PEMBACA MENULIS

Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakaatuh. Pembaca budiman yang kami cintai…

FaceDalam rangka menghemat energi dan tetap menyediakan ruang diskusi terbuka; serta menghindari diskusi yang “tidak beradab”; kami sengaja menyediakan forum dialog khusus di laman PEMBACA MENULIS ini.

Silakan bila Anda punya komentar, pertanyaan, kritik, masukan, dan sebagainya; silakan ditulis di sini. Tinggal disebut saja judul atau tema artikel apa yang ingin dituju. Akan lebih baik jika Anda selalu gunakan klik kanan dan “open link in new tab” agar tidak putus koneksi pembahasan.

Seperti biasa, tulislah setiap sesuatu dengan sopan dan beradab. Untuk ruang diskusi yang masih ada bersama artikel, masih bisa dipergunakan. Mohon maaf atas semua keterbatasan kami ya.

Terimakasih. Jazakumullah khairan katsira.

(Admin Blog).

Iklan

8 Responses to PEMBACA MENULIS

  1. John Doe berkata:

    [001]. Assalamualaikum. Saya Alhamdulillah, mendapatkan banyak manfaat atas tulisan Ustadz, pandangan yang disampaikan proporsional dan mencerahkan… Tidak berlebihan tetapi juga tidak lepas dari kaidah Aqidah Islam yang Insya Allah punya dasar yang bisa dipertanggungjawabkan, semoga segala kebaikan Ustadz mendapatkan balasan dan pahala yang berlimpah dari Allah SWT. Wassalam. JZK

  2. abisyakir berkata:

    @ John Doe…

    Wa’alaikumsalam warahmatullah wabarakaatuh. Alhamdulillah tsuma alhamdulillah atas nikmat dan pertolongan Allah. Syukran jazakumullah khair akhi atas apresiasi dan doanya. Amin amin ya Rahmaan. Semoga sajian-sajian di media sederhana ini bermanfaat dalam kehidupan kita, amin Allahumma amin. Sekali lagi, jazakumullah khair.

    Admin.

  3. abu aisyah al baroni berkata:

    Assalamu’alaikum ustad..Mohon di tanggapi y ustad waskito, klo ad benarnya mari kita dukung klo ada salahnya mohon bisa di kritisi, intinya bersikap adil.Wassalamu’alaikum,Jazakalloh khoiron sebelumnya

    Khilaf di Seputar Khilafah

    Oleh KH. Masdar Farid Masudi

    — Ada kesalahfahaman (khilaf) serius dan merata perihal konsep “khilafat” di kalangan umat pada umumnya dan pegiat politik kekuasaan Islam khususnya sejak dahulu sampai sekarang. Dikiranya “khilafah” adalah konsep kekuasaan yang satu pihak memiliki klaim global (‘alamiyah), dan di lain pihak bersifat sektarian (hanya untuk umat Islam penganut sekte tertentu (Salafi/Khariji), plus berasal dari suku tertentu (Arab-Quraisy).

    Semua kekuasaan yang tidak menghimpun ketiga unsur tadi menurut mereka tidaklah sah, liar dan wajib diperangi sebagai kafir dan bughat (pemberontak-perampas). Tulisan ini hendak menjelaskan duduk perkara: apa sebenarnya Khilafah/ Khalifah dalam ajaran Islam; untuk apa dan bagi kepentingan siapa?”

    Manusia sebagai Khalifah

    Dari sudut bahasa, “khalifah” artinya adalah “wakil” atau “mandataris”. Merujuk al-Qur’an (QS al-Baqarah [2]: 30 “khalifah” adalah posisi dan peranan yang dimandatkan Allah kepada Adam dan segenap manusia anak-cucunya untuk melanjutkan karya-karya Allah di muka bumi, baik yang bersifat material maupun sosial. Sebagai “Khalifatullah fil Ardl” (Mandataris Allah di muka bumi), manusia ditempatkan pada posisi yang begitu terhoramat melebihi segenap makhluk Allah lainnya, termasuk malaikat.

    Sebagai pengemban peran kekhalifahan Allah di muka bumi, manusia dianugerahi pengetahuan (kemampuan anatomis dan analisis) perihal segala sesuatu di alam semesta (al-asma kullaha), baik makhluk hidup maupun benda-benda yang ada di jagat raya ini (QS al-Baqarah [2]: 31), plus kebebasan memilih dan kemampuan bertindak serta daya cipta untuk melanjutkan/mengolah karya-karya Allah di alam semesta.

    Di lain pihak, Allah SWT telah lebih dahulu menciptakan Malaikat dan Iblis-Syetan sebagai makhluk dan aparat-aparat berdimensi tunggal. Di satu pihak malaikat adalah aparat putih untuk memotivasi manusia menuju “kebaikan-kesetiaan” (tha’ at-makrufat); di lain pihak iblis/syetan merupakan aparat hitam yang berperan sebagai penggoda manusia untuk berbuat “dosa dan penyangkalan” (ma’shiyat-munkarat). Keunggulan posisional manusia atas malaikat maupun iblis/syetan ini merupakan argumen kedua yang membuatnya dinobatkan sebagai khalifah (wakil/mandataris)-Nya di muka bumi.

    Dua Kategori Khalifah

    Selanjutnya, peran khalifah yang disandangkan kepada manusia ada dua kategori: Pertama “khilafat individual” (khilafah fardiyah) yang melekat secara kodrati pada diri pribadi setiap manusia sebagai anak cucu Adam untuk melanjutkan karya-karya-Nya di bumi dan alam semesta (QS al-Baqarah [2]: 30). Kedua “khilafat sosial” (khilafah ijtima’iyah), yang diamanatkan Allah kepada manusia-manusia tertentu yang dikehendaki-Nya sebagai pemimpin masyarakat/umat untuk mengatur kebutuhan sosial di dunia (QS Ali Imran [3]: 26). Kedua peran kekhalifahan ini saling terkait dan saling mendukung satu terhadap yang lain.

    Harus dipahami bahwa posisi khilafat manusia baik yang individual maupun sosial sifatnya inklusif dan universal. Semua manusia dengan anak-cucu Adam, apapun jenis kelamin, suku bangsa, maupun agama/keyakinannya, semua adalah khalifat Allah yang dipikuli amanat untuk memakmurkan bumi-Nya. Demikian pula dengan peran khilafah sosial pada figur-figur manusia tertentu, tidak terkait dengan anutan agama/keyakinan warna kulit maupun suku tertentu. Manusia yang beragama maupun yang tidak beragama, jika Allah menghendaki, bisa dikategorikan sebagai khalifat kategori ini (QS Ali Imran [3]: 26). Bahwa yang bersangkutan tidak menyadari posisinya sebagai khalifat Allah, itu soal lain.

    Khilafat sosial sebagai mandat kepemimpinan politik adalah peran yang terkait dengan tanggung jawab memakmurkan bumi Allah secara bersama-sama sebagai makhluk sosial di berbagai bidang. Simpul kekhalifahan politik dewasa ini tidak lain adalah negara-negara bangsa (nation state) atau suku, dengan figur khalifah masing-masing yang secara sosiologis disebut: raja, presiden, perdana menteri, kanselir, dan sebagainya, berikut segenap aparat kekuasaan/pemerintahannya.

    Perlu ditegaskan bahwa Khilafat sosial-politik (Khilafat Ijma’iyyah-Siyasiyyah) tidak mempersayaratkan adanya “Negara Dunia/Global State” sebagai wadah kekhalifahan tunggal di bumi, seperti didoktrinkan oleh para pengusung doktrin Khilafah selama ini. Kekhalifahan konteks negara bangsa (sya’b) atau bahkan suku (qabilah) dalam pandangan Qur’an adalah sah (QS al-Hujurat [49]: 13).

    Meskipun demikian, tanpa harus mengingkari eksistensi negara bangsa/suku, bisa saja dimungkinkan hadirnya semacam “negara dunia” (Khilafah Alamiyah). Apa yang dijalankan oleh institusi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dewasa ini, kurang lebih adalah peran “kekhalifahan global (Kekhilafahan Alamiyah) yang dimaksud.

    Sumpah jabatan dengan menyebut nama Allah/Tuhan YME yang lazim diucapkan oleh setiap pejabat publik saat penobantannya, di berbagai negara bahkan di negara-negara sekuler seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, disadari atau tidak, ikut menggarisbawahi posisi mereka sebagai Khalifat/Mandataris Tuhan YME, untuk mengatur kehidupan dan mewujudkan cita-cita sosial bersama.

    Sebagai “khalifat Allah” di muka bumi, para pemimpin negara/pemerintahan (berikut segenap aparat kekuasaannya dari atas sampai ke bawah) bukan saja harus bisa mempertanggungjawabkan) kebijakan dan tindakan-tindakannya “ke bawah”, kepada segenap warga masyarakat (konstituen) yang memilihnya, tapi juga “ke atas” kepada Allah Tuha Pencipta, Pemilik Hakiki umat manusia sekaligus penguasa seluruh jagat raya (Rabbul Alamin) yang menakdirkannya (Q/ Ali Imran [3]: 26).

    Khilafat itu Inklusif

    Harus dicatat bahwa peran kekhalifahan Allah di muka bumi, baik khilafat individual maupun khilafah sosial, tidak mengenal diskriminasi agama/keyakinan maupun suku bangsa. Siapa pun diantara mereka yang jujur, pekerja keras, cerdas, dan bertanggung jawab, hampir pasti akan dianugerahi Allah kesuksesan. Sebaliknya, yang culas, korup, dan lemah, apapun agama dan keyakinannya, bisa dipastikan bakal gagal dan tersingkirkan.

    Ada pertanyaan; dimana peran agama dalam diskursus kekhilafatan ini? Sebagai piwulang etik dan moralitas dan akhlak (kejujuran, keikhlasan, penghormatan terhadap sesama, kesediaan berkorban, dsb) yang bersifat inklusif, agama sangatlah penting bagi suksesnya mandat kekhalifahan manusia. Tapi agama sebagai dogma keimanan yang bersifat personal/privat dan eksklusif sepenuhnya berada di luar domain kekhilafahan sosial/publik ini.

    Agama sebagai realitas keimanan yang ada di relung hati setiap manusia sepenuhnya merupakan domain pribadi-pribadi yang bersagkutan, dan prerogatif Allah semata. Manusia sebagai khalifah Allah tidak berhak memaksakan maupun menghakimi keimanan, bahkan yang ada di relung hatinya sendiri.

    Kuasa penghakiman atas agama sebagai keyakinan yang tersembunyi di relung hati hanya wewenang Allah semata. Dan hal itu tidak atau belum akan terjadi di dunia ini, melainkan baru di hari Qiyamat nanti. Mengapa Qur’an menyebut hari Qiyamat sebagai “Hari Agama” (yaumuddin); karena baru pada hari itulah agama sebagai realitas keimanan dalam relung hati setiap manusia akan dihakimi. Itulah hari di mana kekuasaan Allah tidak lagi didelegasikan kepada manusia atau pihak lain sebagai khalifah-Nya. Kata Qur’an; “… Wal mulku yaumaidzin lillah/ Hari itu seluruh urusan dan kekuasaan ada dalam genggaman-Nya” (Q/Al-Fatihah [1]: 3); (Q/Al-Hajj [22] :56), dan (Q/Al-Infithar [82] : 19).

    Khilafah NKRI

    Bagaimana dengan status Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pemerintahannya dalam perspektif doktrin “kekhilafahan” ini? Berbasis pemikiran di atas, sepenuhnya bisa dikatakan bahwa by concept “NKRI berdasarkan Pancasila-UUD 1945 tanpa ragu adalah salah satu bentuk ke-Khilafahan sosial” seperti dijelaskan di atas.

    Persoalannya tinggal bagaimana secara konsisten dan terus menerus kita dekatkan NKRI ini pada idealitasnya sebagai “Kekhilafahan Tuhan” untuk menggelar keadilan dan kemakmuran bagi segenap rakyatnya; apa pun agamanya/keyakinan maupun suku bangsa dan warna kulitnya.

    Umat Islam, sebagai pengemban ajaran Khilafah harus berada digaris depan untuk membuktikan missi sosial agamanya yang universal dan inklusif ini; bukan hanya bagi kelompoknya sendiri, tetapi bagi segenap warga bangsa bahkan segenap umat manusia, tanpa diskriminasi apa pun. Islam sebagai rahmat bagi semua (rahmatan lil ‘alamin).

    KH. Masdar Farid Masudi, Rais Syuriah PBNU
    * Disampaikan dalam acara sarasehan pra-munas dan Konbes NU di Pondok Pesantren Al-Hikam, Depok, 31 Agustus 2014

  4. abisyakir berkata:

    @ Abu Aisyah Al Baroni…

    Khilaf di Seputar Khilafah. Oleh KH. Masdar Farid Masudi.
    — Ada kesalahfahaman (khilaf) serius dan merata perihal konsep “khilafat” di kalangan umat pada umumnya dan pegiat politik kekuasaan Islam khususnya sejak dahulu sampai sekarang. Dikiranya “khilafah” adalah konsep kekuasaan yang satu pihak memiliki klaim global (‘alamiyah), dan di lain pihak bersifat sektarian (hanya untuk umat Islam penganut sekte tertentu (Salafi/Khariji), plus berasal dari suku tertentu (Arab-Quraisy). Semua kekuasaan yang tidak menghimpun ketiga unsur tadi menurut mereka tidaklah sah, liar dan wajib diperangi sebagai kafir dan bughat (pemberontak-perampas). Tulisan ini hendak menjelaskan duduk perkara: apa sebenarnya Khilafah/ Khalifah dalam ajaran Islam; untuk apa dan bagi kepentingan siapa?”

    Respon: Tidak begitu juga. Buktinya, Dinasti Zanki, Dinasti Ayyubi, Dinasti Mamluk, Dinasti Utsmani bukan dari kalangan Quraisy dan Salafi. Toh mereka tidak diperangi oleh Ummat. Tapi tetap diterima, dihargai, dimuliakan. Termasuk juga banyaknya kerajaan-kerajaan Muslim di seluruh dunia; toh mereka tidak diperangi gara-gara “bukan salafi” dan “bukan quraisy”.

    Manusia sebagai Khalifah. Dari sudut bahasa, “khalifah” artinya adalah “wakil” atau “mandataris”. Merujuk al-Qur’an (QS al-Baqarah [2]: 30 “khalifah” adalah posisi dan peranan yang dimandatkan Allah kepada Adam dan segenap manusia anak-cucunya untuk melanjutkan karya-karya Allah di muka bumi, baik yang bersifat material maupun sosial. Sebagai “Khalifatullah fil Ardl” (Mandataris Allah di muka bumi), manusia ditempatkan pada posisi yang begitu terhoramat melebihi segenap makhluk Allah lainnya, termasuk malaikat.
    Sebagai pengemban peran kekhalifahan Allah di muka bumi, manusia dianugerahi pengetahuan (kemampuan anatomis dan analisis) perihal segala sesuatu di alam semesta (al-asma kullaha), baik makhluk hidup maupun benda-benda yang ada di jagat raya ini (QS al-Baqarah [2]: 31), plus kebebasan memilih dan kemampuan bertindak serta daya cipta untuk melanjutkan/mengolah karya-karya Allah di alam semesta. Di lain pihak, Allah SWT telah lebih dahulu menciptakan Malaikat dan Iblis-Syetan sebagai makhluk dan aparat-aparat berdimensi tunggal. Di satu pihak malaikat adalah aparat putih untuk memotivasi manusia menuju “kebaikan-kesetiaan” (tha’ at-makrufat); di lain pihak iblis/syetan merupakan aparat hitam yang berperan sebagai penggoda manusia untuk berbuat “dosa dan penyangkalan” (ma’shiyat-munkarat). Keunggulan posisional manusia atas malaikat maupun iblis/syetan ini merupakan argumen kedua yang membuatnya dinobatkan sebagai khalifah (wakil/mandataris)-Nya di muka bumi.

    Respon: Makna Khalifah itu bukan wakil atau mandataris, tapi PENGGANTI. Maksudnya Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq menjadi pemimpin PENGGANTI RASULULLAH SAW. Begitu juga Khalifah yang lain, menjadi PENGGANTI NABI dalam memimpin jamaah kaum Muslimin. Adapun manusia sebagai “khalifah di bumi”, maksudnya manusia hidup generasi bergenerasi, satu generasi MENGGANTIKAN generasi sebelumnya. Tidak mungkin manusia menjadi “khalifah AllaH” karena kalau begitu maka manusia harus mengganti peranan Allah, lalu Allah-nya sendiri berhenti memimpin kehidupan alam ini. Istilah “khalifatullah fil ardhi” itu keliru, yang benar “khalifah fil ardhi” saja, tidak pakai “khalifatullah”. Apalagi sampai ada kata-kata: melanjutkan karya-karya Allah di muka bumi. Apa itu maksudnya? Mau jadi tandingan Allah?

    Dua Kategori Khalifah. Selanjutnya, peran khalifah yang disandangkan kepada manusia ada dua kategori: Pertama “khilafat individual” (khilafah fardiyah) yang melekat secara kodrati pada diri pribadi setiap manusia sebagai anak cucu Adam untuk melanjutkan karya-karya-Nya di bumi dan alam semesta (QS al-Baqarah [2]: 30). Kedua “khilafat sosial” (khilafah ijtima’iyah), yang diamanatkan Allah kepada manusia-manusia tertentu yang dikehendaki-Nya sebagai pemimpin masyarakat/umat untuk mengatur kebutuhan sosial di dunia (QS Ali Imran [3]: 26). Kedua peran kekhalifahan ini saling terkait dan saling mendukung satu terhadap yang lain. Harus dipahami bahwa posisi khilafat manusia baik yang individual maupun sosial sifatnya inklusif dan universal. Semua manusia dengan anak-cucu Adam, apapun jenis kelamin, suku bangsa, maupun agama/keyakinannya, semua adalah khalifat Allah yang dipikuli amanat untuk memakmurkan bumi-Nya. Demikian pula dengan peran khilafah sosial pada figur-figur manusia tertentu, tidak terkait dengan anutan agama/keyakinan warna kulit maupun suku tertentu. Manusia yang beragama maupun yang tidak beragama, jika Allah menghendaki, bisa dikategorikan sebagai khalifat kategori ini (QS Ali Imran [3]: 26). Bahwa yang bersangkutan tidak menyadari posisinya sebagai khalifat Allah, itu soal lain. Khilafat sosial sebagai mandat kepemimpinan politik adalah peran yang terkait dengan tanggung jawab memakmurkan bumi Allah secara bersama-sama sebagai makhluk sosial di berbagai bidang. Simpul kekhalifahan politik dewasa ini tidak lain adalah negara-negara bangsa (nation state) atau suku, dengan figur khalifah masing-masing yang secara sosiologis disebut: raja, presiden, perdana menteri, kanselir, dan sebagainya, berikut segenap aparat kekuasaan/pemerintahannya. Perlu ditegaskan bahwa Khilafat sosial-politik (Khilafat Ijma’iyyah-Siyasiyyah) tidak mempersayaratkan adanya “Negara Dunia/Global State” sebagai wadah kekhalifahan tunggal di bumi, seperti didoktrinkan oleh para pengusung doktrin Khilafah selama ini. Kekhalifahan konteks negara bangsa (sya’b) atau bahkan suku (qabilah) dalam pandangan Qur’an adalah sah (QS al-Hujurat [49]: 13). Meskipun demikian, tanpa harus mengingkari eksistensi negara bangsa/suku, bisa saja dimungkinkan hadirnya semacam “negara dunia” (Khilafah Alamiyah). Apa yang dijalankan oleh institusi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dewasa ini, kurang lebih adalah peran “kekhalifahan global (Kekhilafahan Alamiyah) yang dimaksud. Sumpah jabatan dengan menyebut nama Allah/Tuhan YME yang lazim diucapkan oleh setiap pejabat publik saat penobantannya, di berbagai negara bahkan di negara-negara sekuler seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, disadari atau tidak, ikut menggarisbawahi posisi mereka sebagai Khalifat/Mandataris Tuhan YME, untuk mengatur kehidupan dan mewujudkan cita-cita sosial bersama.

    Respon: Setahu kami tidak ada teori “khalifah individual” dan “khalifah sosial” itu. Tidak ada teori begitu pada ulama ahli politik Islam, juga ulama ahli Syariat. Termasuk pakar politik Barat, setahu kami tidak ada yang bilang begitu. Itu hanya dari konsep Masdar F. Mas’udi saja. Konsep begitu rancu. Misalnya kita ikuti pemikiran dia: apa maksudnya khalifah Allah untuk individu, dan khalifah Allah untuk sosial? Dia jadi duta/wakil Allah untuk dirinya sendiri? Apa itu maksudnya? Atau dia jadi duta Allah untuk sosial? Bukankah duta sosial begitu diperankan Nabi dan Rasul? Kalau orang biasa menjadi duta Allah bagi manusia (sosial), legitimasinya apa?

    Sebagai “khalifat Allah” di muka bumi, para pemimpin negara/pemerintahan (berikut segenap aparat kekuasaannya dari atas sampai ke bawah) bukan saja harus bisa mempertanggungjawabkan) kebijakan dan tindakan-tindakannya “ke bawah”, kepada segenap warga masyarakat (konstituen) yang memilihnya, tapi juga “ke atas” kepada Allah Tuha Pencipta, Pemilik Hakiki umat manusia sekaligus penguasa seluruh jagat raya (Rabbul Alamin) yang menakdirkannya (Q/ Ali Imran [3]: 26).

    Respon: Sudah disinggung di bagian sebelumnya.

    Khilafat itu Inklusif. Harus dicatat bahwa peran kekhalifahan Allah di muka bumi, baik khilafat individual maupun khilafah sosial, tidak mengenal diskriminasi agama/keyakinan maupun suku bangsa. Siapa pun diantara mereka yang jujur, pekerja keras, cerdas, dan bertanggung jawab, hampir pasti akan dianugerahi Allah kesuksesan. Sebaliknya, yang culas, korup, dan lemah, apapun agama dan keyakinannya, bisa dipastikan bakal gagal dan tersingkirkan.Ada pertanyaan; dimana peran agama dalam diskursus kekhilafatan ini? Sebagai piwulang etik dan moralitas dan akhlak (kejujuran, keikhlasan, penghormatan terhadap sesama, kesediaan berkorban, dsb) yang bersifat inklusif, agama sangatlah penting bagi suksesnya mandat kekhalifahan manusia. Tapi agama sebagai dogma keimanan yang bersifat personal/privat dan eksklusif sepenuhnya berada di luar domain kekhilafahan sosial/publik ini. Agama sebagai realitas keimanan yang ada di relung hati setiap manusia sepenuhnya merupakan domain pribadi-pribadi yang bersagkutan, dan prerogatif Allah semata. Manusia sebagai khalifah Allah tidak berhak memaksakan maupun menghakimi keimanan, bahkan yang ada di relung hatinya sendiri. Kuasa penghakiman atas agama sebagai keyakinan yang tersembunyi di relung hati hanya wewenang Allah semata. Dan hal itu tidak atau belum akan terjadi di dunia ini, melainkan baru di hari Qiyamat nanti. Mengapa Qur’an menyebut hari Qiyamat sebagai “Hari Agama” (yaumuddin); karena baru pada hari itulah agama sebagai realitas keimanan dalam relung hati setiap manusia akan dihakimi. Itulah hari di mana kekuasaan Allah tidak lagi didelegasikan kepada manusia atau pihak lain sebagai khalifah-Nya. Kata Qur’an; “… Wal mulku yaumaidzin lillah/ Hari itu seluruh urusan dan kekuasaan ada dalam genggaman-Nya” (Q/Al-Fatihah [1]: 3); (Q/Al-Hajj [22] :56), dan (Q/Al-Infithar [82] : 19).

    Respon: Bab Khilafah dibahas para ulama bidang fiqih. Jadi menurut kami, tidak perlu inovasi-inovasi yang tidak jelas begini. Sandarannya hanya angan seseorang yang tidak jelas dan kokoh, hanya berdasar persepsi dia yang dipahami sendiri tentang agama dan politik.

    Khilafah NKRI. Bagaimana dengan status Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pemerintahannya dalam perspektif doktrin “kekhilafahan” ini? Berbasis pemikiran di atas, sepenuhnya bisa dikatakan bahwa by concept “NKRI berdasarkan Pancasila-UUD 1945 tanpa ragu adalah salah satu bentuk ke-Khilafahan sosial” seperti dijelaskan di atas. Persoalannya tinggal bagaimana secara konsisten dan terus menerus kita dekatkan NKRI ini pada idealitasnya sebagai “Kekhilafahan Tuhan” untuk menggelar keadilan dan kemakmuran bagi segenap rakyatnya; apa pun agamanya/keyakinan maupun suku bangsa dan warna kulitnya. Umat Islam, sebagai pengemban ajaran Khilafah harus berada digaris depan untuk membuktikan missi sosial agamanya yang universal dan inklusif ini; bukan hanya bagi kelompoknya sendiri, tetapi bagi segenap warga bangsa bahkan segenap umat manusia, tanpa diskriminasi apa pun. Islam sebagai rahmat bagi semua (rahmatan lil ‘alamin). KH. Masdar Farid Masudi, Rais Syuriah PBNU. * Disampaikan dalam acara sarasehan pra-munas dan Konbes NU di Pondok Pesantren Al-Hikam, Depok, 31 Agustus 2014.

    Respon: Orang Barat berlomba-lomba menguasai dunia dengan segala cara, melalui teknologi, militer, sains, budaya, film, seni, dan seterusnya. Mereka tidak malu mengklaim: We are the best, we are the strong, we are the world leader. Mereka terang-terangan ingin menguasai dunia, dan kita pun bangga akan “imperium” bangsa Barat ini. Sebaliknya, kepada ajaran Islam, kita terus-menerus mencari cara untuk membonsai, mengkorupsi, mem-pungli, dan seterusnya. Ajaran yang luhur, superior, hebat, terus kita bonsai, agar Islam dan Ummatnya menjadi “warga kelas 4” di dunia.

    Terimakasih atas masukan artikelnya.

    Admin.

  5. Abu Anisah berkata:

    Assalamu’alaik warahmatullah..
    Ustadz hafizakallah, ana ada pertanyaan yang masih menimbulkan tanda tanya yaitu tentang hukum sumpah jabatan misalnya “saya akan taat sepenuhnya trhadap konstusi/UUD negara”..
    Yang saya fahami bhw apapun hukum yang menyelisihi syariat adalah hukum taghut dan termasuklah UUD negara..
    Persoalannya apabila seseorang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan, biasanya mereka akan melakukan sumpah jabatan seperti yang saya contohkan di atas..
    Bukankah sumpah jabatan seperti itu adalah kekufuran krn mngatakan akan taat kepada hukum thagut?? Kalau benar kekufuran, bagaimana mereka yang melakukan sumpah tersebut padahal uzur kekufuran hanya ada 4: antaranya jahl, khoto’, ikroh, ta’wil.. mohon pencerahannya wa jazaakallahu khoiron..

  6. abisyakir berkata:

    @ Abu Anisah…

    Wa’alaikumsalam warahmatullah. Masalah yang antum sampaikan tidak mudah menjawabnya. Termasuk rumit. Kalau kita katakan, “Mereka kafir.” Berarti ada jutaan manusia menjadi kafir karena mereka menjadi PNS, TNI, Polri, pejabat, dan sejenisnya. Kalau dikatakan, “Mereka tak apa-apa.” Jelas isi sumpah jabatan itu ada “apa-apanya”. Sesuatu yang tidak sesuai Syar’i, tentu ada masalah padanya.

    Paling secara moderatnya, kita samakan mereka dengan kaum yang ter-ikrah. Mereka terpaksa melakukan itu, untuk mencari nafkah keluarga, bukan untuk mengkufuri Syariat. Lebih baik jika berani meninggalkan urusan seperti itu; tapi kalau mau bertahan dengan niatan tulus ikhlas kepada Allah, ya silakan konsisten dengan niatnya.

    Afwan jiddan, ana tidak berani mengambil sikap “black white” dalam kasus seperti ini. Syukran jazakumullah khair.

    Admin.

  7. elang berkata:

    Assalamu’alaikum

    Pak Abisyakir mohon tanggapannya ya…..

    Saya ingin mengutarakan tentang sesuatu hal, yaitu tentang pendidikan di Indonesia.

    Dimulai dari suatu pertanyaan.

    Bisakah kita sebagai orangtua, jika punya anak usia sekolah…… Kita (orang tua) memposisikan sekolah sebagai pelengkap saja?

    Kenapa pertanyaan tersebut muncul….. hal ini didorong karena pengalaman diri sendiri dan fakta di lapangan tentang anak indonesia umumnya.

    Anak (usia sekolah) punya hak untuk dididik dan kita tidak selalu mampu melakukannya sendiri.

    Anak juga punya hak untuk difasilitasi termasuk bersosialisasi dengan berbagai karakter manusia agar lebih siap menghadapi “The Real Life”

    Muncul pertanyaan selanjutnya…… kita kirim anak kita ke sekolah, pastinya anak menghabiskan banyak waktu di sekolah. Beban pelajaran di sekolah saat ini semakin berat dirasakan oleh anak-anak. Mata pelajaran makin banyak, materi/pokok bahasan di tiap-tiap mata pelajaran semakin padat…..
    Apakah sekolah menjadikan anak lebih siap untuk menghadapi “The Real Life” ?

    Saya pribadi kok menyaksikan hal yang sebaliknya…..

    Semakin tinggi tingkat akademik seseorang……. semakin ragu / bingung ketika menghadapi kehidupan nyata.

    Kenyataannya, seringkali kita lihat orang yang hanya lulusan SMP / SMA (walaupun nggak semua) malah memiliki ketrampilan tepat guna ataupun keberanian untuk menunjang kehidupannya (istilah kerennya Life Skill)

    Bandingkan dengan lulusan S2 yang saat ini makin membludak………. Apakah mereka punya life skill yang memadai untuk menunjang hidup mereka setelah lulus…?
    (kalau ijazah, jelas mereka pasti menang) tetapi cukupkah dengan ijazah….?

    Yah….. sekedar diskusi saja ya pak….
    Melihat kenyataan pendidikan yang ada di negeri kita sekarang ini malah makin nggak karuan….. baik itu sekolahnya….. kurikulumnya…. ataupun guru-gurunya.

    Ya, sekian dulu ya pak….

    Saya tunggu tanggapannya. Matur nuwun.

    Wassalamu’alaikum

  8. abisyakir berkata:

    @ Elang…

    Wa’alaikumsalam warahmatullah wabarakaatuh. Akhi maaf responnya agak telat. Sudah semingguan kami baca, tapi belum direspon. Maaf ya.

    1. Ini informasi penting dari guru pelaksana kurikulum di lapangan. Katanya, kurikulum terbaik menurut mereka adalah tahun 1974, yaitu kurikulum yang berlaku di sekolah-sekolah era 80-an dan awal 90-an. Penekanan kurikulum pada PEMAHAMAN dan PENGERTIAN. Kurikulum mulai berubah tahun 1994, mulai masuk elemen-elemen luar (liberal) yang mengutamakan KNOWLEDGE, bukan MEANING. Nah, sejak itu mulai marak masalah-masalah kurikulum. Era ini berlaku sampai muncul kurikulum 2004, di mana dalam kurikulum baru, unsur KNOWLEDGE semakin diperkuat, sedang MEANING semakin diperkecil. Pada kurikulum 2013, yang terbaru, pola pendidikan sekolah formal kita nyaris liberal murni. Mungkin faktor “kejar setoran” unsur KNOWLEDGE telah berkurang, tapi pendidikan lebih diarahkan ke “gimana kreatifnya anak”. Ibaratnya, hasil pendidikan tergantung kesadaran anak itu sendiri. (Ingat prinsip liberalisme, sesuai selera pasar). Katanya konsepo ini diambil setelah mantan Wapres Boediono mengeluh ketika melihat cucunya membawa buku di tas gendong tampak sangat berat. Dipegang tangan orang dewasa saja tas itu berat, apalagi anak-anak.

    2. Kata guru-guru praktisi, konsep pendidikan kita tak lepas dari intervensi asing yang ingin merusak kualitas SDM kita. Mereka tidak mau orang Indonesia pintar-pintar, biar bangsa kita terus jadi: konsumen, pekerja, kuli, operator. Kalau pendidikan kita sukses, takut jadi pesaing negara-negara asing. Sebab kata orang asing, aspek moral di negara kita “masih lumayan bagus”; itu salah satu keunggulan SDM juga; maka itu kaum liberal mati-matian mentorpedo moral ini supaya: memenangkan SDM bangsa asing. Maklumlah kaum liberal orang kafir-miskin, cari hidup dengan menjadi pengkhianat.

    3. Idealnya, untuk kebaikan anak-anak kita sendiri; ya orangtua memberi tambahan konten pendidikan sendiri di rumah, di masjid, di kehidupan. Seperti apa itu? Ya sesuaikan dengan kesempatan, kekuatan, peluang yang ada. Malah ada yang revolusioner, tidak percaya pendidikan umum. Mereka beri pendidikan sendiri versi “home schooling”. Kami apresiasi itu sebagai sebuah keseriusan.

    Mungkin itu respon kami. Mohon maaf bila-bila ada salah kata dan ulasan. Terimakasih.

    Admin.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: