Jokowi dan Isu HOAX

Juni 5, 2014

Baru-baru ini muncul komentar panjang dari pendukung Jokowi. Dari
Pak Mustamid El Wafha, SE. Intinya dia menjelaskan bahwa sekian
banyak tuduhan kepada Jokowi selama ini adalah HOAX. Lalu dia bantah
dengan sebutkan link-link berita tertentu. Terus dia juga sebutkan
sekian panjang daftar penghargaan untuk Jokowi.
Berikut kami sampaikan pandangan kami terhadap data-data “HOAX”
yang dirilis oleh Pak Mustamid El Wafha dan kawan-kawan semisalnya.
Selamat membaca dan kritis!

Judul: “Fitnah Dan Fakta Jokowi. Mari Kita Bongkar Fitnah Dan Fakta Jokowi HOAX”
1. Jokowi terlibat korupsi bus karatan TransJakarta. FAKTA
Jaksa Agung: Kasus TransJ Karatan Tak Terkait Jokowi
http://m.detik.com/news/read/2014/05…owi?n991102605
HOAX
2. Jokowi Mengirimkan Surat Penangguhan Pemeriksaan ke Kejagung
FAKTA: Kejagung tak Pernah Terima Surat Jokowi
http://m.jpnn.com/news.php?id=237410
Beredar Surat Jokowi ke Kejagung, Dirdik: Kami Tidak Pernah Panggil Jokowi
http://m.detik.com/news/read/2014/05…991101mainnews
Yang Membuat Surat Palsu Tersebut Ternyata orang Gerindra Sendiri
http://www.merdeka.com/politik/surat…-gerindra.html
HOAX

Komentar blog: Korupsi itu kan terjadi di bawah otoritas Gubernur DKI
(Jokowi). Bagaimana bisa pembelian bus sampai triliunan rupiah, Jokowi
tidak tahu apa-apa? Sangat menyedihkan. Untuk blusukan ke pasar-pasar
dia bisa, tapi pembelian bus triliunan rupiah, tak tahu apa-apa? Ajib wa
ajib jiddan. Jokowi di situ kan terkait dengan Michael Bimo yang dia
perintahkan datang langsung ke China mewakili posisi dirinya.
Nah, apa Jokowi menolak kenal dengan Michael Bimo, padahal foto akrab
mereka berdua beredar.

Isu HOAX Seputar Capres Jokowi

Isu HOAX Seputar Capres Jokowi

3. Muncul surat edaran Jokowi meninggal (R.I.P Jokowi) dengan nama Herbertus
FAKTA
Sampai detik ini, Jokowi masih hidup…
Diiklankan Meninggal, Jokowi: Itu Sudah Brutal dan Keterlaluan
http://lampung.tribunnews.com/2014/0…an-keterlaluan
HOAX

Komentar blog: Lagian siapa yang kurang kerjaan menyebut Jokowi
sudah “RIP”. Jelas-jelas dia sekarang jadi capres. Apa yang
jadi capres itu semacam “roh-nya”. Jokowi? Aneh.

Baca entri selengkapnya »

Iklan

MODUS Abraham Samad…

Mei 24, 2014

Seperti biasa, Abraham Samad Cs, berulah kembali. Mereka memainkan instrumen KPK untuk bermain politik. Bajunya para “penegak hukum”, tapi hatinya pemain politik.

Menjelang Pilpres diadakan, Abraham Cs, menetapkan pendukung Prabowo-Hatta, Suryadarma Ali sebagai tersangka korupsi di Departemen Agama RI. Katanya, kasus ini sudah beredar sejak bulan Januari, tapi “dipetik” oleh Samad Cs menjelang Pilpres.

Mungkin gak masalah ya “memetik” kasus saat kapan saja. Tapi masalahnya, bagaimana dengan keterlibatan JOKOWI dalam kasus korupsi pembelian bus Transjakarta? Apa Jokowi tidak terlibat di sana? Penggunaan dana triliunan, masak gak terlibat sih?

"Penegak Hukum atau Politisi?"

“Penegak Hukum atau Politisi?”

Sama juga soal Bank Century. Waktu awal memimpin KPK Samad janji, kasus Century kelar dalam waktu satu tahun. Satu tahun saudara. Tapi sampai kini gak kelar-kelar? Kenapa tuh Mad? Kendala hukum atau kendala politik? Aneh.

Jadi intinya, masalah korupsi di Indonesia ini bisa ditangani “sesuai kebutuhan politik”. Gak percaya? Coba ingat kasus LHI! Bagaimana hasil persidangan LHI saat ini? Apakah dia terbukti berbuat korupsi? Apakah ada uang negara dikorupsi? Gak ada. Malah sebenarnya itu masih statusnya “akan berbuat”, bukan “telah terbukti”. Orang-orang KPK stress memikirkan bukti materiil kasus LHI itu. Tapi dampaknya, kasus itu telah “membunuh” PKS dengan kejam. Beginilah modus Samad Cs.

Soal keterlibatan SDA dalam korupsi di Departemen Agama. Kami yakin SDA tidak terlibat korupsi di situ. Alasannya gini: SDA selama ini dikenal sebagai birokrat yang cukup bersih. Lagi pula dia Ketua PPP, masak berani sih lakukan korupsi? Dalam amatan kami, kasus yang dibawa Samad Cs ini semacam kasus “inefisiensi di PLN” yang melibatkan Dahlan Iskan itu lho. Negara dirugikan karena adanya pemborosan penggunaan uang, bukan maksud korupsi. Coba saja ingat, para pejabat SBY berulang-ulang membela Sri Mulyani dan Boediono dengan alasan: “Salah kebijakan tidak bisa dikriminalisasikan”. Harusnya KPK berbuat yang sama dalam melihat kasus inefisiensi di tubuh Departemen Agama.

Tapi kalo nafsunya sudah politik, ya apapun kenyataan bisa digoreng sesuka hati…

Ya tinggal memanfaatkan media-media aneh, seperti MetroTV, Media Indonesia, Kompas, Detik.com, Tempo, dan sejenisnya. Ya gampanglah, mereka kan biasa memainkan nada “korupsitainment”. Gak ada niat baik berantas korupsi sesungguh-sungguhnya.

Kalau KPK dan Samad Cs gentle, kalau gentle ya, harusnya mereka membidik para konglomerat China pendukung Jokowi itu. Tanyakan ke mereka soal dana BLBI 500-600 triliun yang mereka bawa kabur ke luar negeri. Harusnya Samad Cs main kesana, bukan nyari-nyari kasus untuk melakukan “tembakan politik”.

Kita masih ingat kasus SPRINDIK Anas yang beredar secara liar, sebelum Anas ditetapkan sebagai tersangka. Waktu itu kan Samad dianggap bersalah soal beredarnya SPRINDIK itu. Lalu penyidik meminta untuk membuka pesawat Blackberry milik dia. Ternyata dia gak mau memberikan? Aneh, dia suka menyadap komunikasi orang; tapi giliran alat komunikasi dia sendiri tak boleh disentuh aparat. Lagian kenapa gak dipaksa saja ya? Kenapa harus minta izin dulu? Wong petugas KPK itu sering kok blusukan ke rumah orang, tanpa permisi dulu.

Orang-orang semacam Samad Cs itu kayaknya perlu didoakan agar lurus jalannya; tidak berdusta; tidak berkhianat; tidak menjual murah keadilan dan pemberantasan korupsi. Kalau tidak mau jalan lurus, semoga Allah SWT benamkan mereka dalam kehancuran mendasar karena telah mengkhianati amanat kebenaran dan kehidupan rakyat.

Kami yakin SDA tidak bersalah. Tapi seandainya dia benar-benar bersalah…seharusnya Abraham Samad Cs bersikap adil dengan menetapkan Jokowi sebagai tersangka dalam kasus Bus Transjakarta dan aneka kasus korupsi di Solo.

Kamu bisa jujur Mad…?

(Abah).


Prediksi Perolehan Partai Pada PEMILU April 2014…

Februari 22, 2014

Bismillahirrahmaanirrahiim.

[1]. Diperkirakan partisipasi rakyat (pemilih) dalam Pemilu nasional April 2014 masih cukup tinggi. Diperkirakan pada kisaran 40-50 %. Ya sebenarnya itu sudah penurunan hebat, tapi menurut fakta politik partisipasi 50 % masih relevan untuk menghasilkan perubahan formasi dan dinamika politik baru.

[2]. Dalam Pemilu April 2014, ada partai politik yang DIPERKIRAKAN akan mendapat peningkatan significant. Ada partai yang merosot tajam. Ada partai yang terancam punah. Ada partai yang cuma “ikut kontes saja”.

[3]. Partai yang diperkirakan mengalami kemajuan significant adalah sebagai berikut:

## PDIP. Dengan alasan, partai ini konsisten sebagai oposisi sejak era Megawati lengser pada 2004 lalu. PDIP seperti memetik hasil dari kesabaran dan konsistensinya sebagai partai oposisi.

## Partai Gerindra. Sejak Prabowo kalah dalam pilpres tahun 2009 lalu, kemudian seperti “hilang dari peredaran” karena dikabarkan mengalami sakit parah. Sejak itu Prabowo dan Gerindra aktif melakukan konsolidasi di bawah. Mereka sama seperti PDIP, selaku partai oposisi, tetapi bedanya Gerindra punya Prabowo yang dipercaya sebagai magnet politik yang bagus. Orang bilang, tahun 2004 ini adalah era Prabowo. Katanya begitu.

## Hanura. Ya Hanura masih eksis dan tampaknya akan berkembang lebih baik. Itu karena kerjasama Wiranto dengan si pemilik media, Hary Tanoe. Hary Tanoe meskipun termasuk politisi “sakit hati” dia buktikan dukungan besarnya kepada Hanura. Meskipun nantinya Hanura akan ditinggalkan, lalu pindah ke Perindo. Tapi dari promosi media-media milik Hary, hal itu mendongkrak suara Hanura.

## Nasdem. Nah, ini pendatang baru yang lumayan. Nasdem sukses membuat pencitraan politik. Sebagai partai, ia cukup sukses membangun kesan awal. Sebagai sosok “Surya Paloh” itu lain ceritanya. Tapi secara umum Nasdem akan eksis dan meraup suara lumayan. Ya prediksinya begitu.

[4]. Partai yang diperkirakan merosot ialah…

** Golkar. Dia merosot karena jeleknya pencitraan yang dibuat oleh Aburizal Bakrie. Mungkin ARB sudah pontang-panting sedemikian rupa, tapi wajahnya itu punya kesan “angker” atau “tidak ramah”. Maklum lah, wajah konglomerat. Wajahnya ARB semakin sering nampang di TV, justru membuat perasaan “tambah gak enak”. Kemungkinan Golkar akan menurun. Nilai penurunannya belum bisa diperkirakan.

** Partai Demokrat. Nah, partai ini bisa merosot tajam. Ia diperkirakan kalah, meskipun masih masuk tataran ET. Penyebabkan banyak elit Demokrat terlibat korupsi. Anas salah satunya. Kemudian perilaku Ruhut Sitompul dan Sutan Batoegana membuat rakyat Indonesia “muntah2” terus. Selain tentunya, semua berasal dari kinerja SBY yang gak bisa memimpin bangsa sama sekali.

** PKS. Nah, PKS juga diperkirakan akan mengalami penurunan lumayan. Alasannya karena kasus korupsi yang menimpa LHI dan Fathanah. Ini telah menyebar luas opininya sampai ke masyarakat kecil di bawah.

** PPP dan PKB. Dua partai ini juga berpeluang menurun suaranya. Meskipun nilai penurunannya kurang significant, karena jumlah suara mereka selama ini juga tidak significant. Kenapa menurun? Karena sepanjang 2009-2014 ini, kedua partai nyaris kehilangan kemampuan politiknya. Nyaris tak ada kiprah mereka yang bisa dilihat.

[5]. Partai yang terancam gulung tikar adalah PAN dan PBB. Partai seperti PKB dan PPP meskipun dapat suara kecil, tapi masih punya basis masa tradisional. Itu masih lumayan. Sedangkan PAN sudah kehilangan potensi sumber suaranya. Komunitas Muhammadiyah tak mau dikaitkan dengan PAN lagi. Proses politik di lapangan juga mengalami banyak kebuntuan.

Sedangkan PBB, seperti biasa, diperkirakan ia akan punah di Pemilu 2014 ini. Nanti, mungkin Yusril akan melakukan judicial review lagi terhadap aturan perundang-undangan yang ada, agar PBB bisa ikut pemilu lagi 5 tahun berikutnya. Nanti kalau kalah lagi, dia akan lakukan lagi judicial review ke sekian kalinya, sambil sesumbar sebagai “ahli hukum paling hebat di bumi Nusantara”. Padahal itu kan hukum sekuler. Hukum sekuler, dibanggain!

Demikian prediksi hasil Pemilu yang bisa disampaikan. Ya namanya juga prediksi, tidak bersifat mutlak. Hanya kira-kira saja. Okeh, semoga bermanfaat (bagi yang merasa dapat manfaat). Berjuanglah PKS! Harapan masih ada. He he he.

Admin.


Logo Kampanye TERJELEK…

Januari 27, 2014

Jujur saja, setiap melihat logo kampanye untuk Pilpres ini, kami merasa “resah”. Mengapa? Ya karena menurut kami, logo ini jelek sekali… sangat kampungan, tidak jelas artinya, terlalu memaksakan diri!

Itulah logo kampanye Pilpres Wiranto-Hary Tanoe… disingkat WIN-HT. Ya semua orang tahu, kalau huruf-huruf itu diambil dari nama WIraNto dan Hary Tanoe. Tapi masalahnya, apa mereka tidak punya tim kreatif ya? Darimana bisa memunjulkan logo aneh WIN-HT itu?

Coba kita kaji makna di balik “akronim” WIN-HT…

Gak Punya Tim Kreatif Pak...

Gak Punya Tim Kreatif Pak…

[a]. Secara bahasa, sebenarnya ia masuk ke ranah bahasa apa? Bahasa Inggris dengan kata “win” atau bahasa Indonesia? Kalau bahasa Indonesia, kita tidak mengenal kata “win”. Kalau bahasa Inggris, membacanya bagaimana: “Win eigh ti?”

[b]. Dari sisi pengucapan (lafadz) padanan kata WIN-HT itu tidak enak diucapkan. Tidak lancar atau tidak fasih. Bandingkan dengan padanan “HADE” (Heriyawan Dede Yusuf) atau “SBY-JK”. Orang Indonesia tidak enak mengucap kata “win hate”.

[c]. Dari sisi pemaknaan, WIN-HT itu bisa bermakna: “Mari kita menangkan Hary Tanoe!” Atau bisa juga bermakna: “Wiranto mem-back up Hary Tanoe.” Jadi maknanya selalu Wiranto menjadi pendukung Hary Tanoe. Padahal semua orang tahu, Hary Tanoe merapat ke Hanura (Wiranto) karena butuh SOS (save our soul).

[d]. Slogan WIN-HT menjadi lebih jelek lagi dengan konsep artistik yang didominasi unsur “kotak-persegi” yang diambil dari karakter dasar logo Partai Hanura. Sudah WIN-HT nya gak enak dicerna; konsep artistiknya bermotif dominan persegi, garis, dan sebagainya.

[e]. Tidak kalah anehnya. Slogan WIN-HT ditambahi motto: “Bersih Peduli Tegas.” Bersih dan Peduli kan slogan yang pernah dipakai PKS, lalu dipungut oleh tim sukses WIN-HT. Sedangkan Tegas kan sekedar representasi dari karakter Wiranto yang back ground militer: Tegas. Apa tidak ada kosakata lain yang lebih smart?

Ya… Hary Tanoe masuk Hanura kan untuk “mengobati sakit hati” setelah didepak oleh Nasdem Surya Paloh.  Singkat kata, Hary Tanoe berderai air mata setelah keluar dari Nasdem; lalu Wiranto melemparkan sapu tangan pink sebagai lap air matanya. Jadilah Hary Tanoe “jatuh cinta” ke Pak Wiranto, begitu juga sebaliknya.  Sebenarnya, banyak waktu itu yang ingin memeluk Hary Tanoe. Tapi tampaknya boss media itu lebih percaya dengan “cintanya” Wiranto.

Yo wis lah… Pokoknya menurut kami, logo WIN-HT itu dapat poin 2,3. Poin itu juga diberikan karena “kasihan”. Tapi jangan khawatir, masih banyak yang sama jeleknya, atau lebih parah. Termasuk yang bikin ngakak adalah iklan kampanye yang bunyinya begini: “Hatta Radjasa For President!” Dagelan opo iki, Pak? Menangani kementrian perhubungan saja gak becus, mau jadi Presiden?

Gitu deh….

(Mine).


10 Fakta Kelicikan KPK. Ayo Kritis Bro!

Januari 12, 2014

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Tahu tidak, setiap ada suara-suara kritis yang mengkritik KPK, selalu saja muncul pembelaan-pembelaan naif, seperti: “Mereka ingin melemahkan KPK. Mereka pro koruptor, tidak mendukung pemberantasan korupsi. Mereka tidak mau Indonesia bebas korupsi.” Dan omongan-omongan sejenis.

KPK memang lembaga anti korupsi; tapi isinya kan manusia-manusia juga yang tidak suci dari dosa dan hawa nafsu. Siapa menjamin bahwa sistem KPK dan orang-orangnya suci dan bebas dari dosa?

Satu fakta yang layak diangkat sebagai permulaan. KPK sudah berdiri sejak tahun 2003, di era Megawati. Berarti lembaga ini sudah 10 tahun eksis di negeri ini. Setelah sekian lama, apakah negeri kita jadi bebas korupsi? Apakah kehidupan kita jadi makmur, jadi sejahtera, jadi adil dan penuh sentosa? Ya tahu sendirilah.

Kalau memang KPK sangat sukses dalam pemberantasan korupsi, harusnya kehidupan kita semua ini berubah drastis; dari kemiskinan menjadi kemakmuran, dari pungli berubah menjadi administrasi yang rapi, dari skandal-skandal keuangan menjadi keberhasilan proyek-proyek pembangunan, dari kesemrawutan tatanan sosial menjadi kerapian dan disiplin. Di China itu tak ada lembaga semodel KPK, tapi mereka serius berantas korupsi, sehingga dampaknya besar bagi kehidupan rakyat China. Di kita ini, banyak omong, tapi hasil cuma secuil.

Cuma orang-orang bodoh yang percaya bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia bergantung eksistensi KPK. Cuma orang bodoh yang mau percaya hal itu. Ketahuilah, KPK itu hanya SEMACAM AKUARIUM, sekedar untuk memberitahu bangsa Indonesia bahwa di negeri ini sudah berlangsung pemberantasan korupsi. Padahal hasilnya sangat jauh dari harapan. Kalau KPK benar-benar gentle, harusnya bisa memberantas pengerukan kekayaan nasional oleh tangan-tangan asing.

Lembaga KPK ini kan sangat didukung oleh Amerika, agar menjadi semacam AKUARIUM tadi. Biar rakyat Indonesia tahu kalau di negeri ini ada pemberantasan korupsi. Biar tahu saja. Adapun soal keseriusan memberantas korupsi dan hasil nyatanya, itu masalah lain. Kita ini jadi semacam dikasih AKUARIUM DOANG, biar tidak bertanya-tanya soal lautan dan samudra.

“Ini nih, di akuarium ini sudah ada lautan dan samudra. Di lautan ada ikan dan karang, disini juga ada. Di lautan airnya biru, akuarium ini airnya juga biru. Sama kok, gak ada bedanya!” Begitulah logikanya.

Omong kosong klaim yang mengatakan bahwa KPK bisa memberantas korupsi di Indonesia. Itu hanya seperti logika, memindahkan pasir di truk dengan sendok. Apa bisa pasir di truk dipindahkan pakai sendok?

Bukan berarti kami anti pemberantasan korupsi, tapi kami anti dengan sandiwara busuk atas nama pemberantasan korupsi. Kalau serius berantas korupsi, jangan berlagak seperti selebritis atau pemandu sorak acara-acara infotainment. Harus sungguh-sungguh, massif, dan konsisten. Kalau orientasinya “asal jadi berita media” ya akhirnya jadi KORUPSITAINMENT, bukan kesungguhan memberantas korupsi itu sendiri.

Berikut adalah sebagian fakta kelicikan lembaha KPK:

[1]. Mereka tidak serius untuk membela posisi hukum mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Kita tahu, bahwa di balik kasus Antasari Azhar itu terdapat banyak kecurangan hukum yang menimpa Antasari. Keluarga Nasaruddin yang semula membenci Antasari akhirnya sadar bahwa Antasari bukan pelaku pembunuhan keluarga mereka. Mengapa KPK harus ikut bertanggung-jawab terhadap masalah ini? Karena Antasari Azhar ditetapkan sebagai tersangka ketika sedang menjabat Ketua KPK. Artinya, lembaga KPK ikut bertanggung-jawab atas nasibnya. Antasari tidak boleh dilupakan. Mungkin orang akan berdalih: “Itu kan bukan masalah korupsi. Kami tidak berhak masuk kesana.” Ini alasan naif. Yang terjadi pada kasus Antasari adalah korupsi hukum; itu lebih hebat ketimbang korupsi uang (kekayaan). Selama ini tidak ada komitmen dari Ketua KPK yang mana saja terhadap nasib Antasari; padahal dia dijebloskan ke penjara saat menjabat Ketua KPK.

[2]. Masih ingat kasus Bibit Samad dan Chandra Hamzah soal “Kriminalisasi Ketua KPK”? Waktu itu kedua Ketua KPK itu mengungkapkan bukti rekaman percakapan antara terdakwa korupsi dengan aparat hukum, yang intinya ada kesengajaan untuk menjebloskan kedua Ketua KPK ke tuduhan kriminal. Rekaman disebar di media dan online. Tapi masalahnya, secara prosedur kasus kedua Ketua KPK sudah masuk tahap penyidangan (P21). Tuduhan aparat melakukan kriminalisasi dijawab begini: “Mari kita buktikan, ada tidaknya kriminalisasi lewat mekanisme hukum!” Ternyata kedua ketua tersebut tidak mau. Keduanya memilih memainkan pengaruh media untuk melawan proses hukum. Akhirya SBY menurunkan tim pencari fakta untuk menengahi masalah; sampai akhirnya kedua Ketua KPK dinyatakan bebas lewat mekanisme Deponering. Ini kan sangat aneh, ketua lembaga hukum tidak mau menjalani proses hukum.

[3]. Dari berbagai kasus yang ditangani KPK banyak pelaku korupsi yang ditetapkan sebagai tersangka, setelah ditemukan bukti rekaman percakapan yang mengindikasikan tindak korupsi. Persoalannya, semua orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu kan rata-rata orang di luar tubuh KPK. Pernahkah ada rekaman percakapan antara pejabat-pejabat KPK dengan orang lain, lalu rekaman itu bisa dilihat oleh pihak lain. Jadi bukan hanya pihak KPK saja yang bisa memantau data dari mesin perekam tersebut. Tetapi kan aksesnya sampai saat ini tidak ada. Kalau KPK intens mengawasi orang lain; diperlukan juga KPK diawasi oleh pihak lain yang independen, agar lembaga ini tidak dipakai sebagai “alat pemukul politik”.

[4]. Ketika baru menjabat sebagai Ketua KPK, Abraham Samad berjanji, kasus Skandal Century akan diselesaikan dalam waktu SATU TAHUN. Tanggal 16 Desember 2011 dia dilantik di Istana Presiden, saat ini sudah dua tahun lebih, tetapi kasus Skandal Century belum kelar-kelar juga. Padahal bukti-bukti dan fakta sangat banyak. Dokumen-dokumen seputar Skandal Century itu sangat banyak sehingga harus diangkut memakai troli.

[5]. Dalam kasus beredarnya Sprindik soal penetapan Anas sebagai tersangka kasus Hambalang, pada 9 Februari 2013. Akibat kecerobohan itu Ketua KPK Abraham Samad diajukan ke sidang kode etik internal KPK. Singkat kata, dia dipersalahkan dengan sanksi sangat ringan. Harusnya kalau ketua lembaga anti korupsi mulai bermain-main cara kotor, Abdullah Hehamahua Cs jangan memberi sanksi ringan, tapi harus tegas. Kalau perlu dipecat, atau dijebloskan ke kasus pidana. Mengapa demikian? Kalau tidak tegas, nanti jabatan Ketua KPK itu bisa dipakai untuk “segala keperluan” di luar pemberantasan korupsi. Tapi yang sangat memalukan dan licik adalah: Abraham Samad saat itu menolak pesawat Blackberry-nya disita lalu dibongkar isinya! Nah, itu dia masalahnya. Sangat licik.

[6]. Dalam melaksanakan fungsinya KPK sering memakai cara-cara kotor, yaitu pembunuhan karakter terhadap calon-calon korbannya. Seharusnya, kalau menegakkan hukum ya hukum saja; harus dingin, presisi, tanpa emosi, tanpa membangun opini yang menyudutkan privasi para tersangka. Dalam kasus Al Amin Nasution, KPK menyebarkan rekaman percakapan Al Amin yang tertarik dengan cewek “berbaju putih”. Padahal soal cewek baju putih itu tak ada kaitannya dengan proses hukum. Itu masalah privasi Al Amin Nasution. Begitu juga dalam kasus Luthfi Hasan, KPK sengaja mem-blejeti Luthfi lewat seorang cewek muda yang bernama Darin Mumtazah. Lebih parah lagi tentang Ahmad Fathonah, KPK seperti mengaduk-aduk rumah-tangga orang itu. Bayangkan saja, dalam pengakuan KPK, mereka sudah mengikuti gerak-gerik Ahmad Fathonah, termasuk ketika yang bersangkutan masuk hotel. Kalau memang mereka serius menegakkan hukum, bukan mau membuat KORUPSITAINMENT, harusnya dia sudah menangkap Fathonah sebelum masuk hotel. Toh, berdasar data-data yang ada, Fathonah sudah akan disergap. Pertanyaan? Kenapa petugas KPK mesti menunggu yang bersangkutan “main congklak” dulu di kamar hotel? Ya kan tujuannya jelas, biar kasusnya heboh seheboh-hebohnya; nanti setelah itu Johan Budi akan bisa berpuas-puas nampang di depan media, sebagai “The Prince of KPK”.

[7]. Pejabat-pejabat KPK sangat doyan masuk ke acara Indonesia Lawyers Club (tadinya JLC). Acara itu kan disettiing oleh TVOne dan Karni Ilyas; keduanya tidak mewakili lembaga negara. Mereka itu media swasta yang pasti punya kepentingan dan cara-cara tertentu yang mereka lakukan. Kalau yang mengadakan acara adalah TVRI, okelah tak masalah. Tapi ini kan TVOne yang notabene pro Golkar (Aburizal Bakrie). Adalah sangat naif, ketua lembaga penegak hukum rajin kongkow di acara begituan. Kalau misalnya ingin memberi keterangan pers, lakukan secara resmi di board KPK, bukan di lapak orang lain.

[8]. Dalam kasus Luthfi Hasan ada hal yang aneh. Luthfi ditetapkan sebagai tersangka, dan langsung ditahan, dengan tuduhan menerima suap. Kata Johan Budi, saat penangkapan KPK sudah punya dua bukti yang cukup. Tapi belakangan divonis penjara lewat kasus pencucian uang. Cara KPK menjerat Luthfi: aset dan kendaraan Luthfi disita KPK, lalu ditaksir nilainya; kemudian Luthfi disuruh menjelaskan darimana saja uang yang dia pakai sehingga punya aset-aset seperti itu? Inilah yang oleh KPK disebut “pembuktian terbalik”. Cara KPK ini sangat berbahaya. Ia bisa menyasar banyak orang. Hati-hati kepada siapa saja yang punya banyak kekayaan, tapi pelupa, atau tidak rapi menyimpan kwitansi-kwitansi transaksi. Hati-hati Anda! Nanti bisa kena strategi “pembuktian terbalik” ala KPK. Jadi seolah KPK menerapkan strategi: “Tangkap dulu, urusan belakangan!” Ini cara-cara koboi dalam penegakan hukum.

[9]. Dalam berbagai kasus korupsi yang melibatkan Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan lainnya didapatkan banyak kesaksian tentang keterlibatan Irfan Baskoro alias Ibas, anak SBY. Banyak saksi-saksi yang mengatakan hal itu. Tapi mengapa Ibas tidak kunjung diperiksa oleh KPK; padahal kalau dalam kasus lain-lain, kesaksian tersangka korupsi menjadi bahan untuk penyidikan selanjutnya. Seharusnya Ibas dihadirkan dalam persidangan dan ditanya keterlibatannya. Hal itu bisa menjadi jalan untuk masuk menyelidiki keterlibatan keluarga Cikeas secara umum.

[10]. Dalam kasus yang melibatkan Anas Urbaningrum, juga ada hal yang aneh. Terutama masalah kronologi sampai Anas ditetapkan sebagai tersangka. Seperti kata orang, kok bisa SBY mendesak-desak agar kasus Anas segera diselesaikan? Kemudian Anas ditetapkan sebagai tersangka setelah ada desakan-desakan itu. KPK menolak tudingan ini. Tapi fakta berbicara, KPK seperti “mati nyali” kalau sudah berbicara posisi orang-orang Cikeas. Seperti sosok Bunda Putri yang merupakan kunci membuka proyek-proyek keluarga Cikeas, tidak jelas bagaimana kelanjutannya. Dalam kasus Anas, dia dituduh terlibat menerima mobil Harrier yang paling harganya berapa lah; tapi KPK membuat masalah ini seolah merupakan hajat hidup bangsa Indonesia. Kelihatan banget kalau mereka bekerja “asal tersangka dapat dihukum”. Ini kan preseden yang tidak bagus. Harga mobil Harrier itu tak seberapa dibandingkan kehebohan kasus ini di media dan di mata masyarakat. Ya, inilah metode pemberantasan korupsi ala KPK.

Kami meyakini, KPK ini hanya semacam “akuarium” saja. Sekedar sebagai “hiburan” buat rakyat Indonesia bahwa sedang ada pemberantasan korupsi. Tapi adanya KPK tak akan bisa memberantas korupsi sebenarnya, yaitu: pengerukan kekayaan nasional oleh tangan-tangan asing! KPK ini hanya semacam pengalihan saja. Percayalah!

(Mine).


Cara Penegakan Hukum KPK Membabi Buta

Mei 30, 2013

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Mula-mula harus disadari bahwa KPK adalah sebuah lembaga hukum resmi. Mereka ini termasuk penegak hukum bersama jajaran kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan instrumen-instrumen hukum ad hoc lainnya. Fungsi KPK adalah penegakan hukum, khususnya dalam ranah pemberantasan korupsi. Sebagai penegak hukum, KPK juga terikat oleh hukum; kalau tidak begitu, lalu apa artinya ia disebut penegak hukum? Intinya, penegak hukum harus melaksanakan tugasnya sesuai prosedur hukum, tidak mentang-mentang, tidak membabi-buta.    

Masih teringat momen penting, sesaat sebelum Antasari Azhar, mantan Ketua KPK, dijatuhi vonis hukum. Saat itu Antasari ditanya, apakah dia yakin akan memenangkan perkara ini? Dia menjawab yakin. Begitu pun isteri Antasari meyakinkan, bahwa suaminya adalah tipe suami yang baik, tidak seperti yang digambarkan media dia punya affair dengan Rani Yuliani. Kajian hukum atas perkara ini tidak bisa membuktikan keterkaitan Antasari dengan Rani. Bahkan menurut visum dokter, korban Nasaruddin dibunuh dari jarak jauh, bukan tembakan jarak dekat. Keluarga Nasaruddin yang semula menyerang Antasari akhirnya memahami, bukan dia pelakunya.

Antasari adalah korban rekayasa hukum yang sebenarnya. Berbeda dengan Chandra Hamzah dan Bibit Samad yang membangun opini “kriminalisasi KPK” untuk menghindari proses hukum. Antasari lebih gentle dari seluruh pimpinan KPK yang datang kemudian; dia penegak hukum, tapi tidak anti proses hukum. 

Dalam momen berbeda, seorang model Vitalia Shesya, dalam acara ILC, mengaku barang-barang pemberian Ahmad Fathanah, telah dikembalikan ke KPK. Dia juga mengaku, pernah diberi uang jajan dan biaya pengobatan oleh Fathanah. Bila KPK menuntut semua pemberian itu dikembalikan, Vitalia janji akan mencicil. Bahkan dia bersedia “menjual badannya” untuk menutupi hutang ke KPK.  Itu pun disampaikan sambil menangis.  Saya merasa sangat ngeri mendengar istilah “menjual badan” itu. Mestinya Karni Ilyas bisa mengarahkan dialog sehingga santun dan tidak vulgar. 

Saya melihat betapa romantisnya Vitalia setiap menyebut nama Fathanah. Dia selalu menyebut “Mas Ahmad”. Dia menampakkan rasa hormat dan sayang. Bagi orang yang sudah dewasa dan peka, akan mengerti di balik panggilan lembut “Mas Ahmad” itu ada makna keintiman yang hanya mereka ketahui berdua, dan diketahui Allah Ta’ala dan para Malaikat ‘Alaihimussalam

Ilustrasi seputar Antasari hanya sekedar mengingatkan, bahwa KPK pernah punya pimpinan yang gentle, berani menghadapi proses hukum. Bukan seperti Busyro Muqaddas dan kawan-kawan yang selalu berlindung di balik kata “kriminalisasi KPK”. Katanya mengerti hukum, tapi tak berani menghadapi proses hukum? Dalam proses penyidikan Komite Etik KPK, Abraham Samad juga menolak menyerahkan Blackberry-nya untuk diselidiki. Aneh, pimpinan lembaga hukum kok menolak proses penyidikan? Bisa jadi di Blackberry itu terdapat bukti kuat yang bisa menjebloskan dia ke penjara. 

Ilustrasi seputar Vitalia sekedar untuk menjelaskan, betapa KPK sudah membabi-buta dalam menerapkan pasal-pasal “pencucian uang”. Begitu membabi-buta, sampai Vitalia menantang untuk “menjual badannya” demi membayar hutang ke KPK. 

Sebenarnya, awal kasus ini adalah tentang kasus penyuapan yang dilakukan orang-orang PT. Indoguna ke Ahmad Fathanah. PT. Indoguna sedianya akan memberikan suap senilai Rp. 40 miliar. Tahap awal mereka memberikan uang muka senilai Rp. 1 miliar ke tangan Fathanah, di Hotel Le Meredien. Proses penyerahan uang itu tertangkap oleh KPK, lalu Fathanah ditetapkan sebagai tersangka. Tentu saja uang yang baru diterima Fathanah disita oleh KPK. 

Nilai material uang suap yang sudah terbukti diberikan kepada Fathanah adalah Rp. 1 miliar. Sisa uang suap yang dijanjikan, Rp. 39 miliar, masih di kantong PT. Indoguna, karena belum diberikan ke Fathanah. Sementara uang 1 miliar di tangan Fathanah sebagian sudah dipakai, termasuk memberi ke Maharani Rp. 10 juta. Uang lainnya sudah disita KPK (nilainya mungkin skitar Rp. 970 juta). Jadi uang suap yang dipakai Fathanah paling sekitaran Rp. 30 juta. Sedangkan  uang ratusan juta, atau puluhan miliar, itu tidak ada di tangan dia. 

Disini ada fakta yang harus dilihat secara cermat: 

[a]. Uang suap yang benar-benar diterima Fathanah dalam kasus ini paling sekitar Rp. 30 jutaan. Selebihnya sudah disita KPK; sedangkan janji tambahan uang dari PT. Indoguna, masih di tangan mereka, belum pindah tangan ke Fathanah. 

[b]. Secara material, kasus ini tidak ada kaitannya dengan kerugian negara, karena pihak yang menyuap adalah swasta (PT. Indoguna), yang disuap juga orang swasta (Fathanah) bukan mewakili negara. Fathanah bukan siapa-siapa. Dia bukan menteri, bukan PNS, bukan pejabat, dan sebagainya. 

Jadi kasus ini sebenarnya susah untuk diangkat sebagai kasus penyuapan, karena kedua belah pihak (penyuap dan yang disuap) tidak mewakili negara. Maka itu kemudian KPK tergopoh-gopoh, sehingga cepat-cepat mengalihkan masalah ke kasus TPPU (tindak pidana pencucian uang). Awalnya ranah suap, lalu beralih ke TPPU. 

Mari kita melihat masalah ini dari kacamata TPPU. Anggaplah Fathanah telah melakukan kejahatan pencucian uang. Benarkah langkah-langkah yang ditempuh KPK selama ini? 

Perlu dijelaskan, gambaran proses “pencucian uang” kira-kira sebagai berikut: Seseorang mendapat uang kriminal (misalnya hasil korupsi), lalu uang itu dimasukkan ke usaha bisnis legal sebagai investasi, sehingga setelah melalui proses internalisasi, ia menjadi uang legal. 

Untuk terjadinya tindak pencucian uang, harus terpenuhi beberapa syarat: ada pelaku, ada uang hasil kejahatan, ada tindakan kejahatan, ada pihak penerima uang hasil kejahatan, ada proses pemberian uang dari pelaku ke penerima. Semua ini harus jelas bukti-buktinya. Tidak bisa dibuktikan hanya melalui opini Johan Budi, atau pemberitaan media yang massif. 

Katakanlah, misalnya si pelaku adalah Ahmad Fathanah. Si penerima uang, misalnya Vitalia Shesya. Lalu kejahatan yang telah dilakukan Fathanah apa? Kalau dia berbuat jahat, uang hasil kejahatannya mana dan berapa nilainya? Adakah bukti pemberian uang dari pelaku ke penerima? 

Kalau kejahatan Fathanah adalah menerima suap dari PT. Indoguna, itu bukan termasuk pidana suap (korupsi), karena kedua belah pihak sama-sama orang swasta. Kecuali kalau yang menerima uang suap itu Menteri Pertanian Suswono, itu baru penyuapan.  Jadi Fathanah tidak bisa disebut telah “mencuci uang” kalau tidak terbukti adanya tindak kejahatan dia. Pencucian uang dari hasil korupsi, harus terbukti dulu ada tindak korupsinya. Kalau tak ada tindak korupsinya, tidak bisa dituduh melakukan pencucian uang. 

Katakanlah, Fathanah telah mengirim uang ke sejumlah wanita. PPATK mencatat katanya ada 40-an wanita. Apa masalahnya? Apa tidak boleh memberi uang ke orang lain? Apa tidak boleh memberi uang ke kaum wanita? Sah-sah saja kan member uang. Misalnya, Fathanah memberi uang ke ibunya, adik wanitanya, bibinya, keponakan wanitanya, dan seterusnya. Apa yang begitu bisa dipastikan sebagai pencucian uang? 

Harus terbukti dulu: apa kejahatan Fathanah dan berapa nilai nominal kejahatannya? Ini harus terbukti dulu. Kita tidak boleh sembarangan menuduh ini itu, sebelum terbukti sah secara hukum. 

Sejak awal kita sudah sampaikan, uang kejahatan yang benar-benar terbukti menurut KPK di tangan Fathanah adalah Rp. 1 miliar, dikurangi beberapa puluh yang dipakai oleh Fathanah (misalnya untuk perbuatan mesum). Dengan asumsi, itu benar-benar tindak penyuapan. Sedangkan Fathanah dan PT. Indoguna sama-sama orang swasta, sehingga tak merugikan negara sama sekali. 

Selain itu, hal ini sangat penting sekali, tidak semua uang yang berasal dari Fathanah adalah hasil kejahatan, dan tidak setiap uang yang diberikan oleh Fathanah adalah pencucian uang. Bisa jadi Fathanah punya bisnis-bisnis legal dan usaha, lalu dia sering memberi belanja kepada orang-orang di sekitarnya, termasuk uang yang dia berikan untuk memenuhi syahwatnya. 

KPK tidak boleh sembarangan menuduh, menyita aset-aset, atau menetapkan orang sebagai penjahat, sebelum benar-benar terbukti secara hukum tindak kejahatannya. Mereka tidak boleh melakukan “killing by press” terhadap sosok Fathanah dan orang-orang di sekitarnya. Andai saja dia berbuat mesum, amoral, banyak wanita simpanan, dan seterusnya; KPK tidak boleh masuk ke ranah itu. Mereka cukup berdiri tegak di ranah hukum saja. KPK tidak boleh berubah menjadi MEDIA INFOTAINMENT semisal Insert, Silet, Halo Selebritis, Kroscek, dan lainnya. 

Sangat ironi sekali ketika KPK berusaha menyita seluruh aset-aset Fathanah, termasuk yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Disini menyalahi beberapa fakta hukum yang kuat:  

[1]. Bukti uang yang ditemukan KPK pada Fathanah sekitar Rp. 1 miliar, kurang beberapa puluh juta. Uang itu pun sudah disita KPK. Secara faktual yang dianggap bukti material hanya beberapa puluh juta itu. Ia tak ada kaitannya dengan aset-aset Fathanah yang lain dan uang-uang yang dia berikan kepada banyak orang. 

[2]. Uang beberapa puluh juta yang sudah dipakai oleh Fathanah, itu tak bisa disebut sebagai uang suap, sebab kedua belah pihak (Fathanah dan PT. Indoguna) sama-sama swasta. Sedangkan tindak korupsi suap terkait dengan institusi negara. Apa salahnya sebuah perusahaan swasta seperti PT. Indoguna memberi uang kepada kolega-kolega bisnisnya? Apa itu salah? Apa itu melanggar hukum? 

[3]. Transaksi keuangan yang dilakukan Fathanah, kapan pun itu dan dengan siapapun dia bertransaksi, mula-mula harus diklaim sebagai transaksi yang sah. Transaksi itu boleh disebut “pencucian uang” kalau KPK bisa membuktikan kejahatan Fathanah dan nilai kerugian negara yang ditanggung akibat kejahatan itu. Kalau mereka tidak mampu membuktikan, semua transaksi itu sah. Logikanya seperti sebuah masjid menerima sumbangan uang dari masyarakat. Maka semua sumbangan ini dinilai sebagai infak dan sedekah, selama kita tidak bisa membuktikan bahwa seseorang melakukan korupsi, lalu memasukkan sebagian hasilnya ke kencleng masjid. 

[4]. Misalnya orang seperti Fathanah bekerja sebagai makelar proyek. Tidak semua makelar proyek mendapatkan harta haram dari pekerjaannya. Misalnya, dia membantu menjualkan tanah seluas 5 ha, lalu mendapat fee senilai 50 juta. Uang 50 juta ini seperti uang jasa. Itu adalah legal. Misalnya, seseorang berjasa membantu sebuah perusahaan mendapatkan sebuah proyek dari negara. Karena berjasa, dia dapat uang fee sejumlah tertentu. Itu adalah sah dan legal. Bisa jadi, Fathanah membiayai kehidupannya, membeli aset-aset, member barang-barang ke orang-orang tertentu, dari hasil pekerjaan sebagai makelar proyek itu. 

[5]. Boleh saja Fathanah dijerat pasal suap atau pencucian uang. Boleh-boleh saja. Tetapi KPK harus bisa membuktikan kejahatannya secara faktual, dengan bukti-bukti materiil, dan ada fakta kerugian negara akibat kejahatan itu. Kalau KPK tak bisa membuktikan, mereka tak boleh memvonis tersangka, menyita aset-aset, mempreteli pemberian orang, dan sebagainya. 

[6]. Dan satu lagi, KPK dalam penegakan tidak boleh melakukan “pembunuhan karakter” kepada seseorang, tidak boleh main obral statement di media, atau bersenjatakan opini-opini. Sebagai penegak hukum, mereka harus berdiri  di atas prinsip hukum, bukan main opini. Adapun soal istilah “kriminalisasi KPK” yang sering didengung-dengungkan oleh Busyro Muqoddas dan kawan-kawan, mari kita uji hal itu sesuai kajian akademik, bukan isu media. Jika KPK melakukan aneka kezhaliman hukum, mereka bisa dituntut balik atas segala kerugian yang menimpa orang-orang yang dituduhnya. Berhati-hatilah KPK, Anda sedang berdiri di atas pijakan yang rapuh. 

Cara-cara penegakan hukum yang membabi-buta sangat berbahaya. Misalnya, ada kawan Anda berbuat korupsi senilai Rp. 100 juta. Akibat itu, semua harta dia yang bernilai Rp. 10 miliar disita semua, untuk barang bukti korupsi. Cara begini sangat berbahaya. Nanti para penegak hukum bisa merampas harta manusia seenaknya. Termasuk ketika Anda pernah ditraktir ke Warteg oleh kawan tersebut, Anda dipanggil oleh KPK sebagai saksi. Lalu –maaf beribu maaf- kotoran Anda yang sudah masuk WC setelah makan di Warteg, harus dibawa ke persidangan sebagai barang bukti. Kemudian Pak Hakim harus berkali-kali menunda persidangan, karena pingsan terus, tidak kuat mencium “sisa metabolisme” dari sejumlah makanan Warteg. Cara-cara demikian sangat mengerikan. 

Tulisan ini saya buat, bukan untuk membela Fathanah. Sama sekali bukan. Tapi untuk meluruskan proses hukum itu sendiri. Fathanah boleh dijebloskan ke penjara dengan hukuman seberat apapun, asalkan dia benar-benar terbukti bersalah. Tapi dia juga berhak mendapat keringanan atau kebebasan, kalau institusi hukum tak bisa membuktikan kesalahannya. Kalau institusi hukum tak bisa membuktikan, ya salah sendiri, mengapa mereka lemah dan rapuh? 

Sejujurnya, kami sangat tidak suka dengan kasus-kasus korupsi, kasus amoralitas, mempermainkan wanita, dan seterusnya. Inginnya sih, para penjahat korupsi dan penoda wanita, diperlakukan sama, yaitu dihukum mati. Tapi bagaimana lagi, kita harus konsisten dengan aturan main yang sudah disepakati. Kalau aturannya sudah demikian, ya bagaimana lagi? 

Itulah mengapa Nabi Saw menjelaskan prinsip universal penerapan keadilan Islam. Beliau bersabda: “Lau saraqat Fathimatu ibti Muhammad la qatha’tu yadaha” (seandainya Fathimah bintu Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya). Konsistensi dalam penegakan keadilan telah Nabi Saw mulai dari keluarganya sendiri. Begitu juga, para insan penegak hukum, harus menegakkan hukum dari diri mereka sendiri. 

Wallahu a’lam bisshawaab. 

(Abinya Syakir). 


Jangan Mencaci-maki A. Fathonah !!!

Mei 12, 2013

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Saat ini A. Fathonah benar-benar terpuruk. Kasus pelanggaran hukum yang dia lakukan, semakin terkuak. Lebih dari itu, kasus isteri simpanan, pemberian hadiah kepada cewek-cewek cantik, juga terungkap. Keluarga A. Fathonah sampai membuat pernyataan bahwa dia tak mewakili sikap keluarga besarnya di Makassar sana.

Dalam kondisi terpuruk begini, sebagian orang memilih jalan mencaci-maki A. Fathonah, menghinanya, mengolok-oloknya, menjadikannya parodi, dll. Lebih-lebih, dia itu fasih bahasa Arab, sarjana studi Islam, dan seterusnya.

Jangan Hinakan Dia !!!

Jangan Hinakan Dia !!!

Tapi kami menyarankan, janganlah menghina A. Fathonah, mencaci-makinya, menjadikannya olok-olok, dan seterusnya. Kita kecewa, kesal, mengkritik, mengecam, mengingkari; boleh, boleh, boleh. Tapi jangan sampai masuk ke ranah penghinaan atau pelecehan pribadinya. Cukup kita menyalahkan perbuatan dan kelakuannya, serta berharap dia dapat hukum seadil-adilnya.

Mengapa kami sarankan demikian?

Karena begini Saudaraku… Anda belum pernah berada dalam posisi seperti A. Fathonah; Anda bisa jadi belum dibukakan pintu-pintu kekayaan yang mudah dan uang berseliweran; Anda bisa jadi belum menghirup jantungnya dunia hedonisme, kafe kafe, dunia malam, godaan cewek-cewek seksi, dan seterusnya. Nah, A. Fathonah sudah mengalami itu dan ternyat dia gagal (terjerumus).

Dalam posisi demikian, alangkah bijak kalau kita tidak memaki-maki, menjadikan dia olok-olok, atau menghinanya serendah mungkin. Sebab bila suatu saat Anda menghadapi situasi yang sama, lalu jatuh juga, Anda tidak akan dihina-dinakan manusia. Ini penting.

Kita tak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kerap kali orang yang menahan diri, dia akan selamat; sementara mereka yang semena-mena, biasanya akan terperosok dalam lubang yang sama. Hendaklah kita takut akan “makar” Allah Ta’ala.

Kecuali untuk kejahatan terang-terangan, kedurhakaan yang terbuka, pembangkangan Syariat yang nyata. Dalam posisi itu, kita boleh menyerang seseorang demi menyelamatkan martabat Syariat itu sendiri. Tapi kalau kejahatan seseorang tertutup, tidak tampak secara terbuka, lebih baik kita salahkan perilaku dan perbuatannya; bukan individunya.

Dulu pernah ada seorang pemuda di Madinah. Dia sering minum khamar, tertangkap, lalu dihukum. Meskipun sudah berkali-kali kejadian demikian, dia tetap saja mengulang perbuatannya. Sebagian Shahabat kesal dan memukulinya dengan sandal. Bahkan ada yang melaknatinya. Tapi Rasul Saw melarang hal itu. Kata Nabi Saw, “Kalian jangan menolong setan atas orang itu.” Maksudnya, kalau harga diri orang itu sudah dihinakan sedemikian rupa; dia bisa putus asa, atau dia akan memilih melakukan kejahatan yang lebih hebat lagi. Nah, itu sama artinya dengan menolong setan agar lebih mudah menghancurkan orang itu.

Demikian, semoga yang sederhana ini bermanfaat. Jazakumullah khair.

Mine.