Ada Apa Sih MUI…

Januari 31, 2009

Bismillah walhamdulillah, was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah Muhammad wa ‘ala alihi wa ashabih ajma’in. Amma ba’du.

Masih terngiang tentang fatwa golput MUI. Saya benar-benar tidak mengira fatwa ini akan keluar juga. Dikiranya saat Hidayat Nur Wahid mengemukakan ide fatwa golput haram, itu hanya main-main. Tetapi nyatanya benar-benar muncul. Allahu Akbar! Berarti saya kecele deh…kacian deh…(jangan lanjutin).

Saat saya perhatikan rincian fatwa MUI dari situs eramuslim.com (download-nya), disana MUI mendasarkan fatwanya dengan sekian banyak alasan yang kuat dan kokoh. Kalau membaca alasan-alasan MUI, kita akan berkomentar, “Wah, ini sih fatwa ulama Salafi beneran!” Betapa tidak, dalil-dalil Syar’inya sungguh meyakinkan. (Maksudnya begini, yang bisa berdalil dengan dalil-dalil Syar’i itu sebenarnya bukan hanya kelompok tertentu saja. Alhamdulillah, ulama-ulama lokal Indonesia juga mampu melakukannya, bi nashrillah).

Hanya menurut saya (ini sekedar pendapat pribadi ya, bisa salah, bisa juga mendekati kebenaran), cara penempatan obyek yang dibahas dalam fatwa itu tidak tepat dengan realitas politik yang ada di Indonesia saat ini. Fatwanya sudah benar, argumentasinya bagus, tetapi menempatkan konteksnya yang keliru. Dalam fatwa itu MUI menegaskan tentang pentingnya Ummat Islam memiliki pemimpin, tidak terjadi kekosongan kepemimpinan, dan sebagainya. Semua ini benar dan sudah semestinya demikian. Tetapi ketika obyek “pentingnya pemimpin” itu ditarik ke sistem demokrasi atau praktik Pemilu, nah disitu terjadi “MISSING LINK”. Obyek yang dibahas kemana, realitas yang dibicarakan dimana?

Seperti contoh, misalnya sebuah dewan ulama mengeluarkan fatwa tentang haramnya nonton VCD porno. Disana dijelaskan tentang keburukan-keburukan pornografi, dampak buruknya, pandangan pakar, ulama, dan lainnya. Pokoknya segala yang menyangkut keburukan pronografi telah dibahas dengan tuntas. Tetapi produk akhir dari fatwa itu keluar keputusan: “Jadi, menjual VCD dilarang, sebab khawatir akan dipakai membuat VCD porno oleh tangan-tangan tak bertanggung-jawab.”

Nah, itulah. Dimana premis-premisnya dibangun, dimana konklusinya berujung? Antara pangkal dan ujung tidak nyambung. Pangkal dimana, ujungnya dimana?

Sekarang kita jujur saja:

[o] Anda percaya bahwa pemimpin itu penting? Anda percaya bahwa dalam sebuah negara tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan? Anda percaya bahwa rakyat harus peduli dengan kebaikan negaranya? Ya saya yakin, kita semua meyakini hal itu.

[o] Tetapi apakah Anda yakin juga bahwa demokrasi itu bersifat mutlak, tidak ada pilihan lain selainnya? Apakah Anda yakin bahwa Pemilu itu satu-satunya jalan untuk mendapat pemimpin? Apakah Anda yakin, sebuah negara yang tidak menjalankan demokrasi, disana rakyatnya hancur berkeping-keping? Apakah Anda yakin bahwa kalau 100 % rakyat golput semua, maka Indonesia akan bubar, kehidupan rakyat akan hancur? Bahkan apakah Anda yakin bahwa di suatu negara demokrasi bisa terjadi golput 100 % ? Saya rasa, kita semua tidak meyakini hal ini. Secara teori maupun fakta lapangan, tidak ada buktinya. Iya kan.

Mengapa saya katakan demikian? Sebab bobot fatwa MUI itu sangat berat. Ia menghukumi golput sebagai HARAM. Konsekuensinya, ikut Pemilu adalah WAJIB. Kalau ada kaum Muslimin yang saat Pemilu tidak mendatangi TPS-TPS, mereka dianggap telah BERDOSA. Jadi, kita dianggap MAKSIYAT karena tidak ikut Pemilu.

