Pernah Kritik Pak Dahlan…

Juni 12, 2015
Janji Seorang Pejabat

Janji Seorang Pejabat

Di blog ini kami pernah kritik Mr. Sepatu dalam kasus INEFISIENSI LISTRIK PLN. Pak Dahlan gak mau disalahkan. Lucunya dia bilang: “Kalau inefisiensi PLN dianggap salah, negara sudah rugi ratusan triliun, karena sudah inefisiensi sejak ZAMAN MAJAPAHIT.”

Ha ha ha…bisa aja Pak. Majapahit disebut-sebut. Good humor. Boleh baca link ini sekedar untuk refresh:

https://abisyakir.wordpress.com/2012/11/09/13-kesalahan-terbesar-dahlan-iskan/

(WeLookU).


Dimanakah Keadilan: Kunjungan Kerja Anggota DPR ke Luar Negeri dan Megaskandal Inefisiensi Dahlan Iskan di PLN?

Desember 4, 2012

PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) di Berlin Jerman membuat Ketua DPR, Marzuki Ali, marah. Pasalnya, mereka mengunggah video berisi kunjungan kerja (kunker) anggota Badan Legislasi DPR ke situs Youtube. PPI Jerman menilai kunjungan anggota DPR itu salah alamat.

Kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri sering jadi sasaran tembak para jurnalis media, baik media cetak, media online, maupun media TV. Acara kunker itu sering dianggap buang-buang anggaran negara; tidak efektif menghasilkan manfaat; hanya menjadi ajang pelesir pejabat negara saja. Kritik seperti ini tidak salah, wong memang ada faktanya. Di antara anggota DPR itu memang ada yang kemaruk. Mungkin, mereka jarang ke luar negeri atau jarang pelesir, sehingga ketika ada kesempatan, tidak mau disia-siakan untuk shopping ria.

No Justice, No Peace.

No Justice, No Peace.

Tapi satu hal yang membuat miris adalah sikap keadilan masyarakat Indonesia. Mereka begitu nafsu menyerang anggota DPR dengan alasan “telah memboroskan uang negara”. Tetapi pada saat yang sama, mereka lupa (atau pura-pura lupa) dengan MEGA INEFISIENSI di PLN senilai 37,6 triliun rupiah saat Dahlan Iskan menjabat Dirut PLN tahun 2009-2010.

Kita benar-benar tidak mengerti, mengapa masyarakat dan para aktivis cenderung diam melihat Mega Inefisiensi yang merugikan negara hingga 5 kali Megaskandal Bank Century itu? Ada apa dengan bangsa ini? Mereka begitu ribut dengan kunker anggota DPR ke luar negeri yang memakan biaya ratusan juta atau miliar rupiah; tetapi lupa dengan pemborosan yang dilakukan Dahlan Iskan hingga mencapai 37, 6 triliun. Media-media seperti MetroTV, TVOne, Kompas, Media Indonesia, Rakyat Merdeka, majalah Tempo, koran Tempo, koran Sindo, Detiknews.com, Vivanews.com, dll. seolah sepakat “tutup mulut” terhadap Mega Inefisiensi di PLN itu.

Dana PLN senilai 37,6 triliun itu jelas sudah hilang, sudah terboroskan sedemikian rupa untuk membeli BBM selama 2009-2010. Mestinya, dana sebesar itu bisa diselamatkan, tidak dihambur-hamburkan untuk membeli BBM yang lebih mahal.

Mari kita lihat masalahnya…

[1]. Kerugian akibat tindak korupsi senilai 5 miliar rupiah, hal ini sama akibatnya bagi kerugiannya anggaran negara dalam kasus pemborosan anggaran senilai 5 miliar rupiah. Kalau kasus korupsi ada unsur delik pidananya, kalau pemborosan ada unsur kesalahan penggunaan uang negara. Tetapi akibatnya sama, sama-sama merugikan keuangan negara.

[2]. Anda paham apa yang dimaksud dengan mark up anggaran? Unsur apa yang membuat mark up anggaran itu merugikan keuangan negara? Ya benar, ia adalah unsur PEMBOROSAN anggaran negara.  Misalnya, untuk membangun sebuah jembatan diperlukan biaya riil senilai 2 miliar rupiah; tetapi setelah di-mark up ia menjadi 6 miliar rupiah. Nah, disini ada pemborosan anggaran negara hingga 4 miliar rupiah. Apa yang dilakukan Dahlan Iskan di PLN selama 2009-2010 itu mirip dengan modus mark up anggaran ini. Tetapi nilai kerugiannya bombastik, hingga 37,6 triliun rupiah.

