Imam Al Albani dan Jihad

Mei 11, 2015

>> Beliau sering dikritik tentang Jihad. Tapi tak ada salahnya kita lebih BIJAK memahami pendapatnya.

>> Smula saya ikut mengkritik juga, tapi kemudian merasa LEBIH BAIK bersikap BIJAK. Tentu posisi saya sekedar pengamat, bukan ulama.

>> Dua pendapat Imam Al Albani yang sering dikritik: a. Jihad harus ada imam terlebih dulu; b. Para pejuang Palestina hendaknya hijrah dulu keluar dari Palestina, lalu susun kekuatan untuk melawan Zionis Israel.

Sikapi Ulama dengan BIJAKSANA

Sikapi Ulama dengan BIJAKSANA

[1]. Dari dua pendapat di atas sebenarnya ada BUKTI bahwa beliau setuju dg Jihad tanpa imam. Buktinya beliau dukung perlawanan kontra Zionis, tanpa mensyaratkan ada imam dulu.

[2]. Kalau mau jujur, bicara dalam level Syariat Islam, namanya JIHAD FI SABILILLAH, memang harus ada imam. Jihad Nabi Saw, Khulafaur Rasyidin Ra, imam-imam kaum Muslimin, MAYORITAS bersama imam. Mungkin Imam Albani berpijak di sini.

[3]. Tapi BUKAN BERARTI Jihad membela diri, meski tanpa imam, dianggap tidak boleh. Tentu bukan begitu. Sebab riwayat-riwayat banyak berbicara, keutamaan membela harta, jiwa, agama, kehormatan. Pastilah Imam Albani tahu riwayat-riwayat itu.

[4]. Terkait Jihad di Palestina, hal ini membuktikan bahwa beliau dukung Jihad membela diri. Dalam satu fatwa tentang bom ISYTIHAD, beliau juga dukung, dengan syarat atas perintah imam/komando Jihad. Bagaimana tidak mendukung, beliau dan keluarga keluar dari Albania karena agresi kaum komunis -laknatullah ‘alaihim-.

[5]. Saat beliau fatwakan Muslim Palestina hijrah, tentu bukan agar mengosongkan negeri agar Zionis leluasa menguasainya. Tapi mengeluarkan sebagian pejuang agar bisa MEMPERKUAT DIRI di wilayah aman. Setelah kuat, balik lagi ke Palestina untuk melawan Zionis. FAKTANYA, dengan atau tanpa fatwa itu, para pejuang Palestina membangun kekuatan di luar wilayah Palestina Israel. Itu sudah dilakukan dan banyak.

>> BILA ada kekurangan-kekurangan pada fatwa JIHAD Syaikh Al Albani, mungkin karena beliau “kurang mahir” dengan dunia Jihad di lapangan. Tak ada salahnya memaklumi.

>> UNTUK ulama sekaliber beliau, kalau kita tidak mau memberi ‘udzur, lalu siapa lagi yang akan selamat? Wallahi, kita perlu bersikap bijak kepada pelayan-pelayan Sunnah Nabawiyah.

Wallahu a’lam bisshawab.

(WaterFlow).


Kebohongan Besar: Bailout Century Menyelamatkan Ekonomi Indonesia!

Maret 1, 2010

Dari pandangan akhir fraksi-fraksi dalam Pansus Bank Century, mayoritas menyatakan bailout Bank Century merupakan kebijakan yang melanggar UU dan kasus tersebut perlu dibawa ke ranah hukum. Tetapi pihak Pemerintah dan Partai Demokrat ngotot ingin membawa kesimpulan Pansus seperti yang mereka inginkan. Setidaknya, mereka ingin agar kesimpulan kasus bailout Bank Century sama seperti pandangan akhir fraksi Demokrat.

Para pembela bailout Bank Century seperti Sri Mulyani, Boediono, anggota Pansus  Demokrat (khususnya Ruhut Sitompul), Sutan Batoegana, Amir Syamsuddin, Deny Indrayana, Chatib Bisri, Ihsan Fauzi, Christianto Wibisono, dll. rata-rata memakai argumentasi yang sama. Mereka mengklaim, bailout Bank Century merupakan tindakan yang tepat untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi November 2008. Kalau tidak dilakukan bailout bisa terjadi kerusakan sistemik pada sistem perbankan nasional. Lebih jauh mereka mengklaim, bahwa kondisi ekonomi saat ini yang relatif aman dan terkendali, merupakan bukti keberhasilan dari kebijakan bailout Bank Century. Lagi pula, masih kata mereka, bailout Century tidak merugikan keuangan negara sedikit pun, malah menguntungkan.

Menurut para pakar, bailout Bank Century dan dampak sistemiknya terhadap sistem perrbankan Indonesia bersifat debatable. Penentang bailout Century telah panjang-lebar mengemukakan argumen mereka; sedang pembela bailout juga ngeyel dengan alasan-alasannya. Alasan yang sangat lucu disampaikan oleh Chatib Bisri di depan forum sidang Pansus. Dia menuduh para penentang bailout Century sebagai “pro Neolib” karena menentang kebijakan negara menyelamatkan Bank Century. [Kalau bank milik swasta, jumlah nasabah kecil, dan rusak karena dirusak oleh pemiliknya sendiri, negara disuruh ikut campur menyelamatkan bank semacam itu. Tetapi kalau paket subsidi untuk rakyat kecil, negara diminta “cuci tangan” agar tidak membebani anggaran. Inilah model pemikiran Neolib paling konyol].

Tercium aroma KEBOHONGAN SISTEMIK yang sangat tajam.

Sebenarnya, kalau kita melihat situasi ekonomi pada 3 tahun terakhir, termasuk ketika terjadi krisis keuangan global tahun 2008-2009, kita akan melihat bahwa klaim para pendukung bailout Bank Century itu mengada-ada. Mereka mendramatisasi sesuatu yang sebenarnya tidak serius dampaknya.

Mari kita buka kembali analisis kritis tentang koneksi antara bailout Bank Century dengan posisi Indonesia di tengah krisis keungan global.

[1] Kita harus sangat paham, bahwa posisi Bank Century dalam ranah perbankan nasional sangat kecil, hanya 0,5 % aset perbankan nasional. Bank ini mau diutak-atik seperti apapun, tidak akan bisa mengguncang sistem perbankan nasional. Kalau mau dipaksakan, bank 0,5 % bisa mengacaukan sistem perbankan nasional, itu berarti kontruksi sistem perbankan Indonesia amat sangat rapuh. Guncangan sekecil apapun bisa merusak bangunan sistem perbankan secara keseluruhan. Para pembela bailout harus menjawab pertanyaan ini, “Apakah sistem perbankan di Indonesia memang sangat rapuh?” Kalau mereka menjawab ya, para nasabah bank di seluruh Indonesia baru boleh merasa cemas. Jika struktur perbankan diklaim sangat rapuh, klaim seperti ini justru yang bisa merusak sistem perbankan. Lagi pula, jika konstruksi perbankan Indonesia memang rapuh, lalu apa saja kerja Bank Indonesia? Apakah mereka kerjanya hanya melamun atau main facebook?

[2] Ada dua kasus penutupan bank yang layak menjadi perbandingan. Pertama, penutupan Bank IFI tahun 2009. Jika Century diselamatkan, mengapa IFI dibiarkan sehingga mati? Kedua, penutupan Bank Indover. Alasan yang dipakai oleh Pemerintah untuk menutup Indover juga alasan “dampak sistemik”. Ternyata, setelah ditutup tidak terjadi masalah apa-apa. Kedua kasus ini merupakan contoh praktis, bahwa bailout Bank Century tidak bersifat fair.

[3] Katanya, bailout Bank Century dilakukan, demi menyelamatkan sistem perbankan nasional dari kehancuran akibat krisis global. Artinya, kebijakan bailout itu ditujukan demi kebaikan sistem ekonomi nasional. Jika demikian, mengapa sebelum melakukan bailout Bank Century, pihak Bank Indonesia, KSSK, Menteri Keuangan, LPS, dll. tidak konsultasi dulu dengan DPR? Padahal ketika akan menutup Indover, mereka melakukan konsultasi ke DPR. Andaikan masalah Century dampaknya hanya bagi bank itu sendiri, tidak masalah tanpa konsultasi. Tetapi jika dampaknya dianggap mengancam perekonomian nasional, jelas harus konsultasi. Untuk apa di DPR ada komisi tentang perekonomian, jika tidak dimanfaatkan? Disini tampak jelas ketidak-jujuran Sri Mulyani dkk. Mereka mengklaim menerapkan kebijakan demi ekonomi negara, tetapi tidak melibatkan DPR.

[4] Bailout Bank Century jelas merugikan uang negara. Dana LPS Rp. 6,7 triliun dikucurkan ke manajemen Bank Century yang sekarang menjadi Bank Mutiara itu. Kerugian ini bisa terjadi karena beberapa alasan: (i) LPS mengeluarkan uang negara 6,7 triliun, padahal uang sebesar itu bisa dipakai untuk tujuan-tujuan lain yang lebih bermanfaat. Sekurangnya, dana itu tetap berada di LPS sebagai dana cadangan untuk fungsi-fungsi insitusional LPS sendiri; (ii) Adanya kebocoran-kebocoran dalam pengelolaan dana 6,7 triliun, karena adanya transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan awal bailout itu sendiri; (iii) Dalam sistem keuangan modern, dianggap sebagai kerugian, ketika suatu dana dipakai dalam kurun waktu tertentu dengan tidak menghasilkan manfaat (benefit) apapun.

Misalnya, Bank Mutiara dimodali 6,7 triliun. Setelah beberapa tahun bank itu dijual ke investor dengan harga sama. Bahkan merupakan kecelakaan manajemen, jika ia dijual ke investor dengan harga lebih rendah dari 6,7 triliun. Logikanya, dana 6,7 triliun jika ditanamkan untuk suatu proyek investasi yang menguntungkan, akan mendatangkan keuntungan besar. Sementara jika ditanamkan di Bank Mutiara, sifatnya hanya “kerja bakti” selama bertahun-tahun. Tanya ke Sri Mulyani dkk., apakah mereka mengenal istilah “kerja bakti” keuangan?

[5] Para pembela bailout Bank Century selalu mengatakan, jika Bank Century tidak diambil-alih oleh LPS, tetap saja Pemerintah harus memberikan dana talangan kepada para nasabah Bank Century yang memiliki simpanan 2 milliar ke bawah. Kalau ditotal, talangan itu bisa mencapai 4 triliun rupiah. Tetapi masalahnya, para nasabah bank berhak mendapat dana talangan, jika kondisinya memenuhi syarat. Misalnya, kerusakan di Bank Century terjadi bukan karena kejahatan perbankan yang dilakukan oleh para pemiliknya. Jika setiap nasabah bank otomatis mendapat talangan, dalam kondisi apapun, maka instumen talangan dalam sistem perbankan bisa membuat bank-bank di Indonesia dijarah sesuka hati oleh para bandit-bandit perbankan. Dalam kasus Bank Century, sebelum LPS menjamin uang para nasabah, bank itu jelas harus diawasi secara ketat, agar tidak terjadi kejahatan perbankan. Dan Bank Indonesia pun sudah memasukkan Bank Century dalam regulasi pengawasan khusus. Lalu apa artinya “pengawasan khusus” itu sehingga Bank Century collapse, lalu negara disuruh menalanginya memakai uang LPS? Bank Indonesia serius mengawasi, atau hanya main-main saja, sambil buka-buka facebook? Kesalahan Bank Indonesia dalam mengawasi Bank Century jelas-jelas merupakan pelanggaran UU.

[6] Kebijakan bailout Bank Century sangat tidak tepat. Mengapa? Sebab sejak semula Bank Century itu sendiri sudah banyak masalah. Bahkan ia masuk pengawasan khusus Bank Indonesia. Di tubuh Bank Century terjadi kejahatan-kejahatan perbankan oleh pejabat atau pemilik bank tersebut. Sri Mulyani mengakui hal itu dalam konferensi pers pasca pandangan akhir fraksi-fraksi di Pansus. Robert Tantular sendiri diproses di pengadilan dan diganjar hukuman 5 tahun. Seharusnya negara menolong bank-bank lain yang bermasalah, tetapi tidak terjerumus kejahatan perbankan. Apalagi katanya, Bank Indonesia mengidentifikasi ada 23 bank yang berpotensi bermasalah. Seharusnya dana talangan diarahkan untuk membantu bank-bank tersebut. Atau jika tidak, negara lebih memprioritaskan membantu perusahaan-perusahaan atau usaha UKM yang terancam kolaps akibat krisis keuangan global. Ibaratnya, memberi modal kepada seorang sarjana yang menganggur, lebih baik daripada memberikan modal kepada preman yang terkenal kejahatannya. Pejabat-pejabat yang terlibat dalam bailout Bank Century bisa dianggap sebagai orang-orang sembrono yang menyerahkan uang negara kepada pihak-pihak yang seharusnya tidak perlu ditolong.

[7] Bailout bukanlah satu-satunya solusi yang bisa ditempuh. Jika Bank Century hancur karena dirampok pemiliknya sendiri (meminjam istilah JK), sehingga bank itu nyaris hancur. Sudah saja, ia dinyatakan bangkrut (pailit). Lalu negara melelang aset-aset bank itu, lalu hasilnya dikembalikan kepada para nasabah Bank Century. Ini adalah cara yang lebih ringan resikonya, daripada Pemerintah mengambil-alih pengelolaan bank itu melalui LPS. Atau jika tidak, biarlah Bank Century dijual kepada investor yang mau membeli, baik kalangan lokal atau asing. Tentu dijual sekaligus dengan beban hutang-hutangnya kepada nasabah. Jadi pihak yang diharapkan memberikan dana talangan adalah investor, bukan LPS. Atau penyelesaian Bank Century sepenuhnya dibawa ke ranah hukum. Bank itu dinyatakan pailit karena tindak kriminal pemiliknya. Lalu kepolisian menetapkan pelaku-pelaku kejahatan sebagai DPO, kemudian bekerjasama dengan Interpol untuk menyita aset-aset bank yang dilarikan ke luar negeri. Cara demikian meskipun harus berproses, tetapi lebih memberikan kepastian hukum, baik kepada nasabah Century maupun nasabah bank-bank lain. Daripada memaksakan diri mengurus Bank Mutiara selama bertahun-tahun, lalu dijual lagi ke investor.

[8] Bailout Bank Century seharusnya tidak dilakukan, dengan pertimbangan, bangsa Indonesia pernah memiliki sejarah kelam tragedi bailout yang kita kenal sebaga Mega Skandal BLBI itu. Setelah Tragedi BLBI yang merugikan negara sampai 500-600 triliun itu, seharusnya kejadian serupa tidak terulang lagi. Lha, kalau masyarakat biasa saja masih ingat skandal BLBI, masak ahli keuangan seperti Sri Mulyani, Boediono, dkk. tidak ingat?

[9] Sebenarnya, kasus bailout Bank Century tidak ada kaitannya dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 2008 lalu. Kasus Century sudah muncul jauh-jauh hari sebelum terjadi krisis ekonomi. Begitu pula, selesai atau tidaknya kemelut di Bank Cetury, tidak memiliki dampak bagi perekonomian nasional. Harus dicatat dengan baik, masalah Bank Century bukanlah urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya, karena bank itu kecil dan nasabahnya tidak banyak. Sebagai perbandingan, ketika Pemerintah SBY menaikkan harga BBM sampai ke level 100 % tahun 2005, kebijakan itu benar-benar sabgat memberatkan masyarakat luas. Bahkan mengancam sektor riil. Ini baru contoh kebijakan yang memiliki dampak sistemik bagi perekonomian nasional. Adapun, mati-hidupnya Bank Century, masyarakat tidak terlalu peduli. Bahkan banyak orang tidak tahu kalau di Indonesia ada Bank Century. Tetapi kalau misalnya ada kondisi sehingga BNI, BRI, Bank Mandiri, BCA, Danamon, Bank Muamalat, dkk. mengalami guncangan kolektif, kita layak khawatir, sebab posisi bank-bank ini sangat kuat di Indonesia.

[10] Penentu stabil-tidaknya ekonomi suatu bangsa banyak faktornya. Misalnya hasil produksi pangan, volume perdagangan, ekspor-impor, produksi manufaktur, nilai tukar rupiah, kestabilan cuaca, kestabilan kondisi politik, kualitas penegakan hukum, kualitas clean government, jumlah pasokan energi, kondisi infrastruktur bisnis, dan lain-lain. Adapun sistem perbankan hanya merupakan salah satu faktor penentu. Sistem perbankan bukan satu-satunya faktor kestabilan ekonomi nasional. Jika sistem perbankan hanya merupakan satu faktor, lalu dimana posisi Bank Century? Bank Century hanyalah satu unit perbankan nasional yang nilainya hanya 0,5 %. Bank ini tidak mungkin akan berpengaruh secara sistemik kepada perekonomian nasional. Sungguh, alasan dampak sistemik itu hanyalah kilah yang sangat dicari-cari. [Coba tanyakan kepada para pendukung bailout, “Apakah sistem perbankan merupakan satu-satunya faktor penentu dalam sistem perekonomian di Indonesia?” Ingat, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengakses layanan bank].

[11] Indonesia selamat dari terpaan krisis global 2008-2009 bersama India dan China. Faktor-faktor apa yang membuat bangsa Indonesia selamat? Apakah karena kebijakan bailout Bank Century? Sangat menggelikan. Kita harus sadar, baik Indonesia, India, dan China, ketiganya memiliki kemiripan kondisi. Ketiga negara ini sama-sama negara dengan jumlah penduduk besar. Basis perekonomian ketiganya adalah sektor riil, bukan sektor finansial seperti di Amerika. Di 3 negara ini banyak bahan baku, produksi pangan lancar, upah buruh murah, dan sebagainya. Jadi, sangat tidak mungkin bailout Bank Century dikait-kaitkan dengan keselamatan ekonomi Indonesia dari terpaan krisis keuangan global. Bank Century itu terlalu kecil dalam kontruksi makro perekonomian Indonesia.

[12] Pertanyaan menarik, “Mengapa terjadi krisis global, sehingga dampaknya merembet ke Indonesia?” Hal ini harus dijawab secara jujur, untuk membuktikan apakah klaim Sri Mulyani Cs itu jujur atau penuh kebohongan. Krisis global terjadi karena krisis keuangan di Amerika. Itu terjadi karena perbankan di Amerika nyaris ambruk karena banyak dana bank macet di kredit-kredit perumahan (subprime mortgage). Ketika bank-bank Amerika terguncang, nilai tukar dollar merosot tajam. Imbasnya, kurs rupiah ikut merosot, karena selama ini bangsa kita menganut sistem moneter terbuka. Dollar Amerika rusak, rupiah ikut-ikutan rusak, meskipun tidak separah di Amerika. Kalau nilai tukar dollar membaik, otomatis nilai rupiah membaik juga. Kata kuncinya ialah nilai tukar dollar Amerika. Untuk menyelamatkan ekonominya, Pemerintah Amerika melakukan bailout senilai US$ 700 miliar (setara dengan 7000 triliun). Dengan kebijakan bailout ini, meskipun sangat menyalahi prinsip Kapitalisme Amerika, posisi dollar membaik kembali. Jadi bailout US$ 700 milliar inilah yang menyelamatkan ekonomi Amerika, lalu menyelamatkan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Jadi, adalah SANGAT KONYOL kalau kestabilan ekonomi Indonesia tercapai karena Sri Mulyani Cs menerapkan bailout Bank Century. Ini klaim sangat bodoh! [Andaikan nilai tukar dollar Amerika terus memburuk, biarpun Pemerintah RI menerapkan kebijakan bailout kepada 100 bank nasional, belum tentu bisa menyelamatkan ekonomi nasional. Karena selama ini kita menganut sistem mata uang terbuka, floating rate].

[13] Perlu diingat juga, krisis yang menimpa Amerika tahun 2008-2009 membuat bangsa itu memborong minyak bumi dalam jumlah besar, untuk menjamin pasokan energi Amerika. Hal ini memicu melesatnya harga minyak dunia sampai ke level US$ 150 per barrel. Tetapi setelah Amerika terserang krisis keuangan akibat subprime mortgage, industri dan dunia usaha di Amerika pada ambruk. Konsekuensinya, mereka sangat mengurangi belanja minyak bumi. Akibatnya, harga minyak dunia turun drastis, sampai ke level US$ 40 per barrel. Naik dan turunnya harga minyak dunia sangat mempengaruhi harga BBM di Indonesia. Kalau harga naik, sebagai eksportir minyak kita mendapat untung (sampai disebut win fall). Kalau harga turun, sebagai importer minyak, kita merasa lega, karena harga murah. Fluktuasi harga minyak dunia sangat besar pengaruhnya bagi ekonomi Indonesia. Adapun kebijakan bailout Century sangat jauh dari itu. Bank Century hidup, masyarakat tidak merasakan manfaatnya; Bank Century mati, masyarakat juga kehilangan. Ada dan tidaknya Bank Century, tidak berpengaruh bagi hajat hidup orang banyak.

[14] Sri Mulyani beralasan, bailout Bank Century jangan dilihat dari ukuran bank itu, tetapi lihat pada efek transmisi kepanikan yang bisa membuat seluruh nasabah bank nasional menarik dananya dari perbankan nasional. Kritik atas teori ini: (a) Kalau titik-tolaknya adalah kepanikan sosial, berarti kita bicara masalah psikologi masyarakat. Jika demikian, berarti solusi atas kepanikan itu adalah langkah penerangan publik yang efektif, massif, dan menentramkan hati. Jadi, solusinya adalah tindakan HUMAS yang canggih. Toh, selama ini tindakan humas itu sangat sering dilakukan Pemerintah, terutama meenceritakan keberhasilan departemen-departemen menjelang Pemilu berlangsung. Solusi humas itu amat sangat murah dibandingkan kebijakan bailout; (b) Kepanikan biasanya adalah gejala yang berjalan sesaat, tidak terus-menerus. Jika demikian, seharusnya tindakan penyelamatan terhadap Bank Century juga dilakukan secara temporer. Tetapi realitasnya, sampai tahun 2009, dana LPS terus dikucurkan ke Bank Century, sehingga total bailout mencapai 6,7 triliun; (c) Andaikan Pemerintah sangat peduli dengan “kepanikan public”, seharusnya mereka menyelesaikan terlebih dulu kepanikan para nasabah Bank Century. Tetapi nyatanya, sampai saat ini masih banyak nasabah Bank Century yang dizhalimi oleh manajemen Bank Mutiara. Hal itu terbuka dalam rapat Pansus DPR bersama para nasabah Bank Century. Jadi, alasan Sri Mulyani itu hanyalah kilah yang dicari-cari saja. Seperti bunyi sebuah pernyataan, “Jika Bu Menteri tidak pintar membuat kilah, buat apa dia diangkat menjadi menteri?”

Maka dapat disimpulkan, kebijakan bailout Bank Century sama sekali tidak ada kaitannya dengan penyelamatan ekonomi nasional. Dari sisi manapun, tidak ada korelasi antara bailout Bank Century dengan kestabilan ekonomi nasional. Dengan atau tanpa Bank Century, jika kurs dollar Amerika dan harga minyak dunia terus gonjang-ganjing, maka perekonomian Indonesia akan ikut gonjang-ganjing.

Kasus Bank Century muncul di tengah problema krisis ekonomi nasional, akibat krisis global. Lalu para pejabat negara menjadikan krisis global sebagai alasan untuk mengucurkan dana 6,7 triliun ke Bank Century. Ini adalah bentuk kesalahan kebijakan, ketidak-jujuran dalam mengambil kebijakan, menolong manajemen bank yang pengelolanya berlaku kriminal, serta menjerumuskan uang negara dalam pusaran bisnis bank yang gambling (tidak menentu).

Pertanyaan terakhir, “Bagaimana mesti memperlakukan Boediono dan Sri Mulyani?” Kedua orang ini adalah pejabat tinggi negara dalam urusan ekonomi dan keuangan. Mereka sangat bertanggung-jawab di balik bailout Bank Century. Secara ekonomi teoritik dan pengalaman birokrasi, mereka mumpuni. Tetapi dalam kasus Bank Century, mereka sangat ceroboh dan tidak jujur. Bahkan lebih mengesalkan lagi kalau mendengar kilah-kilah mereka saat membela diri. Menurut audit BPK maupun suara mayoritas fraksi di Pansus terdapat pelanggaran UU dalam bailout Bank Century. Setidaknya, dalam tulisan ini tampak sebuah pelanggaran yang sangat serius, yaitu: KEBOHONGAN PUBLIK secara sistematik dan massif. Semoga skandal Bank Century ini bisa menjadi momentum besar bagi bangsa Indonesia untuk mengenangi kecerobohan dan ketidak-jujuran para pejabat dalam mengelola keuangan negara.

Mari terus berusaha membangun Indonesia yang lebih baik. Semoga Allah Ta’ala menganugerahkan kepada kita keselamatan dan sejahtera, lahir-batin, di dunia dan Akhirat. Amin Allahumma amin.

AMW.


Antara “Salafi” dan Demokrasi

Desember 24, 2009

Pihak yang dimaksud Salafi ini adalah siapa saja yang berbangga menyebut diri sebagai Salafi, dan merasa yakin mendapat pahala dengan memakai sebutan itu. Jadi Salafi yang dimaksud bukan setiap Muslim yang berkeyakinan bahwa dalam beragama ini kita harus mengambil teladan Salafus Shalih, yaitu Nabi Saw dan para Shahabat, Tabi’in, serta Tabiut Tabi’in radhiyallahu anhum.

Kalau mau jujur, para Salafiyun sebenarnya juga memahami mana yang benar dan mana yang salah dalam sistem perpolitikan. Ya, kalau kajian mereka sudah membahas sedemikian detail tentang “celana panjang dalam shalat”, “mengangkat celana”, “hukum memakai pantalon”, “hukum memakai dasi”, “hukum cadar wanita”, dll. tentu mereka sudah memahami urusan yang lebih besar dari itu. Iya kan.

Satu bukti, tentang isu DEMOKRASI. Sejak dulu sampai saat ini, para Salafiyun memiliki sikap yang tegas dalam masalah demokrasi ini. Majalah As Sunnah, Salafy (dulu), Al Furqan, Adz Dzakhirah, Asy Syariah, dll. mereka seragam memberi penilaian terhadap demokrasi. Di mata mereka, demokrasi itu: Haram, tasyabbuh dengan perilaku orang kafir, duduk-duduk dengan orang munafik, mempermainkan ayat-ayat Allah, menyekutukan Allah dalam soal penetapan hukum, dll.

Intinya, demokrasi itu haram total. Tidak ada toleransi. Secara tinjauan Syar’i, sebenarnya kita sepakat dengan pandangan itu. Sama sepakatnya dengan kritik tajam Abul A’la Al Maududi rahimahullah terhadap sistem demokrasi. Tetapi dalam amaliyah siyasah, ada hal-hal tertentu yang masih bisa dimanfaatkan dari sistem demokrasi. Tetapi hal itu sifatnya dharuriyyah (darurat), bukan dalam situasi normal.

Dalam tulisan di majalah, buku, situs-situs internet, blog-blog, dll. betapa sangat tegasnya sikap Salafiyun terhadap demokrasi. Hal itu telah menjadi rahasia umum yang tidak perlu diragukan lagi.

Untuk memperkuat sikap ini, muncullah buku Madarikun Nazhar Fis Siyasah (pandangan tajam terhadap politik). Buku ini ditulis oleh Abdul Malik Ramadhani Al Jazairi. Ia seolah menjadi legitimasi penguat tentang sikap tegas Salafi terhadap sistem demokrasi. Dalam buku itu, demokrasi bukan saja dikritik habis, tetapi FIS Aljazair juga mendapatkan serangan-serangan luar biasa.

Salah satu contoh. Penulis buku Madarikun Nazhar menyebutkan sepucuk surat yang ditulis oleh Ustadz Ali bin Hajj yang isinya memerintahkan anggota FIS untuk melawan penindasan yang dilakukan oleh regim militer Aljazair. Surat itu dokumen resmi, disebutkan copy-nya oleh Abdul Malik dalam buku tersebut. Tetapi yang sangat menyakitkan dari bukti yang disebutkan Abdul Malik adalah: Dia menuduh Ali bin Hajj bertanggung-jawab atas pembantaian kaum Muslimin Aljazair yang menewaskan puluhan ribu manusia (ada yang menyebutkan sampai 50.000 pemuda dan warga Aljazair).

Lihatlah, betapa kejinya seorang Abdul Malik yang diklaim sebagai ulama hadits itu. Sangat keji dan keji sekali. Sangat memalukan, orang seperti ini dikaitkan-kaitkan dengan As Sunnah Nabawiyyah yang suci. Laa haula wa laa quwwata illa billah.

Mari kita bahas tuduhan Abdul Malik terhadap Ali bin Hajj:

[1] Menyebutkan dokumen rahasia seperti itu di depan umum, secara terbuka, tentu bukan yang diinginkan oleh si pengirim surat (Ali bin Hajj). Dan bagi Ummat Islam, hal itu juga tidak bermanfaat diketahui, malah bisa menimbulkan fitnah di kalangan Ummat sendiri. Kalau seorang ulama itu wira’i, dia akan hati-hati menyebut dokumen seperti itu, sekalipun dirinya berada di atas kebenaran. (Seperti misal, seseorang melihat hilal Idul Fithri secara sendirian, sedangkan negara sudah memutuskan besok tetap puasa. Alangkah baik, dia membatalkan puasa sendiri, tanpa memaksakan hasil penglihatannya untuk menggugurkan keputusan negara).

[2] Darimana Abdul Malik bisa menyimpulkan bahwa Ali bin Hajj bertanggung-jawab terhadap pembantaian itu? Siapakah Ali bin Hajj? Apakah dia sebuah negara? Apakah dia sebuah kekuatan militer hebat? Apakah dia setangguh NATO? Apakah dia setangguh Saddam Husein, Muammar Khadafi, Hafezh Assad, dll.? Siapa ini Ali bin Hajj? Apakah suratnya mampu menimbulkan gelombang aksi bersenjata yang hebat? Laa haula wa laa quwwata illa billah. Ali bin Hajj itu hanya pribadi, seorang orator, atau pemimpin FIS. Sementara FIS sendiri bukanlah kekuatan bersenjata. Mereka hanya partai politik Islam di Aljazair. Korban pembantaian sampai 50.000 itu dalam sejarah manusia hanya mungkin dilakukan oleh kekuatan senjata yang hebat. Tidak mungkin FIS yang melakukannnya, juga Ali bin Hajj. Mereka terlalu jauh untuk itu. Andai mereka memiliki kekuatan militer hebat, mengapa harus ikut Pemilu segala? Sudah saja, gunakan kekuatan mereka untuk berkuasa. Iya kan.

[3] Betapa piciknya pandangan Abdul Malik ketika menimpakan kesalahan penyebab pembantaian Aljazair ke pundak Ali bin Hajj. Sementara dia tidak menyinggung sama sekali tangan-tangan regim militer Aljazair dan Perancis yang berlumuran darah kaum Muslimin. Itukah yang dinamakan keadilan? Kesalahan dilimpahkan ke punggung Ali bin Hajj, sementara tangan-tangan keji yang merengut nyawa-nyawa kaum Muslimin dari kaum pendosa yang ditolong orang kafir, mereka sama sekali tidak disinggung. Laa haula wa laa quwwata illa billah.

[4] Adalah menjadi hak Ali bin Hajj dan tokoh-tokoh FIS untuk membela diri, menghentikan kezhaliman regim militer, atau apa saja yang memungkinkan, untuk menyelamatkan tujuan perjuangan Islam. Mereka bukanlah pihak yang memulai, tetapi menjadi korban kezhaliman regim militer Aljazair. Mereka hanya berusaha sekuat kemampuan membela diri dan mengamankan kemenangan politik yang sudah diraih. Dalam Surat An Nahl 126, kalau kita mendapat serangan oleh suatu kaum, kita boleh membalas dengan serangan setimpal. Jadi ini tindakan REAKSI, bukan AKSI.

[5] FIS dipersalahkan dengan segala salah yang melampaui batas. Banyak sekali tuduhan-tuduhan keji dialamatkan atas mereka. Buku Madarikun Nazhar itu salah satu contoh terbaik cara membukukan tuduhan-tuduhan keji kepada FIS. Okelah, FIS memiliki banyak kesalahan dan kelemahan. Ya, tidak kita pungkiri. Namun jangan pula, kita malah menghukum saudara yang bersalah, tertimpa mushibah besar, lalu dicaci-maki secara keji. Laa haula wa laa quwwata illa billah. Dalam hadits, Nabi Saw melarang para Shahabat memukuli atau menyumpah-nyumpah seseorang yang selalu berdosa meminum khamr. Nabi mengatakan, “Janganlah kalian menolong syaitan.” Sudah jelas, dia bersalah minum khamr, dan berulang-ulang. Tapi tidak boleh dihina-dinakan. Apalagi ini, saudara-saudara kita yang berniat membela Islam, lalu ditindas sangat kejam. (Ya Allah ya Rabbi, aku tidak ridha dengan segala hujatan kepada FIS. Andai Abdul Malik Ramadhani saat ini hadir di Indonesia, aku akan mendatanginya. Akan aku tantang dirinya, dengan segala keterbatasan ilmu yang kumiliki).

[6] Mengapa perjuangan FIS berakhir menjadi mushibah di Aljazair? Apakah ini salah FIS, salah niat mereka, salah tokoh-tokohnya? Tidak, wahai Akhi dan Ukhti. Ya, secara manusiawi siapapun punya salah, tidak terkecuali anggota FIS. Tapi kesalahan terbesar adalah SIKAP DIAM DIRI kaum Muslimin dan para ulamanya. Ketika kemenangan FIS di Alajzair dirampas, semua negara-negara Arab berdiam diri. Mereka tidak mau menolong atau membantu. Mesir, Maroko, Sudan, Libya, Saudi, Kuwait, dll. semua berdiam diri. Termasuk Indonesia dan kaum Muslimin disini. Padahal FIS bukanlah kekuatan bersenjata, sehingga tak akan sanggup menghadapi militer Aljazair yang didukung oleh Perancis. FIS itu partai politik Islam biasa, berbeda dengan Hamas di Palestina.

Setidaknya, sebagai sesama bangsa Muslim Aljazair, Abdul Malik Ramadhani malu untuk membuka aib-aib saudaranya sendiri. Membuka aib mereka sehingga tersiar ke seluruh dunia, bukan hanya mempermalukan FIS, tetapi mempermalukan dirinya juga. Bagi seorang ulama Sunnah sejati, mustahil akan melakukan hal-hal seperti ini.

Buku Madarikun Nazhar itu semacam dokumentasi sikap tegas Salafiyun terhadap demokrasi. Ya, ini adalah fakta yang tak terbantah lagi. Pendek kata, dalam masalah demokrasi, Salafi sudah ijma’ mengharamkannya. Bahkan terlibat dalam urusan itu saja, dilarang.

Pertanyaannya, dengan dalil apa mereka mengharamkan praktik demokrasi dengan segala hiruk-pikuknya?

Jawabnya, tentu dengan dalil-dalil Syar’i, yang bersumber dari pandangan Kitabullah, As Sunnah, dan pendapat para ulama. Intinya, dengan pandangan Syariat Islam mereka menolak demokrasi. Hal ini menjadi bukti besar, bahwa sebenarnya Salafi tidak terlalu buta masalah politik. Mereka mengerti juga. Buktinya, ya pandangan mereka terhadap demokrasi itu sendiri.

Hanya nanti akan muncul IRONI ketika kita ajukan kepada mereka urusan-urusan politik yang lain. Misalnya, soal kepemimpinan, sistem negara, penegakan Syariat Islam, hukum positif, sistem Islami, dan sebagainya. Nanti, tiba-tiba pendapat mereka muter-muter, tidak karuan. Nanti mereka akan otomatis mengeluarkan “senjata pamungkas”, yaitu: Taat Ulil Amri.  Ini sudah menjadi lagu lama yang diulang-ulang terus.

Dalam konteks demokrasi, mereka bisa memahami dengan baik hukum demokrasi itu, dan pendapat mereka benar. Tetapi saat bicara kepemimpinan, penegakan Syariat, sistem daulah, sistem Islmi, dan sebagainya, mereka seperti “mati kutu”. Semua dalil-dalil yang semula dipakai untuk mengkritik demokrasi, tiba-tiba lenyap.

Nah, ini ada apa sebenarnya? Itulah misteri yang selalu menjadi pertanyaan kita selama ini. Kadang di satu sisi sangat tegas memegang dalil Syar’i, tetapi di sisi lain amat sangat longgar, bahkan mencari-cari pembenaran.

Secara pribadi saya khawatir, teman-teman Salafi ini, mereka dikendalikan oleh suatu maksud untuk menghalangi segala upaya perjuangan kebangkitan Islam. Coba saja Anda perhatikan secara jeli, hampir semua isu yang laku di kalangan Salafi, cenderung berefek negatif bagi usaha kebangkitan Islam.

Setidaknya, sifat-sifat kaum Shufi banyak berkembang di kalangan mereka. Cenderung eksklusif, merasa benar sendiri, memakai atribut tertentu, sangat patuh ustadz/syaikh, sikap kritis tidak berjalan, fanatisme kelompok, acuh dengan masalah Ummat, dan sebagainya. Sifat-sifat ini mirip sekali dengan perilaku kaum Shufi di masa lalu.

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin. Wallahu A’lam bisshawaab.

AMW.


Memahami Kepemimpinan Islam

Desember 23, 2009

Masalah imarah, imamah, khilafah, atau sulthan sudah lama menjadi pembicaraan Ummat Islam. Intinya, ini adalah masalah kepemimpinan politik di suatu negara. Ada kalanya, pemimpin itu adalah seorang Khalifah, atau seorang Sulthan, atau seorang Malik (raja), atau seorang Presiden, dan lainnya. Tetapi semua merujuk pada makna imamah/imarah, kepemimpinan Ummat.

Kalau kaum Syiah memahami imamah sebagai tokoh-tokoh suci, selalu benar, fatwa-fatwanya diikuti secara mutlak. Mereka dimuliakan luar biasa, bahkan diberikan sifat-sifat ‘uluhiyyah (ketuhanan) kepada para imam mereka. Para imam Syi’ah katanya menentukan syurga dan nerakanya manusia, diridhai atau dimurkainya seseorang oleh Allah, dan lain-lain. Maka maksud imamah itu bukanlah versi Syi’ah ini, melainkan kepemimpinan Ummat secara umum saja. Siapapun yang diamanahi tugas memimpin dan mengurus hajat hidup kaum Muslimin.

Orang-orang Shufi dan Murji’ah memandang bahwa setiap penguasa adalah Ulil Amri yang harus ditaati setelah mentaati Allah dan Rasul-Nya. Tidak peduli pemimpin itu menganut ideologi sekuler, nasionalis, demokrasi, kapitalis, liberalis, dan sebagainya. Selama pemimpin itu diketahui KTP-nya Islam, dia didaulat sebagai Ulil Amri. Sementara itu, kaum Khawarij justru anti terhadap kepemimpinan Ummat. Jangankan pemimpin-pemimpin Muslim biasa, Khalifah Utsman Ra dan Khalifah Ali Ra, mereka lawan. Di jaman Khalifah Ali, beliau memerangi kaum Khawarij di daerah Nahrawan. Di mata Khawarij, yang berhak menjadi pemimpin adalah mereka, dengan akidah seperti mereka pula.

Kedua pandangan di atas sama-sama ekstremnya, sama-sama salahnya. Adapun Ahlus Sunnah berdiri di tengah-tengah kedua pandangan di atas. Kalau semua kepemimpinan dianggap Ulil Amri, tidak peduli akidah yang menjadi fondasi bagi kepemimpinan itu, maka hal ini sama saja dengan merusak kaidah-kaidah agama. Berarti tidak ada artinya Islam mengatur hukum halal-haram dalam segala perkara (termasuk dalam kepemimpinan)? Berarti perjuangan Nabi Saw dan para Shahabat dengan segala peperangan (Jihad) yang mereka tempuh, untuk membangun kepemimpinan Islam dan menjaganya dari segala rongrongan, semua itu dianggap kosong belaka. Kalau semua kepemimpinan politik dianggap Ulil Amri, berarti kita telah “mengislamisasikan” nilai-nilai jahiliyyah. Kekuasaan yang salah, mungkar, tidak Islami, lalu diklaim sebagai urusan Islam (Ulil Amri).

Pandangan Khawarij juga salah. Dalilnya, sederhana saja, yaitu kepatuhan para Shahabat Ra. terhadap kepemimpinan Nabi Saw dan para Khulafaur Rasyidin Ra. Itu dalilnya. Para Salafus Shalih mentaati pemimpin Islam, shalat di belakang mereka, berjihad bersamanya, berhari raya bersamanya juga. Kalau para Shahabat Ra membenarkan para Amirul Mukminin di masanya, bagaimana sampai Khawarij mengingkarinya?

Perlu dimaklumi juga, masalah imamah/imarah itu pada dasarnya adalah masalah MUAMALAH. Namun ia adalah muamalah yang amat sangat penting, sangat menentukan kehidupan kaum Muslimin. Sebagai masalah muamalah, ia terikat hukum halal-haram. Kalau kepemimpinan itu sesuai Kitabullah dan Sunnah, ia adalah kepemimpinan yang halal. Kalau bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah, ia adalah haram. Jadi, kepemimpinan adalah salah satu obyek dalam pembahasan Syariat Islam. Ia bukan subyek yang menentukan hitam-putihnya hukum yang berlaku.

Sekali lagi ingat, kepemimpinan itu obyek Syariat Islam, ia bukan subyek penentu hukum. Kepemimpinan dalam Islam hanyalah OPERATOR HUKUM Syariat, bukan PEMBUAT HUKUM. Dalam Islam, seorang pemimpin tidak boleh menyimpang dari Syariat Islam. Dalilnya, adalah pidato Khalifah Umar bin Khattab Ra ketika diangkat menjadi Khalifah. Beliau memohon diluruskan, jika dirinya menyimpang dari Syariat. Maka ada seseorang yang mengacungkan pedang, akan meluruskan Khalifah dengan pedang, jika beliau menyimpang.

Sebagian orang begitu SENSITIF membahas masalah-masalah seperti shalat memakai celana panjang, shalat memakai baju lengan pendek, laki-laki memakai baju “Nashrani” bukan baju jubah, wanita harus bercadar, tidak boleh memakai jins, mencela orang menjadi PNS, mencela orang masuk dinas TNI, mempermasalahkan hukum mentaati “lampu merah”, dan sebagainya. Terhadap hal-hal seperti itu mereka sangat sensitif.

Tetapi ketika bicara tentang Penegakan Syariat Islam, Sistem Islami, Kepemimpinan Islami, Khilafah Islamiyyah, Kedaulatan Islam, Ekonomi Islam, Sains Islam, dan sebagainya, mereka seperti “kerupuk kesiram air”. Jangankan peduli, mendukung, atau setidaknya toleransi. Mereka malah menuduh kaum Muslimin lain yang sungguh-sungguh memperjuangkan Syariat Islam dengan tuduhan: Hizbiyyah, ahli bid’ah, khawarij, pemberontak, tergesa-gesa, terjerumus urusan politik, dsb.

Padahal urusan penegakan Syariat Islam itu berhubungan dengan masalah darah, harta, jiwa, agama, keimanan, ibadah, kehormatan, keselamatan, serta kehidupan Ummat Islam. Secara akal sehat, kita pasti bisa membedakan, mana yang lebih penting antara urusan “shalat dengan celana panjang” dengan “menjaga darah, harta, kehormatan” Ummat Islam. Ya, orang berakal bisa membedakan keduanya secara jelas.

Banyak orang yang mengaku berilmu, penuntut ilmu, ashabul hadits, ashabus Salafiyyah, ahlul ilmi, dan sebagainya. Mereka tidak bisa membedakan kepemimpinan Islami dan kepemimpinan sekuler. Ini adalah musibah besar. Jadi, ibarat seperti seorang profesor ahli fiqih, tetapi ketika ditanya hukum daging babi, dia ragu-ragu. Apa ya hukumnya? Mungkin ada khilaf disana? Ini masih didiskusikan? Laa haula wa laa quwwata illa billah.

Anak kecil itu lho bisa membedakan “ini orang shalat di masjid”, dan ini “orang sembahyang di gereja”. Anak-anak SD itu bisa memahami hal itu dengan mudah. Adapun, ini ada serombongan “para ahli ilmu”, tetapi tidak bisa membedakan dengan jelas, mana itu Sultan Islami? Dan mana itu Sultan Jahiliyyah?

Dalam sejarah kaum Muslimin, kita mengenal ada EMPAT MACAM kepemimpinan. Secara teori ia ada, dan secara fakta sejarah ia terbukti. Ke-empat macam kepemimpinan itu pernah dialami Ummat Islam.

[1] Sultan Islami yang bersikap adil. Dia adalah pemimpin Islami di atas sistem Islami, dan berlaku adil dalam kepemimpinannya. Contoh, Rasulullah Saw, Khulafaur Rasyidin Ra, Umar bin Abdul Aziz, Harun Al Rasyid, Muhammad Nuruddin Zanki, Shalahuddin Ayyubi, Muhammad Al Fatih, dll.

[2] Sultan Islami yang bersikap zhalim. Dia adalah pemimpin Muslim, di atas sistem Islami, tetapi berlaku zhalim kepada kaum Muslimin. Contoh, Hajjaj Ats Tsaqafi, Al Ma’mun di jaman Imam Ahmad yang memaksakan akidah “Al Qur’an adalah makhluk”, Abbas pendiri Daulah Abbassiyyah yang membantai keluarga Umayyah, dll. pemimpin zhalim yang menyengsarakan Ummat.

[3] Rais Daulah yang bersikap adil. Dia adalah pemimpin bagi kaum Muslimin, tidak menegakkan hukum Allah dan Rasul-Nya, tetapi bersikap baik kepada kaum Muslimin. Contoh Raja Najasyi Ra, Mahathir Muhammad di Malaysia (sebelum ada konflik dengan Anwar Ibrahim), Ziaul Haq di Pakistan, pemimpin-pemimpin Eropa yang bersikap adil kepada kaum Muslimin yang hidup sebagai minoritas di negerinya. Jadi kepemimpinan disini bersifat umum, bukan kepemimpinan Islami, tetapi sang pemimpi menghargai hak-hak Ummat.

[4] Rais Daulah yang bersikap zhalim. Banyak pemimpin seperti ini, di jaman modern ini. Mereka sekuler, sekaligus Anti Islam. Banyak korban berjatuhan akibat kepemimpinan semacam itu, baik di Indonesia, Pakistan, Mesir, Aljazair, Syria, Libya, Irak, Iran, Libanon, dsb. Sudah tidak Islami, zhalim lagi. Kegelapan di atas kegelapan.

Ini adalah perkara yang jelas, bagi siapapun yang mau menggunakan akal dan hatinya. Ketentuan yang berlaku dalam Islam adalah: “Athiullah wa athiurrasula wa ulil amri minkum” (Taatilah Allah, dan taatilah Rasul-Nya, dan pemimpin di antara kalian. An Nisaa’ 59). Ketika menjelaskan ayat ini Ibnu Katsir mengutip beberapa hadits yang menceritakan tentang komandan yang memerintahkan apapun kepada prajurit di bawahnya, termasuk memerintahkan perbuatan yang membinasakan (masuk gua penuh api). Maka Nabi Saw memberi kaidah, “Innamat tha’atu fil ma’ruf” (bahwa ketaatan itu hanya dalam perkara makruf saja).

Pertanyaannya, apakah pemimpin-pemimpin sekuler di Dunia Islam (seperti contoh di Indonesia) menyerukan melakukan perbuatan makruf dan mencegah kemungkaran?

Untuk menjawabnya, kita harus menilai secara jujur kepemimpinan ini. Nilai dengan sejujur-jujurnya, tanpa kecenderungan memusuhi atau mencintai. Secara obyektif saja, tanpa tendensi apapun, selain hanya demi mencari kebenaran hakiki. Tentu dalam menilainya, kita menggunakan pedoman Kitabullah dan Sunnah. Sebab, itulah pedoman asasi kehidupan orang-orang beriman. “Jika kalian berbeda pandangan dalam suatu perkara, kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhirat.” (An Nisaa’ 59).

Cobalah berani secara jujur melakukan analisis terhadap kehidupan di Indonesia. Sebagian fakta yang saya peroleh dari penelitian tentang kepemimpinan ini, antara lain:

[=] Tidak ada satu pun hukum negara yang mengatakan, bahwa syarat menjadi pemimpin formal adalah Muslim dan shalih secara agama.

[=] Agama resmi negara ada 5, salah satunya Islam. Negara memandang semua agama sama benarnya, tidak ada keistimewaan tertentu pada agama tertentu.

[=] Semua warga negara memiliki kedudukan sama di mata hukum.

[=] Syiar Islam tidak menjadi azas kebudayaan nasional.

[=] Negara tidak bertanggung-jawab secara khusus memikirkan tentang keselamatan jiwa, harta, agama, akal, keturunan Ummat Islam. Semua warga negara diperlakukan sama.

[=] Negara mengadopsi nilai-nilai Islam yang dianggap positif di bidang ekonomi, pendidikan, budaya, bahasa, dll. tetapi tidak menjadikan Islam sebagai rujukan utama.

[=] Negara tidak memandang setiap yang diharamkan oleh Islam, otomatis diharamkan oleh negara. Ribawi, pornografi, prostitusi, liberalisme akidah, kapitalisme ekonomi, dll. tidak dianggap haram sebagaimana Islam memandang perkara-perkara itu.

Dengan demikian jelas masalahnya. Tidak ada yang diragukan lagi. Sifat Imamah Islamiyyah seperti yang diajarkan dalam Islam tidak ada di negeri ini. Bisa jadi tidak ada karena tidak ada figurnya, atau karena tidak ada dasar hukumnya, atau karena kedua-duanya.

Namun bukan berarti kita harus memberontak, melawan penguasa, menghadang mereka di jalan-jalan, memusuhi mereka siang-malam. Tidak demikian. Sebab Nabi Saw saat di Makkah juga tidak berbuat seperti itu. Kita harus tekun menyampaikan dakwah kepada seluruh manusia, baik rakyat maupun penguasa. Sampaikan penjelasan dengan sebaik-baiknya, sehikmah-hikmahnya. Berdakwah sekuat kesanggupan untuk menyebarkan penerangan.

Semoga penjelasan seperti ini bermanfaat. Alhamdulillah Rabbil ‘alamiin. Wallahu A’lam bisshawaab.

AMW.


Menyikapi Kepemimpinan SEKULER

Juni 25, 2009

Alhamdulillahi Rabbil ‘alamiin, was shalatu was salamu ‘ala man laa nabiya ba’dahu Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma’in. Amma ba’du.

Selama ini ada kerancuan pemahaman di kalangan Ummat Islam. Sebagian orang memandang, bahwa setiap pemimpin yang beragama Islam, KTP-nya tertulis Islam, atau ia dikenal publik sebagai Muslim; dia diposisikan sebagai ulil amri yang ditaati setelah Allah dan Rasul-Nya. Adab-adab perlakuan terhadap Khalifah Islam wajib diterapkan kepada pemimpin seperti itu. Meskipun yang bersangkutan jelas-jelas menganut idelogi sekularisme.

Jika ada pihak-pihak yang mengkritik pemimpin seperti itu, seketika akan disemprot dengan tuduhan seperti: Keluar dari manhaj Ahlus Sunnah, memberontak kepada penguasa, memecah-belah masyarakat, menyebarkan fitnah, terjerumus fitnah Khawarij, disebut takfiri, dan sebagainya.

Bukan sekali dua kali kita berhadapan dengan orang-orang yang penuh kebingungan itu. Sudah sering terjadi silang pendapat dan adu argumentasi antara kami dengan mereka. Namun mereka selalu muncul dan tidak henti-hentinya mengulang-ulang alasan yang sudah sering dibahas.

Disini saya coba sampaikan kajian ringkas tentang menyikapi kepemimpinan sekuler. Seharusnya, topik ini dibahas secara mendalam. Namun mengingat kebutuhan mendesak yang sifatnya praktis, jadi sengaja dibahas secara ringkas. Sebagai sebuah wacana, tulisan ini tidak menutup diri terhadap bantahan, kritik, koreksi, nasehat, dan lainnya dari pada pembaca budiman. Semoga Allah Ta’ala meridhai amal-amal kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita, dan meluruskan kekeliruan langkah kita. Allahumma amin, ya Rahmaan ya Rahiim.

Berikut ini kajian ringkas tentang menyikapi kepemimpinan sekuler:

[[1]] Menurut Kamus Oxford, secular artinya: (1) Tidak terhubung dengan spiritual atau urusan keagamaan; (2) Hidup di tengah masyarakat biasa daripada dalam sebuah komunitas keagamaan. Adapun kata secularism, artinya: Suatu keyakinan, bahwa agama tidak boleh ikut campur dalam urusan organisasi kemasyarakatan. Sebagai istilah politik, sekularisme bisa didefinisikan sebagai: sistem pemerintahan yang tidak berdasarkan nilai-nilai agama tertentu. Dalam sejarah Eropa, sekularisme muncul dalam bentuk pemisahan tegas antara kekuasaan Kaisar dengan kekuasaan Gereja. Slogannya, “Berikan untuk Kaisar hak Kaisar, dan berikan untuk Tuhan hak Tuhan.” Di dunia Islam, sekularisme terwujud dalam bentuk penghapusan pemerintahan Islam, Kekhalifahan Islam, dan mengganti dengan pemerintahan nasionalis, berdasarkan UU hasil buatan manusia.

[[2]] Adalah salah besar anggapan banyak orang, bahwa masalah sekularisme ini sesuatu yang kabur, samar, atau meragukan kedudukannya. Anggapan seperti ini adalah pelecehan besar terhadap ajaran Islam. Mereka menganggap, ajaran Islam tidak memiliki sikap tegas terhadap fenomena sekularisme. Padahal Nabi Saw dalam salah satu sabdanya pernah mengatakan, “Aku tinggalkan untuk kalian al baidha’ (cahaya terang benderang), malamnya bagaikan siangnya, tidaklah seseorang meninggalkan cahaya itu, melainkan pasti binasa.”

[[3]] Dr. Salman Al ‘Audah, dalam bukunya Islam and Secularism, beliau menyamakan sekularisme sebagai: Jahiliyah dan kemusyrikan. Beliau mengatakan, “Perbedaan antara Islam dan sekularisme adalah substansial. Isu ini tak lain dari perbedaan antara tauhid dengan kemusyrikan…. Oleh karena itu, sekularisme adalah kemusyrikan. Ia menegaskan bahwa masjid adalah untuk Allah, sementara urusan selainnya adalah untuk selain Allah; atau menurut istilah orang Kristen: untuk Kaisar.” Saya pun meyakini dengan pasti, sekularisme adalah kekafiran yang nyata. Disini manusia mengamputasi hak-hak penghambaan kepada Allah hanya dalam batasan ritual yang bersifat pribadi. Sementara dalam urusan selain ritual pribadi, sepenuhnya untuk selain Allah (atau diri manusia itu sendiri). Padahal Al Qur’an telah menjelaskan: “Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam agama ini secara kaffah, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu.” (Al Baqarah: 208).

[[4]] Prinsip sekularisme sangat bertentangan dengan tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi, yaitu untuk ibadah kepada-Nya (Adz Dzariyaat: 56). Manusia sekuler jelas tidak mengibadahi Allah seperti yang diperintahkan. Mereka malah mengibadahi perkara-perkara lain, termasuk hawa nafsunya sendiri. Jumhur kaum Muslimin, sejak jaman Nabi Saw. sampai hari ini, mereka sepakat tentang wajibnya menegakkan negara berdasarkan UU Islami (Al Qur’an dan As Sunnah). Tidak ada manusia yang mengingkari kedaulatan hukum Allah dan Rasul-Nya, selain orang kafir atau orang yang sesat pemikirannya. Dr. Shalih Fauzan dalam Mulakhas Fiqhi, bagian Kitab Hudud wa Ta’zirat, bab Fi Ahkamir Riddah, beliau mengatakan: “Siapa yang berhukum dengan undang-undang yang hina sebagai ganti Syariat Islam, dia memandang hukum itu lebih baik bagi manusia daripada Syariat Islam, atau siapa yang memeluk pemikiran Syi’ah atau nasionalisme Arab, sebagai ganti ajaran Islam, maka tidak diragukan lagi akan kemurtadannya.”

Baca entri selengkapnya »


Siapakah Salafi?

Juni 11, 2009

Sebuah tulisan yang diambil dari buku WAJAH SALAFI EKSTREM: Propaganda Menyebarkan Fitnah dan Permusuhan. Diterbitkan oleh Ad Difa’ Press, Bandung. Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan istilah Salafi dan pengertiannya dalam kehidupan kaum Muslimin. Semoga bermanfaat! Amin ya Karim.

=================================================================================

Istilah Salafi telah dibahas di berbagai kesempatan. Banyak tulisan-tulisan yang mengupas istilah Salafi dari sisi asal kata, makna, maupun aplikasinya dalam kehidupan nyata. Salah satu contoh tulisan dalam topik ini ialah Hakikat Dakwah Salafiyah, karya Abu Muhammad Dzulkarnain, dimuat di salafy.or.id, 20 November 2006. Tulisan ini tidak jauh beda dengan karya Syaikh Salim Al Hilaly berjudul As Salaf Was Salafiyyah: Lughah Wa Istilah Wa Zamanan.

Secara sederhana, Salafi berarti orang-orang di jaman sekarang yang mengikuti generasi Salaf. Generasi Salaf yaitu manusia-manusia yang hidup di jaman dahulu. Namun, Salaf yang dimaksud tidak bersifat mutlak, sebab Fir’aun, Bani Israil, atau orang-orang Arab jahiliyah, mereka juga Salaf. Salaf yang dimaksud adalah Salaf yang baik, yaitu tiga generasi Islam permulaan (Generasi Rasulullah shallallah ‘alaihi wa sallam dan para Shahabat radhiyallahu ‘anhum; generasi Tabi’in rahimahumullah; dan generasi Tabi’ut Tabi’in rahimahumullah). Itulah yang kerap disebut As Salafus Shalih, yaitu para pendahulu Ummat Islam yang shalih. Atau juga ada yang menyebut, Al Qurun Al Mufadhalah (generasi yang mulia).

Istilah Salafi merujuk kepada pengertian, seseorang yang mengikuti ajaran Salafus Shalih radhiyallahu ‘anhum. Adapun bentuk jamak (plural) dari Salafi ialah Salafiyun atau Salafiyin. Lawan dari kata Salafi ialah Khalafi atau Khalafiyun, yaitu orang-orang yang mengikuti ajaran manusia di jaman kemudian (mutakhir). Dalam buku-buku sering disebut istilah ‘Ulama Salaf’ dan ‘Ulama Khalaf’. Pembedaan Salafi atau Khalafi pada asalnya berpangkal dari perbedaan jaman (kurun waktu); Salaf di masa lalu, Khalaf di masa kini.

MAYORITAS MUSLIM SALAFI

Kalau mau jujur, sebenarnya mayoritas Ummat Islam saat ini, mereka berpaham Salafi.[1] Artinya, mereka mengikuti jejak Salafus Shalih, yaitu Rasulullah shallallah ‘alaihi wa sallam dan para Shahabat, para Tabi’in, dan Tabi’ut Tabi’in radhiyallahu ‘anhum. Mereka mengikuti ajaran yang ditinggalkan oleh generasi terbaik dalam sejarah Islam itu.

Banyak bukti bisa disebutkan, bahwa mayoritas Ummat Islam saat ini adalah Salafi, dalam arti menjadi pengikut dan pewaris kegemilangan Salafus Shalih. Sebagian buktinya adalah sebagai berikut:

  • Ummat Islam membaca, menghafal, mengkaji, dan mengajarkan Al Qur’an Al Karim. Al Qur’an yang kita baca saat ini adalah Mushaf Utsmani yang ditulis dan dibukukan di masa Khalifah Utsman bin ‘Affan radhiyallahu ‘anhu. Khalifah Utsman berasal dari generasi Salafus Shalih, berarti kita mengikuti kaum Salaf.
  • Bacaan Tilawah Al Qur’an kita selama ini adalah salah satu dari tujuh bacaan Al Qur’an (Qira’ah Sab’ah) yang diwariskan dari jaman Salafus Shalih, khususnya dari riwayat Hafsh ‘an Ashim.
  • Hadits-hadits Nabi yang kita imani, kita yakini, kita amalkan, dan kita ajarkan selama ini, semua itu bersumber dari Rasulullah shallallah ‘alaihi wa sallam, diterima oleh para Shahabat radhiyallahu ‘anhum, lalu diajarkan oleh para Salaf sampai ke imam-imam hadits. Hasil kodifikasi imam-imam hadits itulah yang kemudian sampai kepada kita. Setiap hadits shahih yang kita terima bersumber dari jaman Salafus Shalih.
  • Ilmu Bahasa Arab yang kita pahami, konsep Nahwu, Sharaf, serta cabang-cabang ilmu Sastra Arab, semua itu bersumber dari ajaran Salaf. Di jaman itu memang belum ada buku-buku pelajaran bahasa Arab seperti sekarang, tetapi konsep bahasa Arab Fusha (standar) diajarkan dari jaman ke jaman.
  • Sejarah perjuangan Rasulullah shallallah ‘alaihi wa sallam (Shirah Nabawiyah) yang kita kagumi dan banggakan, ia juga bersumber dari khazanah Salaf. Begitu pula dengan sejarah Khulafa’ur Rasyidin radhiyallahu ‘anhum, biografi para Shahabat dan Shahabiyah radhiyallahu ‘anhum, biografi para Tabi’in, Tabi’ut Tabi’in, imam mujtahid, imam ahli hadits, para Khalifah yang shalih, panglima perang, ahli ibadah, dan sebagainya.
  • Konsepsi akidah shahihah, yang selamat dari penyimpangan kaum Khawarij, Rafidhah (Syi’ah), Mu’tazilah, Jabbariyyah, Qadariyyah, Murji’ah, Jahmiyyah, Shufiyah, dll. juga bersumber dari ajaran Salafus Shalih.
  • Kaidah-kaidah ilmiyah, seperti kaidah Ushul Fiqih, Ushul Tafsir, dan kaidah Musthalah Hadits, yang banyak dipelajari di universitas-universitas, madrasah, ma’had, pesantren, dll. semua itu disusun oleh ulama Salaf. Salah satu contoh, kitab Ar Risalah karya Imam Syafi’i rahimahullah disebut sebagai fondasi pengembangan ilmu Ushul Fiqih.
  • Baca entri selengkapnya »

Publikasi Media dan Wahhabi

Mei 14, 2009

Akhir-akhir ini eramuslim.com aktif mempublikasikan artikel-artikel yang nadanya menyerang Wahhabi (disebut begini saja, biar jelas, tidak ewuh pakewuh lagi). Artikel yang paling populer adalah soal “Indonesia jadi wisata seks orang Saudi”. Artikel itu menjadi bahan pembicaraan meluas, sebab isinya antara lain mendiskreditkan ulama tertentu di Saudi. Termasuk artikel soal Imam Masjid Haram yang menyebut ulama Syi’ah kafir seperti yang menjadi perbincangan di MyQuran ini.

Saya sendiri bukan orang yang apriori terhadap koreksi yang dialamatkan kepada Saudi atau penganut paham Wahhabi (jika boleh dikatakan demikian). Toh, ketika Kerajaan Saudi menolak boikot kepada Israel pasca tragedi Ghaza, saya menulis artikel keras yang mengecam sikap Kerajaan itu. Sampai konsekuensinya saya dikritik keras oleh sebagian pembela Kerajaan itu. Jadi, tidak ada unsur apriori dalam memilih dan menetapi kebenaran, insya Allah. Jika memang benar adanya, mengapa harus ditolak?

Namun, adalah tidak adil menyebut Wahhabi dengan sekali pukul rata. “Pokoke sing berbau Wahhabi disikat ae,” begitu kredonya. Ya jelas, ini bukan lagi diskusi ilmiah, apalagi dialog menuju kesatuan Ummat yang sering didengung-dengungkan oleh eramuslim.com sendiri. Dan sungguh tidak berbudi kita mengingkari jasa-jasa dakwah Salafiyah (Wahhabi menurut sebagian yang lain). Cukuplah sikap hormat dan kerjasama yang pernah ditunjukkan oleh M. Natsir rahimahullah kepada Kerajaan Saudi di masa Malik Faishal dulu sebagai bukti, bahwa orangtua-orangtua kita bersikap bijaksana kepada mereka. Meskipun tidak lantas menelan mentah-mentah segala yang “made in” Saudi.

Eramuslim.com kan aktif menulis data-data seputar kemuliaan Buya M. Natsir rahimahullah, mengapa tidak bisa bersikap bijak seperti beliau? Sikap permusuhan yang “no compromise” kepada sesama Muslim adalah sikap yang sangat serius. Anda kelak akan berhadapan dengan Allah karena sikap seperti itu. Sikap bara’ muthlaq hanya berlaku bagi kaum kafir harbi yang jelas-jelas kafir dan memusuhi Islam. Termasuk di dalamnya pelaku bid’ah mukaffirah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, kemudian mereka memerangi Ahlus Sunnah dengan segala daya yang mereka miliki. (Contohnya, regim Syi’ah Itsna Asyari yang saat ini berkuasa di Iran. Fakta-fakta kekejaman regim Revolusi Syiah Iran sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Bayangkan, komunitas Ahlus Sunnah di Iran di masa Reza Pahlevi cukup kuat di Iran, tetapi saat ini terbabat habis, tokoh-tokoh Muslim Sunni disana dibunuhi sampai punah).

Disini setidaknya saya ingin mengemukakan beberapa fakta dan pandangan, sebagai berikut:

  • Wahhabi bukanlah paham baru. Ia sifatnya merevitalisasi konsep pemahaman yang pernah dibangun Ibnu Taimiyyah dan murid-muridnya. Intinya sederhana saja: Kembali kepada nilai murni dua kalimat Syahadat. Pemahaman tauhid anti syirik adalah aplikasi dari “Laa ilaha illa Allah”; sedangkan menetapi Sunnah anti bid’ah adalah realisasi kalimat “Muhammad Rasulullah”. Apa yang aneh dari konsep Syahadat ini? Apakah Syahadat sesuatu yang asing bagi seorang Muslim? Kalau kemudian di jajaran ulama Wahhabi dan pengikutnya ditemukan berbagai sikap-sikap yang tidak proporsional, maka ia tidak boleh mementahkan fundamental ajaran Wahhabi sendiri, yaitu: kembali ke Dua Kalimat Syahadat.
  • Baca entri selengkapnya »

Menanggapi Tulisan Kolom di Majalah SABILI

April 6, 2009

PENGANTAR PENULIS

Tulisan ini sebenarnya merupakan tanggapan terhadap sebuah tulisan kolom di majalah SABILI edisi No. 10/Dzul Hijjah 1429 H. Judul tulisan ini, Gerakan Wahabi Sebagai ‘Tertuduh’. Ia merupakan tanggapan terhadap tulisan kolom berjudul Wahabisme dan Pemikiran Pembaruan Islam yang ditulis oleh Saudara Agus Widiarto. Saya perlu segera merespon tulisan tersebut, karena semula saya berlangganan Sabili, dan sebagai pelanggan saya merasa tulisan itu tidak adil. Disana tergambar dengan jelas pemikiran stigmatisasi terhadap gerakan Islam, khususnya Wahhabiyyah. Alih-alih sang penulis akan memuji prestasi gerakan Wahhabiyyah, dia malah tenggelam dalam kesenangannya mencari-cari kesalahan dengan metode analisis picik.

Tidak lama setelah tulisan itu terbaca, saya segera menyusun tulisan jawaban sebagai hak jawab seorang pembaca terhadap media yang dibacanya. Mungkin berselang 3 atau 4 hari setelah dibaca, tulisan jawaban itu saya kirim via e-mail ke redaksi majalah Sabili. Namun sayang, beberapa kali kirim e-mail tersebut gagal sampai ke redaksi Sabili. Kalau tidak salah, dalam box e-mail Sabili sudah terlalu penuh kiriman e-mail. Saya coba kirim dengan beberapa versi alamat e-mail, tetapi masih saja gagal. Terakhir, saya kirim ke bagian marketing Sabili, dan alhamdulillah terkirim. Hanya sayangnya, sampai saat ini tulisan itu tidak pernah dimuat. Entah apa alasan redaksi tidak memuat. Atau mungkin artikel itu benar-benar tidak sampai ke tangan redaksi Sabili? Wallahu A’lam.

Karena di SABILI tulisan jawaban ini tidak termuat, ya akhirnya saya muat di blog sederhana ini. Semoga Allah meridhai, kaum Muslimin berkenan, dan atas dosa-dosa kita semuanya diampuni Al Ghafur Ar Rahiim. Allahumma amin ya Karim.

“GERAKAN WAHABI SEBAGAI TERTUDUH”

Kalau berbicara isu gerakan Wahabi di Indonesia, sebagian besar warnanya selalu negatif. Istilah “Wahabi” sendiri sejatinya merupakan pelabelan yang padat dengan sinisme. Warga Nahdhiyin sampai saat ini tidak pernah mengibarkan “bendera persaudaraan” terhadap gerakan ini. Seakan, apa yang mereka sebut Wahabi itu adalah realitas di luar Islam. Na’udzubillah min dzalik.

Kolom yang ditulis Agus Widiarto, Wahabisme dan Pemikiran Pembaruan Islam, di Sabili No. 10/Th. XVI/6 Dzul Hijjah 1429 H, bukanlah kenyataan baru. Ia hanya stereotip yang selalu diulang-ulang dari waktu ke waktu. Termasuk terbitnya buku baru, Quo Vadis Salafi? Wajahnya sama, maksudnya sejalan, hanya berbeda operatornya saja.

Seharusnya kita bersikap obyektif, memandang sesuatu dari berbagai sisi, dan melepaskan diri dari kedengkian pemikiran; sehingga bisa secara fair menghargai kebaikan, apapun bentuknya, siapapun pelakunya. Jika tidak demikian, maka Ummat Islam tidak akan pernah membangun. Sebaik apapun hasil pembangunan, para pelakunya pasti memiliki cacat dan kelemahan. Kata ungkapan, “Al insan makanu khatha’ wa nisyan” (manusia itu tempatnya salah dan lupa). Orang-orang yang dianggap ‘non Wahabi’ 24 karat sekalipun, kalau mau dilacak, akan terkuak kesalahan dan aibnya.

Saat kita melihat gerakan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah; sering disebut gerakan Salafiyah atau Wahhabiyyah menurut yang lain; situasinya tidak se-simple dikotomi hitam-putih. Keragaman pemikiran, pola gerakan, dan aktualisasi dakwah, tampak disana. Perlu diketahui, dalam gerakan ini sejak awal selalu muncul komunitas ekstrem. Mereka dulu dikenali dengan sebutan Kafilah Al Ikhwan. Mereka tidak segan-segan menumpahkan darah siapa saja yang menolak pemikiran Wahabi. Tahun 1979 terjadi peristiwa “kudeta Masjidil Haram” oleh Juhaiman Al Utaibi dan pengikutnya. Di tahun-tahun terakhir muncul gerakan takfir yang diikuti aksi-aksi kekerasan. Semua ini merepotkan Kerajaan Saudi dan para ulamanya, sejak dulu sampai sekarang. Ekstremitas inilah yang banyak menyumbang citra negatif dakwah Salafiyah.

Pengamat yang apriori akan berhenti hanya sampai di titik memperpanjang daftar stigmatisasi. Namun bagi pengamat sportif, dia tidak gegabah menarik kesimpulan. Dakwah Salafiyah sendiri berkontribusi besar dalam isu Kebangkitan Islam di dunia. Hampir setiap gerakan Islam modern, sedikit banyak terimbas gerakan ini. Ikhwanul Muslimin, Jamaah Islamiyyah di Mesir, Jamaat Islami di Pakistan, Salafiyah di India, PAS di Malaysia, gerakan Islam modern di Indonesia (Muhammadiyyah, Al Irsyad, Persis, Masyumi, DDII, Hidayatullah, dll.), sampai gerakan Sanusiyyah di Maroko; disana terdapat jejak pengaruh Salafiyah. Dalam kaidah Ushulul ‘Isyrin (Prinsip 20) Ikhwanul Muslimin, sebagian prinsipnya jelas membawa misi pemurnian Tauhid dan menghidupkan Sunnah Nabi.

Kesalahan utama para pengamat ketika memandang gerakan Wahabi –termasuk kesalahan Agus Widiarto- ialah menganggap gerakan ini sebagai produk pemikiran Syaikh Ibnu Abdul Wahhab atau Ibnu Taimiyyah. Ini kesalahan serius. Pemurnian Tauhid dan menghidupkan Sunnah, dua syiar utama dakwah Salafiyah, sebenarnya merupakan penjabaran kongkret dari Dua Kalimat Syahadat. Sedang Kalimat Syahadat adalah kontrak asasi seorang Muslim dengan Rabb-nya.

Bagaimana Islam akan kembali berjaya dan setiap Muslim mendapati kejelasan arah hidupnya, jika mereka tidak kembali kepada Kalimat Syahadat? Apakah dianggap sebagai kesesatan, dengan mengembalikan Ummat Islam kepada asas agamanya? Ya, hati nurani Anda bisa menjawabnya.

Agus Widiarto menulis, “Wahabisme harus dipisahkan ke ruang berbeda dengan yang lain, ketika gerakan ini tak melanjutkan ijtihadiyah terhadap doktrin-doktrin agama.” Pertanyaannya, apakah untuk Dua Kalimat Syahadat masih dibutuhkan ijtihad? Jelas sangat tidak mungkin. Adapun dalam perkara fiqih atau muamalah, ulama-ulama Wahabi sangat progressif dalam ijtihad. Lihatlah konstruksi bangunan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi! Ia merupakan fakta monumental sikap progressif ulama Wahabi dalam ijtihad.

Agus menutup tulisannya, “Jika pun Wahabisme dipandang sebagai gerakan puritan yang keras, kaku, dan intoleran, ia bukanlah mainstream pemikiran atau bahkan gerakan dakwah Islam di Indonesia yang penuh toleran.” Pertanyaannya, apakah kita lupa bahwa Dewan Wali Songo pernah mengeksekusi Syaikh Siti Jenar karena berpaham Wihdatul Wujud? Lihatlah, ternyata di masa sebelum Wahabi muncul, sikap tegas membela akidah Islam telah ada, di bumi Nusantara ini.

Walhamdulillahi Rabbil ‘alamin.

Bandung, 30 November 2008.

AMW.

Note: Maaf, tulisan ini sudah “cukup umur”. Ditulis akhir November, baru posting sekarang.


Pemikiran Politik Salafi (Bagian 4)

Februari 4, 2009

Masalah 31

Aneh sekali ungkapan penulis ini… sepertinya ia memang belum pernah belajar mengenai tafsir Ulil Amri itu siapa. Bukankah ini menunjukkan kebodohannya yang sangat. Ia berbicara masalah2 politik, tapi ia tidak memahami makna Ulil Amri, sehingga ia beranggapan bahwa pemerintah muslim itu bukan Ulil Amri. Atau mungkin ia beranggapan bahwa pemerintahan yang tidak menerapkan hukum Islam itu tidak disebut Ulil Amri. Saya mohon kepada penulis untuk menengok kitab2 tulisan para Ulama dalam masalah ini. Seperti Ibnu Katsir dalam tafsirnya.


Berkata al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat an-Nisa ayat 58: “Tampaknya- wallahu’a’lam- ayat ini umum mencakup seluruh ulil amri apakah dari kalangan para penguasa ataupun para ulama.” [Tafsir Qur’anil Adzim juz 1, hal 530, penerbit Darul Ma’rifah, Beirut, Cet . Pertama]. Berkata Ibnu Taimiyyah: ”Ulil amri ada dua golongan: Para ulama dan para penguasa.” (Majmu Fatwa juz 28, hal 170, Penerbit Maktabah Ibnu Taimiyyah, Kairo, Mesir).

Catatan AMW:

Saya dibodohkan oleh Abu Ammar karena tidak menganggap setiap Penguasa Muslim sebagai Ulil Amri. Kemudian dia berdalil dengan pendapat Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyyah tentang Ulil Amri. Menurut kedua ulama itu, Ulil Amri ada dua, yaitu: Golongan ulama dan penguasa!

Abu Ammar ingin mengatakan, bahwa semua jenis penguasa yang beragama Islam, meskipun tidak melaksanakan hukum Islam, dia adalah Ulil Amri. Tetapi lucunya, dia berdalil dengan pendapat Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyyah. Padahal dalam pandangan kedua ulama itu tidak disebutkan bahwa semua jenis penguasa yang beragama Islam, otomatis adalah Ulil Amri. Kedua ulama tersebut hanya mengatakan, Ulil Amri itu bisa ulama bisa juga penguasa.

Kalau kita mengkaji asal dari istilah Ulil Amri ini dalam Surat An Nisaa’ ayat 59. Disana dijelaskan dengan tegas, bahwa kedudukan Ulil Amri itu tidak bisa lepasa dari ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana mungkin kita akan mentaati Ulil Amri, ketika dia tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Lalu apa artinya kalimat: ‘Athiullah wa ‘athiur Rasula wa ulil amri minkum’? Apakah ayat ini bisa dimaknai: “Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan kepada para penguasa Muslim, siapapun dirinya, baik dia taat kepada Allah dan Rasul atau tidak?”

Ketaatan kita kepada Ulil Amri masih satu koridor dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak bisa dipisahkan hal ini, kecuali oleh orang-orang sesat. Kalau ketaatan kepada Ulil Amri bersifat mutlak, sekalipun dia durhaka kepada Allah dan Rasul, berarti keberadaan ayat itu menjadi tidak berguna. Begitu pula, kalau kita lepaskan posisi Ulil Amri dari ketaatan kepada Allah dan Rasul, kita diperintahkan taat semata-mata karena Ulil Amri itu sendiri. Jika demikian, lalu apa gunanya kita taat kepada Ulil Amri? Apakah ketaatan kita itu hanya bernilai politik? Padahal seorang Muslim hidupnya untuk ibadah kepada Allah. Kalau mentaati Ulil Amri karena dirinya sendiri, itu berarti syirik. Na’udzubillah wa na’udzubillah min dzalik.

Secara mutlak ketaatan kita kepada Ulil Amri terikat oleh ketaatan dia kepada Allah dan Rasul-Nya. Taat kepada siapapun, apakah orangtua, pemimpin, guru, ulama, atasan, dan lainnya, adalah bentuk ibadah kepada Allah. Dalam ibadah itu tidak mungkin Allah memerintahkan kita taat kepada manusia yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Aneh sekali, ibadah untuk Allah Ta’ala; tetapi dalam ibadah itu, kita boleh mentaati seseorang yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. [Selesai].

Masalah 32

Kemudian persoalan2 yang nyata-nyata kemaksiatan semisal perpecahan, meninggalkan sholat, mencukur jenggot dan seterusnya yang salafiyin berusaha mendakwahkannya engkau anggap sebagai sebuah kesalahan, padahal nyata bertentangan dengan petunjuk Rasulullah, Sedangkan semua itu akan membawa kepada semakin jauhnya umat Islam dari pertolongan Alloh. Apakah penulis ini menyangka… bahwa dengan semakin menjauhi petunjuk maka pertolongan Alloh akan turun??? Nadzubillah…

Sesungguhnya mengembalikan umat Islam kepada ajarannya adalah sebuah langkah tepat sesuai dengan bimbingan Rasulullah. Maka kejayaan umat Islam hanya bisa diraih dengan kembalinya umat kepada ajarannya yang lurus. Kembali kepada Islam sebagaimana Islam yang dipahami pendahulu umat ini. Bukan kembali kepada ajaran lainnya. Karena, jika umat ini dibawa kepada ajaran2 yang bukan bersumber dari mereka –sahabat dan generasi terbaik yg mendapat jaminan dari Rasulullah- maka selamanya pertolongan Alloh tidak akan didapat.

Catatan AMW 32:

Bukan begitu maksudnya, syaikh! Masak seorang Muslim memerintahkan saudaranya meninggalkan agamanya, lalu durhaka dalam maksiyat kepada Allah dan Rasul-Nya? Ini adalah fitnah bodoh yang tidak layak dipikirkan! Tetapi di mata Salafi, ia bisa diplintir-plintir tidak karuan, lalu dihiasi kebiasaan mereka mencela manusia sesuka hati. (Mungkin mereka kelak akan mendapat “hasil besar” dari kebiasaan cela-mencela itu. Na’udzubillah min dzalik).

Maksudnya begini, dalam meluruskan manusia dari kesalahan, harus melihat situasi dan kondisinya. Mencukur jenggot dan memelihara kumis itu perbuatan keliru, tidak sesuai Sunnah Nabi. Tetapi kalau kamu mengejek para polisi atau tentara yang melakukan perbuatan itu, kamu bisa digebuki mereka. Begitu pula, menghiasi tubuh dengan tato adalah perbuatan munkar. Tetapi kalau kamu menjelek-jelekkan seorang preman terminal karena tato di tubuhnya, kamu bisa pulang dengan wajah bengep-bengep. Kamu juga boleh berpendapat bahwa demokrasi itu haram, tetapi kalau kamu teriak-teriak hal itu di depan ribuan simpatisan PDIP, kamu bisa dihujani batu. Intinya, kebenaran itu bukan hanya soal dzatnya saja, tetapi juga cara menempatkan kebenaran itu sendiri.

Saat ada orang kecelakaan berat, kebetulan dia memakai celana menutup mata kaki. Apakah seorang Salafi akan enggan menolong orang itu karena celananya turun sampai di bawah mata kaki? Atau misalnya, ada seseorang sedang tenggelam di sungai, sedangkan orang itu dikenal tidak mau diajak ke majlis taklim. Apakah kita akan menolong orang itu, atau bertanya ke dia, apakah dia sudah mau pergi ke majlis taklim atau belum? Harusnya, mereka selamatkan dulu jiwanya, baru nanti ditanya. Inilah yang disebut Fiqih Aulawiyyah (Fiqih Prioritas).

Bukan kita harus mengabaikan kesalahan-kesalahan warga Muslim Palestina dalam amal-amal mereka. Tetapi ada prioritas lain yang lebih penting didahulukan, seperti menyelamatkan jiwa, menyelamatkan agama dan moral, harta benda, keluarga, kehidupan, dan lainnya. Bagaimana mereka hidup lebih baik dan Islami, kalau sepanjang waktu terus mendapatkan teror dari orang-orang kafir? Selamatkan mereka dulu dari teror, baru luruskan kesalahannya. Toh, kalau mau jujur, jangan jauh-jauh ke Palestina. Di sekitar kita pun banyak Muslim yang terjerumus dalam kesalahan-kesalahan. Apakah Anda tidak malu, mengkritik Muslim Palestina, sementara di sekitar Anda juga banyak orang-orang yang salah seperti itu? [Selesai].

Baca entri selengkapnya »


Pemikiran Politik Salafi (Bagian 3)

Februari 4, 2009

Masalah 21


Manhaj Ahlus Sunnah wal Jama’ah dalam menghadapi pemerintah muslim adalah patuh dan taat, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” [QS.an-Nisa : 59].

Catatan AMW 21:

Ya sepakat, kita harus taat kepada Pemerintah Muslim, yaitu Pemerintahan yang taat kepada hukum Allah dan Rasul-Nya, bukan yang takluk kepada hukum Belanda, Perancis, Inggris, dan lainnya. Sama seperti ketika Anda (Abu Ammar) ketika mengatakan tentang kebathilan demokrasi: “Cukuplah bahwa hukum ini milik Alloh, maka Demi Alloh… produk hasil olahan manusia utk mengatur kemaslhatan dunia ini tidak akan pernah mencapai tujuannya.”

Kalau ada Pemerintahan yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasul-Nya, kita tidak wajib taat kepadanya. Buat apa taat kepada mereka, sementara mereka sendiri tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Alasan apa yang membuat orang-orang durhaka itu harus ditaati, jika mereka tidak menjalankan Syariat Islam? Apakah Allah mewajibkan orang-orang beriman taat kepada orang-orang yang durhaka kepada-Nya dan Rasul-Nya? Ya, Anda tahu jawabannya.

Termasuk salah satu kesesatan Salafi, yaitu mengklaim setiap Pemerintah yang pimpinan tertingginya ber-KTP Islam sebagai Ulil Amri. Meskipun mereka berakidah demokrasi, Nasionalisme, Sekularisme, Pluralisme, Sosialisme, kerjasama dengan Zionisme, dan lain-lain. Padahal cara-cara seperti inilah yang menyebabkan syiar keimanan semakin meredup, sementara syiar-syiar kekafiran terus berkibar-kibar. Mengklaim setiap pemimpin ber-KTP Islam sebagai Ulil Amri, meskipun dalam praktiknya dia anti Islam (seperti Husni Mubarak di Mesir), akibatnya tersebarlah kekafiran seluas-luasnya. Laa haula wa laa quwwata illa billah. [Selesai].

Masalah 22


Rasullullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Artinya : “Berkata al-‘Irbadh bin Sariyah radhiyallahu ‘anhu : ‘Suatu hari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah shalat bersama kami, kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasehat kepada kami dengan nasehat yang menjadikan air mata berlinang dan membuat hati bergetar, maka seseorang berkata: ‘Wahai Rasulullah, nasehat ini seakan-akan nasehat dari orang yang akan berpisah, maka berikanlah kami wasiat.’ Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Aku wasiatkan ke-pada kalian supaya tetap bertaqwa kepada Allah, tetaplah mendengar dan taat, walaupun yang memerintah kamu adalah seorang budak Habasiyyah. Sungguh, orang yang masih hidup di antara kalian setelahku maka ia akan melihat perselisihan yang banyak, maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada Sunnahku dan sunnah Khulafa-ur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah dia dengan gigi gerahammu. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perka-ra yang baru, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid’ah. Dan setiap bid’ah adalah sesat.’” [HR. Ahmad (IV/126-127), Abu Dawud (no. 4607) dan at-Tirmidzi (no. 2676), ad-Darimy (I/44), al-Baghawy dalam kitabnya Syarhus Sunnah (I/205), al-Hakim (I/95), dishahihkan dan disepakati oleh Imam adz-Dzahabi, dan Syaikh al-Albany menshahihkan juga hadits ini].


Perhatikanlah hadits mulia ini. Sekalipun seorang budak yang menjadi pemimpin. Maka ketaatan itu tidak boleh dicabut. Tahukah engkau wahai penulis??? Jika salah satu syarat menjadi pemimpin itu adalah seorang yang merdeka.
Lantas bagaimana seorang budak bisa menjadi penguasa??? Dengan cara apa dia menjadi penguasa??? Tidakkah terpikir olehmu??? Engkau kemanakan petunjuk yang mulia dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ini???

Catatan AMW 22:

Dalam sejarah Islam pernah terjadi, kalangan budak menjadi Khalifah kaum Muslimin. Itulah yang dikenal sebagai era Dinasti Mamluk (atau Mameluk). Kalau membaca sejarah, sebenarnya mereka bukan budak, tetapi proses sosial yang terjadi ketika itu membuat mereka “terbudakkan”. Ketika itu muncul seorang ulama yang menggugat posisi “kebudakan” Khalifah itu. Beliau adalah Al ‘Izz bin Abdus Salam rahimahullah. Beliau menuntut agar Khalifah memerdekakan dirinya terlebih dulu, sebab tidak sah seorang pemimpin negara Islam berstatus budak. Maka dengan terpaksa, Khalifah di masa itu menuruti tuntutan tersebut. Sehingga disana muncul kalimat bernada humor, “Al malik yuba’” (dijual seorang raja). Padahal seharusnya dikatakan, “Al mamluk yuba’” (dijual seorang budak).

Ya, beginilah sederhananya. Kalau pemimpin itu Muslim dan menegakkan Syariat Islam, apakah dia merdeka atau budak, apakah kulit hitam atau putih, apakah dia zhalim atau adil, maka kita wajib mentaatinya. Dia mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka kita pun rela mentaatinya. Sebaliknya, andai ada seorang pemimpin yang sifat-sifatnya nyaris sempurna, tetapi dia meletakkan hukum Allah dan Rasul-Nya di telapak kakinya, maka pemimpin seperti itu tidak layak ditaati. Atas dasar apa meletakkan ketaatan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?

Kalau Salafi rela mentaati siapapun yang ber-KTP Islam, meskipun ideologinya Sekuler, Nasionalis, Sosialis, dan lainnya, maka itu terserah mereka. Jelas kita berlepas diri dari sikap wala’ kepada orang-orang berideologi non Islam. Mendaulat pemimpin ber-KTP Islam sebagai Ulil Amri, meskipun dia berideologi non Islam, hal itu sama saja dengan memberikan pakaian Islam kepada sesuatu di luar Islam. Jelas ini kemungkaran besar. Na’udzubillah min dzalik. Dan hal-hal seperti inilah yang selama ini terus melemahkan kaum Muslimin dan membuat mereka hina. Jika menyebut seorang kafir sebagai Muslim, hal itu bisa menyebabkan kerusakan; apalagi jika mengislamisasikan kepemimpinan negara yang sebenarnya tidak Islami? Pasti kerusakan yang terjadi jauh lebih dahsyat lagi. Seharusnya Salafi mengingkari para pemimpin berideologi Sekuler, Nasionalis, Sosialis, Kapitalis, Kesukuan, dll. sebagaimana mereka bisa dengan sangat keras mengingkari demokrasi. [Selesai].

Baca entri selengkapnya »