Pemilu Demokrasi dan Bunga Bank Ribawi

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Baru-baru ini Ja’far Umar Thalib ditanya oleh jamaah pengajiannya tentang hukum mengikuti pemilu. Dia menjawab bahwa demokrasi itu haram, tidak boleh diikuti. Demokrasi juga sistem bid’ah yang diadopsi dari para filsuf kafir. Singkat kata, jangan mengikuti even pemilu 2014 yang sebentar lagi digelar.

Jika kesimpulan atau fatwa Ja’far Umar Thalib ini ditelan mentah-mentah, maka konsekuensinya kaum Muslimin (Ahlus Sunnah) akan meninggalkan tempat-tempat pengadaan pemilu, kemudian orang Syiah, Liberal, non Muslim memenuhi TPS-TPS, sehingga akhirnya terpilihlah tokoh-tokoh politisi yang anti Islam seperti Jalaluddin Rahmat, Ulil Abshar Abdala, dan sebagainya. Kalau mereka terpilih kemudian membuat aneka masalah dalam kehidupan Umat, ya jangan salahkan mereka; tapi salahkan diri sendiri yang telah diberi kesempatan memilih orang yang benar, tapi tak dimanfaatkan.

Sebagian Definisi Demokrasi...

Democracy is The Freedom to Elect Our Own Dictators

Umat Islam harus ingat dengan baik. Terpilihnya Nuri Al Maliki dan rezim Syiah di Irak, hal itu adalah melalui mekanisme demokrasi. Ketika itu banyak dai-dai Islam menyerukan golput, lalu terpilihlah tokoh-tokoh Syiah sehingga mendominasi parlemen dan pemerintahan; sampai akhirnya pemerintahan Irak jatuh ke tangan Syiah. Kini Syiah di Indonesia, Liberal, jaringan China, non Muslim berusaha mengambil kesempatan untuk menguasai Indonesia. Faktanya, mereka sangat gencar mencalonkan tokoh-tokohnya, melakukan lobi politik, melakukan politik pencitraan, dan seterusnya.

Kami akan jelaskan kembali masalah ini sebagai bagian dari amanat yang harus disampaikan. Meskipun masih saja (banyak) yang salah paham atau tidak mengerti.

[1]. Bagaimana hukum demokrasi menurut ajaran Islam? Jawabnya jelas, demokrasi bukan sistem Islam, tidak dikenal dalam sejarah Islam, dan statusnya HARAM menurut Syariat Islam. Mengapa demikian? Karena patokan dalam sistem Islami adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sedangkan dalam demokrasi patokannya adalah menuruti kehendak mayoritas manusia. Betapa jauhnya perbedaan antara taat kepada Allah dan Rasul, dengan mengikuti selera mayoritas manusia. Kedudukan demokrasi dalam hal ini sama seperti hukum makan daging babi, seks bebas, minum khamr, ribawi, dan lainnya yang sama-sama haram.

[2]. Daging babi haram, seks bebas haram, ribawi haram, minum khamr haram; tetapi mengapa di tengah kehidupan bangsa kita masih banyak (atau ada) yang melakukan hal-hal haram itu? Mengapa negara tidak menetapkan keharaman hal-hal itu secara tegas? Mengapa dan mengapa? Ya jawabnya mudah: karena negara Indonesia ini bukan berdasarkan Syariat Islam. Sekali lagi, sistem dan UU di negara kita ini bukan Islam. Kalau berlaku sistem Islam, tidak perlu demokrasi-demokrasian. Kita tak butuh demokrasi di sebuah negara yang Islami. Jawaban Ja’far Umar Thalib dan selainnya bisa dibenarkan, dalam konteks sistem Islami. Kalau dalam sistem sekuler seperti Indonesia ini, justru manfaatkan celah politik sekecil mungkin.

[3]. Negara seperti Indonesia ini kan bukan Islami. Sebagian kalangan Muslim malah menyebutnya sebagai negara thaghut, kafir, syirik. Jelas kan bahwa negara kita bukan (belum) negara Islami. Jika demikian, maka dalam urusan-urusan yang bersifat SOSIAL-KEMASYARAKAT, dalam urusan BIROKRASI, KEPEMIMPINAN, dan KENEGARAAN kita tidak bisa memaksakan Syariat Islam berlaku. Kalau dalam urusan pribadi, keluarga, lingkup terbatas, kita bisa menerapkan Syariat Islam; tapi dalam lingkup masyarakat luas, tidak bisa memaksakan. Paling yang bisa kita lakukan adalah: cara politik, lobi pejabat, tekanan publik, pembentukan opini, dan yang semisal itu.

[4]. Bisa saja sebagian Muslim ingin memaksakan agar Syariat Islam berlaku dalam kehidupan sosial, birokrasi, politik, kepemimpinan. Tapi hal itu akan ditolak oleh kalangan sekuler, hedonis, non Muslim yang sejak lama memang benci Islam. Resikonya akan terjadi konflik sosial, dalam skala kecil atau meluas. Atau paling kasarnya, akan terjadi perang antara pendukung Syariat Islam dan para penentangnya; seperti zaman DI/TII dulu. Mungkin dalam batas tertentu para pendukung Syariat tidak menolak jika harus menempuh cara perang untuk memberlakukan Syariat; masalahnya, apa yang sudah Anda siapkan untuk peperangan itu sendiri? Kalau Rasulullah SAW dan para Shahabat RA saja melakukan persiapan luar biasa untuk peperangan ini, apakah kita cukup dengan semangat dan keyakinan akan Nashrullah (pertolongan Allah)?

[5]. Jalan demokrasi atau pemilu adalah langkah kompromi antara arus pendukung Syariat Islam dengan para penentangnya, daripada kita menempuh cara perang (konflik). Kalau ada dua jalan, untuk mencapai tujuan yang sama (penegakan Syariat Islam), satu jalan melalui perang, jalan lain melalui kompetisi politik; maka Syariat Islam membimbing kita untuk menempuh madharat yang lebih kecil. Kaidahnya, ikhtaru akhaffi dhararain (memilih madharat yang lebih kecil). Hal ini pernah dilakukan Rasulullah SAW sebelum penaklukan Makkah. Waktu itu terbuka dua jalan, secara terbuka memerangi Kota Makkah, atau memilih perjanjian damai dengan mereka. Lalu Nabi SAW memilih jalan damai, melalui perjanjian Hudaibiyah. Tujuannya sama, menaklukkan Makkah, tetapi menempuh cara yang lebih sedikit madharatnya.

PERHATIAN: Kalau kita sudah sampai di titik ini, jangan dibalikkan lagi ke tahap elementer, seperti ungkapan “demokrasi itu haram, bid’ah, sistem kufar, syirik” dan seterusnya. Kita sudah progress pada tahap pertengahan, jangan dimentahkan lagi dengan ungkapan-ungkapan elementer. Mohon jangan membiasakan diri berputar-putar dalam kebingungan dan ketidak-jujuran dalam membangun pemahaman.

[6]. Bagi kalangan yang memutlakkan haramnya pemilu demokrasi dengan segala argumennya, ada sebuah pertanyaan mendasar yang harus dijawab: “Bagaimana menurut Anda jika melalui proses demokrasi dapat ditetapkan Syariat Islam sebagai hukum negara? Bagaimana jika melalui proses pemilu dapat dipilih pemimpin sesuai Syariah? Bagaimana jika melalui demokrasi, kaum Muslimin bisa berkesempatan mengatur negara dengan nilai-nilai Islam?” Mohon pertanyaan ini dijawab dengan jujur. Jika mereka SETUJU dengan demokrasi semacam itu, berarti yang jadi masalah bukan demokrasinya, tapi hasilnya. Jika mereka TAK SETUJU, maka itu aneh. Mengapa mereka tak setuju dengan penegakan Syariat Islam, kepemimpinan Syariah, dan kekuasaan Islam?

[7]. Mungkin mereka akan membantah dengan pernyataan berikut: “Mana buktinya bahwa mekanisme demokrasi bisa menetapkan Syariat Islam? Mana buktinya sistem demokrasi bisa memilih pemimpin sesuai Syariat? Mana buktinya bahwa demokrasi bisa menghasilkan dominasi politik Islam?” Jika demikian pertanyaannya, maka kami bisa berikan sedikit data-data untuk dipikirkan. Pemilu demokrasi di Pakistan pernah berhasil mengangkat Nawaz Syarif sebagai PM, lalu mereka memberlakukan Syariat Islam; meskipun usia pemberlakuan itu sebentar, sebelum Nawaz Syarif disingkirkan. Sistem demokrasi di Pakistan pernah mem-back up kepemimpinan Presiden Ziaul Haq rahimahullah yang Islami. Pemilu demokrasi di Kelantan Malaysia berhasil memantapkan negara bagian itu dengan UU Syariah. Pemilu demokrasi di Mesir berhasil memperbaiki Konstitusi sehingga lebih Islami, dan berhasil mengangkat Presiden Mursi yang hafal Al Qur’an sebagai pemimpin Mesir. Begitu juga, sistem demokrasi di Sudan menjadi jalan dominasi kaum Muslimin di sana. Termasuk demokrasi di Turki berhasil memperbaiki kehidupan rakyat Turki dan adopsi nilai-nilai Islam (seperti busana Muslim dan jilbab) ke dalam kultur sekuler Turki. Bahkan demokrasi di Palestina mengukuhkan Hamas sebagai dominator di wilayah Ghaza. Ini adalah kenyataan-kenyataan yang ada.

[8]. Mungkin masih ada keraguan dengan pertanyaan: “Tapi faktanya Ikhwanul Muslimin di Mesir dibantai, Mursi digulingkan, FIS di Aljazair dibantai sampai jatuh korban puluhan ribu Muslim?” Jika situasi Mesir dan Aljazair dijadikan ukuran, itu konteksnya berbeda. Di sana yang terjadi adalah KEZHALIMAN, KELICIKAN, KEJAHATAN TERBUKA terhadap mekanisme kompetisi politik yang jujur dan damai. Sebagian orang menggunakan cara kekerasan untuk menghancurkan kemenangan yang diperoleh melalui kompetisi politik yang fair. Jadi dasar masalahnya bukan di kompetisinya itu sendiri. Tapi pada orang yang ngeyel dan tak mau kalah secara sportif, lalu memakai cara-cara kekerasan. Logikanya begini: Ada perlombaan lari diikuti 10 orang pelari. Dari perlombaan itu diperoleh seorang pemenang sebagai juara. Dia dapat piala. Tapi ada yang tak terima. Mereka menghajar sang juara sampai babak belur, lalu piala di tangannya diberikan kepada pelari lain yang kalah. Yang salah disini kan kezhalimannya, bukan kompetisi larinya.

[9]. Kalau kami umpamakan, pemilu demokrasi itu seperti bunga bank. Para ulama Muslim kontemporer sudah sepakat bahwa bunga bank itu haram, karena termasuk ribawi. Tapi pernah diajukan pertanyaan oleh sebagian orang kaya Muslim yang menyimpan uangnya di bank-bank Swiss. Mereka bertanya: “Bagaimana harus kami gunakan bunga bank ini? Jika tidak kami ambil, ia akan dikumpulkan untuk lembaga-lembaga Nashrani, lalu dipakai untuk membiayai kegiatan Kristenisasi. Kalau kami ambil, ia haram hukumnya sesuai fatwa ulama. Apa yang harus kami lakukan?” Akhirnya diberikan fatwa, bahwa bunga bank itu boleh diambil, lalu disedekahkan untuk pembangunan fasilitas sosial seperti jalan raya, jembatan, penerangan jalan, dan lainnya yang bukan bersifat konsumsi. Nah dalam konteks ini, situasinya mirip dengan pemilu demokrasi.

[10]. Yakin, haqqul yakin, bahwa demokrasi bukanlah sistem Islam, bukanlah cara Islami. Singkat kata, ia haram. Tapi kalau hak suara demokrasi kita tidak digunakan untuk mendukung missi perjuangan Islam, ia akan digunakan oleh anasir-anasir anti Islam untuk mencapai kekuasaan, mencapai parlemen, masuk ke proses legislasi UU, untuk mendominasi kepemimpinan birokrasi, dan lainnya. Apa Anda mau hak politik kita diambil kaum anti Islam? Atau dengan kata lain, apa Anda mau bunga bank uang Anda dikumpulkan lembaga-lembaga Zending untuk mengkristenkan Umat manusia? Na’udzubillah wa na’udzubillah min dzalik.

[11]. Terakhir, ini penting disampaikan, bahwa mekanisme demokrasi bukan satu-satunya jalan politik yang tersedia bagi Ummat ini. Masih ada jalan-jalan lain yang terbuka dan perlu terus dikembangkan, sesuai daya dan kesempatan. Jadi tulisan ini bukan bermaksud menafikan jalan-jalan perjuangan lain. Alhamdulillahi Rabbil ‘alamiin.

Demikianlah, bahwa asal hukum pemilu demokrasi adalah haram, bertentangan dengan pokok ajaran Islam. Tapi dalam situasi darurat, di sebuah negara yang tidak berhukum dengan Syariat Islam, hak suara kita dalam pemilu demokrasi perlu dimanfaatkan, untuk mendukung missi perjuangan Islam. Jangan sampai yang menjadi pemimpin, anggota parlemen, perumus UU, pemimpin birokrasi, dan sebagainya adalah manusia-manusia hedonis, anti Islam, atau sesat akidah. Jika mereka yang terpilih, tentu akan melahirkan banyak musibah dan fitnah bagi Umat ini. Paling kasarnya, sejelek-jeleknya politisi Muslim, dia masih punya sisa-sisa loyalitas kepada agama dan Umatnya. Daripada yang terpilih adalah politisi anti Islam. Nas’alullah al ‘afiyah.

