10 Pelanggaran Etika Chandra Hamzah

September 24, 2011

Bismillahirrahmaanirrahim.

Jum’at, 23 September 2011 Chandra M. Hamzah memberi penjelasan kronologis pertemuan dia dengan M. Nazaruddin. Penjelasan ini cukup panjang-lebar, dengan diperkuat data-data presentasi. Konon, Chandra Hamzah perlu menunggu beberapa bulan untuk memberikan penjelasan, karena belum diijinkan oleh Komisi Etik KPK. Karena banyaknya fitnah-fitnah, maka setelah diperiksa KPK, Chandra Hamzah baru bisa membantah opini-opini jahat yang beredar.  Intinya, menurut Chandra Hamzah, dia tidak terlibat praktik suap seperti yang dituduhkan Nazaruddin.

Terkait bantahan atau klarifikasi oleh Chandra Hamzah itu, bisa dibaca beritanya disini: Inilah Kronologi Pertemuan Chandra dengan Nazaruddin. Singkat kata, Chandra Hamzah pernah bertemu Nazaruddin 4 kali, yaitu:

[1]. Saat pertemuan di rumah Wasekjen Partai Demokrat, Saan Mustopa. Waktu, tahun 2008, saat Chandra baru menjabat pimpinan KPK. Dalam rangka nostalgia bertemu teman lama, Saan Mustopa. Disana juga ada Anas Urbaningrum; [2]. Saat pertemuan dengan Saan Mustopa juga di sebuah kafe di Jakarta, 15 Oktober 2009, atau 2 minggu sebelum Chandra Hamzah ditahan di Bareskrim dalam kasus kriminalisasi pimpinan KPK Bibit-Chandra. Saan mau mendengar isu kriminalisasi; [3]. Saat pertemuan di rumah Nazaruddin di Pejaten Jakarta, tahun 2009. Chandra diundang bertemu oleh Nazaruddin melalui BBM, katanya anggota DPR Partai Demokrat Beny K. Harman mau bertemu Chandra.  Agenda, masih soal kriminalisasi Bibit-Chandra (padahal kasus itu sudah lama berlalu); [4]. Saat pertemuan di rumah Nazaruddin, antara tanggal 10 September sampai 8 Oktober 2010, sebelum SKPP ditolak oleh MA. Agenda pertemuan, shilaturahmi usai Lebaran.

Menurut pengacara KPK, Alexander Lay, pertemuan Chandra Hamzah dengan Nazaruddin itu sebanyak 4 kali dalam waktu 2 tahun. Tetapi kalau menurut Nazaruddin, pertemuan itu sebanyak 5 kali di tempat-tempat seperti mall atau kafe.

Terkait masalah Chandra Hamzah ini ada 3 poin penting. PERTAMA, soal keterlibatan Chanda Hamzah dalam praktik korupsi (penyuapan). Terhadap masalah ini, kita sebagai masyarakat umum tidak bisa ikut campur. Hal itu sudah menjadi domain kepolisian, kejaksaan, para pengacara Nazar, juga lembaga pengadilan. KEDUA, soal pelanggaran etika yang dilakukan oleh Chandra Hamzah sebagai seorang pimpinan KPK. Disini kita bisa membuktikan bahwa Chandra sudah banyak melakukan pelanggaran etika dalam kapasitasnya sebagai pimpinan lembaga pemberantasan korupsi. KETIGA, cara-cara Chandra Hamzah dalam membela dirinya dengan bertameng lembaga KPK atau agenda pemberantasan korupsi. Cara-cara demikian sangat menyakitkan. Seolah pemberantasan korupsi di negeri ini benar-benar tergantung posisi Chandra Hamzah di KPK. Logika yang sama dipakai Bibit-Chandra saat terbelit kasus kriminalisasi waktu itu.

Di mata masyarakat umum, apa yang telah dilakukan oleh Chandra Hamzah selama ini sudah cukup untuk disebut sebagai PELANGGARAN ETIKA. Entah lagi, kalau lembaga KPK memiliki “rasa etika” berbeda dengan masyarakat umum. Bisa saja terjadi, dalam UU KPK sesuatu yang “tidak etik” menurut masyarakat, dianggap “masih etik” oleh KPK.

Disini kita bisa sebut, minimal ada setidaknya 10 pelanggaran etika (moralitas) oleh Chandra Hamzah selaku pimpinan KPK, yaitu sebagai berikut:

[1]. Chandra Hamzah bertemu pejabat partai politik, anggota DPR, atau pengusaha, di luar gedung KPK, di luar jadwal kerja di KPK. Kalau memang pertemuan-pertemuan itu penting dan sangat dibutuhkan KPK, seharusnya dilakukan di gedung KPK, dengan fasilitas KPK, bahkan agenda pertemuan dan hasil-hasilnya dibuatkan notulen rapatnya.

[2]. Chandra Hamzah bertemu dengan pejabat-pejabat atau anggota DPR Partai Demokrat, dan itu terjadi berkali-kali. Baik dengan Nazaruddin atau lainnya. Andaikan pertemuan-pertemuan itu penting, merupakan agenda KPK, dan sangat dibutuhkan untuk pemberantasan korupsi; Chandra harus membuat jejak-rekam pertemuan itu secara rapi, lalu dilaporkan ke KPK. Namun adakah jejak-rekam itu? Dan mengapa ketika bertemu, cenderung dengan pejabat atau anggota DPR Partai Demokrat? Lalu kapan Chandra Hamzah memberikan waktu bertemu dengan pejabat atau anggota DPR partai-partai lain?

[3]. Chandra Hamzah datang ke rumah pejabat Partai Demokrat, yaitu Nazaruddin. Bahkan Chandra mengaku mengendarai mobil sendiri, sambil mencari-cari rumah Nazaruddin. Sehina itukah seorang Chandra Hamzah sehingga mau diajak bertemu di rumah Nazaruddin? Andaikan Nazaruddin hanya seorang Ketua RT, tukang becak, atau pegawai bengkel motor; maukah Chandra Hamzah datang ke rumahnya?

[4]. Chandra Hamzah tahu posisi penting Nazaruddin. Hal itu karena Saan Mustopa pernah mengenalkan Nazaruddin ke Chandra Hamzah. Nazaruddin selain anggota DPR Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, anggota Banggar DPR, sekaligus bendahara Partai Demokrat. Pertemuan antara pimpinan KPK dengan orang seperti Nazaruddin sangat tidak layak dilakukan di luar gedung KPK, di luar jam dinas KPK. Menurut akal sehat, tidak mungkin dalam pertemuan semacam ini hanya dibahas soal perkenalan, nostalgia lama, atau shilaturahmi Idul Fithri. Pejabat-pejabat elit (DPR, KPK, atau partai) tak akan membuang-buang waktu untuk hal-hal sepele. Malah sering terjadi, dalam forum santai di padang golf pun sering dilakukan deal-deal bisnis (atau politik).

[5]. Chandra Hamzah tidak belajar dari kasus kriminalisasi “Bibit-Chandra” yang selalu dia katakan dimana-mana itu. Sebagai orang yang pernah terlibat dalam kasus “cicak-buaya” bersama Bibit Samad Rianto, seharusnya Chandra bisa menarik pelajaran; bahwa posisi pimpinan KPK itu sangat sensitif. Bisa saja mereka dijebak oleh skenario-skenario tertentu, meskipun dengan alasan pertemuan, shilaturahmi, dan sebagainya. Mengapa Chandra seperti tidak kapok untuk masuk ke ruang-ruang sensitif? Apakah dia memang terobsesi untuk masuk penjara?

[6]. Chandra Hamzah tidak belajar dari rekayasa yang menimpa mantan Ketua KPK, Antasari Azhar. Banyak pihak, termasuk keluarga mendiang Nasaruddin, mengakui bahwa Antasari Azhar tidak terlibat dalam pembunuhan Nasaruddin itu. Hal ini didukung oleh keterangan para saksi ahli dan pakar hukum pidana. Jika posisi sekuat Antasari saja masih bisa dimainkan dalam proses hukum, bagaimana mungkin Chandra tidak menyadari semua bahaya di sekitarnya?

[7]. Sangat terbuka kemungkinan, Chandra Hamzah telah bertemu dengan banyak elit-elit politik di luar gedung KPK, di luar jam dinas KPK. Fakta berbicara, Chandra Hamzah mengaku pernah bertemu 4 kali dengan Nazaruddin. Itu baru dengan Nazaruddin, bagaimana dengan anggota DPR atau pengurus Partai Demokrat yang lain? Setidaknya, Chandra Hamzah mengaku kenal dekat dengan Saan Mustopa dari Partai Demokrat. Semestinya, dengan siapa saja Chandra Hamzah bertemu, hal itu harus diungkap juga. Terlepas, ia berkaitan dengan kasus Nazaruddin atau tidak.

[8]. Chandra Hamzah sangat tahu bahwa posisinya sebagai pimpinan KPK memiliki nilai istimewa di mata elit-elit politik dan masyarakat. Andaikan Chandra Hamzah bukan anggota KPK, mungkin tidak banyak orang membutuhkan dirinya. Chandra sendiri mengakui, bahwa posisinya sangat penting di KPK, sehingga ada orang-orang tertentu yang ingin menjatuhkan dirinya sebagai pimpinan KPK. Chandra tahu bahwa “posisinya istimewa”. Kalau sudah tahu begitu, mengapa dia sering bertemu elit-elit politik di luar gedung KPK, di luar jam dinas KPK? Sekali lagi, andaikan Chandra bukan anggota pimpinan KPK, dia tak akan dikenal masyarakat luas.

[9]. Chandra Hamzah selalu berdalih dengan isu “kriminalisasi”, seolah dirinya suci dari kesalahan. Bukan karena kita hendak membela Nazaruddin, tetapi pimpinan KPK sendiri (seperti Chandra Hamzah, Ade Raharja, Johan Budi, dll) tidak berhati-hati menjaga diri. Mereka sering bertemu dengan elit-elit politik di luar gedung KPK, di luar waktu dinas KPK. Tidak selalu orang lain yang memiliki makar “kriminalisasi”, bisa jadi “sifat kriminal” itu memang ada dalam diri pimpinan-pimpinan KPK, yang merasa bisa “mengorderkan jabatan”.

[10]. Chandra Hamzah dan kawan-kawan sering berdalih, bahwa ada upaya melemahkan KPK, upaya melumpuhkan gerakan pemberantasan korupsi, dll. Nyatanya, pimpinan KPK (Chandra Hamzah) tidak malu-malu datang ke rumah pejabat Partai Demokrat, sekaligus bendahara partai itu. Kalau dia konsisten dengan upaya pemberantasan korupsi, seharusnya mengundang Nazar datang ke kantor KPK. Untuk apa disediakan kantor, kalau pimpinan KPK lebih senang bertemu di luar? Bukan masyarakat yang ingin melemahkan KPK, tetapi pejabat-pejabat KPK itu sendiri yang tak tahu malu. Mereka melemahkan KPK dari dalam, lalu menuduh orang lain “melemahkan KPK”. Aneh.

Secara kasat mata, Chandra Hamzah sudah masuk “keranjang”. Dia sudah mengakui beberapa kali bertemu Nazaruddin di rumah Nazaruddin. Apapun isi pembicaraan itu, siapapun yang mengundang, berapa lama pembicaraan dilakukan, adakah rekaman CCTV atau tidak; semua itu telah menjadi fakta telanjang, bahwa Chandra M. Hamzah telah melakukan pelanggaran etika. Sangat tidak pantas, pimpinan KPK bertemu pejabat elit partai tertentu di rumah mereka. Kalau dia konsisten dengan etika keprofesian, seharusnya MEMILIH BICARA DI KANTOR KPK.