[3]. DPR pernah dikecam beramai-ramai oleh MetroTV, TVOne, Kompas, Media Indonesia, Rakyat Merdeka, dll. dalam soal pembangunan fasilitas gedung Banggar (Badan Anggaran). Ketika itu, pembelian fasilitas gedung tersebut, seperti kursi, meja, lampu, interior, toilet, dll. dianggap sangat boros; sehingga meja-kursi yang sudah dibeli terpaksa dikembalikan. Mengapa upaya DPR waktu itu dikecam media-media massa? Alasannya karena PEMBOROSAN. Lalu kini media-media itu seperti TUTUP MULUT dan TUTUP MATA atas Mega Inefisiensi di tubuh PLN sewaktu Dahlan Iskan sebagai Dirut-nya. Padahal kerugian negara disana mencapai 37, 6 triliun. Jelas media-media itu telah menunjukkan kualitas jurnalisme amoral. Tidak ada timbangan keadilan dan pembelaan sejati kepada kepentingan rakyat Indonesia.

[4]. Antara Dahlan Iskan dan anggota DPR memiliki beberapa kesamaan. Anggota DPR adalah pejabat negara, karena dipilih rakyat. Dahlan Iskan adalah pejabat BUMN, perusahaan milik negara (kini jadi Meneg BUMN). Baik DPR maupun Dahlan Iskan, sama-sama mengelola anggaran negara. Dahlan Iskan membeli BBM untuk menggerakkan produksi listrik; sementara anggota DPR melakukan kunjungan kerja ke luar negeri mengikuti jadwal dinas resmi lembaga Parlemen, dengan tujuan resmi yang telah ditetapkan. Baik Dahlan maupun DPR bisa terkena tuduhan menghambur-hamburkan anggaran negara. Bedanya, pemborosan anggaran untuk kunker DPR, masih dalam batas-batas yang bisa dipahami; tetapi pemborosan oleh Dahlan Iskan amat sangat besar, hingga 37,6 triliun rupiah. Kalau seluruh anggaran untuk kunker kerja DPR ke luar negeri, sejak era Orde Baru hingga sekarang, kalau ditotal semua mungkin tidak mencapai 30 triliun rupiah. Tetapi Dahlan Iskan, hanya dalam waktu 2009-2010, telah memboroskan anggaran PLN hingga 37,6 triliun rupiah. Dalam hal ini mungkin Dahlan Iskan termasuk pejabat paling mengerikan di Indonesia.

Bukan berarti kita menoleransi kebiasaan buang-buang duit oleh DPR untuk kunker yang tidak efektif itu. Tetapi kita mempertanyakan akal sehat dan sifat keadilan masyarakat (termasuk para mahasiswa Indonesia di luar negeri)? Kita ini masih berakal atau tidak sih? Bisakah Anda merasakan betapa zhalimnya kepemimpinan Dahlan Iskan di PLN sehingga merugikan keuangan BUMN hingga 5 kali nilai Megaskandal Bank Century itu; sementara untuk membeli pulsa prabayar (dari Telkomsel misalnya) rakyat tidak boleh ngutang meskipun hanya 5 ribu rupiah saja?

Jika kita diam saja atas semua kenyataan ini, lalu dimana keadilan wahai kawan? Ingat bagaimana media-media massa telah menyerang DPR dalam kasus pembangunan fasilitas gedung Banggar! Lalu dimana mereka di hadapan megaskandal inefisiensi PLN oleh Dahlan “Is Can”? Ingat, kerugian akibat korupsi  senilai 5 miliar sama dengan kerugian akibat pemborosan keuangan BUMN senilai 5 miliar; keduanya sama-sama merugikan keuangan negara!

Mine.