Ini adalah PELANGGARAN BESAR terhadap Syariat Islam. Sejak kapan Pemilu menjadi kewajiban, demokrasi menjadi keharusan, dan kegiatan-kegiatan pemilihan suara menjadi bagian dari ajaran Islam? MUI bisa dianggap telah memulai bid’ah besar yang bisa mengacaukan agama, dengan fatwa yang mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan dalam Islam, atau mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan dalam Islam.

Secara faktual, golput telah terjadi sangat lama di Amerika. Di Indonesia pun sejak Orde Baru suara golput sudah ada. Tetapi apakah karena golput itu, lalu di Amerika atau Indonesia kita kehilangan pemimpin? Bahkan di jaman-jaman Kerajaan Islam di masa lalu, disana tidak ada demokrasi, Pemilu, dll. tetap kepemimpinan tetap ada.

Bahkan dalam sistem demokrasi yang hendak diagamakan oleh MUI itu -maaf jika komentarnya sekeras ini- disana diakui adanya SUARA ABSTAIN, yaitu tidak menentukan pilihan kepada siapapun. Sungguh mengerikan, hendak mewajibkan Pemilu tetapi tidak mengerti sistem Pemilu itu sendiri. Golput itu identik dengan abstain (tidak memilih siapapun). Tanyakan ke siapapun yang menerapkan sistem voting (election), apakah mereka mengharamkan abstain? Tidak ada, kecuali MUI hari ini.

Saya sepakat dengan pandangan Pak Tohir Bawazir, bahwa kita harus peduli dengan politik, harus peduli dengan Pemilu, agar Ummat tidak mengalami kekalahan dalam politik. Tetapi masalahnya, haruskah kita hukumi ikut Pemilu ke level WAJIB, sementara golput dihukumi HARAM? Ingat, dalam Islam itu, hukum WAJIB dan HARAM bukan main konsekuensinya. Mewajibkan Pemilu, mengharamkan sikap abstain, inilah adalah ghuluw (melampaui batas).

Sebagai perbandingan, Imam Ahmad rahimahullah, beliau ketika menyusun kitab Musnad, beliau sangat ketat dalam meriwayatkan hadits-hadits, kalau menyangkut perkara halal-haram. Adapun kalau menyangkut keutamaan amal, akhlak, adab dan lainnya beliau agak longgar.

Kita harus merasa sangat takjub ketika muncul fatwa yang berhukum HARAM bagi golput. Kok seekstrem itu? Apakah Ummat Islam ini sudah sedemikian otoriter dan sangat maniak demokrasi, sehingga harus menerbitkan fatwa berstatus HARAM itu? Aneh bin ajaib. Katanya pro demokrasi, tetapi tidak menghargai pendirian politik setiap orang. Ini sangat rancu. Satu sisi mewajibkan demokrasi, di sisi lain mengharamkan ekspresi politik setiap orang. Namanya demokrasi ya memberi kebebasan berekspresi bagi setiap orang, termasuk kalau ada yang memilih golput.

Pertanyaan terakhir, apakah kita anti terhadap sistem demokrasi atau Pemilu di Indonesia ini?

Sejujurnya, sulit bagi kita mengubah sistem yang telah dibangun selama puluhan tahun, telah diatur dalam Dasar Negara, telah dtulis dalam ratusan atau ribuan buku-buku, telah dilembagakan dengan berbagai UU dan institusi, telah diajarkan secara massif di sekolah-sekolah, telah didoktrinkan secara intensif melalui media-media. Amat sangat sulit mengubah sistem politik yang telah melembaga, mendarah daging seperti ini.

Sebodoh-bodohnya pendukung golput, mereka tidak akan berpikir untuk melenyapkan sistem demokrasi di negeri ini. Sebab mereka tahu, bahwa Pemilu didukung negara, jelas akan tetap eksis selama dipelihara oleh negara. Apalagi di jaman Reformasi, Pemilu dianggap sebagai ruhnya kehidupan politik. Sulit dan teramat sulit untuk memisahkan kehidupan rakyat Indonesia dari tradisi politik demokrasi ini. Jangan mengada-ada, membayangkan jika ada Muslim yang golput, lalu kehidupan perpolitikan di Indonesia akan seketika macet. Ya, darimana teori dan argumentasinya?

Golput itu sejatinya adalah suara politik juga. Ia menjadi suara koreksi kepada para politisi yang banyak melalaikan amanah. Apa buktinya? Tahun 1999 lalu, ketika Pemilu demokratis dimulai lagi, angka golput sangatlah kecil. Namun ketika tahun 2004, angka golput mulai menguat. Apalagi dalam Pilkada-pilkada terakhir. Itu tandanya, masyarakat merasa kecewa dengan perilaku para politisi itu. Ini sebuah bukti nyata, bahwa golput sifatnya REAKSI, bukan kesadaran original (kecuali kalangan tertentu yang memang sudah anti Pemilu sejak awal).

Saya yakin, kalau pelaku golput ditanya, “Apakah Anda setuju jika demokrasi dihapuskan, Pemilu ditiadakan saja?” Saya yakin, mereka tidak akan setuju, sebab masih merasa membutuhkan kegiatan itu. Artinya, sikap golput itu adalah ekspresi politik mereka. Bukan Pemilu-nya yang tidak mereka setujui, tetapi mental dan perilaku politisi yang banyak busuknya itu. Itulah cara berpolitik orang-orang yang merasa tidak mendapat wadah ekspressi dalam sistem perpolitikan yang ada saat ini.

Secara pribadi, saya berharap MUI menganulir fatwa haram golput itu. Setidaknya mengubah muatannya, dari status HARAM golput ke status MUSTAHAB (dianjurkan) ikut Pemilu. Adapun jika kemudian MUI tetap berpegang dengan fatwanya, ya silakan saja. Di mata saya, ikut Pemilu atau tidak, itu hak politik setiap orang. Ia bersifat optional (pilihan), terserah apakah akan dipakai atau tidak.

Dulu di jaman Khalifah Ali Ra., banyak Shahabat tidak ikut Khalifah Ali dalam Perang Jamal maupun Shiffin. Khalifah tidak marah atau menyerang mereka, padahal taat kepada seorang Khalifah Islam seharusnya merupakan kewajiban setiap Muslim. Sikap politik itu pilihan, hatta di negara berdasarkan Syariat Islam, dipimpin seorang Khalifah Islami. Jangan membawa masalah ini ke arah status WAJIB atau HARAM. Ia keluar dari koridor yang semestinya.

Wallahu a’lam bisshawaab.

Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas semua salah dan kekurangan. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Walhamdulillah Rabbil ‘alamiin.

Bandung, 31 Januari 2009.

AM. Waskito.

Iklan

Golput dalam Ranah Fatwa MUI

Januari 27, 2009

Pengantar

Sore kemarin, 26 Januari 2007, TVOne memberitakan keluarnya fatwa haram MUI tentang MEROKOK dan GOLPUT. Fatwa ini dirumuskan setelah MUI melakukan sidang ijtima’ (kolektif) di Padang Panjang, Sumatera Barat. Tampil sebagai juru bicara MUI dengan TVOne adalah Prof.Dr. Ali Musthfa Ya’qub. Selain sebagai Ketua MUI, beliau dikenal sebagai salah satu ahli hadits di Indonesia. Profesor Ali menjelaskan, bahwa sidang MUI kali ini diikuti oleh 700 ahli-ahli Islam, ia dianggap representasi pandangan alim-ulama Indonesia saat ini.

Secara umum, kita sangat mensyukuri keberadaan MUI di Indonesia. Dengan segala plus-minusnya, MUI telah menunjukkan karya dan perjuangan besar dalam mengawal kehidupan religius Ummat Islam di Indonesia. Kita sangat mendukung MUI saat menetapkan fatwa sesat ajaran SEPILIS, fatwa sesat bagi Ahmadiyyah, fatwa caleg non Muslim, fatwa haram bunga bank, dan lain-lain. Semua itu kita syukuri, alhamdulillah. Adapun soal keluarnya fatwa HARAM GOLPUT, hal itu tidak mempengaruhi sikap hormat dan dukungan kita kepada MUI.

Andai disini saya sebut istilah “menggugat”, ia bukan untuk melecehkan posisi MUI. Namun sekedar “strategi komunikasi” saja, untuk menarik perhatian. Sekeras-kerasnya kata “menggugat” dalam tulisan ini, ia hanya sekedar wacana. Tidak memiliki kekuatan memaksa, apalagi menjadi fatwa tandingan. Ini hanyalah tulidsn yang bersifat diskusi ilmiah saja; boleh diterima, boleh juga ditolak.

Semata kepada Allah jua kita memohonkan pertolongan, penerangan, ilmu, dan petunjuk. Tolonglah kami ya Rabbi, innaka Anta Maula ni’mal Maula wa ni’man Nashir. Amin.

Akhirnya, selamat membaca!!!

Konteks Fatwa MUI

Dalam sidangnya di Padang Panjang, MUI mengeluarkan beberapa fatwa. Dua yang terpenting ialah tentang haramnya merokok dan haramnya golput. Fatwa haram merokok dikeluarkan dengan catatan tertentu, sementara fatwa haram golput tanpa catatan apapun, bersifat bulat, tanpa catatan.

Salah satu pertimbangan fatwa haram merokok ialah data yang disampaikan oleh Dr. Farid Ankasa Moeloek, mantan Menteri Kesehatan di jaman Habibie. Menurut beliau, ada sekitar 70.000 paper/tulisan yang mengupas tentang bahaya rokok/tembakau bagi kesehatan manusia. Dengan dasar itu, sebenarnya MUI bisa dengan mudah mengeluarkan fatwa haramnya merokok. Namun MUI tidak otomatis mengharamkan merokok secara mutlak, karena ia telah menjadi budaya yang kuat di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Jadi perlu graduasi bagi pemberlakuan fatwa haram merokok ini. MUI mengambil pelajaran dari graduasi pengharaman khamr (minuman keras) di jaman Nabi shallallah ‘alaihi wa sallam. Khamr diharamkan secara bertahap, tidak sekaligus, sehingga mudah diterima oleh Ummat Islam waktu itu.

Adapun bagi perbuatan golput, yaitu tidak mengikuti Pemilu, MUI menetapkan haram secara mutlak, tanpa perincian apapun. Kecuali kalau ada udzur-udzur (halangan) tertentu, seperti sakit, kesibukan, tugas, dan lainnya. Seperti dikatakan oleh Profesor Ali, untuk menetapkan aturan-aturan teknis soal orang-orang yang memiliki halangan tertentu, KPU lebih berwenang menentukannya.

Alasan MUI menetapkan haramnya golput ialah: “Seburuk apapun pemimpin yang dihasilkan dari Pemilu, itu lebih baik daripada tidak ada pemimpin sama sekali.” Sikap golput jika dibiarkan akan menjadi bahaya besar, yaitu kepemimpinan menjadi kehilangan legitimasi. Paling parahnya, rakyat bisa kehilangan kepemimpinan itu sendiri. Lebih baik tetap memilih pemimpin yang buruk daripada tidak memilih sama sekali. Andai ada calon-calon pemimpin yang buruk-buruk, maka masyarakat harus memilih calon yang keburukannya lebih ringan. Bukan dengan sikap golput alias tidak memilih sama sekali.

Ketika ditanya, apakah fatwa ini bersifat permanen atau ada kemungkinan berubah? Profesor Ali Musthafa Ya’qub mengatakan, ia bersifat permanen. Kecuali nanti kalau ada kejadian-kejadian tertentu, fatwa bisa ditinjau kembali. Tetapi ia bersifat permanen, sesuai kondisi saat ini. Demikian pandangan MUI yang diwakili oleh Profesor Ali Musthafa Ya’qub dari Komisi Fatwa MUI.

MUI Tergesa-gesa

Dari sekian banyak fatwa MUI yang bermanfaat, alhamdulillah. Mungkin fatwa haram golput inilah yang paling kontroversial. MUI begitu cepat menetapkan fatwa ini tanpa melakukan perhitungan yang komprehensif. Profesor Ali Musthafa Ya’qub mengklaim bahwa sidang ijtima’ MUI kali ini diikuti oleh 700 ahli-ahli Islam dari seluruh Indonesia. Suatu yang terlalu terburu-buru menyebut sikap golput dalam Pemilu adalah haram. Ia benar-benar mengherankan.

Tampak disana, bahwa fatwa MUI kali ini lebih bermuatan politik, daripada bermuatan nilai-nilai Syar’i itu sendiri. Bagi siapapun yang melihatnya secara luas, dengan perspektif terbuka, pasti akan mendapati kesalahan-kesalahan serius di balik fatwa haram golput ini. Alasan-alasan yang dipakai MUI tidak mencerminkan suatu pengetahuan yang baik tentang realitas politik berikut konsekuensi-konsekuensinya. Sekali lagi, MUI terlalu gegabah dalam fatwa haram golput ini.

Disini kita akan memberikan koreksi atas fatwa MUI tentang haramnya golput. Adapun tentang haramnya merokok, alhamdulillah saya mendukung. Begitu juga tentang haramnya senam Yoga, saya mendukung MUI. “Ya, haramkan saja Yoga itu! Baik memakai mantra atau tidak, haramkan saja! Yoga ini produk ritual orang non Muslim, tidak boleh diterima. Tanpa Yoga pun kita bisa sehat. Apalagi kalau Yoga dilakukan dengan pakaian super ketat, di tempat umum lagi.”

Baca entri selengkapnya »