Wallahi, HASMI Bukan Organisasi Teroris!

Oktober 28, 2012

Mereka Organisasi Dakwah, Bukan Kelompok Teroris!!!

Bismillahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillahi Rabbil ‘alamiin, was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah Muhammad wa ‘ala alihi wa ashabihi ajma’in, amma ba’du.

Kasus terorisme di Indonesia terus saja dieksploitasi untuk kepentingan sesaat dan tujuan fitnah. Contoh paling mudah, adalah tuduhan seorang profesor UI (yang didukung oleh MetroTV) bahwa organisasi Rohis di sekolah-sekolah menengah melahirkan generasi teroris. Kini tuduhan diarahkan ke sebuah ormas Islam yang namanya HASMI (Harakah Sunniyah untuk Masyarakat Islami). Kepala BNPT, Polri, kemudian dilansir begitu saja oleh media TVOne dan MetroTV, bahwa kelompok HASMI terlibat kegiatan terorisme.

Berikut kami coba memberikan tambahan informasi obyektif…

[1]. HASMI itu sebuah organisasi dakwah Islam. Dari namanya saja sudah ketahuan, Harakah Sunniyah untuk Masyarakat Islami. Tujuan dan missi organisasi ini ialah untuk dakwah, menyebarkan nilai-nilai ajaran Islam, mendidik masyarakat dengan Tauhid dan Sunnah, serta melakukan ishlah (reformasi) kehidupan. Sungguh, tidak ada dalam konsep organisasi ini indikasi-indikasi yang membuat layak disebut sebagai organisasi teroris.

[2]. HASMI selama ini mengembangkan dakwah, seperti ormas dakwah yang lain, yaitu: mendirikan ma’had (sekolah agama), membuat majlis taklim di masjid-masjid, melakukan kajian lewat halaqah-halaqah, membuat buletin, membuat radio dakwah, membuat sarana-sarana pendidikan, dan lainnya. Tidak ada yang berbeda dengan kegiatan-kegiatan ormas Islam yang berkecimpung dalam dakwah.

[3]. Para aktivis HASMI sering terlibat dalam even-even keummatan, seperti protes terhadap film “Innocence of Muslim”, mendukung pembubaran Ahmadiyah, mendukung fatwa sesat atas sekte Syiah, dan hal-hal semisal itu. Namun untuk aksi yang sasarannya Pemerintah, mereka memilih jalan yang hati-hati, kalau tidak menghindari. Hal demikian menurut sebagian kalangan dianggap “kelemahan” HASMI karena tidak mau mengkritik Pemerintah secara terbuka; tetapi ia juga merupakan ciri khas yang membuatnya tidak layak dicurigai sebagai organisasi teroris. Sebab ciri utama organisasi yang kerap disebut teroris adalah sikap frontal dan perlawanan total mereka terhadap rezim yang berkuasa (Pemerintah).

[4]. Mungkin saja ada di antara pemuda-pemuda Islam yang terlibat kegiatan kekerasan melawan Pemerintah, ada yang diketahui ikut dalam majlis-majlis taklim yang dikelola oleh HASMI. Tetapi hal itu tidak bisa seketika di-katakan bahwa HASMI adalah kelompok teroris. Tidak benar tuduhan ini. Sebab pada hakikatnya, gerakan dakwah HASMI memang murni concern dengan dakwah dan perbaikan ummat. Mereka menempuh cara damai, non kekerasan, dan tidak memperlihatkan diri melawan Pemerintah yang berkuasa. Bisa saja, ada aktivis pengajian HASMI yang terlibat aksi-aksi itu (jika terbukti); tetapi kesalahan perorangan tidak boleh jadi dalih untuk men-generalisir organisasi HASMI secara keseluruhan. Wong, dalam konsep organisasi tidak ada indikasi terorisme itu.

[5]. Para aktivis HASMI punya ciri sama dengan para aktivis lain yang concern dengan Sunnah, seperti memelihara janggut, celananya setengah betis, memakai kopiah putih, dan sebagainya. Ciri-ciri demikian sama dengan sebagian pemuda Muslim yang dituduh teroris oleh aparat. Maka ciri-ciri berjanggut, celana ‘ngatung”, kopiah putih, isteri bercadar, dan semisal itu, tidak bisa dijadikan parameter bahwa suatu kaum adalah teroris. Kalau begitu cara berpikirnya, maka kitab-kitab Sunnah harus disebut sebagai “kitab teroris” dong? Dan kawan-kawan tertentu yang pro Pemerintah dan memuji mereka sebagai ulil amri, faktanya juga memiliki ciri-ciri seperti itu.

Demikianlah, intinya organisasi HASMI bukanlah kelompok teroris. Mereka kelompok dakwah. Dari namanya saja sudah jelas. Dari konsep dakwahnya juga tidak mengarah ke kegiatan-kegiatan terorisme. Bahkan dari sikap politiknya, mereka rata-rata menghindari benturan langsung dengan Pemerintah. Wallahi, HASMI bukanlah kelompok teroris.

Semoga BNPT, Polri, media massa (terutama TVOne dan MetroTV), dan masyarakat kaum Muslimin secara umum memahami, bahwa HASMI sebagai organisasi bukanlah seperti yang dituduhkan.

Demikianlah, walhamdulillahi Rabbil ‘alamin, wa shallallah ‘ala Rasulillah Muhammad wa ‘ala alihi wa ashabihi ajma’in.

Bandung, 28 Oktober 2012.

AM. Waskito.

Iklan

Bangsa Indonesia Telah Melahirkan Polisi Ganas!

Desember 27, 2011

Akhir-akhir ini Polri banyak menuai kecaman dari masyarakat, media, dan elit politik. Pasalnya, aparat polisi terlibat aksi-aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil di Mesuji, Bima, Papua, Sulawesi, dan lain-lain. Dr. Saharuddin Daming, salah seorang anggota Komisioner Komnas HAM, menulis tulisan pedas mengkritik instirusi Polsi dengan judul, “Gengster Berlabel Penegakan Hukum”. (Dimuat di Republika, 27 Desember 2011, hal. 4).

Dr. Saharuddin Daming melihat sikap semena-mena anggota Polri tersebut tak lepas dari adanya Prosedur Tetap (Protap) no. 1/X/2010. Protap ini berisi cara-cara penanggulangan aksi anarkhisme massa.  Salah satu hak yang diatur dalam Protap itu, anggota Polri boleh melakukan tindakan ‘tembak di tempat’, bila sewaktu-waktu terjadi aksi anarkhisme. Dr. Saharuddin mengatakan, “Apalagi dalam Protap tersebut batasan anarkhisme sangat kabur, sehingga berpeluang untuk menimbulkan multi tafsir. Celakanya, pihak yang boleh menafsirkan Protap itu adalah polisi sendiri.”

DEMOKRASI PELURU: "Dari Rakyat, Untuk Rakyat".

Lebih jauh, anggota Komisioner Komnas HAM ini menyebut perilaku anggota Polri yang bertindak sewenang-wenang kepada masyarakat seperti Gangster.  “Dengan hadirnya Protap yang melegitimasi tindakan tembak di tempat, berarti pimpinan Polri menciptakan lembaga imunitas bagi anggotanya untuk menjadi Gengster dalam fungsi Kamtibmas. Saya menilai, Protap seperti ini akan mereinkarnasi kebijakan ‘Petrus’ (penembakan misterius –pen.) yang pernah diterapkan pada zaman Orde Baru terhadap siapa saja yang dicap sebagai residivis (penjahat criminal –pen.). Dengan demikian, Polri berada dalam posisi ambigu yang secara konstitusional menjadi alat negara untuk melindungi rakyat, namun faktanya justru menjadi instrument kezaliman rakyat,” kata Dr. Saharuddin Daming.

Jonson Panjaitan dari Indonesia Police Watch (IPW), sering mengkritik perilaku institusi atau anggota Polri dalam dialog-dialog di TV. Koran Tempo pernah menurunkan laporan seputar “rekening gendut perwira Polri”. Rekening yang juga terkait dengan peranan Melinda Dee di Citi Bank ini kerap menjadi semacam “black cash” untuk membiayai kepentingan-kepentingan pelanggaran hukum. Pembentukan KPK dan “Satgas Anti Mafia Hukum” menjadi bukti besar bahwa institusi Polri semakin kehilangan kepercayaan. Sebagian orang sering mengatakan, “Mereka menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum.” Begitulah yang berkembang di masyarakat.

Pernah ada seorang aktivis yang mengajukan gugatan Judicial Review untuk menguji keabsahan posisi institusi Polri di bawah Presiden. Sayang, upaya ini tidak diteruskan, karena aktivis itu tampak “tertekan sekali”. Sekalipun dia basa-basi, tidak mengalami tekanan. Akar masalah korupsi atau mafia hukum, ada disini.

Dalam UU No. 20/Thn. 2002/ institusi Polri selain diberi wewenang Kamtibmas dan penegakan hukum, ia juga berada langsung di bawah Presiden. Dengan sendirinya, Polri sangat mudah ditunggangi penguasa untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Para penguasa bisa menyetir kasus-kasus hukum, sebab Polri merupakan salah satu mata rantai penting proses penegakan hukum. Suatu kasus bisa dibawa ke ranah hukum atau tidak, tergantung keputusan Polri. Seperti skandal Bank Century tidak pernah masuk ke pengadilan, karena Polri tidak mengangkat kasusnya ke proses hukum.

Bila saat ini Polri menjadi institusi yang ganas, hal ini bukan sesuatu yang aneh. Setidaknya ada 4 faktor yang menjadi pemicu munculnya sikap kesewenang-wenangan anggota Polri. Pertama, ambisi para penguasa untuk menjadikan institusi Polri sebagai kendaraan untuk merealisasikan tujuan-tujuan politik mereka, dan melindungi mereka dari dakwaan hukum. Kedua, peranan para perwira Polri yang bersimbiosis “mutualisme” dengan penguasa politik. Ketiga, proses militerisasi massif yang berkembang di tubuh Polri baik secara kuantitas maupun kualitas. Keempat, sikap publik yang cenderung membiarkan kesewenang-wenangan Polri.

Masyarakat juga ikut berperan dalam melahirkan institusi Polri berwajah ganas. Hal itu tercermin dari sikap masyarakat yang cenderung mendukung penuh tindakan-tindakan aparat Polri (khususnya Densus88) terhadap para aktivis yang diduga terlibat kasus terorisme. Media-media massa (terutama TVOne) amat sangat pro dengan kebijakan Polri seputar isu-isu terorisme. Padahal banyak pemuda-pemuda Muslim tak bersalah yang menjadi korban keganasan peluru-peluru aparat Polri. Tim Pembela Muslim (TPM) dan MER-C sering menemukan korban penembakan aparat yang sulit dibuktikan kesalahannya secara hukum. Kadang mereka ditembak di depan anak-isterinya.

Kalau kita perhatikan, respon masyarakat selama ini selalu mendukung aksi-aksi repressif Polri serta opini sepihak yang mereka lansir di media-media. Masyarakat tak pernah berpikir jernih dengan logika berikut: “Bagaimana kalau keluargaku tidak bersalah, lalu ditembak mati dengan tuduhan terlibat terorisme, lalu seumur hidup keluargaku dikenang masyarakat sebagai keluarga teroris?” Di mata mereka, pemuda-pemuda Muslim yang menjadi sasaran tembak aparat Polri, tidak perlu disesali apalagi sampai ditangisi. “Biarin saja deh! Itung-itung mengurangi jumlah penduduk,” pikir mereka.

Dan kini sasaran keganasan aparat Polri bukan hanya pemuda-pemuda Muslim, tetapi juga masyarakat sipil, mahasiswa, bahkan orang-orang kampung. Ya itu adalah akibat yang mesti masyarakat terima ketika sebelumnya mereka selalu menganggap sepele pelanggaran-pelanggaran HAM berat aparat Polri (Densus88) terhadap pemuda-pemuda Islam.

Masyarakat sekian lama mensyukuri ditembakinya pemuda-pemuda Islam tak bersalah atas nama “pemberantasan terorisme”, maka kini  arah tembakan itu menyasar ke tubuh-tubuh masyarakat sendiri. Begitulah, kezhaliman dalam pembiaran ini berakibat melahirkan kezhaliman terhadap diri sendiri. Namun, yang paling parah dari semuanya, adalah kezhaliman aparat itu sendiri. Bila tabungan kezhaliman mereka sudah memuncak, mereka akan dihukum oleh mekanisme Sunnatullah.

Dalam Al Qur’an disebutkan, “Innallaha laa yakh-fa ‘alaihi syai’un fil ardhi wa laa fis sama’i” (sesungguhnya Allah, tiada yang tersembunyi bagi-Nya sesuatu pun di bumi maupun di langit). [Surat Ali Imran: 5]. Allah Maha Mengetahui segala kejadian yang terjadi di bumi, di langit, atau di mana saja. Setiap kezhaliman yang dilakukan, ada balasan di sisi-Nya. [AMW].