Selamat Datang, Jeng Sri!

November 9, 2011

Dalam sebuah diskusi, saya mendengar berita-berita off the record dari sebagian kalangan media. Harusnya tidak disampaikan, karena off the record. Tetapi demi kebaikan Ummat dan pembelajaran, tetap perlu disampaikan disini.

Orang media itu memberikan beberapa informasi penting, antara lain:

[A]. Ada upaya serius dari kalangan asing untuk menjatuhkan SBY. Kalau bisa, sebelum tahun 2014 SBY sudah lengser.

[B]. Sebagai ganti SBY, akan diangkat sosok Sri Mulyani, dedengkot Neolib dan tertuduh pemain utama Skandal Bank Century, akan diangkat ke permukaan. Sama seperti era SBY tahun 2004 lalu. Upaya mengangkat Sri Mulyani ini akan berjudul “Sri Mulyani Dizhalimi”.

[C]. Untuk menyukseskan upaya ini, tentu saja pihak asing menggelontorkan dana besar ke media-media massa, baik media TV, atau media cetak. Maka jika nanti di TV, kita mulai melihat ada pemberitaan terus-menerus bertema “Sri Mulyani Dizhalimi”, berarti skenario itu sedang berjalan.

Kan mayoritas rakyat Indonesia dianggap bodoh-bodoh, dianggap tak berilmu, tak berkesadaran baik, cepat lupa memori-memori sejarah, analisisnya lemah… maka dengan semua itu, skenario “Sri Mulyani Dizhalimi” sangat mungkin akan laku keras. Jangankan Sri Mulyani…kalau skenario diubah menjadi “Gayus Tambunan Dizhalimi”, juga pasti akan sukses. Rakyat yang miskin ilmu, materi, dan iman, bisa dibuat mencintai Gayus Tambunan, dengan cara-cara rekayasa media. Apalagi orang-orang media sendiri banyak yang amoral. Mereka tak peduli hitam-putih, baik-buruk, siang atau malam; “Sing penting dapet duit,” begitu kredo yang kerap mereka yakini.

Mempertahankan SBY bukanlah pilihan politik yang baik dan benar. Tetapi memilih antek Neolib, Sri Mulyani, juga bukan pilihan yang benar. Termasuk ide menjadikan Iwan Fals sebagai presiden, juga merupakan ide orang tolol. Manusia semacam itu mau disuruh mengurus rakyat Nusantara? Apa kata dunia…

Tapi yang jelas, untuk semua ini kita sebagai Muslim hanya bisa TAWAKKAL kepada Allah Azza Wa Jalla. Serta memberikan kontribusi apapun, yang mampu kita berikan. Bukan berarti kita tak bekerja, atau tak ikut memperjuangkan. Namun, ya seperti yang ada selama ini, aspirasi politik Islam disumbat dimana-mana. Bila ada politisi Muslim, mereka tak lebih dari “para pencari kerja” dan “para pemburu kekuasaan”. Aplikasi politik berlandaskan Syariah, seakan sudah tak menemukan bentuknya lagi. Meskipun zaman sudah “reformasi”, tetap saja kita tak bisa banyak mewarnai kepemimpinan.

Dan jujur, di internal gerakan Islam sendiri, terdapat 1001 pandangan, ijtihad politik, kepentingan, teori, serta madzhab. Dengan kondisi terpecah-belah seperti itu, apa yang bisa diharapkan?

Sekali lagi, kita hanya mampu TAWAKKAL dan berbuat semampunya; sambil dipaksa menikmati Jeng Sri Mulyani “berjoged-joged” di altar politik nasional, memamerkan tarian Neolib versi paling mutakhir. Kasihan…

Di tengah segala kenyataan ini, mari kita berdoa kepada Ar Rahmaan…

Allahumma ashlih-lana dinana alladzi huwa ishmatu amrina, wa ashlih-lana dunyana allati fiha ma’asyuna, wa ashlih-lana akhiratana allati fiha ma’aduna, waj’alil hayata ziyadata lana fi khair, waj’alil mauta rahatan lana fi syarri.

(Ya Allah perbaikilah agama kami, karena ia adalah pokok urusan kami. Perbaikilah dunia kami, karena ia adalah kehidupan kami. Perbaikilah akhirat kami, karena ia adalah tempat kami kembali. Jadikanlah kehidupan kami selalu bertambah kebaikan, dan jadikanlah kematian kami sebagai waktu istirahat dari segala keburukan).

Amin Allahumma amin. Wa shallallah ‘ala Rasulillah Muhammad wa ‘ala alihi wa ashabihi ajma’in.

 

[Abinya Syakir].

 

 

Iklan

Melepas Kepergian Sri Mulyani…Hiks Hiks

Mei 21, 2010

Dalam sebuah dialog dengan Wimar Witoelar di MetroTV, Sri Mulyani pernah menyebut karakter orang Indonesia dengan ungkapan, Short Memory Lost. Orang Indonesia pelupa, mudah melupakan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya belum lama berlalu. Dan saya melihat, kenyataan itu terjadi lagi dalam kasus Sri Mulyani saat ini.

Selama berbulan-bulan media massa menampilkan liputan seputar kerja Pansus Bank Century di DPR, sampai sidang paripurna DPR RI yang menghasilkan rekomendasi opsi C, nama Sri Mulyani dan Boediono menjadi bulan-bulanan media massa. Para demonstran di jalanan menggambarkan sosok Sri dan Boed sebagai drakula, dengan taring tajam, dan lelehan darah dari mulutnya. Juga ada yang menampilkan “Mbak Sri” dalam tampilan narapidana di balik penjara, dengan memakai baju-celana belang-belang (seperti ular Weling).

Tapi kini, ketika Sri Mulyani lengser dari kursi Menkeu dan siap berangkat menjadi pejabat di Bank Dunia, semua orang tiba-tiba menaruh belas kasihan, merasa sayang kepada Mbak Sri, merasa memiliki, memujinya setinggi langit, memberikan forum terhormat baginya untuk pamitan, serta membuat aneka rupa testimoni tentang kehandalan “the best finance minister” itu. Salah satu contoh, J. Kristiadi, tokoh elit CSIS, dalam salah satu liputan di MetroTV, dia dengan terang menyalahkan bangsa Indonesia yang tidak bersikap ramah kepada tokoh jenius seperti Sri Mulyani, sehingga wanita satu ini akhirnya diambil oleh Bank Dunia.

"Jangan Menangis, Bulek!"

Entah apa rakyatnya yang memang ingatannya pendek, atau media-media massanya yang bego ya. Sri Mulyani dengan segala kiprahnya adalah FAKTA yang jelas, tidak samar lagi. Dia adalah operator ekonomi Neolib di Indonesia, bersama Boediono, dan para pendukungnya. Apa yang bisa dibanggakan dari ekonomi Neolib? Ia adalah tatanan ekonomi yang membuat kekayaan bangsa Indonesia semakin deras dijarah oleh orang-orang asing. Ekonomi Neolib sangat ramah kepada kaum elit yang kaya-raya, tetapi sangat menindas rakyat kecil.

Pada hakikatnya, ekonomi Neolib sama persis dengan EKONOMI FEODAL di jaman Belanda dulu. Ketika itu Belanda sebagai dominator pengeruk kekayaan nasional. Operasi penjarahan oleh Belanda ini difasilitasi oleh kalangan Bangsawan (Ningrat) yang oleh banyak orang disebut kaum “priyayi” (ambtenar). Mereka adalah kalangan bangsawan, kaya, anti kemerdekaan, dan mengabdi kepentingan kolonialis. Kenyataan yang sama terjadi di Indonesia ini, di jaman Orde Baru dan terutama setelah Reformasi, sebagian elit priyayi menjadi makelar-makelar penjajahan kekayaan nasional oleh orang-orang asing. Kalau dulu penjajahnya cuma Belanda, kalau kini banyak sekali: Amerika, Inggris, Belanda, Jepang, Korea, China, Singapura, Jerman, Perancis, Bank Dunia, IMF, dan sebagainya.

Adapun untuk menghibur rakyat Indonesia (sekaligus memperdaya akal mereka), rakyat Indonesia cukup diberi beberapa model hiburan: Tontonan TV, fantasi dengan rokok, sepakbola, dan MSG. Kalau kita cermati dengan teliti, konstruksi ekonomi Indonesia saat ini tak ada bedanya dengan masa penjajahan Belanda dulu. Malah ketika itu, kondisinya belum separah dan serumit saat ini.

Apa yang bisa dibanggakan dari seorang Sri Mulyani? Dia ini bisa dikatakan merupakan salah satu “priyayi” yang menjadi operator praktik penjajahan ekonomi di Indonesia, oleh kekuatan asing. Kalau kini dia direkrut oleh Bank Dunia, apa yang aneh? Toh, sebelumnya dia menjadi kaki-tangan IMF.

Sekedar ingin mengingatkan fakta-fakta “masa lalu” tentang betapa bobroknya moralitas seorang Sri Mulyani di hadapan rakyat dan bangsa Indonesia. Semoga media-media massa mau sedikit berubah dari ke-bego-an mereka. (Nyari duit sih boleh, tapi jangan keterlaluan dong dalam membohongi masyarakat!).

(=) Nama besar Sri Mulyani mulai berkibar ketika terjadi Krisis Moneter 1997. Dia waktu itu dikenal sebagai pakar ekonomi dari UI. Saya masih ingat, penampilan Sri Mulyani waktu itu “belum didandani” seperti sekarang. Mungkin ketika itu, gaji dia belum cukup untuk membiayai “kebutuhan pencitraan”.

(=) Sri Mulyani ketika masa-masa Krisis Moneter waktu itu sangat kritis pemikirannya. Dia bependapat supaya perbaikan ekonomi nasional dilakukan dengan cara-cara radikal. Sri ketika itu juga kencang dalam mengkritik pendekatan ekonomi yang ditempuh IMF. Pendek kata, Sri Mulyani bersinar bintangnya seiring munculnya badai Krisis Moneter.

(=) Setelah tahun 1998, Soeharto lengser dari kursinya. Ketika itu nama Sri Mulyani tiba-tiba hilang dari peredaran. Jarang sekali media-media massa menyebut namanya. Kemanakah “Jeng Sri”? Ternyata, dia telah bekerja menjadi seorang pejabat tinggi IMF. Seingat saya, dia menjadi supervisor IMF untuk wilayah Asia-Pasifik. Oh ala, ternyata Sri Mulyani bekerja di IMF, pihak yang pernah dia kritik ketika Krisis Moneter terjadi.

(=) Perlu diingat, yang membidani kehancuran ekonomi nasioanal, dan keterpurukan Indonesia seperti saat ini adalah IMF. Butir-butir LOI (Letter of Intends) yang disepakati antara Indonesia dengan IMF itulah yang menghancurkan ekonomi kita dan merusak fundamental ekonomi yang susah-payah dibangu7n sejak tahun 70-an. Dalam LOI dengan IMF itu, Indonesia bukan saja diharuskan tunduk kepada aturan-aturan IMF, tetapi negara ini sesungguhnya telah DIBELI KEDAULATAN-nya oleh IMF. Bayangkan, sampai untuk urusan jual-beli rotan saja, IMF ikut campur mengatur. (Untung untuk masalah jual-beli terasi, ikan asin, dan kerupuk, IMF tidak ikut-ikutan).

(=) Demi Allah, Rabbul ‘alamiin, Rabus Samawaati wal ardh, IMF itulah sumber kehancuran ekonomi Indonesia. Akibat perjanjian dengan IMF, Pemerintah RI harus mengeluarkan BLBI yang kemudian membuat negara ini kehilangan dana sebesar 500-600 triliun rupiah (100 kalinya dana Bank Cenmtury). Nah, BLBI ini menjadi sumber kehancuran ekonomi yang susah diobati sampai saat ini. Jika ada “Dajjal Ekonomi” yang sukses besar merusak kehidupan rakyat Indonesia, itulah IMF.

(=) Sebagai supervisor IMF, Sri Mulyani sangat tahu tentang penerapan butir-butir LOI, dalam rangka melucuti kedaulatan ekonomi Indonesia, memperbesar praktik penjajahan asing, serta memupus harapan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Sri sangat tahu itu, sebab dia menjadi supervisor Asia-Pasifik. Dan dia digaji oleh IMF untuk mengawasi praktik penjarahan ekonomi di negaranya sendiri. (Luar biasa, rasanya muntah kalau membayangkan rizki yang diterima Sri Mulyani dari gaji-gaji yang dia peroleh di IMF itu. Na’udzubillah wa na’udzubillah, ya Allah lindungi kami dan anak keturunan kami dari menerima rizki kotor dari tangan para penjajah keji. Amin Allahumma amin).

(=) Ketika Sri Mulyani menjadi Menkeu di era SBY, dia sangat kejam dalam menerapkan kebijakan pemotongan subsidi BBM, sehingga hal itu menjadi hempasan keras yang memiskinkan rakyat ke sekian kalinya. Di mata Sri Mulyani, nilai rakyat Indonesia hanyalah sekedar ANGKA belaka. Termasuk kebijakan memotong subsidi untuk perguruan tinggi, memperbesar kewajiban pajak, memberikan segala rupa keistimewaan perlakuan kepada para investor asing, dll. Bahkan yang paling kacau adalah kebijakan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Ternyata bantuan ini sumbernya dari dana hutang Bank Dunia. Allahu Akbar.

(=) Setelah satu periode Kabinet SBY berakhir pada 2009 lalu, ternyata diperoleh data baru posisi keuangan negara. Hutang luar negeri Pemerintah naik dari posisi sekitar Rp. 1300 triliun menjadi sekitar Rp. 1700 triliun; ada kenaikan hutang selama 5 tahun Kabinet SBY sebesar Rp. 400 triliun. Dan kini kabarnya naik lagi lebih tinggi.

(=) “Prestasi” lain dari Sri Mulyani yang layak dicatat ialah besarnya kepemilikan SUN (Surat Utang Negara) di tangan asing. Dalam setahun, katanya negara harus mengeluarkan dana sekiatar Rp. 60 triliun untuk membayar bunga kepada para pemegang SUN itu.

(=) Dan lain-lain.

Jadi, adalah sangat dusta kalau kita lalu memuji-muji Sri Mulyani. Tokoh ini bahkan sudah pantas disebut sebagai PENGKHIANAT NEGARA, bersama Si Boed dan kawan-kawan. Mereka ini andilnya sangat besar dalam menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia.

Dari sisi pintar, mahir bahasa inggris, penampilan modis, tegas bicara, tahan mental, bergaji tinggi, berwawasan global, dll. ya okelah kita akui, Sri Mulyani orangnya. Tapi dari sisi moralitas dan kontribusinya bagi kebaikan hidup rakyat Indonesia, reputasi Sri Mulyani sangat mengerikan.

Tidak berlebihan kalau saya menasehatkan kepada kaum Muslimin: “Jika Anda mendengar nama Sri Mulyani diucapkan, atau Anda melihat gambar dia di TV atau koran, ucapkan ‘audzubillah minas syaithanir rajiim‘.” Tokoh satu itu bukan lagi masuk alam manusia, tapi sudah selainnya.

Kini Sri Mulyani siap disambut dengan kalungan bunga, di kantor Bank Dunia sana. Tapi yakinlah, semua itu hanya basa-basi saja. Alam semesta, langit-bumi, beserta benda-benda langit yang demikian banyak, beserta hewan-hewan di daratan dan lautan, mereka mengutuk orang-orang zhalim yang menyengsarakan kehidupan jutaan kaum Muslimin, sehingga mereka hidup menderita lahir-bathin, dunia Akhirat.

Alhamdulillahi Rabbil ‘alamiin.

AMW.


Kebohongan Besar: Bailout Century Menyelamatkan Ekonomi Indonesia!

Maret 1, 2010

Dari pandangan akhir fraksi-fraksi dalam Pansus Bank Century, mayoritas menyatakan bailout Bank Century merupakan kebijakan yang melanggar UU dan kasus tersebut perlu dibawa ke ranah hukum. Tetapi pihak Pemerintah dan Partai Demokrat ngotot ingin membawa kesimpulan Pansus seperti yang mereka inginkan. Setidaknya, mereka ingin agar kesimpulan kasus bailout Bank Century sama seperti pandangan akhir fraksi Demokrat.

Para pembela bailout Bank Century seperti Sri Mulyani, Boediono, anggota Pansus  Demokrat (khususnya Ruhut Sitompul), Sutan Batoegana, Amir Syamsuddin, Deny Indrayana, Chatib Bisri, Ihsan Fauzi, Christianto Wibisono, dll. rata-rata memakai argumentasi yang sama. Mereka mengklaim, bailout Bank Century merupakan tindakan yang tepat untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi November 2008. Kalau tidak dilakukan bailout bisa terjadi kerusakan sistemik pada sistem perbankan nasional. Lebih jauh mereka mengklaim, bahwa kondisi ekonomi saat ini yang relatif aman dan terkendali, merupakan bukti keberhasilan dari kebijakan bailout Bank Century. Lagi pula, masih kata mereka, bailout Century tidak merugikan keuangan negara sedikit pun, malah menguntungkan.

Menurut para pakar, bailout Bank Century dan dampak sistemiknya terhadap sistem perrbankan Indonesia bersifat debatable. Penentang bailout Century telah panjang-lebar mengemukakan argumen mereka; sedang pembela bailout juga ngeyel dengan alasan-alasannya. Alasan yang sangat lucu disampaikan oleh Chatib Bisri di depan forum sidang Pansus. Dia menuduh para penentang bailout Century sebagai “pro Neolib” karena menentang kebijakan negara menyelamatkan Bank Century. [Kalau bank milik swasta, jumlah nasabah kecil, dan rusak karena dirusak oleh pemiliknya sendiri, negara disuruh ikut campur menyelamatkan bank semacam itu. Tetapi kalau paket subsidi untuk rakyat kecil, negara diminta “cuci tangan” agar tidak membebani anggaran. Inilah model pemikiran Neolib paling konyol].

Tercium aroma KEBOHONGAN SISTEMIK yang sangat tajam.

Sebenarnya, kalau kita melihat situasi ekonomi pada 3 tahun terakhir, termasuk ketika terjadi krisis keuangan global tahun 2008-2009, kita akan melihat bahwa klaim para pendukung bailout Bank Century itu mengada-ada. Mereka mendramatisasi sesuatu yang sebenarnya tidak serius dampaknya.

Mari kita buka kembali analisis kritis tentang koneksi antara bailout Bank Century dengan posisi Indonesia di tengah krisis keungan global.

[1] Kita harus sangat paham, bahwa posisi Bank Century dalam ranah perbankan nasional sangat kecil, hanya 0,5 % aset perbankan nasional. Bank ini mau diutak-atik seperti apapun, tidak akan bisa mengguncang sistem perbankan nasional. Kalau mau dipaksakan, bank 0,5 % bisa mengacaukan sistem perbankan nasional, itu berarti kontruksi sistem perbankan Indonesia amat sangat rapuh. Guncangan sekecil apapun bisa merusak bangunan sistem perbankan secara keseluruhan. Para pembela bailout harus menjawab pertanyaan ini, “Apakah sistem perbankan di Indonesia memang sangat rapuh?” Kalau mereka menjawab ya, para nasabah bank di seluruh Indonesia baru boleh merasa cemas. Jika struktur perbankan diklaim sangat rapuh, klaim seperti ini justru yang bisa merusak sistem perbankan. Lagi pula, jika konstruksi perbankan Indonesia memang rapuh, lalu apa saja kerja Bank Indonesia? Apakah mereka kerjanya hanya melamun atau main facebook?

[2] Ada dua kasus penutupan bank yang layak menjadi perbandingan. Pertama, penutupan Bank IFI tahun 2009. Jika Century diselamatkan, mengapa IFI dibiarkan sehingga mati? Kedua, penutupan Bank Indover. Alasan yang dipakai oleh Pemerintah untuk menutup Indover juga alasan “dampak sistemik”. Ternyata, setelah ditutup tidak terjadi masalah apa-apa. Kedua kasus ini merupakan contoh praktis, bahwa bailout Bank Century tidak bersifat fair.

[3] Katanya, bailout Bank Century dilakukan, demi menyelamatkan sistem perbankan nasional dari kehancuran akibat krisis global. Artinya, kebijakan bailout itu ditujukan demi kebaikan sistem ekonomi nasional. Jika demikian, mengapa sebelum melakukan bailout Bank Century, pihak Bank Indonesia, KSSK, Menteri Keuangan, LPS, dll. tidak konsultasi dulu dengan DPR? Padahal ketika akan menutup Indover, mereka melakukan konsultasi ke DPR. Andaikan masalah Century dampaknya hanya bagi bank itu sendiri, tidak masalah tanpa konsultasi. Tetapi jika dampaknya dianggap mengancam perekonomian nasional, jelas harus konsultasi. Untuk apa di DPR ada komisi tentang perekonomian, jika tidak dimanfaatkan? Disini tampak jelas ketidak-jujuran Sri Mulyani dkk. Mereka mengklaim menerapkan kebijakan demi ekonomi negara, tetapi tidak melibatkan DPR.

[4] Bailout Bank Century jelas merugikan uang negara. Dana LPS Rp. 6,7 triliun dikucurkan ke manajemen Bank Century yang sekarang menjadi Bank Mutiara itu. Kerugian ini bisa terjadi karena beberapa alasan: (i) LPS mengeluarkan uang negara 6,7 triliun, padahal uang sebesar itu bisa dipakai untuk tujuan-tujuan lain yang lebih bermanfaat. Sekurangnya, dana itu tetap berada di LPS sebagai dana cadangan untuk fungsi-fungsi insitusional LPS sendiri; (ii) Adanya kebocoran-kebocoran dalam pengelolaan dana 6,7 triliun, karena adanya transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan awal bailout itu sendiri; (iii) Dalam sistem keuangan modern, dianggap sebagai kerugian, ketika suatu dana dipakai dalam kurun waktu tertentu dengan tidak menghasilkan manfaat (benefit) apapun.

Misalnya, Bank Mutiara dimodali 6,7 triliun. Setelah beberapa tahun bank itu dijual ke investor dengan harga sama. Bahkan merupakan kecelakaan manajemen, jika ia dijual ke investor dengan harga lebih rendah dari 6,7 triliun. Logikanya, dana 6,7 triliun jika ditanamkan untuk suatu proyek investasi yang menguntungkan, akan mendatangkan keuntungan besar. Sementara jika ditanamkan di Bank Mutiara, sifatnya hanya “kerja bakti” selama bertahun-tahun. Tanya ke Sri Mulyani dkk., apakah mereka mengenal istilah “kerja bakti” keuangan?

[5] Para pembela bailout Bank Century selalu mengatakan, jika Bank Century tidak diambil-alih oleh LPS, tetap saja Pemerintah harus memberikan dana talangan kepada para nasabah Bank Century yang memiliki simpanan 2 milliar ke bawah. Kalau ditotal, talangan itu bisa mencapai 4 triliun rupiah. Tetapi masalahnya, para nasabah bank berhak mendapat dana talangan, jika kondisinya memenuhi syarat. Misalnya, kerusakan di Bank Century terjadi bukan karena kejahatan perbankan yang dilakukan oleh para pemiliknya. Jika setiap nasabah bank otomatis mendapat talangan, dalam kondisi apapun, maka instumen talangan dalam sistem perbankan bisa membuat bank-bank di Indonesia dijarah sesuka hati oleh para bandit-bandit perbankan. Dalam kasus Bank Century, sebelum LPS menjamin uang para nasabah, bank itu jelas harus diawasi secara ketat, agar tidak terjadi kejahatan perbankan. Dan Bank Indonesia pun sudah memasukkan Bank Century dalam regulasi pengawasan khusus. Lalu apa artinya “pengawasan khusus” itu sehingga Bank Century collapse, lalu negara disuruh menalanginya memakai uang LPS? Bank Indonesia serius mengawasi, atau hanya main-main saja, sambil buka-buka facebook? Kesalahan Bank Indonesia dalam mengawasi Bank Century jelas-jelas merupakan pelanggaran UU.

[6] Kebijakan bailout Bank Century sangat tidak tepat. Mengapa? Sebab sejak semula Bank Century itu sendiri sudah banyak masalah. Bahkan ia masuk pengawasan khusus Bank Indonesia. Di tubuh Bank Century terjadi kejahatan-kejahatan perbankan oleh pejabat atau pemilik bank tersebut. Sri Mulyani mengakui hal itu dalam konferensi pers pasca pandangan akhir fraksi-fraksi di Pansus. Robert Tantular sendiri diproses di pengadilan dan diganjar hukuman 5 tahun. Seharusnya negara menolong bank-bank lain yang bermasalah, tetapi tidak terjerumus kejahatan perbankan. Apalagi katanya, Bank Indonesia mengidentifikasi ada 23 bank yang berpotensi bermasalah. Seharusnya dana talangan diarahkan untuk membantu bank-bank tersebut. Atau jika tidak, negara lebih memprioritaskan membantu perusahaan-perusahaan atau usaha UKM yang terancam kolaps akibat krisis keuangan global. Ibaratnya, memberi modal kepada seorang sarjana yang menganggur, lebih baik daripada memberikan modal kepada preman yang terkenal kejahatannya. Pejabat-pejabat yang terlibat dalam bailout Bank Century bisa dianggap sebagai orang-orang sembrono yang menyerahkan uang negara kepada pihak-pihak yang seharusnya tidak perlu ditolong.

[7] Bailout bukanlah satu-satunya solusi yang bisa ditempuh. Jika Bank Century hancur karena dirampok pemiliknya sendiri (meminjam istilah JK), sehingga bank itu nyaris hancur. Sudah saja, ia dinyatakan bangkrut (pailit). Lalu negara melelang aset-aset bank itu, lalu hasilnya dikembalikan kepada para nasabah Bank Century. Ini adalah cara yang lebih ringan resikonya, daripada Pemerintah mengambil-alih pengelolaan bank itu melalui LPS. Atau jika tidak, biarlah Bank Century dijual kepada investor yang mau membeli, baik kalangan lokal atau asing. Tentu dijual sekaligus dengan beban hutang-hutangnya kepada nasabah. Jadi pihak yang diharapkan memberikan dana talangan adalah investor, bukan LPS. Atau penyelesaian Bank Century sepenuhnya dibawa ke ranah hukum. Bank itu dinyatakan pailit karena tindak kriminal pemiliknya. Lalu kepolisian menetapkan pelaku-pelaku kejahatan sebagai DPO, kemudian bekerjasama dengan Interpol untuk menyita aset-aset bank yang dilarikan ke luar negeri. Cara demikian meskipun harus berproses, tetapi lebih memberikan kepastian hukum, baik kepada nasabah Century maupun nasabah bank-bank lain. Daripada memaksakan diri mengurus Bank Mutiara selama bertahun-tahun, lalu dijual lagi ke investor.

[8] Bailout Bank Century seharusnya tidak dilakukan, dengan pertimbangan, bangsa Indonesia pernah memiliki sejarah kelam tragedi bailout yang kita kenal sebaga Mega Skandal BLBI itu. Setelah Tragedi BLBI yang merugikan negara sampai 500-600 triliun itu, seharusnya kejadian serupa tidak terulang lagi. Lha, kalau masyarakat biasa saja masih ingat skandal BLBI, masak ahli keuangan seperti Sri Mulyani, Boediono, dkk. tidak ingat?

[9] Sebenarnya, kasus bailout Bank Century tidak ada kaitannya dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 2008 lalu. Kasus Century sudah muncul jauh-jauh hari sebelum terjadi krisis ekonomi. Begitu pula, selesai atau tidaknya kemelut di Bank Cetury, tidak memiliki dampak bagi perekonomian nasional. Harus dicatat dengan baik, masalah Bank Century bukanlah urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya, karena bank itu kecil dan nasabahnya tidak banyak. Sebagai perbandingan, ketika Pemerintah SBY menaikkan harga BBM sampai ke level 100 % tahun 2005, kebijakan itu benar-benar sabgat memberatkan masyarakat luas. Bahkan mengancam sektor riil. Ini baru contoh kebijakan yang memiliki dampak sistemik bagi perekonomian nasional. Adapun, mati-hidupnya Bank Century, masyarakat tidak terlalu peduli. Bahkan banyak orang tidak tahu kalau di Indonesia ada Bank Century. Tetapi kalau misalnya ada kondisi sehingga BNI, BRI, Bank Mandiri, BCA, Danamon, Bank Muamalat, dkk. mengalami guncangan kolektif, kita layak khawatir, sebab posisi bank-bank ini sangat kuat di Indonesia.

[10] Penentu stabil-tidaknya ekonomi suatu bangsa banyak faktornya. Misalnya hasil produksi pangan, volume perdagangan, ekspor-impor, produksi manufaktur, nilai tukar rupiah, kestabilan cuaca, kestabilan kondisi politik, kualitas penegakan hukum, kualitas clean government, jumlah pasokan energi, kondisi infrastruktur bisnis, dan lain-lain. Adapun sistem perbankan hanya merupakan salah satu faktor penentu. Sistem perbankan bukan satu-satunya faktor kestabilan ekonomi nasional. Jika sistem perbankan hanya merupakan satu faktor, lalu dimana posisi Bank Century? Bank Century hanyalah satu unit perbankan nasional yang nilainya hanya 0,5 %. Bank ini tidak mungkin akan berpengaruh secara sistemik kepada perekonomian nasional. Sungguh, alasan dampak sistemik itu hanyalah kilah yang sangat dicari-cari. [Coba tanyakan kepada para pendukung bailout, “Apakah sistem perbankan merupakan satu-satunya faktor penentu dalam sistem perekonomian di Indonesia?” Ingat, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengakses layanan bank].

[11] Indonesia selamat dari terpaan krisis global 2008-2009 bersama India dan China. Faktor-faktor apa yang membuat bangsa Indonesia selamat? Apakah karena kebijakan bailout Bank Century? Sangat menggelikan. Kita harus sadar, baik Indonesia, India, dan China, ketiganya memiliki kemiripan kondisi. Ketiga negara ini sama-sama negara dengan jumlah penduduk besar. Basis perekonomian ketiganya adalah sektor riil, bukan sektor finansial seperti di Amerika. Di 3 negara ini banyak bahan baku, produksi pangan lancar, upah buruh murah, dan sebagainya. Jadi, sangat tidak mungkin bailout Bank Century dikait-kaitkan dengan keselamatan ekonomi Indonesia dari terpaan krisis keuangan global. Bank Century itu terlalu kecil dalam kontruksi makro perekonomian Indonesia.

[12] Pertanyaan menarik, “Mengapa terjadi krisis global, sehingga dampaknya merembet ke Indonesia?” Hal ini harus dijawab secara jujur, untuk membuktikan apakah klaim Sri Mulyani Cs itu jujur atau penuh kebohongan. Krisis global terjadi karena krisis keuangan di Amerika. Itu terjadi karena perbankan di Amerika nyaris ambruk karena banyak dana bank macet di kredit-kredit perumahan (subprime mortgage). Ketika bank-bank Amerika terguncang, nilai tukar dollar merosot tajam. Imbasnya, kurs rupiah ikut merosot, karena selama ini bangsa kita menganut sistem moneter terbuka. Dollar Amerika rusak, rupiah ikut-ikutan rusak, meskipun tidak separah di Amerika. Kalau nilai tukar dollar membaik, otomatis nilai rupiah membaik juga. Kata kuncinya ialah nilai tukar dollar Amerika. Untuk menyelamatkan ekonominya, Pemerintah Amerika melakukan bailout senilai US$ 700 miliar (setara dengan 7000 triliun). Dengan kebijakan bailout ini, meskipun sangat menyalahi prinsip Kapitalisme Amerika, posisi dollar membaik kembali. Jadi bailout US$ 700 milliar inilah yang menyelamatkan ekonomi Amerika, lalu menyelamatkan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Jadi, adalah SANGAT KONYOL kalau kestabilan ekonomi Indonesia tercapai karena Sri Mulyani Cs menerapkan bailout Bank Century. Ini klaim sangat bodoh! [Andaikan nilai tukar dollar Amerika terus memburuk, biarpun Pemerintah RI menerapkan kebijakan bailout kepada 100 bank nasional, belum tentu bisa menyelamatkan ekonomi nasional. Karena selama ini kita menganut sistem mata uang terbuka, floating rate].

[13] Perlu diingat juga, krisis yang menimpa Amerika tahun 2008-2009 membuat bangsa itu memborong minyak bumi dalam jumlah besar, untuk menjamin pasokan energi Amerika. Hal ini memicu melesatnya harga minyak dunia sampai ke level US$ 150 per barrel. Tetapi setelah Amerika terserang krisis keuangan akibat subprime mortgage, industri dan dunia usaha di Amerika pada ambruk. Konsekuensinya, mereka sangat mengurangi belanja minyak bumi. Akibatnya, harga minyak dunia turun drastis, sampai ke level US$ 40 per barrel. Naik dan turunnya harga minyak dunia sangat mempengaruhi harga BBM di Indonesia. Kalau harga naik, sebagai eksportir minyak kita mendapat untung (sampai disebut win fall). Kalau harga turun, sebagai importer minyak, kita merasa lega, karena harga murah. Fluktuasi harga minyak dunia sangat besar pengaruhnya bagi ekonomi Indonesia. Adapun kebijakan bailout Century sangat jauh dari itu. Bank Century hidup, masyarakat tidak merasakan manfaatnya; Bank Century mati, masyarakat juga kehilangan. Ada dan tidaknya Bank Century, tidak berpengaruh bagi hajat hidup orang banyak.

[14] Sri Mulyani beralasan, bailout Bank Century jangan dilihat dari ukuran bank itu, tetapi lihat pada efek transmisi kepanikan yang bisa membuat seluruh nasabah bank nasional menarik dananya dari perbankan nasional. Kritik atas teori ini: (a) Kalau titik-tolaknya adalah kepanikan sosial, berarti kita bicara masalah psikologi masyarakat. Jika demikian, berarti solusi atas kepanikan itu adalah langkah penerangan publik yang efektif, massif, dan menentramkan hati. Jadi, solusinya adalah tindakan HUMAS yang canggih. Toh, selama ini tindakan humas itu sangat sering dilakukan Pemerintah, terutama meenceritakan keberhasilan departemen-departemen menjelang Pemilu berlangsung. Solusi humas itu amat sangat murah dibandingkan kebijakan bailout; (b) Kepanikan biasanya adalah gejala yang berjalan sesaat, tidak terus-menerus. Jika demikian, seharusnya tindakan penyelamatan terhadap Bank Century juga dilakukan secara temporer. Tetapi realitasnya, sampai tahun 2009, dana LPS terus dikucurkan ke Bank Century, sehingga total bailout mencapai 6,7 triliun; (c) Andaikan Pemerintah sangat peduli dengan “kepanikan public”, seharusnya mereka menyelesaikan terlebih dulu kepanikan para nasabah Bank Century. Tetapi nyatanya, sampai saat ini masih banyak nasabah Bank Century yang dizhalimi oleh manajemen Bank Mutiara. Hal itu terbuka dalam rapat Pansus DPR bersama para nasabah Bank Century. Jadi, alasan Sri Mulyani itu hanyalah kilah yang dicari-cari saja. Seperti bunyi sebuah pernyataan, “Jika Bu Menteri tidak pintar membuat kilah, buat apa dia diangkat menjadi menteri?”

Maka dapat disimpulkan, kebijakan bailout Bank Century sama sekali tidak ada kaitannya dengan penyelamatan ekonomi nasional. Dari sisi manapun, tidak ada korelasi antara bailout Bank Century dengan kestabilan ekonomi nasional. Dengan atau tanpa Bank Century, jika kurs dollar Amerika dan harga minyak dunia terus gonjang-ganjing, maka perekonomian Indonesia akan ikut gonjang-ganjing.

Kasus Bank Century muncul di tengah problema krisis ekonomi nasional, akibat krisis global. Lalu para pejabat negara menjadikan krisis global sebagai alasan untuk mengucurkan dana 6,7 triliun ke Bank Century. Ini adalah bentuk kesalahan kebijakan, ketidak-jujuran dalam mengambil kebijakan, menolong manajemen bank yang pengelolanya berlaku kriminal, serta menjerumuskan uang negara dalam pusaran bisnis bank yang gambling (tidak menentu).

Pertanyaan terakhir, “Bagaimana mesti memperlakukan Boediono dan Sri Mulyani?” Kedua orang ini adalah pejabat tinggi negara dalam urusan ekonomi dan keuangan. Mereka sangat bertanggung-jawab di balik bailout Bank Century. Secara ekonomi teoritik dan pengalaman birokrasi, mereka mumpuni. Tetapi dalam kasus Bank Century, mereka sangat ceroboh dan tidak jujur. Bahkan lebih mengesalkan lagi kalau mendengar kilah-kilah mereka saat membela diri. Menurut audit BPK maupun suara mayoritas fraksi di Pansus terdapat pelanggaran UU dalam bailout Bank Century. Setidaknya, dalam tulisan ini tampak sebuah pelanggaran yang sangat serius, yaitu: KEBOHONGAN PUBLIK secara sistematik dan massif. Semoga skandal Bank Century ini bisa menjadi momentum besar bagi bangsa Indonesia untuk mengenangi kecerobohan dan ketidak-jujuran para pejabat dalam mengelola keuangan negara.

Mari terus berusaha membangun Indonesia yang lebih baik. Semoga Allah Ta’ala menganugerahkan kepada kita keselamatan dan sejahtera, lahir-batin, di dunia dan Akhirat. Amin Allahumma amin.

AMW.


Kejahatan Para Pengamat Ekonomi

Desember 22, 2009

Saudaraku…

Disini saya akan mengungkap luka lama yang tersimpan di hati selama lebih 10 tahun. Perlu Anda ketahui, alhamdulillah saya mengikuti perkembangan politik-ekonomi nasional sejak awal Reformasi. Sejak bulan Juli 1997, saat waktu itu mulai terjadi Krisis Moneter di Indonesia. Sedikit banyak saya memahami kondisi makro ekonomi negeri ini. (Semua terjadi hanya dengan nikmat dan pertolongan Allah belaka).

Di hati saya masih tersimpan luka parah yang sulit disembuhkan…

Luka itu terjadi karena kejahatan para pengamat ekonomi yang berlagak sok pintar. Padahal mereka seperti bandit-bandit yang dengan kejam ikut menghancurkan perekonomian masyarakat Indonesia. Mereka serupa dengan orang-orang yang terlibat dalam “The Economic Hit Man”. Mereka berpura-pura memberikan pandangan ekonomi, memberikan analisis, mengungkap fakta dan data. Padahal ujungnya, mereka hanyalah bandit-bandit bayaran yang diupah untuk menghancurkan ekonomi Indonesia.

Semula saya menganggap, dan banyak sekali masyarakat yang berpandangan sama dengan saya, bahwa para pengamat itu orang jujur, pakar murni, berbicara dengan hati nuraninya. Selama bertahun-tahun saya berprasangka baik kepada para pakar itu. Ternyata tidak. Mereka hanyalah bandit-bandit penipu yang telah menjerumuskan masyarakat Indonesia ke dalam nestapa penderitaan yang amat sangat seperti saat ini. Mereka hanyalah penipu, pedagang analisis, hanyalah centeng-centeng upahan.

Semua itu kita pahami sangat terlambat, setelah perekonomian Indonesia terperosok dalam ke sistem LIBERALIS, dan susah dikembalikan ke keadaan semula.

Saudaraku… harus Anda pahami dengan baik. Ekonomi Indonesia rusak bukan karena kita miskin, atau masyarakat kita malas, atau para pebisnis sektor riil tidak memiliki etos bisnis. Tidak sama sekali. Ekonomi kita hancur, karena dihancurkan secara sistematik.

Konseptor kehancuran ekonomi kita adalah IMF. Inilah biangnya kehancuran ekonomi Indonesia. Kemudian operator kehancuran itu adalah pejabat-pejabat Bank Indonesia, pejabat Departemen Keuangan, pejabat Departemen Ekuin (Ekonomi Keuangan Industri). Orang-orang ini sering disebut sebagai “Tim Ekonomi”. Konseptor dan operator bekerjasama, lalu ditunjang para pengamat ekonomi dan media massa. Empat elemen inilah yang sejak tahun 1997 bekerja keras menghancurkan ekonomi nasional. IMF, pejabat BI dan Tim Ekonomi, para pengamat ekonomi, dan media-media massa. Inilah “4 sekawan” monster ekonomi Indonesia.

Saya ingin membuka sebagian fakta, antara lain:

[1] Krisis Ekonomi 1997 menjadi berkah tersendiri bagi Dr. Sri Mulyani, pakar ekonomi, sekaligus dosen Fak Ekonomi UI. Krisis Ekonomi 1997 menjadi momentum dikenalnya Sri Mulyani dalam tataran perekonomian nasional. Kalau tanpa Krisis Ekonomi, mungkin dia akan ambles sampai sekarang. Waktu tahun 1997 dulu, Sri Mulyani sangat kritis komentar-komentarnya. Saya masih ingat, salah satu komentar dia. Untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, harus ditempuh cara-cara radikal, tidak bisa memakai resep biasa. Kurang lebih begitu.  Perlu diingat juga, Sri Mulyani tadinya juga mengkritik IMF secara tajam. Setelah masuk era Reformasi 1998, saya merasa heran, kemana Dr. Sri Mulyani. Suaranya jarang terdengar di media-media. Kemana dia? Setelah bertahun-tahun kita baru tahu, kalau Sri Mulyani bekerja sebagai supervisor IMF untuk wilayah Asia Pasifik. Ketika dia keluar dari IMF, dia menjadi orang yang direkomendasikan untuk posisi-posisi penting di bidang ekonomi. Setelah dia “lulus sebagai alumni IMF”, dia direkomendasikan menjadi pejabat ekonomi.

[2] Anda tahu Christianto Wibisono? Ya, dia baru muncul kembali ke tengah-tengah publik Indonesia. Dia muncul membela kebijakan bailout Century. Bertahun-tahun lamanya dia hilang dari peredaran. Saya dulu sangat kenal Christianto Wibisono, sebab dia adalah pengamat ekonomi yang sering menulis kolom di Jawa Pos, Surabaya. Saya sering membaca tulisan dia di Jawa Pos. Anda tahu kejahatan Christianto Wibisono? Perlu Anda ketahui, Christianto Wibisono, Hasnan Habib, Soedradjat Djiwandono (Gubernur BI ketika), mereka adalah sebagian orang yang sangat kencang menyerukan kepada Pemerintah Soeharto agar segera meminta tolong kepada IMF. Ingat saudaraku, konseptor kehancuran ekonomi kita adalah IMF. Maka para penyeru kebijakan IMF adalah orang-orang yang tangannya berdarah-darah menghancurkan ekonomi rakyat Indonesia. Lebih keji lagi, setelah di Indonesia terjadi kemelut Mei 1998, Christianto Wibisono dan keluarganya seketika kabur ke Amerika, untuk menyelamatkan diri. Tidak lupa dia memfitnah rakyat Indonesia, pemuda-pemuda di Jakarta, sebagai pelaku pemerkosaan dan segala kekejian terhedap etnis China, saat Kerusuhan Mei 1998 itu. Dia mengklaim, karena sangat takutnya ancaman yang menimpa etnis China, dia harus kabur ke Amerika menyelamatkan diri. PERHATIKAN Saudaraku: Satu, Christianto Wibisono -manusia terkutuk ini- telah menjerumuskan bangsa Indonesia ke dalam skenario IMF. Dua, Si terkutuk ini juga memfitnah para pemuda Jakarta sebagai pelaku pemerkosaan etnis saat Kerusuhan Mei 1998. Padahal sampai saat ini pemerkosaan etnis itu sangat tidak jelas bukti-buktinya. (Bahkan isu “pemerkosaan etnis China” sebenarnya hanyalah pengalihan dari kejahatan besar penguasa-pengusaha China yang menguras harta BLBI ke luar negeri. Itu hanya isu pengalihan saja).

[3] IMF lah biang kerok segala kehancuran ekonomi kita ini. IMF merekomendasikan kepada Soeharto untuk melakukan Likuidasi 16 Bank Nasional. Akibatnya terjadi rush, penarikan uang besar-besaran dari bank-bank. Bagaimana tidak, masyarakat takut uangnya di bank hilang seperti pada 16 bank itu. Akibat rush, industri bank Indonesia hancur-lebur. Hancur bagai debu. Urusan bisnis dalam negeri, ekspor-impor, transaksi perbankan, dll. hancur berkeping-keping. Untuk menahan kehancuran itu, Soeharto mengeluarkan kebijakan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Itu terjadi ketika BI dipimpin Soedradjat Djiwandono. Nilai BLBI amat sangat besar, sekitar 500 triliun rupiah. Ada yang menyebut sampai 600 triliun. BLBI inilah yang menimpakan luka berat kemiskinan ekonomi di Indonesia yang susah sembuh, sampai saat ini. Dampak lain, kurs rupiah yang tadinya turun ke level Rp. 4.500,- per dollar, ambles ke angka Rp. 12.000,-. Bahkan pernah menyentuh angka sekitar Rp. 17.000,- per dollar. Jadi, IMF telah melakukan 3 kejahatan besar: Pertama, menghancurkan industri perbankan nasional melalui rekomendasi Likuidasi 16 Bank Nasional; Kedua, menghancurkan kurs rupiah jauh di bawah Rp. 4.500,- sebelum Pemerintah RI menjalin kerjasama dengan IMF. Bahkan saat ini pun masih sekitar Rp. 10.000,- jauh di bawah level Rp. 4.500, ketika Soeharto belum menanda-tangai letter of intend dengan IMF; Ketiga, IMF menyebabkan terjadinya ultra mega skandal BLBI dimana uang negara sekitar 500 triliun dibawa kabur penguasa-pengusaha keturunan China ke luar negeri. Kasus bank Century tidak ada apa-apanya dibandingkan mega skandal BLBI.

[4] Kita harus ingat juga kejahatan yang dilakukan Gubernur BI, Soedradjat Djiwandono. Waktu itu, ketika Krisis Moneter di Indonesia kurs rupiah mencapai level Rp. 4.500,- per dollar, Pak Harto ingin cepat menyelamatkan ekonomi nasional dengan cara menerapkan Sistem CBS. Melalui sistem ini, kurs rupiah nilainya ditentukan oleh sebuah dewan khusus (Currency Board). Jadi tidak dibiarkan mengambang mengikuti pasar seperti saat ini, seperti yang disyaratkan oleh IMF itu. Bahkan dengan sistem dipatok (Fixed Rate) Arab Saudi tetap stabil mata uangnya, sampai saat ini. Tetapi Soedradjat Djiwandono menolak keras usulan itu. Dia tetap merekomendasikan agar Indonesia manut dengan agenda yang dibawa IMF. Alasan Djiwandono ketika itu, “Cadangan devisa Indonesia tidak cukup untuk memback up sistem CBS.” Padahal menurut pakar ekonomi Amerika, Steve Henke, “Kondisi ekonomi Indonesia jauh lebih baik daripada Argentina atau Hungaria ketika mereka menerapkan sistem CBS.” Kurang lebih seperti itu kata Henke. Saya masih ingat, Kwik Kian Gie sendiri waktu itu sangat setuju dengan sistem Fixed Rate, yang lebih ekstrem daripada CBS. Akhirnya, sistem CBS disingkirkan, Indonesia memakai resep IMF. Akibatnya kita hancur lebur sampai saat ini. Dan suatu kekejian yang tak terkira kejinya, setelah kemudian muncul ultra mega skandal BLBI. Kata Djiwandono, “Cadangan devisa nasional tidak cukup untuk memback up sistem CBS.” Tetapi setelah terjadi rush, Bank Indonesia setuju mengeluarkan kebijakan BLBI yang membuat uang rakyat Indonesia, 500 triliunan, hilang tak berbekas. Semua hilang dirampok setan-setan berdasi ke luar negeri. Katanya, cadangan devisa tidak cukup, mengapa BI bisa mengeluarkan suntikan BLBI yang memiskinkan rakyat sampai saat ini tersebut?

Demi Allah, hati saya masih terluka, terluka sekali….

Ekonomi Indonesia hancur bukan karena kemiskinan alamnya, kemalasan pekerja dan pedagangnya, tetapi karena DIHANCURKAN SECARA SISTEMATIK oleh setan-setan ekonomi. Mereka adalah IMF, pejabat-pejabat BI, pejabat-pejabat “Tim Ekonomi”, para pengamat politik, dan media-media massa. Merekalah manusia paling terkutuk, paling hancur, paling keji di muka bumi ini. Semoga Allah melaknati mereka, melaknati keluarganya, melaknati rumah, kekayaan, dan simpanan mereka. Amin Allahumma amin. (Wa shallallah ‘ala Rasulillah Muhammad wa ‘ala alihi wa ashabihi ajma’in).

Betapa tidak kita akan terluka wahai saudaraku…

Kehancuran ekonomi itu telah menghancurkan kehidupan ratusan juta kaum Muslimin di Indonesia, ia telah merampas hak-hak anak-anak kita, ia telah menyebabkan puluhan ribu wanita-waniata kita menjadi babu di negeri orang, ia telah merengut masa depan bangsa ini, ia telah membuat Indonesia semakin rusak, moralnya bobrok, pejabat-pejabatnya korup, dan sebagainya. Ia telah menyebabkan kemiskinan, kebodohan, kejahilan, rusaknya iman, rusaknya rumah-tangga, rusaknya kesehatan fisik, telah menyebabkan banyak manusia tersesat dalam penderitaan. Luar biasa, luar biasa, luar biasa pedihnya.

Hanya orang bodoh, manusia sesat, dan setan saja, yang dimaklumi kalau hatinya tidak bersedih. Bayangkan, sebuah media di Hongkong, Asian Wall Street Journal (AWSJ) pernah menyayangkan ketika Indonesia tidak mau menerapkan sistem CBS, sehingga ekonominya kacau-balau. Dan lebih keji lagi, Si Dradjat Djiwandono dengan “gagah berani” menyanggah tulisan di Asian Wall Street Journal Hongkong itu. Rupanya, manusia terkutuk satu itu tidak sadar-sadar akan kejahatan yang telah dia lakukan. Padahal tulisan di AWSJ Hongkong itu berlalu sekian lama dari masa Krisis Moneter. Orang non Muslim pun menyayangkan kehancuran ekonomi Indonesia karena mengikuti resep IMF.

Saat ini, kalau mendengar omongan para pengamat seperti Christianto Wibisono, Aviliani, Ichsan Fauzi, Khatib Bisri, Hasan Basri, dan lain-lain yang mendukung Bailout Century. Saya hanya mengelus dada. Orang-orang semacam ini sama seperti centeng-centeng IMF di masa lalu.

Perlu diingat juga peran media-media massa. Mereka juga berdaarah-darah ikut menghancurkan ekonomi Indonesia. Media massa sebenarnya sangat tahu kondisi yang sebenarnya. Mereka tahu hakikat kebenaran itu. Mereka tahu, niat Soeharto dengan sistem CBS adalah baik, mereka tahu betapa buruknya kebijakan Likuidasi 16 Bank, mereka tahu betapa jahatnya kebijakan BLBI yang disetuji BI, dan banyak lagi. Tetapi media-media selalu mendiamkan saja, terutama media-media TV. Mereka tidak tergerak untuk menolong masyarakat. Bahkan untuk media seperti Kompas, mereka hanya omong doang. Mereka bisanya kritik sana kritik sini, tanpa ada kemauan untuk menolong masyarakat. Nanti kalau masyarakat sudah menjerit-jerit, baru mereka peduli. “Ini kasihan mereka. Ini salah Pemerintah,” begitu omongan mereka yang selalu diulang-ulang.

Saudaraku… tidak ada yang bisa menentukan masa depan ekonomi Anda semua, selain hanya tekad Anda sendiri. Apapun masa depan Anda nanti, hal itu akan sangat dipengaruhi kondisi ekonomi nasional. Suram-tidaknya masa depan Anda, sangat dipengaruhi kondisi perekonomian nanti. Maka itu, selamatkanlah masa depan Anda dengan menyelamatkan aset perekonomian sisa-sisa yang kita miliki. Jangan biarkan lagi antek-antek IMF menghancurkan ekonomi bangsa ini!

Kini terbuka pintu untuk menuntut kedaulatan ekonomi kita dari tangan kapitalis penindas, melalui kasus Bank Century. Kalau kasus ini bisa diselesaikan secara tuntas, ada kesempatan kita menggugat Ultra Mega Skandal BLBI. Lebih jauh dari itu, kita harus “thalaq tiga” dengan sistem ekonomi Liberalis, sebab ia amat sangat menyengsarakan rakyat. Dengan cara demikian, masa depan kita diharapkan menjadi lebih baik.

Semoga Allah Ta’ala menuntun Ummat Islam, menolong, dan menyelamatkannya dari segala kejahatan dajjal-dajjal ekonomi. Allahumma amin.

WeAre.


Menggugat Analisis “Dampak Sistemik” Sri Mulyani

Desember 12, 2009

Seperti kita maklumi, kasus bailout Bank Century telah merugikan negara 6,7 triliun rupiah. Kerugian muncul karena negara harus nomboki keuangan Bank Century yang nyaris bangkrut. Malah kemudian negara (LPS) harus mengambil alih Bank Century, memperbaiki, dan mengelolanya, untuk suatu saat nanti dijual lagi ke investor.

Dana negara 6,7 triliun yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain yang produktif akhirnya tersesat di seputar Bank Century (kini namanya Bank Mutiara). Konyolnya, Bank Century itu nyaris bangkrut bukan karena apapun, tetapi karena ulah pemiliknya sendiri. Pemilik Bank Century merampok uang bank itu, lalu dilarikan ke luar negeri. Mereka juga sangat maniak dengan judi (berspekulasi) sehingga posisi keuangan bank itu nyaris ambruk. Kasus Bank Century tidak jauh beda dengan Mega Skandal BLBI tahun 1997-1998 dulu yang merugikan negara sampai 600 triliun rupiah. Kedua-duanya sama perampokan yang menyengsarakan rakyat Indonesia.

Menarik mencermati alasan Pemerintah ketika menyelamatkan Bank Century pada Nomvember 2008 lalu. Melalui Menkeu sekaligus Ketua KSSK (Komite Stabilisasi Sistem Keuangan), Sri Mulyani, Pemerintah menyatakan bahwa penyelamatan Bank Century merupakan pilihan yang harus diambil. Alasannya, kalau Bank Century tidak diselamatakan dengan dana talangan (bailout), ia akan menimbulkan DAMPAK SISTEMIK bagi sistem perbankan di Indonesia secara keseluruhan. Alasan “sistemik” ini diulang-ulang terus oleh Bulek Sri Mulyani di berbagai kesempatan, dengan gaya khas-nya yang seolah paling tahu soal keuangan negara.

Dari analisis yang saya tempuh, di dapat kesimpulan bahwa alasan “dampak sistemik” yang dilontarkan Sri Mulyani itu merupakan KEBOHONGAN PUBLIK yang sangat menyesatkan. Ia adalah argumentasi dicari-cari yang seolah ilmiah, padahal landasannya sangat lemah. Para pakar banyak mempertanyakan analisis “dampak sistemik” itu. Menurut mereka, yang menjadi pertimbangan utama analisis “dampak sistemik” itu hanyalah masalah psikologis yang tidak bisa diukur. Singkat kata, analisis itu hanya berdasarkan perasaan saja. (Sangat memalukan, seorang ekonom UI bergelar doktor, mantan pejabat IMF, membuat analisis berdasarkan perasaan. Memalukan!!!).

Secara umum, berikut alasan Sri Mulyani Cs yang membela kebijakana bailout Bank Century:

<=> Bailout Bank Century adalah tindakan legal, sebab memakai data-data dari Bank Indonesia, dan telah disetujui oleh Gubernur Bank Indonesia sendiri (waktu itu dijabat oleh “Si Boed” Boediono).

<=> Jika Bank Century tidak diselamatkan, dikhawatirkan akan terjadi rush (penarikan uang secara besar-besaran dari bank) yang bisa merusak sistem perbankan nasional sendiri. [Kekhawatiran terhadap rusaknya sistem perbankan nasional inilah yang kemudian dikenal sebagai “dampak sistemik”].

<=> Penyelamatan Bank Century dilakukan saat terjadi krisis finansial global, sekitar November 2008 lalu. SBY dalam pidatonya juga menyinggung alasan ini. Kata dia, “Penyelamatan Bank Century harus dilihat pada kondisi waktu itu ketika dunia mengalami krisis finansial. Jadi jangan dilihat dengan ukuran sekarang.” Begitu kira-kira isi pernyataan SBY pada pidato Senin malam terkait masalah Century dan Bibit-Chandra.

<=> Beberapa praktisi pasar saham aneh dan pengamat ekonomi aneh, yang suaranya selalu mendukung kebijakan Pemerintah SBY. Mereka menambahkan alasan, waktu itu data-data makro ekonomi menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia memang negatif. Kurs rupiah turun dari angka Rp. 9.800 menjadi Rp. 12.000 per dollar. Indeks saham gabungan turun, dan lain-lain. Jadi benar, ada potensi ancaman sistemik.

Kalau kita memandang alasan-alasan yang dikemukakan Sri Mulyani Cs di atas, seakan semua itu sangat logis dan legal. Tetapi alhamdulillah, melalui audit BPK terbukti bahwa dalam penanganan Bank Century terdapat 9 indikasi pelanggaran hukum dan pengabaian aturan perbankan. BPK juga mencatat ada penggunaan 2,8 triliun dana yang tidak jelas payung hukumnya alias ilegal. Jadi, dengan dasar audit BPK ini saja sudah cukup untuk melemparkan alasan “dampak sistemik” ke tong sampah.

Tetapi untuk menguatkan kembali argumentasi, disini ada beberapa bantahan terhadap analisis “dampak sistemik” yang selalu disuarakan Sri Mulyani Cs di berbagai kesempatan. Argumentasi-argumentasi ini sekaligus menguatkan tuduhan telah terjadi kebohongan publik yang dilakukan Sri Mulyani Cs.

PERTAMA, Bank Century adalah bank kecil yang tidak berarti dalam sistem perbankan nasional. Andaikan bank yang ditutup seperti BNI, Bank Mandiri, BRI, BCA, dan yang sekelas itu, bolehlah dikhawatirkan terjadi dampak sistemik. Century itu terlalu kecil untuk mempengaruhi sistem perbankan nasional.

KEDUA, harus diingat asal-muasal terjadinya kolaps keuangan di tubuh Bank Century. Mereka nyaris bangkrut secara keuangan bukan karena kesalahan Pemerintah, bukan karena kesalahan nasabah, bukan karena bencana alam, dan alasana-alasan lain yang bisa dimaklumi. Bank Century kolaps karena kebejatan pejabat bank itu dan para pemilik sahamnya. Pejabat Century doyan “bermain judi” melalui transaksi-transaksi keuangan spekulatif. Kemudian banyak dana nasabah dari anak perusahaan Century yang dibawa kabur oleh pemilik bank itu.

KETIGA, Sri Mulyani beralasan bahwa penutupan Bank Century bisa menimbulkan rush (penarikan uang besar-besaran dari bank-bank). Alasan ini hanya dibuat-buat, tidak ada contohnya. Coba, Sri Mulyani sebutkan contoh penarikan uang dari bank secara besar-besaran karena sebuah bank kecil ditutup? Di Indonesia tidak ada contoh seperti itu. Dulu pernah ada rush tahun 1997, setelah kejadian “Likuidasi 16 Bank Nasional“. Kalau ada 15 atau 20 bank ditutup secara bersamaan, barulah kita boleh khawatir terjadi rush.

KEEMPAT, kondisi keuangan global tidak bisa dijadikan alasan untuk membenarkan bailout Bank Century. Mengapa? Sebab tidak nyambung. Kondisi krisis global tidak ada sangkut pautnya dengan nasib sebuah bank kecil seperti Century. Krisis global memang berpengaruh terhadap makro ekonomi Indonesia. Berpengaruh juga bagi perbankan. Tetapi semua bank terkena dampaknya, bukan hanya Century.

Bank Century dan krisis global ada dalam domain berbeda. Logikanya, seperti seseorang yang mendadak terkena gejala demam berdarah. Baru gejala, belum jatuh sakit demam berdarah. Pada saat yang sama, salah satu jari orang itu terluka karena pisau dapur. Gejala demam berdarah, jika dibiarkan bisa berakibat fatal. Tetapi, luka terkena pisau, meskipun terasa sakit, dampaknya tidak berpengaruh serius. Krisis global itu seperti gejala demam berdarah, sedang kasus Bank Century seperti jari terkena pisau. Keduanya sama-sama sakit, tetapi ada dalam domain berbeda. Jangan lalu orang mengatakan, “Luka pisau ini bisa menimbulkan kematian, sebab yang bersangkutan sedang mengalami gejala demam berdarah.” Ini logika orang aneh bin letoy.

KELIMA, bukti kedustaan Sri Mulyani, juga kebohongan SBY dalam pidato “Senin malam”. Mereka mengklaim, bahwa krisis global mengharuskan Pemerintah menyelamatkan Bank Century. Ini adalah bohong sebohong-bohongnya alasan. Mengapa? Dalam situasi krisis global, Pemerintah justru harus sangat hati-hati dalam mengucurkan dana negara. Situasi sedang krisis, kok malah seenaknya menggelontorkan dana 6,7 triliun untuk bank yang sejak awal memang dibuat rusak oleh pemiliknya sendiri? Dimana logikanya? Situasi krisis kok malah sebar-sebar uang seenak perutnya.

Kedustaan alasan krisis global itu makin terang-benderang kalau kita ingat kebijakan tight money (uang ketat) yang ditempuh Bank Indonesia selama 2004-2009. BI di bawah “Si Boed” menerapkan kebijakan uang ketat. Masyarakat bisnis sektor riil menjerit-jerit karena susahnya mendapatkan pinjaman modal dari bank. Untuk mendapat pinjaman modal 5 juta rupiah dari bank, syarat-syaratnya “minta ampun deh”. Tetapi lihatlah, betapa konyok-nya pejabat-pejabat BI itu. Mereka seenaknya sendiri menggelontorkan dana 6,7 triliun saat sedang krisis global. Betapa kejam, culas, dan biadabnya mereka. Na’udzubillah min dzalik.

KEENAM, fakta kemudian berbicara, bahwa perbankan Indonesia ternyata aman dari ancaman “dampak sistemik”. Ya, saat ini kita bisa melihat, bahwa sistem perbankan di Indonesia masih anteng-anteng saja. Andaikan alasan Sri Mulyani itu benar, pasti posisi Bank Century akan menjadi perhatian utama para bankir di negeri ini. Mereka akan menjadikan masalah Bank Century sebagai agenda masalah mereka. Buktinya, tidak ada sama sekali. Coba cari dalam notulen-notulen rapat para pejabat bank-bank nasional, adakah mereka menjadikan masalah Century sebagai problem serius? Kalau kini masyarakat peduli dengan Century, bukan karena peduli posisi dia dalam perbankan nasional, tetapi peduli dengan tindak kezhaliman yang terjadi padanya.

Mungkin pihak Depkeu atau BI akan beralasan, “Ya, sekarang kondisi perbankan aman, sebab kami sudah menyelamatkan Bank Century. Kalau tidak diselamatkan, tentu kondisi perbankan tidak akan seperti ini.” Maka jawaban atas klaim seperti ini, “Sekarang Anda keluarkan dasar hitung-hitungannya, lalu beberkan ke masyarakat luas, bahwa penyelamatan Bank Century berpengaruh significant menyelamatkan sistem perbankan nasional!” Mohon Anda keluarkan hitung-hitungannya! Tetapi bukan alasan “psikologis” lho!

KETUJUH, kita perlu bercermin pada kasus pembobolan Bank BNI yang pernah merugikan negara triliunan rupiah juga. Apakah setelah itu terjadi “dampak sistemik” terhadap perbankan nasional? Ada dampaknya, tetapi tidak seberapa. Padahal BNI adalah bank besar di Indonesia.

Sebagai tambahan, Ketua LPS pernah mengatakan, bahwa uang yang dipakai untuk bailout Century bukanlah uang negara. Kata dia, LPS mewarisi modal awal 4 triliun rupiah dari sisa modal di BPPN pada periode Pemerintahan sebelumnya. Lalu selama operasinya LPS mendapat keuntungan dari premi asuransi bank-bank, sehingga modal LPS menjadi 17 triliun. Jadi, uang yang dipakai LPS itu bukan dari negara, tetapi dari keuntungan bisnis yang dikembangkan LPS.

Apa yang dikemukakan pejabat LPS dan diamini politisi-politisi Demokrat itu benar-benar SANGAT KONYOL. Mereka tidak layak menjadi pejabat negara. Mereka harus diganti pejabat lain, karena moralnya rendah dan cara berpikir sistematiknya kacau. Sangat memalukan mengatakan dana LPS “bukan uang negara”.

LPS itu lembaga apa? Ia milik pribadi, milik pengusaha, milik asing, atau milik partai politik? Jelas-jelas LPS adalah lembaga negara. Maka dia berhak mendapat modal awal dari negara, operasinya dilindungi UU negara, dan eksistensianya diakui lembaga-lembaga negara lainnya.

Meskipun, dana yang dipakai LPS dari keuntungan usaha LPS setelah beroperasi, itu tetap dicatat sebagai dana negara. Misalnya, Departemen Kelautan mengembangkan bisnis pengolahan ikan laut. Dana modal awal diperoleh dari Departemen Keuangan. Setelah bisnis berjalan, Departemen Kelautan mendapat banyak keuntungan. Maka keuntungan yang diperoleh itu tetap dihitung sebagai uang negara. Lho, mau disebut uang apa dong? Keuntungan yang diperoleh lembaga-lembaga negara, menjadi uang negara juga. Andaikan dalam operasinya KPK bikin bisnis fotokopi, lalu mendapat keuntungan. Ia tetap diklaim sebagai uang negara, bukan uang milik Pak Bibit-Chandra.

Ini benar-benar memalukan. Ada elit-elit birokrasi, tetapi cara berpikirnya sangat buruk. Apalagi ingat, keuntungan LPS diambil dari premi asuransi bank-bank nasional. Bagaimana kalau nanti bank-bank nasional ada masalah, darimana mereka akan berharap mendapat pertolongan asuransi kalau uang LPS dipakai urusan lain? Justru praktik konyol seperti ini bisa berdampak sistemik bagi perbankan nasional.

Maka dapat disimpulkan, klaim “dampak sistemik” adalah kebohongan publik yang disebarkan Sri Mulyani Cs. Tidak ada argumentasi obyektif yang dijadikan alasan, selain perasaan doang. Adapun hasil analisis praktisi saham atau pengamat ekonomi yang membenarkan bailout Bank Century, mereka itu hanyalah “juru bicara politik” yang tidak memiliki pilihan. Hidupnya sudah ditawan oleh “amplop tebal”. Kacian deh…

Terus kejar Sri Mulyani dan “Si Boed” !!! Semoga di balik itu ada perbaikan significant bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Allahumma amin.

AMW.


Kasus KPK dan Kekalutan Regim NEOLIB

November 3, 2009

Saat ini masyarakat lagi ramai-ramainya membicarakan perseteruan antara KPK dan Polri yang kerap digambarkan sebagai pertarungan “Cicak Vs Buaya”. Isu sangat kuat ketika beredar transkrip rekaman pembicaraan telepon yang disinyalir sebagai upaya KRIMINALISASI pejabat-pejabat non aktif KPK. Lebih kuat lagi, ketika Chandra Hamzah dan Bibit Samad Irianto ditahan pihak Kepolisian dengan alasan-alasan yang (kata para praktisi hukum) lemah. Begitu kuatnya isu ini sampai Presiden RI turun tangan, memanggilkan tokoh-tokoh tertentu, lalu mendorong dibentuknya TPF dalam kasus penahanan Bibit-Chandra. Banyak tokoh nasional, cendekiawan, mahasiswa, santri, dan masyarakat luas mendukung KPK dan pembebasan Bibit-Chandra. Dari komunitas facebookers, saat ini sudah terkumpul dukungan bagi Bibit-Chandra sekitar 500 ribu pengguna.

Kalau mau jujur, sebenarnya ini masalah apa sih? Apa itu kasus KPK? Kriminalisasi pejabat KPK? Apa itu “Cicak Vs Buaya”? Apa itu “Lautan Nyamuk Korupsi” di Indonesia? Mengapa ada dukungan bagi gerakan anti korupsi? Mengapa pihak Kepolisian terkesan membela pejabatnya (Susno Duadji)? Dan lain-lain pertanyaan.

BUKAN MASALAH SEPELE

Sepintas lalu, masalah yang timbul di atas adalah kasus perseteruan antara Bibit-Chandra dan pejabat-pejabat Polri. Atau lebih meluas, perseteruan wewenang antara KPK dan Polri. Tetapi sejatinya, masalah ini tidak sesepele itu. Di balik masalah ini ada PERSETERUAN POLITIK yang amat sangat kuat. Hanya masalahnya, apakah kita bisa membaca ke arah sana atau tidak? Semoga Allah memberi pengetahuan yang bermanfaat. Amin.

Singkat kata, kasus KPK ini kuat kaitannya dengan regim NEOLIB yang berkuasa saat ini. Berkaitan dengan fenomena korupsi yang sudah berurat-berakar di Tanah Air. Berkaitan dengan kepentingan negara-negara asing yang ingin mempertahankan kuku KOLONIALISME-nya di Indonesia. Berkaitan dengan nasib kehidupan bangsa Indonesia ke depan. Bahkan berkaitan dengan eksistensi Indonesia itu sendiri.

Lho, kok sebegitu jauh ya? Ya memang, sedemikian jauh. Oleh karena itu bersabarlah untuk memahaminya.

Fakta Regim NEOLIB

Kita sudah sama-sama tahu bahwa Pemerintah KIB II ini tidak jauh beda dengan KIB I lalu. Haluan Pemerintahannya NEOLIB. Indikasinya adalah tim ekonominya tidak berubah dari sebelumnya. Bahkan disana seorang mantan pejabat elit IMF, Boediono, diangkat sebagai Wapres sekaligus mengepalai tim ekonomi. Boediono-lah yang selama menjabat menjadi Menkeu menjadi operator penerapan butir-butir Letter of Intents IMF yang akibatnya melumpuhkan ekonomi nasional. Boediono, Sri Mulyani, Marie Elka Pangestu, Purnomo Yusgiantoro (waktu itu Menteri ESDM) sudah sangat dikenal sebagai tim Neolib Indonesia.

Jadi fakta ini sudah tidak terbantahkan lagi. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menyebut KIB II sebagai Regim Neolib. Banyak pakar dan cendekiawan yang bisa memberikan data-data lebih luas lagi.

BARAT Benci Korupsi???

Di mata negara Barat, Indonesia sudah terkenal sebagai negara terkorup. Sejak jaman Soeharto “gelar terkorup” itu sudah nangkring di pundak Indonesia. Begitu pula ketika di jaman Reformasi, korupsinya semakin gila-gilaan. Bayangkan, seorang Kabareskrim Polri sampai ketahuan meminta jatah “uang jasa” karena berhasil mencairkan uang pengusaha dari Bank Century sekian-sekian. Itu contoh terbaru yang masih “panas”. Bank Century sendiri merupakan Mega Skandal yang sedang diproses di DPR untuk tujuan penerapan Hak Angket. Intinya, Indonesia sudah lama terkenal sebagai negara terkorup.

Pertanyaannya, apakah Barat benci dengan fenomena korupsi di Indonesia?

Jawabnya:

[1] Di atas permukaan, Barat sangat membenci fenomena korupsi itu, sebab selama ini mereka mengklaim sebagai negara-negara yang bersih dari korupsi. Wajar, jika mereka mengklaim anti korupsi. Bahkan Barat membiayai LSM-LSM “nyamuk” sekedar untuk membuktikan ke publik Indonesia bahwa mereka benci korupsi.

[2] Di bawah permukaan, Barat sangat senang dengan segala bentuk kebejatan korupsi, penyelewengan wewenang, kolusi, suap, mark up, dan segala bentuk praktik korupsi. Demi Allah, sebenarnya Barat amat sangat senang dengan segala kebejatan korupsi ini. Demi Allah, suburnya korupsi di Indonesia itulah yang Barat inginkan.

Lho, kok bisa bangsa-bangsa Barat suka dengan korupsi di Indonesia?

Jelas, dan sangat jelas itu. Hanya jika di Indonesia subur korupsi, maka mereka akan mampu menguasai negara ini dengan jaring-jaring Kapitalisme-nya. Kalau Indonesia bersih korupsi, bersih penyimpangan, bersih kolusi, dll. maka ekonomi Kapitalis-Liberalis Barat tidak akan hidup di Indonesia. Dalam keadaan Indonesia bersih korupsi, bersih lahir-bathin, dari Pusat sampai Daerah, maka tidak mungkin Barat akan mampu menguasai sumber-sumber ekonomi di Indonesia. Itu mustahil dan sangat mustahil.

Kalau Indonesia bersih korupsi, maka para pejabat akan hidup jujur, tidak menerima suap, sangat nasionalis, peduli dengan pekerjaan, taat dengan tugas, komitmen mensejahteraan rakyat. Tetapi kalau Indonesia subur korupsi, maka Barat akan sangat mudah membeli pejabat-pejabat Indonesia, membeli Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menteri, Gubernur, Walikota, dll. Dengan sedikit trik korupsi, suap, dan kolusi, pejabat-pejabat itu tak berdaya dengan iming-iming harta berlimpah. Akhirnya, mereka menggadaikan negara demi melayani Barat. Regim NEOLIB tidak akan mampu bangkit di Indonesia, kalau negeri ini bersih korupsi.

Perlu diingat, strategi debt trap (jebakan hutang) yang diterapkan di Indonesia sejak jaman Soeharto, hal itu bisa berhasil karena suburnya iklim korupsi di negeri ini. Sebaliknya, ketika China menghukum mati ratusan koruptor-koruptornya, negara itu semakin peduli dengan nasib rakyatnya sendiri. Jadi korupsi itu berbanding terbalik dengan nasib baik sebuah bangsa.

AKAR KORUPSI

Korupsi di Indonesia sudah mendarah daging. Hampir setiap orang yang memiliki kuasa dan kesempatan, cenderung melakukan korupsi. Apalagi hukum di Indonesia mudah dibeli oleh para koruptor. Contoh sederhana, beberapa waktu lalu kita semua melihat betapa populernya kasus “Rekaman percakapan Artalita Suryani” dengan pejabat-pejabat Kejaksaan Agung. Coba lihat, apa kasus itu tidak penting? Apa sikap arogan Artalita yang begitu mudah menginjak-injak institusi Kejaksaan Agung sesuatu yang sifatnya remeh? Tetapi saat ini, masalah Artalita ini sudah seperti “peti mati” yang tidak diungkit-ungkit lagi. Begitu cepat kasus terkenal, begitu cepat dilupakan.

Korupsi di Indonesia sudah begitu mengerikan. Hampir setiap meja birokrasi, semua “berbau” korupsi, termasuk birokrasi di Departemen Agama yang seharusnya lebih mengerti tentang moral. Korupsi aparat penegak hukum bukan barang baru lagi. Sampai ada ungkapan “Mafia Peradilan”. Itu bukan pepesan kosong.

Kekalutan NEOLIB

Lalu dimana letak kekalutan regim Neolib?

Regim ini ingin membuat citra dirinya sebagai Pemerintahan yang anti korupsi, bebas korupsi, dan sangat menentang praktik korupsi. Tetapi di sisi lain, kalangan Barat yang pro Neolib, mereka sangat senang dengan kondisi rakyat Indonesia yang dipenjara oleh merebaknya kasus-kasus korupsi. Bahkan kalau perlu, mereka akan mempertahankan fenomena korupsi itu, lalu meneguhkannya sebagai “Kebudayaan Resmi Indonesia”. Kalau Indonesia bersih dari korupsi, dijamin 100 % kepentingan bisnis kotor negara-negara Kapitalis-Liberalis akan hengkang dari negeri ini. Mereka tidak akan tahan lama-lama menjarah kekayaan Indonesia, sebab aparat Indonesia semua anti korupsi, sejak dari tingkat Pusat sampai Daerah.

Kemudian, Regim Neolib ini juga tidak bisa memungkiri kenyataan, bahwa akar korupsi di Indonesia sudah terlalu amat sangat dalam. Sulit dan sulit memberantasnya. Toh, di antara pejabat-pejabat itu sebenarnya banyak yang “bekerja untuk orang lain”. Contoh, Boediono dan Sri Mulyani, sekian lama menjadi pejabat IMF.

Satu sisi, Regim Neolib sedang dipelototi oleh seluruh masyarakat Indonesia karena merebaknya kasus-kasus korupsi, misalnya dalam kasus KPK (Bibit-Chandra). Tetapi di sisi lain, regim ini tidak sanggup menghadapi kemauan Barat (asing) yang ingin tetap menyuburkan korupsi di Indonesia. Juga ketika struktur korupsi di tubuh birokrasi negeri ini telah menjadi kanker yang bisa merusak kekuasaan regim itu.

Disinilah kekalutan Regim Neolib. Maunya selalu “jaga image”, agar dipuji-puji sebagai Pemerintahan yang bersih korupsi, pembela terdepan gerakan anti korupsi. Namun realitasnya, Neolib itu sendiri subur karena merebaknya korupsi dimana-mana. Juga birokrasi di Indonesia telah hancur-lebur digerogoti oleh kanker korupsi. Persis seperti ungkapan Susno Duadji “Seperti Cicak Vs Buaya dalam lautan nyamuk korupsi di Indonesia”.

Maka itu Neolib, janganlah kalian sombong atas kekuatan kalian…

AMW.


Membaca Pikiran Sri Mulyani

Juni 11, 2009

Siapa tidak kenal Sri Mulyani Indrawati? Rasanya hanya orang kuper yang tidak tahu siapa dirinya. Selain sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga menjabat Menteri Perekonomian. Jabatannya sangat prestisius, semua politisi dan partai politik sangat “haus” ingin mencapai posisi yang diduduki Sri Mulyani ini.

Sekitar seminggu lalu ada dialog khusus antara Wimar Witoelar dengan Sri Mulyani, di MetroTV. Acaranya, Wimar Live, tayang di MetroTV, sekitar jam 20.30 WIB. Tema yang dikaji waktu itu tentang “pengelolaan hutang negara”. Sebagai Menteri Keuangan, jelas Sri Mulyani sangat berkompeten menjelaskan pemikiran-pemikirannya seputar isu hutang negara itu. Sekaligus dia bisa jelaskan garis ekonomi Kabinet SBY selama ini.

Saya tidak mengikuti acara secara tuntas, hanya sekitar seperempat acara bagian akhir. Disini kita akan kemukakan beberapa poin pemikiran penting  Dr. Sri Mulyani Indrawati, ekonom jebolan FE UI, yang pernah bekerja di IMF sebagai salah satu supervisor lembaga tersebut.

SEBAGIAN PEMIKIRAN SRI MULYANI

Sri mengaku sebagai orang Jawa yang lahir di Indonesia, sekolah di UI, lalu melanjutkan sekolah ke Amerika. Lalu pulang kembali ke Indonesia. Dia merasa tetap sebagai orang Indonesia, tidak pernah berubah menjadi orang bule, meskipun selama studi bergaul dengan banyak orang bule. Sri merasa kemudian mendapati dirinya sebagai bagian dari tatanan dunia yang concern utamanya adalah manusia itu sendiri.

Sri menyebut rakyat Indonesia termasuk “short memory lost” (memorinya pendek, cepat melupakan kejadian-kejadian sejarah). Di jaman Orde Baru Sri mendapati sistem ekonomi tertutup, lalu muncul era Reformasi yang mendobrak sistem itu, sehingga menjadi terbuka (minim proteksi) seperti saat ini. Lalu Sri mempertanyakan, ketika ekonomi sudah terbuka, mengapa saat ini muncul ide-ide untuk kembali kepada ekonomi tertutup (seperti Orde Baru)?

Sri mendapati masalah utama di era Orde Baru ialah faktor korupsi. Mengapa setelah Reformasi tidak memaksimalkan upaya-upaya pemberantasan korupsi itu sendiri? Jadi tidak perlu kembali ke sistem ekonomi tertutup.

Sri menyebut masalah hutang negara itu biasa. Dalam sistem ekonomi yang dia pelajari selama ini, di dunia ini sudah ada mekanisme untuk mengatur soal hutang itu. Entah, kalau ada planet lain yang menerapkan cara lain. Kata Sri, hutang itu biasa, lumrah saja, asalkan diatur sesuai mekanismenya. Contoh, kata dia, hutang luar negeri di bawah 30 % nilai GDP itu masih wajar atau aman. Jadi, semua sudah ada mekanismenya, tidak usah dirisaukan. Ada parameter, ketentuan jatuh tempo, cara pembayaran, syarat-syarat, dan sebagainya.

Sri mengkritik pemikiran yang berkembang selama ini. Kata dia, ada sebagian orang yang selalu berdalih, “Hutang negara kita sekian-sekian, setiap anak yang baru lahir sudah terbebani hutang sekian juta.” Kata Sri, logika seperti ini sepintas tampak benar. Padahal menurut dia di Jepang dan China, meskipun negaranya berhutang besar, namun mereka bisa menjadi raksasa ekonomi luar biasa. Meskipun sekarang ada ide ekonomi Syariah, tetap saja di Arab mereka berhutang juga.

Demikian sekilas pemikiran Sri Mulyani yang bisa saya tangkap dari acara Wimar Live itu. Mungkin ada pengutipan-pengutipan yang tidak tepat. Mohon dimaafkan kalau tidak tepat benar. Tapi insya Allah, poin-poin di atas bisa di-check kembali ke pihak Sri Mulyani atau MetroTV.

MENGKRITISI EKONOM LIBERAL

Kalau kita cermat mengikuti pemikiran-pemikiran Sri Mulyani Indrawati, akan tampak jelas bahwa orang ini benar-benar penganut madzhab ekonomi liberal. Bukan hanya liberal secara pemikiran ekonomi, bahkan liberal secara kebudayaan. Apa yang dia sebut sebagai “bagian dari warga dunia yang concern dengan manusia”  adalah jargon-jargon globalisasi. Harus diingat, salah satu prinsip ekonomi liberal adalah= anti proteksi!  Mereka paling benci kalau suatu negara memproteksi ekonominya dari serbuan produk-produk asing. WTO sendiri jelas berdiri di atas prinsip “world without border line”. Globalisasi dan liberalisme, seperti dua sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Kalau Sri menyebut dirinya sebagai orang Jawa, saya ragu. Dalam falsafah Jawa ada sebuah kredo, “Mangan ora mangan, syukur kumpul” (baik makan atau tidak makan, asal tetap berkumpul dengan keluarga). Prinsip ini sangat berbeda dengan konsep “warga dunia” yang diklaim Sri Mulyani itu.

Baca entri selengkapnya »