Semoga pembahasan ini bermanfaat, ikut mencerahkan Umat, dan berterima di hati kaum Muslimin. Ya begitulah perjuangan. Ada kalanya kita harus bicara tentang Jokowi, ada kalanya tentang Mujahidin di Suriah, tentang Arab Saudi, dan ada kalanya juga perlu “berkerut dahi” sedikit bicara diskusi seputar demokrasi. Jangan merasa heran ya, kan missi blog ini memang sejak awal merupakan pencerahan Ummat. Alhamdulillahi Rabbil ‘alamiin.

(Abah).

 

Iklan

17 Responses to Pemilu Demokrasi dan Bunga Bank Ribawi

  1. juhaiman berkata:

    memang demokrasi masih bisa diperdebatkan , tetapi kalau kita bicara demokrasi di indonesia saat ini , apakah ustad yakin bahwa 20 % caleg yang berlaga itu masih ada idealis nya ? ( yang 80 % caleg jadi jadian )
    Apakah ustad setuju bahwa caleg yang berlaga didominasi oleh caleg caleg yang mengejar materi ?
    Bukankah pak ustad juga tahu , untuk mencaleg sebagian besar dari mereka harus menyetor dana ke partai ratusan bahkan milyaran rupiah ( malah ada yang mengistilahkan sebagai mahar ).
    Bukankah dari beberap pemilu setelah reformasi kita bisa melihat jelas hasilnya ? ( makin parah !!!! )

    Kalu kita menyadari kondisi tersebut , mengapa kita harus memilih mereka ?… dari mana kita tahu bahwa caleg tersebut amanah ? bukankah pemilu sebelumnya telah kelihatan secara terang kelakuan mereka secara umum ?

    Memang ada sebagian kecil ada yang masih amanah, tetapi mereka tertutup oleh yang dominan tersebut , sehingga kita hanya bisa melihat kelakuan abal abal dari mayoritas anggota DPR .

    Apakah pak ustad setuju …dari sistim yang amburadul menghasilkan output yang amburadul ??

    Bukakankah dengan tidak masuk dalam sistim( golput) merupakan suatu bentuk ketidak setujuan kita terhadap sistem , dan dapat dibenarkan .

    Kenapa kita harus menari ?, sementara mereka memukul gendang ………..

  2. abisyakir berkata:

    @ Juhaiman…

    Ya sebenarnya sudah sangat banyak kritik kita pada model DEMOKRASI LIBERAL seperti di Indonesia ini. Demokrasi beginian terlalu mahal dan bahaya bagi bangsa ini. Tapi ya itu tadi…di tengah celah-celah politik yang sangat sedikit dan sempit itu, ternyata kaum kufar/islamphobia tak henti-hentinya ingin mengambil kesempatan untuk menimpakan musibah ke Umat Islam. Contohnya ya gerakan Jokowi, PDIP, Jasmev, konglomerat BLBI, dan seterusnya itu. Mereka kan masuk pusaran demokrasi juga.

    Ya karena alasan itulah, kita coba hindari risiko benturan kekuatan berdarah-darah dengan mendukung kompetisi politik secara damai dan fair. Kalau misalnya, dengan segala kelapangan hati kita, ternyata nantinya terjadi konflik terbuka dengan kaum kufar (China, Nashrani, sekuler, dan seterusnya); ya kita tak boleh mundur, tak boleh lari. Kita harus sedia mengubah cara dengan memasukkan strategi-strategi yang relevan dengan situasi.

    Ibaratnya, kalau bisa digulirkan perubahan tanpa konflik, mari kita coba. Kalau ternyata nanti tidak bisa, dan konflik harus terjadi; ya kita tak boleh lari. Kata pepatah: “Musuh jangan dicari. Bila ia datang, jangan lari!” Terimakasih.

    Admin.

  3. ustad yang dirahmati ALLAH bukankah hakikat Demokrasi itu merupakan peyandaran pembuatan hukum kpd Manusia,nah itu yg menjadikan sebab kita bs keluar dr agama kita dan itu jg yg kami kawatirkan jika ikut mencoblos akan terkena vonis murtad pelakunya kecuali mereka yg tdk mengetahui hakikat demokrasi itu….ustad yg dirahmati ALLAH kalaupun kita tidak memilih lantas orang2 yg disebutkan diatas itu yg mengambil kendali pemerintahan bukankah ini rahmat dari ALLAH SWT dengan terbelahnya 2 kubu antara Haq dan Batil dan sangat jelas seperti jelasnya matahari disiang hari sehingga syubhat keragu raguan hilang daripadanya sampai ALLAH membuka pintu2 Jihad Fisabilillah yang merupakan ibadah yang sangat tinggi bahkan dikatakan dalam hadits Puncaknya Ibadah, bukankah di Iraq prosesnya ALLAH belah dahulu orang2 yg beriman dan kafir sehingga jelas, kemudian ALLAH buka pintu2 Jihad Fisabilillah..sudah menjadi sunatullah untuk menggantikan kekuasaan menuju kekuasaan islam yang kaffah harus dengan pengorbanan bahkan dengan darah2 para mujahidin, demikianlah smoga ustad dan keluarga dirahmati ALLAH SWT

  4. Fulan berkata:

    Saya bisa memahami kekhawatiran ustad dalam kontek politik yang dihadapi bangsa ini, satu kesepakatan yang menyatakan bahwa demokrasi adalah bukan sistem Islam. Lalu menyikapi pernyataan ustad:

    “[11]. bahwa asal hukum pemilu demokrasi adalah haram, bertentangan dengan pokok ajaran Islam. Tapi dalam situasi darurat, di sebuah negara yang tidak berhukum dengan Syariat Islam, hak suara kita dalam pemilu demokrasi perlu dimanfaatkan, untuk mendukung missi perjuangan Islam. Jangan sampai yang menjadi pemimpin, anggota parlemen, perumus UU, pemimpin birokrasi, dan sebagainya adalah manusia-manusia hedonis, anti Islam, atau sesat akidah. Jika mereka yang terpilih, tentu akan melahirkan banyak musibah dan fitnah bagi Umat ini. Paling kasarnya, sejelek-jeleknya politisi Muslim, dia masih punya sisa-sisa loyalitas kepada agama dan Umatnya. Daripada yang terpilih adalah politisi anti Islam.”