Chandra Hamzah hendak membela diri dan menepis tuduhan Nazaruddin; tetapi dia justru memerosokkan dirinya dalam kesulitan etik. Kalau soal kasus korupsinya, ya silakan diteruskan oleh KPK, kepolisian, kejaksaan, pengacara, dan sebagainya. Tetapi secara ETIKA, posisi Chandra Hamzah sudah selesai. Selamat jalan, Pak!

Secara pribadi, saya bersemangat mengkritisi hal seperti ini, dengan harapan kuat, akan muncul sosok-sosok pemimpin urusan negara yang bersikap ADIL, JUJUR, dan BERANI membela hak-hak masyarakat luas. Bukan sosok munafik yang manis retorika. Meskipun seringkali, harapan itu begitu sulit terwujud. Jangan berputus-asa. Di antara 10 harapan kita, bisa jadi ada 1 harapan yang terkabul. Insya Allah. Teruslah berbuat baik, sampai Allah Ta’ala menurunkan pertolongan. Allahumma amin.

 

AM. Waskito.

 

 


Pemimpin Tidak Berkah

November 26, 2009

Dalam Islam, berkah itu dari kata ‘barakah’. Arti kata barakah sendiri banyak, antara lain kebaikan, rizki, kebahagiaan, karunia, dan sebagainya. Tetapi para ulama menjelaskan makna barakah sebagai: ziyadatul khair (bertambahnya kebaikan).

Rizki yang berkah, kalau dimakan/dipakai akan membuat kita ringan untuk berbuat kebaikan, atau akan mendatangkan kebaikan-kebaikan lain. Misalnya, Anda diberi motor oleh seorang teman secara ikhlas. Maka sejak Anda memiliki motor itu, ia begitu banyak membantu urusan Anda. Membantu berangkat kerja, membantu mengantar isteri belanja, membantu mengantar anak-anak, membantu bepergian ke majlis taklim, membantu menolong orang sakit, dll. Kalau motor itu tidak berkah, ia justru semakin menambah masalah. Sering macet, mogok, membuat urusan kacau, sering tabrakan, dimaki-maki orang, dll.

Contoh Keberkahan

Saya pernah dibelikan tiket bis malam jurusan Bandung oleh seseorang. Dalam hati sebenarnya “tidak enak”. Tetapi karena tidak mau menolak kebaikan orang, saya pakai juga tiket itu. Ternyata di jalan, saat mampir ke sebuah restoran, saya ijin ke kondektur mau shalat dulu. Masya Allah, saat saya kembali, saya telah ditingggal oleh bis itu. Padahal saya duduk persis di belakang kursi sopir. Perjalanan masih jauh, saya baru di Jawa Tengah. Tas dan barang-barang saya masih ada di bis itu. Alhamdulillah dompet masih saya pegang. Akhirnya saya ikut bis serupa itu yang menuju Jakarta, lalu turun saat dini hari di Cirebon.

Keesokan harinya, sesampai di Bandung saya kejar ke pol bis itu. Alhamdulillah tas dan barang-barang masih ada. Rasanya mau murka. Tetapi ironisnya, pengurus bis itu tidak ada ucapan tanggung-jawab yang bisa melegakan hati. Sepertinya pada “cuci tangan”. Saya pun tak mendapat ganti rugi apapun, termasuk ongkos tambahan yang saya keluarkan dari Cirebon. Yang lebih menyayat hati, makanan yang dibawakan ibu dari Malang basi, karena terlalu lama di jalan. Sedih-sedih sekali. Betapa ibu sangat menyayangi anaknya, tetapi makanan buatannya tidak bisa dikonsumsi, sehingga berakhir di tempat sampah. Laa haula wa laa quwwata illa billah.

