Antara SBY dan PKS…

Maret 3, 2011

Beberapa hari lalu, 1 Maret 2011, sekitar jam 5 sore, SBY menyampaikan pidato politik tentang KOALISI partai-partai politik dengan Partai Demokrat. Ketika massa FPI dan FUI melakukan tekanan ke Istana, SBY mengalihkan perhatian publik ke soal KOALISI.

Singkat kata, SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) merasa kecewa dengan sikap partai-partai koalisi yang justr bersikap “menusuk” Pemerintah. Khususnya, dalam proses penentuan Hak Angket Mafia Pajak di Parlemen. Dalam proses itu, para penentang pemakaian hak angket menang tipis dibandingkan para pendukung. Disana, PD merasa telah dikhianati oleh anggota-anggota DPR dari PKS dan Golkar. “Katanya koalisi, kok mereka setuju pemakaian hak angket sih?” begitulah logikanya.

Wajah Politik “Benci Tapi Rindu”. (Sumber gambar: inilah.com).

Dalam pidatonya, seperti biasa, SBY dengan bahasa berputar-putar, diindah-indahkan, dilembut-lembutkan, dibijak-bijakkan; akhirnya memberi peringatan kepada partai koalisi agar bersikap searah dengan kebijakan politik Partai Demokrat. Bila tidak mau demikian, mereka akan didepak dari KOALISI dengan Demokrat.

Beberapa komentar…

[1]. SBY sejak dulu tak pernah bersikap tegas. Sikap tegasnya baru keluar ketika menghadapi aksi kekerasan oleh pemuda-pemuda Muslim, atau ketika terjadi aksi bom-boman di suatu tempat (terorisme). Kalau sikap politik, SBY nyaris tidak pernah tegas. Bahasanya, ya begitu-begitu saja. Seolah, Pak SBY ini diciptakan untuk tidak menjadi laki-laki. Sayang sekali. Dalam berbagai persoalan, sulit sekali menemukan sosok ketegasan SBY.

[2]. Pernyataan politik itu sebenarnya diarahkan secara khusus ke PKS.  Bukan ke Golkar. Kekuatan politik PKS dan infrastruktur politiknya kan masih terbatas, belum sebesar Demokrat, Golkar, atau PDIP. Ya, PKS di tingkat pertengahan lah. Karena kekuatan semacam itu, PKS sering sekali diancam-ancam oleh Demokrat. Sedang Demokrat atau SBY tidak berani macam-macam ke Golkar, sebab Golkar selain suara besar, pengalaman banyak, infrastruktur juga kuat. Secara infrastruktur, Golkar lebih kuat daripada Partai Demokrat. Seharusnya, kalau tujuannya mengancam PKS, tidak usah membuat pidato-pidato macam begitu. Langsung kirim surat saja, atau kirim utusan ke DPP PKS. Itu lebih safety dan elegan. Jadi, nantinya tidak usah melibatkan masyarakat luas dan media.

[3]. Dalam pidatonya, SBY lagi-lagi mengatakan: “Saya mendapat banyak masukan, SMS, saran-saran, dari berbagai pihak.” Sangat mengherankan sekali. Ini presiden seneng banget baca SMS. Setiap ada SMS masuk, langsung baca. Coba lah sekali-kali pidato itu secara gentle. Kalau hati Anda tidak suka dengan PKS, katakan saja, “Aku kesel sama PKS.” Jadi, tidak usah berlindung di balik, “Saya mendapat masukan, SMS, saran-saran…” Cobalah nanti kalau pidato lagi, sudah katakan apa adanya, tidak usah memakai dalih ini itu. Hal semacam ini lebih enak bagi masyarakat, karena mengurangi “POLUSI KALIMAT”. (Ternyata, bukan hanya ada polusi udara, air, atau suara. Sekarang ada “polusi kalimat”. Itu tuh…terlalu banyak basa-basi).

[4]. Seharusnya Pak SBY tidak usah membawa masalah KOALISI politik ini ke ranah persoalan negara. Negara itu kan berbeda dengan urusan politik, urusan parpol, dll. Negara punya urusan sendiri, yaitu melayani rakyat, bangsa, dan masyarakat. Kalau suatu urusan tidak ada kaitannya dengan masalah rakyat abaikan saja. Kalau hal itu berkaitan dengan kepentingan politik PD, selesaikan secara politik juga. Jangan memakai mimbar negara untuk mengurusi kepentingan Demokrat. Tidak baik itu!

[5]. Sebenarnya, apa sih salahnya DPR setuju penggunaan Hak Angket Mafia Pajak? Apa salahnya? Itu kan untuk pemberantasan korupsi juga. Kok anggota DPR malah kesal dengan upaya pemberantasan korupsi di Departemen Pajak? Katanya, komitmen dengan pemberantasan korupsi. Intinya, maksud penggunaan Hak Angket itu untuk menyelesaikan korupsi. Ini seharusnya didukung, bukan ditolak. Kita bisa belajar dari kasus Hak Angket Bank Century. Meskipun, sampai saat ini masalah Bank Century digantungkan secara hukum; tetap saja disana ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Bangsa Indonesia secara aklamasi mengakui dan menetapkan, bahwa telah terjadi korupsi dalam bailout Bank Century. Secara moral, Hak Angket Bank Century sudah sukses 100 %. Meskipun secara hukum, kasus itu masih berjalan -mungkin- 15 %. Kalau Hak Angket Mafia Pajak disetujui, siapa tahu nanti masyarakat jadi paham, bahwa ada korupsi besar di dunia perpajakan.

[6]. Sebenarnya, bukan rahasia lagi, bahwa SBY dan Demokrat sebenarnya tidak suka dengan politik PKS. Alasannya jelas, sebab PKS dianggap sebagai partai hasil bentukan gerakan dakwah Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Banyak orang tahu itu, karena mereka membaca analisa penulis-penulis Barat atau lokal yang melakukan studi tentang PKS. Gerakan Ikhwanul Muslimin oleh partai politik semacam Demokrat itu selalu dicurigai akan melakukan tiga hal: menerapkan Syariat Islam, mengganti Pancasila, dan mendirikan negara Islam. Ketakutan politisi sekuler terhadap agenda-agenda semacam ini sangat kuat, sehingga meskipun sudah dibujuk-rayu, dikatakan bahwa PKS bukan Ikhwanul Muslimin; mereka tetap tidak akan percaya. Mereka selalu percaya bahwa PKS punya “hidden agenda”. Jusuf Kalla pun meyakini hal seperti itu.

[7]. Meskipun tidak suka dengan PKS, orang seperti SBY atau Demokrat, tetap merasa butuh PKS. PKS dianggap memiliki dua kelebihan utama dibandingkan partai-partai lainnya. Satu, PKS memiliki jaringan kader yang solid; Dua, PKS memiliki kreativitas politik yang dinamis. Maka itu, ketidak-sukaan SBY ke PKS lebih tepat diungkapkan sebagai, “Benci tapi rindu. Marah tapi butuh. Nothing, but everything!” Kekuatan PKS ini terbukti beberapa kali bisa menghantarkan SBY ke tampuk kekuasaan RI-1. Itu sudah terbukti pada Pilpres 2004 dan Pilpres 2009.

[8]. Di kalangan PKS sendiri, sebenarnya mereka lebih suka KOALISI dengan Golkar. Belajar dari pengalaman 2004-2009, sebenarnya mereka tidak suka dengan arogansi politisi-politisi Demokrat, termasuk sikap peragu SBY. Tetapi sayang, Golkar kurang nyaman dengan PKS. Mereka khawatir, PKS akan menjadikan Golkar sebagai kendaraan untuk membesarkan partai PKS sendiri. Istilahnya, numpang di pundak Golkar. Sementara, dengan PDIP para politisi PKS merasa banyak hambatan psikologis dan sosial. Adapun untuk koalisi dengan sesama partai Islam/Muslim, PKS kurang tertarik. Mengapa? Sebab PKS sudah merasa lebih kuat dari partai-partai itu. “Kalau koalisi ya dengan yang lebih kuat, bukan dengan yang lemah-lemah. Nanti kita dapat apa dari yang lemah,” begitu logikanya.

[9]. Lalu ke depan bagaimana? Seperti biasa, SBY atau Demokrat akan memainkan kartu ancam-mengancam. “Awas lho. Nanti menteri kamu akan kami ganti. Jatah menteri akan diberikan ke partai lain.” Ya, partai seperti PAN atau PKB tentu senang kalau mendengar ancaman-ancaman semacam itu. Itu sama saja dengan “pinju rejeki”. Tetapi…suatu saat, ketika SBY atau Demokrat terdesak, mereka akan datang ke PKS untuk melakukan “shilaturahmi politik” (maksudnya, minta bantuan).

Ya begitulah. Memang lucu politik seperti ini. Nanti pun kalau Nasdem jadi parpol, kemungkinan besar akan masuk juga tradisi transaksional semacam itu. PDIP termasuk konsisten tetap jadi OPOSISI sampai saat ini. Meskipun mungkin alasan utamanya, Mbak Mega pernah “sakit hati” kepada mantan menterinya, yang kini jadi Presiden RI. Tapi kalau PDIP tetap konsisten dengan sikap OPOSISI, suatu saat mereka bisa memenangi Pemilu. Ya, gimana lagi, hampir gak ada partai politik yang konsisten?

Pada hakikatnya, politik itu kan suatu ALAT yang dipakai para politisi untuk membangun kemaslahatan hidup, dan mencegah segala kerusakan yang timbul dalam kehidupan. Bahasa Islamnya, amar makruf nahi munkar. Inti politik sebenarnya kesana.

Tetapi kalau kita membaca kenyataan-kenyataan di atas, makna politik itu sudah sangat jauh bergeser. Ia telah menjadi alat untuk BEREBUT KEKUASAAN. Jadi, idenya berputar-putar saja dalam soal kekuasaan itu. Ancaman mengganti menteri, mengganti anggota DPR, mengeluarkan dari koalisi, dll. itu kan berbau kekuasaan semua. Tidak satu pun yang berbau kepentingan maslahat dan mencegah kemungkaran.

Ya begitulah, para hamba politik, para hamba dunia… Mereka lupa dengan hakikat tugas dan kehidupannya. Sayang sekali, yak!

(Politische).

Iklan