13 Kesalahan Terbesar Dahlan Iskan

November 9, 2012

Tanggal 5 November 2012, Dahlan Iskan datang ke BK DPR untuk melaporkan 2 nama anggota DPR (Idris Laena dari Golkar, dan Soemaryoto dari PDIP) dalam kasus dugaan pemerasan terhadap 3 BUMN. Sedianya, akan menyusul pelaporan 8 nama lain. Kemudian pada 7 November 2012, Dahlan Iskan mengirimkan utusannya (Kepala Biro BUMN, Hambra) untuk menyerahkan surat yang isinya 6 nama anggota DPR yang juga diduga melakukan pemerasan.

Dalam surat di atas Dahlan menjelaskan kronologi modus pemerasan yang dilakukan anggota-anggota DPR. Isi surat sekitar 2-3 lembar kertas. Karena sedikitnya data, sebagian anggota DPR menganggap omongan Dahlan Iskan itu hanya sampah belaka.  Bahkan Marzuki Alie bersiap melaporkan Dahlan ke presiden, kalau dia hanya asal tuduh, dengan tidak memberikan bukti-bukti kuat. “Kalau ternyata fitnah, kami akan membuat surat ke presiden bahwa Pak Dahlan Iskan menuduh anggota DPR tanpa bukti dan fakta,” kata Marzuki Ali (Warta Kota, 8 November 2012, hlm. 11).

Uang BUMN Puluhan Trilun Dibuang-buang dalam Perjudian Manajemen yang Sangat Mengerikan.

Terkait manuver-manuver Dahlan Iskan ini, setidaknya ada 13 kesalahan besar yang dia lakukan. Disini kita akan sebutkan kesalahan-kesalahan itu, berikut pendapat tokoh, jurnalis, serta perbandingan data.

[1]. Dahlan Iskan tidak segera melaporkan kasus pemerasan ke aparat hukum. Menurut Ketua MK, Mahfud MD, Dahlan telah melanggar kewajiban (prosedur) hukum. Mahfud berkata, “Menurut saya, Dahlan melanggar kewajiban hukum.” Mahfud menjelaskan, Dahlan Iskan katanya mengetahui ada tindak pemerasan, mengapa dia tidak segera melapor ke aparat hukum (kepolisian)? Mengapa justru melapor ke BK DPR? Padahal lembaga itu hanya mengurusi masalah etika ke-DPR-an. Individu harus taat hukum dan tunduk pada aturan di dalamnya. Jika warga negara tahu ada kejahatan, dia wajib lapor ke aparat. (Republika, 7 November 2012, hlm. 10).

[2]. Dahlan Iskan lebih memilih koar-koar di media. Dalam artikel di Republika, berjudul “Ingin Jadi Seperti Jokowi”, hasil tulisan EH Ismail, dia mengkritik langkah Dahlan Iskan yang cenderung berkoar-koar di media. “Saya hanya sedikit ingin mengkritik langkah Dahlan Iskan yang lebih memilih koar-koar di media dan “hanya” berbicara kepada BK DPR terkait anggota dewan pemeras. Kalau memang dia mengetahui secara pasti orang yang mencoba memeras BUMN, ya laporkan saja ke KPK. Ini masalah hukum,” tulis EH. Ismail. (Republika, 7 November 2012, hlm. 10).

[3]. Dahlan Iskan tidak membawa bukti materiil terkait tuduhan pemerasan BUMN oleh anggota DPR. Dalam pertemuan dia ke BK DPR pada 5 November 2012, dan surat yang dikirimkan ke BK DPR tanggal 7 November. Di dalamnya Dahlan Iskan tidak membahas soal bukti-bukti materiil pemerasan. Tetapi hanya menyebutkan nama anggota DPR dan kronologi peristiwa pemerasan. Surat Dahlan sendiri hanya 2-3 lembar halaman, sehingga ia dianggap sebagai “data sampah”. Akbar Faisal dari Hanura berkata, “Saya takutnya kita mengembangkan informasi yang tidak jelas. Jadi saya menganggap info ini sampah. Lebih bagus Pak Dahlan bawa bukti ke KPK.” (Dahlan Iskan Informasinya Hanya Kertas Gombal, Voa-islam.com, 8 November 2012).

[4]. Masalah pemerasan bukan isu baru, tetapi sudah seperti mendarah-daging di negeri ini. Tentu kita menolak cara-cara pemerasan itu, apapun motif dan modusnya. Tetapi kalau menjadikan masalah itu sebagai OPINI BESAR rasanya terlalu aneh. Masalah pemerasan begitu sudah lagu lama, banyak ceritanya, dan terjadi di berbagai bidang kehidupan. Ada pemerasan anggota DPR, ada pemerasan aparat polisi/TNI, ada pemerasan partai politik, ada pemerasan para purnawirawan, ada pemerasan oleh LSM, ada pemerasan oleh preman, ada pemerasan oleh wartawan “bodrex”, ada pemerasan oleh orang yang mengaku sebagai anggota KPK, ada pemerasan oleh ini dan itu. Maksudnya, kalau masalah begitu dijadikan MENU UTAMA, maka kita seperti orang yang tidak pernah mendengar berita pemerasan sama sekali. Seolah, sebelum Dahlan bicara, di Indonesia tidak ada modus-modus seperti itu.

Dirut RNI, Ismed Hasan Putro, notabene adalah anak buah Dahlan Iskan; dia tak berani memastikan bahwa tindakan anggota DPR itu merupakan pemerasan. Ismed mengatakan, aksi si anggota DPR itu merupakan modus umum ketika meminta ke BUMN. “Tidak, tidak ada (paksaan permintaan). Yang saya sampaikan dari awal sebetulnya kan sangat sederhana. Itu kan modus, salah satu modus yang sebetulnya sudah menjadi rahasia umum,” kata Ismed Hasan Putro (Republika, 6 November 2012, hlm. 11).

[5]. Dahlan Iskan berusaha mengalihkan fokus masalah, dari inefisiensi di tubuh PLN selama 2009-2010 yang merugikan keuangan BUMN hingga 37,6 triliun, ke isu pemerasan anggota oleh anggota DPR. Sesuai audit BPK, kerugian di PLN sudah terjadi, dengan nilai inefisiensi (buang-buang anggaran) senilai sekitar 18 triliun tahun 2009, dan sekitar 19,5 triliun pada tahun 2010. Mestinya, Dahlan fokus dan gentle bertanggung-jawab atas temuan BPK itu. Bukan malah membuat opini-opini yang bersifat mengalihkan isu ke masalah lain. Tidak masalah ada isu pemerasan, tetapi MAIN CASE Anda harus dihadapi secara laki-laki, bukan secara cewek. Katanya manajer handal, kok mengalihkan isu?

[6]. Kerugian negara dalam masalah inefisiensi PLN amat sangat besar, hingga mencapai 37,6 triliun rupiah. Ia bisa senilai 5 kali Mega Skandal Bank Century yang merugikan negara senilai 6,7 triliun rupiah. Kalau untuk Bank Century ini DPR bisa mengadakan sidang paripurna, maka untuk kasus PLN, mestinya DPR bisa mengadakan sidang pari-pari-pari-pari-purna-nananana. Karena saking paripurnanya. Bangsa Indonesia harus meminta pertanggung-jawaban Dahlan Iskan terkait masalah ini. Jangan biarkan dia lolos, sebab nanti keuangan negara akan dihambur-hamburkan oleh para pejabat dengan seenak udelnya sendiri. Kalau kerugian di PLN ini dibiarkan, waduh benar-benar bakal ancur negara ini. Na’udzubillah min dzalik.

[7]. Dahlan Iskan begitu meremehkan kerugian keuangan negara (BUMN). Hal itu tercermin dari kata-kata dia sendiri. “Benarkah BPK menemukan inefisiensi di PLN sebesar Rp 37 triliun saat saya jadi Dirut-nya? Sangat benar. Bahkan, angka itu rasanya masih terlalu kecil. BPK seharusnya menemukan jauh lebih besar daripada itu,” tulis Dahlan Iskan. Lihat, Temuan Inefisiensi yang Mestinya Melebihi Rp. 37 Triliun (dahlaniskan.wordpress.com). Hal ini menunjukkan, bahwa Dahlan Iskan begitu meremehkan keuangan negara. Seolah rugi 1, 2, 3 triliun tak masalah; rugi 37 triliun tak masalah; bahkan mestinya rugi sampai 100 triliun, kata dia. Ini adalah corak manusia bebal yang tidak memiliki sensitivitas, sok merasa pintar, sok paling visioner, sok paling “leadership”, dan sangat tidak empati dengan penderitaan finansial masyarakat luas. Manusia macam begini mestinya jangan sekali-kali didekatkan kepada jabatan negara. Bisa hancur negara ini.

Baca entri selengkapnya »


Dahlan Iskan Sebagai Dagelan, Monster, atau Panutan?

November 1, 2012

(Revised Edition).

Belum lama lalu, saya menerima sebuah SMS yang isinya cukup membuat dahi berkerut. SMS saya terima tengah malam, sekitar jam 01.15 malam, pada 1 November 2012. Bunyi SMS itu adalah sebagai berikut (setelah diedit dan disesuaikan dengan media blog):

“Uang rakyat 37 triliun dibuat main-main sama Dahlan Iskan. Budi Rahman Hakim menghilang. Kantornya di Gandaria City lantai 16 sudah bersih! Dengan mudah juga Dahlan mengalihkan substansi masalah yang dihadapinya (KKN 37 triliun di PLN) menjadi isu pemerasan DPR. Jadi skenario kasus “KPK Vs Polri” diulang lagi. Dia kaya karena Jawa Pos, sementara karyawan tetap sengsara. Dia (mau) jadi presiden, bangsa ini akan diprivatisasi! Anteknya Dahlan: Budi Rahman Hakim, Direktur Jawa Pos Grup, mengatur pergantian direksi BUMN. Bagi orang yang tak ngerti konstitusi seperti dia (Dahlan), jalan satu-satunya ya mainkan media, dan anteknya ialah: Detik.com, Jawa Pos, dan Tempo, untuk menggambarkan dia sebagai DIZHALIMI oleh DPR!”

Ketika Negara di Bawah Kekuasaan Para Badut (Pemuja Syahwat).

Setelah dimuat SMS ini, saya sampaikan ke narasumber, bahwa SMS-nya sudah dimuat di blog. Ternyata, dia mengirim tambahan-tambahan SMS baru. Lebih panjang lagi. Setelah saya baca, disana ada data-data yang terkait dengan SMS pertama. Setelah dipotong disana-sini, memenuhi masukan pembaca, isi SMS itu sebagai berikut:

Di audit BPK terlihat Dahlan Iskan memang menerima gaji dan semua fasilitas PLN. Jadi tidak benar bila dia tidak mengambil gaji atau fasilitas PLN. Total kerugian negara 37,6 triliun. Ini adalah akumulasi dan kombinasi kesalahan manajemen, leadership, fungsi, dan strategi Dirut PLN (waktu itu Dahlan Iskan). Mekanisme kontrol di PLN berada pada titik terendah dan nyaris tidak ada, saat Dahlan Iskan jadi Dirut PLN. Internal audit dan Serikat Pekerja lumpuh. BPK juga menemukan inefisiensi dalam pemberian gaji dan renumerasi karyawan PLN yang berlebihan dan tidak sesuai dengan keuangan PLN. Di awal kepemimpinan Dahlan Iskan banyak masukan dari staf dan bawahan Dahlan Iskan mengenai kerugian PLN/negara ini, tapi selalu diabaikan.” (Selesai).

Isi SMS demikian sebenarnya tidak terlalu heboh, sebab kita sudah biasa membaca analisa demikian di media, tulisan-tulisan, atau forum-forum diskusi. Lagi pula, saya hanya sebatas menyalin dan memperbaiki sedikit redaksi SMS di atas. Kalau misal ada menteri/pejabat negara tidak mau mendapat analisa demikian, ya sebaiknya jangan jadi pejabat negara.

Tapi yang jelas, in general meaning, kita sangat membenci elit-elit nasional yang bermental bangsat. Mereka itu bobrok moral, khianat, hedonis sejati, memuja syahwat dan kekuasaan. Orang seperti itu kalau berkuasa sering dipuja-puja sebagai: pemimpin masa depan, harapan bangsa, sosok pendobrak, bapak kemajuan, pemimpin dengan visi ke depan, pahlawan pembangunan, manajer handal, dan seterusnya. Kasihan amat rakyat negeri ini. Tak henti-hentinya mereka diperdaya oleh dagelan, badut-badut kekuasan, serta monster-monster perusak kehidupan. Nas’alullah al ‘afiyah lana wa lakum fid dini wad dunya wal akhirah.

Menghadapi elit-elit sekuler, maniak hedonis, jangan ada rasa belas kasihan. No mercy for life destroyers! Manusia-manusia seperti itu menjadi sumber kehancuran kehidupan masyarakat, bangsa, agama, dan kehidupan.

Mine.