Tahapan Kerja POLITIK ISLAMI

April 4, 2009

Bismillahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah Muhammad wa ‘ala alihi wa shahbihi ajma’in. Amma ba’du:

Perlu dipahami bahwa kerja politik itu sifanya BERTAHAP, tidak bisa seketika kita menginginkan, esok pula impian itu sudah terwujud. Persis seperti orang yang membangun rumah. Kadang harus mengumpulkan material pelan-pelan, misalnya membeli batu bata dulu, membeli batu, membeli semen, membeli kayu, dan sebagainya, sampai rumah itu benar-benar terwujud. Bahkan membangun rumah selalu dimulai dari dasar sampai ke puncak tertinggi.

Rasulullah Saw. sendiri membangun peradaban Islam melalui langkah-langkah Siyasah Islamiyyah secara bertahap. Hal itu beliau lakukan sejak dalam perjuangan di Makkah, sampai hijrah ke Madinah, mempertahankan teritorial Madinah, serta memperluas dakwah Islam ke berbagai penjuru Jazirah Arab dan sekitarnya. Semua dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus, penuh perhitungan dan tidak tergesa-gesa.

Kemudian, politik yang dijalani kaum Muslimin bukanlah corak politik jahiliyah, tetapi POLITIK ISLAMI. Cara mudah membedakan kedua corak politik itu, POLITIK ISLAMI selalu mengacu kepada Syariat Islam. Politik Islami dibangun di atas pijakan Syariat Islam, dijalankan dengan metode Syariat Islam, dan ditujukan untuk memelihara pengamalan Syariat Islam oleh kaum Muslimin. Singkat kata: Dari Syariat, oleh Syariat, dan untuk Syariat.

Jika ada pengamalan politik yang tidak memenuhi kaidah tersebut, ia tidak bisa disebut POLITIK ISLAMI. Ia bisa saja merupakan politik jahiliyyah, politik kekafiran, atau politik fasad (merusak).

Berikut tahapan menerapkan POLITIK ISLAMI di sebuah negara sekuler seperti Indonesia ini:

A. Menegakkan Syariat Islam sebagai hukum negara.

Setiap politisi Muslim yang mengaku menjalankan politik Islami, mereka harus berusaha menegakkan Syariat Islam agar menjadi hukum yang melandasi kehidupan negara. Jangan dulu bicara soal Indonesia Timur, ancaman disintegrasi, Bali memerdekakan diri, dll. Jangan bicara kesana dulu. Secara prinsip, seorang Muslim yang bekerja di lapangan politik, wajib berusaha menegakkan Syariat Islam agar menjadi hukum sosial yang mengikat suatu masyarakat.

Kaidahnya sederhana, yaitu prinsip: Laa ilaha illa Allah. Dalam prinsip ini, sesembahan yang kita ibadahi hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Sesembahan yang lain bathil, alias tertolak. Nah, karena Allah telah menetapkan bahwa urusan hukum sosial/negara itu adalah wewenang-Nya, maka tidak ada pilihan lain bagi kita selain, “Sami’na wa atha’na” (kami mendengar dan kami taat).

Tidak mungkin dalam hidup ini kita bermaksud mengibadahi Allah dengan berlandaskan kepada pijakan-pijakan hukum yang selain dari-Nya. Padahal Allah telah menetapkan, “Inil hukmu illa lillah” (tidaklah yang menetapkan hukum itu, selain hanya Allah saja). (Al An’aam: 57). Dan lebih tidak mungkin lagi, kita hendak mengibadahi dzat selain Allah dengan memakai syariat yang dibawa oleh dzat (makhluk) itu.

Seorang Muslim yang benar-benar bertauhid jangan sekali-kali meremehkan perkara berlakunya hukum selain hukum Allah di muka bumi. Misalnya dengan alasan, “Kufrun duna kufrin.” Ini adalah kecelakaan besar. Sudah tabiat seorang Muwahhid (orang bertauhid) untuk bersimpuh hanya kepada Allah, menghambakan diri kepada-Nya. Apalagi dalam perkara hukum-hukum-Nya. Kalau dalam Shalat saja kita harus berhukum kepada Sunnah Nabi, apalagi dalam urusan darah, harta, kehormatan, dan kehidupan Ummat? Justru meremehkan tidak berlakunya hukum Allah, dengan alasan apapun, hal itu menunjukkan rusaknya tauhid. Na’udzubillah wa na’udzubillah min dzalik.

Apalagi harus diingat, perkara hukum itu sangat sensitif. Ia adalah urusan yang melandasi kehidupan. Kalau hukumnya baik, insya Allah kehidupan di atasnya akan baik. Kalau hukumnya fasad, maka berbagai kekacauan dan ketimpangan otomatis akan menjadi realitas dalam kehidupan itu.

Jika dalam suatu negara, kita tidak dilarang untuk memperjuangkan Syariat Islam, kita tidak diancam dengan berbagai kezhaliman akibat memeperjuangkannya, maka alhamdulillah hal itu adalah peluang besar yang layak disyukuri. Kecuali, kalau kita dilarang sepenuhnya memperjuangkan Syariat Islam, kita ditetapkan sebagai penjahat atau teroris jika memperjuangkannya, serta berbagai ancaman lain yang mesti diterima. Jika kondisinya demikian, maka Ummat Islam mendapat rukhsah dalam memperjuangkan Syariat Islam.

Baca entri selengkapnya »

Iklan