[04]. Perlukah Kita Demokrasi?

Februari 13, 2013

Bismillahirrahmaaniirahiim.

Ini adalah sebuah pertanyaan yang sering sekali ditanyakan. Yang memberi jawaban atas pertanyaan ini juga banyak. Ada yang anti demokrasi, ada yang pro demokrasi, ada yang tengah-tengah. Kalau saya ditanya pertanyaan seperti ini, maka saya akan bertanya balik kepada si penanya: dari sisi apa kita kan memandang demokrasi itu?

Kalau demokrasi dilihat dari sisi konsep dasarnya, dari sisi landasan filosofisnya, atau dari sisi ideologi; jelas demokrasi merupakan sistem kufur, merupakan sistem tandingan atas tata-nilai yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan. Tetapi kalau memandang demokrasi dari sisi hajat politik untuk melindungi kepentingan ummat Islam; maka sah-sah saja kita ikut dalam even demokrasi.

Maksudnya begini, disini ada yang perlu dijelaskan. Mula-mula kita definisikan dulu makna politik. Politik adalah: seni mempengaruhi kekuasaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kalau politik Islami: seni mempengaruhi kekuasaan untuk memperjuangan, melindungi, serta membela kepentingan ummat Islam.  Hukum berpolitik ialah fardhu ‘ain, bagi para politisi Muslim yang mampu, berpengalaman, dan punya kesempatan mempengaruhi kekuasaan. Tetapi bagi ummat Islam secara umum, hukumnya fardhu kifayah. Kalau sudah ada yang mengampu peran politik, yang lainnya bebas tanggung-jawab.

POLITIK: Seni Mempengaruhi Kekuasaan untuk Mencapai Suatu Kepentingan.

POLITIK: Seni Mempengaruhi Kekuasaan untuk Mencapai Suatu Kepentingan.

Kondisi politik yang dihadapi ummat Islam beragam, dari kondisi paling ekstrem kanan sampai ke ekstrem kiri; dari situasi paling kondusif sampai paling repressif; dari situasi paling terbuka sampai paling tertutup. Maka hukum berpolitik itu disesuaikan dengan kondisinya masing-masing.

Ada kalanya ummat Islam hidup di bawah sistem Islami, sehingga aspirasi kehidupan, harkat-martabat, serta kepentingan-kepentingannya terwadahi dengan baik. Ada kalanya ummat Islam hidup di bawah sistem sekuler, menindas, zhalim, dan banyak mengeksploitasi kehidupan ummat. Maka dalam situasi bagaimanapun, peran politik harus terus dijalankan. Tujuan dasarnya simple, yaitu: Menjaga jiwa, agama, harta, akal, keturunan kaum Muslimin.

Di sebuah negara kufur, tiranik, sangat eksploitatif, dimana disana partai-partai Islam dilarang eksis, begitu juga partai-partai lain; bukan berarti peran politik tertutup. Tidak sama sekali. Dalam kondisi begitu, Ummat Islam bisa kontribusi secara individu, dengan memanfaatkan kekuatannya untuk mempengaruhi kekuasaan. Pengaruhilah kekuasaan untuk menjaga kehidupan kaum Muslimin. Andaikan belum bisa memberi jaminan keamanan secara penuh, minimal perjuangankan aspek-aspek yang bisa diperjuangkan; seperti kesempatan ibadah, perlindungan jiwa, kesempatan bekerja, kesempatan sekolah, jaminan sosial, dll. bagi kaum Muslimin yang ada di negara tersebut.

Kembali ke isu demokrasi. Secara ideologi jelas sistem itu sangat jauh dari nilai Islam, sangat jauh dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi secara hajat politik, jika sistem itu tidak dimanfaatkan, lalu akibatnya bisa membahayakan kepentingan ummat Islam dan memperkokoh kesempatan bagi musuh-musuh Islam; maka demokrasi harus diambil disini. Kita bukan menafikan keburukan dari sistem itu, tetapi harus mencegah akibat buruknya secara politik.

Secara ideologi, sistem demokrasi bertentangan dengan ajaran Islam; tetapi secara politik, kadang ia masih dibutuhkan. Politik Islami pada dasarnya seni mempengaruhi kekuasaan, demi kemaslahatan hidup kaum Muslimin. Jika kenyataan yang ada masih dipengaruhi sistem demokrasi; maka gunakan kesempatan untuk mempengaruhi kekuasaan demi kebaikan hidup ummat. Tetapi kalau pilihan-pilihan yang ada sangat sulit, atau tidak tersedia pilihan yang meyakinkan; maka hukumnya, Allah tidak membebani seseorang dengan sesuatu yang dia tak kuasa memikulnya.

Pendek kata, dalam situasi zaman seperti apapun, para politisi Muslim harus turun terlibat mempengaruhi kekuasaan, demi menjaga dan melindungi kehidupan kaum Muslimin. Kebetulan saja, saat ini zaman demokrasi, maka mereka harus terlibat berpolitik demi menjaga kehidupan ummat Islam. Bukan karena demokrasinya, tetapi karena wajibnya menjaga kehidupan ummat ini. Andai suatu masa kondisi politik berubah, kewajiban menjaga itu terus berlaku, sesuai kondisi yang ada. []


BAHAYA: Humanisme, Pluralisme, Demokrasi !!!

Januari 5, 2010

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Saudaraku, perjuangan rasanya tidak mengenal kata akhir, setiap waktu setiap masa, kita terus berhadapan dengan berbagai masalah. Ummat ini harus dipedulikan, dijaga, dihargai, diperjuangkan hak-haknya, dengan sekuat kemampuan yang kita miliki. Belum juga tuntas masalah Bank Century, kita sudah menghadapi masalah baru, “Gerakan Pemujaan Abdurrahman Wahid”. Kalau Bank Century berkaitan dengan harta benda, maka dalam masalah Gus Dur ini masalah AKIDAH. Ingat akidah, ini masalah terbesar Ummat ini!!!

Banyak orang mengelu-elukan Gus Dur sebagai tokoh: HUMANISME, PLURALISME, dan DEMOKRASI. Media-media massa sangat giat mencuci otak masyarakat dengan pujian-pujian berlebihan dalam 3 persoalan itu. Sampai 9 Fraksi DPR, termasuk partai-partai Islam, menyokong usulan agar Gus Dur diangkat menjadi pahlawan nasional.

Ini sangat bahaya, sangat berbahaya. Kalau sampai Pemerintah mengabulkan tuntutan anggota DPR itu, alamat bangsa kita akan diadzab oleh Allah dengan bencana-bencana memilukan di masa ke depan. Mengapa? Untuk tokoh yang penuh permusuhan kepada Islam, menghina Al Qur’an, pembela JIL, pro Israel, dll. itu ingin ditasbihkan sebagai “pahlawan nasional”. Sedangkan almarhum Buya Natsir, mantan Ketua DDII, yang jelas-jelas jasa-jasanya diakui Dunia Islam, sampai beliau mendapatkan Faishal Award dari Kerajaan Saudi, sampai wafatnya tidak pernah diakui sebagai pahlawan nasional. Baru beberapa waktu lalu, status kepahlawanan beliau diakui.

Begitu pula, almarhum Syafruddin Prawiranegara yang menjadi Gubernur BI pertama, pernah menyelamatkan Indonesia dengan menjadi Presiden Pemerintahan RI Darurat (PDRI), beliau sampai saat ini belum juga diakui sebagai pahlawan nasional. Jasa beliau besar, tapi tidak diakui oleh negara ini.

Saya yakin, jika Gus Dur sukses diangkat sebagai pahlawan nasional, itu artinya: Kita telah mengangkat manusia yang dimurkai Allah sebagai tokoh pujaan, idola nasional. Laa haula wa laa quwwata illa billah. Ini sama saja dengan menghalalkan kehancuran, bencana, dan segala siksaan atas bangsa ini.

Ya, kalau Anda tidak percaya, lalukan saja apa yang Anda inginkan! Mari kita lihat akibatnya nanti! Saya hanya mengingatkan, sebagaimana waktu mengingatkan agar masyarakat jangan memilih SBY-Boed. Kalau kelak Anda hidup menderita, maka jangan salahkan, selain diri sendiri.

Saudaraku… Gus Dur banyak dipuji-puji sebagai tokoh Humanisme, Pluralisme, Demokrasi. Sebenarnya istilah-istilah itu apa maksudnya? Apa maknanya, dan bagaimana konsekuensinya? Disini kita akan bahas tentang bahasa besar di balik kampanye slogan Humanisme, Pluralisme, Demokrasi.

KADAR PRAKTIS-FILOSOFIS

Secara sederhana humanisme bisa diartikan sebagai kemanusiaan, pluralisme sebagai paham keragaman, dan demokrasi sebagai “penentuan keputusan dengan suara terbanyak”.

Ketika bicara tentang isu Humanisme-Pluralisme-Demokrasi, bisa dalam dua tataran. Pertama, tataran praktis, yaitu manfaat dari humanisme, pluralisme, demokrasi bagi kehidupan masyarakat. Kedua, dalam tataran filosofis, yaitu makna terdalam dari humanisme, pluralisme, demokrasi, serta pengaruhnya yang bersifat fundamental bagi keyakinan (ideologi) manusia.

Dalam tataran praktis, humanisme diamalkan misalnya dengan menyayangi orang sakit, memberi sedekah pengemis, menolong anak kecil yang jatuh, memberi bantuan sosial, mengirim Prita dengan koin-koin, menolong korban bencana alam, dsb. Jadi, tidak masalah disini, secara praktis.

Pluralisme secara praktis bisa diterjemahkan sebagai, menghargai perbedaan pendapat, mengakui keragaman potensi, kemampuan, mengakui perbedaan adat-kebiasaan, mengakui perbedaan perilaku hidup, dan lain-lain. Demokrasi diterjemahkan secara praktis, misalnya berunding dengan orang lain, bermusyawarah, melakukan undian penentuan sikap, pemilihan ketua kelompok, dan lain-lain.

Dalam tataran praktis, ya kita bisa memahaminya. Bahkan kita kerap memanfaatkan fungsi-fungsi humanitas, pluralitas, dan demokrasi itu. Ajaran Islam sangat mengakui tentang sikap tarhim (penyayang), fungsi syura (musyawarah untuk muakat), dan menghargai perbedaan pendapat fiqih (khilafiyyah).

Tetapi ketika paham Humanisme-Pluralisme-Demokrasi dibawa ke tataran ideologis, konsep pemikiran, corak keyakinan, kita akan menyaksikan betapa bahayanya konsep Humanisme-Pluralisme-Demokrasi itu. Amat sangat berbahaya. Bahkan saya yakin, Anda tidak melihatnya sedemian serius masalah in.

Konsep Humanisme-Pluralisme-Demokrasi adalah merupakan ajaran agama tersendiri. Bahkan ia sangat agressif dalam menyirnakan peranan agama-agama tradisional, termasuk Islam di dalamnya. Kalau seseorang benar-benar tahu, ada apa di balik Slogan Humanisme-Pluralisme-Demokrasi, niscaya dia benar-benar akan melakukan TAUBAT NASHUHA. Sungguh, paham Humanisme-Pluralisme-Demokrasi itu sangat membahayakan semua agama, terutama Islam.

BAHAYA HUMANISME

Islam jelas-jelas mengajarkan sikap pengasih, penyayang, bahkan sekalipun kepada binatang. Nabi Saw mengatakan, “Irhamu man fil ardhi, yarhamukum man fis sama’i” (kasihi siapa yang ada di bumi, maka akan mengasihimu siapa yang ada di langit.”

Tetapi ideologi Humanisme itu berbeda. Ia bukan sifat-sifat pengasih, penyayang, seperti yang diajarkan Islam. Namun ia adalah suatu keyakinan untuk menjadikan manusia sebagai tujuan tertinggi kehidupan ini. Bukan matahari, bulan, batu, pohon, atau kuburan yang disembah-sembah disini, tetapi yang disembah adalah human interest (kepentingan manusia) itu sendiri. Humanisme itu suatu paham untuk mengagung-agungkan kepentingan manusia, mengalahkan kepentingan apapun yang lain.

Aplikasi dari paham ini, segala apa yang merugikan kebebasan, kepentingan, selera manusia, harus ditolak jauh-jauh. Termasuk hak Allah untuk mencampuri urusan manusia, juga harus ditolak. Maka Anda saksikan, para penganut humanisme sejati, mereka tidak mau menghukum anak-anaknya, memberi kebebasan penuh kepada anak-anaknya, sekalipun untuk memilih agama, memilih tindakan seks, memilih transaksi bisnis, dsb.

Apapun yang menjerat kebebasan manusia, termasuk aturan-aturan agama, harus disingkirkan sejauh-jauhnya. Inilah ideologi asli kaum Humanis. Maka dalam Al Qur’an dikatakan, “Afa ra’aita manit takhadza ilahahu hawaha” (apakah engkau Muhammad tahu, siapa yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya). Ini benar-benar nyata, dan disebutkan demikian dalam Al Qur’an.

Sri Mulyani dalam dialog dengan Wimar Witoelar di MetroTV pernah mengatakan, setelah dia pulang dari studi di Amerika, kurang-lebih dia mengatakan, “Kemudian saya kembali ke Indonesia, kemudian menemukan suatu kehidupan yang concern utama-nya adalah manusia itu sendiri.” Ucapan Sri Mulyani ini adalah contoh bagus pemikiran seorang Humanis.

Orang-orang Humanis akan sangat banyak mengecam aturan-aturan Islam. Jangankan aturan hudud, aturan memerintahkan anak-anak shalat saja mereka tentang habis-habisan. Sebab memang concern utama mereka adalah menjadikan hawa nafsu itu sebagai sesembahan.

BAHAYA PLURALISME

Tidak kalah bahayanya adalah ideologi Pluralisme. Allahu Akbar, ini benar-benar ideologi yang amat sangat menghujat ajaran Islam. Konsep pemikirannya seolah baik, tetapi sejatinya amat sangat merusak.

Pluralisme adalah ideologi yang meyakini kebenaran majemuk (plural). Mereka itu bukan sekedar mengakui ada banyak agama di dunia ini, lebih dari itu mereka meyakini, bahwa: kebenaran itu tidak tunggal, tapi majemuk. Dengan keyakinan ini mereka mengakui bahwa semua ideologi di dunia bisa diterima sebagai kebenaran, sesuai sudut pandang masing-masing.

Kalau kita katakan, 1 + 1 = 2. Maka orang pluralis, akan mengatakan: “Relatif. Bisa 2, 3, 7, 10, bahkan tak terhingga. Tergantung dari sudut mana memandangnya.” Maka antara pemikiran PLURALISME dan RELATIVISME adalah dua saudara kembar yang saling mencintai satu sama lain.

Di mata kaum Pluralis, mereka biasa mengatakan, “Islam itu benar, menurut orang Islam. Tetapi Kristen juga benar, menurut orang Kristen. Begitu pula, orang Yahudi, Hindu, Budha, Tao, Kong Fu Tse, Sinto, Pagan Mesir, Pagan Quraisy Makkah, Majusi, dsb. mereka benar sesuai pandangan masing-masing.” Yang paling parah, mereka meyakini, bahwa syurga itu diperuntukkan bagi siapa saja, dari keyakinan apapun, termasuk atheis, selama mereka hidup di dunia sebagai orang yang bak, tidak mengganggu orang lain.

Jadi, Pluralisme ini pada dasarnya adalah KEKAFIRAN lain, setara dengan kekafiran-kekafiran di luar Islam lainnya. Bahkan, Pluralisme adalah mbah-nya kekafiran.

Coba Anda renungkan: Paham semua konsep ideologi adalah benar, sesuai pandangan masing-masing pemeluknya. Hal ini kan sama saja dengan MENGHALALKAN segala bentuk kekafiran. Kekafiran Fir’aun, musyrikin Quraisy, Rumawi, Persia, dan sebagainya dianggap tidak ada. Masya Allah, ini adalah KEKAFIRAN sekafir-kafirnya, karena memandang di dunia ini tidak ada kebathilan, semua dianggap benar dan boleh.

Tapi lucunya, kaum Pluralis itu amat sangat marah dengan kaum Mukminin. Katanya, mereka mengakui kebenaran semua keyakinan, termasuk Islam, tetapi mereka marah ketika melihat Ummat Islam meyakini agamanya dengan sangat konsisten. Mereka bisa menerima keyakinan apapun lainnya yang dipeluk para penganutnya secara konsisten, tetapi mereka amat marah ketika melihat Ummat Islam konsisten dengan agamanya. Ini menandakan, bahwa tujuan utama kaum pluralis adalah: Memerangi Islam itu sendiri!!!

Bayangkan, bagaimana kita tidak akan mengkafirkan kaum Pluralis, wong semua penganut agama di dunia, termasuk kaum-kaum yang diadzab oleh Allah di masa Nabi Nuh, Hud, Shalih, Luth, Syuaib, Fir’aun, Abu Jahal, dsb sebagai orang yang benar. “Mereka adalah benar, sesuai pandangan mereka,” begitu logika kaum Pluralis.

Sebenarnya, pandangan Pluralisme itu adalah pandangan MANUSIA PALING DUNGU di dunia, paling dungu sejak jaman Nabi Adam As, sampai jaman Hari Kiamat nanti. Mengapa dikatakan demikian? Sebab mereka meyakini bahwa semua keyakinan adalah benar. Padahal antar keyakinan itu sendiri saling bertabrakan satu sama lain. Misalnya, kaum Yahudi menganggap dirinya sebagai kaum terpilih; kaum Nashrani menganggap Yahudi sebagai domba-domba yang sesat dari kalangan Bani Israil; sementara Ummat Islam meyakini Yahudi sebagai manusia terkutuk.

Begitu pula, Hindu menganggap sapi sebagai hewan suci, Islam menganggap sapi sebagai hewan ternak, para penyayang binatang membenci manusia yang membunuh binatang, sedangkan para Biksu Budha tidak makan daging, hidup sebagai vegetarian.

Lihatlah, antar keyakinan itu saling bertabrakan satu sama lain, mungkinkah semuanya dianggap benar? Masya Allah, betapa dungu sedungu-dungunya kaum Pluralis itu. Nanti, kalau ada seseorang yang tiba-tiba melempar batu ke arah penganut Pluralis itu, si pelempar bisa berargumen, “Melempar batu ke jidat Anda adalah kebenaran, dari sudut pandangan saya. Jadi mohon jangan salahkan ya!”

BAHAYA DEMOKRASI

Sebenarnya, masalah ini sudah sering dibahas di berbagai kesempatan. Saya hanya mengulang sedikit saja. Ideologi demokrasi adalah kekufuran juga. Mengapa? Paham ini meyakini sebuah prinsip, vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan). Artinya, peranan Tuhan dalam segala levelnya bisa diamputasi, diganti keputusan-keputusan yang diputuskan oleh manusia sendiri.

Peranan Allah Ta’ala dalam segala masalah bisa diamputasi, diganti segala putusan yang diperoleh melalui mekanisme demokrasi itu sendiri. Ini adalah ideologi kekafiran juga. Padahal sifat ajaran Islam adalah mengikuti petunjuk, bukan membuat petunjuk sendiri, atau trial and error.

Seseorang disebut MUSLIM karena dia melakukan TASLIM. Apakah taslim? Ia adalah berserah diri untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Inilah hakikat Islam, yaitu mengikuti petunjuk Allah.

Dalam Al Qur’an disebutkan, “Keluarlah kalian (Adam dan Hawa) dari syurga, maka bilamana nanti datang petunjuk dari-Ku kepada kalian, maka siapa yang mengikuti petunjuk-Ku tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.” (Al Baqarah; 38).

Inilah jalan Islam, yaitu mengikuti petunjuk Allah, bukan membuat parameter kebenaran sendiri, sekalipun ia disebut sebagai DEMOKRASI, diputuskan dengan suara terbanyak.

KESIMPULAN

Dengan pembahasan ini, maka sangat jelas bahwa seruan Humanisme-Pluralisme-Demokrasi adalah: Seruan kekafiran, sekafir-kafirnya manusia kepada Kitabullah dan Sunnah. Bahkan, seruan Humanisme-Pluralisme-Demokrasi itu sebenarnya membahayakan semua agama, bukan hanya Islam. Dengan Humanisme-Pluralisme-Demokrasi, lama-lama eksistensi agama akan mati.

Tetapi karena di dunia ini yang memang sangat kokoh dalam memegang keyakinannya adalah Ummat Islam, maka slogan Humanisme-Pluralisme-Demokrasi dianggap sebagai ofensif untuk memerangi agama ini.

Namun Al Qur’an menjelaskan, “Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka (dengan segala media yang mereka miliki), namun Allah berkehendak menyempurnakan cahaya agama-Nya, meskipun orang-orang kafir itu tidak menyukainya.” (As Shaaff).

Andaikan saat ini banyak orang mengelu-elukan Gus Dur, dan menyebutnya sebagai pahlawan Humanisme-Pluralisme-Demokrasi, pada dasarnya mereka tidak mengerti saja. Mereka hanya memandang ideologi Humanisme-Pluralisme-Demokrasi dari kulitnya yang tampak manis.

Nanti pada ujungnya, ideologi Humanisme-Pluralisme-Demokrasi ini sepenuhnya merupakan slogan yang dikembangkan oleh Freemasonry. Mereka ingin membabat semua agama/ideologi di dunia dengan ketiga slogan itu. Lalu mereka nanti akan mengarahkan manusia untuk memuja Lucifer, sang iblis.

Jadi, media-media massa, ormas, tokoh-tokoh, anggota DPR, dan siapapun yang ngeyel ingin mentahbiskan Gus Dur sebagai pahlawan nasional, pada dasarnya mereka itu berada satu jalur ke arah tujuan penghambaan Lucifer. Hanya saja, mereka tidak tahu! Ya Allah, pimpin mereka ke arah kebenaran, pimpin ke arah taubat dan pengertian Islam. Allahumma amin ya Rahmaan ya Rahiim.

AMW.


DEMOKRASI: Barang Curian Milik Islam

Februari 19, 2009

Pengantar AMW

Berikut kembali saya muat tulisan Bapak Tohir Bawazir, seorang pemerhati dakwah dan gerakan Islam di Jakarta. Tulisan beliau masih tentang pro-kontra demokrasi. Beliau beranggapan bahwa demokrasi itu sebenarnya sistem yang Islami. Kurang lebih seperti itu. Pandangan beliau jelas berbeda dengan yang saya yakini. Demokrasi tetap sistem bukan Islami; tetapi kita boleh memanfaatkannya dalam kondisi darurat, untuk menghindari madharat yang lebih besar. Biarpun berbeda pandang, tetap artikel ini layak untuk dimuat, agar opini yang berkembang TIDAK SEWARNA. Jazakallah untuk Pak Tohir dan jazakumullah untuk para pembaca Muslim semua. Wassalamu’alaikum warahmatullah.

Isi Artikel

Menghargai perbedaan pendapat adalah salah satu akhlak yang sangat dianjurkan dalam Islam. Selagi perbedaan pendapat itu tidak menyangkut hal-hal yang substansial dalam aqidah. Jika menyangkut hal yang sudah qath’i (pasti), ummat Islam harus sudah bersepakat untuk hal itu. Misalnya soal wajibnya sholat, puasa, zakat, haji dan berbagai hukum yang sudah jelas dan terperinci yang sudah diatur dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits, maka tugas kita hanyalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya semampu kita. Di sini ummat Islam tidak diberi ruang untuk menyelisihi apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan, banyak ruang gerak yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambaNya untuk mengatur kehidupannya berdasarkan asas manfaat dan maslahat kehidupan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Syariat. Kita juga yakin, kemaslahatan kehidupan sudah pasti akan selaras dan sejalan dengan tuntunan syariat Islam. Termasuk dalam kancah wilayah politik untuk memilih pemimpin dan mekanisme kenegaraan.

Dalam sistem pemerintahan seperti yang kita kenal sekarang, terdiri dari berbagai model pemerintahan, ada demokrasi, teokrasi/negara keagamaan, diktator, kerajaan atau bisa pula ada sistem kombinasi dari berbagai sistem. Di Negara Inggris misalnya dikenal sistem kerajaan, namun pada saat yang sama ada sistem demokrasi dimana selain ada raja/ratu sebagai kepala negara secara simbolis, namun pada saat yang sama kekuasaan yang riil justru dipegang oleh perdana menteri yang dihasilkan dalam sistem pemilu secara demokratis. Namun di Saudi Arabia berbeda pula, mereka menggunakan sistem kerajaan mutlak. Raja lah yang sepenuhnya berkuasa membuat merah dan putihnya negara dan rakyat. Walaupun di sana ada dewan ulama yang memberi nasehat kepada raja, namun aspirasi masyarakat bisa dibilang tidak terwakili. Apabila rajanya baik, maka nasib rakyat dan bangsanya ikut kena imbas baiknya, namun jika buruk, maka rakyat akan menanggung keburukannya. Ada pula yang tampaknya seperti sistem demokrasi, namun hakekatnya diktator. Statusnya seorang presiden, namun hakekat kekuasaannya dan masa berkuasanya lebih mirip model kerajaan. Ini banyak contohnya, terutama banyak dialami oleh negara-negara Dunia Ketiga (Negara-negara Asia, Afrika maupun negara-negara di Amerika Latin), termasuk di Indonesia di era Orde Lama dan Orde Baru.

Dalam tiap sistem pemerintahan, sudah barang tentu ada kebaikannya dan keburukannya. Termasuk di dalam sistem kerajaan pun ada segi positifnya, minimal dari segi biaya politiknya sangat murah karena tidak perlu ada pertarungan para kandidat calon pemimpin, karena kekuasaannya sudah diwariskan/diturunkan secara kekeluargaan, bisa dari ayah ke anak, atau ke saudara dsb. Murah dan efisien, lebih-lebih jika rakyatnya bisa menerima sistem ini. Namun madharatnya juga besar. Karena hak berkuasa seolah-olah hanya milik seseorang/keluarga raja saja, rakyat tidak punya hak memimpin, mengoreksi, atau sekedar berbeda pendapat, walau memiliki kualitas yang mumpuni. Dalam sistem demokrasi pun ada manfaat dan madharatnya, positif dan negatifnya. Begitu dalam sistem otoriter pun walaupun banyak sisi negatifnya tetap saja ada sisi-sisi positifnya.

Dalam sistem demokrasi, ada kekurangan yang cukup fundamental yaitu “one man one vote“, satu orang satu suara. Tidak peduli apakah orangnya sama moralnya, ilmunya, kedudukan maupun tingkat pendidikannya dsb. Suara seorang ustadz disamakan dengan suara pelaku maksiat, orang kafir, munafik dsb. Suara seorang profesor sama bobotnya dengan suara orang yang tidak tamat SD, dsb. Sehingga pernah ada yang mengusulkan agar rakyat yang berhak ikut pemilu (punya hak pilih) tidak cukup sekedar sudah cukup dewasa umurnya, namun juga pendidikannya minimal lulusan SMP, agar punya kapasitas ilmu yang lebih memadai sehingga dapat menentukan hak pilihnya lebih baik lagi.

Sistem demokrasi juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bahkan cenderung sistem ini paling menghabiskan banyak dana masyarakat dan negara, sedang tujuan yang ingin dicapai belum tentu diperoleh dengan baik. Demokrasi yang kita alami di Indonesia contohnya, menyedot biaya yang terlalu besar,energi yang terlalu banyak karena kendornya pengawasan dan mudahnya pendirian partai politik, sehingga menimbulkan euforia partai politik yang berlebihan.

Baca entri selengkapnya »