Maka dapat disimpulkan, tiket yang dibelikan itu bukan tiket berkah. Ia tiket pembawa masalah. Sebab selama ini kami tidak  mengalami kesulitan-kesulitan seperti itu dalam perjalanan. Berbeda dengan rice cooker yang diberikan seorang teman kepada kami. Luar biasa, rice cooker itu diberikan bertahun-tahun yang lalu. Ia sangat handal, tidak pernah mengalami kerusakan berarti. Kalau rusak, paling dudukan kakinya. Telah bertahun-tahun kami memakainya untuk memasak nasi. Hasil nasinya bagus, sebagus masak di tungku biasa. Tetapi cara masaknya sendiri lebih simpel, tidak berproses panjang seperti masak di tungku. Sampai anak-anak kami biasa memasak nasi memakai rice cooker itu. Sungguh, saya sering memuji rice cooker itu sebagai pemberian yang penuh berkah. Alhamdulillahil Karim ‘ala nia’mihil wasi’.

Apa saja yang kalau ditekuni, dinikmati, dipakai, membawa banyak manfaat, mendorong perbuatan baik, membuat kita semakin bersyukur kepada Allah, maka ia adalah perkara berkah. Sebaliknya, apa saja yang mendatangkan masalah, menambah kerepotan, menyakitkan hati, membuat hati semakin keras, membuat jiwa resah, membuat diri tidak tahu malu, membuat kita malas berbuat kebaikan, membuat urusan semakin sempit, dapat dipastikan bahwa ia adalah perkara munqathi’ (terputus) dari berkah.

Agar mendapat berkah, kuncinya sederhana, yaitu: al imanu wat taqwa. Iman berarti mengibadahi Allah tanpa menyekutukan-Nya dengan siapapun, sedangkan taqwa berarti mentaati aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya sekuat kesanggupan. “Dan sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka benar-benar akan Kami bukakan atas mereka barakah-barakah dari langit dan bumi.” (Al A’raaf: 96).

Berkah dalam Kepemimpinan

Berkah itu menjangkau semua urusan manusia. Ia tidak terbatas pada soal makan-minum saja. Baju yang kita pakai bisa berkah, sendal yang kita pakai bisa berkah, isteri di sisi kita bisa berkah, anak-anak kita bisa berkah, pekerjaan kita bisa berkah, rumah, kebun, kendaraan, pensil, komputer, pisau, gelas, piring, dan sebagainya. Keberkahan bisa masuk ke urusan rumah-tangga, persahabatan, organisasi, perusahaan, bisnis, jual-beli, manajemen, pengelolaan masjid, dll. Termasuk keberkahan bisa masuk urusan kepemimpinan.

Pemimpin yang berkah mendatangkan banyak kebaikan. Rakyatnya sehat, hidup tentram, dicukupi rizki, keadilan ditegakkan, mushibah menyingkir, musuh takut mengganggu, perselisihan mudah ditemukan solusinya, moral rakyat semakin baik, semangat ibadah mereka baik, praktik ribawi semakin sepi, perzinahan dan perbuatan keji semakin jauh, dan lain-lain. Bahkan, dengan pemimpin yang berkah, hawa/cuaca semakin ramah, saat musim kering tidak mematikan tumbuh-tumbuhan, saat hujan tidak menimbulkan banjir.

Namun pemimpin yang tidak berkah, dia menjadi pintu kesengsaraan bagi rakyatnya. Rakyat semakin sengsara, ekonomi semakin sulit, ribawi merajalela, perzinahan, pelacuran, homoseks merajalela. Rakyat miskin semakin banyak, konflik dimana-mana, kejahatan/kriminalitas pesta pora, hukum diperjual-belikan, birokrat korupsi, sistem selalu buruk dan tumpang tindih. Orang munafik berkeliaran, kebohongan menjadi makanan sehar-hari, orang asing menjarah kekayaan negeri, kehormatan dilecehkan, rakyat putus-asa, para pemuda stress, dan sebagainya. Termasuk datangnya bencana dari segala arah, bencana alam, kecelakaan transportasi, kekeringan, kelaparan, wabah penyakit, skandal korupsi, dan sebagainya.

Itulah beda antara pemimpin berkah dan pemimpin munqathi’ (terputus berkahnya). Jika seorang pemimpin beriman dan bertakwa, insya Allah kepemimpinannya akan berkah. Kalau pemimpin hanya “saleh lisannya saja”, atau “hanya saleh retorikanya”, dijamin rakyatnya akan menderita.

Pemimpin apabila munafik lebih buruk dari pemimpin kafir, sebab dia membawa dua keburukan sekalgus: (1) Buruk hatinya karena kafir kepada Allah; (2) Buruk sikapnya karena menyembunyikan kekafiran, menampakkan kesalehan.

Baca entri selengkapnya »


Pidato Presiden dan “Tragedi Akal Sehat”

November 24, 2009

Semalam saya mengikuti secara penuh pidato Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau menepati janjinya untuk segera merespon rekomendasi Tim 8 yang dibentuknya sendiri. Pak SBY bukan hanya bicara soal kasus Bibit-Chandra, tetapi juga menyinggung masalah Bank Century.

Poin-poin penting dari isi pidato SBY antara lain:

Terkait masalah Bank Century: (-) Menginstruksikan aparat hukum untuk memproses pejabat-pejabat Bank Century yang bersalah dalam pengelolaan bank itu; (-) Menugaskan Menkeu dan BI untuk menjelaskan kasus Bank Century sejelas-jelasnya, berdasarkan fakta, bukan rumor, apalagi fitnah; (-) Menugaskan pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk mengembalikan dana negara yang dipergunakan secara illegal dalam kasus Bank Century ke kas negara.

Terkait kasus Bibit-Chandra: (*) SBY menyarankan kepada Kepolisian dan Kejaksaan agar tidak membawa kasus itu ke pengadilan; (*) SBY meminta supaya dilakukan pembenahan internal di tubuh Polri, Kejaksaan, dan KPK.

Sebenarnya, sejak lama Pak SBY terkenal dengan cara-caranya yang seperti ini. Beliau sering meminta waktu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya. Kemudian berjanji akan memberikan pernyataan resmi. Selanjutnya, saat pernyataan disampaikan, beliau berbicara sangat normatif, membela diri, bahkan berkeluh-kesah. Ini merupakan ciri pokok komunikasi politik SBY.

Kalau tidak percaya, coba review ulang pernyataan-pernyataan beliau di depan publik. Selalu begitu pakemnya. Masyarakat jadi cukup “didiamkan” dengan retorika memukau, bukan dengan solusi kongkret yang bisa mengakhiri segala polemik. Ke depan, 5 tahun ke depan, “drama pernyataan resmi” ini bisa jadi akan terus-menerus terulang. [Mungkin, hal ini terjadi karena Pak SBY selama menjadi militer, tidak pernah "pegang pasukan", tetapi sebagai militer administratif. Jadi intuisi kepemimpinannya lemah].

Pusing Dibuat Sendiri

Dalam pidatonya yang berkisar 25 menit itu, Pak SBY berulang-ulang menyatakan tekadnya “untuk tidak mencampuri proses hukum”. Kalimat ini diulang-ulang, entah berapa kali.

Jelas suatu ironi yang sangat dahsyat. Pernyataan SBY malam kemarin itu, disaksikan seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia. Pernyataan itu jelas merupakan tindakan turut campur urusan hukum, baik langsung atau tidak. Tidak mungkin, pernyataan SBY mau dibawa ke urusan lain, misalnya ke urusan Gempa di Padang, gempa di Tasik, kekalahan timnas yunior Indonesia dalam piala Asia, tentang kesulitan transportasi jamaah Haji di Makkah, dll. Pernyataan itu jelas-jelas berkaitan dengan KASUS HUKUM Bibit-Chandra. Iya kan?

Bahkan SBY sudah salah langkah sejak awal. Why? Iya, dia membentuk Tim 8 yang diketuai Adnan Buyung (yang suka mengecat rambutnya dengan warna putih itu). Pembentukan Tim 8 berikut rekomendasinya, semua itu adalah bukti nyata bahwa SBY ikut campur soal hukum. Lho, mau ditafsirkan bagaimana lagi, Om? Apakah urusan yang dikerjakan Tim 8 itu berkaitan dengan masalah kesenian, olahraga, keagamaan, atau kuliner? Jelas-jelas ia berkaitan dengan hukum. Coba bayangkan, rekomendasi Tim 8 sendiri sangat jelas: Hentikan kasus hukum Bibit-Chandra.

