Mengapa Ada Masalah dengan PKS?

Februari 7, 2013

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Ada sebuah pertanyaan sederhana: “Mengapa saat ini PKS mengalami hal-hal buruk? Mengapa mereka bisa sampai ke titik kesulitan yang menyakitkan? Apa salah mereka, apa salah kader-kadernya?”

Dalam memandang persoalan PKS ini kita bisa melihat dari dua sisi: POLITIK dan SYARIAT. Secara politik, benar kata sebagian cendekiawan Muslim, janganlah kita terlalu menghakimi PKS; sebab hal itu akan merugikan perjuangan politik kaum Muslimin juga. Tetapi secara Syariat, pandangan kritis, koreksi, nasehat, analisis, dan seterusnya harus disampaikan. Mengapa? Karena kasus yang membelit sebagian elit PKS itu terkait masalah risywah (suap). Kalau kita bersuara kalem, mencari 1001 alasan toleransi, atau menutup-nutupi masalah ini, jelas Syariat Islam yang akan dikorbankan. Nanti masyarakat akan berkomentar: “Oh ternyata, kalau yang melakukan suap kalangan elit partai Muslim, gak apa-apa ya.” Ini sangat berbahaya.

Kaum Elit Sangat Arogan. Seperti Fir'aun.

Kaum Elit Sangat Arogan. Seperti Fir’aun.

Menurut saya, sebatas pengetahuan dan pemahaman yang saya ketahui, PKS mengalami kesulitan ini karena dua alasan besar: arogansi elit dan keterbelahan komunitas. Hal-hal ini menjadi sebab yang membuat partai itu terpuruk.

AROGANSI ELIT PKS. Mereka cenderung tidak mau mendengar nasehat, masukan, kritik, atau taushiyah dari saudara-saudaranya sesama Muslim. Kasus-kasus politik sudah banyak beredar, sejak tahun 2004 sampai saat ini. Tidak terhitung banyaknya suara-suara, aspirasi, dan harapan dari kaum Muslimin agar PKS lebih peduli dengan nasib kaum Muslimin dan persoalan hidupnya. Tetapi elit-elit PKS seperti punya road map (peta jalan) sendiri. Mereka cenderung meremehkan.

Nasehat-nasehat telah banyak disampaikan ke meja elit PKS. Bahkan mundurnya kader, ustadz, serta pendukung PKS merupakan signal-signal yang mestinya ditangkap. Bahkan kekalahan PKS dalam even-even politik, seperti kekalahan dalam Pemilu 2009 di wilayah Jakarta dan Pilkada Jakarta 2012, mestinya itu juga menjadi nasehat. Ketika meledak kasus nonton video porno saat sidang paripurna, itu juga nasehat perih bagi mereka. Tetapi sayang semua itu ditepiskan begitu saja oleh elit-elit politisi.

Inilah arogansi. Ini sangat berbahaya. Innallaha laa yuhibbu kulla mukhtalin fakhur (sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri). Sombong ini adalah watak para tiran seperti Namrudz, Fir’aun, Abrahah, Abu Jahal, dan seterusnya. Bahkan kesombongan itu yang membuat Iblis terkena laknat Allah Ta’ala sampai akhir zaman.

Ketika elit-elit politik merasa besar, merasa pintar, merasa paling waqi’ dalam soal politik, merasa tidak membutuhkan orang lain; maka datanglah nasehat-nasehat manusia untuk mengingatkan mereka. Namun ketika nasehat itu sudah menumpuk, tak didengarkan juga; akhirnya datanglah NASEHAT ILAHIYAH yang sangat menyakitkan. Pemimpin tertinggi politik terlibat kasus suap, dan disana ada intrik-intrik tertentu. Masya Allah, nas’alullah al ‘afiyah.

KETERBELAHAN KOMUNITAS. Jujur, kalau bicara tentang PKS, kita seperti serba salah. Jika melihat sikap elit-elit politik, mereka cenderung arogan, oportunis, terkesan “menghamba kekuasaan” belaka.

Tetapi bagi pengikut, pendukung, para kader PKS di bawah, mereka itu insya Allah baik-baik. Mereka itu tampak tulus, beramal sekuat kemampuannya, banyak berkorban, dan bersusah-payah demi kebaikan masyarakat. Mereka rajin shalat, rajin majelis taklim, rajin membaca Al Qur’an, mereka memakai busana Muslimah, dan seterusnya. Mereka ini rata-rata baik, tulus, dan insya Allah mereka aktif dalam perjuangan PKS karena Lillahi Ta’ala.

Disini kita menyaksikan ada GAP (keterbelahan) yang jauh antara elit-elit politik dan para kader/pendukung mereka di bawah. Di lapisan bawah masih tekun dan rajin berjuang sebagai Partai Dakwah; di tingkat elit kelakuan mereka sangat buruk, dengan sengaja menjual dukungan kader/bawahan untuk mencapai keuntungan-keuntungan politik. Fungsi para kader/pendukung itu seperti TANGGA yang diinjak-injak orang agar bisa mencapai posisi tinggi. Bukan rahasia lagi bahwa elit-elit PKS hidupnya glamour, menumpuk kekayaan, dari hotel ke hotel; tetapi para bawahan disana hidup sengsara untuk sekedar survive.

Keterputusan RUHIYAH antara Elit Partai dan Para Kader di Bawah.

Keterputusan RUHIYAH antara Elit Partai dan Para Kader di Bawah.

Ada keterputusan aspirasi dari bawah ke atas. Kalangan bawahnya baik-baik, sementara kalangan atasnya berfoya-foya dengan dunia. Masya Allah, laa haula wa laa quwwata illa billah.

Mungkin pertanyaannya: “Mengapa kader-kader atau para pendukung itu diam saja? Mengapa mereka tidak melakukan koreksi atau perbaikan? Apa mereka tidak punya kemandirian?”

Jawabannya:

Pertama: mereka sudah melakukan itu semua. Tetapi aspirasi mereka mampet (tersumbat). Seakan aspirasi mereka “hanya ditampung saja” sembari tidak ada niatan dilaksanakan. Tetapi kalau kader-kader itu sekaya Chairul Tanjung, Adang Dorodjatun, atau Hary Tanoe; yakinlah elit-elit PKS akan menggelar karfet merah untuk menyambutnya.

Kedua: sistem hirarki politik ketat yang diterapkan di tubuh partai membuat semua aspirasi yang disampaikan oleh bawahannya mudah dimentahkan begitu saja. Kalau aspirasi itu tidak sesuai dengan kepentingan dan selera elit partainya, ia seketika dibuang ke tempat sampah. Bahkan kader-kader yang terkenal kritis tidak sedikit di-isolasi, dipinggirkan, atau digosipkan dengan rumor-rumor tertentu.

Singkat kata, kalau melihat partai ini, mesti dibedakan antara ELIT POLITIK-nya dan para KADER/pendukungnya. Itu berbeda. Mereka memiliki dunia dan sikap politik sendiri-sendiri. Saya sendiri (dalam blog ini) kalau mengkritik PKS, sebenarnya lebih mengkritik ke sikap elit-elitnya yang memutuskan kebijakan politik; bukan mengkritik kader/pendukungnya yang masih baik-baik.

Nah, inilah alasan utama mengapa PKS mengalami kesulitan saat ini. Mereka terpuruk, karena elit-elitnya sudah tak mampu mendengar nasehat alias terlalu arogan. Akibatnya, datanglah NASEHAT ILAHIYAH yang rasanya ketika menimpa mereka, amat sangat menyakitkan dan menekan. Ya, kalau manusia sudah tak mampu menasehati, Rabbul ‘alamin yang akan menasehati.

Lalu solusinya bagaimana? Ya, itu silakan dipikirkan dan dimusyawarahkan sendiri. Saya kan hanya membahas “sebab keterpurukan”, bukan solusinya. Ya bagi-bagi tugaslah, saling membagi beban dan amanah. Terimakasih.

Wa shallallah ‘ala Rasulillah Muhammad wa ‘ala alihi wa ashabihi ajma’in.

(Mine).


Kembalilah Ke Jatidiri Partai Islam (Suara Seorang Simpatisan PKS)

Mei 23, 2011

 

Merindukan Partai Sejati…

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Baru-baru ini ada sebuah komentar menarik dari seorang pembaca blog. Beliau yang menamakan dirinya sebagai “Simpatisan PKS” itu dengan amat sangat berharap, agar PKS kembali ke jatidiri sebagai Partai Islam, Partai Dakwah, Partai Kader, yang lebih komitmen kepada amar makruf nahi munkar. Bukan partai terbuka, atau partai nasioalis seperti saat ini.

Karena pentingnya masukan ini, dan sebagai bagian dari upaya memperbaiki keadaan Ummat, komentar itu saya muat dalam sebuah tulisan tersendiri. Ada sedikit perbaikan-perbaikan redaksional, tanpa keluar dari substansi tulisan yang dituju oleh penulisnya. Silakan disimak dan direnungkan!

Karena 3 orang adik saya anggota PKS maka kami ( 11 bersaudara ) bersama suami, istri dan anak-anak kami yg telah dewasa, semuanya menjadi simpatisan PKS.  Berbagai stiker dan atribut PKS kami tempel di jendela dan pintu rumah sebagai dukungan nyata kami kepada PKS. Namun belakangan ini kami terkejut dengan tingkah polah elit PKS yg memalukan dan semakin jauh dari harapan….

Sebut saja sikap berang Fahri Hamzah di TV ketika SBY memilih Boediono sbg Wapres-nya dan bukan kader PKS. Terlihat jelas sikap gila jabatan dan kekuasaan elit PKS disitu !!!, Lebih miris lagi manakala dalam berpolitik ternyata PKS tidak lagi berpegang kepada amar ma’ruf nahi munkar, melainkan kepada perhitungan untung rugi yang didapat melalui lobi-lobi politik !!!

Dan yang paling mengejutkan adalah manuver politik yang dilakukan oleh Anis Matta dan Mahfudz Siddiq yang membelokan haluan partai dari partai islam (partai kader) menjadi pertai terbuka !!! Luar biasanya kedua orang ini membuka pintu partai untuk dua tujuan, yaitu mempersilahkan siapa saja (dari agama apapun ) masuk ke PKS sekaligus mempersilahkan kader (bahkan pendiri PKS) yang masih mengiginkan PKS sebagai partai dakwah, partai Islam, atau partai kader, untuk keluar melalui pintu tersebut dan membentuk partai baru. Mendapat tantangan ini, para deklarator PK yang ingin melihat PKS tetap sebagai partai dakwah pun beramai-ramai keluar dari PKS (yang dulu bernama PK ) itu….

Sebagai simpatisan, kami jelas kecewa dengan sikap elit  PKS yang lebih memilih orang luar yang tidak jelas akhlaknya dibanding para deklarator yang sudah jelas visi, misi dan tekadnya dalam menegakkan Dinul islam. Sebagai masukan bagi PKS, daya tarik PKS bagi kami adalah jati dirinya sbg partai dakwah, partai kader, dan satu-satunya partai di Indonesia yg berani menyatakan diri sbg partai Islam.

Kini setelah PKS jadi partai terbuka (nasionalis ), daya tarik itu sudah hilang, pupus, bak debu tertiup angin. Tak ada lagi daya tarik PKS yg dapat memikat hati kami dg dijadikannya PKS sbg partai terbuka, maka ia sudah tak ada beda sama sekali dg PDIP, GOLKAR, maupun Demokrat. Kalaupun ada bedanya maka itu hanya ada pada anggotanya dimana semua partai nasionalis itu anggotanya tahu kalau partainya adalah partai nasionalis; sedangkan anggota PKS tidak tahu kalau partai mereka sekarang adalah partai nasionalis juga; mereka tidak tahu kalau mereka sekarang layak disebut sbg Kaum Nasionalis !!!

Harapan kami sekeluarga, semoga PKS kembali ke jalan yg benar sbg Partai Dakwah, Partai Kader, atau Partai Islam. Dan jika harapan ini tidak terkabul, maka mohon maaf keluarga besar kami plus keluarga besar istri dan anak kami terpaksa mengucapkan….”Bye bye PKS!!!” Sekaligus mengucapkan selamat datang partai nasionalis baru yaitu PKS yg sekarang di percaturan politik tanah air. Angkatlah bendera Nasionalismemu tinggi-tinggi dg penuh kebanggaan dan jangan malu untuk mengucap, “Aku bangga dg Partai Nasionalis PKS ku !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Dan kami pun akan menyambut dg ucapan …” Selamat berjuang sendiri, wahai kaum Nasionalis !!!!!!”

BUAT SEMUA KADER “PKS”

Sebelum kami benar-benar meninggalkan PKS, ada baiknya kami sampaikan harapan terakhir kami ini, yaitu: “Jika PKS ingin mendapatkan kembali simpati dan suara kami di Pemilu yang akan datang , maka tak ada cara lain kecuali mengembalikan PKS sbg Partai Islam, Partai Kader, atau Partai dakwah yang berani menegakkan amar ma’ruf nahi munkar berdasar Al Qur’an dan Sunnah Rasul. Bukannya menimbang segala sesuatu berdasarkan perhitungan untung rugi melalui lobi-lobi politik seperti yg belakangan ini sering dilakukan oleh elite PKS dg begitu terbuka (bahkan telanjang) di mata kami para simpatisan PKS (yang bagi kader PKS sendiri mungkin tidak terlihat ).”

Sampaikan harapan kami ini kepada elite kalian!  Sampaikan kriteria partai yg akan kami pilih di Pemilu yg akan datang ini, yaitu PKS spt yg dulu, yg penuh pesona, yg tidak tergiur oleh harta, tahta dan jabatan…. Kami menginginkan kader yg santun tutur budi bahasanya (tidak spt Fahri Hamzah yg mengumbar emosi ketika SBY memilih Boediono jadi Wapres-nya ). Kami rindu PKS spt PK dulu…. idealis, ruhamma, Islami, santun, tidak gila jabatan !!! Kami rindu akan sikap kader PKS di tingkat paling bawah yg begitu sopan santun dan bersikap lemah lembut, jauh dari kalimat-kalimat kotor dan caci maki antar sesama muslim, apalagi sesama kader PKS.

Sekarang segalanya bergantung kepada sikap para kader PKS sendiri…. Jika tetap memerlukan dukungan keluarga besar kami dan keluarga besar suami dan istri kami, maka syaratnya adalah kembalikan PKS sbg Partai Islam, Partai dakwah atau Partai Kader…. Tapi jika tidak memerlukan dukungan simpatisan dan hanya ingin mengeandalkan suara dari anggota atau kader PKS sendir maka monggoooo… Silahkan pertahankan PKS sebagai Partai terbuka alias Partai Nasionalis … dan dengan legowo kami pun akan dengan enteng mengucapkan…Bye Partai Nasionalis PKS…..
Sampaikan masukan ini kepada elite PKS yg sekarang memegang kendali Partai (banyak teman saya yg juga simpatisan PKS yg mengambil sikap seperti saya, maka jangan kaget jika PKS tetap ngotot jadi Partai Nasionalis suaranya akan jauh merosot, bahkan habis di Pemilu yg akan datang… Gak percaya ?? Monggooo, pertahankan saja PKS sbg Partai Nasionalis dan kita lihat buktinya di Pemilu mendatang…). [Selesai].

Dalam komentar di atas ada kalimat yang sangat penting direnungkan. “Jika tetap memerlukan dukungan keluarga besar kami dan keluarga besar suami dan istri kami, maka syaratnya adalah kembalikan PKS sbg Partai Islam, Partai dakwah atau Partai Kader….” Kalimat ini amat penting.

Kalau bicara politik secara riil, tentu jumlah dukungan dari sebuah keluarga, tidak mencukupi untuk memenangkan sebuah partai atau mengalahkannya. Karena untuk mendapat 1 kursi anggota DPR di suatu provinsi bisa dibutuhkan jumlah pemilih sekitar 500 ribuan. Sebuah jumlah yang tidak kecil.

Tapi di balik ungkapan itu ada suatu MAKNA yang sangat mengharukan, yaitu kerinduan hati sebuah keluarga Muslim kepada partai Islam, partai dakwah, yang komitmen dengan ajaran Islam dan amar makruf nahi munkar. Begitu besarnya kerinduan itu, sampai menjadikan dukungan keluarga sebagai “bargaining”. Siapa tahu akan dipedulikan oleh elit-elit PKS.

Masya Allah, itulah kesungguhan yang sangat berharga. Semoga Allah menerima amal dan komitmen seperti itu. Amin. Sebab Nabi Saw mengatakan, “Li kulli imri’in maa nawa” (bagi setiap orang mendapat pahala sesuai apa yang dia niatkan).

(Politische).


PKS Berhak Di-adil-i

Maret 26, 2011

Maksud kata “di-adil-i” disini bukanlah: dihakimi, disidang, atau disudutkan. Tetapi maksudnya, diberikan hak keadilan baginya. Kata adil disana bukan merupakan kata kerja, tetapi merupakan kata sifat.

PKS selama ini mengklaim sebagai partai yang punya komitmen membangun dan membela keadilan di Indonesia. Hal itu bisa dimaknai sebagai aksi dari PKS untuk masyarakat. Posisi PKS disana sebagai subyek keadilan. Namun, mereka juga berhak menjadi obyek keadilan, yaitu menerima sikap-sikap adil kaum Muslimin kepadanya.

Jaga Keadilan, Dimanapun & Kapanpun!!!

Seperti kita tahu, akhir-akhir ini PKS sedang kebanjiran masalah. Peletupnya tak lain adalah “gerakan politik” secara intensif yang dilakukan mantan elit PKS sendiri, Yusuf Supendi. Beliau mantan anggota Majlis Syura PKS, sekaligus mantan anggota DPR RI Fraksi PKS, namun tahun 2010 lalu beliau dipecat.

Bisa dikatakan, Pak Yusuf Supendi pernah mengalami perlakuan partai yang tidak menyenangkan baginya. Minimal, berupa pemecatan keanggotaan dirinya dari komunitas PKS. Lalu sebagai upaya “menciptakan keseimbangan”, beliau balik melakukan gerakan politik yang sangat tidak menyenangkan bagi komunitas PKS. Khususnya, bagi elit-elit PKS yang beliau tuduh melakukan pelanggaran-pelanggaran.

Di antara tuduhan atau serangan Pak Yusuf Supendi, ada yang bisa dimaklumi secara nalar politik praktis di Indonesia. Misalnya, melaporkan kasus penggelapan uang, melaporkan ancaman kekerasan terhadap dirinya, melaporkan kebohongan publik, dan lainnya. Namun ada juga yang menyentuh masalah PRIVASI yang seharusnya tidak boleh diumbar dalam ruang publik.

Masalah privasi tersebut adalah soal POLIGAMI elit-elit politik PKS dan ancaman membeberkan riwayat “kenakalan” seorang elit PKS di masa remajanya. Kedua persoalan ini ranahnya pribadi, seharusnya tidak menjadi komoditi politik. Ya, sekesal-kesalnya kita kepada suatu kaum, tetap harus bersikap adil.

Poligami beberapa elit PKS adalah masalah pribadi yang tidak boleh “dikomoditikan” secara politik. Andaikan disana ada masalah “fasakh” (pernikahan yang dianggap batal karena tidak memenuhi unsur syar’i), hal itu tetap tidak boleh dikomoditikan. Jika kita ingin menasehati dalam konteks fasakh itu, harus memakai istilah-istilah yang bersifat umum, seperti: “Poligami elit partai tertentu”, “kehidupan poligami elit politik tertentu tidak sesuai syar’i”, “ada masalah pada poligami elit tertentu”, dan semisalnya.

Jadi, unsur nama partai atau nama personal, harus tetap disembunyikan. Ya, karena ini masalah pribadi, bukan wilayah politik yang bisa dikomoditikan. Kalau kita mengalami hal serupa, pasti akan sangat BERAT, saat melihat masalah pribadi naik ke urusan publik.

Kemudian, keinginan mengadukan “kenakalan” elit PKS di masa remajanya. Ini juga sangat salah dan seharusnya dijauhi. Seharusnya, sebagai orang yang paham agama, menghindari masuk ke masalah-masalah seperti ini. Sungguh tidak adil ingin membongkar aib-aib seorang remaja di masa lalu. Andaikan, setiap remaja Muslim boleh diumbar aib-aibnya saat masih muda, kaum Muslimin tak akan pernah punya tokoh.

Lagi pula, masa remaja itu terpisah dengan urusan politik. Seharusnya masa-masa remaja tersebut tidak dikaitkan dengan soal pemecatan diri dari suatu partai. Tidak boleh. Dan lebih tidak boleh lagi, ketika aib-aib masa remaja itu akan digunakan untuk merusak hubungan baik suami-isteri. Ini adalah tindakan khianat dan seperti perilaku syaitan yang suka menceraikan suami dari isterinya. Ini harus dihindari sejauh mungkin.

Seberat-beratnya resiko, sehebat-hebatnya badai menimpa, seburuk-buruknya realitas; tetap saja seorang Muslim harus selalu bersikap adil. Tidak boleh bersikap zhalim. Dalam Al Qur’an, Allah Ta’ala berfirman: “Innallaha ya’muru bil ‘adli wal ihsan wa itai dzil qurba wa yanha anil fakhsya’i wal munkar wal baghyi, yaizhukum la’aakum tadzak-karun” (sesungguhnya Allah memerintahkan kita berbuat adil dan ihsan, memberi kepada karib kerabat, dan Dia melarang kita dari perbuatan keji dan mungkar, serta pembangkangan. Demikianlah Allah mengajari kalian, agar kalian mengambil sebaik-baik peringatan. Surat An Nahl).

Bila selama ini kita menuntut sikap adil dari PKS. Kini kita harus juga menunaikan hak-hak keadilan mereka. Terserah apapun dan bagaimanapun perasaan “membuncah” dalam dada kita. Walhamdulillahi Rabbil ‘alamiin.

(Politische).


Antara SBY dan PKS…

Maret 3, 2011

Beberapa hari lalu, 1 Maret 2011, sekitar jam 5 sore, SBY menyampaikan pidato politik tentang KOALISI partai-partai politik dengan Partai Demokrat. Ketika massa FPI dan FUI melakukan tekanan ke Istana, SBY mengalihkan perhatian publik ke soal KOALISI.

Singkat kata, SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) merasa kecewa dengan sikap partai-partai koalisi yang justr bersikap “menusuk” Pemerintah. Khususnya, dalam proses penentuan Hak Angket Mafia Pajak di Parlemen. Dalam proses itu, para penentang pemakaian hak angket menang tipis dibandingkan para pendukung. Disana, PD merasa telah dikhianati oleh anggota-anggota DPR dari PKS dan Golkar. “Katanya koalisi, kok mereka setuju pemakaian hak angket sih?” begitulah logikanya.

Wajah Politik “Benci Tapi Rindu”. (Sumber gambar: inilah.com).

Dalam pidatonya, seperti biasa, SBY dengan bahasa berputar-putar, diindah-indahkan, dilembut-lembutkan, dibijak-bijakkan; akhirnya memberi peringatan kepada partai koalisi agar bersikap searah dengan kebijakan politik Partai Demokrat. Bila tidak mau demikian, mereka akan didepak dari KOALISI dengan Demokrat.

Beberapa komentar…

[1]. SBY sejak dulu tak pernah bersikap tegas. Sikap tegasnya baru keluar ketika menghadapi aksi kekerasan oleh pemuda-pemuda Muslim, atau ketika terjadi aksi bom-boman di suatu tempat (terorisme). Kalau sikap politik, SBY nyaris tidak pernah tegas. Bahasanya, ya begitu-begitu saja. Seolah, Pak SBY ini diciptakan untuk tidak menjadi laki-laki. Sayang sekali. Dalam berbagai persoalan, sulit sekali menemukan sosok ketegasan SBY.

[2]. Pernyataan politik itu sebenarnya diarahkan secara khusus ke PKS.  Bukan ke Golkar. Kekuatan politik PKS dan infrastruktur politiknya kan masih terbatas, belum sebesar Demokrat, Golkar, atau PDIP. Ya, PKS di tingkat pertengahan lah. Karena kekuatan semacam itu, PKS sering sekali diancam-ancam oleh Demokrat. Sedang Demokrat atau SBY tidak berani macam-macam ke Golkar, sebab Golkar selain suara besar, pengalaman banyak, infrastruktur juga kuat. Secara infrastruktur, Golkar lebih kuat daripada Partai Demokrat. Seharusnya, kalau tujuannya mengancam PKS, tidak usah membuat pidato-pidato macam begitu. Langsung kirim surat saja, atau kirim utusan ke DPP PKS. Itu lebih safety dan elegan. Jadi, nantinya tidak usah melibatkan masyarakat luas dan media.

[3]. Dalam pidatonya, SBY lagi-lagi mengatakan: “Saya mendapat banyak masukan, SMS, saran-saran, dari berbagai pihak.” Sangat mengherankan sekali. Ini presiden seneng banget baca SMS. Setiap ada SMS masuk, langsung baca. Coba lah sekali-kali pidato itu secara gentle. Kalau hati Anda tidak suka dengan PKS, katakan saja, “Aku kesel sama PKS.” Jadi, tidak usah berlindung di balik, “Saya mendapat masukan, SMS, saran-saran…” Cobalah nanti kalau pidato lagi, sudah katakan apa adanya, tidak usah memakai dalih ini itu. Hal semacam ini lebih enak bagi masyarakat, karena mengurangi “POLUSI KALIMAT”. (Ternyata, bukan hanya ada polusi udara, air, atau suara. Sekarang ada “polusi kalimat”. Itu tuh…terlalu banyak basa-basi).

[4]. Seharusnya Pak SBY tidak usah membawa masalah KOALISI politik ini ke ranah persoalan negara. Negara itu kan berbeda dengan urusan politik, urusan parpol, dll. Negara punya urusan sendiri, yaitu melayani rakyat, bangsa, dan masyarakat. Kalau suatu urusan tidak ada kaitannya dengan masalah rakyat abaikan saja. Kalau hal itu berkaitan dengan kepentingan politik PD, selesaikan secara politik juga. Jangan memakai mimbar negara untuk mengurusi kepentingan Demokrat. Tidak baik itu!

[5]. Sebenarnya, apa sih salahnya DPR setuju penggunaan Hak Angket Mafia Pajak? Apa salahnya? Itu kan untuk pemberantasan korupsi juga. Kok anggota DPR malah kesal dengan upaya pemberantasan korupsi di Departemen Pajak? Katanya, komitmen dengan pemberantasan korupsi. Intinya, maksud penggunaan Hak Angket itu untuk menyelesaikan korupsi. Ini seharusnya didukung, bukan ditolak. Kita bisa belajar dari kasus Hak Angket Bank Century. Meskipun, sampai saat ini masalah Bank Century digantungkan secara hukum; tetap saja disana ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Bangsa Indonesia secara aklamasi mengakui dan menetapkan, bahwa telah terjadi korupsi dalam bailout Bank Century. Secara moral, Hak Angket Bank Century sudah sukses 100 %. Meskipun secara hukum, kasus itu masih berjalan -mungkin- 15 %. Kalau Hak Angket Mafia Pajak disetujui, siapa tahu nanti masyarakat jadi paham, bahwa ada korupsi besar di dunia perpajakan.

[6]. Sebenarnya, bukan rahasia lagi, bahwa SBY dan Demokrat sebenarnya tidak suka dengan politik PKS. Alasannya jelas, sebab PKS dianggap sebagai partai hasil bentukan gerakan dakwah Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Banyak orang tahu itu, karena mereka membaca analisa penulis-penulis Barat atau lokal yang melakukan studi tentang PKS. Gerakan Ikhwanul Muslimin oleh partai politik semacam Demokrat itu selalu dicurigai akan melakukan tiga hal: menerapkan Syariat Islam, mengganti Pancasila, dan mendirikan negara Islam. Ketakutan politisi sekuler terhadap agenda-agenda semacam ini sangat kuat, sehingga meskipun sudah dibujuk-rayu, dikatakan bahwa PKS bukan Ikhwanul Muslimin; mereka tetap tidak akan percaya. Mereka selalu percaya bahwa PKS punya “hidden agenda”. Jusuf Kalla pun meyakini hal seperti itu.

[7]. Meskipun tidak suka dengan PKS, orang seperti SBY atau Demokrat, tetap merasa butuh PKS. PKS dianggap memiliki dua kelebihan utama dibandingkan partai-partai lainnya. Satu, PKS memiliki jaringan kader yang solid; Dua, PKS memiliki kreativitas politik yang dinamis. Maka itu, ketidak-sukaan SBY ke PKS lebih tepat diungkapkan sebagai, “Benci tapi rindu. Marah tapi butuh. Nothing, but everything!” Kekuatan PKS ini terbukti beberapa kali bisa menghantarkan SBY ke tampuk kekuasaan RI-1. Itu sudah terbukti pada Pilpres 2004 dan Pilpres 2009.

[8]. Di kalangan PKS sendiri, sebenarnya mereka lebih suka KOALISI dengan Golkar. Belajar dari pengalaman 2004-2009, sebenarnya mereka tidak suka dengan arogansi politisi-politisi Demokrat, termasuk sikap peragu SBY. Tetapi sayang, Golkar kurang nyaman dengan PKS. Mereka khawatir, PKS akan menjadikan Golkar sebagai kendaraan untuk membesarkan partai PKS sendiri. Istilahnya, numpang di pundak Golkar. Sementara, dengan PDIP para politisi PKS merasa banyak hambatan psikologis dan sosial. Adapun untuk koalisi dengan sesama partai Islam/Muslim, PKS kurang tertarik. Mengapa? Sebab PKS sudah merasa lebih kuat dari partai-partai itu. “Kalau koalisi ya dengan yang lebih kuat, bukan dengan yang lemah-lemah. Nanti kita dapat apa dari yang lemah,” begitu logikanya.

[9]. Lalu ke depan bagaimana? Seperti biasa, SBY atau Demokrat akan memainkan kartu ancam-mengancam. “Awas lho. Nanti menteri kamu akan kami ganti. Jatah menteri akan diberikan ke partai lain.” Ya, partai seperti PAN atau PKB tentu senang kalau mendengar ancaman-ancaman semacam itu. Itu sama saja dengan “pinju rejeki”. Tetapi…suatu saat, ketika SBY atau Demokrat terdesak, mereka akan datang ke PKS untuk melakukan “shilaturahmi politik” (maksudnya, minta bantuan).

Ya begitulah. Memang lucu politik seperti ini. Nanti pun kalau Nasdem jadi parpol, kemungkinan besar akan masuk juga tradisi transaksional semacam itu. PDIP termasuk konsisten tetap jadi OPOSISI sampai saat ini. Meskipun mungkin alasan utamanya, Mbak Mega pernah “sakit hati” kepada mantan menterinya, yang kini jadi Presiden RI. Tapi kalau PDIP tetap konsisten dengan sikap OPOSISI, suatu saat mereka bisa memenangi Pemilu. Ya, gimana lagi, hampir gak ada partai politik yang konsisten?

Pada hakikatnya, politik itu kan suatu ALAT yang dipakai para politisi untuk membangun kemaslahatan hidup, dan mencegah segala kerusakan yang timbul dalam kehidupan. Bahasa Islamnya, amar makruf nahi munkar. Inti politik sebenarnya kesana.

Tetapi kalau kita membaca kenyataan-kenyataan di atas, makna politik itu sudah sangat jauh bergeser. Ia telah menjadi alat untuk BEREBUT KEKUASAAN. Jadi, idenya berputar-putar saja dalam soal kekuasaan itu. Ancaman mengganti menteri, mengganti anggota DPR, mengeluarkan dari koalisi, dll. itu kan berbau kekuasaan semua. Tidak satu pun yang berbau kepentingan maslahat dan mencegah kemungkaran.

Ya begitulah, para hamba politik, para hamba dunia… Mereka lupa dengan hakikat tugas dan kehidupannya. Sayang sekali, yak!

(Politische).


Politik Praktis dan Etika Tabayun

September 3, 2010

Tema tentang “tabayun” ini sebenarnya sudah beberapa kali disinggung. Dalam sebagian diskusi-diskusi internet pun, ada yang membahasnya. Intinya, sebagian pengikut parpol tertentu, sering menjadikan kaidah tabayun (klarifikasi atau recheck) sebagai alasan untuk membela diri, ketika partainya mendapat kritik. Seolah, setiap kritik masyarakat baru dinyatakan sah, kalau sudah tabayun ke partai itu. Sebelum tabayun, kritik tersebut tidak dianggap.

Tabayun atau klarifikasi adalah salah satu etika penting dalam Islam. Dalilnya adalah ayat ini:

Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik dengan membawa suatu berita, maka lakukanlah klarifikasi (mengecek kebenaran berita itu), agar kalian tidak menimpakan hukuman kepada suatu kaum, tanpa didasari informasi yang benar. Maka kalau kalian lakukan hal itu, kalian akan menjadi menyesal.” (Surat Al Hujuraat: 6). Inilah dalil utama tentang tabayun.

Harus Komitmen & Integritas !!!

Sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan Al Harits bin Dharar Al Khuza’i Ra. Al Harits diajak oleh Rasulullah Saw masuk Islam, dan bersedia. Setelah itu dia diajak membayar Zakat, juga bersedia. Lalu Al Harits menyampaikan tekadnya untuk mengajak kaumnya masuk Islam dan mau membayar Zakat. Rasulullah Saw memberi persetujuan kepada Al Harits untuk melaksanakan tekadnya.

Setelah waktu berlalu cukup lama, tidak ada khabar berita dari Al Harits. Rasulullah cemas memikirkan apa yang terjadi dengan Al Harits di tengah kaumnya. Maka Nabi pun mengutus Al Walid bin Uqbah untuk mendatangi Al Harits dan memeriksa apa yang terjadi disana. Ketika Al Walid sampai di tengah jalan menuju perkampungan Al Harits, dia merasa takut, lalu seketika itu pulang ke Madinah. Tugas belum dilaksanakan, Al Walid sudah pulang ke Madinah.

Di Madinah, Al Walid segera menemui Rasulullah Saw dan menceritakan, bahwa Al Harits menolak memberikan Zakat dan ingin membunuh dirinya. Tentu saja Rasulullah tidak terima dengan perlakuan Al Harits. Beliau segera mengirim sebuah tim ekspedisi untuk menghadapi kemungkaran Al Harits.

Saat tim itu bertemu Al Harits, terjadi dialog. Al Harits bertanya, untuk apa tim ekspedisi itu datang? Kata pimpinan tim, untuk menhadapi Al Harits. Tentu saja Al Harits sangat terkejut. Lebih terkejut lagi ketika dia mendengar khabar bahwa Al Harits dikhabarkan menolak membayar Zakat dan hendak membunuh utusan Nabi, Al Walid. Di hadapan tim ekspedisi itu Al Harits bersumpah: “Demi Allah yang telah mengutus Muhammad dengan kebenaran, aku sama sekali tidak melihat Al Walid, dia tidak pernah datang kepadaku.” Sumpah serupa disampaikan lagi oleh Al Harits di hadapan Rasulullah Saw di Madinah. Demikian setting kisahnya. Menurut Ibnu Katsir, para mufassirin sepakat dengan kebenaran peristiwa tersebut.

Singkat kata, Al Walid bin Uqbah telah memfitnah Al Harits dengan perkataan dusta. Hampir saja Rasulullah Saw menghukum Al Harits karena cerita dusta yang disampaikan Al Walid. Disini kaum Muslimin diajari untuk berhati-hati kalau menghadapi khabar orang fasik. [Termasuk bagi kita di jaman modern ini, hendaknya hati-hati saat menerima berita dari media-media sekuler anti Islam, seperti MetroTV yang punya slogan “knowledge to elevate”].

Kembali ke topik parpol di atas. Ayat seputar tabayun ini kerap dipakai untuk membela diri, atau menolak kritik-kritik yang dialamatkan ke pihak tertentu. Kalau suatu kritik ingin diakui kebenarannya, harus ditabayunkan dulu kepada mereka. Meskipun ada 100 kritik, jika semua itu belum diklarifikasikan ke pihak tersebut, kritik-kritik itu tidak dianggap kebenaran. Di mata mereka, kebenaran adalah apa saja yang secara resmi mereka akui dan setujui. Kalau di luar pandangan mereka, dianggap nothing. Itu adalah sikap fanatik berlebihan.

Nabi Saw mengatakan: “Tidak masuk syurga, seseorang yang di hatinya ada sebutir debu rasa kesombongan.” Kesombongan yang dimaksud ialah, batharal haq (menolak kebenaran) dan ghamtun naas (merendahkan manusia yang lain).

Seputar masalah tabayun ini, ada beberapa kritik mendasar yang ingin disampaikan disini:

[1] Dalam politik, dalam UU politik, dalam dunia demokrasi terbuka, tidak ada satu pun aturan yang mewajibkan masyarakat tabayun ke suatu partai ketika menghadapi isu-isu politik tertentu. Kalau tidak percaya, coba cari UU/aturannya, apakah ada ketentuan tabayun itu?

[2] Dunia politik praktis berbeda dengan dunia dakwah, dunia ormas, dunia fatwa, dunia amal sosial, dunia pendidikan, dunia keilmuwan, dunia informasi, dll. Dalam dunia politik, faktor etika biasanya kurang diperhatikan. Semua orang pasti tahu ungkapan semacam ini, “Dalam politik tidak ada kawan abadi atau lawan abadi, yang ada ialah kepentingan abadi.” Ungkapan ini menjelaskan sisi pragmatis kehidupan dunia politik. Kaidah tabayun itu umumnya berlaku di forum-forum yang terkenal menjunjung tinggi prinsip etika, seperti dalam dakwah, ormas, fatwa ulama, kegiatan sosial, pendidikan, dll. Sebagai contoh, kalau ada tokoh agama diisukan melakukan selingkuh, padahal dia tidak melakukan hal itu, maka tabayun sangat dibutuhkan untuk memastikan informasi yang valid dari yang bersangkutan. Berbeda ketika seorang politisi berkata di media, “Saya mencalonkan Mbah Marijan untuk maju dalam Pilpres tahun 2014.” Pernyataan seperti ini, andaikan tidak dilakukan tabayun, tidak masalah. Sebab ucapan politisi itu berubah-ubah, kadang A, kadang B, kadang C, dan sebagainya, tergantung target politik yang ingin dia capai.

[3] Dalam sistem politik terbuka, di alam demokrasi seperti di Indonesia saat ini, berbicara tentang kaidah etika seperti ghibah, fitnah, tabayun, hasad, dll. itu tidak relevan. Sebuah partai politik sudah menjadi institusi terbuka, ia sudah face to face dengan dunia publik. Terserah masyarakat akan bersikap apapun kepada partai itu. Wong, memang UU menjamin hak warga negara untuk memilih sikap politik tertentu. Andai ada orang yang meyakini suatu prinsip seperti ini, “Andaikan Partai X berhasil memimpin bangsa Indonesia, sehingga setiap orang di negeri ini berhasil mereka beri emas masing-masing 5 kg. Saya tetap membenci Partai X, saya tetap anti Partai X.” Secara etika, sikap demikian tidak adil. Tetapi dalam format politik terbuka, itu boleh. Itu hak politik rakyat yang dijamin UU. Dalam konsitusi disebutkan, setiap warga negara memiliki hak menyatakan sikap politiknya.

[4] Adalah sangat tidak adil, ketika suatu partai politik meminta orang-orang yang mengkritiknya untuk tabayun terlebih dulu. Sementara partai itu, sebelum menetapkan kebijakan-kebijakan politik, tidak pernah tabayun kepada segmen politik atau pendukungnya. Ini adalah suatu ketidak-adilan, atau mencerminkan sikap tidak fair. Misalnya, ada partai yang memilih koalisi dengan SBY, mengklaim koalisi dengan SBY, mencalonkan pemimpin pemerintahan wanita, koalisi dengan partai sekuler, acuh dengan kasus-kasus terorisme, tak peduli dengan maraknya Kristenisasi, dll. Pernahkah mereka tabayun dulu kepada Ummat Islam, sebelum melakukan semua itu? Kalau orang lain mengkritik, disuruh tabayun dulu; sementara diri sendiri, bebas-bebas saja menempuh apa yang diinginkan. Tidak fair.

[5] Semakin profesional sebuah partai, dia cenderung semakin sedikit menuntut. Justru dia akan banyak melayani masyarakat. Slogan yang kerap dipakai oleh bisnis-bisnis professional sebagai berikut, “Kalau Anda kecewa, silakan datang kepada kami. Kalau Anda puas, silakan kabarkan kepada teman.” Ini slogan kaum professional sejati, yaitu selalu mengacu kepada pelayanan maksimal. Contoh aktual yang bisa disebut. Ketika Ary Ginanjar dan ESQ mendapat kritik dari berbagai cendekiawan Muslim, tim ESQ tidak menanti datangnya klarifikasi dari orang-orang yang mengkritiknya. Tetapi mereka mendatangi pihak-pihak yang mengkritik itu untuk melakukan klarifikasi aktif. Itu contoh sikap professional. Kita tidak bisa memaksa orang untuk datang ke markaz-markaz politik untuk mendapat kejelasan. Politik modern lebih menjurus ke sikap melayani publik.

[6] Prinsip tabayun itu sebenarnya tidak dipakai untuk semua kondisi. Ada syarat-syarat yang membatasi penggunaan etika tabayun. Dalam Surat Al Hujuraat ayat 6 di atas disebutkan pembatasnya, yaitu: In jaa-akum faasiqun bi naba’in (apabila datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita). Kalimat ini menjadi pembatas etika tabayun. Apabila datang orang fasik membawa berita, maka periksa dulu berita itu. Artinya, kalau yang membawa berita itu orang Mukmin yang sudah dikenal kejujuran dan keadilannya, tak perlu tabayun lagi. Begitu pula, tabayun itu berlaku untuk urusan-urusan yang samar, yang tidak diketahui secara pasti kebenarannya. Kalau untuk suatu fakta, suatu kenyataan, yang semua orang sedunia sudah pada tahu, tidak berlaku lagi etika tabayun. Misalnya, sebuah partai politik selama 10 tahun terakhir mengkampanyekan boikot produk Amerika/Yahudi. Tetapi kemudian dia mengadakan Munas II di hotel Amerika/Yahudi. Ini kenyataan, ini fakta, semua orang sedunia sudah tahu. Jadi tidak perlu tabayun lagi.

[7] Dalam politik praktis, tidak ada ketentuan tabayun. Andaikan ada yang senang menghujat suatu partai, tanpa mau memakai etika tabayun, itu sah-sah saja. Itu konsekuensi kebebasan politik. Tetapi kalau ada yang mau tabayun, bahkan mau datang ke kantor suatu partai untuk tabayun, itu juga silakan. Meskipun sifatnya tidak ada kewajiban demikian. Harusnya, kalau sudah masuk gelanggang politik terbuka, harus dibedakan dengan saat masih menjadi gerakan dakwah murni. Ya, tahu sendirilah, beda tempat, tentu beda pula aturannya.

[8] Apa yang terjadi kalau kita benar-benar tabayun kepada mereka? Apakah tabayun itu akan menyelesaikan masalah? Belum tentu. Ini harus dicatat tebal-tebal, BELUM TENTU. Mengapa? Ketika suatu organisasi sudah masuk pusaran politik terbuka, mereka lebih peduli dengan urusan kekuasaan, bukan lagi urusan etika. Itu alasan fundamentalnya. Kalau kita datang tabayun kepada mereka, kemungkinan hasilnya ada tiga: Pertama, kritik kita diterima, lalu mereka mengakui kesalahannya. Tetapi kecil kemungkinan, setelah itu mereka akan menyatakan bersalah di depan umum, dan menganulir kebijakannya yang salah. Sangat kecil peluang kesana. Kedua, kritik kita ditolak, lalu mereka buktikan kalau kritik kita salah. Konsekuensinya, kita diminta meminta maaf kepada mereka, dan menyatakan hal itu secara terbuka di media-media. Bahkan mereka akan menjadikan kekalahan kita itu sebagai bahan untuk membanggakan diri. Ketiga, antara pengkritik dan yang dikritik sama-sama kokoh dengan pendiriannya. Tidak ada yang mau secara gentle mengakui kesalahannya. Jika demikian yang terjadi, maka tabayun itu menjadi percuma saja. Tidak ada nilainya. Kalau disimpulkan, tabayun dalam konteks politik praktis ini, lebih banyak merugikan pihak konsumen politik (bukan parpol).

[9] Ada kalanya suatu partai bersikap “standar ganda”. Saat berbicara tentang hak-hak dirinya, partai itu menetapkan standar etika yang sangat tinggi. Mereka tidak boleh digunjing, tidak boleh dikritik, tidak boleh dikejam, tidak boleh dicurigai, tidak boleh diprasangkai buruk, dll. Demi memenuhi hak-haknya, mereka menetapkan standar etika yang tinggi. Tetapi ketika giliran kewajiban mereka memenuhi hak-hak Ummat Islam, mereka tidak bertanggung-jawab. Ada gerakan ekonomi Neolib, diam saja; ada terorisasi aktivis-aktivis Islam, diam saja; ormas Islam menjadi bulan-bulanan media TV, diam saja; merebak paham SEPILIS, masih diam; mencuat kasus Ahmadiyyah, diam juga; ada tuntutan kasus Bank Century dituntaskan, tidak terdengar suaranya; kuatnya dominasi bisnis asing, tak bereaksi; merebak video mesum, malah pelakunya akan diterima sebagai anggota; dan lain-lain. Untuk hak-hak mereka, menuntut pelayanan istimewa. Sementara untuk hak-hak Ummat, diabaikan. Ini jelas sangat aneh.

[10] Sebenarnya, ada satu alasan kuat yang memberi peluang kepada kita untuk melakukan etika tabayun ke partai tertentu. Alasannya, jika ia adalah partai Islam yang komitmen memperjuangkan nilai-nilai Islam. Dari sisi aturan politik, kalau sudah masuk pergolakan politik, etika tabayun tidak menjadi kewajiban untuk dilaksanakan. Setiap orang bebas mengutarakan pendapat politik. Tetapi jika ada elemen-elemen Islam yang komitmen memperjuangkan Islam, boleh kita tabayun, dengan niatan mendukung perjuangan politik Islami itu. Asalkan, ia memang benar-benar politik Islami, bukan politik oportunis. Tandanya, partai semacam itu intensif menyuarakan Syariat Islam, ia bekerja keras menyatukan barisan politik Ummat, ia aktif menasehati penguasa agar tunduk kepada Hukum Allah, ia melaksanakan nahyul munkar, bahkan mengajak kaum non Muslim masuk Islam. Terhadap partai yang Islami, konsep tabayun penting dikembangkan. Hak-hak yang baik tentu diberikan kepada kerja politik orang-orang Mukmin yang komitmen dengan Islam. Kalau tidak komitmen, atau oportunis, jelas tidak perlu diberikan hak-hak etika seperti tabayun itu. Jangankan ke partai politik, ke penguasa politik saja kalau mereka zhalim dan tidak berakhlak, tidak layak dihormati.

Dalam politik ada fatsoen (kesopanan politik). Ya mbok dipakai konsep fatsoen itu. Adab politik yang tinggi kan sebenarnya demi kebaikan mereka juga. Kalau suatu partai sudah diidentifikasi secara negatif, hal ini susah untuk memenangi kompetisi. Kecuali kalau mereka memakai cara-cara tangan besi untuk berkuasa. Itu lain. Seharusnya, kelompok anak-anak muda bisa menunjukkan dirinya sebagai elemen masyarakat yang energik, produktif, idealis, komitmen tinggi, penuh inovasi, jujur, moralis, dan lain-lain. Seharusnya begitu, bukan lebay.

Ya, setidaknya Anda semua bisa memahami cara meletakkan konsep TABAYUN secara benar. Tabayun adalah bagian penting dari etika Islami. Semoga bermanfaat, dan selamat menyambut datangnya hari nan mulia: Idul Fithri 1431 H. Semoga menjadi hamba yang kembali suci dan mendapat kemenangan. Minal ’a-idzina wal fa’izin, kullu aamin wa antum bi khair. Allahumma amin.

(Politische).


Menghargai Kerja Pansus Hak Angket…

Februari 25, 2010

Kalau melihat berita-berita dan diskusi di TV, koran, internet, sepertinya saat ini ada gejala “kanibalisme politik”. Pemberitaan media yang mengkritisi kerja Pansus Hak Angket DPR seputar Bank Century sangat berlebihan. Sepertinya, media-media itu ingin memaksakan kehendaknya, tanpa rasa sopan santun sama sekali.

Ini bukan soal kita bersuara seperti Demokrat. Sama sekali tidak. Sejak sebelum Pansus terbentuk, kita sudah tidak setuju dengan bailout Bank Century itu. Bahkan sebelum dilakukan penyelidikan pun, kita sudah jengah dengan “dua tanda mata kapitalisme”, Si Boed dan Sri Mul.

Tetapi masalahnya, media-media massa, sepertinya ingin merasa dirinya paling suci. Merasa dirinya malaikat yang sempurna, tidak melakukan tindak kecacatan apapun. Contoh nyata, lihatlah edisi-edisi Editorial Media Indonesia (atau MetroTV). Pada sebagian isi Editorial itu, kita bisa rujuk dan setuju. Tetapi pada sebagian yang lain, tidak.

Kalau mendengar paparan Editorial Media Indonesia, rasanya media ini seperti paling benar sendiri, paling mengerti masalah, paling peduli, paling memiliki hati nurani, paling mewakili rakyat, paling pro kemajuan Indonesia, dan seterusnya. Padahal titik-tolak analisis Editorial hanyalah berdasarkan asumsi-asumsi yang bersifat sesaat. Kadang bilang A, nanti berganti B, nanti C, dan seterusnya.

Kita masih ingat, bagaimana Media Indonesia dulu sangat mengelu-elukan SBY dengan Obama minded-nya. Namun sekarang, lain lagi pandangan mereka. Kalau dicermati dalam kurun waktu bertahun-tahun, isi Editorial Media Indonesia itu akan tampak “jungkir-balik”, satu analisis mematahkan analisis yang lainnya.

Kembali ke Pansus Hak Angket DPR tentang Bank Century…

Saudaraku, lihatlah secara jujur kerja Pansus DPR ini! Mereka itu sudah kerja keras, sudah mengerahkan tenaga, pikiran, dan seterusnya. Mereka sudah bekerja keras, siang-malam. Meskipun kita tahu juga, bahwa setiap anggota Pansus dipasok bahan-bahan dari para staf ahlinya.

Tetapi memang mereka sudah bekerja keras, selama 3 bulan terakhir ini. Saya sendiri membayangkan, kalau menelusuri data-data kejahatan perbankan dalam kasus Bank Century, tentu keteteran juga. Rumit masalahnya. Cakupan perkaranya sangat luas. Bayangkan, kasus yang melibatkan Gubernur BI, Deputi BI, KSSK, Menkeu, LPS, manajemen Bank Century, dan seterusnya, tentu bukan masalah kecil.

Bukan hanya kerja keras, secara politik pun fraksi-fraksi di DPR itu sudah berkorban besar. Contoh, PKS. PKS saat ini disebut-sebut sebagai “lawan” oleh Partai Demokrat. Bahkan 4 posisi kementrian mereka terancam disikat habis oleh Partai Demokrat, pasca pandangan akhir Pansus Bank Century kemarin. Tegasnya sikap PKS sama dengan tegasnya sikap PDIP, padahal seacara politik keduanya berada dalam domain berbeda. PKS koalisi, PDIP oposisi.

Saya pribadi terus terang kesal melihat cara-cara pemberitaan media, terutama MetroTV. Mereka sampai membuat istilah “skor 7 : 2”, bahkan terakhir membuat istilah “skor 5 ; 4”. Istilah-istilah seperti ini kan merupakan “kanibalisme politik”. Sangat kejam dan tidak manusiawi. Siapapun yang memahami hikmah perjuangan politik, pasti tidak akan memakai kata-kata kanibalis seperti itu. Masih banyak kok istilah lain yang manusiawi.

Bayangkan saja, media-media massa itu kan hanya bisa MENILAI, MENGOMENTARI, MEMBUAT ANALISIS, MENUDUH, MEMPROVOKASI, dan seterusnya. Coba Andaikan posisinya ditukar, wartawan-wartawan senior media menjadi anggota Pansus, apakah mereka akan sesempurna citra keagungan seperti yang mereka tuntut selama ini?

Terus terang ada rasa kesal di hati. Kita ini kan terlibat dalam politik. Seperti saya juga berpolitik kecil-kecilan, lewat blog. Tujuan berpolitik kan untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia, secara umum. Jadi bukan untuk gagah-gagahan, untuk bersaing menjadi “TV berita” nomer satu, atau untuk berlomba mengeruk jatah iklan TV paling besar. Tidak. Tujuan berpolitik adalah demi kemaslahatan hidup masyarakat Indonesia. Jika demikian, ya mengertilah bahwa dalam politik pun ada adab-adabnya. Tidak bisa main sikat saja, main obral analisis temporal.

Alhamdulillah, Pansus DPR sudah bekerja keras selama beberapa bulan terakhir. Ada memang yang punya niat politik, ingin nampang keren, dan seterusnya. Ya, ada lah. Tetapi secara umum, kerja Pansus Bank Century ini layak dihargai. Kerja dan pengorbanan mereka layak diberi apresiasi.

Dan alhamdulillah juga, mayoritas fraksi di Pansus akhirnya menyimpulkan, bahwa ada pelanggaran UU dalam bailout Bank Century. Ada yang terang-terangan menyebut nama pelaku yang bertanggung-jawab, dan ada yang menyebut inisial, bahkan ada yang tidak menyebut nama.

Tetapi intinya, bailout Bank Century melanggar hukum dan pihak yang berperan dalam bailout harus bertanggung-jawab secara hukum. Dan tentu nama-nama seperti Boediono, Sri Mulyani, Miranda Goeltom, dan seterusnya perlu segera diproses oleh pihak kepolisian, kejaksaan, atau KPK. Dalam menghadapi proses hukum Boediono, Sri Mulyani, dkk. berlaku prinsip JK, “Lebih cepat lebih baik!”

Dalam berpolitik, kita harus memiliki PRINSIP, dan KONSISTEN dengan prinsip tersebut. Tetapi selain itu, kita juga harus memiliki ADAB (moraliatas). Nah, adab inilah yang membedakan seorang negarawan dan pemain politik kacangan.

Kalau kita tidak memiliki empati untuk menghargai kerja politik orang lain, dan inginnya mekanisme instan, asal “cespleng” saja. Itu akan membuat bangsa ini “bunuh diri”. Nanti, kita akan seperti kejadian tahun 1998 lalu ketika bangsa ini mengadili Soeharto sampai ke akar-akarnya. Segala yang berbau Orde Baru ingin disikat habis. Padahal, di samping keburukan-keburukannya, Orde Baru juga memiliki banyak kebaikan, yang semestinya kita pertahankan dan kembangkan.

Saat ini, betapa banyak kebaikan-kebaikan yang hilang dari masyarakat ini. Kita dengar dengan jelas, bagaimana Surya Paloh teriak-teriak tentang Nasionalisme, teriak-teriak kepedulian terhadap masa depan Indonesia, melalui ormas Nasional Demokrat. Dulu, bangsa Indonesia memiliki keberpihakan kepada bangsanya sendiri. Namun akibat LIBERALISME PERS, semua itu terkikis. Saat ini masyarakat semakin pragmatis, oportunis, materialis, akibat doktrin media-media massa yang selalu “mau cepat” itu. Harus ada dalam diri kita kepekaan untuk menghargai kerja keras orang lain, sebelum mereka berputus-asa; karena selalu disalahkan oleh media, dan tidak dihargai jasa-jasa baiknya.

Kita harus terus mengawal kerja Pansus, sampai tuntas. Bahkan kalau perlu, sampai bangsa ini bisa membersihkan perekonomian nasional dari tangan operator-operator Liberalisme. Tentu untuk itu membutuhkan “nafas panjang”. Maka, menghargai kerja Pansus Hak Angket Bank Century, merupakan kemestian dalam proses panjang ini.

Semoga Allah Ta’ala memberikan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat Indonesia. Dan semoga Dia meringankan beban masyarakat yang saat ini tertimpa bencana banjir, tanah longsor, dll. Allahumma amin.

(Politische).


Kritik Bagus Pro PKS

November 23, 2009

Selama ini ada kesan, setiap yang mengkritik PKS selalu “salah”, “iri hati”, “tidak mengerti realitas”, “ingin memecah-belah”, dll. Nah, ini ada sebuah tulisan bagus yang ditulis ORANG NETRAL. Tulisan ini karya Mas Herry Mohammad, wartawan senior majalah Gatra (masih di Gatra tidak ya?). Judulnya, “PKS 2014: Antara Bumi dan Langit“. Saya membaca tulisan ini di http://www.hidayatullah.com (sekaligus ijin copy-paste ya, maap tidak ijin dulu). Atau sumber link-nya adalah ini ==> PKS 2014: Antara Bumi dan Langit.

Sebelum dimuat disini, perlu dijelaskan, baik Mas Herry Mohammad atau majalah Suara Hidayatullah (sumber asli tulisan) adalah orang-orang yang bersikap netral kepada PKS. Lain dengan saya yang dianggap sudah “apriori”, atau ikhwan Salafiyin yang dianggap “sparing partner” kontinue. Jadi, mohon jangan kaitkan masalah seperti ini dengan interest pribadi. Terlalu kecil dan sepele, jika hanya itu tujuannya.

Akhirnya, selamat membaca. Atau silakan langsung masuk hidayatullah.com seperti dalam link di atas.

 

PKS 2014: Antara Bumi dan Langit

Oleh: Herry Mohammad.

Ketika reformasi mencapai puncak kemenangannya pada 21 Mei 1998 (Presiden Soeharto mundur dan digantikan oleh BJ Habibie), era baru perpolitikan nasional berawal. Habibie membuka keran, dengan memberi kebebasan kepada anak bangsa untuk mendirikan partai politik.

Euforia, begitulah kondisinya saat itu, menjelang Pemilu 1999. Partai-partai berbasis massa dan berasas Islam bermunculan. Di antaranya adalah Partai Keadilan (PK), dengan presiden pertamanya Nur Mahmudi Ismail (kini Walikota Depok). Kemunculan PK membawa angin tersendiri, menjelang Pemilu Legislatif 1999, Sebagai pendatang baru, banyak yang berharap PK akan bisa menjadi partai moderen dan berhasil memulung suara umat Islam.

Tapi apa yang terjadi? Pemilu Legislatif (Pileg) 1999, PK hanya mendapat suara 1,3 persen. Partai harapan ini otomatis tidak lolos electoral threshold sebesar 3 persen. Partai-partai yang tidak lolos tentu saja harus berganti nama agar bisa mengikuti Pileg 2004. Maka, PK berganti baju dan menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan Hidayat Nur Wahid sebagai presiden (20 April 2003).

Pada Pemilu Legislatif 2004, PKS mendapat suara 7,35 persen, sebuah lonjakan yang luar biasa. Padahal, waktu itu, kader PKS jumlahnya ditaksir sekitar 500 ribu orang. Banyak orang berdecak kagum, dari mana suara sebanyak itu? Jawabnya: simpatisan! Pada saat Pileg 2004, PKS sudah punya modal sumber daya insani di Senayan –dan juga di DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten– yang kinerjanya cukup bagus dan bersih.

Berangkat dari kenyataan tahun 2004 yang mendapat lonjakan suara yang berlipat-lipat itulah, para elit partai mulai tergoda dengan perolehan suara yang lebih besar lagi. Dalam berbagai kesempatan, para elit partai, menargetkan perolehan suara PKS dalam Pileg 2009 sebesar 20 persen. Jumlah yang cukup fantastis. Dan ternyata jumlah itu bisa dilampaui, bukan oleh PKS, tapi oleh Partai Demokrat, dengan 20,85 persen. (Pada Pemilu 2004 Partai Demokrat memulung suara 8,04 persen)

Tanda-tanda bahwa capaian suara PKS yang jauh dari harapan sudah nampak pada awal April lalu. Waktu itu, berbagai lembaga survey merilis hasil jajak pendapat yang mereka lakukan. Hasil Survey Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) misalnya, menempatkan Partai Demokrat yang terunggul dengan perolehan 20,2 persen suara, sedangkan PKS mendapatkan 9,7 persen suara. Ini termasuk prediksi yang tak jauh beda dari lembaga survey lain. Pertanyaannya adalah, mengapa ambisi PKS tidak terwujud dalam Pileg 2009? (hanya mendapat 7,88 persen). Ada beberapa sebab, baik internal maupun eksternal yang perlu dijadikan bahan introspeksi.

Kendala Krusial

Pertama, ada kritik bermunculan dari dalam, di antaranya terhadap para politikus yang ‘berubah’ setelah berkantor di Senayan, maupun di tingkat daerah. Para pengkritik adalah para murobbi, ustad, yang masih berakar kuat pada idiologi langit dan punya massa.

Kedua, kecenderungan PKS untuk mendukung “mereka yang diprediksi menang” –dalam pilpres, pilgub, maupun pilkada– sering kali malah kontra-produktif. Kecenderungan itu akhirnya melonggarkan syarat untuk memilih pemimpin secara Islami. Ini membuat kekecewaan para kader dan banyak memilih mundur dari arena politik, dan tetap konsisten di jalur tarbiyah.

Ketiga, terlalu sibuk berpolitik, sehingga para kader waktunya habis untuk urusan yang satu ini. Umat nyaris tak terurus, liqo-liqo mulai kendor, aktivis dakwah kampus mulai diisi oleh komunitas yang getol mempelajari al-Qur’an dan Hadits, tapi mereka a politik.

Keempat, para kader di tingkat bumi, akar rumput, merasa hanya digunakan setiap kali menjelang Pileg, Pilbub, Pilgub dan Pilpres. Ibarat panjat pohon pinang, mereka hanya dipakai sebagai ancik-ancik (pijakan). Setelah itu, mereka tak diurus.

Selain faktor internal, ada pula pengaruh luar alias eksternal. Para kader PKS kurang menjalin komunikasi dan silaturahim dengan pimpinan partai atau ormas Islam yang lain. Kalau toh terjadi silaturahim, muatannya selalu politis. Padahal, hubungkan sesama umat sangat luas, dan politik adalah bagian kecil dari yang luas itu.

Mendengar dan Menghimpun

Lalu, bagaimana prospek partai dakwah ini di tahun 2014? PKS dilahirkan oleh para aktifis dakwah, dan mengklaim sebagai partai dakwah. Karena itu, orientasi aksinya mesti diarahkan untuk dakwah, tak sekedar memilih PKS. Tapi dakwah untuk menyebarkan Islam sebagai “Petunjuk Jalan”.

PKS jangan berhenti pada slogan “Peduli, Bersih, dan Profesional” saja. Masih banyak hal kreatif yang bisa dilakukan oleh para kader partai. Banyak persoalan di tengah-tengah masyarakat memerlukan advokasi langsung. Soal ekonomi, pendidikan murah berkualitas, kesehatan, dan pembelaannya pada umat yang masih harus terus dibuktikan. Kasus terorisme saja PKS tak banyak “berbunyi”. Di jamannya PKS masih PK, kehadiran kader-kader partai saat itu, cukup memberikan citra bahwa partai dakwah ini benar-benar peduli terhadap sesama. Mereka melakukan dakwah bil hal, tidak hanya bil lisan saja.

Para kader PKS mestinya tetap meluangkan waktunya untuk berdakwah, dengan bahasa yang sopan, tidak reaktif, tanpa harus membuat iklan populis seperti iklan Soeharto itu. PKS harus bisa mengelola komunikasi politik, mau mendengar pendapat orang lain, baik yang berseberangan maupun yang searah. Apa pun bentuk “serangan” yang mungkin ditujukan, hendaknya ditanggapi sebagaimana laiknya seorang pendakwah.

Sebagai partai dakwah yang berbasis kader, mestinya baik sikap maupun ucap tetap terjaga. Harus dibuktikan ketulusan dalam bersaudara sesama Muslim. Karena saudara Muslim itu juga pemilih potensial baginya. Oleh sebab itu, kader PKS mestinya tetap membuka mata dan telinga. Semua masukan itu dihimpun dan disaring, yang baik diambil dan yang jelek disortir. Apapun bentuk masukan itu, sebenarnya adalah rasa cinta mereka kepada partai ini. Untuk itu, jika ada kritikan pedas nan tajam dari saudara-saudara se-idiologi, tidak seharusnya dimasukkan bagian “hitam”. Kondisi sekarang, ada kesan di tingkat bawah, pengkritik adalah pembenci. Ini sama halnya menomorsatukan partai, menafikan umat.

Hal lain yang mesti dilakukan oleh para kader partai maupun institusi PKS, kurangnya menjalin komunikasi dengan baik kepada wartawan dan media-media Islam. Sejatinya, media-media Islam bisa dijadikan mitra, bukan malah dijauhi atau dilihat dengan sebelah mata, betapa pun kecilnya media tersebut. Beberapa media Islam punya kesan, PKS telah menjauhi dan tak membutuhkan mereka. Ini bisa berbahaya!

Terdongkraknya perolehan suara PKS pada Pileg 2004 tak bisa dilepaskan dari kinerja partai dan keteladanan para kader yang telah bekerja sejak 1999 (ketika masih PK). Begitu pula perolehan suara pada Pileg 2009 atau tahun 2014 mendatang. Performa partai 5-10 tahun ke depan, akan sangat ditentukan oleh akhlak kader mereka hari ini. Jika umat bisa merasakan akhlak yang indah itu, mereka akan tahu kepada partai apa aspirasi politiknya akan disalurkan! Wallahu a’lam.

*)Penulis adalah pemerhati Politik Umat Islam, dan wartawan senior

Tulisan menarik lainnya baca di Majalah Suara Hidayatullah edisi Nopember 2009.

Nah, demikian saja yang bisa disampaikan. Jazakumullah khair atas semua perhatiannya. Semoga tulisan ini bisa menjadi nasehat berharga, bagi semua pihak, khususnya bagi PKS. Amin.

(Politische).