Mengapa Pemerintah Menaikkan Harga BBM?

Maret 8, 2012

Sebentar lagi harga BBM akan dinaikkan lagi. Katanya, dimulai bulan April 2012. Alasan formal Pemerintah SBY, menyesuaikan dengan kenaikan harga minyak dunia yang berada di atas US$ 100 per barrel.

Secara teori, kalau minyak dunia seharga itu, berarti Pemerintah harus menaikkan subsidi BBM untuk rakyat. Subsidi ini kalau kebanyakan, dan berjalan dalam tempo lama,  bisa “menjebol” APBN. Ya begitu katanya.

Namun yang menjadi masalah berat di negeri kita, kenaikan BBM itu merupakan signal pertanda KENAIKAN PENDERITAAN & KEMISKINAN. Mengapa begitu? Karena sudah menjadi kultur kaum pebisnis dan pedagang di Indonesia; mereka akan serentak menaikkan harga-harga (barang dan jasa) begitu ada kenaikan harga BBM. Termasuk biaya transportasi. Ini sudah otomatis naik.

Politik Regim: "Bohong itu biasa. Meski harus mengorbankan rakyat banyak!"

Santunan Pemerintah berupa BLT yang katanya senilai Rp. 150 ribu per bulan, per kepala keluarga itu; sangat tidak berarti untuk mengerem laju penderitaan dan kemiskinan itu. Ibaratnya, BLT itu seperti “suntikan mati rasa”. Ia bisa menolong sementara waktu, tapi setelah pengaruh zat anastesinya berakhir, penderitaan itu akan dirasakan dalam masa panjang.

Oke, kembali ke modus kenaikan harga BBM…

Kesalahan Pemerintah selama ini, karena mereka selalu bergantung kepada mata uang dollar. Ketika negara-negara lain sudah mulai mendiversifikasi mata uang, untuk transaksi perdagangan internasional; nah, Pemerintah RI masih sangat setia dengan penggunaan mata uang dollar. Ini masalah besar.

Kesalahan lain, krisis di Selat Hormuz antara Iran dan Amerika Serikat; bisa jadi krisis ini akan benar-benar berjalan dalam bentuk konflik antara kedua negara. Tetapi bisa juga ia seperti “main mata” antara Iran dan Amerika, sebagai alasan untuk menaikkan harga minyak dunia. Sebab, secara fisik, moral, dan spiritual, Amerika di era Obama tidak siap melakukan perang, setelah mereka kehabisan anggaran sangat besar akibat konflik di Irak dan Afghanistan.

Jadi masalah Selat Hormuz bukanlah masalah jangka panjang. Ia akan segera selesai. Baik Iran maupun Amerika sedang tidak siap terjun dalam peperangan. Karena itu menjadikan masalah temporer sebagai alasan kenaikan harga BBM sangatlah naif. Ini adalah masalah yang tidak bersifat permanen.

Mungkin pertanyaannya, mengapa Pemerintah SBY sangat nafsu ingin menaikkan harga BBM, dengan alasan kenaikan subsidi BBM?

Alasannya, karena proporsi APBN kita 60 % untuk biaya gaji PNS, Polri, dan TNI. Jadi sebagian besar untuk kebutuhan “belanja rutin”. Kalau misalnya pos subsidi BBM semakin membengkak, maka gaji sekitar 6 juta orang (PNS, Polri, dan TNI) itu akan dikorbankan. Padahal kita tahu, dukungan terbesar bagi Pemerintahan SBY muncul dari sektor orang-orang ini. Jadi disini ada unsur politik-nya, yaitu mengamankan Pemerintahan, dengan mengamankan dukungan PNS, Polri, dan TNI.

Adapun 30 % APBN itu dipecah-pecah untuk segala macam sektor kebutuhan, termasuk pembangunan jalan-jembatan (infrastruktur), operasional departemen, dukungan ke daerah-daerah, pendidikan, dll. Sedangkan 8-10 % APBN, bersifat sisa-sisa. Sedangkan proporsi untuk subsidi BBM sendiri hanya sekitar 8 % dari nilai APBN per tahun.

Dengan proprorsi seperti di atas, maka APBN Indonesia selalu dalam keadaan “tidak sehat” atau “rentan”. Ya bagaimana tidak, 60 % APBN untuk gaji para PNS, Polri, dan TNI. Jadi seolah hakikat RI itu ya menggaji para PNS dan angkatan tersebut. Kasihan sekali ya.

Mengapa Pemerintah tidak menambah hutang saja untuk mencukupi biaya APBN?

Waduh, hutangnya sudah sangat banyak. Saat ini saja nilai hutang Pemerintah sekitar 1800 triliun rupiah (di awal Pemerintahan SBY sekitar 1250 triliun rupiah). Untuk membayar hutang ini, 10 % nya saja senilai 180 triliun setiap tahun. Sedangkan nilai subsidi BBM per tahun, katanya 250 triliun. Jika Pemerintah ngutang lagi, serumit apa kira-kira beban keuangan negara nanti?

Ya begitu deh…sumpeknya urusan birokrasi, yang semua itu sebenarnya dibuat susah sendiri. Kebijakan LIBERALISASI ekonomi di segala sektor, perlahan tapi pasti membuat bengkak belanja APBN. Dan akhirnya para birokrat kesusahan sendiri. Sedikit ada gejolak, main naikkan harga BBM saja.

Ke depan mungkin masalah-masalah ini bisa menjadi lebih sulit lagi, karena bangsa kita sudah terlalu jauh jatuh dalam jeratan sistem kolonialisme global. Ya itulah dampak dari segala macam sikap yang TIDAK BERIMAN dan MENARUH HORMAT terhadap ajaran-ajaran Wahyu Allah Ta’ala. Tanpa Wahyu, dengan apa kita akan bisa mengalahkan orang-orang kufar asing? Mimpi kali ye…

Singkat kata, kenaikan harga BBM ini karena negara sudah sangat kerepotan dengan belanja APBN. Untuk bayar hutang negara, untuk subsidi BBM, untuk biaya politik demokrasi, untuk anggaran pemerintah daerah, dan tentunya yang sangat dominan ialah: untuk gaji PNS, Polri, TNI.

Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. (Ya Allah Engkau-lah Maha Selamat, dari-Mu datangnya keselamatan, Maha Suci Engkau yang Maha Agung dan Maha Mulia). Silakan baca doa ini, istighfar, shalawat Nabi, manakala Anda dihimpit oleh segala kesulitan.

AMW.

Iklan

Kebohongan Besar: Bailout Century Menyelamatkan Ekonomi Indonesia!

Maret 1, 2010

Dari pandangan akhir fraksi-fraksi dalam Pansus Bank Century, mayoritas menyatakan bailout Bank Century merupakan kebijakan yang melanggar UU dan kasus tersebut perlu dibawa ke ranah hukum. Tetapi pihak Pemerintah dan Partai Demokrat ngotot ingin membawa kesimpulan Pansus seperti yang mereka inginkan. Setidaknya, mereka ingin agar kesimpulan kasus bailout Bank Century sama seperti pandangan akhir fraksi Demokrat.

Para pembela bailout Bank Century seperti Sri Mulyani, Boediono, anggota Pansus  Demokrat (khususnya Ruhut Sitompul), Sutan Batoegana, Amir Syamsuddin, Deny Indrayana, Chatib Bisri, Ihsan Fauzi, Christianto Wibisono, dll. rata-rata memakai argumentasi yang sama. Mereka mengklaim, bailout Bank Century merupakan tindakan yang tepat untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi November 2008. Kalau tidak dilakukan bailout bisa terjadi kerusakan sistemik pada sistem perbankan nasional. Lebih jauh mereka mengklaim, bahwa kondisi ekonomi saat ini yang relatif aman dan terkendali, merupakan bukti keberhasilan dari kebijakan bailout Bank Century. Lagi pula, masih kata mereka, bailout Century tidak merugikan keuangan negara sedikit pun, malah menguntungkan.

Menurut para pakar, bailout Bank Century dan dampak sistemiknya terhadap sistem perrbankan Indonesia bersifat debatable. Penentang bailout Century telah panjang-lebar mengemukakan argumen mereka; sedang pembela bailout juga ngeyel dengan alasan-alasannya. Alasan yang sangat lucu disampaikan oleh Chatib Bisri di depan forum sidang Pansus. Dia menuduh para penentang bailout Century sebagai “pro Neolib” karena menentang kebijakan negara menyelamatkan Bank Century. [Kalau bank milik swasta, jumlah nasabah kecil, dan rusak karena dirusak oleh pemiliknya sendiri, negara disuruh ikut campur menyelamatkan bank semacam itu. Tetapi kalau paket subsidi untuk rakyat kecil, negara diminta “cuci tangan” agar tidak membebani anggaran. Inilah model pemikiran Neolib paling konyol].

Tercium aroma KEBOHONGAN SISTEMIK yang sangat tajam.

Sebenarnya, kalau kita melihat situasi ekonomi pada 3 tahun terakhir, termasuk ketika terjadi krisis keuangan global tahun 2008-2009, kita akan melihat bahwa klaim para pendukung bailout Bank Century itu mengada-ada. Mereka mendramatisasi sesuatu yang sebenarnya tidak serius dampaknya.

Mari kita buka kembali analisis kritis tentang koneksi antara bailout Bank Century dengan posisi Indonesia di tengah krisis keungan global.

[1] Kita harus sangat paham, bahwa posisi Bank Century dalam ranah perbankan nasional sangat kecil, hanya 0,5 % aset perbankan nasional. Bank ini mau diutak-atik seperti apapun, tidak akan bisa mengguncang sistem perbankan nasional. Kalau mau dipaksakan, bank 0,5 % bisa mengacaukan sistem perbankan nasional, itu berarti kontruksi sistem perbankan Indonesia amat sangat rapuh. Guncangan sekecil apapun bisa merusak bangunan sistem perbankan secara keseluruhan. Para pembela bailout harus menjawab pertanyaan ini, “Apakah sistem perbankan di Indonesia memang sangat rapuh?” Kalau mereka menjawab ya, para nasabah bank di seluruh Indonesia baru boleh merasa cemas. Jika struktur perbankan diklaim sangat rapuh, klaim seperti ini justru yang bisa merusak sistem perbankan. Lagi pula, jika konstruksi perbankan Indonesia memang rapuh, lalu apa saja kerja Bank Indonesia? Apakah mereka kerjanya hanya melamun atau main facebook?

[2] Ada dua kasus penutupan bank yang layak menjadi perbandingan. Pertama, penutupan Bank IFI tahun 2009. Jika Century diselamatkan, mengapa IFI dibiarkan sehingga mati? Kedua, penutupan Bank Indover. Alasan yang dipakai oleh Pemerintah untuk menutup Indover juga alasan “dampak sistemik”. Ternyata, setelah ditutup tidak terjadi masalah apa-apa. Kedua kasus ini merupakan contoh praktis, bahwa bailout Bank Century tidak bersifat fair.

[3] Katanya, bailout Bank Century dilakukan, demi menyelamatkan sistem perbankan nasional dari kehancuran akibat krisis global. Artinya, kebijakan bailout itu ditujukan demi kebaikan sistem ekonomi nasional. Jika demikian, mengapa sebelum melakukan bailout Bank Century, pihak Bank Indonesia, KSSK, Menteri Keuangan, LPS, dll. tidak konsultasi dulu dengan DPR? Padahal ketika akan menutup Indover, mereka melakukan konsultasi ke DPR. Andaikan masalah Century dampaknya hanya bagi bank itu sendiri, tidak masalah tanpa konsultasi. Tetapi jika dampaknya dianggap mengancam perekonomian nasional, jelas harus konsultasi. Untuk apa di DPR ada komisi tentang perekonomian, jika tidak dimanfaatkan? Disini tampak jelas ketidak-jujuran Sri Mulyani dkk. Mereka mengklaim menerapkan kebijakan demi ekonomi negara, tetapi tidak melibatkan DPR.

[4] Bailout Bank Century jelas merugikan uang negara. Dana LPS Rp. 6,7 triliun dikucurkan ke manajemen Bank Century yang sekarang menjadi Bank Mutiara itu. Kerugian ini bisa terjadi karena beberapa alasan: (i) LPS mengeluarkan uang negara 6,7 triliun, padahal uang sebesar itu bisa dipakai untuk tujuan-tujuan lain yang lebih bermanfaat. Sekurangnya, dana itu tetap berada di LPS sebagai dana cadangan untuk fungsi-fungsi insitusional LPS sendiri; (ii) Adanya kebocoran-kebocoran dalam pengelolaan dana 6,7 triliun, karena adanya transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan awal bailout itu sendiri; (iii) Dalam sistem keuangan modern, dianggap sebagai kerugian, ketika suatu dana dipakai dalam kurun waktu tertentu dengan tidak menghasilkan manfaat (benefit) apapun.

Misalnya, Bank Mutiara dimodali 6,7 triliun. Setelah beberapa tahun bank itu dijual ke investor dengan harga sama. Bahkan merupakan kecelakaan manajemen, jika ia dijual ke investor dengan harga lebih rendah dari 6,7 triliun. Logikanya, dana 6,7 triliun jika ditanamkan untuk suatu proyek investasi yang menguntungkan, akan mendatangkan keuntungan besar. Sementara jika ditanamkan di Bank Mutiara, sifatnya hanya “kerja bakti” selama bertahun-tahun. Tanya ke Sri Mulyani dkk., apakah mereka mengenal istilah “kerja bakti” keuangan?

[5] Para pembela bailout Bank Century selalu mengatakan, jika Bank Century tidak diambil-alih oleh LPS, tetap saja Pemerintah harus memberikan dana talangan kepada para nasabah Bank Century yang memiliki simpanan 2 milliar ke bawah. Kalau ditotal, talangan itu bisa mencapai 4 triliun rupiah. Tetapi masalahnya, para nasabah bank berhak mendapat dana talangan, jika kondisinya memenuhi syarat. Misalnya, kerusakan di Bank Century terjadi bukan karena kejahatan perbankan yang dilakukan oleh para pemiliknya. Jika setiap nasabah bank otomatis mendapat talangan, dalam kondisi apapun, maka instumen talangan dalam sistem perbankan bisa membuat bank-bank di Indonesia dijarah sesuka hati oleh para bandit-bandit perbankan. Dalam kasus Bank Century, sebelum LPS menjamin uang para nasabah, bank itu jelas harus diawasi secara ketat, agar tidak terjadi kejahatan perbankan. Dan Bank Indonesia pun sudah memasukkan Bank Century dalam regulasi pengawasan khusus. Lalu apa artinya “pengawasan khusus” itu sehingga Bank Century collapse, lalu negara disuruh menalanginya memakai uang LPS? Bank Indonesia serius mengawasi, atau hanya main-main saja, sambil buka-buka facebook? Kesalahan Bank Indonesia dalam mengawasi Bank Century jelas-jelas merupakan pelanggaran UU.

[6] Kebijakan bailout Bank Century sangat tidak tepat. Mengapa? Sebab sejak semula Bank Century itu sendiri sudah banyak masalah. Bahkan ia masuk pengawasan khusus Bank Indonesia. Di tubuh Bank Century terjadi kejahatan-kejahatan perbankan oleh pejabat atau pemilik bank tersebut. Sri Mulyani mengakui hal itu dalam konferensi pers pasca pandangan akhir fraksi-fraksi di Pansus. Robert Tantular sendiri diproses di pengadilan dan diganjar hukuman 5 tahun. Seharusnya negara menolong bank-bank lain yang bermasalah, tetapi tidak terjerumus kejahatan perbankan. Apalagi katanya, Bank Indonesia mengidentifikasi ada 23 bank yang berpotensi bermasalah. Seharusnya dana talangan diarahkan untuk membantu bank-bank tersebut. Atau jika tidak, negara lebih memprioritaskan membantu perusahaan-perusahaan atau usaha UKM yang terancam kolaps akibat krisis keuangan global. Ibaratnya, memberi modal kepada seorang sarjana yang menganggur, lebih baik daripada memberikan modal kepada preman yang terkenal kejahatannya. Pejabat-pejabat yang terlibat dalam bailout Bank Century bisa dianggap sebagai orang-orang sembrono yang menyerahkan uang negara kepada pihak-pihak yang seharusnya tidak perlu ditolong.

[7] Bailout bukanlah satu-satunya solusi yang bisa ditempuh. Jika Bank Century hancur karena dirampok pemiliknya sendiri (meminjam istilah JK), sehingga bank itu nyaris hancur. Sudah saja, ia dinyatakan bangkrut (pailit). Lalu negara melelang aset-aset bank itu, lalu hasilnya dikembalikan kepada para nasabah Bank Century. Ini adalah cara yang lebih ringan resikonya, daripada Pemerintah mengambil-alih pengelolaan bank itu melalui LPS. Atau jika tidak, biarlah Bank Century dijual kepada investor yang mau membeli, baik kalangan lokal atau asing. Tentu dijual sekaligus dengan beban hutang-hutangnya kepada nasabah. Jadi pihak yang diharapkan memberikan dana talangan adalah investor, bukan LPS. Atau penyelesaian Bank Century sepenuhnya dibawa ke ranah hukum. Bank itu dinyatakan pailit karena tindak kriminal pemiliknya. Lalu kepolisian menetapkan pelaku-pelaku kejahatan sebagai DPO, kemudian bekerjasama dengan Interpol untuk menyita aset-aset bank yang dilarikan ke luar negeri. Cara demikian meskipun harus berproses, tetapi lebih memberikan kepastian hukum, baik kepada nasabah Century maupun nasabah bank-bank lain. Daripada memaksakan diri mengurus Bank Mutiara selama bertahun-tahun, lalu dijual lagi ke investor.

[8] Bailout Bank Century seharusnya tidak dilakukan, dengan pertimbangan, bangsa Indonesia pernah memiliki sejarah kelam tragedi bailout yang kita kenal sebaga Mega Skandal BLBI itu. Setelah Tragedi BLBI yang merugikan negara sampai 500-600 triliun itu, seharusnya kejadian serupa tidak terulang lagi. Lha, kalau masyarakat biasa saja masih ingat skandal BLBI, masak ahli keuangan seperti Sri Mulyani, Boediono, dkk. tidak ingat?

[9] Sebenarnya, kasus bailout Bank Century tidak ada kaitannya dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 2008 lalu. Kasus Century sudah muncul jauh-jauh hari sebelum terjadi krisis ekonomi. Begitu pula, selesai atau tidaknya kemelut di Bank Cetury, tidak memiliki dampak bagi perekonomian nasional. Harus dicatat dengan baik, masalah Bank Century bukanlah urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya, karena bank itu kecil dan nasabahnya tidak banyak. Sebagai perbandingan, ketika Pemerintah SBY menaikkan harga BBM sampai ke level 100 % tahun 2005, kebijakan itu benar-benar sabgat memberatkan masyarakat luas. Bahkan mengancam sektor riil. Ini baru contoh kebijakan yang memiliki dampak sistemik bagi perekonomian nasional. Adapun, mati-hidupnya Bank Century, masyarakat tidak terlalu peduli. Bahkan banyak orang tidak tahu kalau di Indonesia ada Bank Century. Tetapi kalau misalnya ada kondisi sehingga BNI, BRI, Bank Mandiri, BCA, Danamon, Bank Muamalat, dkk. mengalami guncangan kolektif, kita layak khawatir, sebab posisi bank-bank ini sangat kuat di Indonesia.

[10] Penentu stabil-tidaknya ekonomi suatu bangsa banyak faktornya. Misalnya hasil produksi pangan, volume perdagangan, ekspor-impor, produksi manufaktur, nilai tukar rupiah, kestabilan cuaca, kestabilan kondisi politik, kualitas penegakan hukum, kualitas clean government, jumlah pasokan energi, kondisi infrastruktur bisnis, dan lain-lain. Adapun sistem perbankan hanya merupakan salah satu faktor penentu. Sistem perbankan bukan satu-satunya faktor kestabilan ekonomi nasional. Jika sistem perbankan hanya merupakan satu faktor, lalu dimana posisi Bank Century? Bank Century hanyalah satu unit perbankan nasional yang nilainya hanya 0,5 %. Bank ini tidak mungkin akan berpengaruh secara sistemik kepada perekonomian nasional. Sungguh, alasan dampak sistemik itu hanyalah kilah yang sangat dicari-cari. [Coba tanyakan kepada para pendukung bailout, “Apakah sistem perbankan merupakan satu-satunya faktor penentu dalam sistem perekonomian di Indonesia?” Ingat, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengakses layanan bank].

[11] Indonesia selamat dari terpaan krisis global 2008-2009 bersama India dan China. Faktor-faktor apa yang membuat bangsa Indonesia selamat? Apakah karena kebijakan bailout Bank Century? Sangat menggelikan. Kita harus sadar, baik Indonesia, India, dan China, ketiganya memiliki kemiripan kondisi. Ketiga negara ini sama-sama negara dengan jumlah penduduk besar. Basis perekonomian ketiganya adalah sektor riil, bukan sektor finansial seperti di Amerika. Di 3 negara ini banyak bahan baku, produksi pangan lancar, upah buruh murah, dan sebagainya. Jadi, sangat tidak mungkin bailout Bank Century dikait-kaitkan dengan keselamatan ekonomi Indonesia dari terpaan krisis keuangan global. Bank Century itu terlalu kecil dalam kontruksi makro perekonomian Indonesia.

[12] Pertanyaan menarik, “Mengapa terjadi krisis global, sehingga dampaknya merembet ke Indonesia?” Hal ini harus dijawab secara jujur, untuk membuktikan apakah klaim Sri Mulyani Cs itu jujur atau penuh kebohongan. Krisis global terjadi karena krisis keuangan di Amerika. Itu terjadi karena perbankan di Amerika nyaris ambruk karena banyak dana bank macet di kredit-kredit perumahan (subprime mortgage). Ketika bank-bank Amerika terguncang, nilai tukar dollar merosot tajam. Imbasnya, kurs rupiah ikut merosot, karena selama ini bangsa kita menganut sistem moneter terbuka. Dollar Amerika rusak, rupiah ikut-ikutan rusak, meskipun tidak separah di Amerika. Kalau nilai tukar dollar membaik, otomatis nilai rupiah membaik juga. Kata kuncinya ialah nilai tukar dollar Amerika. Untuk menyelamatkan ekonominya, Pemerintah Amerika melakukan bailout senilai US$ 700 miliar (setara dengan 7000 triliun). Dengan kebijakan bailout ini, meskipun sangat menyalahi prinsip Kapitalisme Amerika, posisi dollar membaik kembali. Jadi bailout US$ 700 milliar inilah yang menyelamatkan ekonomi Amerika, lalu menyelamatkan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Jadi, adalah SANGAT KONYOL kalau kestabilan ekonomi Indonesia tercapai karena Sri Mulyani Cs menerapkan bailout Bank Century. Ini klaim sangat bodoh! [Andaikan nilai tukar dollar Amerika terus memburuk, biarpun Pemerintah RI menerapkan kebijakan bailout kepada 100 bank nasional, belum tentu bisa menyelamatkan ekonomi nasional. Karena selama ini kita menganut sistem mata uang terbuka, floating rate].

[13] Perlu diingat juga, krisis yang menimpa Amerika tahun 2008-2009 membuat bangsa itu memborong minyak bumi dalam jumlah besar, untuk menjamin pasokan energi Amerika. Hal ini memicu melesatnya harga minyak dunia sampai ke level US$ 150 per barrel. Tetapi setelah Amerika terserang krisis keuangan akibat subprime mortgage, industri dan dunia usaha di Amerika pada ambruk. Konsekuensinya, mereka sangat mengurangi belanja minyak bumi. Akibatnya, harga minyak dunia turun drastis, sampai ke level US$ 40 per barrel. Naik dan turunnya harga minyak dunia sangat mempengaruhi harga BBM di Indonesia. Kalau harga naik, sebagai eksportir minyak kita mendapat untung (sampai disebut win fall). Kalau harga turun, sebagai importer minyak, kita merasa lega, karena harga murah. Fluktuasi harga minyak dunia sangat besar pengaruhnya bagi ekonomi Indonesia. Adapun kebijakan bailout Century sangat jauh dari itu. Bank Century hidup, masyarakat tidak merasakan manfaatnya; Bank Century mati, masyarakat juga kehilangan. Ada dan tidaknya Bank Century, tidak berpengaruh bagi hajat hidup orang banyak.

[14] Sri Mulyani beralasan, bailout Bank Century jangan dilihat dari ukuran bank itu, tetapi lihat pada efek transmisi kepanikan yang bisa membuat seluruh nasabah bank nasional menarik dananya dari perbankan nasional. Kritik atas teori ini: (a) Kalau titik-tolaknya adalah kepanikan sosial, berarti kita bicara masalah psikologi masyarakat. Jika demikian, berarti solusi atas kepanikan itu adalah langkah penerangan publik yang efektif, massif, dan menentramkan hati. Jadi, solusinya adalah tindakan HUMAS yang canggih. Toh, selama ini tindakan humas itu sangat sering dilakukan Pemerintah, terutama meenceritakan keberhasilan departemen-departemen menjelang Pemilu berlangsung. Solusi humas itu amat sangat murah dibandingkan kebijakan bailout; (b) Kepanikan biasanya adalah gejala yang berjalan sesaat, tidak terus-menerus. Jika demikian, seharusnya tindakan penyelamatan terhadap Bank Century juga dilakukan secara temporer. Tetapi realitasnya, sampai tahun 2009, dana LPS terus dikucurkan ke Bank Century, sehingga total bailout mencapai 6,7 triliun; (c) Andaikan Pemerintah sangat peduli dengan “kepanikan public”, seharusnya mereka menyelesaikan terlebih dulu kepanikan para nasabah Bank Century. Tetapi nyatanya, sampai saat ini masih banyak nasabah Bank Century yang dizhalimi oleh manajemen Bank Mutiara. Hal itu terbuka dalam rapat Pansus DPR bersama para nasabah Bank Century. Jadi, alasan Sri Mulyani itu hanyalah kilah yang dicari-cari saja. Seperti bunyi sebuah pernyataan, “Jika Bu Menteri tidak pintar membuat kilah, buat apa dia diangkat menjadi menteri?”

Maka dapat disimpulkan, kebijakan bailout Bank Century sama sekali tidak ada kaitannya dengan penyelamatan ekonomi nasional. Dari sisi manapun, tidak ada korelasi antara bailout Bank Century dengan kestabilan ekonomi nasional. Dengan atau tanpa Bank Century, jika kurs dollar Amerika dan harga minyak dunia terus gonjang-ganjing, maka perekonomian Indonesia akan ikut gonjang-ganjing.

Kasus Bank Century muncul di tengah problema krisis ekonomi nasional, akibat krisis global. Lalu para pejabat negara menjadikan krisis global sebagai alasan untuk mengucurkan dana 6,7 triliun ke Bank Century. Ini adalah bentuk kesalahan kebijakan, ketidak-jujuran dalam mengambil kebijakan, menolong manajemen bank yang pengelolanya berlaku kriminal, serta menjerumuskan uang negara dalam pusaran bisnis bank yang gambling (tidak menentu).

Pertanyaan terakhir, “Bagaimana mesti memperlakukan Boediono dan Sri Mulyani?” Kedua orang ini adalah pejabat tinggi negara dalam urusan ekonomi dan keuangan. Mereka sangat bertanggung-jawab di balik bailout Bank Century. Secara ekonomi teoritik dan pengalaman birokrasi, mereka mumpuni. Tetapi dalam kasus Bank Century, mereka sangat ceroboh dan tidak jujur. Bahkan lebih mengesalkan lagi kalau mendengar kilah-kilah mereka saat membela diri. Menurut audit BPK maupun suara mayoritas fraksi di Pansus terdapat pelanggaran UU dalam bailout Bank Century. Setidaknya, dalam tulisan ini tampak sebuah pelanggaran yang sangat serius, yaitu: KEBOHONGAN PUBLIK secara sistematik dan massif. Semoga skandal Bank Century ini bisa menjadi momentum besar bagi bangsa Indonesia untuk mengenangi kecerobohan dan ketidak-jujuran para pejabat dalam mengelola keuangan negara.

Mari terus berusaha membangun Indonesia yang lebih baik. Semoga Allah Ta’ala menganugerahkan kepada kita keselamatan dan sejahtera, lahir-batin, di dunia dan Akhirat. Amin Allahumma amin.

AMW.