Kritik Pidato SBY Terbaru (29 Mei 2012)

Mei 29, 2012

Kekuatan Terakhir: Pidato dan pidato…

Nuwun sewu….permisi. Disini kita ingin mengajukan beberapa kritik untuk pidato Pak SBY terbaru. Pidato itu bertema, gerakan penghematan nasional. Disiarkan MetroTV, TVOne, dan SCTV pada tanggal 29 Mei 2012, sekitar pukul 19.00 s/d 19.45 WIB.

Berikut beberapa kritik yang bisa disampaikan:

[1]. Pak SBY menyebutkan kondisi perekonomian nasional yang katanya stabil dengan beberapa indikasi, tetapi juga bermasalah. Khususnya karena persoalan belanja APBN yang membengkak. Kalau beberapa waktu lalu pemerintah beralasan dengan krisis Timur Tengah (soal Selat Hormuz) untuk menaikkan harga BBM; sekarang lain lagi alasan, yaitu krisis Eropa (khususnya di Yunani).

KRITIK: Rasanya selalu ada alasan bagi pemerintah untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan yang tidak populer. Andaikan tidak ada krisis Eropa, pasti akan dicari alasan lain untuk membela kebijakan yang secara langsung bisa merugikan rakyat.

[2]. Pemerintah –melalui SBY- mengemukakan beberapa teori tentang penghematan energi (sekaligus penghematan APBN). Tetapi ujung-ujungnya balik lagi ke topik: menurunkan atau mengurangi belanja APBN untuk subsidi BBM.

KRITIK: Kalau begitu masalahnya, mestinya jujur saja mengaku bahwa pemerintah kecewa karena harga BBM gagal dinaikkan pada tanggal 1 April 2012 lalu. Jangan beretorika terlalu njelimet untuk akhirnya membahas lagi soal pengurangan subsidi BBM.

[3]. Ada 5 kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk merealisasikan kebijakan penghematan nasional, yaitu: (a). Di SPBU-SPBU akan dipasang program berbasis IT untuk memastikan bahwa BBM bersubsidi jatuh ke tangan yang berhak; (b). Mobil pemerintah, BUMN, BUMD, diwajibkan memakai BBM non subsidi, tidak boleh memakai BBM bersubsidi (bensin); (c). Untuk sarana transportasi di perkebunan-perkebunan, juga harus memakai BBM non subsidi. Pemerintah meminta Pertamina membangun pangkalan-pangkalan BBM di perkebunan-perkebunan; (d). Untuk transportasi umum, secara bertahap akan dilakukan konversi dari BBM biasa ke BBG (bahan gas). Diperkirakan akan tampak hasilnya mulai tahun 2013; (e). Gedung-gedung milik pemerintah harus melakukan penghematan listrik dan air.

KRITIK: Program-program seperti ini sering diserukan di masa pemerintah SBY, tetapi dalam realitas di lapangan jarang yang berhasil. Umumnya, hanya menjadi sumber isu dan diskusi saja (termasuk jadi sumber tulisan di blog. He he he…). Intinya, pemerintah tidak punya uang banyak, makanya tak mampu membiayai program-program mereka. Manajemennya “gali lubang, tutup lubang”.

[4]. Jika pemerintah konsisten dengan program tersebut –seandainya konsisten-, maka kebijakan itu juga bisa berakibat meningkatkan inflasi karena kendaraan umum sangat dipantau pembelian BBM mereka di SPBU-SPBU; berakibat membengkakkan anggaran transportasi aparat pemerintah dan birokrasi, sedangkan hal itu bisa membuka pintu-pintu korupsi dan kolusi; menurunkan daya saing produk perkebunan, karena mereka kena getah larangan memakai BBM bersubsidi; menimbulkan konflik aparat versus masyarakat, karena SBY menekankan agar aparat keamanan bersikap tegas bagi siapa yang melanggar aturan pemakaian BBM.

[5]. Menjelang bagian akhir pidato, SBY mengatakan, “Kebijakan penghematan itu pasti bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.”

KRITIK: Kata siapa Pak, pasti menguntungkan? Siapa bisa memastikan bahwa kebijakan itu pasti menguntungkan? Dilihat dari kacamata siapa, ditengok dari kepentingan siapa? Tidak bisa Pak Presiden memastikan begitu saja, tanpa mengkaji masalah tersebut dari berbagai sisi. Contoh, mengapa kalangan perkebunan juga dibebani kewajiban memakai BBM non subsidi? Bukankah di lingkungan perkebunan itu banyak petani/pekebun miskin yang bekerja disana? Harus ingat, orang miskin katanya berhak dapat subsidi BBM. Justru kebijakan seperti itu bisa mematikan sumber kehidupan para petani/pekebun tersebut. Kecuali, untuk perkebunan-perkebunan yang dimiliki pribadi, industry, atau pengusaha.

[6]. Ada dua kebijakan primitif kepemimpinan SBY yang akhirnya menyusahkan dirinya dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Pertama, SBY bermudah-mudah mencari hutang ke lembaga donor, negara asing, atau dengan menjual SUN (Surat Utang Negara). Idenya, “Kalau negara bokek, tinggal ngutang saja.” Ini adalah pemikiran primitif, kalau tidak sangat berbahaya; karena yang harus menanggung beban hutang itu adalah rakyat semua; para pejabat memiliki banyak kekayaan yang memungkinkan mereka bisa hidup enak di negara mana saja yang mereka suka (di luar Indonesia). Rata-rata pejabat, elit politik, atau pengusaha Indonesia sudah punya rumah untuk menyelamatkan diri di luar negeri. Omong kosong mereka bicara nasionalisme. Meminjam istilah Gombloh, “…kucing rasa coklat, buat nasionalisme mereka!”

Kedua, SBY memperbanyak PNS, relawan PBNS, pengangkatan guru baru, guru honorer, guru bantu, dll. yang akibatnya sangat menyedot anggaran negara. Mengapa SBY lakukan itu? Jawabannya simple, supaya dia terpilih lagi dan lagi. Singkat kata, sebenarnya hancurnya struktur belanja APBN negara, itu karena salah dia sendiri selaku pemimpin yang sembrono memainkan keuangan negara. Maka kebijakan SBY itu seperti: menutup lubang dengan membuat lubang yang baru!

[7]. Secara visual, ada sesuatu yang lucu. Dalam pidato itu Pak Presiden memakai bahasa formal dan baku, tetapi sangat lancar dan mengalir. Padahal dia tidak terlihat membaca teks (paper) atau melihat tulisan di meja podium. Pertanyaannya, apakah dia hafal isi teks pidato itu? Kemungkinan besar, dia membaca teks di layar yang posisinya diletakkan di belakang kamera shooting. Teknik ini seperti yang biasa dilakukan para presenter berita TV atau pejabat negara tertentu. Alasannya: (a). Posisi presiden saat itu menghadap kamera, sedangkan menteri-menterinya ada di sisi kanan Presiden. Mestinya, posisi menteri ada di depan presiden, biar kelihatan kalau dia sedang mengarahkan menterinya juga; (b). Raut muka para menteri itu kelihatan tidak semangat, lesu, dan seperti menahan suatu beban berat. Mungkin mereka tahu “drama” yang sedang dimainkan pemimpinnya; (c). Beberapa kali presiden salah mengucapkan kata-kata, lalu memperbaikinya. Kalau dalam pidato tanpa teks, tidak perlu mengulangi membaca. Tampaknya disana Pak Presiden perlu mengeluarkan biaya khusus untuk melakukan pidato “tanpa teks” itu, demi pencitraan yang lebih baik. Nah, dengan logika pencitraan yang butuh biaya tambahan ini, bagaimana bisa Pak Presiden ingin bicara soal Gerakan Penghematan Nasional? Beliau sendiri sudah mencontohkan sikap hambur biaya, sekedar untuk pencitraan pidato “tanpa teks”. Sikap demikian ini sering membuat kebijakan-kebijakan presiden ini kandas di tengah jalan. Ya gimana lagi, kebijakan tidak dimulai dari dirinya sendiri.

Demikianlah…beberapa catatan kecil. Secara pribadi, saya skeptis dengan ide penghematan nasional itu. Bukan karena apa, sebab pemerintah SBY memang dikenal inkonsisten sejak dulu. Mau berantas korupsi, buktinya di tubuh Demokrat banyak koruptor; mau penegakan hukum, kasus Century didiamkan sekian lama; mau berantas narkoba, pelaku kejahatan narkoba malah diberi keringanan hukuman; mau penghematan APBN, buktinya kerugian lumpur Lapindo sekitar 8 triliun ditanggung negara; mau memberi contoh sikap negarawan, anak-isteri, kerabatnya, pada terjun ke dunia politik; bicara soal pertumbuhan ekonomi, orang asing yang menikmati; bicara solusi kemiskinan, buktinya orang miskin secara riil sangat banyak; dan lain-lain.

Oke deh…begitu saja. Terimakasih atas semua perhatiannya. Selesai ditulis, 29 Mei 2012, pukul 22.37 WIB. Publikasi, 30 Mei 2012, pukul 04.35 WIB. Alhamdulillahi Rabbil ‘alamiin. []

Mine.