SIAPA BILANG DEMOKRASI BUKAN SISTEM ISLAMI?

Oleh TOHIR BAWAZIR.

Berikut adalah tulisan opini tentang siasat politik demokrasi dari seorang pemerhati gerakan dakwah dan politik Islam. Masuk ranah polemik pro-kontra. Penulis coba uraikan sisi-sisi kebaikan demokrasi dalam kehidupan riil di tengah Ummat. Selamat membaca dan berwawasan!

Pemilu Legislatif untuk memilih anggota DPR, DPRD I, DPRD II dan DPD, baru saja usai dilaksanakan. Insya Allah di bulan Juli 2014 kita akan melaksanakan pemilu lagi,  yaitu pemilu  untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. pemilu itu pun masih memungkinkan berjalan dua putaran, apabila di putaran pertama tidak diperoleh pemenang mutlak yang mendapat suara 50% plus 1 suara. Kalau ditambah lagi dengan berbagai pilkada di berbagai daerah untuk memilih Gubernur maupun Bupati/Walikota, sesungguhnya negara Indonesia termasuk negara yang kelewat sibuk untuk melakukan pemilu.

Tidak hanya kelewat sibuk, namun pemilu juga sangat menguras dana dan kas negara, menguras energi dan pikiran seluruh bangsa,  termasuk pula menguras kantong para calegnya. Itulah ongkos demokrasi yang sudah dipilih oleh bangsa Indonesia dengan pola pemilihan langsung semacam ini.  Mudah-mudahan ke depannya pemilu dapat berlangsung semakin mudah, simple dan murah.

Namun betapapun boros dan berlebihannya pemilu, setidaknya hal ini melegakan sebagian besar pihak, karena rakyat memiliki hak penuh untuk menggunakan hak politiknya. Setelah era Orde Baru yang dikenal repressif dalam bidang politik, dimana kekuasaan hanya dimonopoli oleh Soeharto dan kroni-kroninya, di era reformasi ini rakyat dapat menikmati kebebasan politiknya sehingga tumbuh berbagai macam partai politik baru.

Demokrasi Adalah Satu Pilihan Jalan Politik. Sepertimana Kita Memilih Buah.

Demokrasi adalah Satu Pilihan Jalan Politik. Seperti Kita Memilih Buah.

Ada partai yang tumbuh sejenak kemudian layu sebelum berkembang, ada yang tumbuh namun gagal ikut pemilu karena masalah administrasi yang tidak bisa dipenuhinya, ada yang tumbuh dan dapat ikut pemilu namun akhirnya harus minggir dari percaturan politik karena kurangnya dukungan masyarakat. Hingga saat ini diperkirakan hanya sekitar 10 partai politik yang dapat bertahan dan bisa duduk di parlemen mewakili konstituennya. Mudah-mudahan ke depannya, jumlah partai politik tidak  akan semakin bertambah. Karena semakin banyak partai politik, otomatis akan semakin banyak biaya politik yang harus dikeluarkan.

Dari berbagai partai peserta pemilu yang ada, ada yang terang-terangan berasaskan Islam, ada yang berkonstituen Muslim namun bukan berasas Islam, ada pula yang tidak mau dikait-kaitkan dengan Islam, walaupun kalau musim pemilu sama-sama juga memperebutkan suara ummat Islam, karena realitas politik mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Dari kalangan ummat Islam pun ada berbagai pandangan tentang sikap terhadap pemilu dan demokrasi. Ada yang setuju, dan ini merupakan pandangan mayoritas ummat Islam, ada yang menolak, ada pula yang sejatinya menolak namun terpaksa menerima karena tidak ada pilihan lain, alias darurat menerima.

Yang menolak selalu bersandar bahwa sistem demokrasi tidak dikenal dalam Islam. Karena sistem demokrasi memberikan peluang dan hak kepada masyarakat untuk membuat hukum dan undang-undang, hal yang seharusnya menjadi wewenang mutlak Allah SWT. Demokrasi adalah bid’ah (mengada-ada), sesat, sistem kufur dsb. Pokoknya harus ditolak.

Setelah sama-sama  menolak, mereka pun masih terbagi menjadi tiga golongan. Golongan pertama,  mereka yang menolak sistemnya dan semua hasil-hasilnya. Ada pula golongan kedua, yang menolak sistem dan aturan mainnya, namun mereka menerima hasilnya. Mereka terima dan hormati penguasa hasil pemilu dan produk-produk hukum dari sistem demokrasi yang ditolaknya. Ada pula yang ketiga, pura-pura menolak semua, namun seringkali mereka terpaksa menerima hasilnya, bahkan seringkali menitipkan aspirasi politiknya kepada partai-partai yang sebelumnya ditolaknya itu.

Mengapa ummat Islam berbeda dalam menyikapi fenomena pemilu dan demokrasi, padahal mereka masih sama-sama bersandar kepada Al-Qur’an dan Al-Sunnah serta sama-sama mencita-citakan masyarakat yang ideal seperti di masa Rasulullah SAW dan masa Khulafaur Rasyidin (kepemimpinan Islam yang adil dan ideal)?

Kalau dilihat sejujurnya, ada dua kutub pandangan yang sulit dipertemukan. Yang pertama, yang menerima demokrasi dan melihat demokrasi sebagai suatu kenyataan riil yang ada dan patut dipakai saat ini. Yang menolak demokrasi memandang sebaliknya, yaitu apa yang seharusnya ada. Satu berangkat dari  realitas yang ada, yang kedua, apa yang dianggap harus ada. Mayoritas ummat Islam, berangkat dari menerima  apa yang ada (realistis). Yang ada adalah demokrasi adalah sistem terbaik bagi bangsa Indonesia untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya, mengatur negara, membuat undang-undang dsb. Walaupun demikian demokrasi tetaplah produk manusia yang pasti ada kelemahan dan kekurangannya bahkan masih mudah pula untuk dicurangi oleh manusia.

Dalam demokrasi semua pihak punya wakilnya, ada wakil dari berbagai daerah dan suku, wakil berbagai agama, wakil berbagai profesi, wakil dari berbagai kepentingan dsb. Supaya masing-masing pihak dapat diakomodir kemaslahatannya, maka demokrasi lah yang mengaturnya. Sehingga tidak terjadi pemaksaan kehendak masing-masing pihak.

