10 Fakta Kelicikan KPK. Ayo Kritis Bro!

Januari 12, 2014

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Tahu tidak, setiap ada suara-suara kritis yang mengkritik KPK, selalu saja muncul pembelaan-pembelaan naif, seperti: “Mereka ingin melemahkan KPK. Mereka pro koruptor, tidak mendukung pemberantasan korupsi. Mereka tidak mau Indonesia bebas korupsi.” Dan omongan-omongan sejenis.

KPK memang lembaga anti korupsi; tapi isinya kan manusia-manusia juga yang tidak suci dari dosa dan hawa nafsu. Siapa menjamin bahwa sistem KPK dan orang-orangnya suci dan bebas dari dosa?

Satu fakta yang layak diangkat sebagai permulaan. KPK sudah berdiri sejak tahun 2003, di era Megawati. Berarti lembaga ini sudah 10 tahun eksis di negeri ini. Setelah sekian lama, apakah negeri kita jadi bebas korupsi? Apakah kehidupan kita jadi makmur, jadi sejahtera, jadi adil dan penuh sentosa? Ya tahu sendirilah.

Kalau memang KPK sangat sukses dalam pemberantasan korupsi, harusnya kehidupan kita semua ini berubah drastis; dari kemiskinan menjadi kemakmuran, dari pungli berubah menjadi administrasi yang rapi, dari skandal-skandal keuangan menjadi keberhasilan proyek-proyek pembangunan, dari kesemrawutan tatanan sosial menjadi kerapian dan disiplin. Di China itu tak ada lembaga semodel KPK, tapi mereka serius berantas korupsi, sehingga dampaknya besar bagi kehidupan rakyat China. Di kita ini, banyak omong, tapi hasil cuma secuil.

Cuma orang-orang bodoh yang percaya bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia bergantung eksistensi KPK. Cuma orang bodoh yang mau percaya hal itu. Ketahuilah, KPK itu hanya SEMACAM AKUARIUM, sekedar untuk memberitahu bangsa Indonesia bahwa di negeri ini sudah berlangsung pemberantasan korupsi. Padahal hasilnya sangat jauh dari harapan. Kalau KPK benar-benar gentle, harusnya bisa memberantas pengerukan kekayaan nasional oleh tangan-tangan asing.

Lembaga KPK ini kan sangat didukung oleh Amerika, agar menjadi semacam AKUARIUM tadi. Biar rakyat Indonesia tahu kalau di negeri ini ada pemberantasan korupsi. Biar tahu saja. Adapun soal keseriusan memberantas korupsi dan hasil nyatanya, itu masalah lain. Kita ini jadi semacam dikasih AKUARIUM DOANG, biar tidak bertanya-tanya soal lautan dan samudra.

“Ini nih, di akuarium ini sudah ada lautan dan samudra. Di lautan ada ikan dan karang, disini juga ada. Di lautan airnya biru, akuarium ini airnya juga biru. Sama kok, gak ada bedanya!” Begitulah logikanya.

Omong kosong klaim yang mengatakan bahwa KPK bisa memberantas korupsi di Indonesia. Itu hanya seperti logika, memindahkan pasir di truk dengan sendok. Apa bisa pasir di truk dipindahkan pakai sendok?

Bukan berarti kami anti pemberantasan korupsi, tapi kami anti dengan sandiwara busuk atas nama pemberantasan korupsi. Kalau serius berantas korupsi, jangan berlagak seperti selebritis atau pemandu sorak acara-acara infotainment. Harus sungguh-sungguh, massif, dan konsisten. Kalau orientasinya “asal jadi berita media” ya akhirnya jadi KORUPSITAINMENT, bukan kesungguhan memberantas korupsi itu sendiri.

Berikut adalah sebagian fakta kelicikan lembaha KPK:

[1]. Mereka tidak serius untuk membela posisi hukum mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Kita tahu, bahwa di balik kasus Antasari Azhar itu terdapat banyak kecurangan hukum yang menimpa Antasari. Keluarga Nasaruddin yang semula membenci Antasari akhirnya sadar bahwa Antasari bukan pelaku pembunuhan keluarga mereka. Mengapa KPK harus ikut bertanggung-jawab terhadap masalah ini? Karena Antasari Azhar ditetapkan sebagai tersangka ketika sedang menjabat Ketua KPK. Artinya, lembaga KPK ikut bertanggung-jawab atas nasibnya. Antasari tidak boleh dilupakan. Mungkin orang akan berdalih: “Itu kan bukan masalah korupsi. Kami tidak berhak masuk kesana.” Ini alasan naif. Yang terjadi pada kasus Antasari adalah korupsi hukum; itu lebih hebat ketimbang korupsi uang (kekayaan). Selama ini tidak ada komitmen dari Ketua KPK yang mana saja terhadap nasib Antasari; padahal dia dijebloskan ke penjara saat menjabat Ketua KPK.

[2]. Masih ingat kasus Bibit Samad dan Chandra Hamzah soal “Kriminalisasi Ketua KPK”? Waktu itu kedua Ketua KPK itu mengungkapkan bukti rekaman percakapan antara terdakwa korupsi dengan aparat hukum, yang intinya ada kesengajaan untuk menjebloskan kedua Ketua KPK ke tuduhan kriminal. Rekaman disebar di media dan online. Tapi masalahnya, secara prosedur kasus kedua Ketua KPK sudah masuk tahap penyidangan (P21). Tuduhan aparat melakukan kriminalisasi dijawab begini: “Mari kita buktikan, ada tidaknya kriminalisasi lewat mekanisme hukum!” Ternyata kedua ketua tersebut tidak mau. Keduanya memilih memainkan pengaruh media untuk melawan proses hukum. Akhirya SBY menurunkan tim pencari fakta untuk menengahi masalah; sampai akhirnya kedua Ketua KPK dinyatakan bebas lewat mekanisme Deponering. Ini kan sangat aneh, ketua lembaga hukum tidak mau menjalani proses hukum.

[3]. Dari berbagai kasus yang ditangani KPK banyak pelaku korupsi yang ditetapkan sebagai tersangka, setelah ditemukan bukti rekaman percakapan yang mengindikasikan tindak korupsi. Persoalannya, semua orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu kan rata-rata orang di luar tubuh KPK. Pernahkah ada rekaman percakapan antara pejabat-pejabat KPK dengan orang lain, lalu rekaman itu bisa dilihat oleh pihak lain. Jadi bukan hanya pihak KPK saja yang bisa memantau data dari mesin perekam tersebut. Tetapi kan aksesnya sampai saat ini tidak ada. Kalau KPK intens mengawasi orang lain; diperlukan juga KPK diawasi oleh pihak lain yang independen, agar lembaga ini tidak dipakai sebagai “alat pemukul politik”.

[4]. Ketika baru menjabat sebagai Ketua KPK, Abraham Samad berjanji, kasus Skandal Century akan diselesaikan dalam waktu SATU TAHUN. Tanggal 16 Desember 2011 dia dilantik di Istana Presiden, saat ini sudah dua tahun lebih, tetapi kasus Skandal Century belum kelar-kelar juga. Padahal bukti-bukti dan fakta sangat banyak. Dokumen-dokumen seputar Skandal Century itu sangat banyak sehingga harus diangkut memakai troli.

[5]. Dalam kasus beredarnya Sprindik soal penetapan Anas sebagai tersangka kasus Hambalang, pada 9 Februari 2013. Akibat kecerobohan itu Ketua KPK Abraham Samad diajukan ke sidang kode etik internal KPK. Singkat kata, dia dipersalahkan dengan sanksi sangat ringan. Harusnya kalau ketua lembaga anti korupsi mulai bermain-main cara kotor, Abdullah Hehamahua Cs jangan memberi sanksi ringan, tapi harus tegas. Kalau perlu dipecat, atau dijebloskan ke kasus pidana. Mengapa demikian? Kalau tidak tegas, nanti jabatan Ketua KPK itu bisa dipakai untuk “segala keperluan” di luar pemberantasan korupsi. Tapi yang sangat memalukan dan licik adalah: Abraham Samad saat itu menolak pesawat Blackberry-nya disita lalu dibongkar isinya! Nah, itu dia masalahnya. Sangat licik.

[6]. Dalam melaksanakan fungsinya KPK sering memakai cara-cara kotor, yaitu pembunuhan karakter terhadap calon-calon korbannya. Seharusnya, kalau menegakkan hukum ya hukum saja; harus dingin, presisi, tanpa emosi, tanpa membangun opini yang menyudutkan privasi para tersangka. Dalam kasus Al Amin Nasution, KPK menyebarkan rekaman percakapan Al Amin yang tertarik dengan cewek “berbaju putih”. Padahal soal cewek baju putih itu tak ada kaitannya dengan proses hukum. Itu masalah privasi Al Amin Nasution. Begitu juga dalam kasus Luthfi Hasan, KPK sengaja mem-blejeti Luthfi lewat seorang cewek muda yang bernama Darin Mumtazah. Lebih parah lagi tentang Ahmad Fathonah, KPK seperti mengaduk-aduk rumah-tangga orang itu. Bayangkan saja, dalam pengakuan KPK, mereka sudah mengikuti gerak-gerik Ahmad Fathonah, termasuk ketika yang bersangkutan masuk hotel. Kalau memang mereka serius menegakkan hukum, bukan mau membuat KORUPSITAINMENT, harusnya dia sudah menangkap Fathonah sebelum masuk hotel. Toh, berdasar data-data yang ada, Fathonah sudah akan disergap. Pertanyaan? Kenapa petugas KPK mesti menunggu yang bersangkutan “main congklak” dulu di kamar hotel? Ya kan tujuannya jelas, biar kasusnya heboh seheboh-hebohnya; nanti setelah itu Johan Budi akan bisa berpuas-puas nampang di depan media, sebagai “The Prince of KPK”.

[7]. Pejabat-pejabat KPK sangat doyan masuk ke acara Indonesia Lawyers Club (tadinya JLC). Acara itu kan disettiing oleh TVOne dan Karni Ilyas; keduanya tidak mewakili lembaga negara. Mereka itu media swasta yang pasti punya kepentingan dan cara-cara tertentu yang mereka lakukan. Kalau yang mengadakan acara adalah TVRI, okelah tak masalah. Tapi ini kan TVOne yang notabene pro Golkar (Aburizal Bakrie). Adalah sangat naif, ketua lembaga penegak hukum rajin kongkow di acara begituan. Kalau misalnya ingin memberi keterangan pers, lakukan secara resmi di board KPK, bukan di lapak orang lain.

[8]. Dalam kasus Luthfi Hasan ada hal yang aneh. Luthfi ditetapkan sebagai tersangka, dan langsung ditahan, dengan tuduhan menerima suap. Kata Johan Budi, saat penangkapan KPK sudah punya dua bukti yang cukup. Tapi belakangan divonis penjara lewat kasus pencucian uang. Cara KPK menjerat Luthfi: aset dan kendaraan Luthfi disita KPK, lalu ditaksir nilainya; kemudian Luthfi disuruh menjelaskan darimana saja uang yang dia pakai sehingga punya aset-aset seperti itu? Inilah yang oleh KPK disebut “pembuktian terbalik”. Cara KPK ini sangat berbahaya. Ia bisa menyasar banyak orang. Hati-hati kepada siapa saja yang punya banyak kekayaan, tapi pelupa, atau tidak rapi menyimpan kwitansi-kwitansi transaksi. Hati-hati Anda! Nanti bisa kena strategi “pembuktian terbalik” ala KPK. Jadi seolah KPK menerapkan strategi: “Tangkap dulu, urusan belakangan!” Ini cara-cara koboi dalam penegakan hukum.

[9]. Dalam berbagai kasus korupsi yang melibatkan Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan lainnya didapatkan banyak kesaksian tentang keterlibatan Irfan Baskoro alias Ibas, anak SBY. Banyak saksi-saksi yang mengatakan hal itu. Tapi mengapa Ibas tidak kunjung diperiksa oleh KPK; padahal kalau dalam kasus lain-lain, kesaksian tersangka korupsi menjadi bahan untuk penyidikan selanjutnya. Seharusnya Ibas dihadirkan dalam persidangan dan ditanya keterlibatannya. Hal itu bisa menjadi jalan untuk masuk menyelidiki keterlibatan keluarga Cikeas secara umum.

[10]. Dalam kasus yang melibatkan Anas Urbaningrum, juga ada hal yang aneh. Terutama masalah kronologi sampai Anas ditetapkan sebagai tersangka. Seperti kata orang, kok bisa SBY mendesak-desak agar kasus Anas segera diselesaikan? Kemudian Anas ditetapkan sebagai tersangka setelah ada desakan-desakan itu. KPK menolak tudingan ini. Tapi fakta berbicara, KPK seperti “mati nyali” kalau sudah berbicara posisi orang-orang Cikeas. Seperti sosok Bunda Putri yang merupakan kunci membuka proyek-proyek keluarga Cikeas, tidak jelas bagaimana kelanjutannya. Dalam kasus Anas, dia dituduh terlibat menerima mobil Harrier yang paling harganya berapa lah; tapi KPK membuat masalah ini seolah merupakan hajat hidup bangsa Indonesia. Kelihatan banget kalau mereka bekerja “asal tersangka dapat dihukum”. Ini kan preseden yang tidak bagus. Harga mobil Harrier itu tak seberapa dibandingkan kehebohan kasus ini di media dan di mata masyarakat. Ya, inilah metode pemberantasan korupsi ala KPK.

Kami meyakini, KPK ini hanya semacam “akuarium” saja. Sekedar sebagai “hiburan” buat rakyat Indonesia bahwa sedang ada pemberantasan korupsi. Tapi adanya KPK tak akan bisa memberantas korupsi sebenarnya, yaitu: pengerukan kekayaan nasional oleh tangan-tangan asing! KPK ini hanya semacam pengalihan saja. Percayalah!

(Mine).

Iklan

Bibit-Chandra dan Cerita Si Embul

Agustus 7, 2011

Bismillahirrahmaanirrahiim.

“Kalau mau menyapu sampah di lantai, gunakan sapu yang bersih, Mbul! Jangan gunakan sapu kotor, nanti lantai bisa jadi lebih kotor lagi,” kata Bu Inah kepada Embul, anaknya. Embul yang memang baik hati hanya menganggukkan kepala. Entahlah, apa dia mengangguk taat ke ibunya, atau karena sedang lapar. Maklum Embul sedang puasa Ramadhan. Meskipun puasa, Embul tetap mau bantu ibunya. Alhamdulillah.

Membersihkan sampah harus memakai sapu yang bersih. Kalau tidak, lantai akan semakin kotor. Dan lebih kotor lagi kalau yang menyapu itu memakai sandal berlumpur, dan tubuhnya banyak debu-debu. Bukan bersih yang akan didapat, malah kotoran tersebar dimana-mana.

***

Kalau mencermati sepak-terjang Bibit-Chandra selama ini, ada banyak keheranan di hati. Dua pejabat Ketua KPK ini kalau dicermati ternyata melakukan hal-hal yang curang juga. Ini tidak terkait berita-berita yang sekarang lagi santer beredar; tidak ada kaitan kesana. Tetapi lebih melihat komitmen kedua orang tersebut dalam menghadapi kasus-kasus yang menimpa dirinya sebagai pejabat Ketua KPK.

Indikasi-indikasi kecurangan Bibit-Chandra, antara lain:

PERTAMA. Masih ingat gerakan sejuta facebookers yang meminta Bibit-Chandra dibebaskan dari proses pengadilan, dalam kasus “Kriminalisasi Ketua KPK” beberapa waktu lalu? Nah, disana kan berkembang suatu opini, dan opini ini sangat didukung oleh media-media massa dan para pakar “latah”. Opini tersebut adalah: “Kalau Bibit-Chandra diadili, lalu dihukum, itu artinya pemberantasan korupsi di Indonesia akan mati.” Anda masih ingat kan dengan opini ini? Pertanyaannya: Apakah sedemikian hebat posisi Bibit-Chandra, sehingga tanpa peranan mereka berdua, pemberantasan korupsi di Indonesia akan mati? Lha, memang yang bisa memberantas korupsi hanya mereka berdua? Apa di Indonesia ini tidak ada lagi orang yang kapabel memberantas selain mereka berdua?

Titik kecurangan Bibit-Chandra: Ya, mereka berdua mendukung opini itu, dan tidak melakukan pengingkaran. Padahal namanya orang berakal, kalau Bibit-Chandra diberhentikan, masih ada orang lain yang akan datang menggantikan posisi mereka berdua. Andai KPK sendiri yang dibubarkan, masih ada instrumen lain untuk memberantas korupsi. Andaikan semua instrumen negara dibubarkan, masih ada MORALITAS anti korupsi di hati manusia warga negara Indonesia. Hal-hal demikian mudah dipahami, bagi yang mau berpikir.

KEDUA. Ketika berhadapan dengan Anggodo, Bibit-Chandra tidak mau maju ke pengadilan. Alasannya, kasus yang menimpa mereka merupakan KRIMINALISASI. Jadi, seharusnya mereka tidak bersalah, tetapi oleh kalangan Polri di-setting agar mereka bersalah. Bibit-Chandra ditantang untuk membuktikan tuduhan kriminalisasi itu dalam pengadilan, tetapi dia selalu menolak. Dalam wawancara di TV-TV, mereka tidak mau diadili, karena mereka merasa telah “dikriminalisasi”. Buktinya apa? Bibit-Chandra menyodorkan hasil penyadapan percakapan Anggodo dengan pihak Polri, dan lain-lain.

Titik kecurangan Bibit-Chandra: Sebagai bagian dari aparat hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi, seharusnya Bibit-Chandra menghormati mekanisme hukum yang berlaku. Lihat itu Ustadz Abu Bakar Ba’asyir! Biarpun banyak orang meragukan obyektifitas kasus-kasus yang menimpa beliau; tetapi Ustadz Ba’asyir tetap konsisten memenuhi mekanisme hukum yang berlaku. Padahal Bibit-Chandra pasti tahu, bahwa Ustadz Ba’asyir sangat membenci hukum non Islami yang berlaku di negeri ini. Sekalipun benci, kalau memang mekanisme yang berlaku begitu, ya dengan berat hati, beliau tetap memenuhi mekanisme tersebut. Berbeda dengan Bibit-Chandra, kedua orang ini masuk jajaran aparat hukum, tetapi takut menghadapi proses pengadilan. Dengan mentalitas seperti itu, seharusnya mereka “dideportasi” dari ranah penegakan hukum.

KETIGA. Kasus Bibit-Chandra tidak pernah bisa dibawa ke pengadilan. Kronologinya begini: a. Bibit-Chandra merasa telah dikriminalisasi oleh Polri, dengan bukti rekaman percakapan Anggodo dll. yang diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi; b.  Media-media massa mem-blow up posisi Bibit-Chandra yang “terzhalimi”, terutama MetroTV; c. Para facebooker bangkit melakukan “jihad” demi membela posisi Bibit-Chandra yang terzhalimi; d. SBY merasa terdesak oleh opini media massa dan facebookers, lalu SBY mendesak supaya proses pengadilan Bibit-Chandra segera dihentikan; e. Pihak Kejaksaan mengklaim kasus Bibit-Chandra sudah P21 alias siap masuk ke pengadilan. Tetapi karena desakan SBY yang menggunakan alasan “memenuhi rasa keadilan publik”, maka dikeluarkanlah SKP2 (Surat Keputusan Penghentian Perkara); f. Para ahli hukum mempertanyakan status SKP2 itu, sebab ia dianggap sebagai bentuk campur-tangan Presiden terhadap proses hukum. Maka keputusan SKP2 diubah lagi, menjadi Deeponering; g. Hasil akhir, Bibit-Chandra tidak pernah diadili, karena dia mendapat anugerah “deeponering”.

Titik kecurangan Bibit-Chandra: Kebijakan deeponering atau SKP2 adalah kebijakan yang curang. Seharusnya berlaku prinsip “semua warga negara sama di mata hukum”. Jadi, tidak ada diskriminasi bagi semua pihak. Semua sama saja, kalau ada indikasi kesalahan, ya masuk pengadilan. Kalau terbukti salah, diberi sanksi; kalau tidak bersalah, harus dibebaskan. Seharusnya Bibit-Chandra konsisten dengan mekanisme itu, bukan mencari perlindungan berupa SKP2 atau deeponering. Kalau mereka masuk pengadilan dan ternyata bebas, nama mereka akan bersih. Tetapi kalau mereka bebas dengan fasilitas SKP2 atau deeponering, mereka akan selalu dihantui citra “diskriminasi dan kepengecutan” hukum. Sebagai penegak hukum, Bibit-Chandra tidak boleh merasa senang dengan campur-tangan kekuasaan (SBY) yang akhirnya memberinya kenikmatan berupa SKP2 atau deeponering. Seharusnya dia bicara lantang ke SBY: “Terimakasih Pak, sudah peduli dengan kami. Tapi sebagai penegak hukum kami pantang melibatkan Bapak dalam kasus seperti ini. Biarlah Bapak tetap berada di domain eksekutif, jangan ikut-campur urusan yudikatif. Kami lebih memilih diadili demi menghormati mekanisme hukum.” Begitu dong, kalau memang gentle.

KEEMPAT. Ini adalah kesalahan paling fatal dari Bibit-Chandra. Baru sedikit orang yang menyadari kesalahan ini. Sedikit sekali. Karena akal kita cenderung mudah dikacaukan oleh opini-opini media. Kalau Anda ditanya, “Apa sih yang sebenarnya membebaskan Bibit-Chandra dari tuntutan hukum?” Kalau dicermati, yang membebaskan mereka itu adalah rekaman-rekaman percakapan Anggodo dll. yang diputar di MK itu. Tanpa rekaman ini, Bibit-Chandra tidak akan lolos dari proses hukum. Lalu darimana rekaman-rekaman itu didapatkan? Sumbernya dari mesin penyadap percakapan telepon yang dimiliki KPK.  Tanpa alat penyadap itu, tak akan diperoleh hasil rekaman tersebut, sehingga Bibit-Chandra seharusnya bisa diadili. Nah, pertanyaannya adalah sebagai berikut: Mana hasil rekaman-rekaman percakapan koruptor lain, misal dalam kasus Bank Century, Miranda Goeltom, Gayus Tambunan, Rekening Gendut Perwira Polri, Melinda Dee, Nazaruddin, Andi Malarangeng, Andi Nirpati, dan lain-lain? Mana, mana hasil rekamannya? KPK pasti memiliki hasil-hasil rekaman itu. Kok yang dikeluarkan oleh Bibit-Chandra hanya hasil rekaman yang menguntungkan dirinya saja? Sedang rekaman lain disimpan sangat rapi?

Titik kecurangan Bibit-Chandra: Secara jelas, kedua orang itu hanya mengeluarkan hasil rekaman ke publik, untuk rekaman yang menguntungkan keduanya, sedang untuk rekaman-rekaman lain, yang bisa jadi bisa membongkar kasus-kasus korupsi selama ini, tidak dia perlihatkan. Ini jelas kecurangan yang sangat nyata. Akhirnya, lembaga KPK hanya menjadi “pelayan” Bibit-Chandra, bukan menjadi pelayan masyarakat luas. Kasihan sekali.

KELIMA. Kesalahan terakhir, sebagai buah dari kesalahan-kesalahan sebelumnya; ketika Bibit-Chandra sudah mendapat fasilitas SKP2 atau deeponering, mereka seperti mendapat fasilitas perlindungan dari Pemerintah (SBY). Sebagai bentuk “balas jasa”, maka ujung tombak KPK menjadi tumpul untuk menyibak kasus-kasus korupsi yang melibatkan lingkar kekuasaan. Bibit-Chandra disini memperlihatkan dirinya sebagai “orang berakhlak” yang “pandai berterimakasih” atas jasa kebaikan orang lain. Tetapi dalam ranah hukum, konsep “akhlak” seperti itu seharusnya tidak dipakai. Banyaklah kasus-kasus korupsi yang akhirnya mandeg, karena pejabat-pejabat KPK sudah “ditawan” oleh kekuasaan. Nah, yang begini ini baru bisa dibenarkan jika ada ucapan: “Jasa baik yang diterima pejabat Ketua KPK, membuat lembaga itu tak mampu membersihkan korupsi sebagaimana diharapkan masyarakat.”

Titik kecurangan Bibit-Chandra: Ya, Anda sudah bisa menyimpulkan sendiri. Tidak usah diberitahu lagi. Yang jelas, kasus Century, Andi Nurpati dan KPU, Gayus, Rekening Polri, Melinda Dee, Malarangeng, Nazaruddin, dll. saat ini mandeg. Kalau Bibit-Chandra tidak menerima jasa “perlindungan hukum” mungkin akan lain ceritanya.

***

“Embul, Embul, dimana kamu, Nak?” kata Bu Inah sedikit agak berteriak. Waktu sudah menjelang Maghrib, Embul belum kelihatan. Bu Inah jelas gelisah. Anak itu harus siap-siap berbuka puasa.

Seisi rumah ikut mencari Embul, sambil berteriak-teriak: “Embul, Embul…” Tapi yang dicari belum juga nongol. Kemana ini Si Embul? Semua merasa gelisah.

Saat adzan Maghrib terdengar, orang-orang masih mencari Embul. Kakak Embul beruntung. Saat mencari di gudang, dia melihat adiknya sedang tidur di atas tumpukan koran-koran.

“Hei Embul, bangun, bangun! Sudah Maghrib, Embul! Kenapa kamu tiduran disini? Dari tadi kami mencari kamu, Mbul!” kata kakak Embul dengan suara keras.

Si Embul segera bangun. Lalu berdiri. Dia terlihat hanya diam, sambil mengucek-ucek mata. Masih kelihatan wajah ngantuk di mukanya. Di samping Embul ada beberapa buah sapu. Sapu ijuk 3 buah, sapu lidi 2 buah.

“Mbul, untuk apa sapu-sapu itu?”

“Untuk menyapu?”

“Kamu sendiri sudah menyapu, belum?”

“Belum!”

“Kenapa?”

“Masih nyari sapu yang bersih. Kata Ibu harus pakai sapu bersih.”

“Lalu…”

“Ternyata, sulit mencari sapu bersih. Semua pada kotor.”

Kakak Embul hanya geleng-geleng kepala menyaksikan kepolosan adiknya. “Ya, sudah Mbul. Kita buka puasa saja sekarang. Lupakan soal sapu-sapu itu.”

“Moga-moga KPK mau memakai sapu yang bersih, Mbul.”

“Apa Kak? Tadi Kakak bilang apa?” tanya Embul agak keheranan.

“Ah, sudahlah Mbul. Mari kita segera buka puasa. Kata Nabi, lebih cepat buka puasa, lebih baik.”

“Ya, Kak.”

Semoga tulisan dan cerita ringan ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat kita. Khususnya di bulan Ramadhan Mubarak ini. Allahumma amin. []

AM. Waskito.