    Saya ingin memberi gambaran tentang komposis dari parlemen kita sesungguhnya. Saya melihat partai2 Nasionalis yang bukan berasas Islam, sebenarnya tetap masih didominasi oleh para anggota2 dewan yang muslim, mungkin bisa disebutkan seperti Golkar, Demokrat, Gerindra, Hanura, PKB, PAN mereka adalah tetap bagian dari orang yang kalau pinjam istilah ustad Paling kasarnya, sejelek-jeleknya politisi Muslim, dia masih punya sisa-sisa loyalitas kepada agama nya.

    Dan dalam sejarah parlemen di Indonesia tidak pernah parlemen itu dikuasai oleh non muslim, bahkan sejak zaman soekarno pun yang mana saat itu pki ikut juga dalam pemilu.

    Lalu bila mengacu kepada kondisi di Iraq, tentu karakteristik dan keadaannya jauh berbeda. Sejak menjelang kejatuhan rezim Sadam Husein di Iraq sudah tumbuh semangat para pejuang Mujahid yang ingin menegakan syariat Islam di bumi Iraq, dan mereka tentunya tidak ingin kesempatan itu diambil alih lagi oleh para pendukung demokrasi yang hanya jadi boneka Amerika serikat. Karena itu mereka sampai sekarangpun melakukan perlawaanan terhadap rezim berkuasa di Iraq saat ini. Para Mujahid memahami bahwa seandainya saat itu mereka mengikuti jalur demokrasi yang di prakarsaii AS, paling yang menang pun pasti pemimpin yang mendapat restu dari tuannya (AS). Karena tidak mungkin Amerika memberi dukungan kepada para pemimpin syariah yang ingin menagekan Islam. Ini fakta sejarah standar ganda demokrasi yang diusung Barat dan Amerika.

    Kembali pada persoalan politik di negri ini yang mana saat menjelang Pemilu selalu saja timbul kekhawatiran. Bahkan ada partai Islam yang jelas2 mengatakan tidak akan menegakan syariah, justru kita malah dikejutkan oleh partai Islam itu yang latah ikut2 menjacalonkan Caleg non muslim bahkan pendeta, belum lagi ada caleg syiah yang menyusup di partai Islam tsb, yaitu pada Dapil SULUT II (Asry Rasyid).

    Manuver politik elite partai Islam seperti diatas tidak bisa dipegang keistiqomahan nya dalam melindungi umat. Mereka lebih condong pada pragmatis sesaat untuk ikut mencicipi kekuasaan dan kesejahteraan golongan. Intinya mereka hanya menikmati demokrasi ini , tanpa mempunyai arah tujuan yang jelas dalam memperjuangkan umat.

    Umat disuruh mendukung para elite partai dengan dalih jangan sampai parlemen dikuasi oleh kafir, syiah,liberal. tapi prilaku yang ditunjukan mereka ternyata gak beda dengan para kaum liberal dan sekuler.

    Biasanya setelah suara mereka raih maka akan dijadikan bergaining untuk dapat kekuasaan, bahkan mereka bisa berkoalisi dengan kubu /partai yang justru sebelumnya dijadikan alasan kekhawatiran sebelumnya. Sebut saja Jokowi dan PDIP. Apakah ada jaminan yang memilih partai tersebut nantinya suaranya tidak akan digadaikan untuk mendukung Jokowi atau berkoalis dengan PDIP. Pastinnya tidak kan….? karena tidak pernah ada MoU antara pemilih dengan yang dipilh(partai). Jadi terserah saja nantinya suara pemilih itu akan dimanfaatkan elite partai untuk mendukung siapa saja yang dianggap menguntungkan bagi mereka. Jadi tidak ubahnya seperti orang yang memberi cek kosong, untuk kemudian bebas si penerima menggunakan dan memberi nilai pada cek tersebut.

    Ya..! .memang begitulah konsekwensi dari sistem demokrasi ini. Bila suara sudah ditangan elite partai, maka yang mengendalikan adalah sesuai selera para elite partai tersebut. jangan protes, apalagi marha-marah bila suara itu diselewengkan atau digadaikan kepada orang yang justru sebelumnya menjadi kekhawatiran dari pada pemilih tersebut.

    Wassalam

  5. Difan berkata:

    Assalamu’alaykum Ustadz..

    Saya mau bertanya dalam kebingungan saya? Dibawah ini saya salin sebuah komentar dari seseorang di sebuah diskusi di jejaring sosial:

    Tahukah antum , dlm pemilu 9 April nanti, pada pencoblosan kertas caleg, jika suara caleg pilihan antum tdk mencapai minimal suara 1 kursi, maka suara caleg pilihan antum AKAN di alihkan kepada caleg yg lain dlm partai yg sama yg lebih besar jumlah suaranya, agar bisa menggenapkan syarat minimal suara utk 1 kursi,…

    Lalu bagaimana kalau ternyata suara yg tdk cukup tersebut dialihkan ke caleg yg lain yg ternyata seorang wanita?? atau tetap laki2 namun ternyata antum tdk kenal baik manhajnya?? Agamanya? Bahkan ia non muslim?.

    Maka, secara tdk langsung antum berpartisipasi mengangkat seseorang yg antum sendiri tdk mengetahui apa-apa yg ada pada org tersebut,…

    ”Dan janganlah kamu mengikuti apa2 yg kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggung jawabannya”Dan janganlah kamu mengikuti apa2 yg kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggung jawabannya”Dan janganlah kamu mengikuti apa2 yg kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggung jawabannya”Dan janganlah kamu mengikuti apa2 yg kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggung jawabannya”
    (Al- Israa’ : 36 )

    Nah… Pikirkanlah, cari tahulah, diskusikanlah dgn sesama antum yg memilih ikutan nyoblos.

    Komentar saya:
    Gimana menurut ustadz. Jujur, saya dilema dan bingung dalam menyikapi pemilu nanti ini. Komen tentang pro Golput dari kaum pejuang syariat dan khilafah menuru

  6. abu anisah berkata:

    assalamualaik.. ustadz hafizakallah.. dlm mmpertimbagkan mslahat dan mudharat ada beberapa syarat yang harus terpenuhi..
    1. Hendaknya maslahat yang akan dicapai dengan melakukan dharar tersebut adalah maslahat haqiqiyyah (pasti tercapai) bukan maslahat wahmiyah (mungkin tercapai, mungkin tidak). Sekarang saya tanya maslahatnya, orang yang masuk Pemilu apakah pasti tercapai akan terpilih atau masih kemungkinan? Jawabnya, mungkin, tidak ada kepastian. Syarat pertama sudah tidak terpenuhi.
    2. Syarat yang kedua, hendaknya mafsadah yang terjadi ketika menjalani bahaya itu lebih ringan daripada hasil yang hendak dicapai. Sekarang saya tanya, 34 kerusakan ini ringan atau tidak? Wallâhi, berat, dan beratnya lebih berat daripada maslahat yang hendak mereka capai. Tidak terpenuhi syarat yang kedua.
    3. Syarat yang ketiga, disebutkan oleh Ibnu Daqiqil ‘Ied rahimahullâh bahwasanya tidak ada jalan lain lagi kecuali itu. Nah, ini akan buntu di sini. Saya tanya, mana jalannya Nabi shallallâhu ‘alaihi wasallam? Adakah beliau melakukan Pemilu? Beliau memulai dakwah dari Makkah dalam keadaan lemah, 13 tahun setelah itu pindah lagi ke Madinah dan mulai di situ mempunyai daulah sambil menyempurnakan tauhid dan seterusnya. Mana jalan Nabi shallallâhu ‘alaihi wasallam yang lebih berhasil? Dua puluh tiga tahun Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wasallam berhasil. Dan lihat dakwah-dakwah Ahlus Sunnah di negeri Saudi Arabia kemudian Yaman, subhanallâh tersebar dengan sangat baiknya. Ini maslahat yang sangat besar kalau orang bergelut dalam dakwah. Dan kalian, di mana kalian ambili’tibar masuk Pemilu? Apakah yang dijadikan contoh adalah Ikhwanul Muslimin yang sudah puluhan tahun sampai sekarang tidak pernah membuahkan hasil??? Maka, ambillah pelajaran! Karena itulah tidak ada maslahatnya sama sekali, sehingga kaidah ini tidak bisa diterapkan.
    selengkapnya di Sumber: Nasihatuntukwahdah.wordpress.com

    mohon pencerahan ustadz terutama dari sisi ushul fiqh wa jazaakallahu khair..

  7. abisyakir berkata:

    @ Abu Anisah…

    Syukran jazakallah khair atas doanya, hafizhakallah hifzhan hasanan aidhan

    Namanya juga langkah politik, tak bisa bersifat kepastian, ada unsur coba-coba dan dugaan disana, berdasarkan amatan Syar’iyah dan Waqi’iyah. Para Khulafaur Rasyidin RA tatkala melakukan tindakan politik juga tak ada yang memastikan “pasti akan begini” atau “pasti akan begitu”. Contoh saat pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah RA harus ditarik dari Yerusalem yang sedang terjadi wabah tha’un di dalamnya. Mula-mula Abu Ubaidah menolak, dengan alasan tak mau keluar dari takdir Allah. Lalu Khalifah Umar beralasan, “Kalian akan keluar dari satu takdir Allah menuju takdir Allah yang lain.” Kalau tindakan politik bersifat pasti, tentu tak akan terjadi perselisihan pendapat di dalamnya. Iya gak?

    34 kerusakan akibat demokrasi itu bisa jadi benar, atau bahkan mungkin bisa lebih dari 34 perkara. Tapi masalahnya negeri Indonesia ini sedang berjalan di atas sistem apa Akhi? Di atas sistem sekuler begini kita tak bisa memaksakan pandangan “34 keburukan demokrasi” itu. Paling kalau memaksa ya kepada kita-kita sendiri yang paham masalah itu. Kalau ke orang lain, Antum bisa memaksakan? Kalau mau, coba Antum jelaskan 34 keburukan demokrasi di depan lembaga KPU. Itu lebih adil. Di negeri seperti ini yang bisa kita lakukan ialah meminimalisir keburukan-keburukan dari sistem yang berlaku ini. Caranya ya kita harus punya suara atau kekuatan sehingga bisa didengar orang lain (anti Islam). Kalau kekuatan saja gak ada, Antum mau melakukan perbaikan apa?

    Antum tidak bisa beralasan: “Toh kami sudah ikut ngaji Salafi. Kami sudah dengarkan pengajian kitab-kitab bahasa Arab. Kami sudah mengangkat celana, memanjangkan jenggot, memerintahkan isteri memakai cadar. Kami sudah jualan kitab, minyak wangi, poster ilmu, dsb.” Maka alasan Antum itu dibantah dengan argumen begini: “Bagaimana perjuangan musuh-musuh Islam dalam memerangi agama ini? Apakah perjuangan mereka SAMA dengan amal-amal Antum atau jauh lebih dahsyat?” Kalau mereka lebih dahsyat, berarti masih banyak perjuangan lain yang dituntut dari Antum sekalian. Jangan cepat “berpuas diri” kalau sudah ngaji Salafi dan memakai jubah. Musuh Islam sudah membuat nuklir, kapal selam, satelit mata-mata, pesawat drone, dan seterusnya, sementara Antum baru sebatas “ngaji Salafi”.

    Tentang pendapat Ibnu Daqiqil Id, jawaban kami ini sajalah: “Andaikan Ibnu Daqiqil Id hidup di zaman ini, hidup di Indonesia, tahu keadaan dan tantangan negeri ini; kami yakin beliau akan memahami jalan pendapat kami terkait politik Islami.” Sayang sekali, Ibnu Daqiqil Id hidup di masa lalu, di negeri Islami yang telah tegak Syariat Islam padanya. Beda timbangannya dengan kondisi kita kini. Layak juga Antum baca pendapat Syaikh Ibrahim Ar Ruhaili yang membenarkan penerapan kaidah itu dalam politik modern.

    Admin.

  8. abisyakir berkata:

    @ Difan…

    Tahukah antum, dlm pemilu 9 April nanti, pada pencoblosan kertas caleg, jika suara caleg pilihan antum tdk mencapai minimal suara 1 kursi, maka suara caleg pilihan antum AKAN di alihkan kepada caleg yg lain dlm partai yg sama yg lebih besar jumlah suaranya, agar bisa menggenapkan syarat minimal suara utk 1 kursi,… Lalu bagaimana kalau ternyata suara yg tdk cukup tersebut dialihkan ke caleg yg lain yg ternyata seorang wanita?? atau tetap laki2 namun ternyata antum tdk kenal baik manhajnya?? Agamanya? Bahkan ia non muslim? Maka, secara tdk langsung antum berpartisipasi mengangkat seseorang yg antum sendiri tdk mengetahui apa-apa yg ada pada org tersebut,…

    Respon: Kami tanya-tanya, katanya ada aturan begitu. Ya kita pilih partai yang tidak mencalonkan non Muslim. Itu saja. Kalau caleg wanita, boleh kokmemilih dia, dengan asumsi dia akan mewakili perjuangan kaum wanita muslimah. Lebih baik urusan wanita Muslimah diwakili oleh sesamanya, daripada diwakili laki-laki. Bagaimana kalau orang itu tidak semanhaj? Ya itu resiko, karena yang semanhaj ogahan ikut partisipasi politik. Aneh saja, menuntut para wakil semanhaj, sementara diri sendiri yang semanhaj anti pati dengan pemilu? Ya gimana jadinya…

    Bagaimana kalau dalam hal ini ada masalah2 yang tak terduga, ada musibah yang nanti kan terjadi, ada fitnah, dan seterusnya? Ya, kami kan berbuat dengan niat baik dan sebatas kesanggupan. Niat kita akan jadi timbangan di sisi Allah.Demikian.

    Admin.

  9. abisyakir berkata:

    @ Abu Alkhaz…

    Syukran atas doanya. Tanggapan dari kami kurang lebih sbb:

    = Gak boleh menuduh yang terlibat pemilu sebagai murtad, kecuali kalau yg bersangkutan bilang begini, atau meyakini begini: “Demokrasi adalah lebih baik daripada akidah Islam.” Itu pun dengan asumsi negeri kita ini sudah Islami 100 % sehingga bisa menghukumi segala sesuatu murni dengan Syariat Islam.

    = Ya kalau masih ada jalan damai, meskipun celah kecil, ya jangan membuka pintu Jihad dulu. Manfaatkan dulu jalan damai itu. Kecuali kalau sudah tak ada pilihan lain, baru kita bicara aspek perang dan militer. Dulu ada perang DI/TII, juga Permesta, juga ada Ambon-Ternate. Antum perlu pelajari sejarah perang itu karena faktanya banyak kekurangan kita dalam ajang konflik tersebut.

    = Intinya, kita jangan mencari-cari sebab peperangan; tapi bila ia sudah muncul di depan mata, kita jangan lari.

    Admin.

  10. abisyakir berkata:

    @ Fulan…

    Lalu bila mengacu kepada kondisi di Iraq, tentu karakteristik dan keadaannya jauh berbeda. Sejak menjelang kejatuhan rezim Sadam Husein di Iraq sudah tumbuh semangat para pejuang Mujahid yang ingin menegakan syariat Islam di bumi Iraq, dan mereka tentunya tidak ingin kesempatan itu diambil alih lagi oleh para pendukung demokrasi yang hanya jadi boneka Amerika serikat. Karena itu mereka sampai sekarangpun melakukan perlawaanan terhadap rezim berkuasa di Iraq saat ini. Para Mujahid memahami bahwa seandainya saat itu mereka mengikuti jalur demokrasi yang di prakarsaii AS, paling yang menang pun pasti pemimpin yang mendapat restu dari tuannya (AS). Karena tidak mungkin Amerika memberi dukungan kepada para pemimpin syariah yang ingin menagekan Islam. Ini fakta sejarah standar ganda demokrasi yang diusung Barat dan Amerika.

    Respon: Dalam konteks Iraq masa kini, ketika ISIS menyerukan golput, kami dukung sepenuhnya. Betapa tidak, mereka sudah menggelar sistem pemerintahan Islam, buat apa berkompromi dengan demokrasi produk Amrik Cs? Itu langkah yang benar. Tapi dengan hilangnya kekuasaan politik Sunni di Irak, lalu berpindah ke tangan Nuri Al Maliki Cs, semua itu sungguh merupakan bencana besar. Buktinya, banyak warga Sunni Irak yang mendukung ISIS karena mereka telah merasakan kejamnya pemerintahan Syiah Al Maliki.

    Kembali pada persoalan politik di negri ini yang mana saat menjelang Pemilu selalu saja timbul kekhawatiran. Bahkan ada partai Islam yang jelas2 mengatakan tidak akan menegakan syariah, justru kita malah dikejutkan oleh partai Islam itu yang latah ikut2 menjacalonkan Caleg non muslim bahkan pendeta, belum lagi ada caleg syiah yang menyusup di partai Islam tsb, yaitu pada Dapil SULUT II (Asry Rasyid).

    Respon: Ya yang begitu tidak didukung juga tidak apa-apa. Selama kita tahu buktinya, tak usah didukung lah. Syukran.

    Manuver politik elite partai Islam seperti diatas tidak bisa dipegang keistiqomahan nya dalam melindungi umat. Mereka lebih condong pada pragmatis sesaat untuk ikut mencicipi kekuasaan dan kesejahteraan golongan. Intinya mereka hanya menikmati demokrasi ini , tanpa mempunyai arah tujuan yang jelas dalam memperjuangkan umat.

    Respon: Iya bener Akhi, kami setuju pandangan Antum. Sebenrnya kami juga malas dengan sikap begitu. Tapi ini kan merupakan bentuk tanggung-jawab untuk melakukan amal maksimal yang mampu dilakukan. Kalau hasilnya mengecewakan lagi, ya kita sudah berusaha saudaraku. Kita perlu berbuat untuk memberikan alasan di hadapan Allah, bahwa kita telah berusaha menjaga Ummat ini semampunya.

    Umat disuruh mendukung para elite partai dengan dalih jangan sampai parlemen dikuasi oleh kafir, syiah,liberal. tapi prilaku yang ditunjukan mereka ternyata gak beda dengan para kaum liberal dan sekuler. Biasanya setelah suara mereka raih maka akan dijadikan bergaining untuk dapat kekuasaan, bahkan mereka bisa berkoalisi dengan kubu /partai yang justru sebelumnya dijadikan alasan kekhawatiran sebelumnya. Sebut saja Jokowi dan PDIP. Apakah ada jaminan yang memilih partai tersebut nantinya suaranya tidak akan digadaikan untuk mendukung Jokowi atau berkoalis dengan PDIP. Pastinnya tidak kan….? karena tidak pernah ada MoU antara pemilih dengan yang dipilh(partai). Jadi terserah saja nantinya suara pemilih itu akan dimanfaatkan elite partai untuk mendukung siapa saja yang dianggap menguntungkan bagi mereka. Jadi tidak ubahnya seperti orang yang memberi cek kosong, untuk kemudian bebas si penerima menggunakan dan memberi nilai pada cek tersebut.

    Respon: Iya benar, kami merasakan itu. Kami tahu partai yang Antum maksud. Kami paham perilaku begitu. Tapi lagi-lagi Akhi, apa sih susahnya menyelamatkan suara Antum agar tidak hilang sia-sia. Ketika suara Antum hilang, itu dipakai kaum musuh Islam untuk menyerang agama kita. Kalau kita sudah memilih, tapi ternyata pihak yang dipilih khianat dan zhalim; ya mereka yang menanggung kerugiannya di akhirat nanti.

    Kalau nanti Malaikat bertanya ke kami: “Tapi Anda kan bisa melihat reputasi partai/tokoh politik itu? Apa itu tidak jadi pertimbangan?”
    Kami akan jawab: “Kami lihat mereka muslim, kami baik sangka kepadanya. Daripada kami tak memilih, lalu hilangnya suara kami dimanfaatkan oleh orang kafir untuk menyerang Islam. Soal mereka kemudian khianat, itu tanggung jawab mereka. Toh mereka sudah janji ini itu.”

    Kata Malaikat: “Tapi kan Anda sudah berkali-kali dibohongi, kok masih percaya saja?”
    Kami akan menjawab: “Sekali lagi, bila ada calon Muslim (Sunni), dan ada calon kufar (sesat), pasti kami pilih yang Muslim (Sunni) sebagai bentuk loyalitas kepada agama. Kalau kami tidak memilih, orang kafir akan gunakan kesempatan untuk lebih jahat lagi.”

    Kata Malaikat: “Apa kerjaan Anda seumur hidup, sejak lahir sampai mati, hanya ngurusi demokrasi palsu semacam ini?”
    Kami akan menjawab: “Alhamdulillah, pemilu demokrasi bagi kami seujung kuku saja. Kami ikut bukan karena takjub, mendukung, atau cinta dengan sistem Amrik Cs ini. Kami hanya memanfaatkan hak suara, agar kaum Muslimin tidak dizhalimi orang kafir/sesat. Kalau kemudian kaum Muslimin dizhalimi wakil-wakil Muslim yang kami dukung, itu dosa mereka (wakil rakyat itu) sendiri. Mereka pasti menanggung dosanya.”

    Ya..! .memang begitulah konsekwensi dari sistem demokrasi ini. Bila suara sudah ditangan elite partai, maka yang mengendalikan adalah sesuai selera para elite partai tersebut. jangan protes, apalagi marha-marah bila suara itu diselewengkan atau digadaikan kepada orang yang justru sebelumnya menjadi kekhawatiran dari pada pemilih tersebut. Wassalam.

    Respon: Ya sama seperti kalau kita golput, lalu segala urusan politik ditangani orang-orang pendosa, kita juga tak bisa berbuat apa-apa dalam lingkup parlemen dan kepemimpinan. Tapi intinya demokrasi ini bukan satu-satunya jalan kita.

    Wa’alaikumsalam warahmatullah wabarakaatuh.

    Admin.

    Ya..! .memang begitulah konsekwensi dari sistem demokrasi ini. Bila suara sudah ditangan elite partai, maka yang mengendalikan adalah sesuai selera para elite partai tersebut. jangan protes, apalagi marha-marah bila suara itu diselewengkan atau digadaikan kepada orang yang justru sebelumnya menjadi kekhawatiran dari pada pemilih tersebut.Wassalam

  11. abu anisah berkata:

    afwan ustadz hafidzakallah, saya ingin bertanya kembali, scara ringkasnya dlm mmprtimbangkan maslahat mudharat ada 3 syarat yg harus dipenuhi..
    1. maslahat yg ingin di capai brsifat pasti.. yg saya fahami adalah seandainya kita yakin bisa menang tentunya adanya qorinah2 yg mendukung spt servay y dilakukan oleh internal partai islam dll maka syarat ini bisa terpenuhi, paling tidak mghasilkan gholabut-dzon.. skg persoalannya apakah ada qorinah yg kuat yg menunjukkan partai islam akan menang atau sekadar optimis sj? kerana mudharat yg dihasilkan brsifat pasti (minimalnya haram) padahal maslahatnya msih bersifat dzon, sepertinya sgt tdk berimbang.. brhujjah dgn dalil abu ubaidah sptnya kurang tepat krn sda ada dalil yg jelas mnunjukkan bhw kita tidak boleh masuk ke tempat yg di serang thaun sptnya diriwayatkan dr abdurahman bin auf..
    2. maslahatnya lebih besar dari mudharatnya.. sebenarnya sisi ini juga letak prbezaan ulama yg sgt jelas sptmana yg ustadz sdah maklumi trutama di kalangan ulama mujahidin y menyatakan kekufuran demokrasi.. dan tdk dinafikan bhw byk pula ulama yg membolehkan tp ttp memberikan syarat2.. persoalannya, apakah syarat2 yg diutarakan ulama tersebut sda terpenuhi??
    3. tdk ada jalan lain.. apakah syarat yg dikemukan oleh ibnu daqiq ini hanya berlaku untuk negara yg sda mnerapkan islam? atau tidak boleh diterapkan dalam berpolitik, dan khusus utk kasus tertentu sj??

    tmbahan pertanyaan:

    1. apakah syarat2 ini mmg disepakati ulama atau tdk??
    2. syarat2 ini tidak dibutuhkan dlm mmprtimbangkan maslahat dan mudharat trutama dalam politik?

    *afwan ustadz, ini hanya apa yg saya fahami dan insyaaAllah tetap mnghormati pendapat y berseberangan krn saya masih menuntut ilmu makanya saya mmbutuhkan pndapat ustadz utk melakukan tarjih sekaligus koreksi..

    appn, jazakallahu khairal jazaa..

  12. abisyakir berkata:

    @ Abu Anisah…

    Syukran jazakallah khair atas masukan, koreksi, pertanyaannya Akhi. Ya kita saling nasehat-menasehati…

    skg persoalannya apakah ada qorinah yg kuat yg menunjukkan partai islam akan menang atau sekadar optimis sj? kerana mudharat yg dihasilkan brsifat pasti (minimalnya haram) padahal maslahatnya msih bersifat dzon, sepertinya sgt tdk berimbang.. brhujjah dgn dalil abu ubaidah sptnya kurang tepat krn sda ada dalil yg jelas mnunjukkan bhw kita tidak boleh masuk ke tempat yg di serang thaun sptnya diriwayatkan dr abdurahman bin auf..

    Respon: Dalil tentang Abu Ubaidah Ra itu maksudnya bahwa urusan politik memang dalam ranah spekulasi, duga-duga. Abu Ubaidah menyangka dengan bertahan di Yerusalem itu baik; Khalifah Umar Ra menyangka keluarnya Abu Ubaidah dari sana lebih baik. Banyak sekali Akhi kalau disebut satu per satu. Termasuk penggantian Khalid bin Walid Ra sebagai komandan perang, saat perang lagi berkecamuk, itu juga spekulasi. Ada unsur sangka-sangkaannya.

    Terkait kondisi partai Islam: Satu sisi ada keburukan demokrasi, di sisi lain ada peluang partai Islam akan menang/dapat posisi kekuasaan. Ya, selama negara kita bukan di atas sistem Islam; ada sangat banyak ancaman kerugian dalam kehidupan ini, yang diakibatkan oleh sistem itu. Jadi posisi memilih partai Islam sebenarnya lebih UNTUK NGEREM bahaya itu. Banyak Akhi rancangan UU yang siap untuk memporak-porandakan Umat ini, seperti UU kesetaraan gender, koreksi UU perkawinan, UU seputar homoseksual, UU miras, dll. Kita berharap ada wakil2 Islam yang ngerem disana.

    maslahatnya lebih besar dari mudharatnya.. sebenarnya sisi ini juga letak prbezaan ulama yg sgt jelas sptmana yg ustadz sdah maklumi trutama di kalangan ulama mujahidin yg menyatakan kekufuran demokrasi.. dan tdk dinafikan bhw byk pula ulama yg membolehkan tp ttp memberikan syarat2.. persoalannya, apakah syarat2 yg diutarakan ulama tersebut sda terpenuhi??

    Respon: Memang ada sejumlah syarat keikutsertaan dalam pemilu demokrasi ini. Kami yakin rata-rata syarat itu kurang bisa dipenuhi oleh partai-partai Islam tersebut. Tapi sekali lagi, ini hanyalah “cara terakhir” yang bisa kita lakukan. Bila cara demikian ternyata tak membuahkan hasil apapun, setidaknya KITA SUDAH PUNYA DALIL di hadapan Allah bahwa kita sudah berusaha. Kadang kita sengaja mendukung bukan karena yakin bisa menang, tapi “mencari dalil usaha” di sisi Allah.

    Tdk ada jalan lain.. apakah syarat yg dikemukan oleh ibnu daqiq ini hanya berlaku untuk negara yg sda mnerapkan islam? atau tidak boleh diterapkan dalam berpolitik, dan khusus utk kasus tertentu sj??
    1. apakah syarat2 ini mmg disepakati ulama atau tdk??
    2. syarat2 ini tidak dibutuhkan dlm mmprtimbangkan maslahat dan mudharat trutama dalam politik?

    Respon: Syaikh Al Qaradhawi pernah mengatakan, bahwa urusan kaum Muslimin yang paling “krisis ilmu” adalah tentang politik. Kami setuju itu. Literatur kita seputar ini sangat minim, dibandingkan pembahasan akidah, fiqih, hadits, tafsir, dll. Kami tidak tahu apakah kaidah Ibnu Daqiqil Id itu mewakili pandangan jumhur ulama atau terkhusus ke pendapat beliau sendiri; tetapi dalam ranah aplikasi di dunia politik modern ada banyak variabel yang mesti diperhitungkan. Selama ribuan tahun kaum Muslimin memiliki kedaulatan politik, lalu mereka hidup di dunia modern yang tidak memiliki kedaulatan sepenuhnya karena sistem negaranya sekuler.

    INTINYA begini…

    * Maslahat yang diharapkan dari politik demokrasi tidak selalu pasti, karena kadang terjadi apa yang kita harapkan berbeda dengan kenyataan.
    * Maslahat demokrasi bisa kalau dibandingkan dengan tuduhan kafir, syirik, murtad yang dilontarkan sebagai kalangan Mujahidin; tentu lebih berat tuduhannya.
    * Ya kami yakin demokrasi hanya salah satu cara saja, bukan satu-satunya; jadi masih ada cara-cara lain yang juga penting.

    Jika dilihat demikian, seolah pemilu demokrasi bertentangan dengan kaidah maslahat-madharat itu sendiri. Tapi kita perlu coba usaha di bidang ini dengan asumsi: menghindari jalan perang. Dalam pandangan kami, selagi masih ada cara damai, itu lebih baik ditempuh. Kecuali kalau sudah tidak ada jalan lain, ya perang tidak masalah.

    Syukran jazakumullah khair.

    Admin.

  13. abu anisah berkata:

    ustadz hafidzkallah.. izinkan saya mmberikan pendapat dan mohon koreksinya apabila saya keliru.. saya menghormati pandangan ustadz soal demokrasi dan sisi pandang ustadz yg berbeda dgn saya..

    1. saya berpendapat yg kita perlu perjuangkan skg, dan bermati-matian untuk menyiapkannya sesuai kemampuan adalah kekuatan militer.. NII dulu punya kekuatan militer spt yg ustadz ketahui namun disebabkan bbrp kekurangan, ia boleh di katakan sda ghaib.. nah, di sini lah butuhnya pemikir2/aktivis2 islam spt ustadz mengevaluasi kekurangan itu spy tdk trjadi lagi di masa depan..
    2. kita berusaha utk mghindari jalan perang tapi hal itu pasti akan kita tempuh apabila ingin menjalankan syariat scr utuh.. iya mmg bbrapa negara spt turki dan palestina brhasil menjadi presiden dan masih brkuasa smpi skg, tapi apakah mereka dapat menjalankan syariat scr utuh? *walaupun tdk dinafikan saking byknya maslahat yg diperoleh drp mereka..
    3. di mesir dan al-jazair adalah contoh y pling sering kita dengar.. knp mereka dikudeta, krn mereka bsungguh2 ingin menerapkan syariat islam.. andaikan kita menang di indonesia satu saat nnti, apakah jaminan kita tdk dikudeta.. padahal militer indonesia di kuasai asing, paling minimal tentera ini sda di tanamkan dgn nasionalis, apakah mereka bisa diharapkan utk membela islam?
    4. demokrasi itu dibikin barat untuk kemaslahatan mereka, apabila demokrasi malah tdk dpt dimanfaatkan maka mereka akan mnggunakan cara lain dan kudeta adalah salah satu handalannya.. malah menurut pndangan saya, demokrasi ini di manfaatkan utk mninjau kekuatan kita, apabila kita berhasil memegang kekuasaan maka itu mnunjukkan kita semakin kuat, dan waktu inilah mereka mghabiskan kita mggunakan militer dgn prbagai alasan..
    5. maka saya brpndapat, kekuatan militer prlu kita usahakan semaksimalnya (iya mmg sgt2 sulit) krn sia-sia keberhasilan kita merebut kekuasaan tanpa adanya kekuatan militer yg mnjadi pelindung syariat islam yg kita cita-citakan..

    itu saja.. barakallahu fik..

  14. abisyakir berkata:

    @ Abu Anisah…

    Syukran jazakallah khair wa barakallah fikum barakatan ‘azhimah, amin.
    Insya Allah kami akan bahas konsep “proposal jihad” di tengah kondisi bangsa kita ini. Sejauhmana kajian komprehensif tentang jalan jihad di negeri ini? Itu akan kita bahas. Mohon sabar menanti.

    Admin.

  15. shampo noni bsy berkata:

    pakh dalam pemilu kita sebagi umat muslim boleh memilih pemimpin yang non muslim?
    terimakasih 😉

  16. abisyakir berkata:

    @ shampo…

    Kata para ulama dunia maupun Indonesia, memilih pemimpin non Muslim tidak boleh. Sebab itu sama dengan berloyalitas kepadanya. Kecuali kalau Muslim nya minoritas, boleh pilih pemimpin non Muslim yang lebih pro kepentingan Ummat Islam.

    Admin.

  17. terimakasih untuk postingannya 😉

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: