Kaidah Praktis Politik Islami

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Berbeda pendapat adalah sesuatu yang mungkin, namun mencela pendapat orang lain dan melemahkannya, tanpa alasan, bukanlah perbuatan yang benar. Seperti misal, saat kaum Muslimin sedang giat-giatnya memperjuangkan kepemimpinan negara yang diyakini lebih pro kemaslahatan; sebagian orang mencela semua ini dengan alasan: demokrasi adalah sistem bathil orang kafir, dan saat ini belum berdiri Khilafah Islamiyah. (Jika memang Khilafah belum berdiri, mengapa Anda ingin memaksakan standar kehidupan seperti ketika Khilafah sudah berdiri? Suatu pandangan yang paradoks).

Lebih berat lagi, sebagian lain berani melontarkan tuduhan kafir, syirik, murtad kepada saudaranya yang ikut partisipasi melalui sistem demokrasi. Alasannya, demokrasi berarti menyekutukan Allah dalam menetapkan hukum, dan itu dianggap perbuatan kufur, syirik. (Masalahnya, keadaan negeri ini bagaimana? Apakah di negeri ini telah tegak sistem Islami? Bukankah kalian sendiri menyebut negeri ini sebagai negara sistem thaghut? Jika demikian, bagaimana kalian berharap ada sistem politik Islami di sebuah negara yang kalian sebut thaghut ini? Paradoks lagi).

MISSI POLITIK ISLAM: Menjaga Agama dan Kehidupan Ummat.

MISSI POLITIK ISLAM: Menjaga Agama dan Kehidupan Ummat.

Sebagian orang sering menyerang saudaranya dengan tuduhan-tuduhan tanpa dasar. Mengapa hal itu bisa terjadi? Bisa jadi mereka telah menghapuskan bab Siyasah Syar’iyah dari kamus kehidupan Ummat Islam. Atau bisa jadi mereka tidak mengerti cara memposisikan usaha politik itu sendiri. Mereka menyangka bahwa usaha perjuangan politik identik dengan afiliasi (intima‘); misalnya kalau seseorang mendukung politik demokrasi, dianggapnya telah mengubah agamanya menjadi agama demokrasi. Laa haula wa laa quwwata illa billah.

Di antara akibat buruk mengendarai TAKFIR secara semena-mena, adalah: munculnya ekstrimisme, menghancurkan persatuan Ummat, menyebarkan konflik dan permusuhan, munculnya perbuatan-perbuatan sadisme, munculnya intoleransi (sekalipun kepada sesama Muslim), serta munculnya ketidak-mampuan intelektual sampai batas-batas sangat memprihatinkan. Semoga kendaraan TAKFIR ini segera ditinggalkan, karena ia bukan bagian dari Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

Di sini kami akan bahas secara ringkas dan praktis kaidah politik Islam. Sebelum itu, kami ingin mengingatkan sesuatu: “Sesatnya kaum Muslimin di awal-awal sejarah Islam dengan munculnya sekte Khawarij, Syiah, Mu’tazilah, Murji’ah, adalah karena SALAH PAHAM masalah politik.” Dalam sebuah diskusi di Yogya, Prof. Dr. Yunahar Ilyas mengingatkan, bahwa Ummat Islam jangan phobia dengan politik, karena asal mula kesesatan di zaman awal Islam dulu, adalah karena politik juga. Maksudnya, pahami masalah politik dengan baik, agar tidak SESAT dan MENYESATKAN.

Berikut beberapa kaidah politik Islami…

[1]. Definisi politik menurut para pakar adalah: “Segala daya upaya yang dilakukan, untuk mempengaruhi kekuasaan (pemimpin atau pemerintahan) demi mencapai tujuan tertentu.” Jika dikaitkan dengan politik Islam, kurang lebih maknanya: “Segala daya upaya yang dilakukan para politisi Muslim dalam mempengaruhi kekuasaan, demi mencapai kemaslahatan bagi Islam dan kaum Muslimin, serta menghindarkannya dari kerugian-kerugian.”

[2]. Tujuan dasar politik Islam adalah: menjaga agama dan melindungi kehidupan kaum Muslimin. Tujuan ini selaras dengan Maqashidus Syariah (tujuan-tujuan Syariat), yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga keturunan kaum Muslimin. Menjaga agama dari penyimpangan, penyelewengan, penyesatan, korupsi pemikiran, ektrimisme, dan sebagainya. Menjaga kehidupan kaum Muslimin dari penindasan, kezhaliman, penjajahan, perbudakan, dan sebagainya.

[3]. Antara JIHAD dan SIYASAH ISLAMIYAH seperti dua sisi keping mata uang. Keduanya sama-sama ditujukan untuk menjaga agama dan kehidupan kaum Muslimin. Bedanya JIHAD dengan memakai senjata, militer, perang, dan sebagainya. Sedangkan SIYASAH dengan memakai kecerdasan, opini, informasi, lobi-lobi, dan sebagainya.

[4]. Siyasah Islamiyah adalah alat perjuangan kaum Muslimin, bukan hakikat kehidupan Ummat itu sendiri. Sebagai alat, ia terikat dengan TUJUAN, bukan SARANA. Sarana perjuangan politik Ummat bisa macam-macam, bisa berubah-ubah sesuai kondisi; tapi esensi tujuannya satu, yaitu: menjaga agama dan kehidupan kaum Muslimin. Harus benar-benar dipahami, bahwa politik Islam terikat dengan tujuan, bukan sarana-sarana.

[5]. Politik Islam bisa dijalankan di segala tempat, di segala zaman, dalam kondisi bagaimanapun. Di mana saja diketahui ada eksistensi kehidupan kaum Muslimin, maka politik Islam dijalankan di sana; sesuai dengan kemampuan, kesempatan, dan keadaan riil yang ada. Jika mampu menjalankan politik Islam secara ideal, itulah yang diharapkan; jika tak mampu, karena banyaknya keterbatasan, dilakukan sekuat kemampuan dan seadanya kesempatan.

[6]. Politik Islam tidak mengenal batasan sistem politik. Ia bisa dijalankan di bawah aturan sistem politik apa saja. Di bawah sistem monarkhi, bisa dijalankan politik Islam. Begitu juga, di bawah sistem demokrasi, bisa dijalankan agenda politik Islam. Di bawah sistem oligarkhi, diktator, komunis, kesukuan, atau apapun; politik Islam bisa dijalankan. Di mana saja diketahui ada eksistensi kehidupan kaum Muslimin, hatta di Kutub Utara dan Selatan, maka politik Islam bisa diterapkan di sana, dengan tujuan melindungi agama dan kehidupan kaum Muslimin. Sekali lagi, politik Islam terikat oleh TUJUAN, bukan SARANA.

[7]. Bahkan ketika telah tegak sistem Islami, seperti Daulah Islamiyah atau Khilafah Islamiyah, atau Kerajaan Islam, atau Kesultanan Islam; tetap di sana dibutuhkan perjuangan politik Islam. Mengapa demikian? Karena di bawah sistem apapun, selalu ada kemungkinan terjadinya perusakan agama dan kezhaliman atas kaum Muslimin. Contoh, di era Daulah Abbassiyah pernah menyebar aliran sesat yang meyakini Al Qu’an sebagai makhluk. Begitu juga. di era-era keruntuhan Daulah Abbassiyah, negeri-negeri kaum Muslimin dibanjiri oleh kaum agressor yang sangat kejam, Tartar (Mongol). Para ulama seperti Ibnu Taimiyah, Al Wamardi, Al Ghazali, dan lainnya menyusun pendapat-pendapat seputar Siyasah Islamiyah justru lebih fokus diterapkan untuk negeri-negeri di bawah sistem Islami. Pendapat mereka belum menjangkau kondisi kaum Muslimin di era modern seperti saat ini. Tidak salah jika Al Qaradhawi pernah mengatakan, kita mengalami krisis literatur untuk perpolitikan modern.

[8]. Dunia politik Islami berbeda dengan bidang-bidang perjuangan lain, karena ia berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan (pemimpin) adalah sentra dinamika kehidupan masyarakat. Sebagian ulama mengatakan, “Kalau kami memiliki doa yang mustajab, akan kami doakan para penguasa (agar jadi baik).” Mengapa demikian, karena baiknya penguasa, akan menjadi mata air kebaikan bagi rakyat yang luas. Dengan demikian, maka bidang politik Islami adalah wilayah perjuangan orang-orang yang memiliki: keimanan kuat, wawasan, kemampuan, kesempatan, dan pengalaman. Orang yang tidak berwawasan, tidak boleh masuk dunia politik. Modal awal politik Islami adalah keimanan di hati seorang politisi Muslim. Setelah itu modal wawasan, sebab tanpa wawasan bagaimana akan bicara dunia politik? Kemudian memiliki kemampuan menjalankan peran politik, sebab kalau hanya wawasan tanpa kemampuan, nanti seperti “politisi warung kopi”. Selanjutnya adalah memiliki kesempatan masuk pergulatan politik, agar missi politiknya terwadahi. Kalau hanya berkoar-koar dari jauh, tanpa memiliki desk perjuangan di lapangan, sulit mewujudkan maslahat kehidupan sosial. Sebagai kelengkapan, adalah pengalaman. Semakin berpengalaman, semakin mahir dalam memainkan peran politik. Demikianlah kurang lebih.

[9]. Dalam politik demokrasi, setiap Muslim punya hak suara yang sama dengan politisi Muslim, tapi peran politiknya berbeda. Kaum Muslimin mayoritas berperan memeberi dukungan bagi agenda-agenda perjuangan politik Ummat yang lurus, terpercaya, dan diyakini memiliki peluang kemenangan besar. Hal ini diperbolehkan. Tetapi memang Ummat tidak bisa masuk domain politisi Muslim (sebagaimana disebut dalam poin 8) yang memikul amanah berat dalam perjuangan ini. Dukungan mayoritas kaum Muslimin harus selalu diselaraskan dengan strategi dan langkah-langkah yang ditempuh para politisi Muslim yang terpercaya. Jangan kontraproduktif, jangan saling melemahkan.

[10]. Masuknya kaum Muslimin ke politik demokrasi bukanlah dalam rangka mengubah agama kita (Islam) menjadi agama demokrasi. Tuduhan demikian sangat jauh. Buktinya, para politisi Muslim dan pendukung politik Islam masih Shalat dengan Shalat Islam; masih berkiblat ke Ka’bah, tidak ke Yunani atau New York; masih membaca Al Qur’an dengan Mushaf yang sama; masih mengucapkan SALAM Islami, bukan slogan vox populi vox dei; masih memakan makanan halal, menghindari makanan haram; masih menjalankan batas-batas Syariat dalam lingkup pribadi, keluarga, komunitas; dan sebagainya. Semua ini merupakan bukti bahwa masuknya kita dalam partisipasi demokrasi, adalah merupakan langkah politik, bukan tujuan hidup. Jika ada yang terus berprasangka buruk, menganggap sesat, atau menganggap murtad; maka dosanya akan mereka pikul sendiri. Sebaiknya mereka takut terhadap dosa-dosa itu, sebelum memvonis saudaranya.

[11]. Dalam Islam ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah yang samar, tidak ada kepastian yang jelas tentang duduk masalahnya, di sana berlaku prinsip IJTIHAD. Dalam lapangan ijtihad inilah kaum Muslimin sering berbeda-beda dalam pendapat. Termasuk dalam menempatkan posisi politik Islam dalam kehidupan. Maka di sini terdapat kaidah Fiqih yang telah masyhur, bunyinya: “Al ijtihad laa yunqadhu bil ijtihad” (satu ijtihad tidak bisa dimentahkan oleh ijtihad yang lain). Jika mereka masih dan terus bersikap aniaya dalam pendapatnya, maka kami serahkan seluruh urusan kepada Allah Ta’ala.

[12]. Adakah maslahat dari perjuangan politik Islam di dunia demokrasi? Jawabnya ada, meskipun belum sempurna atau ideal. Contoh, terpilihnya menteri Muslim yang baik, memungkinkan dilakukannya pemblokiran terhadap konten-konten pornografi di dunia internet. Itu satu contoh nyata di antara contoh-contoh lain. Jika orang-orang yang selalu gemar mencela dan memvonis perjuangan politik Islam di lapangan ini, maka pertanyaan buat mereka: “Apa yang sudah kalian hasilkan untuk kemaslahatan kehidupan Ummat ini? Bisakah kalian menghasilkan kebijakan politik yang pro kepentingan Ummat? Bisakah kalian mendatangkan kemaslahatan kehidupan Ummat, jika tidak ada perjuangan politik Islam di bawah sistem demokrasi?”

Demikianlah, semoga kajian sederhana dan praktis ini bermanfaat. Amin Allahumma amin. Terimakasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Walhamdulillahi Rabbil ‘alamiin.

Tatar Pasundan, 2 Ramadhan 1435 H.

(Abu Syakir Najih).

Iklan

6 Responses to Kaidah Praktis Politik Islami

  1. abu anisah berkata:

    Assalamu’alaik.. ustadz Hafidzakallah.. sebenarnya saya masih bingung dalam menyikapi masalah ijtihadiyyah.. pernah berdikusi dengan seorang ustadz dlm masalah ini, maka beliau menjawab bhw dlm masalah ijtihadiyyah tidak boleh saling mengingkari.. misalnya, dalam masalah sarana demokrasi, ada yg bepndapat kafir, haram, boleh bersyarat, boleh tanpa syarat.. jadi, orang berpndapat boleh maka dia tidak boleh mengingkari yg berpndapat haram dan begitulah sebaliknya..maka bukankah jika ada kelompok yg tetap mengharamkan demokrasi dan menyeru orang golput tidak boleh diingkari sepertimana orang yg membolehkan demokrasi tidak boleh diingkari?? bukankah spt ini seharusnya sikap kita dlm masalah ijtihadiyyah?? cuma mmg sgt sulit berlapang dada dlm masalah yg saling bertolak belakang spt ini..

    kemudian dalam masalah demokrasi ada pula yg berpendapat ia adalah kekafiran spt syaikh Abu Bashir dll namun harus kita ketahui bhw beliau syaikh Abu Bashir melihat demokrasi sbg kekafiran yg khofiyyah sehingga kita tidak boleh menvonis kafir pelakunya terutama org awam sekaligus ulama yg berkompetan saja yg bisa melakukan vonis tersebut tentunya dgn syarat2 dan penghalang2 sgt diperhatikan..

    Tapi mmg sulit mendudukkan permasalahan seperti ini krn masing2 mmpunyai sisi pandang/ cara menyikapinya yg berbeda..

    mohon pencerahannya..

  2. abisyakir berkata:

    @ Abu Anisah hafizhakallah…

    Wa’alaikumsalam warahmatullah wabarakaatuh. Ya benar akhi, jika hal ini merupakan perbedaan ijtihad, memang kita tidak boleh saling menafikan. Harus toleran dalam batas-batas pendapat yang kita ambil dan yakini. Jika kami menulis artikel demikian dan semisalnya, karena merasa “begitu offensifnya” cara-cara mereka dalam menafikan pendapat yang mendukung partisipasi politik. Kami merasa, mereka sudah sampai ke tahap mencela, tidak toleran, bahkan memvonis. Ini menurut kami tidak benar, sehingga perlu memberikan penjelasan dan bantahan.

    Seperti yang sudah berulang kami sampaikan, titik masalahnya ialah perbedaan SUDUT PANDANG. Kalangan HTI, Jihadi, dan sebagian Salafi melihat demokrasi dari sisi AKIDAH ZHAHIRAH; sementara kami melihat dari sisi realitas dan kebutuhan politik (melindungi Ummat). Perbedaan sudut pandang ini jelas menghasilkan perbedaan sikap dan aplikasi lapangan. Itu jelas. Tapi kami paham, bahwa memang ini pangkal masalahnya. Jika memandang secara akidah, ya tidak ada sistem politik apapun yang bisa diterima, selain Daulah Islamiyah atau Khilafah Islamiyah seperti yang dicita-citakan kaum Mukminin selama ini. Selagi negara kita belum menjadi seperti itu, ya sangat sulit berharap lahir sistem politik Islami.

    Kami meyakini, bisa saja seorang Muslim menjadi kafir setelah terjun di arena demokrasi, dengan syarat misalnya: a. Dia meyakini demokrasi lebih baik daripada Syariat Islam; b. Dia berjuang menghidupkan demokrasi, dan mematikan Syariat Islam; c. Dia menukar agamanya dengan akidah demokrasi, beserta simbol-simbolnya; d. Telah menyatu emosi dan pikirannya dengan demokrasi; jika demokrasi dihina, dia marah; tapi jika Islam dihina, dia tersenyum; e. Dia meyakini bahwa produk demokrasi lebih bernilai daripada Al Qur’an dan As Sunnah. Jika demikian adanya, kami setuju kalau orang seperti itu diperingatkan dengan KEKAFIRAN. Tapi kalau kenyataan yang ada, dia tetap Muslim, tetap meyakini Rukun Iman, melaksanakan Rukun Islam, tetap taat kepada Syariat dalam batas-batas kesanggupan, dan memang dirinya berhajat membantu Ummat lewat jalur politik; kami tidak rela jika menuduh orang seperti itu sebagai kafir.

    Dalam batas-batas tertentu, kami setuju dengan cara-cara Al Ikhwan dalam masuk ke jalur politik demokrasi; meskipun untuk kasus Mesir pada saat ini kami lebih mendorong mereka menempuh cara damai, bukan jalur kekerasan. Jika kaum Muslimin di Mesir belum sanggup memikul beratnya beban konflik kekuatan, sebaiknya dipakai cara-cara damai saja.

    Terimakasih atas perhatian dan apresiasinya, syukran jazakumullah khair.

    Admin.

  3. Dani berkata:

    bismillah, tolog Ust., mohon berikan syarah atas tulisan di atas, kok sy khawatir isinya spt “menggembosi” semangat dan kewaspadaan kaum muslim dlm akidahnya….

  4. Juba berkata:

    Menurut sy hal ini bukan masalah ijtihadiyyah tapi merupakan masalah usul karena terkait Aqidah. Menurut sy partisipasi politik ini hanya sekedar untuk survive bukan untuk menegakan Islam, namun cara survive-nya sdh menyerempet aqidah sehingga sama saja tidak survive aqidahnya walaupun sepertinya hal2 lainnya menjadi lebih mudah secara duniawi.

  5. terimakasih pencerahannya ustadz

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: