang 1 miliar di tangan Fathanah sebagian sudah dipakai, termasuk memberi ke Maharani Rp. 10 juta. Uang lainnya sudah disita KPK (nilainya mungkin skitar Rp. 970 juta). Jadi uang suap yang dipakai Fathanah paling sekitaran Rp. 30 juta. Sedangkan  uang ratusan juta, atau puluhan miliar, itu tidak ada di tangan dia. 

Disini ada fakta yang harus dilihat secara cermat: 

[a]. Uang suap yang benar-benar diterima Fathanah dalam kasus ini paling sekitar Rp. 30 jutaan. Selebihnya sudah disita KPK; sedangkan janji tambahan uang dari PT. Indoguna, masih di tangan mereka, belum pindah tangan ke Fathanah. 

[b]. Secara material, kasus ini tidak ada kaitannya dengan kerugian negara, karena pihak yang menyuap adalah swasta (PT. Indoguna), yang disuap juga orang swasta (Fathanah) bukan mewakili negara. Fathanah bukan siapa-siapa. Dia bukan menteri, bukan PNS, bukan pejabat, dan sebagainya. 

Jadi kasus ini sebenarnya susah untuk diangkat sebagai kasus penyuapan, karena kedua belah pihak (penyuap dan yang disuap) tidak mewakili negara. Maka itu kemudian KPK tergopoh-gopoh, sehingga cepat-cepat mengalihkan masalah ke kasus TPPU (tindak pidana pencucian uang). Awalnya ranah suap, lalu beralih ke TPPU. 

Mari kita melihat masalah ini dari kacamata TPPU. Anggaplah Fathanah telah melakukan kejahatan pencucian uang. Benarkah langkah-langkah yang ditempuh KPK selama ini? 

Perlu dijelaskan, gambaran proses “pencucian uang” kira-kira sebagai berikut: Seseorang mendapat uang kriminal (misalnya hasil korupsi), lalu uang itu dimasukkan ke usaha bisnis legal sebagai investasi, sehingga setelah melalui proses internalisasi, ia menjadi uang legal. 

Untuk terjadinya tindak pencucian uang, harus terpenuhi beberapa syarat: ada pelaku, ada uang hasil kejahatan, ada tindakan kejahatan, ada pihak penerima uang hasil kejahatan, ada proses pemberian uang dari pelaku ke penerima. Semua ini harus jelas bukti-buktinya. Tidak bisa dibuktikan hanya melalui opini Johan Budi, atau pemberitaan media yang massif. 

Katakanlah, misalnya si pelaku adalah Ahmad Fathanah. Si penerima uang, misalnya Vitalia Shesya. Lalu kejahatan yang telah dilakukan Fathanah apa? Kalau dia berbuat jahat, uang hasil kejahatannya mana dan berapa nilainya? Adakah bukti pemberian uang dari pelaku ke penerima? 

Kalau kejahatan Fathanah adalah menerima suap dari PT. Indoguna, itu bukan termasuk pidana suap (korupsi), karena kedua belah pihak sama-sama orang swasta. Kecuali kalau yang menerima uang suap itu Menteri Pertanian Suswono, itu baru penyuapan.  Jadi Fathanah tidak bisa disebut telah “mencuci uang” kalau tidak terbukti adanya tindak kejahatan dia. Pencucian uang dari hasil korupsi, harus terbukti dulu ada tindak korupsinya. Kalau tak ada tindak korupsinya, tidak bisa dituduh melakukan pencucian uang. 

Katakanlah, Fathanah telah mengirim uang ke sejumlah wanita. PPATK mencatat katanya ada 40-an wanita. Apa masalahnya? Apa tidak boleh memberi uang ke orang lain? Apa tidak boleh memberi uang ke kaum wanita? Sah-sah saja kan member uang. Misalnya, Fathanah memberi uang ke ibunya, adik wanitanya, bibinya, keponakan wanitanya, dan seterusnya. Apa yang begitu bisa dipastikan sebagai pencucian uang? 

Harus terbukti dulu: apa kejahatan Fathanah dan berapa nilai nominal kejahatannya? Ini harus terbukti dulu. Kita tidak boleh sembarangan menuduh ini itu, sebelum terbukti sah secara hukum. 

Sejak awal kita sudah sampaikan, uang kejahatan yang benar-benar terbukti menurut KPK di tangan Fathanah adalah Rp. 1 miliar, dikurangi beberapa puluh yang dipakai oleh Fathanah (misalnya untuk perbuatan mesum). Dengan asumsi, itu benar-benar tindak penyuapan. Sedangkan Fathanah dan PT. Indoguna sama-sama orang swasta, sehingga tak merugikan negara sama sekali. 

Selain itu, hal ini sangat penting sekali, tidak semua uang yang berasal dari Fathanah adalah hasil kejahatan, dan tidak setiap uang yang diberikan oleh Fathanah adalah pencucian uang. Bisa jadi Fathanah punya bisnis-bisnis legal dan usaha, lalu dia sering memberi belanja kepada orang-orang di sekitarnya, termasuk uang yang dia berikan untuk memenuhi syahwatnya. 

KPK tidak boleh sembarangan menuduh, menyita aset-aset, atau menetapkan orang sebagai penjahat, sebelum benar-benar terbukti secara hukum tindak kejahatannya. Mereka tidak boleh melakukan “killing by press” terhadap sosok Fathanah dan orang-orang di sekitarnya. Andai saja dia berbuat mesum, amoral, banyak wanita simpanan, dan seterusnya; KPK tidak boleh masuk ke ranah itu. Mereka cukup berdiri tegak di ranah hukum saja. KPK tidak boleh berubah menjadi MEDIA INFOTAINMENT semisal Insert, Silet, Halo Selebritis, Kroscek, dan lainnya. 

Sangat ironi sekali ketika KPK berusaha menyita seluruh aset-aset Fathanah, termasuk yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Disini menyalahi beberapa fakta hukum yang kuat:  

[1]. Bukti uang yang ditemukan KPK pada Fathanah sekitar Rp. 1 miliar, kurang beberapa puluh juta. Uang itu pun sudah disita KPK. Secara faktual yang dianggap bukti material hanya beberapa puluh juta itu. Ia tak ada kaitannya dengan aset-aset Fathanah yang lain dan uang-uang yang dia berikan kepada banyak orang. 

[2]. Uang beberapa puluh juta yang sudah dipakai oleh Fathanah, itu tak bisa disebut sebagai uang suap, sebab kedua belah pihak (Fathanah dan PT. Indoguna) sama-sama swasta. Sedangkan tindak korupsi suap terkait dengan institusi negara. Apa salahnya sebuah perusahaan swasta seperti PT. Indoguna memberi uang kepada kolega-kolega bisnisnya? Apa itu salah? Apa itu melanggar hukum? 

[3]. Transaksi keuangan yang dilakukan Fathanah, kapan pun itu dan dengan siapapun dia bertransaksi, mula-mula harus diklaim sebagai transaksi yang sah. Transaksi itu boleh disebut “pencucian uang” kalau KPK bisa membuktikan kejahatan Fathanah dan nilai kerugian negara yang ditanggung akibat kejahatan itu. Kalau mereka tidak mampu membuktikan, semua transaksi itu sah. Logikanya seperti sebuah masjid menerima sumbangan uang dari masyarakat. Maka semua sumbangan ini dinilai sebagai infak dan sedekah, selama kita tidak bisa membuktikan bahwa seseorang melakukan korupsi, lalu memasukkan sebagian hasilnya ke kencleng masjid. 

[4]. Misalnya orang seperti Fathanah bekerja sebagai makelar proyek. Tidak semua makelar proyek mendapatkan harta haram dari pekerjaannya. Misalnya, dia membantu menjualkan tanah seluas 5 ha, lalu mendapat fee senilai 50 juta. Uang 50 juta ini seperti uang jasa. Itu adalah legal. Misalnya, seseorang berjasa membantu sebuah perusahaan mendapatkan sebuah proyek dari negara. Karena berjasa, dia dapat uang fee sejumlah tertentu. Itu adalah sah dan legal. Bisa jadi, Fathanah membiayai kehidupannya, membeli aset-aset, member barang-barang ke orang-orang tertentu, dari hasil pekerjaan sebagai makelar proyek itu. 

[5]. Boleh saja Fathanah dijerat pasal suap atau pencucian uang. Boleh-boleh saja. Tetapi KPK harus bisa membuktikan kejahatannya secara faktual, dengan bukti-bukti materiil, dan ada fakta kerugian negara akibat kejahatan itu. Kalau KPK tak bisa membuktikan, mereka tak boleh memvonis tersangka, menyita aset-aset, mempreteli pemberian orang, dan sebagainya. 

[6]. Dan satu lagi, KPK dalam penegakan tidak boleh melakukan “pembunuhan karakter” kepada seseorang, tidak boleh main obral statement di media, atau bersenjatakan opini-opini. Sebagai penegak hukum, mereka harus berdiri  di atas prinsip hukum, bukan main opini. Adapun soal istilah “kriminalisasi KPK” yang sering didengung-dengungkan oleh Busyro Muqoddas dan kawan-kawan, mari kita uji hal itu sesuai kajian akademik, bukan isu media. Jika KPK melakukan aneka kezhaliman hukum, mereka bisa dituntut balik atas segala kerugian yang menimpa orang-orang yang dituduhnya. Berhati-hatilah KPK, Anda sedang berdiri di atas pijakan yang rapuh. 

Cara-cara penegakan hukum yang membabi-buta sangat berbahaya. Misalnya, ada kawan Anda berbuat korupsi senilai Rp. 100 juta. Akibat itu, semua harta dia yang bernilai Rp. 10 miliar disita semua, untuk barang bukti korupsi. Cara begini sangat berbahaya. Nanti para penegak hukum bisa merampas harta manusia seenaknya. Termasuk ketika Anda pernah ditraktir ke Warteg oleh kawan tersebut, Anda dipanggil oleh KPK sebagai saksi. Lalu –maaf beribu maaf- kotoran Anda yang sudah masuk WC setelah makan di Warteg, harus dibawa ke persidangan sebagai barang bukti. Kemudian Pak Hakim harus berkali-kali menunda persidangan, karena pingsan terus, tidak kuat mencium “sisa metabolisme” dari sejumlah makanan Warteg. Cara-cara demikian sangat mengerikan. 

Tulisan ini saya buat, bukan untuk membela Fathanah. Sama sekali bukan. Tapi untuk meluruskan proses hukum itu sendiri. Fathanah boleh dijebloskan ke penjara dengan hukuman seberat apapun, asalkan dia benar-benar terbukti bersalah. Tapi dia juga berhak mendapat keringanan atau kebebasan, kalau institusi hukum tak bisa membuktikan kesalahannya. Kalau institusi hukum tak bisa membuktikan, ya salah sendiri, mengapa mereka lemah dan rapuh? 

Sejujurnya, kami sangat tidak suka dengan kasus-kasus korupsi, kasus amoralitas, mempermainkan wanita, dan seterusnya. Inginnya sih, para penjahat korupsi dan penoda wanita, diperlakukan sama, yaitu dihukum mati. Tapi bagaimana lagi, kita harus konsisten dengan aturan main yang sudah disepakati. Kalau aturannya sudah demikian, ya bagaimana lagi? 

Itulah mengapa Nabi Saw menjelaskan prinsip universal penerapan keadilan Islam. Beliau bersabda: “Lau saraqat Fathimatu ibti Muhammad la qatha’tu yadaha” (seandainya Fathimah bintu Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya). Konsistensi dalam penegakan keadilan telah Nabi Saw mulai dari keluarganya sendiri. Begitu juga, para insan penegak hukum, harus menegakkan hukum dari diri mereka sendiri. 

Wallahu a’lam bisshawaab. 

(Abinya Syakir). 

Iklan

One Response to Cara Penegakan Hukum KPK Membabi Buta

  1. dukung penegakan hukum di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: