Pidato SBY dan KPK (Seri Kesekian)

Oktober 11, 2012

Hari-hari ini Pak SBY lagi panen pujian, simpati, dan dukungan. Masyarakat Indonesia lagi mengelu-elukan pidatonya pada malam hari, 8 Oktober 2012. Pidato yang dianggap berhasil menyelamatkan posisi KPK dalam perseteruannya dengan Polri itu, membuat lawan-lawan politik SBY (termasuk TVOne dan MetroTV) tak pelak memuji isi pidato SBY.

Intinya, dalam pidato itu, SBY meminta agar kasus simulator lalu-lintas yang melibatkan Joko Susilo, dilimpahkan kepada KPK; kasus hukum Novel Baswedan di-pending dulu dan dicari cara yang tepat; revisi UU KPK sementara di-stop dulu, karena timing-nya belum tepat. Ada poin-poin lain, tapi 3 poin itu paling utama.

Menurut saya, di balik pidato SBY itu ada kekurangan-kekurangan yang sangat mendasar. Hal ini tidak diperhatikan oleh banyak orang, termasuk oleh para aktivis anti korupsi yang meneriakkan slogan “Save KPK!” Ini kekurangan mendasar lho ya, bukan dicari-cari.

PERTAMA. Anda masih ingat kasus “Cicak-Buaya” waktu itu, ketika dua Ketua KPK, Bibit Samad dan Chandra Hamzah, diisukan sedang dikriminalisasi oleh Polri? Masih ingat tidak? Ketika itu kan SBY pidato juga, yang inti pidatonya, dia membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus itu; lalu ujungnya proses hukum Bibit-Chandra dihentikan, meskipun kata pihak Kejaksaan sudah sampai status P21 (siap dilimpahkan ke pengadilan). Ini kan bentuk intervensi SBY terhadap hukum, sehingga dia kemudian digugat oleh OC. Kaligis dan kawan-kawan, karena dianggap mencampuri proses hukum. Ingat gak sih kejadian itu? Coba bandingkan dengan pidato SBY kemarin? Itu kan ada kesamaannya, yaitu sama-sama intervensi dalam soal proses hukum; disana SBY berusaha mengarahkan proses hukum (kasus Joko Susilo) dan menghentikan proses hukum (terhadap Novel Baswedan). Kalau ditanya, apa hak SBY untuk melakukan itu? Apa dia ada di posisi Yudikatif?

Tolong Jangan Ikuti Kata-kata Ini Ya. Egois Banget Tuh…

KEDUA. Dalam soal penghentian proses revisi UU KPK. Ini kita tak bicara soal substansinya ya, hanya soal mekanisme legalnya saja. Revisi UU KPK dilakukan oleh DPR, lalu SBY minta supaya revisi tidak dilakukan saat ini. Nah, soal revisi kan agenda DPR, mengapa SBY harus ikut-ikutan? SBY kan eksekutif, bukan legislatif; apa urusannya dengan agenda DPR? Maaf maaf, ini bukan soal substansi revisi UU yang katanya melemahkan KPK itu; bukan kesana. Tapi soal menghargai mekanisme legal yang sudah disepakati. Harusnya DPR berjalan sendiri sesuai agenda mereka, jangan terpengaruh pidato SBY; itu kalau mereka konsisten dengan mekanisme legislasi di parlemen.

KETIGA. Untuk mengatasi kericuhan antara KPK Vs Polri, lebih baik kalau SBY memanggil kedua pimpinan lembaga tersebut, plus anak-buahnya; lalu menyelesaikan masalah itu secara tertutup. Masalah konflik antar lembaga negara itu tidak bagus diselesaikan lewat pidato; bukan begitu caranya. Lebih tepat melalui lobi-lobi politik. Setelah lobi-lobi politik selesai, hasil keputusan operasional-nya silakan disampaikan oleh Kepala Polri atau Ketua KPK sendiri; bukan sosok Presiden. Karena mereka lembaga hukum, jadi kalau memutuskan sesuatu dimaklumi secara hukum. Tapi kan dasarnya SBY itu suka “pencitraan”… Masalah yang mestinya bisa diselesaikan diam-diam, malah dia angkat juga ke permukaan. Ini tidak bagus.

KEEMPAT. Ketika terjadi kericuhan antar lembaga di bawah payung pemerintahan SBY, mestinya kalau seorang pemimpin yang bijak, baik, dan tulus; selesaikan kericuhan itu baik-baik, semakin sedikit publikasi semakin baik. Kalau antar lembaga negara ricuh, justru itu menunjukkan ada silang-sengketa, konflik kepentingan, atau kesemrawutan manajemen birokrasi disana. Dimana saja banyak pertengkaran, itu pertanda negatif, bukan positif. Tapi SBY malah “secara gagah” melembagakan kesan konflik birokrasi itu, konflik antar lembaga penegak hukum, konflik antar anak-buahnya sendiri. Hal itu dilembagakan ya lewat pidato kemarin itu.

KELIMA. Saat pidato itu SBY tampak gamang dan ragu. Kalau tidak percaya, coba perhatikan lagi berapa kali dia berkata “menurut saya”? Coba ingat lagi…berapa kali kata “menurut saya” itu dia ucapkan? Kata “menurut saya” disana mencerminkan sikap SBY yang ragu. Sebagai seorang presiden, dia punya wewenang dan posisi kepemimpinan. SBY bukan penulis, bukan pengamat, bukan akademisi; tetapi dia seorang pemimpin. Semakin banyak seorang pemimpin memakai kata “menurut saya” (sebuah frasa yang mengesankan satu pendapat yang dia pilih) hal itu menunjukkan bahwa dia tidak memiliki ketegasan dalam bersikap. Mestinya, SBY cukup pidato singkat saja, lalu sebutkan kebijakan yang dia tempuh (tanpa memberi pilihan lain). Kalau perlu, tidak usah pidato, tapi paksa bawahannya melaksanakan kebijakan yang menurutnya paling baik.

Singkat kata, pidato SBY itu cukup bagus, untuk konsumsi media, jejaring sosial, dan bahan obrolan; tapi untuk kebijakan lapangan, kemantapan sistem birokrasi, untuk kemantapan prosedur hukum, serta untuk buah maslahat yang sifatnya kongkrit, pidato seperti itu negatif nilainya. Bangsa kita ini terlalu kasihan sekali kalau hanya untuk bahan konsumsi media saja; kasihan, kasihan banget Pak. Sudah semestinya para pemimpin itu hemat kata-kata, hemat retorika, hemat gaya…tapi penuh tindakan nyata, penuh kebijakan demi kemaslahatan kongkrit, penuh kontribusi yang terasa hasilnya dalam kehidupan.

Coba saya bertanya…perubahan apa yang bisa dihasilkan dalam pemberantasan korupsi, setelah seorang pemimpin melontarkan 1001 pidato tentang pentingnya memberantas korupsi? Maka jawabnya: Berantas korupsi dengan tindakan, bukan retorika; semakin sepi ucap-kalam dan ramai tindak-nyata, itu lebih baik. Begitu kan…

(Mine).

Iklan

Kapan Kita Mulai Puasa Ramadhan 1433 H…

Juli 19, 2012

Bismillahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillahi Rabbil ‘alamiin, was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah Muhammad wa ‘ala alihi wa ashabihi ajma’in, amma ba’du.

[1]. Seperti kita ketahui, ormas Muhammadiyah sejak awal sudah memutuskan, bahwa awal Ramadhan 1433 H adalah hari Jum’at, 20 Juli 2012, berdasarkan perhitungan hisab wujudul hilal. Hal ini kemudian didukung oleh Ru’yatul Hilal di kawasan Cakung Jakarta Timur yang mengaku telah melihat hilal pada petang hari, 19 Juli 2012, sekitar pukul 17.50 menit (maaf kalau penyebutan jamnya tidak tepat). Front Pembela Islam (FPI) mendukung keputusan awal Ramadhan pada 20 Juli 2012, sehingga pada malam ini (Kamis, 19 Juli 2012) mereka sudah mulai Tarawih. Selain FPI, keputusan ini juga didukung oleh ormas An Najat.

[2]. Dalam sidang Itsbat Departemen Agama RI, 19 Juli 2012, sejak sekitar pukul 19.00 WIB; mayoritas suara peserta sidang menetapkan awal Ramadhan pada hari Sabtu, 21 Juli 2012. Mereka adalah: ormas Islam yang berpedoman pada hisab imkanur ru’yah, hasil ru’yat dari Tim Depag RI, para ahli falakiyah dan ru’yah ormas Islam (seperti NU), para ahli astronomi, dll. Mereka semua sepakat awal puasa Ramadhan dimulai pada 21 Juli 2012. Mayoritas ormas Islam mendukung keputusan ini.

Rumitnya Melihat Hilal: Seperti Mencari Sehelai Uban di Atas Tumpukan Pasir.

Pihak yang menetapkan awal puasa pada 21 Juli 2012 memiliki sandaran: “Posisi hilal pada petang hari 19 Juli 2012 tidak memungkinkan untuk melihat hilal dengan mata telanjang. Posisi hilal masih di bawah 2 derajat, padahal idealnya posisi hilal sekitar 4-5 derajat. Hal itu didukung oleh kesaksian banyak pengamaat dan ahli astronomi yang tidak melihat hilal pada petang hari 19 Juli 2012.”

Pihak yang menetapkan awal puasa pada 20 Juli 2012 memiliki sandaran: “Menurut hitungan kami, hilal sudah ada pada malam Jum’at, 19 Juli 2012, berarti esok harinya kita sudah puasa Ramadhan. Kalau Rasulullah Saw menyuruh menetapkan awal puasa dengan ru’yat hilal, bukan berarti harus diputuskan dengan melihat bulan semata. Bisa saja, di masa itu teknologi memang masih sederhana, sehingga cara penentuan awal bulan juga sederhana. Tapi sekarang sudah ada kemudahan teknologi, ya manfaatkan sarana yang ada. Kalau hilal dapat diperkirakan secara pasti, ya kita manfaatkan teknologi hisab  itu. Asalkan patokannya, tetap mengacu ke hilal. Jika sudah ada hilal, meskipun belum bisa dilihat, itu sudah menandakan tiba bulan baru.”

KESIMPULAN:

(a). Bagi setiap Muslim yang mau memulai puasa pada 20 Juli 2012, seperti Muhammadiyah, FPI, Pesantren Husainiyyah Cakung, ormas An Najat; hal itu sah, karena mereka ada yang mengaku telah melihat hilal dan sudah disumpah. Adapun hitungan hisab ormas Muhammadiyah dianggap telah dikonfirmasi oleh penglihatan ru’yat di Cakung.

(b). Bagi setiap Muslim yang mau memulai puasa pada 21 Juli 2012, seperti yang disampaikan dalam sidang itsbat Depag RI dan didukung mayoritas ormas Islam; hal itu sah, karena mereka mewakili jumlah MAYORITAS kaum Muslimin di Indonesia; sehingga jika mengikuti keputusan itu dengan alasan demi menjaga persatuan Ummat adalah benar.

Singkat kata, bagi yang mengacu kepada hasil ru’yat dari Cakung, silakan. Itu ada dasarnya. Ia juga didukung perhitungan hisab Muhammadiyah. Bagi yang mengacu pada keputusan mayoritas ormas Islam, seperti yang disebutkan dalam Sidang Itsbat Depag RI, 19 Juli 2012, juga benar. Menurut Dewan Dakwah Islam, keputusan Depag RI dianggap sebagai keputusan Ahlul Balad (pengelola negara) yang mesti diikuti; Wahdah Islamiyyah mendukung keputusan Depag RI sebagai bentuk menjaga persatuan kaum Muslimin. Malah ekstrimnya, kalau nanti Depag RI memakai metode hisab murni, Wahdah akan mendukung juga. (Catatan: Ya jangan hisab murni lah, kan kaidah Sunnah-nya, dengan melihat hilal. Kalau keputusan tak sesuai Sunnah, ya tak perlu ditaati).

Silakan ikuti mana yang lebih tentram di hati Anda. Boleh mulai 1 Ramadhan pada Jum’at, 20 Juli 2012; boleh juga bagi yang memulai 1 Ramadhan pada 21 Juli 2012. Kedua-duanya benar, dan memiliki dalil kuat. Sikap lapang dada dalam perbedaan, sadar dalam memilih, dan tidak merendahkan Muslim yang lain; hal itulah akhlaq Islami yang mesti dijaga.

Walhamdulillahi Rabbil ‘alamiin.

AM. Waskito.


Gedung KPK Seharga Rp. 225 M…Wuiisssss…

Juli 9, 2012

Bangsa Indonesia ini sering aneh tingkah-lakunya… Sering terbolak-balik dalam bersikap; hanya mengikuti isu-isu media massa; tanpa pendirian yang jelas terhadap segala sesuatu. Sayang sekali…

Banyak masyarakat di Indonesia beramai-ramai mendukung pembangunan rencana gedung KPK, termasuk dengan menggelar aksi “saweran” atau mengumpulkan “koin untuk gedung KPK”. Intinya, masyarakat marah dengan anggota DPR yang belum meloloskan anggaran gedung KPK senilai Rp. 225 miliar. (Contoh, baca artikel ini: Anggaran Gedung Baru KPK Tidak Disetujui).

Mari kita lihat masalahnya…

“Kenalkan, kami anggota KPK…” (KPK = Komite Penjual Kerupuk).

[1]. Oke, kita semua sepakat, langkah KPK untuk pemberantasan korupsi, harus didukung sepenuhnya. Untuk ini tak ada masalah.

[2]. Kalau KPK memang butuh gedung baru, dan hal itu benar-benar sangat dibutuhkan, untuk suksesnya pemberantasan korupsi; mestinya anggota DPR mendukung rencana tersebut. Bukan malah menghambat.

[3]. Adanya gerakan-gerakan masyarakat untuk mendukung langkah KPK, misalnya dengan gerakan pengumpulan “koin gedung KPK” menunjukkan bahwa masyarakat masih peduli dengan nasib bangsanya yang selalu digerogoti korupsi. Hal ini mencerminkan sikap heroisme yang lumayan.

Sampai disini belum ada masalah, tapi…

[4]. Kita sangat heran dengan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun gedung KPK itu. Mengapa anggarannya besar sekali sampai Rp. 228 miliar? Untuk apa saja anggaran sebesar itu? Apakah semua ini bukan pemborosan semata? KPK sebenarnya mau memberantas korupsi atau mau piknik ke hotel?

[5]. Anda masih ingat ketika DPR melakukan pembangunan gedung Banggar beberapa waktu lalu? Ketika itu banyak sekali media menyorot besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk membeli kursi dari Jerman, untuk membeli lampu-lampu, untuk perbaikan atap, untuk perbaikan toilet, untuk perbaikan interior, dll. Padahal anggaran yang dipakai disana sekitar Rp. 20 miliar. Itu hanya 1/10 dari anggaran gedung KPK.

[6]. Kalau mau adil, anggaran gedung baru DPR sampai mencapai Rp. 1,16 triliun. Tetapi gedung itu dipakai untuk sekitar 450 anggota DPR, para staf anggota DPR, staf gedung DPR, dll. Sementara untuk gedung KPK dananya 1/5 anggaran gedung DPR, padahal gedung itu “hanya” dipakai untuk 7 orang anggota KPK dan anak buahnya yang jauh lebih sedikit dari anggota DPR.

Jadi…

Disini tampak begitu tidak berdaya otak masyarakat…mereka diperalat oleh isu-isu murahan yang menyesatkan. Kalau kita marah dengan anggaran DPR yang kelewat besar, mestinya marah juga kepada orang-orang KPK itu. Mereka itu mau apa sebenarnya? Mau berantas korupsi atau mau seneng-seneng “di hotel” dengan nama Gedung KPK?

Coba deh Anda bayangkan…uang Rp. 225 miliar itu sedikit apa banyak? Dengan dana sebesar itu, ia bisa membuat 225 ruangan dengan fasilitas mewah. Nanti kalau KPK kurang uang, ruang-ruang itu bisa disewakan layaknya “hotel berbintang”. Lumayan buat nambah-nambah beli kopi, gula, dan gorengan.

Ini orang mau berantas korupsi atau mau seneng-seneng? Dasar lebay… Kalau mau berantas korupsi, tinggal di kolong jembatan pun tak masalah. Itu kalau mereka benar-benar berjiwa pahlawan. Kecuali kalau para pemberantas korupsi itu bermental selebritis…senengnya fasilitas sekelas hotel berbintang. Aneh…

Yak begitu deh…

Mine.


Kritik Pidato SBY Terbaru (29 Mei 2012)

Mei 29, 2012

Kekuatan Terakhir: Pidato dan pidato…

Nuwun sewu….permisi. Disini kita ingin mengajukan beberapa kritik untuk pidato Pak SBY terbaru. Pidato itu bertema, gerakan penghematan nasional. Disiarkan MetroTV, TVOne, dan SCTV pada tanggal 29 Mei 2012, sekitar pukul 19.00 s/d 19.45 WIB.

Berikut beberapa kritik yang bisa disampaikan:

[1]. Pak SBY menyebutkan kondisi perekonomian nasional yang katanya stabil dengan beberapa indikasi, tetapi juga bermasalah. Khususnya karena persoalan belanja APBN yang membengkak. Kalau beberapa waktu lalu pemerintah beralasan dengan krisis Timur Tengah (soal Selat Hormuz) untuk menaikkan harga BBM; sekarang lain lagi alasan, yaitu krisis Eropa (khususnya di Yunani).

KRITIK: Rasanya selalu ada alasan bagi pemerintah untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan yang tidak populer. Andaikan tidak ada krisis Eropa, pasti akan dicari alasan lain untuk membela kebijakan yang secara langsung bisa merugikan rakyat.

[2]. Pemerintah –melalui SBY- mengemukakan beberapa teori tentang penghematan energi (sekaligus penghematan APBN). Tetapi ujung-ujungnya balik lagi ke topik: menurunkan atau mengurangi belanja APBN untuk subsidi BBM.

KRITIK: Kalau begitu masalahnya, mestinya jujur saja mengaku bahwa pemerintah kecewa karena harga BBM gagal dinaikkan pada tanggal 1 April 2012 lalu. Jangan beretorika terlalu njelimet untuk akhirnya membahas lagi soal pengurangan subsidi BBM.

[3]. Ada 5 kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk merealisasikan kebijakan penghematan nasional, yaitu: (a). Di SPBU-SPBU akan dipasang program berbasis IT untuk memastikan bahwa BBM bersubsidi jatuh ke tangan yang berhak; (b). Mobil pemerintah, BUMN, BUMD, diwajibkan memakai BBM non subsidi, tidak boleh memakai BBM bersubsidi (bensin); (c). Untuk sarana transportasi di perkebunan-perkebunan, juga harus memakai BBM non subsidi. Pemerintah meminta Pertamina membangun pangkalan-pangkalan BBM di perkebunan-perkebunan; (d). Untuk transportasi umum, secara bertahap akan dilakukan konversi dari BBM biasa ke BBG (bahan gas). Diperkirakan akan tampak hasilnya mulai tahun 2013; (e). Gedung-gedung milik pemerintah harus melakukan penghematan listrik dan air.

KRITIK: Program-program seperti ini sering diserukan di masa pemerintah SBY, tetapi dalam realitas di lapangan jarang yang berhasil. Umumnya, hanya menjadi sumber isu dan diskusi saja (termasuk jadi sumber tulisan di blog. He he he…). Intinya, pemerintah tidak punya uang banyak, makanya tak mampu membiayai program-program mereka. Manajemennya “gali lubang, tutup lubang”.

[4]. Jika pemerintah konsisten dengan program tersebut –seandainya konsisten-, maka kebijakan itu juga bisa berakibat meningkatkan inflasi karena kendaraan umum sangat dipantau pembelian BBM mereka di SPBU-SPBU; berakibat membengkakkan anggaran transportasi aparat pemerintah dan birokrasi, sedangkan hal itu bisa membuka pintu-pintu korupsi dan kolusi; menurunkan daya saing produk perkebunan, karena mereka kena getah larangan memakai BBM bersubsidi; menimbulkan konflik aparat versus masyarakat, karena SBY menekankan agar aparat keamanan bersikap tegas bagi siapa yang melanggar aturan pemakaian BBM.

[5]. Menjelang bagian akhir pidato, SBY mengatakan, “Kebijakan penghematan itu pasti bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.”

KRITIK: Kata siapa Pak, pasti menguntungkan? Siapa bisa memastikan bahwa kebijakan itu pasti menguntungkan? Dilihat dari kacamata siapa, ditengok dari kepentingan siapa? Tidak bisa Pak Presiden memastikan begitu saja, tanpa mengkaji masalah tersebut dari berbagai sisi. Contoh, mengapa kalangan perkebunan juga dibebani kewajiban memakai BBM non subsidi? Bukankah di lingkungan perkebunan itu banyak petani/pekebun miskin yang bekerja disana? Harus ingat, orang miskin katanya berhak dapat subsidi BBM. Justru kebijakan seperti itu bisa mematikan sumber kehidupan para petani/pekebun tersebut. Kecuali, untuk perkebunan-perkebunan yang dimiliki pribadi, industry, atau pengusaha.

[6]. Ada dua kebijakan primitif kepemimpinan SBY yang akhirnya menyusahkan dirinya dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Pertama, SBY bermudah-mudah mencari hutang ke lembaga donor, negara asing, atau dengan menjual SUN (Surat Utang Negara). Idenya, “Kalau negara bokek, tinggal ngutang saja.” Ini adalah pemikiran primitif, kalau tidak sangat berbahaya; karena yang harus menanggung beban hutang itu adalah rakyat semua; para pejabat memiliki banyak kekayaan yang memungkinkan mereka bisa hidup enak di negara mana saja yang mereka suka (di luar Indonesia). Rata-rata pejabat, elit politik, atau pengusaha Indonesia sudah punya rumah untuk menyelamatkan diri di luar negeri. Omong kosong mereka bicara nasionalisme. Meminjam istilah Gombloh, “…kucing rasa coklat, buat nasionalisme mereka!”

Kedua, SBY memperbanyak PNS, relawan PBNS, pengangkatan guru baru, guru honorer, guru bantu, dll. yang akibatnya sangat menyedot anggaran negara. Mengapa SBY lakukan itu? Jawabannya simple, supaya dia terpilih lagi dan lagi. Singkat kata, sebenarnya hancurnya struktur belanja APBN negara, itu karena salah dia sendiri selaku pemimpin yang sembrono memainkan keuangan negara. Maka kebijakan SBY itu seperti: menutup lubang dengan membuat lubang yang baru!

[7]. Secara visual, ada sesuatu yang lucu. Dalam pidato itu Pak Presiden memakai bahasa formal dan baku, tetapi sangat lancar dan mengalir. Padahal dia tidak terlihat membaca teks (paper) atau melihat tulisan di meja podium. Pertanyaannya, apakah dia hafal isi teks pidato itu? Kemungkinan besar, dia membaca teks di layar yang posisinya diletakkan di belakang kamera shooting. Teknik ini seperti yang biasa dilakukan para presenter berita TV atau pejabat negara tertentu. Alasannya: (a). Posisi presiden saat itu menghadap kamera, sedangkan menteri-menterinya ada di sisi kanan Presiden. Mestinya, posisi menteri ada di depan presiden, biar kelihatan kalau dia sedang mengarahkan menterinya juga; (b). Raut muka para menteri itu kelihatan tidak semangat, lesu, dan seperti menahan suatu beban berat. Mungkin mereka tahu “drama” yang sedang dimainkan pemimpinnya; (c). Beberapa kali presiden salah mengucapkan kata-kata, lalu memperbaikinya. Kalau dalam pidato tanpa teks, tidak perlu mengulangi membaca. Tampaknya disana Pak Presiden perlu mengeluarkan biaya khusus untuk melakukan pidato “tanpa teks” itu, demi pencitraan yang lebih baik. Nah, dengan logika pencitraan yang butuh biaya tambahan ini, bagaimana bisa Pak Presiden ingin bicara soal Gerakan Penghematan Nasional? Beliau sendiri sudah mencontohkan sikap hambur biaya, sekedar untuk pencitraan pidato “tanpa teks”. Sikap demikian ini sering membuat kebijakan-kebijakan presiden ini kandas di tengah jalan. Ya gimana lagi, kebijakan tidak dimulai dari dirinya sendiri.

Demikianlah…beberapa catatan kecil. Secara pribadi, saya skeptis dengan ide penghematan nasional itu. Bukan karena apa, sebab pemerintah SBY memang dikenal inkonsisten sejak dulu. Mau berantas korupsi, buktinya di tubuh Demokrat banyak koruptor; mau penegakan hukum, kasus Century didiamkan sekian lama; mau berantas narkoba, pelaku kejahatan narkoba malah diberi keringanan hukuman; mau penghematan APBN, buktinya kerugian lumpur Lapindo sekitar 8 triliun ditanggung negara; mau memberi contoh sikap negarawan, anak-isteri, kerabatnya, pada terjun ke dunia politik; bicara soal pertumbuhan ekonomi, orang asing yang menikmati; bicara solusi kemiskinan, buktinya orang miskin secara riil sangat banyak; dan lain-lain.

Oke deh…begitu saja. Terimakasih atas semua perhatiannya. Selesai ditulis, 29 Mei 2012, pukul 22.37 WIB. Publikasi, 30 Mei 2012, pukul 04.35 WIB. Alhamdulillahi Rabbil ‘alamiin. []

Mine.


Mengapa Pemerintah Menaikkan Harga BBM?

Maret 8, 2012

Sebentar lagi harga BBM akan dinaikkan lagi. Katanya, dimulai bulan April 2012. Alasan formal Pemerintah SBY, menyesuaikan dengan kenaikan harga minyak dunia yang berada di atas US$ 100 per barrel.

Secara teori, kalau minyak dunia seharga itu, berarti Pemerintah harus menaikkan subsidi BBM untuk rakyat. Subsidi ini kalau kebanyakan, dan berjalan dalam tempo lama,  bisa “menjebol” APBN. Ya begitu katanya.

Namun yang menjadi masalah berat di negeri kita, kenaikan BBM itu merupakan signal pertanda KENAIKAN PENDERITAAN & KEMISKINAN. Mengapa begitu? Karena sudah menjadi kultur kaum pebisnis dan pedagang di Indonesia; mereka akan serentak menaikkan harga-harga (barang dan jasa) begitu ada kenaikan harga BBM. Termasuk biaya transportasi. Ini sudah otomatis naik.

Politik Regim: "Bohong itu biasa. Meski harus mengorbankan rakyat banyak!"

Santunan Pemerintah berupa BLT yang katanya senilai Rp. 150 ribu per bulan, per kepala keluarga itu; sangat tidak berarti untuk mengerem laju penderitaan dan kemiskinan itu. Ibaratnya, BLT itu seperti “suntikan mati rasa”. Ia bisa menolong sementara waktu, tapi setelah pengaruh zat anastesinya berakhir, penderitaan itu akan dirasakan dalam masa panjang.

Oke, kembali ke modus kenaikan harga BBM…

Kesalahan Pemerintah selama ini, karena mereka selalu bergantung kepada mata uang dollar. Ketika negara-negara lain sudah mulai mendiversifikasi mata uang, untuk transaksi perdagangan internasional; nah, Pemerintah RI masih sangat setia dengan penggunaan mata uang dollar. Ini masalah besar.

Kesalahan lain, krisis di Selat Hormuz antara Iran dan Amerika Serikat; bisa jadi krisis ini akan benar-benar berjalan dalam bentuk konflik antara kedua negara. Tetapi bisa juga ia seperti “main mata” antara Iran dan Amerika, sebagai alasan untuk menaikkan harga minyak dunia. Sebab, secara fisik, moral, dan spiritual, Amerika di era Obama tidak siap melakukan perang, setelah mereka kehabisan anggaran sangat besar akibat konflik di Irak dan Afghanistan.

Jadi masalah Selat Hormuz bukanlah masalah jangka panjang. Ia akan segera selesai. Baik Iran maupun Amerika sedang tidak siap terjun dalam peperangan. Karena itu menjadikan masalah temporer sebagai alasan kenaikan harga BBM sangatlah naif. Ini adalah masalah yang tidak bersifat permanen.

Mungkin pertanyaannya, mengapa Pemerintah SBY sangat nafsu ingin menaikkan harga BBM, dengan alasan kenaikan subsidi BBM?

Alasannya, karena proporsi APBN kita 60 % untuk biaya gaji PNS, Polri, dan TNI. Jadi sebagian besar untuk kebutuhan “belanja rutin”. Kalau misalnya pos subsidi BBM semakin membengkak, maka gaji sekitar 6 juta orang (PNS, Polri, dan TNI) itu akan dikorbankan. Padahal kita tahu, dukungan terbesar bagi Pemerintahan SBY muncul dari sektor orang-orang ini. Jadi disini ada unsur politik-nya, yaitu mengamankan Pemerintahan, dengan mengamankan dukungan PNS, Polri, dan TNI.

Adapun 30 % APBN itu dipecah-pecah untuk segala macam sektor kebutuhan, termasuk pembangunan jalan-jembatan (infrastruktur), operasional departemen, dukungan ke daerah-daerah, pendidikan, dll. Sedangkan 8-10 % APBN, bersifat sisa-sisa. Sedangkan proporsi untuk subsidi BBM sendiri hanya sekitar 8 % dari nilai APBN per tahun.

Dengan proprorsi seperti di atas, maka APBN Indonesia selalu dalam keadaan “tidak sehat” atau “rentan”. Ya bagaimana tidak, 60 % APBN untuk gaji para PNS, Polri, dan TNI. Jadi seolah hakikat RI itu ya menggaji para PNS dan angkatan tersebut. Kasihan sekali ya.

Mengapa Pemerintah tidak menambah hutang saja untuk mencukupi biaya APBN?

Waduh, hutangnya sudah sangat banyak. Saat ini saja nilai hutang Pemerintah sekitar 1800 triliun rupiah (di awal Pemerintahan SBY sekitar 1250 triliun rupiah). Untuk membayar hutang ini, 10 % nya saja senilai 180 triliun setiap tahun. Sedangkan nilai subsidi BBM per tahun, katanya 250 triliun. Jika Pemerintah ngutang lagi, serumit apa kira-kira beban keuangan negara nanti?

Ya begitu deh…sumpeknya urusan birokrasi, yang semua itu sebenarnya dibuat susah sendiri. Kebijakan LIBERALISASI ekonomi di segala sektor, perlahan tapi pasti membuat bengkak belanja APBN. Dan akhirnya para birokrat kesusahan sendiri. Sedikit ada gejolak, main naikkan harga BBM saja.

Ke depan mungkin masalah-masalah ini bisa menjadi lebih sulit lagi, karena bangsa kita sudah terlalu jauh jatuh dalam jeratan sistem kolonialisme global. Ya itulah dampak dari segala macam sikap yang TIDAK BERIMAN dan MENARUH HORMAT terhadap ajaran-ajaran Wahyu Allah Ta’ala. Tanpa Wahyu, dengan apa kita akan bisa mengalahkan orang-orang kufar asing? Mimpi kali ye…

Singkat kata, kenaikan harga BBM ini karena negara sudah sangat kerepotan dengan belanja APBN. Untuk bayar hutang negara, untuk subsidi BBM, untuk biaya politik demokrasi, untuk anggaran pemerintah daerah, dan tentunya yang sangat dominan ialah: untuk gaji PNS, Polri, TNI.

Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. (Ya Allah Engkau-lah Maha Selamat, dari-Mu datangnya keselamatan, Maha Suci Engkau yang Maha Agung dan Maha Mulia). Silakan baca doa ini, istighfar, shalawat Nabi, manakala Anda dihimpit oleh segala kesulitan.

AMW.


Bung Abraham Samad dan Revolusi Kehidupan!

Februari 20, 2012

Alhamdulillahi Rabbil ‘alamiin. Ini adalah ucapan baik yang perlu kita lantunkan melihat gebrakan-gebrakan Ketua KPK yang baru, Bung Abraham Samad. Pemimpin KPK yang berani, bernyali, dan pro keadilan; adalah dambaan seluruh insan Indonesia.

Ketua-ketua KPK sebelumnya (selain Antasari Azhar), lebih banyak bermain-main retorika, menikmati publikasi, kongkow dengan wartawan, senang buat jumpa pers, dll. Lagaknya banyak, tenaga pemberantasan korupsi letoy.

Dalam masa kepemimpinan tidak lama, Bung Abraham Samad sudah membuat gebrakan-gebrakan. Pertama, dia tetapkan Miranda Goeltom sebagai tersangka kasus suap pemilihan Deputi Senior BI. Kedua, dia tetapkan Angelina Sondakh sebagai tersangka kasus Wisma Atlet. Dan belum lama lalu, Bung Abraham Samad berjanji, akan menyelesaikan kasus Century di tahun ini (2012). Ya, tipikal pemimpin yang tegas, bernyali, dan berani mati itulah yang kini dinantikan oleh masyarakat dari lembaga KPK.

Antasari Azhar pernah mengatakan teori “makan bubur ayam”. Kalau makan bubur panas, harus dari pinggir. Nanti ujungnya akan sampai ke tengah (maksudnya, lingkaran dalam kekuasaan SBY). Namun sebelum Bung Antasari selesai makan bubur, mungkin baru makan kerupuk dan daun-daun seledri-nya, beliau sudah “dihadiahi” sejumput kisah seputar Rani Yuliani; sebuah kisah yang kelihatan sangat dibuat-buat.

Untuk memperbaiki kondisi kehidupan di Indonesia, kita bisa gambarkan metode praktisnya sebagai berikut:

== Menangkapi para pejabat-pejabat birokrasi, siapapun dirinya, yang terlibat korupsi. Pejabat itu bisa dari level bawah sampai ke tampuk kekuasaan Kepresidenan. Toh, menurut laporan Wikileaks, lingkar kekuasaan SBY tidak sepi dari korupsi. Apalagi setelah terbongkar prahara Partai Demokrat seperti saat ini.

== Kalau para pejabat korup sudah dibereskan, sasaran diarahkan ke lembaga-lembaga hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan lainnya. Sebab yang membiarkan kasus-kasus korupsi itu berlarut-larut, ya lembaga-lembaga hukum ini.

== Kalau itu sudah selesai, masuk ke korupsi korporasi, oleh perusahaan-perusahaan, baik lokal maupun asing. Disana terdapat sangat banyak kasus korupsi dengan segala bentuknya. Semua itu harus dibasmi. Ibaratnya, kalau kita sudah punya “sapu yang bersih”, pakailah ia untuk membersihkan sampah di halaman (bisnis korporasi).

== Setelah itu, baru kita bangun kehidupan masyarakat yang bebas korupsi, kezhaliman, monopoli, penindasan minoritas, dan sebagainya. Ujungnya akan kesana, sehingga harapan masyarakat adil dan makmur itu akan tercapai. Insya Allah.

Namun, langkah demikian tentu tidak mudah. Banyak mafia-mafia yang harus dihadapi oleh Bung Abraham Samad dan kawan-kawan. Di antara mafia itu adalah: mafia MEDIA, mafia PAKAR/PENGAMAT, mafia birokrasi, mafia hukum, mafia beneran (preman dan kriminalis), mafia poilit (elit dan partai politik), mafia bisnis (konglomerat dan anak-buahnya), mafia asing (dalam segala bentuknya). Semua mafia ini harus dihadapi.

Sebagai sebuah langkah awal, gebrakan Bung Abraham Samad harus kita dukung. Selanjutnya perlu dilakukan langkah-langkah sistematik untuk membersihkan korupsi, dan mematahkan mata-rantai mafia-mafia durjana itu. Semoga Allah Al ‘Aziz menolong untuk menyelamatkan negeri dari angkara murka, kezhaliman, dan penindasan (minoritas). Amin Allahumma amin.

Dan tentu, Bung Abraham Samad harus hati-hati. Jangan sampai nanti beliau (seperti kasus Antasari) diberi “Rani Yuliani” dalam bentuk yang lain. Doakan semoga beliau istiqamah dalam membela keadilan dan melenyapkan kezhaliman. Amin Allahumma amin.

AMW.


Jangan Terlalu Berharap Kepada Ketua KPK Baru!

Desember 28, 2011

Ketua KPK periode 2012-2016 sudah terpilih. Dia bernama Abraham Samad. Tokoh muda 44 tahun ini menggantikan Busyro Muqaddas yang saat ini beralih posisi menjadi Wakil Ketua KPK. Abraham Samad (apakah ada hubungan dengan Bibit Samad?), terpilih secara aklamasi oleh anggota Komisi III DPR dengan 43 suara (dari 55 suara).

Seperti biasa, rakyat Indonesia sangat berharap kepada pemimpin KPK yang baru ini. Harapan rakyat sangat besar agar aksi pemberantasan korupsi benar-benar efektif dan adil. Ya, negara mana yang akan maju kalau fenomena korupsi merata dimana-mana?

Lebih Sejuk Melihat Rumput. Daripada Melihat Wajah Kaum Elit.

Tetapi masalahnya, apa harapan itu benar-benar nyata, atau hanya impian kosong saja? Jujur, kalau melihat kehidupan elit-elit politik selama ini, termasuk sosok para Ketua KPK, sangat sulit berharap. Mereka selama ini lebih banyak omong ketimbang banyak guna.

Coba perhatikan artikel berikut ini: Mau Tahu Gaji Abraham Samad Cs? Coba perhatikan rincian gaji tersebut! Misalnya, gaji pokok Rp. 5 juta. Sedangkan tunjangan jabatan sampai Rp. 15 juta lebih. Ditambah lagi tunjangan kehormatan, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan hari tua, dan asuransi kesehatan. Total gaji Ketua KPK, Rp. 72.200.000,- (tujuh puluh dua juta, dua ratus ribu rupiah). Sedangkan gaji Wakil Ketua KPK, Rp. 63.120.000,- (enam puluh tiga juta, seratus dua puluh ribu rupiah).

Mungkin, ke depan gaji Ketua KPK Cs. bisa ditambah lagi dengan: tunjangan santai, tunjangan wisata, tunjangan nonton film, tunjangan popularitas, tunjangan anak-cucu, tunjangan pelesir ke luar negeri, tunjangan BBM, tunjangan main facebook-an, tunjangan kegelisahan, tunjangan duka-cita, tunjangan pernikahan anak, tunjangan memelihara burung kicauan, dan seterusnya. Jadi list tunjangan-tunjangan ini bisa diperpanjang, sehingga kegiatan pokok anggota KPK hanyalah memelototi gaji bulanan mereka, di rekening-rekening yang “cepat gendut” itu.

Mungkin, dasar pemikirannya, “Gaji Ketua KPK Cs perlu dibesarkan, biar mereka tidak ngiler kalau menghadapi penyuapan dari para koruptor.” Masalahnya adalah: dengan gaji yang nilainya bisa mencapai 60 kali atau 70 kali UMR itu, mental mereka justru letoy. Mereka jadi takut mati, karena setiap bulan selalu menanti-nanti gaji besar. Para pemulung yang penghasilan cuma Rp. 25 ribu sehari, mereka berani mati, mengais sampah plastik di kiri-kanan rel kereta api. Tetapi dengan gaji 60-70 jutaan, mental manusia jadi rapuh. Yang dia pikirkan hanyalah gaji doang, day to day.

Saya sarankan agar bangsa Indonesia tidak usah banyak berharap kepada sosok Abraham Samad Cs. Jangan berharap banyak. Biasanya, manusia-manusia seperti ini (serupa dengan anggota DPR dan menteri-menteri Cs), sudah terkena TIGA PENYAKIT MEMATIKAN.

Apa saja 3 penyakit itu? Pertama, BANYAK OMONG. Kedua, BANYAK GAYA. Dan ketiga, BANYAK BERKELIT.

Mereka itu hanya pandai ngomong dan ngomong saja. Keahlian utama mereka adalah “bibir dan lidah” saja. Omongannya banyak, mengepul bagai asap rokok. Membuat batuk-batuk bagi manusia yang sehat. Mereka juga banyak gaya. Senang ketemu wartawan-wartawan. Tidak menolak gaul dengan anggota DPR dan pejabat. Kenal dengan artis-artis dan dunia selebritas. Pakaian, kendaraan, alat elektronik, dan sebagainya berkelas. Dan nanti kalau dikritik oleh rakyat (termasuk melalui kritik seperti ini) mereka banyak membela diri, defensif, mencari-cari alasan. Seperti gayanya Chandra Hamzah yang tidak berani dikonfrontir dengan Nazaruddin itu.

Singkat kata, pejabat-pejabat KPK selama ini seperti manusia-manusia yang secara mental-ruhani bermasalah. Mereka nafsu menjadi anggota KPK, tetapi setelah menjabat tidak menunjukkan keberaniannya untuk babat habis korupsi di Indonesia. Maklumlah, para pencari kerja beda dengan penegak keadilan. Karena mungkin merasa tak bersaing mencari kerja di bursa eksekutif muda, akhirnya nyari-nyari di KPK (mencantolkan kerah bajunya ke beban keuangan negara).

Kita tidak tahu bagaimana reputasi Abraham Samad ini. Apakah akan ada perubahan atau sama letoy-nya dengan Busyro Muqaddas? Wallahu a’lam, hanya Allah yang Tahu. Kalau nanti Abraham ini juga tertimpa 3 penyakit di atas (banyak omong, banyak gaya, banyak berkelit); ya sudah, tak ada harapan banyak di negeri ini; baik generasi tua (Busyro Muqaddas) maupun generasi muda (Abraham Samad) sama-sama brengsek-nya.

Oke deh…begitu saja! Selamat berjuang, Bung Abraham Samad! Semoga Anda diselamatkan dari 3 penyakit berbahaya itu, dan efektif bisa memberantas korupsi di negeri ini! Amin ya Rabbal ‘alamiin. Termasuk amanah yang sering dikatakan oleh para pemimpin, bahwa akar korupsi berada di lingkaran Istana Negara (ingat informasi Wikileaks). Nanti, arah perjuangan Anda, harus masuk juga ke titik itu. Soal akan di-antasari azhar-kan atau tidak, tawakkal sajalah!

Selamat berjuang, Bung!

Blog Abisyakir.