Antara Takfir dan Thaghut

Juni 7, 2012

Bismillahirrahmaaniirahiim.

Ada satu persoalan yang berkembang di sebagian saudara-saudara kita, para ikhwan Salafi Jihadi (semoga Allah memuliakan mereka dan kita dengan Jihad di jalan-Nya), yaitu seputar Takfir. Masalah ini cukup menguras energi, pikiran, melelahkan batin, dan menimbulkan aneka pertikaian. Semoga tulisan sangat sederhana ini bisa sedikit mengurai persoalan itu, sehingga menghasilkan kebaikan. Amin Allahumma amin.

[1]. Tidak dipungkiri bahwa konsekuensi Tauhid bagi seorang Muslim, adalah mengakui otoritas hukum Islam. Siapa yang mengakui kedaulatan hukum Islam, dia adalah Muslim; sedangkan siapa yang menolak berlakunya hukum Islam dalam kehidupan, jatuh hukum kekufuran atasnya. Dalilnya adalah sikap Khalifah Abu Bakar As Shiddiq Radhiyallahu ‘Anhu yang memerangi kaum murtadin, karena mereka menolak hukum Zakat maal.

Kelihatan Mirip, Tapi Berbeda…

[2]. Sikap taslim (menerima) hukum Islam berkonsekuensi keislaman; sedangkan inkar (menolak) hukum Islam, berkonsekuensi kekufuran. Dalilnya, “Katakanlah, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya; jika kalian berpaling (dari Keduanya), maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.” (Ali Imran: 32). Disini jelas terlihat, bahwa ingkar terhadap hukum Allah dan Rasul-Nya bisa menimbulkan kekafiran.

[3]. Ada yang berpendapat, bahwa menolak hukum Islam yang menimbulkan kekafiran ialah yang disertai juhud (penolakan) dalam hati. Kalau menolak secara zhahir, sedangkan menerima secara batin; hal itu tidak dianggap sebagai kekafiran. Lalu muncul istilah “Kufrun duna kufrin” (kufur, tetapi bukan kufur yang berarti keluar dari Islam). Para ulama menjelaskan, bahwa iman itu meliputi: pembenaran dalam hati, perkataan dengan lisan, pengamalan dengan perbuatan. Ia merupakan suatu kesatuan, tidak terpisahkan. Sehingga tidak bisa seseorang disebut Mukmin, kalau hanya batinnya saja yang membenarkan. Maka itu para ulama ada yang membagi kekafiran menjadi beberapa bagian: kafir i’tiqadi (kafir keyakinan), kafir qauliy (kafir perkataan), dan kafir ‘amaliy (kafir perbuatan). Namun ada toleransi, yaitu bagi siapa saja yang dipaksa mengucapkan kata-kata kekufuran, dengan ancaman kematian; dia boleh mengucapkan hal itu, demi keselamatan dirinya. (Kisah Ammar bin Yassir Radhiyallahu ‘Anhuma, seperti disebut dalam Surat An Nahl, 106).

[4]. Siapapun yang secara jelas menolak, mengingkari, membenci, atau menafikan hukum Islam; jatuh hukum kekafiran kepadanya. Orang-orang munafik di masa Nabi, seperti Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya, secara batin mereka kufur terhadap risalah Islam; tetapi secara sosial, mereka tidak memperlihatkan tanda-tanda kekafiran. Syariat Islam hanya menghukumi manusia berdasarkan kenyataan zhahir. Kata Nabi Shallallah ‘Alaihi Wasallam: “Wa hisabuhu ‘alallahi Ta’ala” (dan perhitungan atas batin mereka, terserah kepada Allah). [HR. Muslim, dari Abi Abdillah Thariq bin Usyaim Radhiyallahu ‘Anhu].

[5]. Hukum takfir ini sering dijadikan alat oleh sebagian orang untuk mengkafirkan sesama Muslim, tanpa kaidah yang benar. Siapa saja yang dianggap tidak berhukum kepada hukum Allah (kadang dengan mudah diartikan sebagai “siapa saja yang tidak mau diajak masuk kelompoknya”), langsung dituduh kafir. Lalu muncul aneka macam vonis takfir; ada yang secara mutlak, ada yang dirinci sesuai posisinya, ada yang diikat dengan syarat-syarat tertentu. Malah metode takfir juga digunakan untuk membangun kelompok, mencari anggota baru, meraih dukungan dan fasilitas. Mereka membagi-bagikan vonis kafir dengan mudah, seperti membagikan voucher gratis. Hal ini menandakan bahwa yang bersangkutan kurang memahami dasar-dasar ajaran Islam.

[6]. Untuk memahami apakah hukum takfir berdasarkan loyalitas kepada hukum Islam sudah berlaku atau belum, caranya mudah. Lihatlah ketentuan hukum yang berlaku di sebuah negeri. Jika negeri itu sudah menerapkan hukum Islam, maka takfir secara hukmiyah, otomatis berlaku. Adapun jika di negeri itu belum berhukum dengan Syariat Islam, maka takfir tersebut tidak bisa diterapkan. Sebab, banyak dari kaum Muslimin mengikuti sesuatu bukan karena kesadaran atau sungguh-sungguh; tapi karena takut, karena ikut-ikutan, atau karena alasan mencari nafkah untuk keluarga. Jika kelak berlaku hukum Islam, mereka insya Allah akan menurut saja.

[7]. Dalil paling mudah untuk menjelaskan masalah takfir hukmiyah ini adalah Sunnah Nabi Shallallah ‘Alaihi Wasallam. Ketika Nabi berdakwah di Makkah, disana berlaku hukum dakwah dan tarbiyah. Saat itu Nabi Shallallah ‘Alaihi Wasallam tidak mengkafirkan manusia berdasarkan loyalitas kepada hukum Islam; tetapi berdasarkan akidahnya, apakah dia menyembah Allah atau menyembah thaghut? Kalau menyembah Allah, dia bertauhid alias Muslim; kalau menyembah thaghut, dia musyrik alias kafir. Sedangkan Nabi mengkafirkan manusia berdasarkan loyalitas kepada hukum Islam, baru diterapkan setelah Hijrah ke Madinah. Dalil yang bisa disebut disini ialah: Kisah Kaab bin Malik Radhiyallahu ‘Anhu dan beberapa orang yang tidak ikut perang Tabuk, kisah pencegatan kafilah dagang Abu Sufyan yang berakibat terjadinya perang Badr, sikap Nabi kepada orang-orang munafik, konsekuensi perjanjian Hudaibiyah, dll.

[8]. Adalah tidak benar sikap bermudah-mudah memvonis kafir kepada orang lain, di atas kenyataan sebuah negara tidak berlandaskan hukum Islam ini. Kita belum memiliki hak menetapkan hukum kakafiran berdasarkan loyalitas kepada hukum Islam; sebagaimana kita belum bisa menerapkan sanksi hukum hudud terhadap pelaku-pelaku perbuatan dosa besar. Alasannya, karena di suatu negeri (misalnya Indonesia) belum berlaku hukum Islam. Jika wasilah menuju suatu perkara tidak ada, otomatis hakikat perkara itu juga tidak ada. Nabi Shallallah ‘Alaihi Wasallam tidak menerapkan takfir hukmiyah di Makkah, sebelum ada Baiat Aqabah dan Hijrah. Takfir hukmiyah bisa diterapkan di suatu negeri yang sudah berlaku hukum Islam. Jika disana belum ada hukum Islam, maka yang berlaku adalah hukum dakwah, tarbiyah, dan siyasah (untuk menerapkan hukum Islam).

[9]. Tetapi bukan berarti takfir hukmiyah tidak berlaku. Ia tetap bisa diajarkan atau didakwahkan sebagai PERINGATAN bagi kaum Muslimin, agar mereka loyal kepada Syariat dan tidak loyal kepada hukum non Islami. Namun untuk menetapkan status kafir kepada seorang Muslim (suatu kaum) dan diikuti berbagai konsekuensi hukumnya; belum bisa dilaksanakan di negara yang tidak memberlakukan hukum Islam sebagai UU formal yang mengikat rakyatnya. Darimana kepastian takfir akan ditetapkan, sedangkan hukum yang menjadi rujukannya belum terwujud? Hal ini sama seperti ketika kita tidak bisa menetapkan sanksi bagi pelaku zina, mencuri, merampok, membunuh, minum miras, dll. sesuai hukum Islam; lantaran hukum itu sendiri belum berlaku secara formal.

[10]. Takfir dan thaghut adalah dua hal berbeda. Tetapi keduanya bisa saling berhubungan. Takfir di masa Nabi Shallallah ‘Alaihi Wasallam di Makkah umumnya berlandaskan keingkaran manusia kepada Allah dan penghambaannya kepada thaghut. Sedangkan takfir di masa Nabi di Madinah, salah satunya bersumber dari loyalitas kepada selain hukum Islam. Takfir demikian belum berlaku di Makkah, sebelum Fathu Makkah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata: “Siapapun yang diibadahi selain Allah, selagi dia tidak membenci diibadahi, dia adalah thaghut. Dan siapa saja yang ditaati dalam rangka maksiyat kepada Allah, dan ditaaati dalam mengikuti jalan selain agama yang benar ini (Al Islam); sama saja apakah karena penerimaan kabarnya yang mengingkari Kitabullah atau ditaati perintahnya yang bertentangan dengan perintah Allah, dia adalah thaghut. Terhadap hal ini dinamai orang yang manusia berhukum kepadanya, dengan selain hukum Kitabullah, sebagai thaghut. Allah menamakan Fir’aun dan kaum Aad dengan sebutan tughat.” (Majmu’ Al Fatawa, juz 20, hlm. 200).

Dalam hal ini, Syaikhul Islam merangkum dua jenis sumber kekafiran sekaligus. Pertama, kekafiran yang bersumber dari penyembahan (ibadah) kepada selain Allah. Kedua, kekafiran yang bersumber dari berhukum kepada selain Syariat Islam. Kedua sumber kekafiran itu dinamai sebagai thaghut.

Semoga risalah sederhana ini bermanfaat. Jazakumullah khair atas segala perhatian. Dan mohon dimaafkan atas segala khilaf dan kesalahan. Walhamdulillahi Rabbil ‘alamiin.

(Ayah Syakir).

Iklan

Ibnu Taimiyyah dan Praktik Demokrasi

Maret 23, 2009

Rasanya janggal mengaitkan pendapat Ibnu Taimiyyah rahimahullah tentang kaidah nahyul munkar dengan praktik demokrasi. Selain di jaman Ibnu Taimiyyah sendiri belum ada demokrasi, juga karena beliau memang tidak pernah berpendapat sama sekali tentang demokrasi. Coba tanyakan kepada para spesialis yang ‘alim dengan pandangan-pandangan Ibnu Taimiyyah, pernahkah beliau berpendapat tentang demokrasi? Jawabnya, pasti tidak! Tetapi dalam diskusi-diskusi di internet, pendapat Ibnu Taimiyyah sering disebut untuk mendalili praktik demokrasi. Kalau tidak salah, lebih dari sekali saya membaca kenyataan seperti itu.

Dalam sebuah tulisan disebutkan:

“Saya teringat kisah tentang Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah (w. 728 H) dan para prajurit Tartar yang minum minuman keras di tempat umum. Kisah ini diceritakan oleh muridnya, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah (w. 751 H), dalam kitabnya “A`lam Al-Muwaqqi’in” (bisa juga dibaca; I’lam Al-Muwaqqi’in) bab “Inkar Al-Munkar Arba’ Darajat” (Mengingkari kemungkaran ada empat tingkatan).

Namun, sebelum saya kutipkan kisahnya, ada baiknya saya sebutkan dulu empat tingkatan ini: [1] Kemungkaran tersebut hilang dan digantikan dengan yang lebih baik. [2] Meski tidak hilang secara keseluruhan, tetapi kemungkaran tersebut berkurang. [3] Kemungkaran tersebut hilang, tetapi diganti dengan kemungkaran lain yang sama. [4] Kemungkaran tersebut hilang, tetapi berganti menjadi kemungkaran yang lebih besar.

Imam Ibnul Qayyim berkata, “Dua tingkatan yang pertama adalah masyru’ (disyariatkan). Tingkatan ketiga adalah medan ijtihad. Dan, tingkatan yang keempat adalah haram.”

Dikisahkan, bahwa pada masa pendudukan pasukan Tartar (Mongolia), ketika Ibnu Taimiyah berjalan-jalan bersama para sahabatnya, mereka melihat sebagian orang Tartar sedang minum minuman keras, mabuk-mabukan. Sebagian sahabat Ibnu Taimiyah mencela tindakan orang-orang Tartar itu dan hendak melarangnya. Namun Ibnu Taimiyah mencegah sebagian sahabatnya dan berkata, “Biarkan saja mereka. Sesungguhnya Allah melarang khamr itu karena ia dapat membuat orang lupa kepada Allah dan membuat orang tidak melakukan shalat. Tetapi orang-orang itu, dengan minum khamr, justru membuat mereka tidak membunuh, menawan orang, dan merampok harta benda rakyat. Jadi, biarkan saja mereka!”

Perhatikanlah, bagaimana ulama besar sekaliber Ibnu Taimiyah (dan Ibnul Qayyim) yang dikenal sebagai tokoh terdepan anti-bid’ah, membiarkan orang-orang Tartar meminum khamr karena melihat bahwa lebih baik mereka minum khamr daripada mereka melakukan kemungkaran lain yang lebih besar.

Dalam demokrasi ada kemungkaran. Kita akui itu. Tapi kita juga tidak bisa menafikan adanya kebaikan dalam demokrasi. Nah, dari sisi inilah kita masuk. Kita timbang manfaat dan madharatnya, sebagaimana Ibnu Taimiyah menimbang manfaat dan madharat saat beliau dan para sahabatnya menyaksikan orang-orang Tartar minum minuman keras. Manfaatnya, orang-orang Tartar itu paling banter akan berhenti dari kemungkaran minum khamr. Namun madharatnya, mereka akan melakukan kemungkaran yang jauh lebih besar daripada ‘sekadar’ minum. Mereka akan membunuh, menawan, dan merampok.

Selain kaidah “inkarul munkar”, ada juga kaidah ushul fiqih yang mesti diperhatikan dalam masalah ini, yakni: al-akhdzu bi akhaffi adh-dhararain (mengambil risiko paling ringan di antara dua madharat) dan adh-dharar al-asyad yuzalu bi adh-dharar al-akhaf (menghilangkan madharat yang lebih besar dengan madharat yang lebih kecil).

Sungguh, “kemungkaran” dan “madharat” dalam demokrasi dan pemilu jauh lebih kecil dibandingkan dengan risiko jika umat Islam tidak ikut pemilu. Maksud hati ingin mengatasi masalah kemungkaran dan madharat pemilu, namun sejatinya justru kita menanam benih masalah yang jauh lebih dahsyat kemungkaran dan madharatnya.

Wallahu a’lam bish-shawab.

Faidah pemahaman yang bisa dipetik disini, antara lain:

[o] Jangan melakukan golput dalam Pemilu, sebab hal itu sama dengan menolak kemungkaran demokrasi, tetapi beresiko menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, yaitu terpilihnya pemimpin/wakil rakyat dari kalangan non Muslim.

[o] Dengan ikut serta dalam Pemilu, lalu berhasil masuk Parlemen, meskipun politisi Muslim tidak mampu menolak semua kemunkaran, setidaknya bisa mengurangi kemunkaran yang ada. Seperti kaidah fiqih, “Kalau tidak dapat semuanya, jangan ditinggalkan semuanya.”

[o] Dengan masuk Parlemen, politisi Muslim berkesempatan untuk menunaikan nahyul munkar di lembaga tersebut. Kalau tidak masuk, maka tidak ada kesempatan untuk menunaikannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan, sistem demokrasi/ikut Pemilu adalah perkara Syar’i dalam Islam, selaras dengan pendapat Ibnu Taimiyyah, wajib ditunaikan oleh setiap Muslim, dan haram ditinggalkan. Begitulah, kesimpulan sederhana yang bisa diambil dari pemahaman di atas.

Nahyul Mungkar Umum

Satu hal yang harus dipahami. Ketika Ibnu Taimiyyah menyebutkan kaidah nahyul munkar, tentu maksudnya untuk menghukumi perkara nahyul munkar secara umum. Ya, nahyul munkar oleh setiap Muslim terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh siapa saja. Persis seperti bunyi hadits Nabi, “Man ra’a minkum munkaran” (siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran). Jadi, masalahnya bersifat umum, tidak dibatasi dalam ruang lingkup demokrasi saja. Ia berlaku dalam segala kondisi, dimana di dalamnya ditemukan ada kemunkaran.

Malah sebenarnya, nahyul munkar dalam sistem demokrasi (di Parlemen) itu mengandung banyak kelemahan-kelemahan, antara lain:

[1] Untuk melakukan nahyul munkar di Parlemen, seseorang harus melalui proses yang sangat panjang. Hanya sedikit orang yang bisa memenuhi syarat itu. Sementara nahyul munkar pada dasarnya diperkenankan bagi semua Muslim dalam berbagai keadaan.

[2] Nahyul munkar dalam Parlemen dibatasi oleh aturan-aturan tertentu, dimana anggota Parlemen tidak boleh memasuki wilayah-wilayah terlarang, yang dianggap tidak menerima perubahan apapun. Contoh, dalam demokrasi di Turki, bentuk negara Turki sekuler dianggap sudah final.

[3] Nahyul munkar dalam Parlemen sulit dilakukan, sebab setiap anggota Parlemen menerima gaji dan tunjangan besar. Nilai kesejahteraan yang diterima cukup untuk mematikan keberanian seseorang dalam mengungkap kebenaran.

Disini tampak ada sesuatu yang tidak nyambung. Kasusnya sama seperti menghukumi golput haram dengan dalih “memilih pemimpin itu wajib”. Benar memang memilih pemimpin wajib, tetapi hal itu tidak bisa menjadi dalil untuk “mengharamkan” golput. Berbeda konteksnya. Begitu pula, dalam kaidah Ibnu Taimiyyah itu. Ia diperuntukkan bagi sesuatu yang umum, tapi aplikasinya digunakan untuk menghukumi masalah khusus. Situasi Parlemen itu khusus, dengan hukum-hukum yang relatif berbeda dengan situasi di luar Parlemen.

Ibaratnya, jangan GR dulu mendalili demokrasi dengan pendapat Ibnu Taimiyyah, sebab pendapat beliau itu berlaku umum untuk segala bentuk nahyul munkar dalam kehidupan Ummat. Seandainya Ibnu Taimiyyah tahu bahwa kehidupan Parlemen relatif berbeda dengan kehidupan masyarakat umum, mungkin beliau akan berpendapat secara khusus tentang Parlemen.

Kalau Anda membaca kitab beliau, Siyasah Syar’iyyah fi Ishlahir Ra’i war Ra’iyyah, disana akan tergambar dengan baik pokok-pokok pemikiran politik beliau. Kita bisa menjadikan kitab tersebut sebagai sarana untuk mengkritisi praktik demokrasi, sebab dalam demokrasi terdapat banyak perkara yang tidak sesuai dengan pokok-pokok pemikiran dalam kitab itu.

Baca entri selengkapnya »