Lha, apa orang Indonesia sudah pada bego-bego apa ya? (Maaf agak sarkas sedikit). Jelas-jelas kasus Bibit-Chandra itu masalah hukum. Kok katanya, “Tidak ikut campur soal hukum.” Pernyataan SBY, bahkan pembentukan Tim 8 sendiri adalah bagian dari tindakan mencampuri hukum, secara langsung atau tidak.

Sekarang kembali ke pernyataan SBY. Beliau meminta supaya Polri dan Kejaksaan tidak membawa kasus Bibit-Chandra ke pengadilan. Menurut Anda ini ada kaitannya dengan kasus hukum apa tidak? Jelas-jelas itu sangat berkaitan. Pertanyaan lain, menurut Anda ada tidak pengaruh dari pernyataan SBY ini bagi proses hukum Bibit-Chandra? Kalau Anda bilang, “Tidak!” Lalu apa gunanya SBY mengeluarkan pernyataan? Apa gunanya SBY membentuk Tim 8?

Ini benar-benar DRAMA KEBINGUNGAN luar biasa. Ini TRAGEDI AKAL SEHAT yang sangat menyayat hati. Kok bisa-bisanya SBY mengklaim tidak mau ikut campur soal proses hukum, sementara pernyataan dan tindakan-tindakan politiknya, sangat erat kaitannya dengan kasus hukum (Bibit-Chandra) yang sedang berjalan.

Kok bisa masyarakat Indonesia menerima sikap-sikap politik Pak SBY itu?

Sikap Konsisten

Kalau SBY benar-benar tidak mau ikut campur soal hukum, harusnya tidak usah membentuk Tim 8. Tidak usah menanti rekomendasi Tim 8. Tidak perlu membuat pernyataan-pernyataan politik seperti itu.

Lalu bagaimana dong seharusnya sikap Presiden?

Ketika muncul kasus Bibit-Chandra itu, cukuplah dia panggil Kepolisian dan Kejaksaan, lalu selesaikan secara politik, internal, secara diam-diam. Tidak perlu membuat pernyataan macam-macam. Kalau cara demikian masih gagal juga, SBY bisa copot Kapolri dan Jaksa Agung, ganti dengan tokoh lain yang bisa mengakomodir tujuan politik dia. Jadi, dia tetap bisa mengatasi masalah Bibit-Chandra itu dalam koridor posisinya sebagai RI, tanpa perlu ikut campur terlalu jauh.

Tetapi kan Pak SBY didesak disana-sini agar terlibat menuntaskan masalah ini?

Ya, itu tandanya SBY sangat mudah ditekan. Sangat mudah dikendalikan oleh opini yang berkembang. Atas dasar apa SBY menuruti tekanan-tekanan itu? Apakah ada aturan bahwa seorang Presiden harus menuruti opini yang berkembang di masyarakat?

Kalau memang tekanan itu sangat penting dan fundamental, mengapa dia tidak menempuh cara politik, misalnya membereskan masalah di Polri dan Kejaksaan Agung? Dengan cara ini, SBY bisa tetap memenuhi tuntutan publik, tanpa harus terlibat proses hukum.

SBY selama ini dikenal jago dalam “menundukkan orang” dengan cara diam-diam. Mengapa dia tidak melakukan hal yang sama saat membereskan masalah di Polri dan Kejaksaan? Bayangkan saja, saat pemilihan anggota Kabinet kemarin, SBY bahkan seperti mengadakan audisi “Cikeas Idol”. Bukti lain, Taufik Kiemas saja luluh dan mau menjadi Ketua MPR.

Mengapa Pak Beye, mengapa Anda tidak melakukan lobi-lobi “di bawah meja” saja? Mengapa Anda malah masuk begitu jauh ke urusan-urusan hukum? Anda hendak mendikte Polri dan Kejaksaan dengan menyarankan sesuatu yang sangat sulit bagi Polri dan Kejaksaan untuk menolak “saran” Anda. Namun atas semua ini, SBY masih mengklaim bahwa dia “tidak ikut campur proses hukum”.

Ini adalah kebohongan publik yang sangat terang-benderang. Jelas-jelas SBY turut campur kasus Bibit-Chandra. Malah sampai membentuk Tim 8 segala. Bagian mana yang membuktikan bahwa dia tidak ikut campur proses hukum Bibit-Chandra?

Game Politik SBY

Pernyataan SBY semalam sangat mencengangkan. Berkali-kali dia mengatakan, tidak akan mencampuri proses hukum. Tetapi pernyataan dia itu sendiri memiliki pengaruh bagi proses hukum Bibit-Chandra. Kasus Bibit-Chandra bisa dihentikan oleh Polri atau Kejaksaan, dengan dasar saran SBY tersebut.

Sekali lagi, saya menyebut masalah ini sebagai TRAGEDI AKAL SEHAT. Kok bisa-bisanya, wong jelas-jelas kasus ini hukum murni, dan hendak diselesaikan secara politik melalui pernyataan SBY, kok bisa disebut “tidak ikut campur proses hukum”.

Kenyataan seperti ini menjadi bukti nyata metode politik yang ditempuh SBY selama ini. Dari kasus “tragedi akal sehat” ini kita bisa membaca jelas bagaimana game politik yang dimainkan SBY selama ini.

PERTAMA, Pak SBY itu murni seorang politikus, bukan negarawan. Buktinya, dia dalam menghadapi berbagai persoalan, lebih kuat kalkulasi politiknya, daripada pertimbangan kepemimpinannya sebagai seorang negarawan.

Contoh simple, sebelum pidato tadi malam, sudah beredar pernyataan sebelumnya bahwa opsi yang akan ditempuh SBY adalah “out of court” (keluar dari mekanisme hukum). Pertanyaannya, mengapa SBY di berbagai kesempatan selalu menggunakan idiom-idiom bahasa Inggris (asing)? Apa dia tidak PD dengan bahasa Indonesia sendiri? Dulu waktu bicara di Kompas soal KPK, dia juga mengatakan, “KPK must not be unchecked” (KPK tidak boleh tidak dikontrol). Jujur saja, cara komunikasi SBY ini sangat mengecewakan dari sisi penggunaan bahasa Indonesia di negeri sendiri.

KEDUA, Pak SBY amat sangat “jaga image”. Bahkan sepertinya, modal politik utama dia adalah “jaga image” itu sendiri. Dia tidak mau disalahkan masyarakat karena mencuatnya kasus Bibit-Chandra. Ketakutan SBY sangat kuat, sehingga memutuskan untuk membentuk Tim 8. Padahal seharusnya, dia cukup memainkan lobi-lobi politik untuk menyelesaikan kasus Bibit-Chandra itu.

Toh, kalau mau jujur, dengan pertimbangan politik juga SBY bersikap diam saja atas Anggodo, tuntutan pencopotan Kapolri dan Jaksa Agung. Dia juga diam atas kasus pencatutan nama dia dalam rekaman Anggodo. Bahkan SBY terkesan membela diri dalam kasus Bank Century. Jadi, sikap politik SBY itu ada, tetapi tidak dipakai dalam kasus Bibit-Chandra. Hal ini semata demi image.

Akhirnya, silakan lihat masalah ke depan secara jernih. Pak SBY masih punya waktu sekian lama untuk memimpin negara ini. Tapi kalau cara-caranya tetap seperti yang kita saksikan ini, ya siap-siap saja bersabar. Salah satu amanah Konstitusi adalah “ikut mencerdaskan bangsa”. Semoga “TRAGEDI AKAL SEHAT” di atas tidak terulang lagi. Sangat memalukan! Masak seorang Presiden memberi contoh kepada rakyatnya cara MENGINGKARI perbuatannya sendiri.

= Mine =


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 131 pengikut lainnya.