Begitu pula siapa yang dapat menjadi kepala negara, akan diatur sedemikian rupa sehingga menjadi pemimpin tidak akan mudah semena-mena karena banyak pihak yang mengawasinya, ada yang mengawasi penggunaan anggaran negara, ada yang mengawasi hak-hak politik pemerintahnya dan berbagai pengawasan lainnya. Menjadi pemimpin pun dibatasi masa jabatannya hanya maksimal lima tahun sekali. Kalaupun berhasil, hanya dapat mengulang satu periode lagi kepemimpinannya, kalau tidak dibatasi , dikhawatirkan mereka cenderung berlaku korupsi dan membangun dinasti dsb. Prinsipnya, menjadi pemimpin itu tidak gampang, tanggungjawabnya tidak ringan, selain kepada Allah SWT dia juga dimintai pertangjawaban oleh rakyat dan wakil-wakilnya.

Hal ini berbeda jauh dengan sistem monarki atau kerajaan. Partisipasi masyarakat nyaris tidak ada, semuanya bergantung terhadap kehendak raja. Baik buruknya suatu  bangsa tergantung kebijakan sang raja. Kalau raja berbuat baik, adil dan punya visi ke depan, masih lumayan, rakyat dapat ikut menikmati kesejahteraan, namun kalau raja berbuat buruk, sulit bagi rakyat, untuk menurunkan raja nya, kecuali dengan cara kekerasan dan pertumpahan darah. Namun dari sisi biaya, sistem monarkhi hemat biaya politik, karena tidak perlu ada pemilu, tidak perlu ada parlemen, dsb.

Bagi pihak penolak demokrasi karena berangkatnya dari apa yang seharusnya ada,  demokrasi sudah pasti tidak akan pernah dapat memuaskan semua keinginannya. Maka pasti dia tolak. Mereka berkeinginan ideal, masyarakat harus sepenuhnya taat kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah, tidak ada hak masyarakat untuk membuat hukum dan undang-undang yang bertentangan dengan syariat Allah, tidak ada hak masyarakat untuk melakukan pemungutan suara untuk hal-hal yang sudah disyariatkan. Masyarakat tinggal menjalankan saja, dsb.

Orang beriman tidak mau suaranya disamakan dengan orang fasik, musyrik, kafir dsb. Tetapi mereka lupa satu hal. Kita hidup di alam riil dan masa kini. Ada fakta, sekitar 15% penduduk Indonesia bukan beragama Islam. Yang 85% pun tidak semua setuju hidup diatur syariat. Ada Muslim tetapi liberal dan  sekular, ada yang Muslim namun semangatnya untuk menggembosi aspirasi ummat Islam, ada Muslim tapi masa bodoh terhadap agamanya, ada  Muslim tapi berfikirnya sederhana, yang penting ekonomi sejahtera, urusan lain tidak peduli, bahkan ada pula yang mengaku Muslim, namun sejatinya dia pengasong aliran sesat. Itulah semua fakta hidup yang harus kita hadapi saat ini.

Kalau orang yang merasa beriman berbeda bobotnya dengan orang  tidak beriman, sedangkan dalam pemilu, suara semua orang nilainya sama, terus dia ngambek  tidak mau ikut pemilu karena pelaku maksiat juga ikut pemilu. Terus bagaimana caranya untuk membagi masyarakat antara yang beriman dan yang tidak beriman? Yang beriman dapat ikut pemilu dan yang tidak beriman tidak usah ikut pemilu.  Kalau  nanti yang jadi ukurannya tingkat pendidikan, bisa saja orang-orang yang berpendidikan SI, S2 dan S3 juga ikut ngambek karena suaranya sama nilainya dengan orang-orang yang tidak lulus SD. Terus kalau ukurannya kekayaan, terus nanti para konglomerat dan para hartawan lainnya, bisa-bisa  tidak mau ikut pemilu kalau suaranya disamakan dengan orang-orang miskin. Pasti semua tambah repot. Jadi semangat satu orang satu suara dalam sistem demokrasi itu sudah cukup adil, walaupun pasti tidak dapat memuaskan semua orang.

Kalau kita kembali ke masyarakat ideal yang dicita-citakan kaum idealis tadi, yaitu terwujudnya masyarakat ideal seperti pada masa  Nabi dan Khulafaur Rasyidin, dimana masyarakat Islam hidup dalam naungan syariat Allah. Jangan dilupakan, sistem pengangkatan keempat Khalifah yang dimulai dari terpilih Abubakar Ash-Shiddiq RA sebagai Khalifah, dilanjutkan oleh Umar bin Khathab RA, terus dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan RA dan diakhiri oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib RA. Semua metode pengangkatannya berbeda-beda. Jadi kalau sistem demokrasi dan pemilu dianggap sistem bid’ah dan harus ditolak, terus yang sunnah itu yang bagaimana?

Khalifah Abu Bakar RA dipilih secara aklamasi di Saqifah Bani Sa’iddah (suatu tempat pertemuan masyarakat di Madinah saat itu) ketika sepeninggal Rasul, kaum Anshar selaku penduduk asli Madinah berniat memilih pemimpinnya sendiri, namun berhasil dicegah dan diganti dengan pemimpin yang paling cocok yaitu Khalifah Abu Bakar RA. Begitu pula sebelum Khalifah Abu Bakar RA meninggal, beliau sudah berwasiat agar sepeninggal beliau nanti haruslah Umar bin Khathab RA yang menggantikan. Begitu pula ketika Khalifah Umar RA menjelang meninggal, beliau telah membentuk tim formatur (anggota dewan) yang dipilih dari shahabat-shahabat utama untuk memilih khalifah pengganti beliau, maka jadilah Utsman bin Affan RA sebagai khalifah selanjutnya. Setelah Khalifah Utsman meninggal, tinggal satu orang yang paling layak diangkat sebagai khalifah, karena tinggal beliau manusia yang paling baik dan layak untuk menjadi khalifah,  maka tampillah Khalifah Ali bin Abi Thalib RA sebagai khalifah keempat atau terakhir masa Khulafaur Rasyidin, selanjutnya adalah masa-masa kerajaan.

Itu pun harus dipahami  semua khalifah pun mendapatkan masalah yang tidak kecil, ada yang diganggu dengan munculnya nabi-nabi palsu, ada yang diganggu dengan pembangkangan dari sebagian rakyat dan pejabatnya, dsb. Semua pemimpin memiliki problem yang berbeda di setiap zamannya. Yang dahulu merupakan problem besar, bisa saja di masa sekarang sudah bukan problem lagi. Begitu pula sebaliknya, yang di masa lampau itu bukan merupakan masalah, bisa saja sekarang menjadi masalah serius yang harus diprioritaskan.

Jadi kalau sistem pemilu langsung dianggap bid’ah dan sesat, tolong jelaskan model pemilihan pemimpin Islam yang bagaimana yang dianggap Sunnah? Ada yang aklamasi, ada karena wasiat, ada karena sistem formatur atau langsung penunjukkan. Semuanya berbeda. Kalau Sunnah biasanya hanya satu cara. Tapi sejarah Islam memberikan pengalaman ada empat cara yang berbeda. Dengan demikian kenapa kita harus membid’ahkan dan menyalahkan cara pemilu dalam demokrasi kalau ini juga hanya sekedar berbeda “caranya”?

Setelah kita bahas masalah “cara”, sekarang kita akan bahas masalah “output-nya”. Apakah sistem demokrasi dapat memuaskan keinginan ummat Islam? Namanya juga demokrasi, sudah pasti tidak akan memuaskan semua orang. Ada keberhasilan-keberhasilan, namun ada pula ketidakberhasilan-ketidakberhasilan, ada yang didapat, namun ada pula yang terlepas, tergantung bargaining masing-masing pihak. Jangankan kita, Nabi pun ketika mengadakan Perjanjian Hudaibiyah dengan pihak Musyirikan Mekkah, harus rela membuang klausul “Dari Muhammad Rasullulah….” Cukup diganti dengan istilah “Dari Muhammad bin Abdillah…” karena ingin kompromi dengan pihak lawan. Dan masih banyak hal lagi yang harus diberikan konsesi terhadap pihak lawan, padahal mayoritas Shahabat Nabi tidak rela dengan hal itu dan menginginkan konfrontasi senjata. Namun Rasulullah SAW tetap mengutamakan kompromi dan musyawarah, dibanding melakukan peperangan.

Kalau kita mau belajar sejarah Islam, harusnya kita belajar dengan sistem yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khathab RA yaitu dengan memilih orang-orang yang berkompeten sebagai tim formatur untuk memilih pemimpin selanjutnya. Yang mungkin menjadi masalah disini, di masyarakat modern sekarang yang masyarakatnya heterogen dan plural otomatis wakil rakyat akan semacam itu. Ada Muslim, ada non-Muslim, ada sekular dll. Semua membawa dan mewakili konstituennya. Kalau di masyarakat yang Islam dan serba homogen, mungkin urusannya lebih sederhana dan nyaman. Namun di masyarakat yang heterogen seperti di Indonesia saat ini, sudah pasti membutuhkan kompromi-kompromi politik, negosiasi, koalisi, lobbi-lobbi politik dsb. Yang penting semuanya masih dalam koridor yang sehat yaitu menyepakati aturan main yang dibuat bersama. Memang tidak semua keinginan ummat Islam  dapat dipenuhi, karena pihak ‘mereka’ juga akan memperjuangkan segala keinginannya. Semakin tinggi dukungan dan partisipasi politik ummat  Islam, maka semakin besar capaian ummat Islam di bidang politik.

Kalau masalahnya mengapa masih banyak ummat Islam yang tidak mendukung kepentingan ummat Islam? Itulah tugas kita semua, tugas para dai dan kita semua untuk berdakwah dan berjihad menjelaskan  ke mereka yang apriori terhadap segala hal yang berbau syariat Islam bagaimana  ajaran Islam jika diterapkan mampu mengayomi semua warga negara baik itu Muslim  maupun non-Muslim itu sendiri. Karena Islam adalah Rahmatan lil Alamin (rahmat untuk semua makhluk).

Dan perjuangan politik Islam merupakan jihad yang paling  berat dan tinggi, karena sandungan dan ujiannya paling banyak dan berat baik dari kalangan non-Muslim, liberal sekular, maupun kaki tangan asing yang tidak akan tinggal diam seandainya ummat Islam berkuasa. Bagi kapitalis asing, perjuangan politik Islam adalah batu sandungan yang paling berat untuk dihadapi, karena politisi Islam adalah orang-orang yang paling susah untuk dibeli, paling susah diajak menuruti kehendak asing, paling anti korupsi, dan paling peduli terhadap rakyat kecil dan paling adil baik terhadap ummat Islam maupun non-Muslim sehingga akan menghalangi upaya pihak-pihak luar untuk bermain dan mengeksploitasi bangsa ini. Karena mereka ini merupakan orang yang paling takut kepada Allah SWT dan setiap gerak-geriknya selalu dipantau oleh Allah SWT.

Walaupun demikian, banyak juga politisi Muslim yang gagal mengemban amanah ini karena dapat saja tersandung masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gagal dapat saja karena niatnya yang sudah salah, yaitu bukan untuk memperjuangan Islam dan rakyat, namun politik hanya dijadikan kendaraan untuk memperkaya diri sendiri, mementingkan golongannya, atau sekedar menambah nilai prestise di masyarakat. Andaikata pun tidak gagal, perjuangan politik Islam pun masih tetap panjang dan belum cukup juga, masih harus didukung oleh para dai di bidang lain, baik yang peduli di bidang pendidikan,  dakwah, ekonomi, sosial dan budaya. Untuk itu, di masyarakat yang ummat Islam merupakan minoritas pun, perjuangan politik Islam tetap saja dibutuhkan karena tugas para dai dan politisi Muslim tidak akan pernah selesai.

Bagi kalangan yang masih tidak percaya bahwa demokrasi selain sebagai keniscayaan, juga efektif sebagai alat perjuangan, mereka sejatinya masih kebingungan sendiri, antara hidup di alam realitas dan idealitas. Realitas yang ada mereka tolak, idealisme yang seharusnya ada juga masih samar ‘wujud’nya. Akhirnya mereka secara tidak langsung malah mengikhlaskan dirinya menjadi masyarakat pinggiran, bagian yang ditentukan, bukan mengambil bagian yang menentukan.

Ada yang lari dan senang menggunakan cara konfrontasi dan kekerasan terhadap penguasa, akibatnya banyak yang berakhir di balik penjara, bahkan tewas terbunuh oleh aparat negara. Ada yang senang mencela demokrasi, namun terhadap penguasa hasil produk demokrasi yang dicelanya, mereka melakukan ketundukan dan kepatuhan yang melampaui batas, sehingga sedikit pun tidak memiliki daya kritis, bahkan sekedar berdemontrasi terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa negatif pun mereka salahkan . Ada pula yang terus sibuk  menyampaikan wacana demi wacana tentang pemerintahan Islam yang benar, namun tidak sempat berbuat riil apapun, karena dia sudah terlanjur menjauhi kehidupan politik yang ada.

Ada kaidah fikih yang cukup terkenal yang dapat kita pakai, “Sesuatu yang tidak dapat diambil semua, janganlah ditinggalkan semua.” Kalau dalam demokrasi kita baru mendapat sekian persen dari perjuangan, janganlah berputus asa, karena sejatinya energi kita  yang kita berikan baru  sekian persen pula. Jangan lupa,  kaum liberal, sekular, non-Muslim, kapitalis asing juga tidak sedikit telah mengucurkan dana, pikiran, dan jaringan media dan energi yang dimilikinya. Otomatis sunnatullah berlaku, siapa yang banyak menanam dia akan banyak menuai.

Kalau kita ingin mendapat lebih banyak hasil, haruslah berjuang lebih banyak lagi. Kalau kita merasa capai dan lelah, sesungguhnya mereka juga merasa capai dan lelah. Kalau kita merasa banyak mengeluarkan dana, sesungguhnya mereka mengeluarkan danalebih banyak lagi.  Perjuangan masih panjang dan tidak boleh berhenti.

“Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka (musuhmu) pun menderita (kesakitan) seperti yang kamu derita; hanya saja kamu  mengharap (pahala) dari Allah apa yang tidak bisa mereka harapkan. Dan adalah Allah  Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” [QS. An-Nisa’: 104].

*) Penulis adalah pemerhati gerakan dakwah dan politik Islam. Tulisan ini sudah dimuat di situs Hidayatullah.com, dan kami muat lengkap dengan sedikit editing.

25 Balasan ke SIAPA BILANG DEMOKRASI BUKAN SISTEM ISLAMI?

  1. malik2014 mengatakan:

    Penulis msh kacau dlm memahami demokrasi. Antara demokrasi dan pemilu dikacaukan. Demokrasi itu produk ideologi, pemilu itu tools demokrasi. Lalu, produsen demokrasi itu siapa? #bacalagi.
    Tgl 30 april nanti, diadakan pemilu di irak. Disisi lain sdh ada daulah irak. Kl tdk ikut pemilu, wakil sunni bisa kalah. Kl ikut, berarti mendelegitimasi daulah. Nah lho!

  2. Juba mengatakan:

    Menurut saya penulis ini tidak jelas pegangannya? Dia pikir kalo orang tidak nyemplung dalam demokrasi maka orang itu tidak bisa hidup di dunia real. Apakah penulis menuduh Allah menurunkan dien yg tidak bisa hidup di dunia real?? sesungguhnya ini merupakan penghinaan kepada Islam. Takutlah pada Allah…Lihatlah dengan lebih luas, bukankah kita semua dan alam seisinya ciptaan Allah? Hukum siapa yg lebih berhak diterapkan di bumi ini? hukum demokrasi atau hukum Allah? Emangnya kalo nggak ikut demokrasi, jalan menegakann agama Allah tertutup habis? Apakah layak orang yg ingin memperjuangkan agama Allah berputus asa menegakan agama Allah dengan berkompromi terhadap kemusryikan?

  3. Tohir Bawazir mengatakan:

    Siapa bilang saya mengacaukan istilah demokrasi dengan pemilu? Demokrasi adalah sistimnya dan pemilu adalah alatnya. Demokrasi tanpa pemilu ya tidak bisa wujud. Produsen demokrasi itu siapa? Jauh sebelum Eropa dan Amerika melek politik dan masih teokrasi dan perbudakan, Khalifah Umar bin Khathab telah mengenalkan istilah trias politica (pembagian kekuasaan). Kekuasaan Eksekutif dipegang oleh Khalifah Umar, kekuasaan Yudikatif oleh Qadhi (hakim independen) dan kekuasaan Legislatif diisi oleh dewan penasehat yg terdiri dari 6 shahabat senior. Ini merupakan bentuk demokrasi yang pertama ada di bumi. Tentunya waktu itu bentuknya masih sederhana. Kalau dikaitkan dengan “daulah’ di Irak dan pemilu disana, orang boleh saja mengaku-aku bikin daulah, tapi apakah “daulah” tersebut didukung rakyat dan legitimate? Nanti bisa saja banyak orang pada bikin “daulah’ masing-masing. Apakah “daulah” tsb fakta berkuasa di Irak? Atau cuma jadi gerakan pinggiran? ini yg harus sdr Malik jawab. Kalau “daulah”nya cuma pinggiran dan ecek-ecek maka yang riil berkuasa bisa saja Syiah Irak yg diakui oleh dunia dan berkuasa riil lewat pemilu. Silahkan pilih yg mana? Untuk sdr Juba, di tulisan saya, disebutkan bahwa melalui jalur politik dan ikut pemilu kita bisa membantu mewujudkan penegakan syariat Islam secara konstitusional dan riil. Walaupun perjuangan politik itu bukan satu-satunya cara, masih banyak cara yg dapat kita tempuh untuk menegakkan syariat Islam, yaitu melalui dakwah, pendidikan, budaya, ekonomi, dll. Tapi perjuangan melalui politik adl perjuangan yang paling strategis dan utama. Kalau kita jauhi kehidupan politik ini, maka akan dikuasai orang-orang yg anti Islam dan ini akan semakin berat perjuangan ummat Islam untuk mewajudukan masyarakat yg baldatun toyyibatun wa robbun ghofur. Kok dengan seenaknya, demokrasi dianggap sarana kemusyrikan? Kalau kamu anggap demokrasi sbg barang musyrik, ya jangan terima semua hasil-hasil demokrasi? Jangan terima pemimpinnya, produk-produk hukumnya dll? Mau?

  4. ukm kecil mengatakan:

    Bapak – bapak yang sedang memperjuangkan Islam, tolong jangan saling ngotot dan apriori masing – masing metode perjuangan. Sebaiknya kalian jelaskan serinci – rincinya dasar teori kalian masing – masing. Biar orang awam kayak saya gak bingung bacanya. Terima kasih.

  5. Juba mengatakan:

    Menurut saya pembagian kekuasaan di jaman Umar sama sekali bukan demokrasi…Apakah 6 sahabat yg di legislatif dipilih oleh semua rakyat ? Apakah Umar diangkat jadi amirulmukminin karena dipilih oleh semua rakyat ?? Jelas2 TIDAK…mana demokrasinya????

    Bukankah ketika Islam ketika baru menguasai Mesir, jumlah umat Islam minoritas? karena Mesir dibebaskan dari Romawi dan penduduknya belum muslim saat itu. Bukankah Islam pernah menguasai India? padahal umat Islam minoritas saat itu bahkan sampai saat ini minoritas? Apa hubungannya dgn Demokrasi?

    Apakah sahabat yg 6 di legislatif itu membuat undang2 yg menggantikan atau menandingi Syariat Allah? Apakah shabat2 rasul itu melakukan voting atau meminta pendapat semua rakyat dulu untuk menerapkan Syariat Allah ?? Mana demokrasinya??

    Demokrasi musrik akbar karena dari rakyat dengan rakyat dan untuk rakyat, jadi undang2 aturan, pimpinan dan semuanya terserah rakyat..padahal sudah jelas dalam AlQuran bukankah berulangkali disebutkan jika kita mengikuti kebanyakan manusia maka akan menyesatkan dari jalan Allah, bukankah kebanyakan manuasia tidak mengetahui? Bagaimana mungkin hal yg sangat fundamental diserahkan keputusan kepada rakyat ?

    Apakah dalam Islam kaum kafirin dianggap sama derajatnya? dianggap punya hak sama dalam menentukan pimpinan kaum Muslimin? apakah ada kafirin di legislatif di jaman Umar ??? Apakah mungkin kaum munafiqin jadi legislatif??? di demokrasi hal ini tidak bisa dilarang, kalo di Islam sangat dilarang, karena sangat dilarang jadi tidak ada demokrasi dalam Islam?

    Kau pikir kalo kita menolak demokrasi kita nggak bisa nolak hasil2 produk demokrasi?? Bukankah orang musyrik ini menolak Syariat Allah?? mengapa mereka kau anggap boleh saja tinggal di bumi Allah dan menikmati semua ciptaan Allah?? sedangkan orang yg ingin syariat Allah tegak dan menolak selainnya kau anggap nggak berhak hidup di bumi Allah???

    Ingat di Al Quran itu disebutkan menolak Thagut, menjauhi dan mengkafiri Thogut dan hanya beriman kepada Allah. Jelas2 demokrasi adalah jalan Thogut, koq malah dicemplungi, padahal diperintahkan dijauhi, dimusuhi dan dikafiri, diperangi???

    Bukankah kita diminta bersyabar di jalan Allah jika jalan itu sulit..jangan sampai kompromi dengan kemusyrikan demi membuat jalan lebih nyaman? apa gunanya nyaman di dunia jika musrik..hilang segala amal di sisi Allah dan jelas tempat kembali bagi yg musrik?

    Bukankah Rasul 13 tahun di Mekah bersyabar di jalan Allah tanpa kompromi dgn musrik walaupun pengikut sedikit nggak banyak nambah?

    Karena pasti ada waktunya Allah akan buka jalan kemenangan Islam sesuai dgn yg Dia kehendaki….sebagaimana Allah telah bukakan jalan2 tsb pada Rasul dan sahabatnya…

    Wallahu a’lam..

  6. S He Na mengatakan:

    menyerahkan masalah umat muslim untuk diselesaikan lewat system demokrasi adalah kebohongan besar

  7. Polan3 mengatakan:

    Sebagai muslim yang beriman, kita jangan terlalu mendewakan (sama saja dengan mempertuhankan) DEMOKRASI.
    Mengapa umat ini dipaksa, memaksanakan diri, atau terpaksa mengikuti konsep demokrasi, suara rakyat suara tuhan?

    Apakah kualitas suara seorang ulama jujur dan sholeh sama bahkan kalah dengan suara 100 orang mucikari?

    Demokrasi sejatinya, sebenarnya sistem yang cacat sejak lahir.Bahkan sistem ini (demokrasi) juga dicacimaki di negeri asal kelaihrannya, Yunani.

    Aristoteles (348-322 SM) menyebut demokrasi sebagai mobocracy atau the rule of the mob, demokrasi sebagai sebuah sistem yang bobrok, karena sebagai pemerintahan yang dilakukan oleh massa, demokrasi rentan akan anarkhisme.

    Plato (472-347SM) mengatakan, bahwa liberalisasi adalah akar demokrasi, sekaligus biang petaka, mengapa negara demokrasi akan gagal selama-lamanya.

    Demokrasi yang telah dijajakan barat ke negero-negeri Islam, termasuk Indonesia, sesungguhnya adalah sistem kufur, tidak ada hubungannya dengan Islam, baik langsung maupun tidak langsung.

    Demokrasi bertentangan dengan hukum-hukum Islam dalam garis besar dan perinciannya, dalam sumber kemunculannya, aqidah yang melahirkannya atau asas yang mendasarinya, serta berbagai ide dan peraturan yang dibawanya.

    Wahai umat Islam, janganlah engkau sebagai pengecut (munafik), dan janganlah pula kau mengikuti pendapat dan kehendak orang-orang kafir.

  8. baguse mengatakan:

    To penulis dan Tohir bawazir..

    Sudah banyak tuh contoh2ya, islam mencoba menggunakan cara2 demokrasi, pasti kalah, dan kalopun berhasil jg paling2 banyak yang mengkudeta, atau memfitnah, atau bikin kacau.
    n yang pasti umat islam yang mayoritas pun bissa jd minoritas n ga punya suara.. bahkan akidah dan akhlaqnya pun dengan mudah digembosi… jadi islam beraneka ragam (barat senang, misinya berhasiL) ne baca link ini n diresapi http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1716.html

    ini juga http://www.youtube.com/watch?v=XwL3sZX0mrE

    Karena demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, undang2/hukumnya juga pake hukum rakyat (bisa dirubah2),, itu hukum pada bisa dibeli sm orang/rakyat yang berduit..

    maaf gaya bicara saya belepotan, tp mudah mudahan bisa jadi renungan.

  9. abisyakir mengatakan:

    @ Baguse…

    Kalau Amrik lakukan, mereka bangun ekonomi yang kuat, bangun teknologi hebat, bangun persenjataan kuat, bangun media-informasi, bangun sistem intelijen, bangun budaya global, juga bangun politik yang begitu agressif; lalu hasilnya mereka kuasai dunia. Kita kaum Muslimin tidak memiliki kekuatan seperti itu. Itu dia masalah utamanya.

    Admin.

  10. petualang mengatakan:

    sekedar evaluasi bagi kta semua, bahwa Rasulullah melarang utk memberi jabatan kpd orang yang memintanya. Lalu bagaimana hukumnya kalau kita memberi jabatan kpd org yg meminta, bhkn dengan mengeluarkan biaya yg sangat besar utk kampanye……

  11. Gabril Al Malahi mengatakan:

    demokrasi tu boleh tp pengertiannya d rubah, dr ALLAH, oleh orang2 yg beriman, n untuk umat

  12. abisyakir mengatakan:

    @ Gabril…

    Setuju, nah itu “demokrasi Islami”. Setujuh 105 %. Poin 5 % bonus buat kamu.

    Admin.

  13. abisyakir mengatakan:

    @ Petualang…

    Baik Saudaraku, begini kira-kira medan berpikirnya. Di saat kepemimpinan berada di tangan orang-orang beriman, amanat, adil; saat itu SANGAT TERCELA meminta jabatan; karena jabatan adalah amanat berat.

    Tapi ketika di suatu zaman kondisi sangat berbeda; siapapun bisa jadi pemimpin, tak peduli pendusta, koruptor, dan seterusnya; nah, kaum Muslimin harus ikut mencari peluang jabatan. Tujuannya, bukan untuk bersenang-senang dengan jabatan; tapi menyelamatkan kepentingan Ummat dari risiko terburuk (tiadanya kepemimpinan yang berpihak ke Ummat). Itu pun dengan syarat, sang pemimpin Muslim itu benar-benar kuat untuk memegang amanat membela Ummat. Kalau gak kuat, mending tidak usah saja.

    Semoga dipahami. Terimakasih.

    Admin.

  14. No Name mengatakan:

    @Ustadz Waskito, Kalau Demokrasi boleh diembel-embeli Islam, nanti kaum yang pro pacaran nuntut istilah pacaran islami, yang senang musik metal nuntut juga ada metal islami, dsbnya, itu gimana Ustadz?

  15. No Name mengatakan:

    @Ustadz, ustadz mendukung demokrasi hanya karena karena keadaan darurat seperti di Indonesia ini kan Tadz? Kalau nanti sudah tegak Khilafah dan Syariat apakah Ustadz masih mentolerir demokrasi?

  16. abisyakir mengatakan:

    @ No Name…

    Ya benar, kami dukung demokrasi sebatas kebutuhan darurat saja. Aslinya sistem Islam ya Daulah Islamiyah atau Khilafah Islamiyah itu. Aslinya ke sana. Kalau sekarang belum ada, ya kita manfaatkan sarana-sarana yang ada, biar kaum Muslimin TIDAK RUGI DUA KALI. Pertama, rugi dengan tiadanya sistem Islami. Kedua, rugi karena gak dapat kekuasaan apapun dalam sistem yang ada. Siapa yang tak punya backing kekuasaan, ya mudah dihajar oleh musuh-musuhnya. Terimakasih. Note: tulisan itu dari kontributor.

    Admin.

  17. abisyakir mengatakan:

    @ No Name…

    Ada yang berpendapat “demokrasi islami” itu. Secara teori juga ada. Tapi memang ia tak populer. Karena begini, kalau demokrasi dijalankan sesuai Syariat Islam, nanti akhirnya didapatkan: cara memilih pemimpin/penguasa seperti praktik Khulafaur Rasyidin. Ujungnya ke sana. Tetapi secara istilah tidak akrab terdengar di telinga. Terimkasih.

    Admin.

  18. Abdul Majid mengatakan:

    Assalamu’alaykum
    ustad AbiSyakir, ustad Tohir, dan akhi pembaca semuanya..

    Mohon diluruskan jika ada kesalahan dari apa yg saya sampaikan.

    Ada beberapa poin kritikan yg ingin kami spaikan disini :
    1. ustad Tohir mengatakan bahwa di dalam demokrasi tentu ada kebaikan dan keburukannya. Sedangkan dalam sebuah hadist dikatakan: “Sesungguhnya Allah itu Toyyib dan hanya menerima yg toyyib. Jadi konsekuensinya apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala haruslah itu kebaikan; makanlah dari rizki yg baik, berpakaian yg terbaik ketika masuk masjid, infak dari harta terbaik, termasuk firman Allah Subhanahu wa Ta’ala “…wa amruhum syuuro bainahum…” Tentu musyawarah yqng diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala ada musyawarah dengan metode yg dan orang-orang yang baik diantara mereka – umat islam. Kemudian di sisi lain, hadist Rosulullah ‘alayhi Solatu wa Salam mengatakan “tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu… “. Sehingga dari pemahaman di atas saya pribadi menyimpulkan bahwa Demokrasi itu seperti judi dan arak (lihat Al-Baqarah : 219).Apakah judi dan arak itu haram / dilarang dalam islam?

    2. Mungkin di antara kita ada yang membantah bahwa kita saat ini dalam kondisi darurat, maka mau tidak mau kita harus menempuh cara itu, dan tidak ada dosa untuk suatu keadaan darurat.
    Maka kita bisa menanggapinya dengan menanyakan : Benarkah tidak ada pilihan lain? Apakah dengan tidak ikut demokrasi nyawa kita akan terancam (atau dengan bahasa sarkasme, apakah ada yang menodongkan pistol di kepalamu dan memaksa kamu untuk ikut demokrasi?)

    3. Lalu mungkin ada juga yang mengatakan : lalu siapa dong yang memperjuangkan nilai-nilai islam di dalam parlemen jika kita tidak terlibat di dalamnya?
    Sungguh itu adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang benar-benar harus dijawab secara presisi, sehingga tidak menimbulkan celah untuk pertanyaan lain.
    Maka untuk menanggapi pertanyaan ini, kami coba lakukan dengan analogi kasus. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta’ala menyuruh Rasulullah ‘alayhi Sholatu wa Salam untuk menyampaikan pesan islam, para sahabat utama biasa mengikuti perkumpulan warga Makkah di Darun Nadwa. Kemudian setelah mereka memeluk islam, dan islam pun semakin tampak di tengah Quraish, apakah mereka masih datang di pertemuan tersebut? Kenapa kalian (yang ada di blog ini) yang memiliki ilmu tentang hukum islam, mengapak kalian tidak mengusulkan kepada Abu Bakar, Umar, Ustman, Ali, Sa’ad bin Abi Waqash, Abu Hudaihah, Ibnu Mas’ud (Ridho Allah Subhanahu wa Ta’ala atas mereka semua) untuk tetap datang ke Darun Nadwa untuk membantah argumen dari pemuka-pemuka Quraish yang hendak merusak dakwah Rasulullah ‘alayhi Sholatu wa Salam, dan untuk membuat undang-undang yang lebih baik bagi mereka – kaum Quraish Makkah??

    4. ustad Tohir mengutip sebuah quote kaidah fiqh yg terkenal “kalau tidak bisa diambil semuanya, jangan tinggalkan semuanya”. Mohon maaf karena ini cuma pertanyaan awam saya. Bukankah quote ini ditujukan untuk perkara yg ma’ruf? Sementara dalam keyakinan saya bahwa Demokrasi itu yang saya sampaikan di atas.

    Mohon tanggapan dari ustad-ustad yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala.

    Wassalam,

  19. jon mengatakan:

    Kepada semua yg mendukung demokrasi baik karena terpaksa atau sukarela, buktikan dengan dalil yg jelas dan pasti bahwa demokrasi di indonesia atau tempat2 lain adalah system yg berdasarkan Islam dan Allah ridoi untuk dipakai kaum muslimin…

    Jika tidak dapat membuktikannya…maka system demokrasi adalah system thagut, karena hanya ada 2 pilihan Islam secara kafah atau bukan, tidak ada diantaranya… Kalo hanya setengah-setengah aja Islamnya sama aja beriman sebagian dan kufur sebagian dan hal ini tertolak oleh Allah. jadi kalo hanya sekedar sesuai sebagian tapi jelas2 tidak berdasar Islam maka ini system thogut bukan Islam.

    Tunjukan perintah Allah terkait thagut di Al Qur an…apakah ada Allah mengijinkan untuk tunduk dan mengikuti system thagut ?
    Atau kah Allah memerintahkan untuk menjauhi, memusuhi dan mengkafirkan thagut?

  20. abisyakir mengatakan:

    @ Jon…

    Demokrasi itu cuma keterpaksaan, karena adanya itu. Di sistem apapun, Ummat wajib membela diri dan kepentingannya lewat jalur politik. Kalau adanya demokrasi, ya gunakan itu. Gak ada demokrasi, ya disesuaikan keadaan di sana. Gampang kan… Tapi kan otak kalian penuh tuduhan KOFAR KAFIR yang membinasakan. Na’udzubillah min dzalik.

    Admin.

  21. abisyakir mengatakan:

    @ Abdul Majid…

    Assalamu’alaykum. ustad AbiSyakir, ustad Tohir, dan akhi pembaca semuanya.. Mohon diluruskan jika ada kesalahan dari apa yg saya sampaikan. Ada beberapa poin kritikan yg ingin kami spaikan disini :

    1. ustad Tohir mengatakan bahwa di dalam demokrasi tentu ada kebaikan dan keburukannya. Sedangkan dalam sebuah hadist dikatakan: “Sesungguhnya Allah itu Toyyib dan hanya menerima yg toyyib. Jadi konsekuensinya apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala haruslah itu kebaikan; makanlah dari rizki yg baik, berpakaian yg terbaik ketika masuk masjid, infak dari harta terbaik, termasuk firman Allah Subhanahu wa Ta’ala “…wa amruhum syuuro bainahum…” Tentu musyawarah yqng diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala ada musyawarah dengan metode yg dan orang-orang yang baik diantara mereka – umat islam. Kemudian di sisi lain, hadist Rosulullah ‘alayhi Solatu wa Salam mengatakan “tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu… “. Sehingga dari pemahaman di atas saya pribadi menyimpulkan bahwa Demokrasi itu seperti judi dan arak (lihat Al-Baqarah : 219).Apakah judi dan arak itu haram / dilarang dalam islam?

    ========
    JAWAB: Wa’alaikumsalam warahmatullah wabarakaatuh. Politik berbeda dengan hukum zat-zat seperti yang Anda katakan itu. Politik butuh suatu telaah maslahat/madharat secara cermat. Fakta, para Shahabat Ra pernah hidup lama di bawah sistem kerajaan Nasrani di Habasyah di bawah Raja Najasyi. Kalau politik hitam-putih seperti sangkaan Anda, apa mungkin Nabi Saw membolehkan para Shahabat Ra hijrah ke negeri kafir?

    2. Mungkin di antara kita ada yang membantah bahwa kita saat ini dalam kondisi darurat, maka mau tidak mau kita harus menempuh cara itu, dan tidak ada dosa untuk suatu keadaan darurat. Maka kita bisa menanggapinya dengan menanyakan: Benarkah tidak ada pilihan lain? Apakah dengan tidak ikut demokrasi nyawa kita akan terancam (atau dengan bahasa sarkasme, apakah ada yang menodongkan pistol di kepalamu dan memaksa kamu untuk ikut demokrasi?).
    =============

    JAWAB: Bagaimana kalau melalui mekanisme demokrasi diputuskan suatu UU bahwa adzan shalat dilarang berkumandang, madrasah ditutup, pelajaran Al Qur’an dibubarkan? Apa Anda tidak GALAU seandainya keluar UU seperti itu? Apa bisa Anda hanya koar-koar di luar gedung parlemen, bisa menghentikan keluarnya UU yang menzalimi kaum Muslimin?

    3. Lalu mungkin ada juga yang mengatakan : lalu siapa dong yang memperjuangkan nilai-nilai islam di dalam parlemen jika kita tidak terlibat di dalamnya? Sungguh itu adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang benar-benar harus dijawab secara presisi, sehingga tidak menimbulkan celah untuk pertanyaan lain.
    Maka untuk menanggapi pertanyaan ini, kami coba lakukan dengan analogi kasus. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta’ala menyuruh Rasulullah ‘alayhi Sholatu wa Salam untuk menyampaikan pesan islam, para sahabat utama biasa mengikuti perkumpulan warga Makkah di Darun Nadwa. Kemudian setelah mereka memeluk islam, dan islam pun semakin tampak di tengah Quraish, apakah mereka masih datang di pertemuan tersebut? Kenapa kalian (yang ada di blog ini) yang memiliki ilmu tentang hukum islam, mengapa kalian tidak mengusulkan kepada Abu Bakar, Umar, Ustman, Ali, Sa’ad bin Abi Waqash, Abu Hudaihah, Ibnu Mas’ud (Ridho Allah Subhanahu wa Ta’ala atas mereka semua) untuk tetap datang ke Darun Nadwa untuk membantah argumen dari pemuka-pemuka Quraish yang hendak merusak dakwah Rasulullah ‘alayhi Sholatu wa Salam, dan untuk membuat undang-undang yang lebih baik bagi mereka – kaum Quraish Makkah??
    ============
    JAWAB: Anda ini aneh. Kenapa Anda maksa untuk menyamakan Darun Nadwah dengan parlemen? Apa memang Darun Nadwah itu sama dengan parlemen yang kita kenal di zaman modern ini? Buktikan satu saja: Apa orang yang duduk di Darun Nadwah itu terpilih melalui mekanisme pemilu di zaman jahiliyah? Apa di masa itu ada partai-partai, ada pemilu, ada keterwakilan rakyat secara proporsional? Coba buktikan keyakinan Anda!

    4. ustad Tohir mengutip sebuah quote kaidah fiqh yg terkenal “kalau tidak bisa diambil semuanya, jangan tinggalkan semuanya”. Mohon maaf karena ini cuma pertanyaan awam saya. Bukankah quote ini ditujukan untuk perkara yg ma’ruf? Sementara dalam keyakinan saya bahwa Demokrasi itu yang saya sampaikan di atas. Mohon tanggapan dari ustad-ustad yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala. Wassalam
    =============

    JAWAB: Lha, peran politik untuk membela kepentingan Ummat masak tidak ma’ruf sih? Kesalahan terbesar Anda dan kawan-kawan semisal Anda, adalah KALAU MEMAHAMI DALIL SAKLEK KLEK, HITAM PUTIH, TIDAK ADA RINCIAN-RINCIAN YANG MEMUNGKINKAN MUNCULNYA INTEPRETASI DARI ARAH LAIN.

    Kalau diumpamakan begini. Kita tahu, warna merah banyak dipakai orang-orang PKI (komunis) sebagai simbol. Lalu ada manusia memakai “lampu merah” di kendaraan agar mudah diketahui kendaraan lain. Tapi “lampu merah” begini lalu diharamkan, dengan alasan “meniru-niru orang kafir”. Nah, begitu modal jalan pikiran orang semacam itu. Dipakai “lampu merah” kan untuk keselamatan, bukan untuk tujuan “niru warna orang komunis”. Tapi ya begitulah…

    Kalau dijawab bahwa demokrasi itu urusan politik, untuk melindungi kepentingan Ummat. Eee, langsung divonis, demokrasi kan “kufur musyrik” karena menyekutukan Allah. Jadi tidak ada toleransi untuk soal kekafiran/kemusyrikan. Lha, yang menetapkan kufur/musyrik kan kalian, dengan ide dan paham kalian. Orang lain tidak memandang begitu. Lalu kenapa kalian maksa supaya semua orang ikut-ikutan menghukumi demokrasi sebagai kafir/musyrik? Mau mentang-mentang? Mau menang sendiri? Kalian ngerti perbedaan pendapat tidak…

    Admin.

  22. Abdul Majid mengatakan:

    Assalamu’alaykum..
    semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala senantiasa melimpahi kita dengah rahmat serta hidayah-Nya kepada kita sekalian..aamiin..

    Ustad, mungkin hal pertama yang harus kita ketahui dalam memahami realita hidup ini adalah bahwasanya KITA SEDANG HIDUP DI AKHIR ZAMAN.

    maka, kita akan mulai dengan hadist :
    1. Islam berawal dari keadaan asing…dst
    Jadi, saat ini islam kembali ke masa awal nubuwah, maka mari kita benahi aqidah kita, akhlaq seyogyanya sudah bagus ketika kita mulai “disadarkan”
    2. Dari Al-Qur’an surat Al-Kahfi atau dari hadist2 akhir zaman, kita akan menemukan istilah Uzla. Rasulullah ‘alayhi sholatu wa salam membentuk Darul Arqom. Darul Arqom jangan diartikan sebatas tempat berkumpul. Maka kita akan membuat satu tempat untuk komunitas/masyarakat kecil islam. Di dalam tempat yang kecil ini (kita akan menyebutnya desa, lengkap dengan segala sarana prasarana mualamalah) sudah seyogyanya ada 1 amir. Hanya ada 1 masjid dan landasan yang dipakai adalah Al-Qur’an dan Hadist Shohih.
    Note : kalau Ustad mau bicara persatuan, disinilah persatuan itu seharusnya berawal. Kita pilih satu orang sebagai amir. Entah amir itu dari Muhammadiyah, NU, Persis, Salafi, HTI, JT, Shiah, dll, yang penting landasan yang dipakai Al-Qur’an dan Hadist Shohih.
    3. Kemudian, biidnillah sebagian saudara kita yang ada di “dunia luar” mulai masuk ke dalam desa ini, sehingga mulai tersebar beritanya. “Pemerintah” mulai panik karena pendukung semakin berkurang, juga karena “orang desa” ini tidak mau tunduk pada aturan yang pemerintah buat.
    4. Maka “Abu Jahal cs” marah dan memprovokasi masyarakat bahwasanya “orang desa” ini hendak memberontak/kudeta/disintegrasi terhadap pemerintah.
    5. Hari berganti hari, perlahan-lahan penduduk desa makin banyak dan tuduhan yang dilontarkan pemerintah pun tidak terbukti sehingga makin memanaskan otak-otak setan yang bercokol di dalam kepala Abu Jahal Cs. Akhirnya ancaman pun disebarkan. “Barang siapa yang mengikuti Muhammad (SAW) dan meninggalkan Pancasila dan UUD ’45 harus ditindak”.
    6. Lalu pemerintah membuat UU boikut orang desa, jangan sampai masyarakat umum mendengarkan/mempelajari Al-Qur’an,dll. Dan sesuatu yang tidak kita inginkan pun terjadi (Sumayyah-Sumayyah baru dan Yasir-Yasir baru berguguran). Sampai disini tidak ada bisa dilakukan oleh kaum muslim. Rasulullah ‘alayhi sholatu wa salam menyuruh kita untuk sabar.
    7. Akhirnya Rasulullah memerintahkan orang desa untuk hijrah dari “Nusantara” bagi siapa yang mampu
    8. Dan seterusnya (seperti dalam sirah) hingga kejayaan Islam datang.
    Lalu pertanyaannya, kapankah kejayaan itu datang? hingga Rasulullah hijrah ke Madinah, hingga Imam Mahdi dibai’at.

    Wallahu A’lam bi Showab

    Jadi dari cerita di atas bisa diambil beberapa kesimpulan :
    mohon bantuan ustad untuk menyimpulkan 🙂

  23. farhan abdurrahman mengatakan:

    kalau demokrasi itu karena darurat/keterpaksaan, koq kalau darurat hidup dlm kemewahan?
    dapet gaji, rumah dinas, mobil dinas bla..bla.bla

  24. abisyakir mengatakan:

    @ Farhan…

    Daruratnya bukan di situ, tapi dalam hal “ketiadaan sistem Islam”. Itu kan lebih darurat dari soal kemewahan tersebut.

    Admin.

  25. Zuhdi mengatakan:

    waktu zaman Nabi muhammad dulu memakai sistem jahiliyah, tapi beliau tidak pernah merubah sistem dari dalam sistem. Tetapi dari luar sistem. Jika menganggap bahwa tidak bisa merubah sistem kecuali dari dalam sistem demokrasi, itu MANTRA!. Hal2 seperti itu jangan didengungkan ke telinga saudara2 kita. Liat aja deh partai2 islam di Indonesia.. Gk perlu lah saya jelasin gimana bobroknya. Intinya, sebuah partai yang tidak berlandaskan ideologi, maka ikatannya sangat sangat sangat lemah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: